SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

ANALISIS YURIDIS MENGENAI FAKTOR TIDAK DIDAFTARKANNYA PERUBAHAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TANAH OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN TIMUR PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN

TESIS

Oleh

Amran Simbolon 067011018/Mkn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

ABSTRAK Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ada dikenal dua peristiwa hukum yang membuat berubahnya Data Fisik dan Data Yuridis Tanah. Agar tanah yang mengalami peristiwa hukum yang mengakibatkan telah berubahnya data fisik dan data yuridisnya dapat mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum maka perubahan data fisik dan data yuridis tanah wajib didaftarkan.Namun masih ada beberapa masyarakat di Kecamatan Medan Timur tidak mendaftarkan perubahan tersebut. Tidak didaftarkannya perubahan data fisik dan data yuridis tanah tersebut terjadi karena banyak faktor. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukanlah penelitian yang bersifat deskriptis analitis, yang lokasi penelitiannya di Kecamatan Medan Timur dan responden yang ditetapkan secara purposive yaitu 25 (dua puluh lima) masyarakat yang tidak mendaftarkan tanah yang mengalami perubahan data fisik dan data yuridis tanah. Data Skunder diperoleh melalui studi kepustakaan, baik itu terhadap hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan hukum tertier, sedangkan data primer diperoleh melalui kuesioner dengan responden dilengkapi dengan hasil wawancara dengan instansi terkait seperti : Kantor Camat Medan Timur, Kantor Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kantor kelurahan Glugur Darat I, Kantor Kelurahan Durian, Kantor Pelayanan Pajak Medan II dan Badan Pertanahan Nasional. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa masih ada beberapa masyarakat di Kecamatan Medan Timur tidak melaksanakan pendaftaran tanah, hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu : karena adanya proses pendaftaran tanah yang cukup lama, yang dirasakan oleh para masyarakat tersebut sangat membuang waktu bagi meraka yang hendak melakukan pendaftaran tanahnya. Biaya pendaftaran tanah, serta dikarena desakan dari para debitur kepada kreditur (leasing). Selain itu juga diperoleh bahwa dengan tidak didaftarkannya tanah yang mengalami perubahan data fisik dan data yuridis tanah atas tanah terdaftar oleh masyarakat di Kecamatan Medan Timur sendiri membawa dampak keuntungan dan kerugian yang antara lain yang menjadi keuntungannya adalah : dengan tidak mendaftarkan tanah yang mengalami perubahan data fisik dan data yuridis tanah, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftarann tanah, baik itu biaya resmi dan biaya lainnya yang harus dibayar ketika mendaftarkan tanhanya. Dan tidak perlu berurusan dengan birokrasi pendaftaran tanah yang cukup panjang. Sedangkan kerugian bagi masyarakat yang tidak mendaftarkan tanah yang mengalami perubahan data fisik dan data yuridis tanah yakni, tanah yang mereka miliki atau kuasai tidak dilindungi oleh undang-undang, dan khusus bagi leasing tidak bisa menyandang sebagai kreditur preference sehingga sulit untuk melakukan eksekusi dikarenakan tidak diikat dengan Hak Tanggungan. Kata Kunci : TIDAK DIDAFTARKAN; PERUBAHAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TANAH ATAS TANAH TERDAFTAR Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

ABSTRACT The maintenance of land registration data is to adjust physical aand yuridical data in registration map, list of land, nomenclatuture, dimension letter, land book, and certificates along with a variety of change later. In the statute, there are two legal events leading to change in physical or yuridical are two legal events leading to change in physical or yuridical Data of land. For land experiencing the legal event leading to change in physical and yuridical data can get protection and the legal certainity, the changes in physical and yuridical data should be registered. How ever there are some people in subdistrict of Medan Timur who do not register those changes. The failure of registering the change in physical and yuridical data of land is caused by couples of factors. To answer the answer the problem, analytical descriptive research has been conducted, the location of research was is in subdistrict of Medan Timur and responedent determined purposively was 25 ( twenty five ) peoples who do do not register the land after changes in physical or yuridical data of the land . The secoundary data was gained by library research, either on primary law, secoundary law materials or tertiary law materials; while primary data was gained by distribution of questionnaires to respondents completed with the result of interview with related instancies, such as The subdistrict office of Medan Timur, The Village Office of Pulo Brayan Bengkel Baru, The Village office Of glugur Darat I, The Village Of Durian, The Tax Office of medan II and National Land Service. The result of research indicated that there were some peoples of subdistrict of Medan Timur who did not register the the longed process of land register their land, this was caused by couples of factors: i.e., the prolonged process of land registration that was assumed by people to be time- wasting, the cost of land registration, and also it was indicated that unregistration of land whose physical and yuridical data have been changed in people of subdistrict of Medan Timur brought both advantages and disadvantages for those who who did not register them included : peoples were not necessary to pay for land registration cost, either for official cost or related costs to take arrangement with prolonged process of land registration. And disadvantages for those who did not register them included the land under their management and control were not protected by the law, and particulary ffor leasing, they could not hold the creditor preference of Insurance Right. Keywords : Unregisterd land ; Physical and Yuridical Data Change On Registered Lands.

Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun judul tesis ini “ANALISIS YURIDIS MENGENAI

FAKTOR

PENYEBAB TIDAK DIDAFTARKANNYA PERUBAHAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TANAH OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN TIMUR PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN “, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah telah memberikan bantuan, dorongan, masukan dan saran yang sifatnya konstruktif. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Komisi Pembimbing : 1. Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubis, SH, MS, CN, merupakan Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan dan sekaligus sebagai Ketua Komisi Pembimbing. 2. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn, sebagai Anggota Komisi Pembimbing. 3. Notaris Syafil Gani, SH, MKn, sebagai

Anggota

Komisi

Pembimbing. Atas kesediaannya memberikan bimbingan penulisan yang baik, juga arahan serta petunjuk demi kesempurnaan penulisan tesis ini mulai pemilihan judul hingga hasil, dimana berkat bimbingannya yang diberikan hingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak/Ibu Dosen Penguji yang terhormat dan amat terpelajar yaitu : 1. Chadidjah Dalimunthe, SH, MHum 2. Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS


Atas kesediannya untuk memberikan bimbingan arahan serta masukan maupun saran terhadap penyempurnaan penyelesaian tesis ini, sejak tahap kolokium, selesainya seminar hasil, sehingga penyelesaian tesis ini menjadi lebih terarah. Selanjutnya penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 1. Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A (K), selaku rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara. 2. Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc, selaku Direktris Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan para Asisten Direktris, beserta seluruh staf atas bantuan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan studi pada program Magister Kenotariatan (MKn). 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubis, SH, MS, CN, selaku Ketua Program

Magister

kenotariatan

(MKn)

Sekolah

Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara, memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan. 4. Pada Bapak dan ibu dosen di Lingkungan Sekolah Pasca sarjana khususnya pada Magister Kenotariatan yang telah memberikan pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan studi ini. 5. Para Pegawai/ karyawan pada program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara yang selalu membantu dengan sepenuh hati, terutama untuk memperlancar wawasan administrasi yang diperlukan. 6. Bapak Ir Arief S Trinugroho, selaku Kepala Balitbang Pemko Medan yang memberikan izin pra dan penelitian di kecamatan Medan Timur dalam penulisan tesis ini. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

7. Bapak Emry, SH, MKn, Bapak Syafruddin, SH,, SPn, MKn, Bapak Sugeng, dan Bapak Razali Harahap selaku pegawai di Kantor Pertanahan Kota Medan yang telah banyak memberikan bantuan dan data dalam penulisan tesis ini. 8. Bapak MHD AZWARLIN Nasution, SH, selaku Camat Kecamatan Medan Timur yang telah banyak memberikan bantuan dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini. 9. Ibu Umy Wahyuni, S, STP, Lurah Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Bapak Syahrial Fahmi Harahap, Lurah Kelurahan Durian, Dra.Hj. Sri Maharani, Lurah Kelurahan Glugur Darat I beserta staf di Kantor Kelurahan dan Bapak H. Muin, mantan Kepling Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru serta pegawai di kantor Kelurahan Pulo Brayan Bengkel yang telah banyak memberikan bantuan dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini. Teristimewa Kepada orang tua saya Ismail N simbolon dan Hj.Agnes Br Sinaga, abang saya, Kapt. (P) Isriwanto Simbolon, Kadiv Ops KRI LEMADANG , adik saya, Masdawati Br Simbolon, istri tercinta saya, Meidahlita, anak tercinta saya yang selalu saya sayangi , Ramadhan N Simbolon, , keponakan saya, Fauzan Fadil Unus Manalu, tante saya, Omas Br Berutu yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tesis ini, dan tak lupa juga saya ucapkan ribuan rasa terima kasih saya atas dukungan yang diberikan rekan-rekan saya yang bernama Robert Hutabarat, SH, Terkelin Barus, SH, Roy Victor Purba, SH, SE. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari Bapatua saya, J. Siallagan, BSc, Bapak Amrul Chaniago , Hotmar Nahampun dan Samo Samosir, karena berkat doa dan dorongan dari mereka jugalah akhirnya saya bisa menyelesaikan studi saya di Sekelah Pascasarjana Magister Kenotarian tepat pada waktunya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih semoga budi baik, jasa dan semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Medan, 6 Agustus 2008 Penulis

Amran Simbolon


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ...................................................................................................................... i ABSTRACT.................................................................................................................... ii KATA PENGANTAR .................................................................................................... iii DAFTAR ISI................................................................................................................... vi DAFTAR TABEL........................................................................................................... ix DAFTAR SKEMA DAN BAGAN................................................................................. xi DAFTAR PETA.............................................................................................................. xii BAB I

: Pendahuluan .................................................................................................. 1 A. LatarBelakang ......................................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................................ 14 C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 14 D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 15 E. Keaslian Penelitiian................................................................................. 15 F. Kerangka Teori Dan Konsepsi ................................................................ 16 1. Kerangka Teori ................................................................................ 16 2. Konsepsi .......................................................................................... 44 G. Metode Penelitian ................................................................................... 47 1. Sifat Penelitian................................................................................ 47 2. Metode Pengumpulan Data ............................................................. 47


3. Sumber Data .................................................................................... 48 4. Analisis Data.................................................................................... 49 BAB II : Hasil Penelitian Dan Pembahasan................................................................... 50 A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Medan Timur......................................... 50 1.

Sejarah Kecamatan Medan Timur.................................................. 50

2.

Letak Kantor Camat Medan Timur ................................................ 51

3.

Data umum ..................................................................................... 51

4.

Potensi Wilayah ............................................................................. 52

5.

Kebijaksanaan Umum .................................................................... 62

B. Faktor Penyebab Masyarakat Di Kecamatan Medan Timur Tidak Mendaftarkan Perubahan Data Fisik Dan Data yuridis Tanah............ 65 BAB III : A. Status Hukum Atas Tanah Bila Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan......................................................................................... .76 B. Pembuktian Hak Lama ............................................................................. 83 D. Alat-alat bukti tertulis .............................................................................. 84 E. Kewenangan Notaris................................................................................. 85 BAB IV : A.Proses Penegakan Hukum Atas Konflik Pertanahan………….................90 B.Agenda Kebijakan BPN RI………............................................................. 90 C.Contoh Kasus …………………………………. ........................................ 93 1.

