Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka

2016

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI Perumusan

dan

penetapan

strategi

pengembangan

sanitasi

di

Kabupaten

Malaka mengacu kepada isu strategis serta permasalahan mendesak pada masing-masing sub-sektor sanitasi yang berhasil diidentifikasi. Selanjutnya dengan memperhatikan posisi pengelolaan saat ini dan sesuai hasil analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) semua aspek pada masingmasing sektor sanitasi, yang menghasilkan posisi pengelolaan sanitasi sampai dengan tahun 2016 ini, sehingga apapun strategi yang dirumuskan diharapkan bahwa strategi tersebut mampu menjawab dan mengatasi seluruh isu strategis serta permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Malaka dan diharapkan juga bahwa strategi itu mampu berkontribusi dan mendukung ke arah pencapaian kondisi yang dicita-citakan – yang tertuang dalam Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Malaka. Pengelolaan sanitasi yang terdiri dari sub-sektor persampahan, air limbah, dan drainase di Kabupaten Malaka telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Malaka. Namun didalam pelaksanaannya, perbaikan sektor sanitasi masih memerlukan dukungan beberapa aspek, baik teknis maupun non-teknis, seperti dukungan pendanaan, kelembagaan, regulasi dan lain-lain, Misalnya dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan sub-sektor persampahan, yang berkelanjutan selain menuntut ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang lengkap, hal tersebut perlu juga didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas yang semestinya, selain itu perlu juga didukung dengan anggaran yang cukup memadai, payung hukum dan peraturan yang mengatur terselenggaranya pengelolaan persampahan yang lebih profesional, keterjangkauan dalam biaya operasi dan pemeliharaan seluruh sarana dan prasana yang ada, peran serta masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang bersih dan sehat sampai dengan kemauan untuk membayar retribusi pelayanan persampahan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan tersebut di atas, tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Kondisi pengelolaan sanitasi di Kabupaten Malaka dan wilayah lainnya di Indonesia selama ini cukup memberikan gambaran mengenai betapa sulitnya untuk melaksanakan layanan sektor sanitasi yang baik, sehingga diperlukan rumusan kebijakan dan strategi yang tepat dan mampu menjawab permasalahan yang sebenarnya.

1


2016

4.1 Air Limbah Untuk sub sektor air limbah domestik, pengelolaan sanitasi Kabupaten Malaka berdasarkan hasil pembobotan dan skoring analisis SWOT menunjukkan berada pada posisi W-T atau tau berada pada posisi kuadran 3. (Lihat Gambar 4.1. Posisi Pengelolaan Air Limbah Domestik)

Gambar 4.1 Posisi Pengelolaan Air Limbah Domestik Berdasarkan hasil analisa SWOT untuk subsektor air Iimbah menunjukkan bahwa kuadran yang dihasilkan merupakan kuadran yang memuat kombinasi kelemahan dan ancaman (W (W-O). atau dapat disimpulkan strategi yang digunakan adalah mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman.

Strategi 1 : Membuat dokumen perencanaan yang berkualitas baik Ketersediaan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah sangat mendukung pencapa pencapaian tujuan yaitu meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan air limbah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Untuk menunjang hal ini dibutuhkan dokumen perencanaan air limbah domestic yang berkualitas baik yang didukung didukung oleh Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya dokumen perencanaan yang berkualitas baik maka persentase 2


2016

praktek BABs yang cukup tinggi di Kabupaten Malaka dapat diturunkan sehingga tidak mengancam kesehatan masyarakat.

Strategi 2 : Penataan akses layanan air limbah di daerah perkotaan maupun perdesaan Akses layanan air limbah di Kabupaten Malaka masih dipandang tidak penting untuk dilakukan. Untuk itu perlu dibuat penataan layanan air limbah domestic melalui beberapa cara yakni sisyem on – site, system off – site, pembuatan IPAL Komunal maupun IPLT baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dengan memperhatikan criteria yang ada.

Strategi 3 : Penguatan kapasitas kelembagaan dan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah Perlu dibentuk lembaga atau SKPD yang menangani air limbah domestic, sehingga dapat dikelola secara baik. Lembaga atau SKPD yang menangani air limbah pun harus didukung dengan Peraturan Daerah terkait pengelolaan system air limbah domestic.

