Impor Sementara. Oleh : Syaiful Anwar / Widyaiswara Utama Abstrak Impor Sementara adalah fasilitas kepabeanan yang secara luas diatur berdasarkan konvensi internasional seperti Paedagogic Equipment Convention, Istanbul Convention, Exhibition and Fair Convention, ATA Carnet dll Konseptual dan praktik Impor Sementara berdasarkan ketentuan yang berlaku terkadang muncul berbagai kontroversi seperti denda 100% bila tidak di ekspor kembali, perpanjangan izin Impor Sementara dll. Sementara itu secara konseptual semua barang yang dimasukkan untuk dipakai / dikonsumsi wajib membayar bea masuk ketika dikeluarkan dari Kawasan Pabean sedangkan untuk beberapa hal fasilitas Impor Sementara diberikan kepada barang yang dimasukkan untuk dipakai (seperti permesinan dan sejenisnya) yang seharusnya wajib bayar bea masuk ketika dimasukkan untuk dipakai atau memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk (karena perekonomian dan pembangunan menghendaki demikian) Kontroversi Impor Sementara akan berdampak pada kemungkinan kerugian negara bila fasilitas itu salah menerapkan dalam praktik (misused customs facility), kerugian dalam bentuk Subyek Bea Masuk membayar bea masuk lebih rendah dari seharusnya (perhitungan bea masuk berdasarkan harga setelah dikurangi biaya penyusutan sehingga bagaikan harga besi tua / scrap iron) dan kerugian berupa kehilangan peluang penggunaan liquiditas (kerugian berupa bunga / interest). Sebagaimana tujuan fasilitas Impor Sementara sebagaimana memenuhi standard kepabeanan internasional (International Customs Convention) sepenuhnya untuk mendorong arus lalu lintas barang yang lancar, tertib tetapi tidak merugikan negara. Mengembalikan fungsi Fasilitas Impor Sementara kepada maksud dan tujuan semula sebagai fasilitas kepabeanan untuk memberi kemudahan proses lalu lintas barang dan orang yang bergerak antar negara yang bersifat “non tradeable” seperti Turisme, Kemasan / Packing / Kontainer, Ilmu Pengetahuan / Penelitian, Kependidikan dll dan menghindarkan penyalahgunaan fasilitas Impor Sementara adalah suatu keniscayaan. Memahami tujuan fasilitas Impor Sementara berdasarkan kreteria Subyek Bea Masuk dan Obyek Bea Masuk adalah penting agar Otoritas Pabean mempunyai fokus pengawasan yang tepat dan efektif terkait dengan tujuan pemberian fasilitas Impor Sementara. Perlakuan Otoritas Pabean yang tepat berdasarkan Subyek dan Obyek bea masuk akan membawa Pemeriksa Pabean / Otoritas Pabean menemukan Teknis Pabean yang tepat yaitu disatu sisi dapat mengamankan hak – hak negara sedangkan disisi lain memenuhi standard konvensi internasional tentang Impor Sementara.
A. Pendahuluan. Kata – kata “Impor Sementara” sebetulnya mengandung ambiguity (pemahaman ganda) karena dalam UU No.10/1995 terdapat 2 (dua) pasal yang membicarakan masalah impor sementara yaitu pasal 9 ayat 1 s/d 4 dan pasal 26 (1) (K). Kemudian setelah diamandemen Impor Sementara diatur berdasarkan Pasal 10D UU No 17 / 2006 tentang Kepabeanan Ditilik dari segi sejarah pembahasan impor sementara Pasal 9 ayat 1 s/d 4 jo Pasal 10D UU No 17 / 2006 diadakan dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan “impor sementara” versi pasal 23 Ordonansi Bea. Dimana impor sementara termaksud cenderung disalahgunakan dengan alasan dimasukkan kedalam daerah pabean dan dipakai / dikonsumsi untuk kemudian direekspor tetapi dalam kenyataan “impor sementara” seperti permesinan itu dipakai dan melunasi pembayarannya pada waktu mesin sudah menjadi besi tua / scrap iron (setelah dikurangi dengan biaya penyusutan). Dalam kasus impor sementara yang demikian ini maka negara dirugikan yaitu pertama, tidak membayar bea masuk pada waktu dimasukkan untuk dipakai (menyalahi konsep saat wajib bayar bea masuk saat dikeluarkan dari kawasan pabean untuk dipakai/dikonsumsi) dan kedua, membayar bea masuk ketika mesin sudah menjadi besi tua. Ada 2 (dua) kerugian negara yaitu membayar bea masuk dan pajak – pajak lainnya lebih rendah dari seharusnya dan mengalami rugi bunga dari liquiditas pembayaran. Sementara itu apabila mempelajari “Impor Sementara” pasal 26 (K) UU No 10 / 1995 terdapat dalam pasal – pasal yang membicarakan tentang “tidak dipungut, pembebasan” atau merupakan bagian dari undang-undang yang membicarakan pembebasan atau keringanan perpajakan. Dengan demikian apabila kita kaji secara mendalam substansi permasalahan “impor sementara” dan secara hakiki makna impor sementara sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 s/d 4 dan pasal 26 (K) UU No 10 / 1995 jo Pasal 10D UU No 17 / 2006 sesungguhnya membicarakan substansi dan konteks importasi yang berbeda. Oleh karena berbeda maka seharusnya prosedural dan penyelesaiannya (teknis pabeannya) juga berbeda. B. Tinjauan Teoretik Impor Sementara. Kajian teoretik Impor Sementara berdasarkan Pasal 9 ayat 1 s/d 4 UU No 10 / 1995 jo Pasal 10D UU No 17 / 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 9 ayat 1 : “Barang Impor dapat dikeluarkan sebagai Barang Impor Sementara jika pada waktu impornya nyata – nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali”. Pasal 9 ayat 2 : “Barang Impor Sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan pabean”. Pasal 9 ayat 3 : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pemantauan jangka waktu impor sementara diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan”.
