TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA BORANG AKREDITASI INSTITUSI

STANDAR

2

TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU 2.1. Jelaskan dasar penyusunan dan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi perguruan tinggi, serta pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunannya. 2.1.1. Uraikan secara ringkas sistem tata pamong (sebutkan lembaga yang berperan, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan/ketentuan termasuk kode etik yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, serta prosedur penetapannya)diinstitusi perguruan tinggi dalam membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, serta pelaksanaannya.

Sistem tata pamong IAIN Palangka Raya Sistem tata pamong IAIN Palangka Raya diatur dalam STATUTA IAIN Palangka Raya (PMA No. 54 tahun 2016) pada Bab IV pasal 26. Organisasi institut menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dalam hubungan antar organisasi dilandasi semangat professional dan kekeluargaan. Tata pamong IAIN Palangka Raya adalah sistem yang diharapkan dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam pengelolaan program studi, termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa. Lembaga dan Perangkat Pendukung 1. 2.

3.

Unsur Penanggung Jawab IAIN Palangka Raya (Menteri Agama Republik Indonesia) Unsur Pembina IAIN Palangka Raya a. Fungsional (Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Pendidikan Islam) b. Bidang Ilmu Umum (Menteri Pendidikan Nasional cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) c. Bidang Pengelolaan Keuangan (Menteri Keuangan) Organ Pengelola IAIN Palangka Raya a. Rektor dan Wakil-wakil Rektor b. Fakultas c. Pascasarjana d. Biro i. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK) ii. Bagian Perencanaan dan Keuangan a) Sub-bagian Perencanaan b) Sub-bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

page

STANDAR 2

1


iii.

4.

Bagian Umum a) Sub-bagian Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan Ketatausahaan b) Sub-bagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga iv. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan a) Sub-bagian Administrasi Akademik b) Sub-bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama e. Lembaga i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) a) Pusat Penelitian dan Penerbitan b) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat c) Pusat Studi Gender dan Anak ii. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) a) Pusat Pengembangan Standar Mutu b) Pusat Audit dan Pengendali Mutu iii. Unit Pelaksana Teknis a) Perpustakaan b) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data c) Pengembangan Bahasa d) Ma’had Al-Jami’ah Organ Pertimbangan dan Pengawasan a. Organ Pertimbangan i. Dewan Penyantun ii. Senat Institut, dan iii. Senat Fakultas b. Organ Pengawasan c. Satuan Pemeriksa Internal

Kebijakan dan Peraturan/Ketentuan 1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 8. Peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 9. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 10. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 11. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

page

STANDAR 2

2


12. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 13. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 14. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 15. Peraturan Presiden No. 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Alih Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya; 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi. 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 22. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.87 Tahun 2014 Akreditasi dan Program Studi dan Perguruan Tinggi. 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. 26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 27. Peraturan Menteri Agama No. 68 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. 28. Peraturan Menteri Agama No. 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. 29. Peraturan Menteri Agama No. 01 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. 30. Peraturan Menteri Agama No. 03 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan. 31. Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2016 Tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian

page

STANDAR 2

3


32. 33. 34.

35.

36. 37. 38. 39. 40. 41.

Agama. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. Peraturan Menteri Agama No. 40 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pada Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama No. 407 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama. Keputusan Menteri Agama No. 353 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam. Keputusan Menteri Agama No. 387 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: E/Kep/19/1996 tentang Pola Pembinaan Mahasiswa PTAI; Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2016 STATUTA IAIN Palangka Raya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. B.II/3/0101152.1 Tanggal 11 Februari 2015 tentang Rektor IAIN Palangka Raya 2015-2019 Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya.