Kasus

Peralihan

Kepemilikan

Tanah

Pusaka

(alm)

Muhammad Yatim seluas 9.940 M2 Di Medan ...................................... 93 2. Kasus Tanah di Jalan Metal Medan .................................................... 95 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

3. Surat Kuasa Mutlak Dan Jual-Beli Tanah Batal Demi Hukum Di Mataram ............................................................................................. 96 BAB V : Kesimpulan Dan Saran ................................................................................... 108 A. Kesimpulan ............................................................................................. 108 B. Saran........................................................................................................ 109 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Halaman 1.Banyaknya Realisasi Pembuatan Sertifikat Tanah Yang Diterbitkan Menurut Jenis dan Hak Tanah di Kota Medan.....................................................11 2.Banyaknya Pengurusan Sertifikat Tanah Menurut Jenisnya di Kota Medan....14 3.Tabel Produk Hukum Yang Berkaitan Dengan Tanah .....................................21 4. Tabel Instansi-instansi Pemerintahan Yang Dijadikan Lokasi Penelitian........................................................................................................48 5. Tabel Masyarakat-masyarakat Di Kecamatan yang Dijadikan Sample...........49 6. Tabel Nama-nama Camat Di Kecamatan Medan Timur dan MasaBakti ........50 7. Tabel Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Timur Beserta Alamat Kantor...................................................................................................................51 8. Tabel Jumlah kepala Keluarga (KK), Jumlah Penduduk dan jumlah Lingkungan di wilayah Kecamatan Timur...........................................................52 9. Tabel Data Penduduk Kecamatan Timur berdasarkan Suku/Etnis ..................53 10. Tabel Data Penduduk Kecamatan Timur Berdasarkan Agama......................53 11. Tabel Data Penduduk Kecamatan Timur Berdasarkan Mata Pencaharian ...53 12. Tabel Data Penduduk Kecamatan Timur Berdasarkan Pendidikan ...............54 13. Tabel Sarana Pendidikan Di Kecamatan Timur.............................................54 14. Tabel Rumah Ibadah Di Kecamatan Timur ...................................................54


15. Tabel Pengetahuan Masyarakat Di Kecamatan Medan Timur Terhadap Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.......66 16. Tabel Faktor/ Alasan Yang Menjadi Penyebab Masyarakat Di Kecamatan Medan Timur Tidak Mendaftarkan Perubahan Data Fisik Dan Dan Data Yuridis Tanah Sesuai PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah....................................................................................................................67 17. Tabel Syarat Pembukuan Hak Sesuai Penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP/24/1997 ...........................................................................................................84


DAFTAR SKEMA DAN BAGAN Halaman 1. Bagan Hak Atas Tanah sesuai Hukum Adat Aceh................................. 31 2. Skema Pembatasan Hak Atas Tanah Sesuai Pasal 4 UUPA .................. 32 3. Bagan Batasan Pengusaan Hak Atas Tanah Sesuai UUPA ................... 33 4. Skema Sitem Pendaftaran Tanah ........................................................... 37 5. Bagan Pemastian Lembaga .................................................................... 44


DAFTAR PETA Halaman 1. Peta Kota Medan ................................................................................. 55 2. Peta Kota Kecamatan Medan Timur .................................................... 56 3. Peta Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru ......................................... 55 4. Peta Kelurahan Durian ........................................................................ 58 5. Peta Kelurahan Glugur Darat I............................................................ 59


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ketika UU Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960 lahir, penduduk Indonesia saat itu masih berjumlah sekitar 80 juta orang, dengan orientasi pembangunan masih sebagai negara agraris. Padahal, ada dua hal pokok yang harus dipikirkan saat ini, yakni bagaimana Undang-undang Agraria ini dapat mendorong industrialisasi, namun tetap menjaga kepentingan masyarakat banyak, dan golongan lemah. Perubahan terhadap UUPA telah menjadi pemikiran sejak lama, mudahmudahan setelah pemilu 1999 nanti perubahan itu dapat dilakukan. Pembaruan dalam hukum agraria perlu dilakukan, mengingat sifat UUPA tidaklah lagi sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa yang kini mengarah pada industrialisasi, walaupun kita mengakui masih perlu dilaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor pertanian, serta menghormati hak-hak masyarakat lokal (daerah). 1 1

Erman Radjagukgukhttp://makalah-hukum.blogspot.com/2007/08/reformasi-uupa.html, Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Pengamat masalah hukum pertanahan dalam makalahnya yang berjudul Menarik Modal Asing juga menambahkan, bahwa dalam Menarik Modal Asing.Di samping usianya yang sudah 38 tahun, UUPA sebaiknya diperbaharui karena Un-dang-undang ini dilahirkan dengan tujuan untuk mengurangi modal asing. Hal ini jelas diungkapkan oleh Menteri Agraria pada waktu itu, Sadjarwo di depan DPR RI. Isi Undang-Undang ini antara lain, mengurangi jangka waktu hak-hak atas tanah da-lam Agrarische Wet 1870 yang digantikannya, yang dapat mencapai jangka waktu 75 tahun.Perubahan juga terjadi dalam beberapa aturan di dalamnya, seperti hak erfpacht untuk perkebunan-perkebunan besar, yang semula berentang waktu 75 tahun, dikonversi menjadi hak guna usaha (dalam UUPA) menjadi 25-30 tahun. Hak Opstal (hak untuk membangun atau mengusahakan) dikonversi menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 25-30 tahun.Agrarische Wet 1870 dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai tindak lanjut atas kemenangan partai Liberal di Belanda, sekaligus menggantikan politik Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan penanaman modal pengusaha Belanda. Pada pelaksanaannya Agrarische Wet membawa pada berdirinya perkebunan-perkebunan besar Belanda di Hindia Belanda, sehingga dapat disebut sebagai upaya Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 lahir merupakan refleksi dari para pendiri bangsa ini yang peduli akan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan amanat pasal 33 UUD 1945 yaitu mewujudkan sebesar-besar kemakmuan rakyat. Semangat UUPA Tahun 1960 seakan terkubur bersama dengan perjalanan sejarah pembangunan Indonesia di masa orde baru yang lebih condong pada kalangan pemodal besar dan kurang memperhatikan rakyat kecil yang notabene merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. 2 Kondisi tersebut memicu timbulnya permasalahan di bidang ekonomi dan sosial. Salah satu permasalahan yang ada di masyakarat dan banyak menyita waktu, biaya dan tenaga adalah masalah sengketa dan konflik pertanahan. Permasalahan ini merupakan hal cukup pelik untuk diselesaikan karena hampir dalam setiap pemenuhan hak-hak rakyat membutuhkan tanah dan setiap upaya pembangunan juga membutuhkan tanah. Proses sejarah pengelolaan pertanahan juga menambah komplikasi persoalan pertanahan di Indonesia. Pengelolaan tanah masa kerajaankerajaan nusantara, masa penjajahan, pengelolaan adat dan ulayat, serta pasang

menarik modal swasta ke Hindia Belanda.Saat ini, 38 tahun setelah Agrarische Wet diganti, Indonesia memasuki era industri-alisasi, yang memerlukan modal asing. Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, bahkan Cina memberikan hak atas tanah bagi penanaman modal asing antara 75 sampai 100 tahun. Bagaimana dengan Indonesia? Agar tidak kalah bersaing dalam memperebutkan modal asing, untuk usaha penanaman modal, maka hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai bolehlah ditentukan sampai 75 tahun. 2 Makalah oleh Eko Suharto, S.T, M.Si, staf pengajar dengan jabatan Asisten Ahli pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, yang berjudul PERLUKAH DILAKUKAN PENGUKURAN ULANG TERHADAP BIDANG-BIDANG TANAH DENGAN GAMBAR UKUR YANG MELAYANG? Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

turunnya politik kemerdekaan sampai lahirnya UUPA, semuanya masih mewarnai persoalan-persoalan pertanahan di Indonesia sampai hari ini. 3 Belum lagi ditambah persoalan tentang siapa yang lebih berwenang mengelola pertanahan, akan menambah semakin kompleksnya masalah yang berkaitan dengan tanah. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 diharapkan mampu mengakhiri posisi dilematik Badan Pertanahan Nasional yang pernah berwujud Kementerian Agraria, lalu di bawah Departemen Dalam Negeri, bahkan nyaris dibubarkan, karena BPN merupakan Lembaga Non Departemen yang mengurusi masalah pertanahan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden (pasal 1). 4 Pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang sejak tahun 1961 mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA. PP tersebut diundangkan dalam lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 tahun

3

Ibid Eko Suharto, S.T., M.Si, staf pengajar dengan jabatan Asisten Ahli pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Dalam makalah yang berjudul PERLUKAH DILAKUKAN PENGUKURAN ULANG TERHADAP BIDANG-BIDANG TANAH DENGAN GAMBAR UKUR YANG MELAYANG, juga menjelaskan, bahwa Dengan struktur vertikal tentunya akan menyudahi silang pendapat perlu tidaknya masalah pertanahan didesentralisasikan atau diotonomkan. Semangat Perpres 10 di atas mengindikasikan urusan pertanahan adalah urusan pusat yang dibantu jajarannya di daerah dan bukan urusan yang sepenuhnya diserahkan kepada penerintah daerah. Dan yang terpenting sebenarnya adalah adanya sentralisasi kebijakan pokok pertanahan haruslah terkait bingkai negara Republik Indonesia yang masih menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, serta perubahan kearah keadilan dalam pengelolaan dan penguasaan tanah di tanah air. Selama ini BPN tidak memiliki organ khusus yang berwenang kuat dalam mengurai dan menangani sengketa dan konflik pertanahan. 4


1997, sedang penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696. 5 Bila kita telusuri filosofi dari di undandangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada tanggal 8 Juli 1997 di Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto, dan turut juga ditandatangani oleh Menteri Negara Sekretaris Negara, Moerdiono, serta dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 antara lain yakni: a. Bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan; b. Bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan; c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; Sesuai ketentuan yang mengatur tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang pendaftaran tanah pasal 36 ayat (1) disebutkan, bahwa “Pemeliharaan data pendaftaran tanah 5

Prof.Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi 2005, Penerbit Djambatan, hal 469, dalam komentarnya atas diundangkan PP 24/1997 menyebutkan, bahwa belum tersedia hukum tertulis yang lengkap dan jelas. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan :1.tersedianya perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten; 2.penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar”, dan selanjutnya dalam ayat (2) sebutkan juga, bahwa “Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat kepada Kantor Pertanahan”. Terminology pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut pasal 1 angka (12), bahwa “Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian”, maka konsekwensi dari pasal diatas adalah Bila ada perubahan data fisik ataupun data yuridis tanah harus sudah terekam, maka obyek-obyek data fisik ataupun data yuridis tanah wajib sudah terekam dalam segala buku atau daftar yang terdaftar di kantor Pertanahan. Dari terminology yang terkandung dalam bunyi pasal tentang pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut pasal 1 angka (12) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, terdapat beberapa istilah pertanahan yang sangat krusial untuk diketahui dan diuraikan, yakni ada sebanyak 9 (sembilan) kata-kata yang antara lain adalah: 1. pendaftaran tanah; 2.data fisik; 3. data yuridis; 4. peta pendaftaran; 5. daftar tanah; 6. daftar nama; 7. surat ukur; 8. buku tanah; 9. sertipikat. Ke-9 kata-kata tersebut keseluruhannya terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khsusnya dalam pasal 1 angka (12) yang merupakan penyempurnaan dan revisi dari Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Pendaftaran Tanah dan disebabkan dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, akan diurakan di bawah ini : 1. Pendaftaran Tanah menurut pasal 1 angka (1) adalah “rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi

pengumpulan,

pengolahan,

pembukuan,

dan

penyajian

serta

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. 2. Data Fisik menurut pasal 1 angka (6) adalah “keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”. 3. Data Yuridis menurut pasal 1angka (7) adalah “keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”. 4. Peta Pendaftaran menurut pasal 1 angka (15) adalah “peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah”. 5. Daftar Tanah menurut pasal 1 angka (16) adalah “dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran”. 6. Daftar Nama menurut pasal 1 angka (18) adalah “dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu”. 7. Surat ukur menurut pasal 1 angka (17) adalah “dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian”. 8. Buku tanah menurut pasal 1 angka (19) adalah “dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya”. 9. Sertifikat menurut pasal 1angka (20) adalah “surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. Dalam penjelasan pasal-pasal yang terkandung dalam PP 24 Tahun 1997 pasal 1 khususnya dalam konteks ketentuan umum, maka perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya kalau diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar. Dalam membahas tentang pendaftaran tanah, maka pendaftaran tanah itu adalah rangkaian kegiatan pendaftaran yang berkelanjutan, maka tentunya setiap ada


perubahan data fisik ataupun data yuridis harus sudah terekam dalam segala buku atau daftar yang terdaftar dikantor Pertanahan. 6 Dalam pasal 3 UUPA disebutkan, bahwa “Dengan mengingat ketentuanketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. Masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Jika kita telusuri apa bunyi Pasal 3 UUPA diatas, maka ada ditemui suatu keterkaitan dengan kata-kata “didaftar”. Muncul suatu pertanyaan siapa yang bertugas untuk mendaftarkan hak-hak yang dimiliki masyarakat adat tersebut. Menurut kuliah umum yang diberikan oleh Hj.Chadidjah Dalimunthe, SH, M.Hum, agar hak-hak tanah masyarakat adat tetap mendapat pengakuan dari negara, maka kepala daerah atau Bupati setempat diwajibkan melakukan suatu inventarisasi atas keberadaan masyarakat yang ada diwilayah yang dipimpinnya. Beliau juga menambahkan, bahwa masyarakat adat itu dapat diilustrasikan sebagai negeri kecil, sebab masyarakat memakai hukum adatnya dalam mengatasi segala persoalan sehari-hari. Sehingga jika masyarakat adat tersebut tidak lagi memakai hukum adatnya atau dengan kata lain sudah tidak menerapkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakatnya maka hak-hak tanah masyarakat adat dapat hilang.

