Dyah Saptanti *) Abstract

Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Komparasi pada Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang) Dyah Saptanti *) Abstract This research is aimed to detect and compare implementation Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent in proverty tackling at Gisikdrono Village, Kalibanteng Kulon Village and Krobokan Village. This research result showed that implementation Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent in proverty tackling at Gisikdrono Village and Kalibanteng Kulon Village have not run with good because there are activities of Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent can not be done. But implementation Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent in proverty tackling at Krobokan Village has run with good because all activities of Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent can be done. There are factors that be influence implementation Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent in proverty tackling at Gisikdrono Village, Kalibanteng Kulon Village and Krobokan Village have should observe that is communication, resources, disposition and bureaucracy structure. In line with suggeted the mentioned to use an exact strategy to increase implementation Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent in proverty tackling at Gisikdrono Village, Kalibanteng Kulon Village and Krobokan Village. Keywords : implementation, tackling, proverty, Semarang Latar Belakang Para pimpinan dunia pada tahun 2000, bertemu di New York dan menandatangani “Deklarasi Milennium” yang berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan target yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Tahun 2007 dirintis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tersebut. Ada beberapa hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian bagi para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut antara lain perlunya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional dan daerah dalam

penanggulangan kemiskinan. Kecamatan Semarang Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki penduduk miskin paling banyak di Kota Semarang dan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Kecamatan Semarang Barat terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan. Jumlah penduduk miskin Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1. Kelurahan yang akan menjadi lokus penelitian dibatasi pada 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Penentuan 3 (tiga) kelurahan ini diambil berdasarkan cluster sampling yang menurut Arikunto (2006:138), cluster sampling yaitu sampel yang diambil berdasarkan kelompok. Tiga kelurahan yang dipilih adalah berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan kegiatan program , yaitu kelurahan yang tingkat perkembangan kegiatan programnya kurang berjalan dengan baik, kelurahan yang tingkat perkembangan kegiatan programnya sedang dan kelurahan yang tingkat perkembangan kegiatan programnya berjalan baik.

*) Alumni Magister Administrasi Pemerintahan Daerah IPDN Email : [email protected]; [email protected]

81

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tabel 1 Jumlah Total Penduduk Miskin Kecamatan Semarang Barat Menurut Kelurahan, KK dan Jiwa Tahun 2010 No (1) 1 2 3 4 5 6 7 8

Kelurahan

Jumlah Penduduk Miskin KK Jiwa (3) (4) 89 268 183 622 279 950 311 1.017 400 1.433 432 1.461 435 1.552 502 1.731

(2) Tawangsari Tambakharjo Salamanmloyo Cabean Krapyak Bojongsalaman Tawangmas Kalibanteng Kulon 9 Kalibanteng Kidul 605 10 Karangayu 768 11 Bongsari 1.218 12 Krobokan 1.489 13 Kembangarum 1.585 14 Manyaran 1.805 15 Ngemplak 1.870 16 Gisikdrono 2.074 Jumlah 14.045 Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011

2.131 2.757 4.362 5.109 5.906 6.642 6.780 7.545 50.266

Menurut klasifikasi tingkat perkembangan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Semarang Barat, maka penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan. Ketiga kelurahan tersebut meskipun sama-sama mendapat bantuan PNPM Mandiri Perkotaan sampai sekarang, namun perkembangan kegiatan program pada ketiga kelurahan tersebut berbeda-beda. Perkembangan kegiatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Semarang Barat ternyata masih mengalami kendala atau masalah. Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan rata-rata adalah pada kegiatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yaitu masalah kemacetan dana pinjaman bergulir yang mengakibatkan antrian yang cukup lama bagi peminjam berikutnya. Perkembangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) pada Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan pada bulan Juli 2010 adalah sebagai berikut: 82

(Dyah Saptanti)