Strategi 4 : Peningkatan biaya untuk pembangunan sarana prasarana penunjang air limbah domestik yang layak dan ramah lingkungan Peningkatan kapasitas terhadap sarana prasarana air limbah domestic tidak hanya didukung oleh aturan Pemerintah Daerah tetapi juga didukung dengan dana. Dana yang disiapkan bukan hanya bersumber dari Kabupaten tetapi juga bersumber dari Pusat maupun Propinsi. Untuk itu Pemda harus peka melihat ketersediaan dana yang ada untuk diambil dan dieksekusi.sarana prasarana yang dibangun di Kabupaten Malaka pun harus di mulai dari Sarana prasarana dasar yang ramah lingkungan.

Strategi 5 : Penguatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam dalam pemeliharaan sarana prasarana air limbah yang telah terbangun Kemampuan masyarakat dalam hal pemeliharaan prasarana air limbah sangat terbatas. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan – pelatihan terkait pemeliharaan sarana prasarana terbangun yang ada. Selain pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemelihgaraan juga sangat penting. Karena selama ini yang terjadi adalah minimnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana prasarana yang ada. Sarana yang ada dibangun begitu megahnya tetapi akhirnya harus rusak karena tidak adanya pemeliharaan.

3


2016

Strategi 6 : Menjaga komitmen dengan pihak swasta/NGO yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sanitasi Ada pihak swasta/NGO ta/NGO yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan sanitasi di Kabupaten Malaka. Mereka berpartisipasi sangat baik dalam bidang sanitasi sekolah. Akan tetapi mereka hanya menangani beberapa Sekolah Dasar saja. Untuk itu perlu perlu di bangun komitmen yang baikk antara Pemerintah Kabupaten dan NGO demi tercapainya 100% akses sanitasi.

4.2 Persampahan Berdasarkan hasil pembobotan dan skoring analisis SWOT pengelolaan persampahan Kabupaten Malaka aka saat ini berada di kuadran 4. 4 (Lihat Gambar 4.2 Posisi Pengelolaan Persampahan)

Gambar 4.2 Posisi Pengelolaan Persampahan

4


2016

Berdasarkan hasil analisa SWOT untuk subsektor persampahan menunjukkan bahwa kuadran yang dihasilkan merupakan kuadran yang memuat kombinasi Kekuatan dan Ancaman (S-T). Gambaran umum dari kuadran ini yaitu bahwa untuk pengembangan persampahan di Kabupaten Malaka sudah ada factor – factor kuat yang mendukung. Untung itu kita perlu menggunakan factor – factor tersebut untuk mengatasi ancaman yang dating.

Strategi 1 : Membuat dokumen perencanaan persampahan (MasterPlan) Dokumen perencanaan persampahan (MasterPlan) sangat besar manfaatnya bagi perencanaan pembangunan di bidang persampahan. Kabupaten

Malaka

sendiri

belum

tersedia

MasterPlan

persampahan. Akan tetapi perencanaan pembangunan TPA sudah mulai dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan sudah ditetapkannya lokasi TPA.

Strategi 2 : Penguatan kapasitas kelembagaan dan peraturan daerah mengenai pengelolaan persampahan Bidang persampahan berada dibawah wewenang Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang. Bidang ini bertugas mengatur seluruh permasalahan yang berkaitan dengan sampah. Tetapi bidang persampahan di pandang perlu untuk dilakukan peningkatan kapasitas terhadap kelembagaan dan Perda yang ada karena persampahan belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Strategi 3 : Membangun fasilitas pengelolaan persampahan (TPA) Fasilitas pengelolaan persampahan (TPA) merupakan hal wajib yang harus dimiliki satu wilayah sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Penetapan lokasi TPA di Kabupaten Malaka pun sudah dilakukan yaitu di desa Barene. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah harus cepat dan tanggap dalam melihat peluang pendanaan dari Pusat dan Propinsi.

Strategi 4 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah organik dengan pendekatan - pendekatan sederhana dan ramah lingkungan Pengelolaan sampah organik di Kabupaten Malaka masih sangat rendah. Untuk itu perlu dilakukan penyadaran terhadap masyarakat terkait pengelolaan sampah yang sederhana dan ramah lingkungan dengan pola – pola sederhana seperti pola 3R.