6

Lihat Prof.DR.AP.Parlindungan, SH, pendaftaran Tanah Di Indonesia ( Berdasarkan P.P.24 Tahun 1997), Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.37 Tahun 1998), hal 132. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Sekalipun dahulu di beberapa daerah, hukum masyarakat adat seperti Kesultanan Siak dan Kesultanan Yogyakarta sudah pernah memperkenalkan pencatatan tanah, namun hanya hanya sekedar pencatatan dalam memudahkan pengambilan pajaknya (landrente) sebagai kewajiban desa sebagaimana dikenal dengan model hoemraden kennis. 7 Penting juga untuk ditambahkkan, bahwa khusus untuk Tanah-tanah didaerahdaerah Swapraja di Sumatera Timur dipunyai dengan hak-hak ciptaan Pemerintah Swapraja. 8 . Untuk itu apa yang menjadi klasifikasi dari perubahan data fisik dan data yuridis tanah akan diuraikan dibawah ini : 1. Perubahan data yuridis dapat berupa:

7

Dalam Pidato Dr.M.Yamin, SH, CN, MS pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum yang berjudul PROBLEMATIKA MEWUJUDKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH , yang diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU,2 September 2006 oleh Muhammad yamin, beliau mengatakan, bahwa Kalau saja disimak ketentuan yang mengakui bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 PP 24 Tahun 1997). 8 Prof.Boedi Harsono, dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi 2005, Penerbit Djambatan, pada hal 54, menjelaskan, bahwa penyelenggraan kegiatan yang disebut pendaftaran tanah yang merupakan legal cadaster. Dualisme dalam Hukum Tanah bukan karena para pemegang hak atas tanah berbeda Hukum Keperdataanya, melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya. Tanah dalam hukum Indonesia mempunyai status atau kedudukan hukum tersendiri, terlepas dari status hukum subyek yang mempunyainya. Ada tanah-tanah dengan hak barat, seperti hak eigendom, hak erfacht, hak opstal, yang disebut tanah-tanah hak adat. Ada tanah-tanah dengan hak ciptaan pemerintah Hindia Belanda, seperti agrarisch eigendom, landerijen bezitrecht. Juga dengan hak-hak ciptaan Pemerintah Swapraja, seperti grant Sultan. Tanahtanah dengan hak ciptaan Pemerintah Hindia Belanda dan Swapraja tersebut bisa kita sebut tanahtanah hak Indonesia, yang cakupannya lebih luas dari “tanah-tanah adat”. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

a. Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. b. Peralihan hak karena pewarisan. c. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi. d. Pembebanan hak tanggungan. e. Peralihan hak tanggungan. f. Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan satuan rumah susun dan hak tanggungan. g. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan keputusan pengadilan atau penetapan Ketua pengadilan. h. Pembagian hak bersama. i. Perubahan nama akibat pemegang hak ganti nama. j. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah (lihat pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). 2. Perubahan data fisik dapat berupa : a. Pemecahan bidang tanah. b. Pemisahan sebahagian atau beberapa bagian dari bidang tanah. c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah (pasal 94 ayat(3)). 9

9

Lihat Hj.Chadidjah Dalimunthe, SH, M.Hum, Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya, Cetakan Ketiga, edisi revisi, Februari 2005, Penerbit Universitas Sumatera Utara, hal 183 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Konsep Pendaftaran Tanah yang baik itu harus dapat mengakomodir Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, yang mana dalam hal itu dibutuhkan faktor penunjang tercapainya cita-cita pendaftaran tanah sesuai yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, maka oleh karena itu diperlukan ketersediaanya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten dan yang terakhir adalah terciptanya penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif. 10 Tinjauan atas tanah menurut H.Rustam Effendi Rasyid terbagi 3 (tiga), yaitu : 1. Ditinjau dari jenisnya tanah digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu tanah pertanian dan tanah non pertanian. 2. Ditinjau dari segi hukumnya tanah dibedakan atas tanah hak dan tanah tidak ada hak lebih dikenal dengan tanah negara. 3. Ditinjau dari administratifnya tanah itu dibedakan atas 2 (dua) yakni: a. Tanah terdaftar ( Menurut PP 10/1961 atau PP 24/1997 ). Contoh : Sertifikat hak Milik, Hak Guna Usaha, dan lain-lain b. Tanah Tidak terdaftar, yakni tanah hak yang telah ada tanda buktinya menurut peraturan lama atau sama sekali tidak ada/belum ada, tetapi belum disesuaikan dengan PP 10/1961 dan PP 24/1997 Contoh : Grant Sultan didaftarkan Mahkamah Kerapatan, Grant D ( Deli Matschapij), Grant C (Controleur), dan Grant V (Verklaring) didaftarkan di 10

Prof. Boedi Harsono menjelaskan, bahwa Pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang sejak tahun 1961 mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA. PP tersebut diundangkan dalam lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1997, sedang penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 369. Dalam mengkomentari atas diundangkannya PP 24/1997, beliau menambahhkan bahwa belum tersedia hukum tertulis yang lengkap dan jelas. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan :1.tersedianya perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten; 2.penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Gemente Medan/Kantor Urusan Tanah Kotapraja Medan, serta tanah “bekas” Hak Barat: eigendom, erfacht, opstal dan didaftarkan di Kantor Kadaster. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kota Medan Dalam Angka ( Medan In Figures 2007 ) 11 , adalah sebagai berikut : a. Banyaknya Realisasi Pembuatan Sertifikat Tanah Yang Diterbitkan Menurut Jenis dan Hak Tanah di Kota Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

2000

Jenis Hak Tanah Hak Milik Hak Guna Bangunan (2) (3) 2.469 173

2001

4.925

219

51

2002

4.665

231

31

2003

5.481

372

10

2004

3.703

1.067

18

2005

3.888

302

26

2006

4.529

212

18

Tahun (1)

Hak Pakai (4) 66

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Medan

11

Dengan komposisi Tim Penyusun yang antara lain terdiri dari Penanggung jawab Umum : H.M. Nasir Syarbaini Editor, Penanggungjawab Teknis : Panusunan Siregar, Koordinator : Noviar, Anggota : Sry Linda Murni Pasaribu dan terakhir bertindak selaku Perancang Tampilan : Sry Linda Murni Pasaribu ( Fungsional Kehumasan ). Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

b. Banyaknya Pengurusan Sertifikat Tanah Menurut Jenisnya di Kota Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun

PPL Pengukuran

Gambar Situasi

Kutipan Salinan

SKPT

(1) 2002 2003 2004 2005

(2) 8.727 9.922 9.949 12.521

(3) *) 0 0 2.682

(4) 1.070 5.691 2.015 2.171

(5) 86 126 161 127

2006

8.401

2.685

3.366

303

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Medan Lanjutan : Tahun

Jual Beli

Warisan/Hibah

Pemisahan

(1)

(6)

(7)

(8)

2002 2003 2004 2005 2006

8.397 8.033 8.354 10.106 8.339

882 720 / 299 905 / 387 1.037 / 294

6.392 5.447 4.236 8.453 3.550

Catatan : *) = Data tidak diperoleh Sumber : Kantor Pertanahan Kota Medan

Dari penelitian yang dilakukan dilakukan oleh penulis ada menemukan beberapa hal krusial yang berkaitan dengan pemeliharaan data tanah, yakni masih ada beberapa pemilik yang memiliki atau dengan kata lain menguasai secara fisik atas bidang tanah hak milik dengan hanya berdasarkan akta perjanjian atau perikatan jual Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

beli tanah yang dibuat secara notariel saja dan ada juga perolehan Hak atas tanah karena pewarisan namun tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Selain itu ada juga ditemui dileburnya 2 (dua) sertifikat tanah yang berstatus hak milik menjadi 1 (satu) bangunan rumah permanen, dan ditemui juga adanya suatu lembaga keuangan bukan bank yang bertindak sebagai kreditur memberikan pinjaman kredit yang objek jaminan dari si debiturnya berupa tanah hak milik dan perjanjian kredit dan surat kuasa menjual saja yang dibuat secara notariel saja namun tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan untuk selanjutnya diikat dengan Hak Tanggungan, serta adanya tanah hak milik yang diwakafkan demi kemashlatan umat seperti rumah ibadah dan tempat pemakan namun tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikanan oleh penulis diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul : ”Analisis Yuridis Mengenai Faktor Penyebab Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik dan Data Yuridis Tanah Oleh Masyarakat Di Kecamatan Medan Timur Pada Kantor Pertanahan Kota Medan”.

B. Perumusan Masalah 1. Mengapa masyarakat yang memiliki bidang tanah di Kecamatan Medan Timur tidak mendaftarkan tanah yang telah berubah data fisik dan data yuridis tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Medan ?


2. Bagaimana status hukum tanah

bilamana ada suatu perbuatan hukum atau

peristiwa hukum yang berakibat berubahnya data fisik dan data yuridis tanah namun tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ? 3. Bagaimana proses penegakan hukum bila terjadi suatu konflik pertanahan terkait tidak didaftarkannya perubahan data fisik dan data yuridis tanah ?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah : 1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat yang memiliki bidang tanah di Kecamatan Medan Timur tidak mendaftarkan perubahan data fisik dan yuridis tanah pada kantor pertanahan Kota Medan. 2. Untuk mengetahui status hukum tanah bilamana ada suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan telah berubahnya data fisik dan data yuridis tanah secara materil dan formil namun tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan kota Medan. 3. Untuk mengetahui proses penegakan hukumnya bila terjadi suatu konflik pertanahan terkait tidak didaftarkannya perubahan data fisik dan data yuridis tanah.

D. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi tentang pandaftaran perubahan data fisik dan yuridis tanah, sehingga diharapkan dapat bermanfaat disamping untuk pengembangan ilmu hukum juga bahan perbandingan dalam melaksanakan penelitian yang ruang lingkupnya lebih luas. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada : Masyarakat agar mengetahui akan betapa pentingnya atas pendaftaran perubahan data fisik dan yuridis tanah, sehingga dapat memotivasi para pemilik tanah untuk melakukan pendaftaran perubahan data fisik dan yuridis tanah, serta kepada pemerintah, agar dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun/merumuskan peraturan dan sekaligus kebijakan yang menyangkut pendaftaran perubahan data fisik dan yuridis tanah.

E. Keaslian Penelitian Sepanjang yang diketahui melalui penelusuran di perpustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara, dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan yang sedang dilaksanakan tentang ” Analisis Yuridis Mengenai Faktor Penyebab Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik dan Yuridis Tanah Oleh Masyarakat Di Kecamatan Medan Timur Pada Kantor Pertanahan Kota Medan ” belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan demikian dapat dianggap bahwa penelitian ini adalah asli karena baru pertama kali dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

F. Kerangka Teori Dan konsepsi G. Kerangka Teori Pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda kadaster) yaitu suatu istilah teknis untuk suatu rekaman, yang menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Pengertian lebih tegas, cadastre berarti alat yang tepat untuk memberikan uraian dan identifikasi dari lahan dan juga sebagai continues recording dari hak atas tanah. 12 Berbicara mengenai tanah sepintas lalu muncul bayangan dibenak kita adalah lapisan bumi yang paling atas, namun kata “tanah” itu ternyata mengandung kaitan yang sangat kompleks dan beraneka ragam, sehingga kita dituntut untuk tidak memepergunakan naluri saja dan atau menerapkan suatu sistem hukum saja. Ada beberapa pendapat dari beberapa kalangan akademisi yang berbeda dalam mendefinisikan tentang tanah, antara lain yaitu : a. Tanah adalah merupakan permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian ruang angkasa yang ada diatasnya dengan pembatasan pasal 4 UUPA yaitu sekedar dperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan lainnya yang lebih tingggi. 13

12

A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP. 24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998), (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 18. 13 Lihat H.Rustam Effendi Rasyid, Pendaftaran Tanah dan PPAT, hal 1. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

b. Tanah adalah hanya merupakan salah satu bagian dari bumi, disamping ditanam di bumi ataupun ditubuh bumi. 14 c. Tanah itu adalah tidak bergerak, sehingga secara fisik tidak dapat dapat diserahkan/dipindah/dibawa dan kedua tanah itu adalah bersifat abadi, seterusnya dikatakan : “in its original in english Law, land is not regarded as comprising merely the surface; it is deem to include everything which is fixed to it, and also the air which lies above it right up into the sky, and whatever lies below it right downt into the centre of the earth, it includes land covered with water and so even the sea-bed is land. Land is as unchangeable in extent as the earth it self; if cannnot be increased or destroyed as can all other forms of wealth. Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa pengertian “land” menurut hukum Inggris adalah pengertian yang kita kenal dengan pengertian agraria, karena mencakup bumi, air dan ruang angkasa tersebut, dan bahwa tanah menurut hukum Indonesia (UUPA) hanya bagian terkecil dari bumi tersebut. 15 d. Tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti, maka perlu diberikan batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Bila ditinjau apa bunyi dari Pasal 4 UUPA, maka jelaslah bahwa tanah dalam penegertian yuridis