Tabel 2 Perkembangan BKM di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Bulan Juli Tahun 2010 EKONOMI (KEUANGAN) NO Perkemba Awal ngan (1) (2) (3) (4) (5) 934.500.0 494.645.0 1 Gisikdrono 453.850.276 00 00 Kalibanteng 420.000.0 209.000.0 2 361.007.409 Kulon 00 00 860.550.0 497.850.0 3 Krobokan 685.550.500 00 00 Sumber: PJOK PNPM MP Kecamatan Semarang Barat, 2011 KELURAHAN

BLM s/d 2009

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kelurahan Gisikdrono sampai dengan tahun 2009 adalah sebesar Rp934.500.000. Seiring perkembangannya, pada bulan Juli Tahun 2010 berdasarkan hasil laporan BKM Gisikdrono, untuk ekonomi malah mengalami penurunan perkembangan dari dana awal sebesar Rp 494.645.000 menjadi Rp453.850.276. Hal tersebut terjadi karena bidang ekonomi berupa dana pinjaman bergulir yang dialirkan kepada masyarakat mengalami kemacetan, yang akibatnya modal tidak mengalami perkembangan dan pemasukan laba dari hasil dana pinjaman bergulir juga tersendat. Dibandingkan dengan Kelurahan Gisikdrono, di Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan sampai bulan Juli 2010, perkembangan ekonomi menurut laporan BKM masing-masing malah mengalami peningkatan. Tabel Laporan Laba Rugi BKM Gisikdrono 1 Januari sampai dengan 30 September 2010 memperlihatkan bahwa BKM Gisikdrono mengalami rugi sebesar Rp10.152.963. Kerugian tersebut terjadi karena kemacetan dana pinjaman bergulir yang tidak bisa diatasi. Melihat hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah mengetahui permasalahan dalam implementasi kebijaksanaan program. Sehingga ke depan diharapkan dapat dibuat kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk memperbaiki program yang sudah ada dan dapat mengurangi kendala-kendala jalannya program.

Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96 Tabel 3 Laporan Laba Rugi BKM Gisikdrono Periode Januari-September 2010 LAPORAN LABA RUGI BKM GISIKDRONO 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2010 Pendapatan

= Rp14.513.901

Biaya-biaya

= Rp24.666.864

Rugi

= Rp10.152.963

Sumber: BKM Gisikdrono, 2010

Kondisi yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Semarang Barat masih belum berjalan efektif. Hal itu karena meskipun ada kelurahan yang mampu melaksanakan program ini dengan baik, tetapi masih terdapat juga kelurahan yang belum bisa melaksanakan program ini dengan baik karena belum mampunya dalam mengelola dan memberdayakan masyarakat miskin sebagaimana yang diharapkan sehingga keberdayaan dan kemandirian masyarakat belum dapat ditingkatkan. Perumusan Masalah Perumusan masalah yang dibahas sebagai berikut: 1. Bagaimanakah implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat? 3. Apakah strategi untuk meningkatkan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat?

Tujuan Dengan memperhatikan pembatasan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat. 3. Untuk mengetahui strategi peningkatkan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat. Metode Penelitian Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Selanjutnya untuk menganalisis strategi mengefektifkan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan, penulis menggunakan analisis strength weakness opportunities threats (SWOT) dalam melakukan penilaian internal dan eksternal organisasi. Rangkuti (2006:18) mengatakan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (organisasi). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threaths).

83

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Dalam menjalankan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, masing-masing kelurahan mempunyai wadah yang dinamakan BKM dengan memakai strategi Tridaya yaitu meliputi unit pengelola lingkungan, unit pengelola sosial dan unit pengelola ekonomi. Kelurahan Gisikdrono mempunyai BKM dengan nama BKM Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon mempunyai BKM dengan nama BKM Tekad Manunggal, dan Kelurahan Krobokan bernama BKM Arta Kawula. Berbeda dengan BKM Gisikdrono dan BKM Tekad Manunggal yang hanya memiliki unit pengelola lingkungan, unit pengelola sosial dan unit pengelola ekonomi yang merupakan strategi Tridaya, BKM Arta Kawula juga menerapkan strategi Tridaya tersebut dengan mengembangkan unit pengelola pelatihan dan unit pengaduaan masyarakat sebagai tambahan. Perbedaan lain BKM Arta Kawula dibandingkan dengan BKM Gisikdrono dan BKM Tekad Manunggal serta BKMBKM yang lain, BKM Arta Kawula telah melakukan kegiatan kemitraan (partnership). Chanelling yang bermaksud untuk membagi peran (share) dalam penanggulangan kemiskinan dengan BKM Arta Kawula di Kelurahan Krobokan antara lain yaitu dalam kegiatan:  PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), jenis kegiatan Payment Point (Pembayaran Listrik) sejak 10 April 2002 sampai sekarang.  Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Semarang, jenis kegiatan Pengobatan Gratis pada bulan Mei 2004.  Palang Merah Indonesia Kota Semarang, jenis kegiatan Donor Darah sejak bulan Mei 2004 sampai sekarang (per 3 bulan sekali) dan pengobatan gratis.  PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Jakarta, jenis kegiatan Rehabilitasi Rumah Sehat pada bulan September 2006. 84

