STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

STRUKTUR ORGANISASI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Daftar Isi

Kata Pengantar

Pembentukan struktur organisasi baru Kementerian Perindustrian yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 105/M-IND/ PER/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dilatar belakangi pemikiran bahwa tantangan tugas dan persaingan yang semakin berat di era globalisasi membutuhkan penanganan dan solusi cepat agar sektor industri tetap memiliki daya saing, sehingga diperlukan penguatan struktur organisasi di Kementerian Perindustrian. Kata Pengantar Struktur Organisasi Kementrian Perindustrian Arah Kebijakan Pembangunan Industri 2010-2014 Pengembangan Industri Prioritas Tugas dan Fungsi Menteri dan Wakil Menteri Perindustrian Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Direktorat Jenderal Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri Staf Ahli Menteri Daftar Nama & Alamat Pimpinan

2

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dalam Struktur Organisasi baru tersebut mengalami pengembangan, dari tujuh menjadi sembilan unit Eselon I dan tiga Staf Ahli Menteri, tetapi tidak secara signifikan menambah jumlah pejabat maupun staf karena perubahannya tetap mengedepankan prinsip efisiensi organisasi. Dengan terbentuknya struktur baru, diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang semakin berat dirasakan sektor industri saat ini dan di masa mendatang. Melalui publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi di Kementerian Perindustrian. Sekiranya diperlukan informasi lain terkait sektor industri, kunjungi website kami di www.kemenperin.go.id. Terima kasih. PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK


3

4 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

5

DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA

DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU

DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HILIR

DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN

DIREKTORAT INDUSTRI MATERIAL DASAR LOGAM

DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL


DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA DASAR

DITJEN INDUSTRI AGRO

DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

BIRO UMUM

INSPEKTORAT IV

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

PUSAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI

DIREKTORAT KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIOANAL WILAYAH II DAN REGIONAL

DIREKTORAT KETAHANAN INDUSTRI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI INDUSTRI WILAYAH II

DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI INDUSTRI WILAYAH III

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

PUSAT STANDARDISASI

DIREKTORAT KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIOANAL WILAYAH I DAN MULTILATERAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI INDUSTRI WILAYAH I

PUSAT PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PUSAT PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIAT BADAN


BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI


PUSAT DATA DAN INFORMASI

DIREKTORAT INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH III

DIREKTORAT INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

DIREKTORAT INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN

DIREKTORAT INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH II

DIREKTORAT INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH I


DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN DAN ALAT PERTAHANAN

DIREKTORAT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT


DITJEN KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

INSPEKTORAT III

DITJEN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

BIRO KEUANGAN

INSPEKTORAT II

DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

BIRO KEPEGAWAIAN

INSPEKTORAT I

DITJEN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

BIRO PERENCANAAN

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Perindustrian

SEKRETARIAT JENDERAL

WAKIL MENTERI PERINDUSTRIAN

Organisasi

struktur

INSPEKTORAT JENDERAL

STAF AHLI MENTERI

MENTERI PERINDUSTRIAN

Arah Kebijakan Pembangunan Industri 2010 - 2014

VISI 2014 “Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan.”

MISI 2014 1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri; 2. Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional; 3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; 4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; 5. Memfasilitasi penguatan struktur industri; 6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa; 7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

6


Pengembangan Industri Prioritas

Enam kelompok industri prioritas yang akan dikembangkan dalam lima tahun ke depan: 1. Industri padat karya (Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Industri Alas Kaki, Industri Furniture); 2. Industri Kecil dan Menengah; 3. Industri Barang Modal (Industri Permesinan, Galangan Kapal); 4. Industri berbasis sumber daya alam (Industri Hilir CPO, Industri Makanan dan Minuman, Industri Hilir Kakao, Industri Hilir Karet, Rumput Laut, Industri Baja dan Aluminium); 5. Industri pertumbuhan tinggi (Industri Otomotif, Industri Elektronika dan Telematika); 6. Industri prioritas khusus (Industri Gula, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia).