Pasal 9 ayat 4 : “Barang siapa tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus (100) persen dari bea masuk yang seharusnya dibayar”. Mempelajari makna impor sementara UU No 10 / 1995 pasal 9 ayat 1 s/d 4 didalamnya terkandung 3 (tiga) unsur utama yaitu : 1. Barang impor dikeluarkan untuk dipakai dari Kawasan Pabean sehingga formalitas pabean telah terpenuhi. 2. Barang impor tersebut dimaksudkan untuk diekspor (dikirim keluar daerah pabean / luar negeri) 3. Barang impor tersebut diawasi oleh Bea Cukai karena kewajiban fiskalnya belum selesai atau ditangguhkan Dari tiga unsur utama termaksud, menunjukkan bahwa impor sementara tersebut adalah fasilitas yang diberikan kepada “Barang Impor” atau “Obyek Bea Masuk” bukan diberikan kepada “Subyek Importirnya”. Fasilitas itu diberikan karena”Barang Impor (obyek bea masuk) itu dibutuhkan“ untuk sesuatu tujuan tertentu seperti untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan. Misalnya : ▪ Alat / Permesinan itu belum ada di Indonesia untuk melaksanakan proyek perlu mendatangkan alat itu dari Luar Negeri untuk kemudian diekspor kembali (dikirim kembali) keluar daerah pabean Indonesia setelah selesai pemakaiannya. ▪ Alat itu dibutuhkan untuk proses pekerjaan yang mempunyai dampak pada upaya pemerintah meningkatkan perekonomian nasional dan pembangunan nasional untuk kemudian sewaktu-waktu dapat dikirimkan ke luar daerah pabean Indonesia. (Alat-alat itu untuk operasi pertambangan oleh Pertamina dan kontraktornya misalnya) Tetapi apabila kita baca penjelasannya UU No 10 / 1995 pasal 9 ayat 1 s/d 4 memberikan penjelasan yang bersifat ilustratif yaitu seperti : Barang pameran, barang perlombaan kendaraan-kendaraan yang dibawa oleh wisatawan, peralatan penelitian untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, peralatan teknis yang dibawa oleh wisatawan, ahli tehnik yang akan digunakan sementara waktu untuk kemudian diekspor kembali. Penjelasan pasal 9 UU No. 10 / 1995 jo UU No 17 / 2006 ternyata tidak tepat dengan makna sosiologis - histories dan makna kontekstual dari impor sementara karena penjelasan ilustratif justru menunjukkan bahwa fasilitas diberikan kepada subyek bea masuk (importir) seperti turis, tenaga ahli, wisatawan dll-nya. Karena subyek tersebut dipastikan akan kembali beserta alat – alat yang mereka bawa keluar daerah pabean Indonesia. Terdapat perbedaan makna antara isi Pasal 9 ayat 1 s/d 4 UU No 10 / 1995 dengan penjelasannya, sehubungan dengan itu maka pemahaman makna tentang subjek, objek dan tujuan pemungutan bea masuk menjadi sangat penting terutama dalam menyusun petunjuk
operasional di lapangan supaya terhindar dari ambiguitas dan dapat dilaksanakan dengan tepat oleh petugas pada tingkat lapangan. Kajian Teoretik Impor Sementara pasal 26 (1) (K) UU No. 10/1995 (Suatu Kajian Konseptual, Karena Pasal 26 (1)K dihapus dari UU No 17 / 2006) Pasal 26 (1) UU No. 10/1995 menyatakan : “Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor : a s/d i K : Barang-barang dengan tujuan untuk diimpor sementara “ Dalam penjelasan pasal 26 (1) (K) menyatakan : “Mengingat pemasukannya hanya untuk sementara barang-barang tersebut diberi pembebasan atau keringanan bea masuk”. Dalam pasal 26 (1) (K) dan penjelasannya tidak ada hal yang spesifik, tetapi kalau dilihat dari konstektual posisi pasal 26 adalah diantara pasal 24, 25, 26, yaitu bab-bab yang mengatur pembebasan bea masuk mutlak (Pasal. 24) dan pembebasan bersyarat (Pasal. 25, Pasal. 26). Apabila dikaji lebih dalam makna histories dan konstektual UU No 10 / 1995 Pasal 9 dan Pasal 26 sesungguhnya mengatur sesuatu / subyek yang berbeda. Pasal 26 (1) (K) lebih tepat mengatur tentang barang pameran, kendaraan untuk lomba, barang-barang untuk turis, tenaga ahli, dll-nya, sebagaimana telah disepakati dalam berbagai Konvensi Internasional dibidang Pabean. Sekali lagi menunjukkan perlunya memahami subyek, obyek dan tujuan pembebasan bea masuk agar perlakuan dan prosedur untuk barang “impor sementara” tepat dan tidak merugikan importir dan negara mengingat sanksi yang cukup berat yaitu 100% dari bea masuk yang wajib dibayar oleh importir. B.1 Mengenal Jenis – Jenis Impor Sementara. Fasilitas Impor Sementara bisa dibedakan atas subyek dan obyek bea masuk. B.1.1 Fasilitas Impor Sementara pada Subyek Bea Masuk : No. 1. 2. 3.
JENIS FASILITAS Barang Turis Kendaraan untuk lomba Entreport Tujuan Pameran
4.
Pameran barangbarang impor
5.
Alat Penelitian
SUBYEK Turis Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pengusaha Entreport tujuan Pameran Penyelenggara Pameran yang telah diijinkan Menteri Keuangan atau Dit. Jenderal Bea Cukai Lembaga
OBYEK Barang-barang Turis Kendaraan Barang-barang untuk promosi dan pameran Untuk Promosi dan Kerjasama Kebudayaan
Alat Spesifik
TUJUAN Meningkatkan Pariwisata Meningkatkan Olahraga Meningkatkan perdagangan dan industri Meningkatkan kerjasama perdagangan dan kebudayaan
Untuk memperoleh
6.