(Dyah Saptanti)

 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu P2KP (Paket) PU dan DTK, jenis kegiatan Pavingisasi dan Pembuatan saluran pada bulan Desember 2006.  PT. AJN Solusindo-PT.BRI, jenis kegiatan PPOB (Payment Point Online Bank) untuk pembayaran listrik.  PT. Indotirta Jaya Abadi, jenis kegiatan bantuan air mineral untuk korban banjir dan berbagai kegiatan.  PT. Telkom, jenis kegiatan sponsor dan bantuan souvenir dalam berbagai kegiatan. Kegiatan kemitraan dengan chanelling dapat mempermudah BKM Arta Kawula dalam melakukan berbagai kegiatan dan secara langsung juga meningkatkan pendapatan serta mendukung pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan demi mendorong transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya menuju masyarakat madani seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:

Sumber: Pedoman Kemandirian PNPM Mandiri Perkotaan, 2008

Gambar 1 Konsep Transformasi Sosial melalui PNPM Mandiri Perkotaan

Adapun prestasi yang pernah diraih oleh BKM Arta Kawula yaitu meliputi:  Juara BKM Terbaik Kota Semarang Tahun 2005 dalam rangka Hari Habitat Dunia.  Pendampingan KSM menjadi UKM Terbaik Tingkat Nasional Dibidang Jasa dalam kegiatan “City Group Micro Enterprenuership Award 2006” di Jakarta.  Juara BKM Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.

Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96 Tabel 4 Hasil Perbandingan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan antara Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Tahun 2010 NO

INDIKATOR

KELURAHAN GISIKDRONO

(2)

(3) Kegiatan pembangunan/lingkungan belum berjalan semua karena keterbatasan dana dan partisipasi masyarakat yang kurang. Kegiatan sosial belum berjalan semua karena keterbatasan dana.

(1) 1

UPL

2

UPS

3

UPE a. Hasil Kegiatan Ekonomi b. Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir

4

UPP

Kegiatan ekonomi belum berjalan semua karena kurangnya kesadaran dalam berpartisipasi pada program penanggulangan kemiskinan. - Implementasi tahapan pemberian pinjaman bergulir belum sesuai dengan pedoman teknis, contoh: Tahap Pengajuan Pinjaman (tidak hanya pengisian blangko atau memenuhi persyaratat tapi juga harus disertai pelatihan) - Implementasi perguliran dana pinjaman mengalami kemacetan. - Laporan Laba/Rugi sampai bulan Desember 2010 mengalami kerugian. Tidak Ada

KELURAHAN KALIBANTENG KULON (4) Kegiatan pembangunan/lingkungan masih ada yang belum dilaksanakan karena keterbatasan dana, padahal partisipasi masyarakatnya sudah cukup baik. Kegiatan sosial sudah berjalan semua karena dana yang cukup untuk membiayai kegiatan ini.

KELURAHAN KROBOKAN (5) Kegiatan pembangunan/lingkungan dapat terlaksana dengan baik karena dana yang cukup & partisipasi masyarakat sangat tinggi. Kegiatan sosial sudah berjalan semua karena dana yang cukup untuk membiayai kegiatan ini.