14

Lihat Prof.DR.AP.Parlindungan, SH, Pendaftaran Tanah Di Indonesia ( Berdasarkan P.P.24 Tahun 1997), Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.37 Tahun 1998), hal 20 15 Lihat, S.Rowton Simpson, (Land Law and Registration), 1976, hal 5 dalam Prof. DR. AP. Parlindungan, SH, Pendaftaran Tanah Di Indonesia ( Berdasarkan PP 24 Tahun 1997 ) Dilengkapi Dengan Peraturan Lihat, S.Rowton Simpson, (Land Law and Registration), 1976, hal5 dalam Prof.DR.AP.Parlindungan, SH, Pendaftaran Tanah Di Indonesia ( Berdasarkan PP 24 Tahun 1997 ) Dilengkapi Dengan Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PP 37 Tahun 1998 ), Cetakan Pertama : 1999, Penerbit CV.Mandar Maju, hal 21. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

adalah permukaan bumi (ayat 1). Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali; keadaan bumi disuatu tempat; dan permukaan bumi yang diberi batas serta bahan-bahan dari bumi sebagian bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya). 16 Selanjutnya beberapa sarjana hukum juga berpendapat bahwa dalam Hukum Tanah Nasional sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA yakni dalam pasal 4, yang menyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dst... Oleh karena itu, dalam mengkaji masalah tanah kita mesti mengacu kepada Hukum tanah yang berlaku, dan dalam hukum tanah dikenal adanya suatu hubungan yang abadi antara tanah dengan warga negara indonesia, dan ini menjadi hubungan yang sangat sakral sehingga menjadi lahirlah hubungan magis religius antara tanah dengan pemiliknya dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menjual tanahpun (mengalihkannya) masih terhalang untuk dapat dilakukan dengan serta merta, baik antar satu keturunan apalagi antar satu desa sebelum hak beli terdahulu dapat dipenuhi. 17 Dengan demikian jelas bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah atas sebagian tertentu permukaan 16

Kamus Besar Bahasa Indonesia( 1994) dalam Prof.Boedi Harsono, dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi 2005, Penerbit Djambatan, pada hal 19 17 Lihat DR. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, Penerbit Pustaka Bangsa Press, hal 17 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar, karenanya hak- hak atas tanah bukan saja memberi wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya. Oleh karena itu Hak Atas Tanah adalah merupakan kewenangan yang bersifat umum kepada pemegang haknya untuk memeprgunakan tanah yang dihakinya dengan pembatasan. 18 Sebagai referensi demi memperkaya penulisan tesis ini, penulis juga mengutip beberapa istilah dari kamus Hukum Indonesia yang erat dan berkaitan dengan tanah antara lain adalah sebagai berikut : 1. Tanah umum (general land banking) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintah untuk menyelenggarakan penyediaan, pematangan, dan penyaluran tanah untuk semua jenis penggunaan tanah publik atau privat tanpa ditentukan terlebih dahulu penggunaannya, dengan tujuan untuk mengawasi pola perkembangan daerah perkotaan dan/ atau mengatur harga tanah dan/ atau memperoleh capitall gains dari nilai lebih sebagai akibat investasi publik dan/ atau mengatur penggunaan tanah, termasuk mengenai waktu, lokasi, jenis, dan skala pengembangannya. 19

18

Lihat ( H.Rustam Effendi Rasyid, Pendaftaran Tanah dan PPAT, hal 1 Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCl, MPa, kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi (edisi revisi, kompas, jakarta, 2005 dalam http://www.kamus hukum.com/poscari.php?hal_top=11&keyword=tanah 19


2. Tanah negara tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara yang meliputi semua tanah yang sama sekali bebas dari hak-hak seseorang baik yang berdasarkan hukum adat ataupun hukum barat. 20 3. Pejabat pembuat akta tanah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 21 4. Kantor pertanahan unit kerja badan pertanahan nasional di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. 5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2000 Jo Undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Tahun

Produk Hukum

Sampai awal abad 16

Masakerajaan feodalisme Jawa

20 21

Karakteristik hukum, dan Dampaknya di Tengah Masyarakat Dalam konsep kerajaan Jawa, tanah (dan warga) adalah milik raja. Tanah dibagikan raja kepada pegawai istana dan penduduk, dimana sebagian hasilnya merupakan sumber pendapatan untuk kerajaan. Pembagian luas tanah berdasarkan kebutuhan penduduk, yaitu masing-masing luasan satu cacah untuk kebutuhan satu rumah tangga. Pola ini bersifat kontraproduktif, dimana

Ibid Ibid


1619

Kedatangan VOC

1808

Deandels sebagai Gubernur Jenderal

1811 s/d 1816

Raffles menjadi Gubernur Jenderal

masyarakat kurang terdorong untuk berproduksi setingi-tingginya. Tujuan awal kedatangan VOC adalah untuk berdagang dengan penduduk, dan tidak memiliki kaitan dengan persoalan agraria. Namun kemudian, beberapa tanah yang dikuasai VOC dari penduduk pribumi utamanya di Batavia diberikan kepada Cina dan bangsa Eropah. Sikap politik agraria pemerintahan Belanda mulai berubah semenjak Deandels berkuasa. Ia memprakarsai perubahan-perubahan administrasi pertanahan untuk tercapainya kekuasaaan politik yang sistematis. Bahkan, beberapa wilayah di Batavia, Semarang, dan Surabaya dijual kepada swasta untuk memecahkan kesulitan keuangan pemerintah. -Karena kesulitan keuangan, ia menjual beberapa tanah kepada swasta, dan memperkenalkan sistem sewa tanah di Jawa. Tujuannya, dengan liberalisasi ekonomi, maka produksi pertanian akan meningkat untuk masuk kepasar Eropah. Peran bupati dikurangi, diganti dengan gaji, dan beberabidang tanah sebagai ganti rugi. Sistem sewa ini gagal, dimana perolehan sewa tak sesuai target, karena korupsi dan kelemahan administrasi. -Raffles membentuk Komisi Mackenzie untuk meneliti struktur agraria untuk memaksimumkan penggunaan tanah. -Tahun 1813 terjadi pelelangan tanah di Batavia, Karawang, Bandung, Semarang, dan Surabaya kepada para delapan orang pengusaha Belanda untuk meningkatkan produktivitas tanah. Tanah yang dilelang termasuk tanah-tanah yang sudah ditempati penduduk sebelumnya. -Pada bulan Juni 1813, ditetapkan sistem sewa tanah, antara pemerintah dengan kepala desa. Penggarap membayar melalui kepala desa.


1827 Gubernur Jenderal Van der Cappellen

1830 Gubernur Jenderal Van Den Bosch (1830-1833)

1854

Regerings Reglement

Namun, semenjak Februari 1814 pemerintah dapat berhubungan langsung dengan setiap individu penggarap. Penduduk Jawa bebas menggunakan tanah mereka untuk ditanam komoditas apapaun, namun harus membayar sewa tanah, sebagai sumber keuangan pemerintah. Hal ini banyak ditentang penduduk berupa berbagai pemberontakan, sehingga kondisi keuangan pemerintah menurun. -Pada tahun 1831 ia mengembalikan kekuasaan bupati-bupati yang sudah dihapus Raffles. -Pada periode 1834-1885 ditetapkan kebijakan tanam paksa (Culturstelsel) agar Jawa menghasilkan kopi, gula, dan nila dengan biaya murah sehingga laku di pasaran Eropah. Ditentukan bahwa, 1/5 tanah desa, lalu naik jadi 1/3, harus ditanam ketiga komoditas tersebut. Sewa tanah tak perlu dibayar, namun petani harus menjual hasilnyanya ke pemerintah dengan harga rendah. Namun dalam pelaksanaannya, ada petani yang tetap harus membayar sewa, disertai paksaan dan tekanan. Selain harus menanam tanaman tersebut, penduduk juga sering dimintai tenaga kerja sehingga banyak terjadi kelaparan. Masa ini melahirkan kemiskinan berbagi, yang disebut Clifford Gertz dengan dengan involusi pertanian. -Sistem ini menghapus peranan usaha-usaha swasta. Aturan ini memungkinkan tanah disewa oleh pihak swasta. Disebutkan bahwa gubernur jenderal tak boleh menjual tanah, kecuali tanah-tanah kecil untuk perluasan desa dan kota, dan boleh menyewakan tanah kecuali tanah-tanah milik orang Indonesia asli atau tanah milik bersama dan tanah milik desa. Jangka waktu sewa maksimal hanya 20 tahun, dan kurang memuaskan pihak swasta yang menginginkan jangka sewa yang lebih panjang.


1870

Agrarische Wet tahun 1870 (UU agrarian Kolonial)

-Hukum ini lahir karena kekuasaan Partai Liberal di Belanda yang meningkat dan menginginkan berperan dalam pemanfaatan tanah di daerah jajahan. Dalam ketentuan ini swasta boleh menyewa tanah secara turun temurun (erpacht) dari pemerintah selama 75 tahun, serta menyewa tanah dari penduduk. -UU ini juga menjamin kepemilikan penduduk pribumi atas hak-hak adat, serta memungkinkan juga bagi penduduk untuk mendapatkan hak milik pribadi. Kebijakan ini didahului sebuah survey tanah di Jawa meliputi 808 desa antara tahun 1868 sampai 1870. -Pemerintah juga mengeluarkan Agrarisch Besluit/Domein verklaring tahun 1870, dan Koninklijk Besluit pada 16 April 1872.

1885

Pada tahun ini politik tanam paksa berakhir. Staatsblad (Lembaran Negara) Sistem penguasaan tanah yang tadinya milik No.102 tahun 1885 bersama desa, dikembalikan kepada individuindividu. Konversi tanah bersama menjadi tanah individu hanya jika ¾ warga desa menyetujuinya.

1930

Regeringsomla vel No. 30318 (17 Oktober 1930)

1945

UUD 1945

Dalam ketentuan ini, pemerintah mengakui hak-hak pribumi sesuai dengan hukum adat setempat.Penduduk diakui untuk hak kepemilikan dengan syarat tertentu, misalnya memperoleh hasil hutan dengan izin kepala desa dan Asisten Residen. Pada masa ini ribuan konflik pertanahan terjadi tiap tahun atas pemanfaatan hasil hutan, antara masyarakat yang merasa berhak dengan pemerintah yang menganggap sebagai hutan negara. Bagian yang paling terkait dengan masalah agraria adalah pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan bahwa seluruh sumberdaya alam, termasuk tanah, dipergunakan untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sering dipertentangkan, sebagai penyeimbang, dengan konsep “penguasaan oleh negara” pada UUPA No. 5 tahun 1960.


1946

Pidato Bung Hatta Pidato ini berisi berbagai pandangan mendasar tentang pertanahan dan hubungannya dengan pembangunan dan keadilan. Pidato ini dianggap sebagai suatu penyampaian pandangan yang idealis sehingga masih sering dikutip oleh berbagai pakar sampai saat ini. Pidato ini juga menjiwai isi UUPA yang dilahirkan tahun 1960, misalnya prinsipprinsip“sosialisnya”. Pembentukan panitia ini untuk mengahasilkan suatu hukum agraria yang sangat penting bagi Indonesia untuk menghilangkan masih berlakunya dualisme hukum, antara hukum Barat dan hukum asli Indonesia tentang pertanahan. Panitia ini berganti-ganti selama 12 tahun, sampai kemudian menghasilkan UUPA tahun 1960.

1948

Pembentukan Panitia Agraria di Yogyakarta

1950

Mulainya program transmigrasi

Meskipun dengan tujuan yang berbeda, pemindahan penduduk ke luar Jawa sudah dimulai dengan program kolonisasi Belanda tahun 1905. Hal ini merupakan suatu bentuk reforma agraria, khususnya pembukaan lahanlahan baru (land settlement), walaupun pendekatannya lebih kepada demografi, yaitu pembukaan lapangan kerja dan mengurangi tekanan penduduk yang sangat padat di pulau Jawa.

1952

UU No. 6 /1952

Menghapus sewa jangka panjang yang ditetapkan pada tahun 1870 selama 75 tahun.

1959

Permenag No. 9 tahun 1959

Tentang pedoman tata kerja tentang pendaftaran hak-hak atas tanah Hal ini dipandang perlu, karena kepastian hak atas tanah merupakan prasyarat untuk melakukan usaha di atasnya, termasuk usaha pertanian.