Prosedur Penetapan Kebijakan dan Peraturan/Ketentuan Institusi 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Pedoman Pendidikan IAIN Palangka Raya (SK Rektor Nomor 89 Tahun 2016) Keputusan Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Nomor 166 Tahun 2015 tentang Pedoman Mutu IAIN Palangka Raya. Keputusan Rektor Nomor 224 Tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Program Studi di IAIN Palangka Raya. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 337A Tahun 2016 menetapkan Pedoman Komitmen Pemberlakuan Good University Governance IAIN Palangka Raya. Keputusan Rektor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dosen. Keputusan Rektor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Peraturan dan ketentuan tata pamong IAIN Palangka Raya menerapkan prinsipprinsip Good University Governance. Organisasi dan sistem tata pamong harus mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sistem tata pamong yang baik, Rektor IAIN Palangka Raya No. 5 Tahun 2016 mensahkan Pedoman Komitmen Pemberlakuan Good Governance IAIN Palangka Raya. Sebagai institusi pendidikan, prinsip-prinsip Good University Governance yang diterapkan meningkatkan nilai, tata kelola dan kinerja

page

STANDAR 2

4


IAIN Palangka Raya. Adapun mekanisme Good University Governancetersebut adalah: 1. Pemilihan dan Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Pejabat lainnya. Mekanisme baku telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. B.II/3/0101152.1 Tanggal 11 Februari 2015 tentang Rektor IAIN Palangka Raya 2015-2019. Peraturan itu diatur secara rinci dalam SOP yang relevan. 2. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Operasional (RENOP) dan Program Kerja Tahunan. Mekanisme penyusuna dokumen tersebut diatur melalui SOP penyusunan RIP, RENSTRA, RENOP IAIN Palangka Raya. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), yaitu sistem mutu ISO 9001:2015, Akreditasi BAN-PT untuk Program Studi dan Institusi, serta akreditasi internasional yang disepakati Rektor IAIN Palangka Raya. Saat ini penerapan SPMI sudah mulai diterapkan secara perlahan sehingga dapat terlihat melaui pengukuran SPME. Sistem mutu ISO 9001:2015 dan AUN-QA atau Islamic QA mulai diperkenalkan tahun 2017. 4. Pengelolaan hubungan komunikasi eksternal, internal dan alumni. Himpunan Alumni IAIN Palangka Raya sangat loyal dan royal dengan segala keterbatasan. 5. Pengelolaan dokumen/arsip. Sistem dokumen dan arsip terus mengalami proses peningkatan. 6. Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru. 7. Pengelolaan kurikulum, meliputi pemantauan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 8. Penyusunan materi pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. 9. Pengelolaan operasional akademik, meliputi perkuliahan, praktikum, kerja praktek, tugas akhir/proyek akhir, skripsi dan tesis. 10. Pengelolaan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan pelaksana operasional akademik. 11. Pengelolaan perpustakaan. 12. Standarisasi dan pengembangan teknologi dan metode pembelajaran. 13. Pemberlakuan aturan dan administrasi akademik. 14. Pengelolaan legalitas akademik, meliputi ijin program studi, penerbitan ijazah

page

STANDAR 2

5


dan transkrip akademik lulusan, surat keterangan pendamping ijasah, transkrip aktifitas kemahasiswaan dan lain-lain. 15. Pengelolaan dokumentasi dan pelaporan akademik pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (Forlap PD DIKTI). 16. Pola Pengembangan Kemahasiswaan. 17. Pengelolaan beasiswa. 18. Dewan Kode Etik Mahasiswa. 19. Pengembangan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah. 20. Pengelolaan hak kekayaan intelektual. 21. Pengembangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 22. Pengelolaan proyek. 23. Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi, rekrutmen, program orientasi, penempatan, pengembangan, promosi, retensi, reward dan mutasi serta pemberhentian pegawai. 24. Keamanan dan keselamatan kerja. 25. Pengelolaan keuangan, meliputi kebijakan, aturan, perencanaan, prosedur, pengendalian, analisis, pelaporan, dan audit. 26. Pengadaan barang dan jasa. 27. Pengelolaan aset, meliputi prinsip pemanfaatan, tujuan pemanfaatan, penggunaan, penanggungjawab, pemeliharaan dan pengamanan, penyelesaian masalah dan sengketa, pelepasan dan penghapusan aset, administrasi dan pengendalian, sistem informasi dan pelaporan. 28. Pengelolaan sarana dan prasarana, lingkungan kampus, termasuk keamanan dan pengamanan. 29. Pengelolaan sistem informasi, meliputi pengelolaan infrastruktur, pengelolaan data, pengembangan aplikasi dan konten, serta keamanan sistem informasi. 30. Tanggung jawab sosial Institusi/Institution social responsibility (ISR). 31. Kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar. Menjadi karakteristik bagi sebuah institusi yang visioner dan memiliki standar mutu untuk selalu melakukan evaluasi, analisa dan perbaikan. Tahap ini merupakan