Kegiatan ekonomi belum berjalan semua Kegiatan ekonomi berjalan semua karena belum memadainya BKM untuk dengan baik. melaksanakan jaringan kemitraan. - Implementasi tahapan pemberian - Implementasi tahapan pemberian pinjaman bergulir belum sesuai dengan pinjaman bergulir sudah sesuai pedoman teknis, contoh: Tahap dengan pedoman teknis (semua Pengajuan Pinjaman (tidak hanya tahapan menurut ketentuan). pengisian blangko atau memenuhi - Implementasi perguliran dana persyaratat tapi juga harus disertai pinjaman masih ada kemacetan tapi pelatihan) dalam jumlah yang sangat sedikit - Implementasi perguliran dana pinjaman (2%). masih mengalami kemacetan meskipun - Laporan Laba/Rugi sampai bulan kecil (3%) Desember 2010 mengalami laba - Laporan Laba/Rugi sampai bulan (Rp 123.035.749). Desember 2010 mengalami laba (Rp 71.970.684). Tidak Ada Kegiatan pengelola pelatihan berjalan semua dengan baik demi peningkatan SDM.

85

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan NO

INDIKATOR


KELURAHAN KALIBANTENG KULON Tidak Ada

KELURAHAN KROBOKAN

5

UPM

6

Perkembangan Dari tahun ke tahun perkembangan Dari tahun ke tahun perkembangan Dari tahun ke tahun perkembangan Penduduk Miskin penduduk miskin semakin meningkat. penduduk miskin mengalami naik turun. penduduk miskin mengalami. Tahun 2007-2010 Prestasi Belum Ada - Best Prastice Tingkat Kecamatan - Juara BKM Terbaik Kota Semarang Semarang Barat. Tahun 2005. - Pendampingan KSM menjadi UKM Terbaik Tingkat Nasional Dibidang Jasa dalam kegiatan “Citi Group Micro Enterprenuership Award 2006” di Jakarta. - Juara BKM Terbaik Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009.

7

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2011

86

Tidak Ada

(Dyah Saptanti)

Unit Pengaduan Masyarakat berfungsi menerima kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat.


B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penulisan ini dilihat berdasarkan beberapa hal yaitu komunikasi, sumber daya disposisi dan strukstur birokrasi sesuai dengan teori George Edward III dalam Riant (2008:512). Tabel 5 Hasil Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan antara Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan NO

FAKTOR

(1) 1

(2) Komunikasi

2

Sumber Daya

3

Diposisi

KELURAHAN GISIKDRONO (3) Lemahnya sosialisasi tentang PNPM Mandiri Perkotaan kepada masyarakat menyebabkan mereka tidak jelas tentang program ini. Persepsi yang berkembang di masyarakat menjadi salah karena masyarakat menganggap bahwa bantuan program ini merupakan hibah yang tidak perlu dikembalikan. Sumber daya manusia yang ada di BKM Gisikdrono sudah cukup memenuhi standar dilihat dari kriteria pendidikannya. Namun, untuk kompetensi dan profesioanlitas belum terlalu diperhatikan dalam kepengurusan BKM ini. Selain itu, untuk sumber material atau fasilitas di BKM ini sudah lumayan memadai, namun karena kurangnya perawatan mengakibatkan beberapa fasilitas yang ada rusak bahkan ada beberapa barang yang telah dijual. Sikap pelaksana BKM Gisikdrono sangat mendukung adanya PNPM Mandiri Perkotaan ini, meskipun masih ada kendala kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan program itu. Pengangkatan telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, insentif atau

KELURAHAN KALIBANTENG KULON (4) Kurangnya sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan kepada masyarakat sehingga mereka kurang jelas program ini. Masih ada persepsi yang salah di masyarakat karena menganggap bantuan ini merupakan bantuan pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Sumber daya manusia yang ada di BKM Tekad Manunggal sudah cukup standar dilihat dari kriteria pendidikan. Kompetensi dan profesioanlitas sudah mulai diperhatikan dalam kepengurusannya. Sumber material atau fasilitas di BKM ini sudah lumayan memadai, tapi perawatan masih perlu diperhatikan karena terdapat beberapa fasilitas yang rusak.