1960

UUPA No. 5 tahun 1960

-Suatu produk hukum fundamental dengan kelebihan dan kekurangannya. Tujuan utamanya adalah menghilangkan dualisme hukum yang masih terdapat di tengah


masyarakat, antara hukum dengan sistem masyarakat Barat dengan hukum adat. UU ini lahir dari proses yang dinilai cukup matang (selama 12 tahun), dan memasukkan berbagai pertimbangan baik dari segi hukum, politik, keadilan, dan pembangunan ke depan. Sampai sekarang, UU ini tetap merupakan produk hukum yang terbaik yang pernah dihasilkan, meskipun pelaksanaanya kurang berhasil karena sikap politik agrarian tiap rezim yang berkuasa. -Dengan dasar produk hukum ini, dari tahun 1960 sampai 1965 landreform berjalan, khusunya di Jawa. UU No. 2/ 1960

UUNo.56 tahun 1960

-Tentang perjanjian bagi hasil. Pedoman pelaksanaannya adalah Inpres No. 3 tahun 1980. -UU ini merupakan pelengkap dari UUPA, namun hampir tak pernah ada wilayah yang menerapkannya. Didalamnya dicakup bagaimana batasan bagi hasil di pertanian, termasuk pada usaha perikanan, antara pemilik modal dengan pekerja (buruh nelayan dan buruh tani). -Tentang penetapan luas tanah pertanian, atau dikenal dengan “UU landreform”. -Bersama dengan UU tentang bagi hasil, ini merupakan produk hukum untuk melengkapi UUPA. Didalamnya ditetapkan batas minimal dan maksimal luas tanah yang boleh dikuasai perorangan, khusus untuk usaha pertanian. UU ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan landreform di zaman ORLA sampai tahun 1965, meskipun kurang sukses. Banyak kritik terhadap peraturan ini, misalnya bahwa batas minimal yang 2 Ha per keluarga, dianggap tidak realistis untuk di Jawa.

1965

Permenag No. 6 tahun 1965

Pedoman-pedoman pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam


PP No. 10 tahun 1961. 1961

PP 10/1961

-Tentang Pendaftaran Tanah. -Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 19 UUPA, yaitu tentang pendaftaran tanah, yang kemudian diperkuat dengan PP No. 24 tahun 1997. Disebutkan bahwa hak terjauh yang bisa dimiliki oleh pihak swasta hanyalah berupa Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, sedangkan hak milik pada pemegang hak sebelumnya.

1962

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962

Penegasan konversi dan pandaftaran bekas hak Indonesia atas tanah. Salah satu syarat untuk mendapatkan hak penguasaan atas satu bidang tanah adalah surat pajak hasil bumi sebelum 24 September 1961.

1967

UU No. 1 /1967

Tentang penanaman modal asing.UU ini diharapkan mampu mendorong investasi dari luar negeri dengan memberikan ketegasan hak atas tanah yang akan dipakai untuk suatu usaha. Namun, dalam pelaksanaanya seringkali berbenturan dengan penduduk, karena suatu bidang tanah yang diinginkan swasta juga merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh penduduk meskipun tidak memiliki bukti resmi.

1970

UU No. 7 /1970

Tentang pengadilan landreform, namun UU ini kemudian dicabut di zaman Orba yang tidak respek kepada masalah landreform.

1974

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974

Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan. Peraturan ini dibuat untuk mengendalikan konversi tanah pertanian ke penggunaan pertanian yang terlihat semakin merajalela. Pengendalian ini dirasa perlu sebagai instrumen untuk mencapai program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, berupa Program Bimas.


1975

Permenagri No. 15 tahun 1975

-Tentang lembaga pembebasan tanah. Aturan pelaksanaannya adalah PP no. 29 tahun 1986. -Mengatur tentang tata cara pembebasan tanah untuk pembangunan. Peraturan ini dilahirkan agar penggunaan tanah untuk pembangunan (kepentingan umum) tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat. Namun konflik juga semakin banyak terjadi, karena pembebasan tanah secara paksa oleh pemerintah atas nama untuk kepentingan umum, namun adakalanya diberikan kepada pihak swasta. -Hal ini bertentangan dengan UUPA , karena tak memberi kesempatan kepada masyarakat, sedangkan keputusan ada di gubernur dan Panitia Pembebeasan Tanah.

1978

Keppres No. 1 tahun 1978

Menetapkan aturan baru, bahwa 10 persen dari total areal transmigrasi pada satuan pemukiman harus diberikan kepada penduduk asli sekitar atau penduduk lokal.

1980


Tentang Landreform.

1981

Introdusir PRONA ( Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk mempercepat program registrasi tanah.

1988

Keppres No.26 tahun 1988

Dasar berdirinya Badan Pertanahan Nasional, dengan programnya yang dikenal dengan “catur tertib agraria”. Pihak intelektual yang mengusulkan suatu badan yang mampu melaksanakan suatu program landreform, tidak terpuaskan dengan hadirnya BPN ini yang dinilainya mandul dan tidak memiliki wewenang yang cukup, hanya berperan sebatas sebagai badan administrasi belaka.

1990


Penggunaan tanah untuk kawasan industri.

1992

UU No. 24 /1992

Tentang penataan ruang, yang kemudian


dioperasionalkan dengan PP No. 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah Indonesia. Peraturan ini mendorong pembuatan rencana tata ruang di tiap wilayah, dengan dasar kebutuhan pembangunan dan pertimbangan batasan teknis topografis dan aspek biofisik lain. 1993 1994

1999

2001

Keppres No. 55 tahun 1993 Surat Mendagri No.474/4263/SJ,2712- 1994

Tentang penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Tentang konversi tanah. Didalamnya ditetapkan bahwa dalam hal perubahan penggunaan tanah pertanian ke nonpertanian agar tidak mengorbankan tanah pertanian subur dan berpengairan teknis, walaupun lokasi tersebut termasuk ke dalam tata ruang wilayah yang telah ada.

Permenag/BPN No. Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Perautran ini 5 /1999 sesungguhnya merupakan suatu langkah yang sangat bijak dari belum tegasnya posisi hukum adat dan hak masyarakat adat dalam UUPA 1960. Di dalamnya diberikan peluang bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang menurut mereka merupakan tanah adatnya (tanah ulayat). Produk hukum ini belum diketahui secara luas oleh masyarakat, selain adanya beberapa perbedaan pendapat dalam memaknainya. UU No.22/1999

Tentang Pemerintahan daerah. Dalam pasal 11 disebutkan: “Kewenangan bidang pertanahan merupakan kewenangan kabupaten/kota, sedangkan pusat dan propinsi hanya bertanggung jawab dalam kebijakan standar berkaitan dengan pertanahan”. Artinya, tugas pertanahan merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota.


Aturan ini dianggap tidak selaras dengan UU No. 22 tahun 1999, karena sampai dengan


Tap MPR No. IX /2001

bulan Mei 2003, tugas pertanahan masih merupakan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh BPN sebagai institusi vertikal (pusat). -Tentang reforma agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Latar belakang kehadirannya adalah banyaknya konflik pertanahan, ketimpangan penguasaan, inkosistensi hukum, dan semakin rusaknya sumber daya alam. -Peraturan ini merupakan penugasan kepada pemerintahan Presiden Megawati untuk mengagendakan pelaksanaan reforma agraria, yang selama masa Orde Baru hampir tidak pernah diperhatikan. Produk hukum ini lahir dari iklim keterbukaan yang didesakkan terutama oleh kalangan organisasi nonpemerintah, khususnya yang concern kepada agraria dan juga sumberdaya alam. -Sebagaimana produk-produk hukum sebelumnya, selain menimbulkan perbedaan pendapat, kelembagaan pelaksanaanya juga membutuhkan usaha yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Wacana yang berkembang akhir-akhir ini misalnya adalah: perlu dibentuk suatu “Komisi Reforma Agraria” untuk mengimplimentasikannya.

a. Tabel Krononologis Produk Hukum Yang Berkaitan Dengan Tanah Terutama Di Jawa 22 : Dari beberapa tabel diatas jelaslah bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tanah tersebut, jelaslah, bahwa permasalahan hukum tanah yang berlaku di indonesia itu terdiri dari berbagai era, dan satu hal yang paling krusial yakni khusus mengenai pendaftaran tanah yang merupakan suatu konkritisasi dari UUPA sendiri mengalami dua kali perubahan, yakni dimulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 22

www.geocities.comsyahyuti2002agrariaprodukhukum.pdf


tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran dan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 65 yang menyebutkan, bahwa Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku. Dalam pasal 1 UUPA disebutkan bahwa : 1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional 3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. 4. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. 5. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. 6. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air 7. tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.


Ayat 1 pasal ini akan lebih jelas dapat kita mengerti, jika kita menelaah doktrin “Wawasan Nusantara”, sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hukum, sebagaimana juga dirumuskan oleh GBHN tentang wawasan nusantara butir 1e yang menyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional (idem GBHN/1983 Bab II.E.) dan oleh GBHN 1988 hal ini juga dipertegas pada Bab II.E.a,b,c,d dan seterusnya. 23 Dari pernyataan pada ayat (2) dan ayat (4), berarti kita mengakui bahwa ini merupakan hak dari Tuhan dan kita bangsa Indonesia diberinya karunia. Hak dari Tuhan tersebut didalam masyarakat Aceh disebutnya Haqul Allah dan jika sudah berhubungan dengan manusia dan disini khusus dengan bangsa indonesia mereka sebut sebagai haqul Adam. 24

23

Lihat Prof.DR.AP.Parlindungan, SH, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Penerbit Mandar Maju/1998/Bandung, hal 39. Dalam bukunya tersebut, beliau menguraikan, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdi kepada kepentingan Nasional. Dengan doktrin Wawasan Nusantara inilah dapat kita mengertikan hubungan yang bersifat abadi antara bangsa indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa, demikian juga hubungan dengan di tubuh bumi yang berada di air, pperairan pedalaman maupun lautan teritorial bangsa dan negara Indonesia. Dapat juga kita simak dari pernyataan ini, bahwa selain negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan, dan konsekuensinya kita harus menciptakan satu kesatuan hukum Nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional, termasuk UUPA yang berlaku secara nasional termasuk di propinsi Timtim. 24 Ibid, hal 40 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Untuk lebih jelasnya akan diperjelas dengan memakai bagan dibawah ini : Wilayah( Tanah Air Indonesia) sebagai Kesatuan

WAWASAN NUSANTARA

Bumi, Air, Ruang Angkasa + Kekayaan Alamnya sebagai Haqul Allah karunia Tuhan Haqul Adam (Bangsa Indonesia)

Bumi Air Ruang Angkasa

Hubungan Abadi

Hak Menguasai Negara

Sesuai dengan penjelasan UUPA maka Hak menguasai Negara tersebut meliputi atas bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah ada hak seseorang maupun yang tidak/ belum ada. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa jauh negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut. Dan pembatasan-pembatasan tersebut secara jelas diatur dalam pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya serta pasal –pasal dalam Bab II UUPA. 25

25

AP.Parlindungan, Maju/1998/Bandung, hal 36

Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Penerbit Mandar


Untuk lebih jelasnya lihat skema dibawah ini 26 : Haqul Allah

Pembatasan Vide Pasal 2 Ayat (2) UUPA Ex BW

Haqul Adam Konversi Hak Menguasai Negara

Hak Pakai

Konstatasi : Hak Seseorang/ Badan

Ex H.Adat Konversi Tanah Yang Dikuasai Pemda/Lembaga Pemerintah Hak

PengertianPolitis

Memberikan Hak Baru

Hak Guna Usaha HGB Hak Pengelolaan

Mengesahkan Hak Guna Sesuatu PerjanjianBangunan Perjanjian Atas Pendirian hak Baru (ps.19.PP 10/1961) Hak Pakai Sebagai referensi, dibawah ini dibuat suatu bagan mengenai batasan-batasan Atas Hak penguasaaan atas tanah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 Milik tentang Undang-Undang Pokok agraria :

26

AP.Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Penerbit Mandar Maju/1998/Bandung, hal 36. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

UUPA No. 5 Tahun 1960

Pasal 1 Hak Bangsa Religius Abadi Aspek Publik & Aspek Perdata

Kekayaan Nasioanal, bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya

Pasal 2 Hak Menguasai

1.Mengatur persediaan penggunaan, peruntukan dan pemeliharaan 2.mengatur hubungan hukum 3.mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum

Pasal 3 Hak Ulayat Masyarakat Hak Adat Aspek Publik dan Privat

1.Sesuai dengan Kepentingan Nasional 2.Negara 3.Persatuan Bangsa 4.Tidak Bertentangan dengan UndangUndang

Pasal 4 Hak Individu

Pasal 5 Hukum Adat Berlaku sepanjang Tidak Bertentangan dengan : 1.Kepentingan Nasional 2.Kepentingan Negara 3.Peraturan UU 4.Mengindahkan Unsur-Unsur Agama

Hak Individu untuk menggunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan batas-batas menurut UU baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum

Pasal 6 Tanah Berfungsi sosial

Pasal 7 Tidak merugikan kepentingan Umum dan penguasaan tanah melampaui batas tidak diperkenankan Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Dari Bagan yang digambarkan diatas, maka Berdasarkan hak menguasai Negara tersebut, negara berwenang menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badanbadan hukum. Hak-hak atas tanah tersebut ditentukan antara lain adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain. Kesemua hak-hak atas tanah tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak, maka harus dilakukan pendaftaran sebagai alat bukti hak yang konkret. Dalam penjelasan Pasal 2 PP 24 1997 Tentang pendaftaran tanah ada disebutkan 3 azas pendaftaran tanah yang sangat krusial hal itu mengingat dinamika atau perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Adapun ketiga azas tersebut dalah : 1. Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 2. Azas

terjangkau

dimaksudkan

keterjangkauan

bagi

pihak-pihak

yang

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan

ekonomi

lemah.