Admission Temporaire Admission Carnet (ATA CARNET)
Penelitian dan atau Peneliti
untuk penelitian
KADIN
Barang impor untuk kemudian dikirim kembali keluar negeri
informasi spesifik bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan Meningkatkan arus barang dan penyederhanaan prosedur Pabean
Fasilitas tersebut diatas diberikan kepada subyek bea masuk (seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Ikatan Motor Indonesia (IMI), Pengusaha Entrepot Tujuan Pameran, Lembaga Penelitian Pemerintah (seperti LIPI,Badan Meteorologi dan Geofisika dll), Tenaga Ahli,Turis dll) dan mereka bertanggung jawab atas bea masuk dan pajak-pajak yang harus dilunasi. B.1.2 Mengenal fasilitas impor sementara pada obyek (barang yang diimpor) ke dalam daerah pabean Indonesia Fasilitas atas obyek atau barang yang diimpor kedalam daerah pabean Indonesia diberikan karena beberapa alasan :
Alat-alat, mesin – mesin yang diimpor tersebut sangat dibutuhkan bagi kepentingan pembangunan nasional dan bila selesai akan dikirim ke luar daerah Pabean Indonesia Alat-alat, mesin-mesin tersebut harus diimpor karena dibutuhkan jasanya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk kemudian apabila selesai akan dikirim ke luar daerah Pabean Indonesia. No. 1.
2.
JENIS FASILITAS Fasilitas Barangbarang gol I / II Pertamina atau Kontraktor Pertamina (Sekarang sudah dihapus dan diambil alih Oleh BP Migas / SKK Migas) Mesin / Alat-alat untuk menyelesaikan suatu proyek dan mesin /alat tersebut harus diimpor dari luar Negeri
SUBYEK OBYEK Pertamina dan Barang-barang Kontraktornya untuk operasi Pertambangan
TUJUAN Pelaksanaan Kontrak karya atau operasi pertambangan
Importir / Pengusaha Kontraktor
Menyelesaikan proyek-proyek Pemerintah atau swasta
Barang mesin / alat-alat yang jasanya sangat diperlukan
Untuk jenis fasilitas impor sementara dengan alasan obyeknya harus dilakukan pendekatan yang berbeda yaitu : Pertama, Prosedur untuk barang – barang pemerintah seperti Pertamina, Kontraktorkontraktor Pertamina khususnya Gol II (Sekarang diambil ali oleh BP Migas sekarang bernama SKK Migas).
Kedua,
Prosedur untuk barang-barang, mesin, alat – alat yang didatangkan oleh swasta untuk keperluan komersial menyelesaikan suatu proyek yang berkaitan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan nasional.
Penyeragaman dan menyamakan prosedur pada kedua hal ( Pasal 9 dan Pasal 26 K UU No 10 / 1995 jo Pasal 10D UU No 17 / 2006) tersebut diatas dapat berakibat negatif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.Mengapa hal ini mungkin terjadi ? Misalnya : Barang – barang impor dalam rangka operasi pertambangan oleh Pertamina atau oleh Kontraktor Pertamina. Pertama Kontraktor Pertamina untuk memperoleh konsesi explorasi pertambangan harus membayar consession fee yang cukup besar. Kedua Alat-alat explorasi pertambangan untuk mencari sumber minyak cukup mahal harganya, sehingga apabila dikenakan beban administrasi 2% tiap bulan akan cukup memberatkan. Ketiga Mencari sumber minyak belum tentu berhasil memperoleh deposit minyak. Keempat Barang Operasi Pertambangan Gol I, tidak tepat sebagai Impor Sementara lebih tepat merupakan fasilitas pembebasan bea masuk dengan alasan perekonomian negara memerlukan barang – barang tersebut, sedangkan barang – barang Gol II adalah barang – barang pendukung proses pertambangan dan tidak semuanya berhak memperoleh pembebasan bea masuk Dengan demikian apabila dilihat dari objek / barang yang memperoleh fasilitas “Impor Sementara” diartikan secara sederhana tanpa pemahaman yang tepat (membuat generalisasi yang tidak tepat) atas subyek dan obyek bea masuk dapat berakibat investor pertambangan dan investor asing lainnya akan meninggalkan Indonesia karena hambatan prosedural dan biaya tinggi karena kebijakan dibidang fiscal keliru dan Indonesia dipandang semakin tidak kompetitif di mata Investor. Atau muncul idea – idea sebagai kompensasi prosedural yang ketat (tight customs policy) berupa kompensasi biaya operasional pertambangan dibebankan kepada negara (cost recovery) yang secara teknikal berpotensi merugikan pendapatan negara Dengan demikian kebijakan fiskal yang tepat dan tatalaksana kepabeanan yang tepat (appropriate) akan mendorong systems pengawasan kepabeanan khususnya negara kepulauan seperti Indonesia dapat berjalan tertib (properly) dan aman dari potensi penyelundupan. B.2 Prosedur Impor Sementara Berdasarkan Subyek dan Obyek Impor Sementara B.2.1 Beberapa Prosedur Fasilitas Impor Sementara Pada Subyek Bea Masuk.
Ada beberapa prosedur pengawasan kepabeanan yang berlaku pada Impor Sementara yang secara teknis pernah atau dapat dilaksanakan berdasarkan systems kepabeanan Indonesia Barang – Barang Milik Turis Asing Sepanjang barang-barang milik turis asing merupakan barang-barang keperluan pribadi dan keperluan untuk tujuan perjalanan seperti kamera, tustel dll-nya dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sebagai barang-barang penumpang. Tetapi timbul permasalahan apabila turis tersebut membawa mobil, sepeda motor, kapal pesiar, pesawat terbang sendiri untuk keperluan dirinya sebagai turis. Dalam hal demikian ada 2 (dua) prosedur rujukan untuk mengatasinya : Pertama : Prosedur Admission Temporaire Admision (ATA) Carnet Kedua : Prosedur Konvensional (Melalui Kewenangan Selaku Kepala Kantor Pabean) seperti : ▪
▪ ▪
Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea Cukai pelabuhan pemasukan dan bila diperlukan ditambah rekomendasi dari Lembaga tertentu baik Pemerintah maupun swasta yang diakui (seperti IMI, FASI dll) setelah dijinkan oleh Kepala Kantor Bea Cukai, kemudian Petugas Bea Cukai memeriksa Nama, Passport, Pelabuhan Terakhir yang dikunjungi (Pelabuhan Pengeluaran) dan mencatat ciri-ciri barang tersebut, hasil pemeriksaan dilaporkan ke Kepala Kantor untuk ijin pengeluarannya. dan kemudian hasil pemeriksaaan dikirim ke Kantor Bea Cukai pelabuhan terakhir sebagai informasi dan untuk pengawasan pengeluaran kendaraan tersebut. Pada proses pengeluaran di pelabuhan terakhir (pengeluaran) akan diperiksa oleh Bea Cukai dan dicocokkan dengan data-data yang ada pada dokumen pelindung / surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Bea Cukai pelabuhan pemasukan. Kantor Bea Cukai pelabuhan pengeluaran kendaraan setelah realisasi pengeluaran kendaraan memberi informasi kepada Kantor Bea Cukai pada pelabuhan pemasukan tentang realisasi pengeluaran kendaraan tersebut dari daerah pabean Indonesia.