page

STANDAR 2

6


elemen utama dalam proses improvisasi dan evaluasi, yakni dengan cara membandingkan antara realisasi kegiatan dengan target, tujuan maupun standar yang ditetapkan Institut untuk kemudian melakukan perbaikan yang menyeluruh, bertahap dan komprehensif. Proses yang dilakukan dalam tahap ini berupa: a. b. c. d. e.

Pengukuran Kepuasan Pelanggan Audit Mutu Internal Pengendalian Ketidaksesuaian Tindakan Koreksi dan Pencegahan sertaPenanganan Aduan Tinjauan manajemen

Proses pengendalian dilakukan bertahap, yaitu: 1.

2.

3.

Secara teknis yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut, Komite Penjaminan Mutu dan Gugus Mutu (fakultas dan unit) di bawah kendali Management Representative (MR) atau Ketua LPM serta controlling dari Fakultas atau Unit masing-masing yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal (Internal Auditor). Proses berikutnya dilakukan oleh LPM berkonsultasi dengan Rektor. LPM melakukan pengawasan dan pengendalian serta memberikan masukan kepada pimpinan Institut apabila menemukan ketidaksesuaian antara realisasi aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan target (visi misi, renstra, Pedoman Pendidikan, Pedoman Tata Kelola, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Job Description, Standar Kompetensi Personil dan Standar Kompetensi Lulusan). Hasil dari tahapan ini akhirnya nanti menjadi masukan bagi Pengambil Kebijakan Institut maupun bagi Unsur Pelaksana, Unsur Penunjang Institut dan Unsur Penunjang Teknis. Dengan adanya masukan ini maka IAIN Palangka Raya menjadi organisasi yang berkualitas dinamis karena senantiasa melakukan continual quality improvement.

Kredibilitas Kepercayaan para pemangku kepentingan diwujudkan dan dijaga melalui penyelenggaraan dan layanan yang terbaik, jujur dan penuh keikhlasan. Ukuran kredibilitas adalah terlaksananya pengelolaan IAIN Palangka Raya secara profesional dan mandiri. Contoh kredibilitas mencakup: a.

Proses pemilihan Rektor juga merupakan bagian terbesar dari kredibilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Proses pemilihan pimpinan melalui mekanisme yang sesuai dengan prosedur sehingga terpilih pejabat yang memiliki kemampuan dan amanah.

b.

Layanan yang baik menjadi sistematis dengan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang konsisten di masing-masing unit kerja akademik.

page

STANDAR 2

7


Kejujuran adalah kata kunci. c.

Prestasi dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu bukti kejujuran pengelolaan dari aspek keuangan. Sebagai contoh, IAIN Palangka Raya menjadi terbaik pertama dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN 2016 kategori instansi vertikal. Penghargaaan tersebut diserahkanlangsung oleh Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng. Prestasi tersebut tidak lepas dari sikap dan perilaku terpuji yang tertanam dalam tubuh Institusi, di antaranya adalah Ikhlas beramal. Keikhlasan, sebagai kata begitu ringan namun berat dalam penerapan. Istilah ini dipahami sebagai bentuk profesionalitas sumber daya manusia dalam mengemban amanah.