Pelayanan

yang

diberikan

dalam

rangka

penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

3. Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubhan yang terjadi di kemudahan hari. Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula azas terbuka. Dalam Pasal 19 UUPA menyebutkan, bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah harus didaftarkan pendaftaran tanah berfungsi untuk melindungi pemilik. Disamping itu pendaftaran tanah tanah juga berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya, dengan kata lain pendaftaran tanah bersifat land information system dan geografis information system. 27 Kepastian hukum sebagaimana apa yang diatur dalam pasal 19 UUPA harus meliputi : 1. Kepastian mengenai orang badan/badan hukum yang menjadi pemegang hak, Kepastian ini disebut juga kepastian mengenai subjek hak.

27

Hj.Chadidjah Dalimunthe, SH. MHum, Pelaksanaan Landreform Di Indonesia Dan Permasalahannya, Cetakan III, Edisi Revisi, Februari 2005, Penerbit Universitas Sumatera Utara, hal 169. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

2. Kepastian mengenai letak, batas-batas serta luas bidang tanah. 28 Yang dimaksud dengan pendaftaran hak dalam tulisan ini adalah pendaftaran hak-hak atas tanah dalam daftar umum, yaitu daftar-daftar yang terbuka bagi setiap orang yang memerlukan keterangan dari daftar-daftar itu, atas nama para pemegang haknya. Pendaftaran hak itu dapat dibagi dalam dua macam, yaitu : 1. Pendaftaran hak dengan daftar-daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti. Yang dimaksud dengan daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti adalah daftar umum yang membuktikan orang yang terdaftar didalamnya sebagai pemegang yang syah secara hukum. 2. Pendaftaran hak dengan daftar umum yang tidak mempunyai kekuatan bukti. Yang dimaksud dengan daftar umum yang tidak mempunyai kekuatan bukti adalah daftar umum yang tidak membuktikan orang orang yang terdaftar didalamnya sebagai pemegang hak yang syah menurut hukum. 29 Sedangkan mengenai sistem pendaftaran tanah dari apa yang dimaksudkan oleh pasal 19 UUPA beserta penjelasannya ada mengenal beberapa ciri-ciri khususnya. 30 a. b. c. d. e. f.

Torrens System. Asas Negatif. Asas Publisitas. Asas Spesialitas Rechtkadaster Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

28

H.Rustam Effendi Rasyid, Pendaftaran Tanah dan PPAT, hal 7. Ibid, hal 10. 30 Prof.DR.AP.Parlindungan, SH, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Penerbit Mandar Maju/1998/Bandung, hal 126. 29


Agar dapat lebih mudah memahaminya akan dibuat dalam skema dibawah ini : Torrens System

Asas Negatif Asas Publisitas Asas Spesialitas Pasal 19 UUPA Jo PP 27/1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Rechts Kadaster

Kepastaian Hukum/ Perlindungan Hukum

Pemastian Lembaga

Ad a. Torrens System Sistem Pendaftaran tanah di Indonesia setelah berlakunya UUPA dan kemudian PP Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian direvisi dengan PP Nomor 24 Tahun 1997, mempergunakan sistem Torrens, yang dipergunakan di seantero Asia, seperti Malaysia, India, Singapore, Filipina dan juga di Australia dan bagian barat Amerika Serikat.


Sebelumnya pendaftaran tanah di Indonesia konkordan dengan negeri Belanda yaitu Pendaftaran Tanah German ataupun Continental system, dengan kantor Kadaster dan Kepala kantor kadaster juga adalah Pejabat Balik Nama (Overrschrijvings Ambtenaar). System Torrens ini selain sederhana, efisien dan murah dan selalu dapat diteliti pada akta pejabatnya siapa-siapa yang bertanda tangan pada akta PPAT-nya dan demikian pula pada sertifikat hak atas tanahnya, maka jika terjadi mutasi hak, maka nama dari sebelumnya dicoret dengan tinta halus, sehingga masih terbaca dan pada bagian bawahnya tertulis nama pemilik yang baru disertai dengan alas haknya. 31 Ad b. Asas Negatif. Pendaftaran tanah menganut asas negatif, artinya belum tentu seseorang yang tertulis namanya pada sertifikat tanahnya adalah sebagai pemilik yang mutlak. Didalam pasal 23 ayat (2) atau pasal 32 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2) PP 24/1997, bahwa pendaftaran itu merupakan alat pembuktian yang kuat, dan tidak tertulis sebagai satu-satunya alat pembuktian (tentu kalau demikian sebagai asas positif) 32 , dan jika kita perhatikan pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan, bahwa Pendaftaran Tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktian dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (idem pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 1997).

31

Ibid, hal 127


Asas negatif tersebut hanya dapat berlangsung 5 (lima) tahun dan setelah itu jika tidak ada gugatan ke pengadilan. Disini asas negatif tersebut dibatasi hanya 5 (lima) tahun setelah diterbitkan sertifikatnya. Dengan asas negatif tersebut sungguhpun terbatas hanya sampai 5 (lima) tahun, namun tenggang waktu selama 5 (lima) tahun tersebut adalah merupakan tempo yang terbaik dalam pendaftaran tanah. Pembuktian hak-hak atas tanah di Indonesia sangatlah kompleks sekali karena tidak ada tradisi ataupun peraturan yang menyebutkan keharusan pendaftaran tanah tersebut. Banyak hak-hak atas tanah tidak mempunyai bukti tertulis atau hanya berdasarkan keadaan tertentu diakui sebagai hak-hak seseorang berdasarkan kepada hak-hak adat dan diakui oleh yang empunya sempadan tanah tersebut. Jika terjadi mutasi kadangkala tidak ada bukti peralihannya ataupun bukti berupa surat-surat segel (bermeterai yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan saksi-saksi. Memang pemerintah Hindia Belanda tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendaftarkan hak-hak tanah adat di Indonesia, tentunya biaya untuk ini besar sekali, dan keadaan inilah yang kita warisi. Memang ada kantor Kadaster yang berada di Kota-kota besar yang mencatat pendaftaran tanah-tanah yang berstatus hak-hak barat. Hanya di Yogyakarta dan Surakarta pendaftaranya baik, dan ada juga di beberapa keresidenan ditetapkan peraturan untuk memperoleh hak-hak tanah menurut hukum adat. Demikian pula ada beberapa Sultan yang melakukan pendaftaran tanah di wilayahnya, seperti di Deli (Sumatera Timur) dengan grant Sultan, di Riau dengan grant Sultan Siak, dan di Kepulauan Lingga dengan grant Sultan Lingga. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Pengertian asas negatif tidak berarti Kantor Pertanahan akan gegabah saja menerima permohonan pendaftaran tanah tetapi selalu harus melalui suatu pemeriksaan yang disebut Panitia Tanah A (menurut system torrens disebut examiner of title), atapun pendaftaran sistematik dengtan panitia ajudikasi harus mengadakan penelitian yang seksama dengan sejumlah pembuktian, saksi-saksi dan tetua desa dan dengan pengumuman melalui media massa dan pengumuman di atas tanah yang dimohon untuk didaftarkan. 33 Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Examiner of title tersebut diserahkan kepada Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran sistematik dan Panitia Tanah A, masih ada pada pendaftaran sporadis yang dilakukan oleh Kepala kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran yang kemudian dikembangkan oleh Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 ini dapat disebutkan pendaftaran tanah yang negatif (terbatas) bertendensi positif. Ad c. Asas Publisitas Sesuai dengan pasal 3 PP 24 Tahun 1997, bahwa Pendaftaran tanah itu juga untuk memberikan informasi pertanahan kepada pemerintah dan kepada umum. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk meminta informasi dari Kantor Pertanahan sampai juga berhak untuk meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang berisikan jenis hak, luasnya, lokasinya, dalam keadaan sita atau sedang berperkara dan sebagainya, karena penyebutan Surat Keteranggan Pendaftaran Tanah 33

Ibid, hal 128


dikonotasikan sudah ada Pendaftaran tanah dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Pendaftaran Tanah dan begitu mengelirukan istilah ini, sampai-sampai ada SKPT yang diagunkan. SKPT (sebenarnya satu surat keterangan informasi) dari Kantor Pendaftaran Tanah ( kini tugas tersebut diemban Kantor Pertanahan). Asas Publisitas ini juga berkaitan dengan jika ada beberapa hal persyaratan dalam menetapkan hak seseorang akan dianggap berlaku bagi pihak ketiga, jika memang didaftarkan di Kantor Pertanahan. Ad d. Asas Spesialitas Didalam asas spesialitas ini diartikan, bahwa pendaftaran tanah terutama dari surat ukur adalah jelas sekali, karena himpunannya adalah desa disertai pula jalan dan nomor dari jalan tersebut, sehingga akan mudah ditelusuri lokasi tempat dimana objek tanah yang telah didaftarkan. Ad e. Rechtkadaster Asas rechtkadaster pada awalnya belum ada terlihat, sebab pada awalnya dalam ketentuan PP Nomor 10 tahun 1961 dikatakan, bahwa pendaftaran tanah hanya untuk pendaftaran hak, tanpa ada tujuan lain. Namun dengan berlakunya UU No.12 Tahun 1985 dan direvisi dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 dan terakhir dengan UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya balik nama, maka kini PPAT dan kantor Pertanahan tidak boleh menerima pembuatan akta tanah (PPAT) dan penerbitan sertifikat tanah sebelum dibayar pajak balik nama dan biaya balik nama tersebut. Ad f. Asas Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Berbeda dengan ketentuan yang ada didalam pasal 19 UUPA, maka pada pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan, bahwa pendaftaran tanah itu untuk memperoleh kepastian hukum dan perlidungan hukum bagi sipemilik bidang tanah. Namun tidak berarti sistem pendaftaran tanah sebagaimana yang termaktub di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut adalah bersifat positif. Ad g. Pemastian Lembaga Yang dimaksud dengan pemastian lembaga disini adalah bahwa ada dua instansi yang melakukan recording tersebut, yaitu Kantor Pertanahan melakukan Pendaftaran yang pertama kali dan kemudian pendaftaran berkesinambungan (lihat pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 1997) dan pasal 5 dan 11 PP 24 tahun 1997 (recording of title and continous recording). Sedangkan kompetensi PPAT adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu (Pembuatan Akta PPAT), seperti yang dirumuskan dalam pasal 6 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 (recording of deeds of conveyance (mutasi hak, pengikatan jaminan dan pendirian hak baru (Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatas Hak Milik). Didalam ayat (3) Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan, bahwa biaya pendaftaran ini mahal sekali, sehingga tergantung dari anggaran yang tersedia, peralatan, kepegawaian dan sarana maupun prasarana yang diperlukan. Sehingga diprioritaskan

daerah-daerah

tertentu

terutama

yang

mempunyai

lalu-lintas

perdagangan yang tinggi, satu dan lainnya menurut pertimbangan dari menteri yang bersangkutan dan urgensi yang ada, sungguhpun pada waktu ini di seluruh wilayah Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Indonesia, yaitu di tiap kapubaten/kotamadya sudah ada kantor-kantor Pertanahan malahan ada Perwakilan Kantor Pertanahan. 34 Selain itu, dalam ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997 juga telah memberikan suatu kejelasan tentang kemungkinan rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya dalam pendaftaran dan kemungkinan dengan pendaftaran yang disubsidi oleh pemerintah, seperti prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) dan demikian juga pendaftaran dengan sitem Ajudikasi dengan bantuan/pinjanaman dana dari Bank Dunia. 35 Dasar hukum dari prona adalah Kepmen 189/1981 Yo 266/1982, dimana prona dilaksanakan dalam rangka percepatan pendaftaran dan kemudian juga Prona untuk golongan mampu memiliki tujuan utama, yang antara lain adalah : 1. Melaksanakan program penyertifikatan tanah secara massal di seluruh Indonesia dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah. 2. Menyelesaikan secara tuntas sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. 36 Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 berlakulah sejumlah peraturan pendaftaran tanah, apakah itu dilakukan oleh Kotamadyakotamadya, seperti di Medan, Jakarta, ataupun yang berasal Dari daerah swapraja, seperti Yogyakarta, Surakarta dan lain-lain. Demikian pula kita mengenal pendaftaran tanah menurut ketentuan Overschrijvingsordonnantie sesuai dengan S 1834-27 dan dilakukan oleh Kantor 34