Kendaraan Untuk Kepentingan Lomba Untuk kepentingan olah raga atau event-event penyelenggara lomba kendaraan bermotor dimungkinkan memasukkan kendaraan – kendaraan tersebut dari luar daerah pabean Indonesia dengan fasilitas pembebasan / penangguhan bea masuk dan pajak – pajak lainnya. Prosedur yang ditempuh biasanya menggunakan ATA Carnet dengan jaminan dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) atau menggunakan prosedur konvensional yang dimiliki oleh Otoritas Kepala Kantor Pabean. Pameran Barang – Barang Impor Pameran untuk berbagai tujuan misalnya tujuan kebudayaan, perdagangan, teknologi dllnya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara dengan memperoleh fasilitas pembebasanpembebasan bea masuk apabila barang pameran tersebut akan dikirim kembali ke luar daerah pabean Indonesia.
Penyelenggara pameran adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tujuan pameran. Misalnya : ▪ Lembaga Persahabatan Indonesia – RRC ▪ Lembaga Persahabatan Indonesia – Amerika ▪ Kamar Dagang Indonesia ▪ Dll-nya Untuk menyelenggarakan pameran yang demikian maka :
Penyelenggara mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai Permohonan penyelenggara harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Departemen / Kementerian Teknis. Seperti Departemen / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen/ Kemeterian Kesehatan, BPPT atau Sekretariat Negara. Dengan melampirkan daftar barang-barang yang akan dipamerkan. Berdasarkan izin dari Menteri Keuangan penyelenggara dapat melakukan pameran barang – barang impor dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak-pajak lainnya. Proses pemasukan dilakukan dengan membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dilampiri : ▪ Izin dari Menteri Keuangan ▪ Daftar barang yang dipamerkan ▪ Invoice ▪ Packing List Pada waktu selesai pameran dan akan dikirim kembali ke luar daerah pabean dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas Bea Cukai dengan membuat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT). Apabila ditemukan ketidak sesuaian antara data pada waktu masuk dengan data pada waktu reekspor maka atas barang – barang tersebut wajib dilunasi bea masuk dan pajak – pajak lainnya oleh penyelenggara pameran.
Alat - Alat Yang Didatangkan Oleh Tenaga Ahli Untuk Tujuan Penelitian Alat-alat untuk tujuan penelitian yang diimpor untuk kemudian dikirim kembali ke luar daerah pabean (reekspor) dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya. Sebetulnya sudah ada konvensi yang mengatur proses impor alat – alat untuk tujuan penelitian yaitu Professional Equipment Convention dan atau mengacu pada ATA Carnet. Secara umum pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya untuk alat – alat penelitian dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea Cukai dengan melampirkan daftar barang-barang yang akan diimpor. 2. Melampirkan rekomendasi dari Kementerian / Lembaga Non Kemeterian atau Lembaga Swasta yang layak dipercaya (credible) sebagai penjamin. 3. Dalam hal disetujui oleh Menteri Keuangan, maka pemasukannya dilakukan dengan membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan melampirkan Surat Keputusan Persetujuan Menteri Keuangan, daftar barang yang diimpor.
Namun secara tradisional pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya terutama untuk barang-barang yang datang bersama peneliti / professional dan atau barang – barang kecil dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea Cukai dengan melampirkan daftar barang dan rekomendasi dari sponsor yang mendatangkan atau yang bertanggung jawab. b. Setelah diijinkan oleh Kepala Kantor, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan mencatat cirri-cirinya, guna pengawasan pada waktu pengeluarannya. c. Ketika akan kembali, keluar daerah pabean melaporkan kembali ke petugas Bea Cukai dengan menunjukkan surat-surat ijin pada waktu pengeluarannya dari kawasan pabean,.Untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dengan membandingkan spesifikasi barang tersebut ketika di masukkan. d. Dalam hal kedapatan sesuai, diijinkan untuk dibawa ke luar daerah pabean. e. Dalam hal ternyata barang tersebut dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dikeluarkan ke luar daerah pabean, maka sponsor yang mendatangkan bertanggung jawab untuk melunasi bea masuk dan pajak-pajak lainnya. Admission Temporaire / Temporary Admission Carnet (ATA Carnet) ATA Carnet diakui merupakan Dokumen Pabean Internasional yang digunakan fasilitas Impor Sementara yang diterima oleh petugas Bea Cukai sebagai pengganti dokumen Pabean Nasional. ATA Carnet ini didukung oleh Systems Pabean Internasional yang melibatkan : Penerbit Dokumen / Asosiasi Asuransi Penjamin seperti KADIN yang merupakan bagian dari Internasional Bereau of Chamber and Commerce (Kamar Dagang Internasional). Dengan menggunakan ATA Carnet, Impor Sementara dapat diproses lebih cepat. ATA Carnet diperuntukkan Impor Sementara dalam rangka : Impor barang-barang untuk tujuan pameran (the customs convention concerning facilities for importation of exposition, display or used material at the exhibition, fairs, meeting or similar events) Impor barang-barang barang – barang tujuan ilmu pengetahuan (the customs convention on importation of scientific equipment) Impor barang – barang peralatan professional (the customs convention on the temporary importation of professional, 1952) Disamping itu ATA Carnet dapat digunakan untuk Impor Sementara seperti :
Scientific Equipment Paedagogie Materials Private Road Vehicles Aircraft and Pleasure Boats Packing / Kemasan Dll-nya
Tetapi dalam hal untuk kebutuhan yang mendesak untuk penelitian dapat dilakukan prosedur sebagai berikut : 1. Mengajukan permohonan ke Kepala Kantor Bea Cukai dengan menjelaskan tujuan impor dan alasan-alasannya dan berjanji setelah selesai akan di reekspor. Pada permohonan tersebut dilampirkan daftar barang yang diimpor. 2. Kepala Kantor Bea Cukai menyetujui dengan mempertaruhkan jaminan (bisa tertulis) dari lembaga yang bertanggung jawab atas pemasukan barang-barang impor untuk penelitian tersebut. 3. Membuat Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan melampirkan persetujuan Kepala Kantor Bea Cukai. Dilakukan pemeriksaan fisik dengan difoto dan dicatat ciricrinya. 4. Berkas PIB tersebut (no. 3) disimpan di Perbendaharaan untuk proses pemeriksaan pada waktu akan direekspor nanti setelah selesai melakukan penelitian. 5. Proses reekspor dilakukan dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT). Bentuk dan pemeriksaan ATA Carnet ATA Carnet adalah semacam buku yang didalamnya terdapat lembaran-lembaran yaitu :
Lembar depan dan belakang warna hijau,didalamnya lembar putih dengan bersambungan (continuation sheet). Lembaran-lembaran exportasi warna kuning terdiri lembar tembusan dan lembar bukti exportasi (exportation voucher) Dua Lembaran formulir warna putih terdiri Lembar importasi warna putih terdiri dari catatatan formulir importasi dan lembar dokumen pelindung importasi (Importation Voucher) ketika keluar dari kawasan pabean. Lembar formulir catatan tentang re-exportasi terdiri dari formulir catatan tentang eksportasi dan voucher re - eksportasi sebagai bukti telah dilakukan eksportasi.