5


2016

Strategi 5 : Meningkatkan dan mengoptimalkan mengoptimalkan kinerja fasilitas penunjang persampahan Pemerintah Kabupaten wajib membuat Perda tentang membuang sampah sembarang karena banyak Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang mubazir. Masyarakat membuang sampah di pekarangan rumah, saluran drainase, sungai dan da laut.

Strategi 6 : Meningkatkan jumlah dana yang akan digunakan dalam pengelolaan persampahan Dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah di bidang persampahan baru hanya sebatas dana untuk pengadaan TPS, pemeliharaan truk sampah an motor sampah dan dana untuk pembayaran jasa petugas kebersihan setiap bulannya. bulannya. Jumlah TPS yang ada pun sebaiknya perlu diperhatikan untuk dilakukan penambahan karena TPS yang ada hanya berada di Betun Kota saja. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah harus cepat dan tanggap tanggap dalam melihat peluang pendanaan dari Pusat dan Propinsi.

4.3 Drainase Berdasarkan hasil pembobotan dan skoring analisis SWOT pengelolaan drainase Kabupaten Malaka saat ini berada di kuadran 3. (Lihat Gambar 4.3 Posisi Pengelolaan Drainase)

Gambar 4.3 Posisi Pengelolaan Drainase

6


2016

Berdasarkan hasil analisa SWOT untuk subsektor drainase menunjukkan bahwa kuadran yang dihasilkan merupakan kuadran yang memuat kombinasi Kelemahan dan Ancaman (W-T) atau (negatif, negatif). Gambaran umum dari kuadran ini yaitu bahwa untuk pengembangan drainase di Kabupaten Malaka masih terdapat beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi ancaman.

Strategi 1 : Penguatan kapasitas kelembagaan dan peraturan daerah tentang pengelolaan sistem drainase Sektor drainase perkotaan berada dibawah wewenang Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya. Bidang ini bertugas mengatur seluruh permasalahan yang berkaitan dengan drainase perkotaan. Tetapi drainase perkotaan di pandang perlu untuk dilakukan peningkatan kapasitas terhadap kelembagaan dan Perda yang ada karena drainase perkotaan belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Padahal jika dilihat secara baik maka dapat disimpulkan bahwa genangan air yang terjadi di Kota Betun setiap kali musim hujan adalah karena kurangnya saluran drainase. Drainse yang sudah adapun tidak terpelihara secara baik sehingga terjadi penyumbatan dan bahkan ada yang mengalami kerusakan.

Strategi 2

: Mensinergikan dokumen perencanaan drainase (MasterPlan) dengan dokumen perencanaan penataan ruang sehingga berkualitas baik dan didukung dengan peraturan daerah

Perlu di perhatikan sinergitas antara

MasterPlan drainase dengan dokumen perencanaan

penataan ruang sehingga terjadi keselarasan dalam pengusulan program kegiatan yang akan didanai.

Strategi 3 : Membangun dan memelihara sistem drainase sesuai dengan fungsinya Dalam merencanakan pembangunan drainase perkotaan diharapkan direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Drainase yang dibangun pun harus ditempatkan dilokasi yang tepat. Dalam mendesain pun diharapkan disesuaikan dengan standar teknis yang sudah ditentukan. Selain itu juga, Pemerintah Daerah diharapkan membuat Perda tentang pemeliharaan saluran drainase serta sanksi – sanksi jika melanggar sehingga saluran yang ada tidak berubah fungsi sebagai tempat sampah ataupun tempat pembuangan air limbah.

7

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka Strategi

2016

4 : Meningkatkan pendanaan untuk kegiatan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana drainase

Perlu

adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah terkait pendanaan untuk kegiatan

perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana drainase karena masih didapati banyak daerah rawan genangan saat musim hujan. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah harus cepat dan tanggap dalam melihat peluang pendanaan dari Pusat dan Propinsi.

Strategi 5 : Mengoptimalkan sumber daya yang ada Kabupaten Malaka memiliki banyak sumber daya yang dapay digunakan dalam pengelolaan drainase perkotaan baik dari segi perencanaan maupun pembangunan sehingga diharapkan Pemda dapat mengoptimalkn sumber daya yang ada dalam hal pengelolaan system drainase perkotaan.

8

Strategi Sanitasi Kabupaten Malaka

Recommend Documents