Ibid, hal 130 Ibid, hal 31 36 Ibid 35


Kadaster di bawah Departemen Kehakiman. Kemudian setelah tahun 1947 pendaftaran itu merupakan tugas Dari Jawatan Pendaftaran Tanah dan setelah dibentuk Departemen Agraria menjadi suatu Direktorat Jenderal dibawah Departemen Agraria. 37 Selain itu juga, sejumlah hak-hak yang tunduk kepada hukum adat ada dilaksanakan pendaftarannya sungguhpun masih sangat sederhana sekali, seperti pendaftaran yang dilakukan oleh Kesultanan Deli, Riau, Lingga ataupun di daerah Jambi (Kotamadya dan kabupaten Batanghari). Pendaftaran menurut S 1834-27 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Barat), Sedangkan hukum adat dengan ketentuan hukum adat ataupun berdasarkan suatu ketentuan dari pemerintah Hindia Belanda. 38

37 38

Ibid Ibid


Untuk lebih jelasnya akan dibuat bagan Pemastian Lembaga dibawah ini : BPN (Kantor Pertanahan)

1.Recording Of Title 2.Continuos recording

PPAT

Recording Of deeds of Conveyance

1.Mutasi

3. Panitia Pembebasan 2.Pengikatan Hak Tanggungan 4.Pengawas PPAT 5.Panitia Tanah

3.Pemberian Hak Baru

6.Dan lain-lain

Akta PPAT

H. Konsepsi Definisi analisis yuridis adalah penguraian atau suatu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan kenyataan-kenyataan dan menggunakan keduanya untuk memperbaikinya berdasarkan kebenaran-kebanaran yang ada menurut koridor hukum. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Pendaftaran perubahan Data Fisik dan Yuridis tanah Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Sehingga

dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Secara umum informasi yang diberikan atas dasar pendaftaran tersebut meliputi antara lain: 1. Memberikan jaminan keamanan penggunaan bagi pemiliknya. 2. Mendorong atau meningkatkan penarikan pajak oleh negara. 3. Meningkatkan fungsi tanah sebagai jaminan kredit. 4. Meningkatkan pengawasan pasar tanah. 5. Melindungi tanah negara. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

6. Mengurangi sengketa tanah. 7. Memfasilitasi kegiatan rural landreform. 8. Meningkatkan urban planning dan memajukan infrastruktur. 9. Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas; dapat menyediakan data statistik tanah yang baik. 39 Selain itu, pemeliharaan data pendaftaran tanah apabila terjadi perubahan pada data fisik dan yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan. 40 Oleh karena itulah, dari hasil penelitian secara empiris yang dilakuan tersebut akan dianalisis secara yuridis demi mendapatkan jawaban dalam pembahasaan nantinya, sehingga dapat mengenerelasasikan dalam menarik kesimpulan serta memberikan saran dalam penulisan tesis ini untuk kedepannya, agar pendaftaran tanah sudah harus merupakan aksi yang penting dalam mengadministrasi tanah, demi untuk mengamankan hak-hak seseorang atas tanah dan demi terwujudnya penatagunaan tanah serta administrasi pertanahan yang akurat dan terjamin.

39

Lihat Land Administration Guidelines with Special Reference to Countries in Transition, United Nation, 1996, New York and Geneva, 1 dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 2 September 2006 Oleh: MUHAMMAD YAMIN yang berjudul PROBLEMATIKA MEWUJUDKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH. 40 Prof.Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi 2005, Penerbit Djambatan, hal 506 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Selain itu, penulisan tesis ini tidak terlepas demi memperoleh kepastian hukum sebagaimana apa yang diatur dalam pasal 19 UUPA yang antara lain harus meliputi : Kepastian mengenai orang badan/badan hukum yang menjadi pemegang hak, kepastian ini disebut juga kepastian mengenai subjek hak dan kepastian mengenai letak, batas-batas serta luas bidang tanah.

I. Metode Penelitian A. Sifat Penelitian Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dan tindakan hukum berupa tidak didaftarkannya perubahan data fisik dan yuridis tanah di Kecamatan Medan timur yang dianalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis/empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat kepada aspek penerapan hukum itu sendiri ditengah masyarakat. 41 B. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang didukung dengan Yuridis Normatif, karena mempelajari peraturan dan meneliti

41

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 89 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

hubungan timbal balik antara hukum/peraturan dengan kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. C. Sumber Data Penelitian Yuridis Empiris ini, dilaksanakan dengan memeproleh data dari Data Primer dan Data Skunder. Penulis membatasi proses pengumpulan data primer pada masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab tidak didaftarkannya perubahan data fisik dan yuridis tanah oleh pemilik bidang tanah, terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu : yang pertama dari seluruh instansi-instansi Pemerintahan yang berkaitan erat dengan informasi atas tidak didaftarkannya perubahan data fisik dan yuridis tanah dan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Medan Timur yang samplenya berasal dari 4 (empat ) Kelurahan.


Tabel 1. Instansi-instansi Pemerintahan yang berkaitan erat dengan informasi dalam penulisan tesis NO

NAMA KANTOR

ALAMAT

1.

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl.Jend.Abd.Haris Nasution P.Mansyur

2.

Jl.Asrama No.179 Medan

3.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Kantor Pemerintah Kota Medan

4.

Kantor Pelayanan Pajak PBB Kota Medan

Jl. Diponegoro Medan

5.

Kantor Kecamatan Medan Timur

Jl.Mohd Said No.1 Medan

6.

Kantor Kelurahan Pulo Brayan Bengkel

Jl.Perwira I No.2 Medan

7.

Kantor Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru

Jl. Komisi C Komplex DPRD TK.I SU Medan

8. 9.

Kantor Kelurahan Durian Kantor Kelurahan Glugur Darat I

Jl.Bambu II No.10 Medan Jl.Pendidikan No.51 Medan

Jl.Kapten Maulana Lubis No.2 Medan

Selain itu penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan cara mengambil purposive sampling yaitu pengumpulan data yang dianggap dapat mewakili dalam permasalahan yang dibahas, yaitu dengan cara mewancarai secara langsung warga-warga yang berdomisili antara lain di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kantor Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, dan Kelurahan Durian, serta Kelurahan Glugur Darat I.


Tabel 2. Masyarakat berdomisili berasal dari 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Medan Timur yang dijadikan sample.

NO

Alamat

Keterangan/Jumlah

1.

Kelurahan Pulo Brayan Bengkel

2.

Kantor Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru

3.

Kelurahan Durian

5 orang

4.

Kelurahan Glugur Darat I

2 orang

TOTAL

:

8 orang 10 orang

25 orang

D. Analisis Data Analisis data adalah merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehinggga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 42 Kegiatan analisis dimulai dengan melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul, baik melalui kueisioner yang bersifat

tertutup dan terbuka maupun

wawancara yang dilakukan, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian, baik media cetak dan laporan-laporan penelitian lainnya untuk mendukung studi pustaka.

42

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004,

hal 103 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

BAB II HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI WILAYAH KECAMATAN MEDAN TIMUR 1. Sejarah Kecamatan Medan Timur Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu dari kecamatan tertua yang terbentuk di Kota Medan, hal ini dapat dilihat dengan sejarah atau riwayat sejumlah Nama Pejabat Definitif Camat Medan Timur Sejak Tahun 1973 43 yang dapat dilihat dalam table dibawah ini :

43

Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat serta Pembinaan Kemasyrakatan Tahun 2007, hal 2 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Tabel 3. Nama-nama Camat Di Kecamatan Medan Timur dan Masa Bakti NO

NAMA CAMAT

MASA BAKTI

(1)

(2)

(3)

1.

MAULANA HARAHAP

1972 s/d 1975

2.

NASIR NASUTION

1975 s/d 1977

3.

LET.SOLIN BA

1977 s/d 1981

4.

Drs.M.DAHLAN HASIBUAN

1981 s/d 1985

5.

Drs.FACHRU ROZY LUBIS

1985 s/d 1987

6.

Drs.T.ZULKARNAEN DAMANIK

1985 s/d 1992

7.

Drs.ABDUL CHOLID NASUTION

1992 s/d 1995

8.

Drs.YUSRI RAMADHAN SIREGAR

1995 s/d 1999

9.

Drs.MUSADDAD

1999 s/d 2002

10.

Drs.ABDUL AZIS

2002 s/d 2003

11.

Drs.H.AHMAD.FUAD,MSi

2003 s/d 2006

12.

MHD.AZWARLIN NASUTION,SH

2006 s/d sekarang

Sumber : Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur 2007 i.

Letak Kantor Camat Medan Timur Kantor Camat Medan Timur terletak dijalan H.Moh.Said No.1 Medan berada

di Kelurahan Gaharu sekaligus merupakan Ibukota Kecamatan. Kantor Camat Medan Timur berada di areal tanah seluas lebih kurang 1400 M2 (meter bujur sangkar), yang memiliki fasilitas Rumah Dinas 1 (satu) untit, Aula PKK dengan luas lebih kurang 100 M2 (meter bujur sangkar) dan berada di wilayah Kantor Badan Infokom Propinsi Sumatera Utara, Kantor Satlantas serta Kantor Poltabes Medan. 2. Data umum Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu kecamatan yang memiliki sejarah panjang dari 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan yang pada mulanya bersatu dengan Kecamatan Medan Perjuangan, pada tahun 1988 Kecamatan Medan Timur dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Kecamatan Medan Perjuangan dengan 9 (Sembilan) Kelurahan dan Kecamatan Medan Timur dengan 11 Kelurahan. Tabel Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Timur beserta alamat kantor KELURAHAN NO ALAMAT 1. 2. 3.

Kelurahan Gg.Buntu Jl.Madura No.2 Kelurahan Perintis Jl.Tanjung Anom No.1 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Jl. Komisi C Komplex DPRD Baru TK.I SU Medan 4. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Jl.Perwira I No.2 Medan 5. Kelurahan Pulo Brayan Darat I Jl.Gunung Krakatau No.194 6. Kelurahan Pulo Brayan Darat II Jl.Mandau No.12 Medan 7. Kelurahan Glugur Darat I Jl.Pendidikan No.51 Medan 8. Kelurahan Glugur Darat II Jl.Ampera No.8 Medan 9. Kelurahan Sidodadi Jl.Madong Lubis No.10 A 10. Kelurahan Durian Jl.Bambu II No.10 Medan 11. Kelurahan Gaharu Jl.Gaharu No.2 Medan Sumber : Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur 2007 Luas Kecamatan Medan Timur kurang lebih 726 Ha 44 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli dan Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota, Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Perjuangan serta Sebelah Barat berrbatasan dengan Kecamatan Medan Barat. 3. Potensi Wilayah

44

Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat serta Pembinaan Kemasyrakatan Tahun 2007, hal 4 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

a. Data Penduduk Penduduk Kecamatan Medan Timur sampai dengan April 2007 adalah sebanyak 133.131 jiwa serta 32.988 Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut : ii.

No

Tabel Jumlah kepala Keluarga (KK), Jumlah Penduduk dan jumlah Lingkungan di wilayah Kecamatan Timur Kelurahan

Luas WIL

JLK KK

Jumlah Penduduk L

1 2 3 4 5 6 7

P 4290 4156 5831 5925 7514 7532 9701

Kelurahan Gg.Buntu 41 Ha 1434 2220 Kelurahan Sidodadi 10 Ha 1829 3964 Kelurahan Durian 54 Ha 2782 5805 Kelurahan Gaharu 52 Ha 2738 5886 Kelurahan Glugur Darat I 79 Ha 3589 7765 Kelurahan Glugur Darat II 76 Ha 3747 6299 Kelurahan Pulo Brayan 98 Ha 4856 9715 Darat I 8 Kelurahan Pulo Brayan 80,84 Ha 3843 7948 8802 Darat II 9 Kelurahan Pulo Brayan 117 Ha 3958 6136 6413 Bengkel 10 Kelurahan Pulo Brayan 117 Ha 2622 5525 6109 Bengkel Baru 11 Kelurahan Perintis 49 Ha 1590 2685 3111 TOTAL 726 Ha 32.988 63.748 69.383 Sumber : Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur2007

iii.

JLH LK

L+P 6510 8120 11636 11611 15279 13831 19416

11 11 12 12 13 12 14

16750

15

12549

11

11634

12

5796 133.131

5 128

Tabel Data Penduduk Di Kecamatan Medan Timur berdasarkan Suku/Etnis Timur


NO

JENIS SUKU/ETNIS

JUMLAH

1.

JAWA

2.

MELAYU

3.

MANDAILING

11.119

4.

BATAK

13.026

5.

KARO

4.622

6.

MINANGKABAU

8.735

7.

ACEH

2.401

8.

NIAS

2.010

9.

INDIA

10.

CHINA

15.022

11.

LAIN-LAIN

26.976

TOTAL :

11

43.474 5.726

395

133.131

Sumber : Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur 2007 Dari table v diatas dapat tergambar kemajemukan masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Timur dan dapat diketahui variable persentasenya, yakni suku JAWA sebanyak 32,6%, MELAYU sebanyak 4,3%, MANDAILING sebanyak 8,3%, BATAK sebanyak 9,8%, KARO sebanyak 3,4%, MINANGKABAU sebanyak 6,5%, ACEH sebanyak 1,8%, NIAS sebanyak 1,5%, INDIA sebanyak 0,3%,

CHINA

sebanyak 11,3%, dan suku lain-lan sebanyak 20,2%. Dari variable yang telah diuraikan diatas terlihat jelas, bahwa Suku Jawa lebih dominan di Kecamatan Medan Timur.


iv.