Dua lembaran warna biru formulir untuk barang-barang transit terdiri dari dari lembar untuk bukti pemberitahuan transit dan voucher untuk transit. ATA Carnet mempunyai nomer seri dan disahkan oleh penerbit dokumen tersebut (misal: KADIN) pada waktu memasukkan (mengimpor) barang lembar importasi dicatat dan diadministrasikan oleh Bendaharawan Bea dan Cukai ditandatangani dan dicap dinas. Pada waktu mengeluarkan (reekspor) oleh Bendaharawan Bea Cukai pelabuhan pengeluaran dicatat pada lembar eksportasi dan diadministrasikan, ditandatangai dan dicap dinas. Lembar eksportasi disobek untuk diteruskan ke Kantor Bea Cukai pemasukan sebagai informasi bahwa barang yang diimpor dengan fasilitas impor sementara telah dikeluarkan dari daerah pabean Indonesia. B.2.2 Prosedur Fasilitas Impor Sementara Pada Barang Impor (Obyek Bea Masuk). Fasilitas Impor Barang-barang untuk Tujuan Eksplorasi Pertambangan oleh Pertamina dan Kontraktor Pertambangan Asing Lainnya. Prosedur Impor Sementara untuk tujuan Eksplorasi Pertambangan adalah :
Mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan. Dalam permohonan tersebut harus dilampirkan daftar barang-barang yang akan diimpor. Fasilitas Impor Sementara untuk barang-barang tujuan eksplorasi pertambangan oleh Pertamina dan Kontraktor Pertamina memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk dan pajak-pajak lainnya berdasarkan Rekomendasi dari BP. Migas. Untuk Eksplorasi Tambang Lainnya (seperti Batubara, Besi, Nikel dll) memerlukan Rekomendasi dari Kementerian Pertambangan dan Energi / Energi dan Sumberdaya Mineral. Berdasarkan izin dari Kantor Pusat Bea Cukai, membuat pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan melampirkan : a. Izin dari Kantor Pusat Bea Cukai cq Direktorat Fasilitas Kepabeanan b. Daftar Barang yang telah disahkan c. Invoice d. Packing List e. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan
Sebagai catatan bahwa dilihat dari perspektif Teknis Pabean barang – barang operasi pertambangan tidak layak memperoleh fasilitas Impor Sementara karena barang termaksud dimasukkan untuk dipakai / dikonsumsi dan oleh itu wajib membayar bea masuk atau memperoleh pembebasan bea masuk karena peralatan dan permesinan operasi pertambangan diperlukan oleh perekonomian negara dan oleh sebab itu fasilitas Impor Sementara bagi barang – barang Operasi Pertambangan tidak tepat dan cenderung akan merugikan negara. Untuk mencegah ekses kerugian negara memasukkan barang dengan alasan Barang Operasi Pertambangan Gol I dan II sekarang dihapuskan dan tidak termasuk dalam pengertian Impor Sementara. Fasilitas Impor Mesin-mesin / Alat-alat untuk menyelesaikan Proyek untuk kemudian di Reekspor Impor mesin / alat-alat yang langka dan belum tersedia di Indonesia dan diperlukan jasanya untuk proses menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek untuk kemudian direekspor dapat diberikan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak-pajak lainnya. Prosedur memperoleh fasilitas tersebut adalah sebagai berikut : 1. Mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Bea Cukai ub. Direktur Fasilitas Kepabeanan. 2. Rekomendasi dari Kementerian / Lembaga Non Kementerian yang relevan / terkait. 3. Melampirkan daftar barang-barang yang akan diimpor. 4. Dalam permohonan harus dicantumkan lama waktu mesin /alat-alat dipakai. 5. Berdasarkan izin dari Kantor Pusat Bea Cukai, membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan melampirkan : a. Izin dari Kantor Pusat Bea Cukai cq. Direktorat Fasilitas Kepabeanan b. Daftar barang yang telah disahkan c. Invoice d. Packing List
e. Membayar beban administrasi 2 (dua) % / bulan selama waktu izin impor sementara diberikan 5. Izin dapat diperpanjang paling lama sampai 24 bulan 6. Bila sampai batas waktu izin tidak direekspor dikenakan denda 100% dari bea masuk yang wajib dibayar. C. Penyelesaian Fasilitas Impor Sementara Atas Obyek Seperti Barang Operasi Pertambangan (BOP) Golongan I / II Pertamina dan Lainnya (Yang pernah terjadi). Yang dimaksud Barang Operasi Pertambangan Gol I adalah barang – barang milik Pertamina / milik Negara dan Barang Operasi Pertambangan Gol II, barang – barang milik kontraktor Pertamina sehingga tidak otomatis berhak memperoleh pembebasan bea masuk dan oleh sebab itu diantaranya diberikan fasilitas sebagai Impor Sementara. Mengingat kompleksitas pergerakan barang – barang operasi pertambangan khususnya dilaut dan tersedianya fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun yang digunakan sebagai tempat penimbunan peralatan operasi pertambangan maka pemahaman konteks dan proses pengiriman antar wilayah pengawasan kepabeanan (Kantor Bea Cukai) seluruh Indonesia menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Otoritas Pabean sebagai pembelajaran. Impor Sementara dapat diselesaikan dengan cara :
