Strategi Percepatan Terwujudnya Reformasi Birokrasi Tim Penulis LAN Editor : Abdul Muis Hak Cipta © 2014 pada penulis
Layout : samiaji sampul : witra a.y Penerbit : Pusat Inovasi Pelayanan Publik-Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110 Tlp. (021) 3868201-06 ext. 144, 145
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan Tim Penulis LAN Strategi Percepatan Terwujudnya Reformasi Birokrasi/Jakarta : PIPP-LAN, 2014 vi + 173 hlm, ; 15 x 24 Cm ISBN : 978-602-71620-2-0 I. Judul 1. Pelayanan Publik
Bunga Rampai Administrasi Publik
Kata Pengantar
Agenda reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai amanat dari RPJM 2010-2014 menempatkan pelayanan publik sebagai salah satu program prioritas nasional. Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Penetapan dan penerapan program kualitas pelayanan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, yang terdiri dari berbagai macam kegiatan Terkait dengan pelayanan publik, peneliti LAN menerbitkan sebuah buku bunga rampai administrasi publik, dimana pada kesempatan ini mengambil tema strategi percepatan reformasi birokrasi, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pertama, Abdul Muis, Peneliti Madya pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan mengupas tentang Standar Pelayanan Minimal dan Kesejahteraan Masyarakat. Menurutnya, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dirumuskan secara jelas dalam kebijakan yang mengatur pemerintahan daerah mengenai kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar, dengan demikian akan lebih menjamin terpenuhinya hak-hak warga akan kebutuhan layanan dasar yang menjadi tugas pemerintah. Masih terkait dengan kebijakan SPM, Samiaji, Peneliti Muda pada Pusat Inovasi Pelayanan Publik menulis tentang Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Samosir. Tulisan ini merupakan bagian dari hasil pendampingan dalam penyusunan strategi pencapaian SPM di Kabupaten Samosir. Bahwa dalam kurun waktu 2009-2012, Badan Ketahanan Pangan telah berhasil dalam pencapaian target SPM sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010. Masih terkait dengan pelayanan, Marsono, Peneliti Madya Pusat Inovasi Pelayanan Publik menyoroti tentang inklusifitas pelayanan publik dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan pelayanan terhadap seluruh warga negara. Menurutnya bahwa upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya pelayanan inklusif sangat terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, terjangkau dan mudah
ii
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
Bunga Rampai Administrasi Publik
diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator menjadi penting dalam mewujudkan pelayanan inklusif melalui berbagai kebijakan, pedoman maupun standar-standar serta penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi semua warga negara tanpa kecuali bagi kelompok penyandang disabilitas. Indonesia memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang tergolong tinggi dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2007 menunjukkan AKI sebesar 228/100.000 kelahiran hidup, lalu SDKI 2012 mencatat bahwa AKI mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 359/100.000 kelahiran hidup. Beberapa kasus kematian ibu melahirkan terjadi akibat adanya pendarahan, keracunan, infeksi, aborsi, dll. Namun ternyata semua program tersebut belum memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Untuk itu, ada baiknya untuk mencari pendekatan lain dalam upaya menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. Salah satu pendekatan tersebut adalah dengan memanfaatkan posisi dukun bayi yang masih kuat dalam masyarakat. Dalam program ini dukun bayi diajak bermitra dengan bidan. Demikian butir-butir yang disampaikan Renny Savitri, Peneliti Pertama Pusat Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam makalahnya :kemitraan bidan dan dukun bayi : sebuah inovasi dalam pelayanan publik. Indra Mudrawan, Peneliti Pertama Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur menyoroti tentang pelayanan publik di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Dinamika dan Problematika, menurutnya bahwa di era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi, perlu menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku "melayani, bukan dilayani", "mendorong, bukan menghambat", "mempermudah, bukan mempersulit", "sederhana, bukan berbelit-belit", "terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang. Selanjutnya terakit dengan penyelenggaraan manajemen pemerintahan, dalam rangka penilaian kinerja pelayanan, LAN telah mengembangkan sebuah sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah, atau dikenal dengan e-LAKIP. Penerapan e-LAKIP pada instansi pemerintahan daerah merupakan wujud dari keinginan pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pelayanan publik berbasis web. Witra Apdhi Yohanitas, Peneliti Pertama Pusat Inovasi Pelayanan Publik, memaparkan
Lembaga Administrasi Negara, 2014 |
iii
Bunga Rampai Administrasi Publik
bahwa Kabupaten Luwu Utara merupakan Kabupaten/Kota ke lima yang menerapkan e-LAKIP. Penerapan ini dapat dilaksanakan berkat antusiasme pemerintah Luwu Utara untuk mendapatkan kemudahan dalam pengumpulan data kinerja tiap SKPD. Melalui penerapan ini akan diketahui permasalahan yang muncul selama bimbingan berlangsung. Tentunya harapan besar menanti untuk dapat menerapkan di lingkup pemerintah Luwu Utara tersebut. Masih terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Harditya Bayu Kusuma dalam Makalahnya yang berjudul evaluasi pelaksanaan Perda Kota Semarang No.8 Tahun 2003 tentang Rencana Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama dan pelayanan menyebutkan bahwa pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama yang belum optimal karena tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan hal-hal Penataan pengembangan kawasan Kota Lama, Peningkatan koordinasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan Perda, Melakukan kerja sama dengan investor dari berbagai kalangan untuk dapat menanamkan modal dalam perbaikan kawasan kota lama, Menindak secara tegas terhadap segala pelanggaran yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama sehingga pelaksanaan Perda tersebut dapat efektif karena segala bentuk pelanggaran dapat diminimalkan. Melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersama-sama dalam memperbaiki dan meningkatkan kondisi kawasan Kota Lama, dengan sinergi dan dukungan yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat maka tujuan untuk menjadikan kawasan Kota Lama sebagai kawasan wisata budaya akan dapat terealisasikan Jakarta, Maret 2014 Editor Abdul Muis
iv
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
Bunga Rampai Administrasi Publik
Daftar Isi
Kata Pengantar ……………………………………………………………………………
ii
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………..
v
Abdul Muis, S.Sos, MM Standar Pelayanan Minimal dan Kesejahteraan Masyarakat ............
1
Samiaji,S.Sos Strategi Pencapaian Target SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir ...............................................................................
27
Marsono,S.Sos, MM Strategi Membangun Inklusifitas Pelayanan Publik : Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Pelayanan Terhadap Seluruh Warga Negara ...........................................................................
57
Renny Savitri, S.IP Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi : Sebuah Inovasi dalam Pelayanan Publik ....................................................................................
73
Indra Mudrawan,S.Sos, M.Si Pelayanan Publik di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Dinamika dan Problematika ..................................................................
69
Witra Apdhi Yoghanitas,S.Kom Penerapan e-LAKIP di Kabupaten Luwu Utara ....................................
95
Harditya Bayu Kusuma,S.Sos,M.Si Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama ..............................................................................
125
Lembaga Administrasi Negara, 2014 |
v