Transparansi Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai institusi. Proses pemilihan pejabat di lingkup IAIN Palangka Raya dilaksanakan secara terbuka. Keterlibatan dosen, tenaga kependidikan dan perwakilan mahasiswa membuktikan keterbukaan tata kelola. Selain itu informasi mengenai kinerja Tri darma perguruan tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pendanaan dapat diakses melalui website http://www.iain-palangkaraya.ac.id/v2/. Semua pihak dapat mengakses website sebagai bentuk transparansi lembaga. Akuntabilitas Kejelasan dan keterukuran fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ/unit sehingga pengelolaan institusi terlaksana secara efektif. Pengelolaan sumberdaya yang bertanggung jawab dan penyerahan pelaksanaan kebijakan kepada institusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bertahap. Laporan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi disemua unit pelaksanan mulai dari dekanat sampai pada program studi dan unit selama 3 tahun terakhir termasuk pencapaian prestasi kerja. Laporan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, di level program studi, organisasi intra mahasiswa, dekanat, pengelola pascasarjana hingga Rektor. Pelaporan per kegiatan ini menjadi bukti akuntabilitas. Pertanggungjawaban Pengelolaan institusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perguruan tinggi yang sehat. Dalam proses pengambilan keputusan oleh seluruh organ di IAIN Palangka Raya didasarkan pada nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambil kebijakan dan pelaksana tugas di lingkungan IAIN Palangka Raya memiliki tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan. Hingga saat ini berita negative tentang dosen dan tenaga kependidikan belum ada. Penanggulangan hal-hal yang bertentangan dengan prisnip tata kelola perguruan tinggi yang baik menjadi hal yang

page

STANDAR 2

8


penting. Sebagai wujud pertanggungjawaban realisasi anggaran, setiap fakultas, pascasarjana dan unit lembaga di IAIN Palangka Raya membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran. Laporan tersebut di telaah oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN untuk nantinya dibuatkan laporan SAI dan LAKIP sebagai bahan rekonsiliasi. Diakhir tahun seluruh unit kerja wajib mempertanggungjawabkan kinerja selama setahun kepada rector. Selanjutnya Rektor berkewajiban melaporkan kinerja tahunannya dihadapan senat dan masyarakat pada saat acara Wisuda. Keadilan Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingansesuai dengan kepatutan maupun perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini terlihat melalui:Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi di IAIN Palangka Raya dengan baik. Terciptanya suasana dan kondisi serta penyelenggaraan belajar dan mengajar yang baik di IAIN Palangka Raya. Terhadap pelaksanaan penerapan Good University Governance dilakukan secara teratur melalui berbagai cara, baik secara langsung (audit dan lain-lain) maupun tidak langsung (survey dan lain-lain). Hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Penerapan asas keadilan dapat dilihat melalui penerapan kebijakan Reward dan Punishment berikut: 1.

Para pelanggar Kode Etik mendapatkan sangsi dan hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Contohnya, pada tahun 2013ada kejadian pelanggaran norma susila yang dilakukan oleh seorang musyrif (mahasiswa senior pengelola Mahad Aljamiah) yang berujung pada pemberian sangsi 2 semester tidak boleh kuliah.

Dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa yang berprestasi secara nasional maupun internasional diberikan reward (penghargaan). Contoh, artikel ilmiah yang dituliskan dosen terbit pada jurnal terindex scopus mendapat reward dari LP2M dan fakultas.

2.1.2. Struktur Organisasi, Koordinasi, dan Cara Kerja Institusi Perguran Tinggi Gambarkan struktur organisasi perguruan tinggi serta tugas dan fungsi dari tiap unit yangada. Sebutkan nama lembaga, fakultas, jurusan dan laboratorium yang ada.

page

STANDAR 2

9

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

BORANG AKREDITASI INSTITUSI

BORANG AKREDITASI INSTITUSI

Gambar 2.1 Struktur Organisasi IAIN Palangka Raya

page

STANDAR 2

10

page

STANDAR 240


Struktur organisasi pada Gambar 2.1 berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2016 tentang STATUTA IAIN Palangka Raya. Pada akhir 2014 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Peralihan status kelembagaan ini merupakan bagian dari rencana strategis STAIN Palangka Raya 2010-2015. Organisasi tata kerja di lembaga ini berlangsung lancar karena tiap pegawai pada unit kerja mengikuti SOP kegiatan. Selain itu tugas pokok dan fungsi unit telah diatur dalam peraturan Rektor. Tabel 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Unit di IAIN Palangka Raya

No

Nama Generik Unit

Nama Unit di Perguruan Tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Pimpinan Institusi

Rektor

1. Pemimpin Institut adalah Rektor yang berperan Sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas kewajibannya. 2. Rektor mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan Kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungannya. 3. Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan bertugas membantu Rektor dalam memimpin

page

STANDAR 2

11


Perencanaan Keuangan

2

Organ Pertimbangan

dan

pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama bertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan kerjasama.