Sikap pelaksana BKM sangat mendukung dan sudah mulai memahami tentang PNPM Mandiri Perkotaan. Pengangkatan telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Insentif atau upah masih dirasa kecil namun karena ada tambahan berupa honorarium dari laba

KELURAHAN KROBOKAN (5) Seringnya sosialisasi tentang PNPM Mandiri Perkotaan kepada masyarakat di Kelurahan Krobokan menyebabkan mereka tahu program ini. Masyarakat tahu bantuan program ini merupakan bantuan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Sumber daya manusia yang ada di BKM Arta Kawula sudah cukup standar dilihat dari kriteria pendidikan. Kompetensi dan keahlian sudah mulai diperhatikan dalam kepengurusan BKM ini. Sumber material atau fasilitas di BKM ini sangat memadai, dan perawatannya juga telah diperhatikan karena kondisi fasilitas yang bagus dan tidak ada yang rusak. Sikap pelaksana BKM Arta Kawula sangat mendukung dan memahami tentang PNPM Mandiri Perkotaan. Pengangkatan telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Insentif atau upah sudah cukup bagus karena ada tambahan berupa honorarium dari

87

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan NO

FAKTOR

(1)

(2)


(3) upah oleh pengelola dirasa masih belum cukup karena upah yang rendah tanpa ada tambahan-tambahan lain. Ini tentunya mempengaruhi motivasi para pengelola dalam mengelola BKM. 4 Struktur Struktur organisasi BKM Birokrasi Gisikdrono masih belum memenuhi prosedur yang berlaku karena hanya terdiri dari koordinator, sekretaris, tambahan divisi dan 3 (tiga) unit pengelola yaitu UPE, UPL dan UPS. Masih terdapat kekurangan pada struktur organisasinya yaitu kurang pengawas. Selain itu terdapat rangkap jabatan yaitu sekretaris merangkap menjadi anggota UPE. Padahal hal itu seharusnya tidak diperbolehkan. Sumber: Diolah oleh Penulis, 2011

C.

KELURAHAN KALIBANTENG KULON (4) BKM, pendapatan/upah menjadi lumayan.

Struktur organisasi BKM Tekad Manunggal telah memenuhi prosedur yang berlaku yaitu terdiri dari koordinator, sekretaris, dewan pengawas UPE dan 3 (tiga) unit pengelola yaitu UPE, UPL dan UPS, meskipun dewan pengawasnya hanya untuk UPE padahal seharusnya untuk semua unit pengelola.

(Dyah Saptanti) KELURAHAN KROBOKAN (5) laba BKM.

Struktur organisasi BKM Arta Kawula telah memenuhi prosedur yang berlaku yaitu terdiri dari koordinator, sekretaris, dewan pengawas dan 5 (lima) unit pengelola yaitu UPE, UPL, UPS, UPP dan UPM. Tambahan unit-unit ini adalah pengembangan dari BKM dalam rangka meningkatkan kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Gisikdrono 1. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Gisikdrono Diperlukan upaya-upaya yang strategis dalam mendukung implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan.

88

Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96 Tabel 6 Matriks SWOT dan Isu Strategis Mengefektifkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono KEKUATAN (STRENGTHS) a.

b. Faktor Internal c.

d. e.

Ketersediaan alokasi anggaran dari APBD Kota Semarang berupa dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-MP. Adanya Petunjuk Teknis Operasional yang jelas dalam pelaksanaan PNPM-MP. Adanya keinginan yang kuat dari Tim Koordiansi terhadap implemntasi PNPM-MP yang lebih baik. Kelembagaan dari tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah tersedia lengkap. Musyawarah kelurahan sebagai bentuk konsensus di tingkat kelurahan yang diakui dan dipertanggungjawabkan

KELEMAHAN (WEAKNESSES) a. b. c.

d.

e.

f. g. h. i. Faktor Eksternal j.