Di reekspor (diekspor kembali) baik secara keseluruhan maupun secara bertahap Diimpor untuk dipakai Dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat sebagai barang modal Dimasukkan ke daerah industri (Kawasan Berikat Batam, Rempang dan Galang / sekarang Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun) Dijadikan aset perusahaan dalam rangka PMA / PMDN dan non PMA / PMDN berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Karena mengalami kerusakan berat atau musnah oleh karena keadaan yang luar biasa (Force Mayour) dan dapat dibuktikan demikian misal hilang dalam sumur (lost in hole), dapat dianggap telah diselesaikan. Pelaksanaan hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan c/q Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Reekspor (Diekspor kembali) Prosedur reekspor fasilitas Impor Sementara atas obyek seperti Barang Operasi Pertamina (BOP) Gol. I/II adalah sebagai berikut :
Perusahaan menerima fasilitas mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea Cukai untuk melakukan reekspor dengan melampirkan : -
-
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau PIB pengganti yang telah disahkan (di endorse) oleh Kantor Bea Cukai yang mengeluarkan PIB (misal dari Kantor Bea Cukai pulau Batam) Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT)
Dilakukan pemeriksaan fisik dengan mencocokkan jenis barang yang tercantum dalam PIB dan PEBT dengan kenyataannya.
Apabila kedapatan sesuai diberikan izin ekspor pada PEBT. Apabila kedapatan tidak sesuai reekspor tidak diizinkan dan dengan kemungkinan perusahaan penerima fasilitas wajib melunasi bea masuk dan pajak-pajak lainnya. Dalam hal PIB fasilitas Impor Sementara untuk BOP berasal dari P. Batam, maka Kantor Bea Cukai tempat diselesaikannya reekspor wajib menginformasikannya ke Kantor Bea Cukai P. Batam.
Penyelesaian Dengan Impor Untuk Dipakai Apabila fasilitas Impor Sementara akan diselesaikan dengan dimasukkan (impor) untuk dipakai prosedurnya adalah sebagai berikut :
Paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum masa izin fasilitas impor sementara berakhir, perusahaan penerima fasilitas memberitahukan secara tertulis rencana impor untuk dipakai dengan melampirkan copy PIB pada waktu pemasukan terdahulu. -
-
Dalam hal barang-barang impor sementara terkait dengan ketentuan tentang dibutuhkan rekomendasi / perizinan dari instansi terkait lainnya (misal : tata niaga). Departemen Teknis yang berwenang mengeluarkan izin wajib mengeluarkan perizinannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah permohonan izin diajukan. Bila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu izin belum dikeluarkan, dianggap telah diizinkan.
Persetujuan Direktur Jenderal Bea Cukai diberikan apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan dipenuhi dan berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diberikan persetujuan. Penyelesaian BOP (sekarang tidak diberlakukan) dilakukan dengan cara membayar Bea Masuk dan pungutan impor lainnya ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen ( 100%) dari bea masuk yang seharusnya dibayar (Sanksi ini atas dasar kesalahan apa ? apakah perbuatan memasukkan barang impor untuk dipakai dengan membayar bea masuk merupakan suatu kesalahan ? dan oleh sebab itu di denda ?). Bea masuk dihitung berdasarkan tarif bea masuk dan kurs yang berlaku pada pemasukan terdahulu. Pungutan Impor lainnya berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dan Pajak Penghasilan pasal 22 Impor. PPN Impor dihitung berdasarkan tarif dan kurs yang berlaku pada waktu pemasukan terdahulu sedangkan PPH pasal 22 Impor dihitung berdasarkan tarif dan kurs pada saat pelunasan. Dalam hal penyelesaian BOP II dengan Impor untuk dipakai oleh kontraktor dari copy awal PIB telah ditandatangani oleh Pertamina atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pertamina maka PIB yang diajukan kontraktor dapat dilayani oleh Kantor Bea Cukai setelah ada persetujuan dari Pertamina.
Penyelesaian Barang Operasi Pertambangan Gol. II dengan cara dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebagai modal Penyelesaian dengan cara dimasukkan ke TPB hanya dapat dilakukan oleh BOP Golongan II (Istilah Gol II tidak berlaku lagi) yang :
Berasal dari dalam daerah pabean lainnya Barang tersebut sudah berada dalam TPB bersangkutan
Prosedur untuk menyelesaikan dengan memasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat adalah sebagai berikut :
Penyelesaian BOP golongan II dimasukkan ke TPB yang berfungsi sebagai Kawasan Berikat dan digunakan khusus untuk barang modal Pengusaha di Kawasan Berikat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Bea Cukai dengan dilampiri hasil pemeriksaan Bea Cukai dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dari Kantor Bea Cukai pemasukan dengan dilampiri PIB, dan copy daftar barang (master list) Dalam hasil pemeriksaan kedapatan sesuai, permohonan dapat diproses lebih lanjut Direktur Jenderal Bea Cukai atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Re-Aset BOP Gol. II yang dimasukkan ke TPB sebagai barang modal Prosedur BOP Gol. II yang telah mendapat persetujuan dilakukan sbb. : -
-
-
Pemasukan dari tempat lain dalam daerah pabean dengan melalui pengangkutan melalui laut sampai menuju pelabuhan tujuan dengan menggunakan model BC.1.2. Pengeluaran dari pelabuhan bongkar ke TPB dengan menggunakan model BC.2.3 dengan dilampiri Surat Persetujuan Re-Aset dari Direktur Jenderal Bea Cukai dan Surat Kontrak Penjualan atau Pembelian Dalam hal BOP II sudah berada pada TPB yang bersangkutan menyelesaikannya dengan menyerahkan Surat Persetujuan Re Aset dan Kontrak Penjualan atau Pembelian.