7

Tugas dan Fungsi

MENTERI PERINDUSTRIAN Menteri Perindustrian, mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi: a Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian; b Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; c Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian; d Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; dan e Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. WAKIL MENTERI PERINDUSTRIAN Wakil Menteri Perindustrian mempunyai tugas membantu Menteri Perindustrian dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian.

8



9

Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, membina dan memberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a Koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian; b Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perindustrian; c Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian; d Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perindustrian.

10


Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian; b Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perindustrian; d Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan e Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.


11

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

Direktorat Jenderal Industri Agro

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang basis industri manufaktur.

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro.

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang industri manufaktur, termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster basis industri manufaktur; b Pelaksanaan kebijakan di bidang basis industri manufaktur termasuk pengembangan klaster basis industri manufaktur; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis industri manufaktur; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis industri manufaktur; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur.

Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang industri agro termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri agro; b Pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro termasuk pengembangan klaster industri agro; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri agro; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri agro; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro.

12



13

Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri unggulan berbasis teknologi tinggi; b Pelaksanaan kebijakan di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi termasuk pengembangan klaster industri unggulan berbasis teknologi tinggi; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

14


Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah, termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri kecil dan menengah; b Pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah, termasuk pengembangan klaster industri kecil dan menengah; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri kecil dan menengah; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kecil dan menengah; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.


15

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama industri internasional.

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri, termasuk penyiapan penetapan peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota serta pengembangan kawasan industri; b Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan perwilayahan industri; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan perwilayahan industri; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional; b Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional, termasuk promosi industri dan penanganan hambatan industri; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama industri internasional; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama industri internasional; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional.

16



17

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan kluster industri prioritas, serta iklim dan mutu industri. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri menyelenggarakan fungsi: a Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas, serta iklim dan mutu industri; b Pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri; c Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas, serta iklim dan mutu industri; dan d Pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri. 18


Staf Ahli Menteri

(1) Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah penguatan struktur industri. (2) Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah pemasaran dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah sumber daya industri dan teknologi.


19

Daftar Nama & Alamat Pimpinan NO.

NAMA

JABATAN

ALAMAT KANTOR

ALAMAT EMAIL

1.

Mohamad S. Hidayat

Menteri Perindustrian

Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 2 Telp. 5256458, 5200700, 5255509 Pes. 4049

[email protected]

2.

Prof. DR. Ir. Alex S. W. Retraubun, M.Sc

Wakil Menteri Perindustrian

Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 2 Telp. 5200992, 5255509 Pes. 2254 Fax. 5250852

[email protected]

3.

Ir. Ansari Bukhari, M.B.A.

Sekretaris Jenderal

Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 2 Telp. 5250954, 5255509 Pes. 2101, 4001 Fax. 5250906

[email protected]

4.

Dr. Ir. Imam Haryono, M.Sc

Inspektur Jenderal


[email protected]

5.

Ir. Benny Wachjudi, M.B.A.

Dirjen Industri Agro


[email protected]

6.

Ir. Panggah Susanto, M.M.

Dirjen Basis Industri Manufaktur


[email protected]

7.

Dr. Ir. Budi Darmadi, M.Sc

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi


[email protected]

8.

Dra. Euis Saedah, M.Sc

Dirjen Industri Kecil dan Menengah


[email protected]

9.

Dr. Dedi Mulyadi, M.Si

Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri


[email protected]

10.

Ir. Agus Tjahajana Wirakusumah, S.E., M.Sc

Dirjen Kerjasama Industri Internasional

Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 16 Telp. 5256126, 5255509 Pes. 2663, 4068

[email protected]

11.

Ir. Arryanto Sagala

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri


[email protected]

12.

Ir. Achdiat Atmawinata

Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri


[email protected]

Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri


[email protected]

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi


[email protected]

13.

14

Sakri Widhianto, S. Teks., M.M.

20



21

Notes:

22


Notes:


23

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Jalan Gatot Subroto Kav.52-53 Jakarta 12950 T : (021) 5255609 F : (021) 5255609 E : [email protected] W : www.kemenperin.go.id

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Recommend Documents