Lemanya sosialisasi kepada masyarakat akan informasi tentang PNPM-MP. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai PNPM-MP. Persepsi masyarakat menganggap bantuan PNPMMP adalah dana hibah yang tidak perlu dikembalikan lagi. Sumber daya manusia yang mengelola kegiatan PNPM-MP di kelurahan ini masih belum diperhatikan kemampuan dan kompetensinya. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan PNPMMP di kelurahan ini masih belum teratur dan sering terlambat. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap penerima dana bantuan. Kondisi perekonomian masih rendah. Lemahnya payung hukum bagi penunggak pinjaman. Adanya program kebijaksanaan pemerintah yang bersifat bantuan murni. Belum mampu dilakukannya kemitraan kepada pihak-pihak lain yang dapat mendukung program ini.

k.

PELUANG (OPPORTUNITIES) a.

b. c. d. e. f.

Dukungan regulasi Pemerintah Kota Semarang mendukung program penanggulangan kemiskinan. Dukungan stakeholders Tim Koordinasi PNPM-MP dan SKPD. Berkesinambungannya dana bantuan PNPMMP. Situasi masyarakat yang kondusif. Pendataan warga miskin oleh aparat kelurahan dan tokoh masyarakat. Terbentuknya KSM yang terselektif.

STRATEGI S-O

a.

b.

c.

ANCAMAN (THREATS) a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Perkembangan penduduk miskin semakin bertambah. Terbatasnya dana bantuan PNPM-MP. Kurangnya partisipasi masyarakat. Rendahnya upah pengelola BKM. Ketergantungan masyarakat miskin kepada pengelola BKM. Keterlambatan pengembalian pinjaman. Faktor iklim usaha yang semakin sulit menghambat usaha yang dijalankan. Tingginya tuntutan transparansi implementasi PNPM-MP. Diberhentikannya PNPM-MP oleh Pemerintah Pusat.

Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait dengan implementasi PNPM-MP. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-MP untuk mendukung keberhasilan implementasi PNPM-MP. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan menyeleksi KSM secara selektif.

STRATEGI W-O

a. b.

c. d.

STRATEGI S-T

a.

b.

c.

Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan program. Memberikan upah yang layak kepada pengelola BKM agar dapat meningkatkan kinerjanya. Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan ekonomi.

Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap keberadaan PNPM-MP. Memberikan pengetahuan atau pelatihan secara berkesinambungan kepada pengelola PNPM-MP agar dapat meningkatkan kemampuannya. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada penerima dana bantuan. Membatasi program pemerintah yang bersifat bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan masyarakat.

STRATEGI W-T

a.

Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan.


89


(Dyah Saptanti)

2. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kalibanteng Kulon Tabel 7 Matriks SWOT dan Isu Strategis Mengefektifkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kalibanteng Kulon KEKUATAN (STRENGTHS) a.

Faktor Internal b.

c.

d.

Faktor Eksternal

e.

PELUANG (OPPORTUNITIES) a.

b. c. d. e. f. g.

Dukungan regulasi Pemerintah Kota Semarang mendukung program penanggulangan kemiskinan. Dukungan stakeholders Tim Koordinasi PNPM-MP dan SKPD. Adanya partisipasi masyarakat. Berkesinambungannya dana bantuan PNPM-MP. Situasi masyarakat yang kondusif. Pendataan warga miskin oleh aparat kelurahan dan tokoh masyarakat. Terbentuknya KSM yang terselektif. ANCAMAN (THREATS)

a. b. c. d. e.

f.

Terbatasnya dana bantuan PNPMMP. Ketergantungan masyarakat miskin kepada pengelola BKM. Keterlambatan pengembalian pinjaman bergulir. Faktor iklim usaha yang semakin sulit menghambat usaha yang dijalankan. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi implementasi PNPM-MP. Diberhentikannya PNPM-MP oleh Pemerintah Pusat.


90

a.

b.

c.