Penyelesaian BOP II dengan memasukkan ke Kawasan Berikat P. Batam, Bintan dan Karimun
Prosedur penyelesaian Barang Operasi Pertambangan (BOP II) sebagai berikut: Perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Bea Cukai yang mengawasi BOP Gol. II dengan dilampiri : Dokumen BC.1.2 dan PEBT / FTZ PIB / copy PIB yang telah disahkan Terhadap barang tersebut dilakukan pemeriksaan fisik Dalam hal kedapatan jenis barang sesuai, oleh Pejabat Bea Cukai diberikan persetujuan dengan memberi izin pada dokumen BC.1.2, PEBT dan PIB / copy PIB Pengangkutan dari Bea Cukai ke Kawasan Berikat P. Batam, Bintan dan Karimun dilakukan sebagai berikut : Pengangkutan dari Kantor Bea Cukai dilindungi dengan dokumen BC.1.2 dan dilampiri copy PEBT Dalam hal BOP Gol. II berasal dari P. Batam, Bintan dan Karimun penyelesaiannya pada Kantor Bea Cukai P. Batam dengan melampirkan copy PIB dan PEBT yang telah di endorse oleh Kantor Bea Cukai P. Batam. Proses pengeluaran BOP Gol. II dari Pelabuhan Bongkar P. Batam, Bintan dan Karimun ke Kawasan Berikat yang dituju dengan menggunakan formulir E / BZ (sekarang FTZ) sesuai ketentuan yang berlaku Setelah BOP Gol. II dibongkar di P. Batam dan ditimbun di TPB yang dimaksud, Kantor Bea Cukai P. Batam mengirimkan kembali lembar dua, BC.1.2 dan copy PIB dengan
diberi catatan tentang realisasi penyelesaiannya di P. Batam ke Kantor Bea Cukai asal BOP Gol. II, untuk penyelesaian administrasi Kantor Bea Cukai asal. Penyelesaian BOP Gol. II karena hal-hal luar biasa (Force Mayeur) seperti hilang dalam sumur (lost in hole).
Perusahaan yang mengalami force mayeur wajib segera melaporkan kejadian tersebut pada Kantor Bea Cukai setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan luar biasa (force mayeur) Kepala Kantor Bea Cukai segera memerintahkan petugas Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan di lokasi Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat menunjang pemeriksaan seperti foto-foto dll-nya. Berita Acara Pemeriksaan juga diketahui oleh pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang dari perusahaan tersebut. Kepala Kantor Bea Cukai meneliti kebenaran dan kelengkapan hasil pemeriksaan untuk kemudian membuat rekomendasi pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya atas BOP Gol. II. Perusahaan yang berkepentingan segera mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk dan pajak-pajak lainnya kepada Menteri Keuangan melalui Kantor Bea Cukai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kejadian. Kepala Kantor Bea Cukai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menerima permohonan pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya meneruskan permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal Bea Cukai dengan melampirkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan pemeriksa Bea Cukai. Atas barang-barang yang hilang karena keadaan force mayeur dianggap telah diselesaikan setelah dikeluarkan Surat Keputusan pembebasan bea masuk dan pajakpajak lainnya oleh Direktur Jenderal Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan, Surat Keputusan tersebut dicatat dalam buku daftar barang BOP Gol. II yang bersangkutan.
Pengawasan Pindah Lokasi.
BOP Gol. II dapat dipindah lokasikan ke tempat lain diluar kewenangan Kantor Bea Cukai asal setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Bea Cukai asal. Dalam hal PIB BOP Gol. II didaftarkan di Kantor Bea Cukai P. Batam, permohonan pindah lokasi ditujukan kepada Kepala Kantor Bea Cukai yang mengawasi penggunaan BOP Gol. II, dengan tembusan pada Kepala Kantor Bea Cukai P. Batam. Persetujuan pindah lokasi dibuat rangkap 6 (enam) atau 7 (tujuh) : - Lembar ke-1 untuk yang bersangkutan - Lembar ke-2 untuk Kantor Pabean tujuan - Lembar ke-3 untuk Kantor Wilayah Bea Cukai asal - Lembar ke-4 untuk Kantor Bea Cukai asal sebagai arsip - Lembar ke-5 untuk Kantor Pusat Bea Cukai - Lembar ke-6 untuk Kantor Bea Cukai P. Batam - Lembar ke-7 untuk Kantor Bea Cukai P. Batam bila berasal dari P. Batam
Permohonan pindah lokasi yang ditujukan ke Kepala Kantor Bea Cukai harus dilampiri : Persetujuan Pertamina
Copy PIB dan dokumen pelengkap lainnya yang diperlukan Sebelum pindah lokasi dilaksanakan oleh petugas Bea Cukai akan dilakukan pemeriksaan fisik Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak izin pindah lokasi diterima yang bersangkutan, pindah lokasi tidak juga dipindahkan, maka izin pindah lokasi dinyatakan batal Pengangkutan pindah lokasi dilakukan sebagai berikut : - Untuk BOP Gol. II yang PIB-nya didaftarkan di Kantor Bea Cukai P. Batam pengangkutannya dilakukan dengan copy PIB yang telah disahkan oleh Kantor Bea Cukai P. Batam - Untuk BOP Gol. II lainnya dilindungi dengan dokumen BC.1.2 rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk lembar : Pertama,melindungi pengangkutan di perairan Kedua, bersama nota pemeriksaan dan izin pindah lokasi dengan sampul tertutup dikirim ke Kantor Bea Cukai tujuan Ketiga, untuk arsip Kantor Bea Cukai pemuatan -
Setelah BOP Gol. II sampai di Pelabuhan tujuan BC.1.2 telah diproses oleh Kantor Bea Cukai tujuan, dikirim kembali ke Kantor Bea Cukai asal untuk penyelesaian administrasi / arsip izin pindah lokasi. Dalam hal dilindungi dengan copy PIB yang telah disahkan Kantor Bea Cukai P. Batam, setelah BOP Gol. II tiba di pelabuhan tujuan maka Kantor Bea Cukai pelabuhan tujuan mengirim surat sebagai pemberitahuan tentang realisasi izin pindah lokasi ke pelabuhan asal dengan tembusan pada Kantor Bea Cukai P. Batam.