Senat

1. Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. 2. Senat terdiri dari Senat Institut dan Senat Fakultas

Dewan Penyantun

Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta institut.

3

Organ Pengawas

Satuan Internal

Pengawas

1. Organ pengawas merupakan Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dibantu Sekretaris. 3. Satuan pengawas internal menjalankan fungsi pengawasan bidang non akademik.

4

Pelaksana Administrasi

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan

a. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Biro AUAK, merupakan unsur pelaksanan administrasi di lingkungan Institut. b. Biro AUAK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor c. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; d. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan perundangundangan;

page

STANDAR 2

12


e. Melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, kerjasama, dan kelembagaan; f. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, pengeloalaan BMN, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan; dan g. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan Institut. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Pengelolaan sistem informasi perencanaan dan anggaran; b. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran; c. Pelaksanaan anggaran, verifikasi, dan perbendaharaan; d. Pelaksanaan akuntansi instansi dan SIMAK BMN; dan e. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

Kepala Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran.

Kepala Subbagian Keuangan dan BMN

Subbagian Keuangan dan BMN mempunyai tugas melakukan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi instansi, SIMAK BMN, dan penyusunan laporan keuangan.

Kepala Umum

Bagian

a. Melaksanakan ketatausahaan dan kearsipan; b. Melaksanakan kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan BMN; c. Melaksanakan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi; d. Melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, dan kepegawaian; dan e. Menyusun peraturan perundangundangan

Kepala Subbagian Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan

Kepala Subbagian Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan perundang-

page

STANDAR 2

13


undangan.

5

Pelaksana kegiatan akademik

Kepala Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Rumah Tangga

Kepala Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf (b) mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, publikasi, kehumasan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan BMN.

Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

a. Mengelola informasi dan pelayanan administrasi akademik; b. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni; dan c. Melaksanakan kerjasama perguruan tinggi.

Kepala Subbagian Administrasi Akademik

Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan layanan akademik;

Kepala Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama

Kepala Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, dan kerjasama perguruan tinggi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Institut mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakultas

a. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Institut yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut yang berada di bawah Rektor. b. Fakultas bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, agama, sains dan teknologi dan/atau seni budaya

page

STANDAR 2

14


tertentu. c. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Dekan

a. Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Fakultas. b. Dalam melaksanakan tugas, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Dekan yang terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik (Wadek I), Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Wadek II), dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (Wadek III)

Wakil Dekan Bidang Akademik

Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana prasarana, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtangaan.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Jurusan

a. Jurusan merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni. b. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua

page

STANDAR 2

15


Jurusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Ketua Jurusan

c. Ketua jurusan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaran program studi berdasarkan kebijakan Dekan.

Sekretaris Jurusan

Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam penyelenggaraan jurusan dan pelaporan.

Ketua Studi

Program

Ketua Program Studi mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam penyelenggaraan Penjaminan mutu program studi berdasarkan kebijakan Dekan

Sekretaris Program Studi

Mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi dan pelaporan.

Pascasarjana

a. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program Magister, program Doktor, dan/atau program Spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. b. Pascasarjana dipimpin oleh Direktur berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor. c.

Direktur

Pascasarjanaterdiri dari Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Subbagian Tata Usaha.

Direktur mempunyai tugas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan

page

STANDAR 2

16


kebijakan Rektor.

Ketua Program Studi Magister

Ketua Program Studi Magister mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu program studi berdasarkan kebijakan Direktur.

Sekretaris Program Studi Magister

Sekretaris Program Studi Magister mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi Magister dalam penyelenggaraan Program Studi dan pelaporan di lingkungan pascasarjana.

Kepala Subbagian Tata Usaha Pascasarjana

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di lingkungan Pascasarjana.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

a. Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut LP2M mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atasKetua, Sekretaris, Pusat danSubbagian Tata Usaha. c.

Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; d. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; e. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; f. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan g. Pelaksanaan administrasi lembaga.

page

STANDAR 2

17


Ketua LP2M

Ketua LP2M mempunyai tugas memipimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

Sekretaris

a. Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan dan pelaporan sesuai dengan kebijakan ketua.

Kepala Subbagian Tata Usaha

a. Mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggan di lingkungan LP2M.

Kepala Pusat

a. Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua LP2M. b. Pusat, terdiri dari Pusat Penelitian dan Penerbitan, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Pusat Studi Gender dan Anak. c. Pusat Penelitian dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan. d. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. e. Pusat Studi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan studi gender dan anak.

Lembaga Penjaminan (LPM)

Mutu

a. Lembaga Penjaminan Mutu, selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik b. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta

page

STANDAR 2

18


c. d. e. f.

5

Unit Pelaksana Tugas (UPT)

pelaporan; Melaksanakan pengembangan mutu akademik; Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; serta Melaksanakan administrasi lembaga. Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas Ketua, Sekretaris, Pusat dan Subbagian Tata Usaha.

Ketua LPM

Ketua LPM mempunyai tugas membangun sistem penjaminan mutu internal Institut berdasarkan kebijakan Rektor.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi,keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai kebijakan Ketua Lembaga.

Kepala Pusat pengembangan Standar Mutu

Kepala Pusat pengembangan Standar Mutu mempunyai tugas mengembangkan standar mutu akademik.

Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik

Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.

Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.

Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepustakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepustakaan.

Teknologi Informasi dan Pangkalan

Teknologi Informasi dan Pangkalan Data mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi

page

STANDAR 2

19


Data (TIPD)

informasi dan pangkalan lingkungan Insitut.

data

di

Pengembangan Bahasa

Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika Insitut.

Ma’had Al-Jami’ah

Ma’had Al-Jami’ah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui pendidikan pesantren di lingkungan Institut.

2.1.3. Kelembagaan Kode Etik Jelaskan kode etik, lembaga serta prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan di institusi ini beserta sosialisasinya.

Kode Etik Kode Etik IAIN Palangka Raya mengacu pada STATUTA IAIN Palangka Raya Pasal 84 meliputi nilai-nilai ke-Islam-an, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus. Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik. Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, di Institut berlaku peraturan internal. Peraturan internal Institut berbentuk keputusan; Rektor, Senat, Dekan, dan Direktur. Ada 2 Kode Etik yang diterapkan di IAIN Palangka Raya 2.

Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan (SK Rektor No. 351 Tahun 2017)

3.

Kode Etik Mahasiswa (SK Rektor No. 218 Tahun 2017)

Lembaga Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Lembaga yang bertanggungjawab pada pelanggaran Kode Etik civitas akademik diatur dalam Peraturan Rektor tentang Dewan Kode Etik IAIN Palangka Raya. Dewan Kode Etik adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Bagian dari masingmasing fakultas, serta dosen senior yang berpangkat lektor kepala perwakilan masing-masing fakultas dan pascasarjana. Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Wakil

page

STANDAR 2

20


Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Bagian dari masing-masing fakultas, serta dosen senior yang berpangkat lektor kepala perwakilan masing-masing fakultas dan pascasarjana. Dewan Etik Mahasiswa adalah mereka yang memiliki wewenang penuh dalam penegakan Kode Etik Mahasiswa di IAIN Palangka Raya yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di masing-masing fakultas, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan KepalaMa’had Al-Jami’ah. Sidang Dewan Kode Etik Dosen 1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dewan Kode Etik Dosen bersidang secara tertutup, dengan menghadirkan terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen dan saksi-saksi untuk sidang Dewan Kode Etik Dosen Fakultas/Pascasarjana. Terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen diberi kesempatan pembelaan dalam sidang Dewan Kode Etik Dosen dengan mengemukakan informasi, argumen, bukti-bukti dan saksi yang meringankan dalam sidang Dewan Kode Etik Dosen Institut. Ketua Dewan Kode Etik Dosen bersama anggota dari Fakultas dan Pascasarjana melakukan monitoring pelaksanaan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Dosen pada tingkat Institut; Ketua Dewan Kode Etik Dosen bersama anggota Dewan dari Fakultas dan Pascasarjana menyelenggarakan forum atau rapat evaluasi pelaksanaan tugastugas Dewan Kode Etik Dosen tingkat Institut sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; Ketua Dewan Kode Etik Dosen dan Anggota dari Fakultas dan Pascasarjana menyelenggarakan forum atau rapat evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kode Etik Dosen Institut setahun sekali. Keputusan sidang Kode Etik Dosen dituangkan dalam Surat Keputusan.