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

Ketersediaan alokasi anggaran dari APBD Kota Semarang berupa dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-MP. Adanya Petunjuk Teknis Operasional yang jelas dalam pelaksanaan PNPM-MP. Adanya keinginan yang kuat dari Tim Koordiansi terhadap implemntasi PNPM-MP yang lebih baik. Kelembagaan dari tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah tersedia lengkap. Musyawarah kelurahan sebagai bentuk konsensus di tingkat kelurahan yang diakui dan dipertanggungjawabkan STRATEGI S-O

a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan informasi tentang PNPM-MP. b. Masih adanya persepsi masyarakat menganggap bantuan PNPM-MP adalah dana hibah yang tidak perlu dikembalikan lagi. c. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap penerima dana bantuan. d. Kondisi perekonomian masih rendah. e. Lemahnya payung hukum bagi penunggak pinjaman. f. Adanya program kebijaksanaan pemerintah yang bersifat bantuan murni. g. Belum mampu dilakukannya kemitraan kepada pihak-pihak lain yang dapat mendukung program ini.

Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait dengan implementasi PNPM-MP. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-MP untuk mendukung keberhasilan implementasi PNPM-MP. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan menyeleksi KSM secara selektif.

a. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap keberadaan PNPMMP. b. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada penerima dana bantuan. c. Membatasi program pemerintah yang bersifat bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan masyarakat.

STRATEGI W-O

STRATEGI S-T

STRATEGI W-T

a. Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan ekonomi.

a. Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan.


3. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Krobokan Tabel 8 Matriks SWOT dan Isu Strategis Mengefektifkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Krobokan

a.

Faktor Internal

b.

c.

d.

e. Faktor Eksternal

a.

b. c. d. e. f. g. h. a.

a. b. c. d.

e.

PELUANG (OPPORTUNITIES) Dukungan regulasi Pemerintah Kota Semarang mendukung program penanggulangan kemiskinan. Dukungan stakeholders Tim Koordinasi PNPM-MP dan SKPD. Sosialisasi yang baik kepada mayarakat tentang PNPM-MP. Berkesinambungannya dana bantuan PNPM-MP. Situasi masyarakat yang kondusif. Partisipasi masyarakat yang antusias. Pendataan warga miskin oleh aparat kelurahan dan tokoh masyarakat. Terbentuknya KSM yang terselektif. Sudah mampu dilakukannya kemitraan kepada pihak-pihak lain. ANCAMAN (THREATS) Terbatasnya dana bantuan PNPM-MP. Ketergantungan masyarakat miskin kepada pengelola BKM. Faktor iklim usaha yang semakin sulit menghambat usaha yang dijalankan. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi implementasi PNPM-MP. Diberhentikannya PNPM-MP oleh Pemerintah Pusat.

a.

b.

c.

KEKUATAN (STRENGTHS) Ketersediaan alokasi anggaran dari APBD Kota Semarang berupa dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-MP. Adanya Petunjuk Teknis Operasional yang jelas dalam pelaksanaan PNPM-MP. Adanya keinginan yang kuat dari Tim Koordiansi terhadap implemntasi PNPM-MP yang lebih baik. Kelembagaan dari tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah tersedia lengkap. Musyawarah kelurahan sebagai bentuk konsensus di tingkat kelurahan yang diakui dan dipertanggungjawabkan. STRATEGI S-O

KELEMAHAN (WEAKNESSES) a. Masih adanya persepsi masyarakat menganggap bantuan PNPM-MP adalah dana hibah yang tidak perlu dikembalikan lagi. b. Lemahnya payung hukum bagi penunggak pinjaman. c. Adanya program kebijaksanaan pemerintah yang bersifat bantuan murni.

Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait dengan implementasi PNPM-MP. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-MP untuk mendukung keberhasilan implementasi PNPM-MP. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas denagn menyeleksi KSM secara selektif.

a. Meningkatkan lagi pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada penerima dana bantuan. b. Membatasi program pemerintah yang bersifat bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan masyarakat.

STRATEGI S-T a.

Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan ekonomi.

STRATEGI W-O

STRATEGI W-T a. Memperkuat jaringan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan.


Penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil jika hanya bertumpu pada peran tunggal pemerintah semata. Oleh karena itu, dukungan serta peran dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan semua pihak yang terkait secara bersama-sama dapat mengentaskan masalah kemiskinan dalam masyarakat. Sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dapat terlaksana. 91


Tabel 9 Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan KELURAHAN GISIKDRONO (1) 1. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait dengan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. 2. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan. 3. Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan ekonomi. 4. Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan program. 6. Memberikan pengetahuan atau pelatihan secara berkesinambungan kepada pengelola PNPM Mandiri Perkotaan agar dapat meningkatkan kemampuannya. 7. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-MP untuk mendukung keberhasilan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. 8. Memberikan upah yang layak kepada pengelola BKM agar dapat meningkatkan kinerjanya. 9. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan menyeleksi KSM secara selektif. 10. Membatasi program pemerintah yang bersifat bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan masyarakat. 11. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada penerima dana bantuan.

KELURAHAN KALIBANTENG KULON (2) 1. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait dengan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. 2. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan. 3. Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan ekonomi. 4. Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan. 5. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPMMP untuk mendukung keberhasilan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. 6. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan menyeleksi KSM secara selektif. 7. Membatasi program pemerintah yang bersifat bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan masyarakat. 8. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada penerima dana bantuan.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

KELURAHAN KROBOKAN (3) Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait dengan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan ekonomi. Memperkuat jaringan kemitraan dengan pihakpihak lain dalam penanggulangan kemiskinan. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPMMP untuk mendukung keberhasilan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan menyeleksi KSM secara selektif. Membatasi program pemerintah yang bersifat bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan masyarakat. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada penerima dana bantuan.

92


Kesimpulan Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang belum efektif, karena masih terdapat kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang belum dapat dilaksanakan, misalnya kegiatan pada unit kegiatan lingkungan dan unit kegiatan ekonomi di Kelurahan Gisikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kulon. Sedangkan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Krobokan semua kegiatannya mampu dilaksanakan dengan baik. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 3. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan harus memperhatikan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Saran Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh saran sebagai berikut: 1. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan agar dapat berjalan efektif, maka hendaknya dilakukan evaluasi kebijaksanaan secara periodik untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijaksanaan tersebut.

2. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan agar efektif, perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijaksanaan yaitu meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi agar pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di masa yang akan datang dapat terlaksana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. 3. Strategi untuk meningkatkan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu sebagai berikut: a) Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait dengan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. b) Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan. c) Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan ekonomi. d) Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan. e) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan program. f) Memberikan pengetahuan atau pelatihan secara berkesinambungan kepada pengelola PNPM Mandiri Perkotaan agar dapat meningkatkan kemampuannya. g) Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-MP untuk mendukung keberhasilan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan.

93


h) Memberikan upah yang layak kepada pengelola BKM agar dapat meningkatkan kinerjanya. i) Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan menyeleksi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara selektif. j) Membatasi program pemerintah yang bersifat bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan masyarakat. k) Memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada penerima dana bantuan. DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Boyo Ala, Andre. 1996. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan Yogyakarta : Liberty. Effendy, Khasan. 2010. Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif. Bandung : Indra Prahasta. Gulo,

2007. Metodologi Jakarta: Grasindo.

Penelitian.

Huri, Daman, dkk. 2008. Demokrasi dan Kemiskinan, Program Sekolah Demokrasi. Malang. Irawan, Prasetya. 2000. Logika dan Prosedur Penelitian (Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial). STIA-LAN. Jakarta.

94

Islamy,

(Dyah Saptanti)

Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), (Penerjemah: Ricky Istamto). Jakarta : Raja Grafindo Persada. Nugroho, Riant. 2008. Public Policy. Jakarta : Elex Media Komputindo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Rangkuti, Freddy. 2006. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta : Ikrar Abadi Mandiri. Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan. Jakarta : IMPAC. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung : Alfabeta. .Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama..


Sumoprawiro, Hariyoso. 2002. Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta : Peradaban. Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung : Humaniora Utama Press. Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijkasanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong. 2009. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Universitas Terbuka. Jakarta. Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. http://www.kotasemarang.go.id http://www.pnpm.co.id

95

Dyah Saptanti *) Abstract

Recommend Documents