Fasilitas Impor Mesin-mesin / Alat-alat untuk menyelesaikan Proyek untuk kemudian di Reekspor Impor mesin / alat-alat yang langka dan belum tersedia di Indonesia dan diperlukan jasanya untuk proses menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek untuk kemudian direekspor dapat diberikan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak-pajak lainnya. Prosedur memperoleh fasilitas tersebut adalah sebagai berikut : Mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Bea Cukai ub. Direktur Fasilitas Kepabeanan. Melampirkan daftar barang-barang yang akan diimpor. Dalam permohonan harus dicantumkan lama waktu mesin /alat-alat dipakai. Berdasarkan izin dari Kantor Pusat Bea Cukai, membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan melampirkan : a. Izin dari Kantor Pusat Bea Cukai cq. Direktorat Fasilitas Kepabeanan b. Daftar barang yang telah disahkan c. Invoice d. Packing List e. Membayar beban administrasi 2 (dua) % / bulan selama waktu izin impor sementara diberikan 1. Izin dapat diperpanjang paling lama sampai 24 bulan 2. Bila sampai batas waktu izin tidak direekspor dikenakan denda 100% dari bea masuk yang wajib dibayar.
Pengawasan dan Pengamanan Hak Negara
60 (enam puluh) hari sebelum izin fasilitas impor sementara berakhir, pejabat Bea Cukai atau Kepala Kantor Bea Cukai yang bertanggung jawab tentang PIB BOP Gol. II wajib memberitahukan kepada Pertamina / Kontraktornya tentang akan berakhirnya izin fasilitas impor sementara. Dalam hal BOP Gol. II telah digunakan melebihi 3 (tiga) tahun dan telah diperpanjang 2 (dua) kali, pemberitahuan akan berakhirnya fasilitas dilakukan 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa fasilitas berakhir. Pengusaha sudah harus mengajukan penyelesaiannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin fasilitas kepada Kantor Bea Cukai yang telah menata usahakan PIB BOP Gol. II. Dalam hal perusahaan belum melaksanakan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya fasilitas, dikenakan beban bunga 2 (dua) persen per bulan sesuai ketentuan yang berlaku ( SK. Menteri Keuangan No. 234/KMK.05/1996 tanggal 01 April 1996 )
Ketika barang operasi pertambangan kita klasifikasikan sebagai Fasilitas Impor Sementara maka mekanisme pengawasan menjadi rumit / berbelit – beli dan menjadi sumber lahirnya high cost economy dan oleh sebab itu barang – barang operasi pertambangan sebaiknya diberikan fasilitas pembebasan bea masuk karena alasan perekonomian negara menghendaki demikian / Industri Stratejik. Model pengawasan pergerakan barang khusus untuk fasilitas barang – barang ex Barang – Barang Gol II (fasilitas pembebasan bersayarat dengan alasan perekonomian negara menghendaki / membutuhkan) secara teknis perlu dipelajari khususnya pengawasan barang – barang yang bergerak dari Free Trade Area (seperti Batam, Bintan Karimun) ke tempat – tempat lain didalam daerah pabean seperti pengiriman barang ke Kantor Bea Cukai Tarempa / Kepulauan Natuna untuk implementasi prinsip check & re check antar Kantor Pabean dan mengamankan hak – hak negara. D. Refleksi 1. 2. 3.
4.
5.
Impor Sementara adalah salah satu fasilitas pabean yang mempunyai aspek teknis kepabeanan yang luas Untuk memahami Impor Sementara secara tepat harus tahu konsep fasilitas pembebasan atas Subyek dan Obyek Pajak / Bea Masuk Dengan memahami fasilitas dari subyek dan obyek pajak / bea masuk akan dapat diketahui apakah importasi suatu obyek bea masuk (barang impor) dapat diberikan fasilitas Impor Sementara atau menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan 26 UU No 17 / 2006 Tentang Kepabeanan lainnya (misal alasan perekonomian / pembangunan negara menghendaki pembebasan bea masuk) atau ditolak dengan kewajiban membayar bea masuk dan pajak – pajak lainnya. Dengan memahami hal tersebut (alasan Subyek dan Obyek Fasilitas Impor Sementara) maka Impor Sementara sebagai fasilitas dapat digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi seperti turisme, memperlancar arus barang dan dapat terhindar dari penyalahgunaan fasilitas Impor Sementara yang tidak sepatutnya. Fasilitas Impor Sementara untuk BOP Gol II, sudah tidak dilaksanakan lagi namun pengetahuan tentang mekanisme kontrol tentang pergerakan barang – barang impor yang
6.
7.
masih terutang bea masuk, dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya masih relevan dilihat dari khasanah pengetahuan pabean mengingat luas wilayah negara kepulauan Indonesia disamping itu tersedianya fasilitas kelembagaa berupa Kawasan Perdagangan Bebas / Free Trade Area seperti Batam, Bintan dan Karimun. Butir 5 perlu memperoleh perhatian Otoritas Pabean karena logika pengawasan pergerakan barang yang berbeda antara Kantor Bea Cukai Batam, Bintan Karimun (saat wajib bayar pada saat keluar dari Batam, Bintan dan Karimun) dengan Kantor Bea Cukai lainnya seperti Kantor Bea Cukai Tarempa /di Kepulauan Natuna (saat wajib bayar bea masuk pada saat dimasukkan kedalam daerah pabean). Perbedaan logika pengawasan pergerakan barang melalui laut dari Kantor Bea Cukai dengan status Free Trade Area dengan Kantor Bea Cukai lainnya harus terakomodasi dalam systems pengawasan kepabeanan yang integratif sehingga prinsip check and recheck antar Kantor Bea Cukai serta keseragaman (uniformity) dokumen pabean yang berlaku mampu bekerja dengan baik dan bekerja dalam kerangka system kepabeanan yang utuh (solid).