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi 1) 2) 3)

Untuk kepastian penegakan Kode Etik Dosen, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Institut. Setiap Dosen yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Dewan Kode Etik berkoordinasi dengan Rektor Institut.

Prosedur penyelesaian pelanggaran Kode Etik 1) 2)

3)

Penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Pelaporan tertulis kepada Dekan/Direktur atau Rektor atas dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen oleh sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan/atau pihak lain; Pemeriksaan oleh Dekan/Direktur atau pejabat yang ditunjuk terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen beserta bukti-bukti permulaan

page

STANDAR 2

21


dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen diterima; 4) Pemeriksaan oleh Dekan/Direktur terhadap pelaku terduka pelanggaran Kode Etik Dosen dan saksi-saksi dilakukan selambat-lambatnya 22 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen; 5) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Dekan/Direktur selambatlambatnya 29 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen; 6) Sidang Dewan Kode Etik Dosen Institut selambat-lambatnya 36 (tigapuluh enam) hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen; 7) Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan oleh ketua atau sekretaris Dewan atau pejabat yang ditunjuk ketua Dewan, selambat-lambatnya 43 (empatpuluh tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen; 8) Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Dewan Kode Etik Dosen selambatlambatnya 50 (limapuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen; 9) Penyampaian rekomendasi oleh Dewan Kode Etik Dosen Institut kepada terdakwa selambat-lambatnya 57 (limapuluh tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen; 10) Penetapan sanksi oleh Dewan Kode Etik Dosen Institut dengan surat keputusan selambat-lambatnya 64 (enampuluh empat) hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen; 11) Penyampaian surat keputusan penetapan sanksi kepada pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen selambat-lambatnya 71 (tujuhpuluh satu) hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen; 12) Pelaksanaan ketetapan sanksi dilaksanakan oleh pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen dan semua pihak terkait. Ketetapan Sanksi 1)

2)

3)

4)

Dosen yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Dewan Kode Etik Dosen dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Ketua Dewan dengan tembusan kepada Dekan/Direktur, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut; Ketua Dewan/Rektor atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan ketetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen beserta bukti-buktinya, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat keberatan tersebut; Setelah Ketua bersama anggota Dewan menilai adanya alasan atau bukti baru bagi keberatan tersebut, dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan dari terdakwa, Ketua melakukan Sidang; Penyerahan surat keberatan oleh Ketua Dewan Kode Etik Dosen Institut, selambat-lambatnya 24 (duapuluh empat) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan tersebut;

page

STANDAR 2

22


5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12) 13)

Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Dewan Kode Etik Dosen Institut, tanpa menghadirkan dosen yang mengajukan surat keberatan dan saksi-saksi, selambat-lambatnya dalam 31 (tigapuluh satu) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan; Penyampaian rekomendasi oleh Dewan Kode Etik Dosen Institut selambatlambatnya dalam 38 (tigapuluh delapan) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan; Penetapan diterima atau ditolaknya surat keberatan oleh Dewan dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Kabiro, selambat-lambatnya dalam 45 (empatpuluh lima) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan; Penyampaian surat keputusan Rektor tentang ditolak atau diterimanya surat keberatan dimaksud kepada dosen yang mengajukan pembelaan, selambatlambatnya dalam 52 (limapuluh dua) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan; Apabila berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik Dosen bahwa surat surat keberatan diterima, dicantumkan di dalam surat keputusan tersebut tentang rehabilitasi nama baik dan pengembalian hak-haknya sebagai dosen. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dengan kategori sanksi ringan, dinyatakan kadaluwarsa apabila 3 (tiga) bulan sejak terjadinya pelanggaran, laporan tertulis tidak diterima oleh Dewan Kode Etik Dosen Institut. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dengan kategori sanksi sedang, dinyatakan kadaluwarsa apabila pelaku dugaan pelanggaran tidak lagi berstatus sebagai dosen Institut. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori berat tidak memiliki masa kadaluwarsa. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi ringan, sedang atau berat yang merupakan bagian dari tindak pidana dinyatakan kadaluwarsa sesuai ketentuan hukum pidana.

Pelanggaran akademik. Kategori pelanggaran kode etik mahasiswa meliputi pelanggaran akademik (penelitian dan karya ilmiah), non-akademik. Pada Pasal 8 dan 9 Buku Kode Etik dinyatakan bahwa mahasiswa dilarang melanggar peraturan kampus (violation of university rules) seperti; Mencoreng nama baik dan citra Institut; Menjatuhkan harga diri Dosen dan tenaga kependidikan; Melanggar tata tertib/ketentuanketentuan/prosedur teknis IAIN Palangka Raya yang telah dipublikasi dan disosialisikan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik resmi IAIN Palangka Raya. Mahasiswa IAIN Palangka Raya akan mendapatkan sanksi apabila melakukan pelanggaran akademis (academic misconduct) yang berupa: Melakukan/membantu terjadinya tindakan plagiasi (plagiarism); Melakukan/membantu terjadinya perbuatan curang (cheating) dalam ujian dan/atau tugas seperti melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian/tugas yang secara tegas membenarkan

page

STANDAR 2

23


hal demikian; Melakukan/ membantu terjadinya tindak pemalsuan data dan dokumen akademik (falsification/fabrication) seperti pemalsuan tanda tangan daftar hadir, surat ijin, surat keterangan, surat tugas, manipulasi nilai, informasi atau sitasi dalam tugas/ laporan penelitian/ latihan dan lain-lain; Melakukan/ membantu terjadinya kerjasama terlarang (unauthorized collaboration) dalam mengerjakan tugas, soal ujian, praktikum dan lain-lain; Menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; Mengganggu ketenangan dan ketertiban ruang kelas saat proses pembelajaran berlangsung dan/atau ruang ujian; Mengikuti kegiatan akademik tidak tepat waktu; Melakukan praktik perjokian; Penyalahgunaan bahan akademik seperti pencurian/perusakan kekayaan intelektual, mengubah dokumen akademis dan lain sebagainya; dan Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama berada di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau laboran; Pelanggaran Non-akademik Pelanggaran non-akademik dibedakan menjadi 4 (empat) bagian yaitu, 1) 2) 3) 4)

Pelanggaran Disiplin Ma’had al-Jami’ah (Dormitory Disciplinary Offences), Pelanggaran Etika Berbusana (Dress Code Abuse) Pelanggaran Ketertiban Umum (Public Order Offenses) Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (Information and Electronic Transaction Abuse)

2.2. Kepemimpinan Jelaskan pola dan kinerja kepemimpinan institusi perguruan tinggi, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.

Tugas, fungsi dan wewenang Rektor,wakil Rektor, dekan, wakil dekan, kepala biro, direktur, ketua jurusan, ketua prodi hingga ketua lembaga/unit telah diatur sedemikian rupa dalam STATUTA IAIN Palangka Raya yang diperinci dalam Organisasi dan Tata Kelola Institut dan berbagai pedoman teknis yang bersifat operasional. Pola dan kinerja kepemimpinan IAIN Palangka Raya diarahkan untuk mengacu pada visi-misi, tujuan serta rencana strategis (renstra) institut. Kepemimpinan operasional Kepemimpinan operasional dimaksudkan untuk menyelenggarakan visi institut Agama Islam Negeri Palangka Raya secara operasional dalam mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana dicantumkan dalam Statuta, RIP, Renstra IAIN Palangka Raya. Kepemimpinan operasional yang dikembangkan di IAIN Palangka Raya yaitu menggerakkan seluruh warga kampus untuk menghayati dan mengimplementasikan visi, misi institusi melalui pendekatan formal seperti kegiatan

page

STANDAR 2

24

TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU

Recommend Documents