Tabel Data Penduduk Di Kecamatan Medan Timur Berdasarkan Agama NO

AGAMA

1.

ISLAM

79.452

2.

KRISTEN

19.986

3.

KATHOLIK

4.

HINDU

5.

BUDHA

23.710

5

133.131

Total :

JUMLAH

7.088 895

Sumber : Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur 2007 Dari table vi diatas dapat diketahui persentase agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan medan Timur dengan variable sebagai berikut : penduduk yang beragama ISLAM sebanyak 59,7%, KRISTEN sebanyak 15%, KATHOLIK sebanyak 5,3%, HINDU sebanyak 0,7% dan yang beragama BUDHA sebanyak 17,8%. Dari variable diatas dapat diketahui, bahwa masyarakat di Kecamatan Medan Timur mayoritas beragama ISLAM. v.

Tabel Data Penduduk Di Kecamatan Medan Timur Berdasarkan Mata Pencaharian NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Total :

JENIS PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI/ABRI PEGAWAI SWASTA BURUH WIRASWASTA PEDAGANG PETANI LAIN-LAIN

JUMLAH 4.421 21.043 2.476 12.814 2.088 80 15.525

7

58.447

Sumber : Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur 2007 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Dari tabel vii diatas dapat diketahui persentase mata pencaharian masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Timur dengan persentase sebagai berikut : PEGAWAI NEGERI/ABRI sebanyak 7,6%, PEGAWAI SWASTA sebanyak 36%, BURUH sebanyak 4,2%, WIRASWASTA sebanyak 21,9% , PEDAGANG sebanyak 3,6%, PETANI sebanyak 0,1%, dan LAIN-LAIN sebanyak 26,7%. Dari variable diatas dapat diketahui, bahwa persentase terbesar penduduk di Kecamatan Medan Timur bermatapencaharian sebagai wiraswasta.

vi.

Tabel Data Penduduk Di Kecamatan Medan Timur Berdasarkan Pendidikan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TINGKAT PENDIDIKAN Belum/Tidak Sekolah SD SLTP SLTA AKADEMI UNIVERSITAS

JUMLAH 41.537 23.561 27.425 27.141 7.851 5.616

Total 6 133.131 Sumber : Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur 2007 Dari Tabel viii diatas dapat diketahui persentase tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Timur dengan variable sebagai berikut : yang Belum/Tidak Sekolah sebanyak 31,2%, SD sebanyak 17,7%, SLTP sebanyak 20,7%, SLTA sebanyak 20,3%, AKADEMI sebanyak 5,9%, dan terakhir UNIVERSITAS ada sebanyak 4,2%. Dari variable diatas dapat diketahui bahwa


persentase tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Medan Timur terbesar adalah yang Belum/Tidak Sekolah. vii.

Tabel Sarana Pendidikan Di Kecamatan Medan Timur NO

JENIS

1.

TK

14

2.

SD NEGERI

29

3.

SD SWASTA

20

4.

SLTP NEGERI

2

5.

SLTP SWASTA

20

6.

SLTA NEGERI

4

7.

SLTA SWASTA

14

8.

TSANAWIYAH

18

9.

AKADEMI/PERGURUAN TINGGI

Total

JUMLAH

9

8

129

Sumber : Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur 2007


viii.

Tabel Rumah Ibadah Di Kecamatan Medan Timur NO

JENIS

JUMLAH

1.

MESJID

52

2.

LANGGAR/MUSHOLA

32

3.

GEREJA

22

4.

KLENTENG/WIHARA

10

Total

116

Sumber : Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur 2007


1. Peta Kota Medan 45

Dari peta Kota Medan diatas dapat dilihat dengan jelas lokasi keberadaan Kecamatan Medan Timur. 45

Medan Dalam Angka 2007


2. Peta Kecamatan Medan Timur 46

46

Hasil penelitian dari Kantor Kecamatan Medan Timur pada tanggal 6 April 2008.


3. Peta Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru 47

Keterangan : Luas wilayahnya adalah 117 Ha 47

Hasil Penelitian di Keluarahan Pulo Brayan Bengkel Baru pada tanggal 8 April 2008


4. Peta Kelurahan Durian 48

Keterangan : Luas Wilayahnya adalah 54 Ha

48

Hasil Penelitian dari Kelurahan Durian pada tanggal 16 April 2008.


5. Peta Kelurahan Glugur Darat I 49

Keterangan : Luas wilayahnya 79 Ha

49

Hasil Penelitian dari Kelurahan Durian pada tanggal 10 April 2008.


2. Kebijaksanaan Umum a. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Sejak bulan Januari Tahun 2007, Pemerintah Kecamatan Medan Timur Kota Medan telah berupaya menetapkan standard pelayanan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan berpedoman kepada Keputusan Walikota Medan Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan dan Instruksi Walikota No.141/1417/Inst Tahun 2001 Tentang Tugas dan

Tanggung

Jawab

Camat

Dalam

membina

dan

mengawasi

Program

Pemberdayaan Kelurahan Di Kota Medan yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Juncto Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang No 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Sebagaimana disebutkan dalam Bab II, pasal 2 Keputusan Walikota Medan Nomor 63 Tahun 2001, bahwa camat mempunyai kedudukan sebagai perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Disamping kedudukan dan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi : 1. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenagan Pemerintahan daerah. 2. Menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Kecamatan. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

3. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 4. Memantau dan mengendalikan program kerja kelurahan. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. b. Visi dan Misi serta Tekad Dengan mengacu kepada Visi Kota Medan Kota Metropolitan yang bestari dengan masyarakatnya yang maju, mandiri dan sejahtera serta berwawasan lingkungan maka Visi Kecamatan Medan Timur “ Menciptakan Kecamatan Medan Timur Yang Bersih, Indah, Hijau, Aman Dan Tertib “, melalui Pemberdayaan Kelurahan dengan memberdayakan masyarakat disegala bidang. Sesuai dengan tekad dari Camat Medan Timur yaitu memberikan Pelayanan prima yang terbaik, maka pemerintah Kecamatan Medan Timur selalu mengutamakan Pelayanan kepada masyarakat secara prima, tepat waktu dan tepat guna. 50 Visi dan misi Kecamatan Timur adalah menciptakan Kecamatan Medan Timur yang bersih, indah, hijau, aman, dan tertib. Untuk mewujudkan visi Kecamatan Medan Timur, kegiatan yang dilakukan adalah memberdayakan Masyarakat di segala bidang dengan langkah awal memperkuat kelembagaan masyarakat dengan membentuk wadah yang dapat mengakomodir seluruh potensi masyarakat. Dengan terbentuknya wadah yang kuat ditengah masyarakat diharapkan dapat menggali

potensi

masyarakat

untuk

turut

serta

berpartisipasi

melakukan

50

Demikian ungkapan Camat Medan Timur, Mhd.Azwarlin Nasution, SH, saat diwawancarai oleh Amran Simbolon,SH terkait dalam penelitian tesis ini. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

pembangunan di segala sesuai dengan motto Kota Medan yaitu “Bekerja Sama dan Sama-sama Bekerja untuk kemajuan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan”. Untuk dapat mewujudkan visi Kecamatan Medan Timur harus ada langkah yang komprehensif dari semua pihak untuk meningkatkan kwalitas, khususnya penyegaran serta penambahan SDM yang lebih produktif dan berkualitas. 51 Dengan demikian untuk mewujudkan kegiatan yang telah di Instruksikan oleh Walikota Medan dengan No 141/ 1417/ Inst Tahun 2001 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Camat dalam membina dan mengawasi langkah-langkah strategis sebagai berikut : 1. Melaksanakan pembinaan secara langsung kelapangan untuk membenahi, menertibkan, kekurangan dan kelemahan yang ada baik kondisi fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan maupun pelayanan masyarakat. 2. Melaksanakan pengawasan ( Cek dan Fisik) tentang kondisi dan hasil pembinaan yang dilakukan baik dari segi kualitas dan objektivitas hasil kerja, terutama dibidang : ¾ Pelayanan KK / KTP/ Surat-surat Keterangan penduduk (waktu penyelesaian dan biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

51

Camat Medan Timur, Mhd.Azwarlin Nasution, SH, saat diwawancarai oleh Amran Simbolon,SH terkait dalam penelitian tesis ini juga menambahkan, bahwa perlu diberlakukan komunikasi dan koordinasi secara komprehensif dari semua pihak, baik Dinas/Instansi terkait secara berjenjang atas ke bawah untuk mensosialisasikan dalam menggali potensi masyarakat agar turut serta dalam pembangunan, serta yang tak kalah pentingnya juga adalah peran aktif mahasiswa dalam mengabdikan diri ditengah masyarakat apalagi terkait dengan betapa begitu pentingnya apa arti dari pendaftaran tanah yakni menjamin kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh warga Kecamatan medan Timur pada khususnya dan warga Kota Medan pada umumnya. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

¾ Kehadiran dan keaktifan kerja perangkat kecamatan dan kelurahan ( sesuai dengan ketentuan yang berlaku ). ¾ Kebersihan, ketertiban dan keamanan, sesuai dengan Instruksi Walikota Medan No.141/079/Inst/2001 tanggal 9 Februari 2001. ¾ Penyelesaian permasalahan secara tuntas. 3. Melaksanakan koordinasi langsung dengan : ¾ Instansi terkait untuk menuntaskan permasalahan kebersihan, ketertiban dan keamanan di kecamatan dan kelurahan. ¾ Tim

Pembina/

Pengawasan

Pelaksanaan

Pemberdayaan

Kelurahan

Pemerintahan Kota Medan Terhadap temuan-temuan bidang kebersihan, ketertiban, keamanan serta pelayanan masyarakat. ¾ Muspika dan Tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pemberdayaan kelurahan. 4. Melaksanakan evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan bidang kebersihan, ketertiban, keamanan dan pelayanan masyarakat bersama Muspika, Lurah dan Tokoh Masyarakat. 5. Menyampaikan laporan tertulis yang obyektif dan obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Walikota Medan dan Dinas-Dinas/Instansi terkait.


B. FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN TIMUR TIDAK MENDAFTARKAN PERUBAHAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TANAH

Permasalahan pertama dalam penulisan tesis ini yakni Mengapa masyarakat pemilik bidang tanah di Kecamatan Medan Timur tidak mendaftarkan perubahan data fisik dan yuridis tanah pada kantor pertanahan Kota Medan sepintas lalu mungkin kita klaim disebabkan beberapa faktor yang antara lain adalah disebabkan ketidaktahuan atau juga walaupun mengetahui namun tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun setelah penulis melakukan wawancara langsung dari beberapa responden yang dijadikan sample dan populasi dalam penulisan tesis ini menyebutkan, bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah yang sudah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan sering sekali terdapat kutipan liar diluar dari biaya yang seharusnya, ditambah lagi waktu yang cukup panjang serta birokrasi yang kompleks dan pelayanan yang kurang serta masih membeda-bedakan tingkat perekonomian masyarakat dalam memberikan pelayanan. 52 Selain itu juga sebagian masyarakat juga menyebutkan, bahwa bila kita hendak mendaftarkan tanah terdaftar yang mengalami perubahan Data Fisik dan Data Yuridis Tanah diwajibkan membayar biaya pendaftaran tanah lagi di samping PPh

52

Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2008 dengan salah seorang warga Di kecamatan Medan Timur Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

dan BPHTB bila hendak membaliknamakan tanah terdaftar yang dibeli. Hal ini dirasakan masyarakat cukup menambah beban bagi mereka 53 . Sejarah tanah di jalan Krakatau tepatnya dari Jalan Mustafa yang terletak di kelurahan Glugur Darat II sampai Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru dahulunya adalah merupakan tanah milik PTPN IX, namun karena para peternak sering menggembalakan kerbau dan melintasi kebun tembakau tersebut, pihak PTPN memberikan sebagian tanah Hak Guna Usahanya untuk diberikan kepada masyarakat, lalu oleh Gubernur diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur. 54 Khusus untuk Complek DPRD SU TK I, pemerintah mengeluarkan suatu Surat Keputusan Gubernur untuk memberikan atau melakukan pengadaan tanah untuk perumahan bagi anggota DPRD SU TK I Medan, namun oleh karena pada waktu itu tanah yang dialokasikan untuk anggota DPRD SU TK I Medan kondisinya berupa rawa-rawa atau tanah yang mirip persawahan, akhirnya Anggota DPRD SU TK I Medan enggan untuk membangun rumah diatas tanah yang dibagikan tersebut dan lalu mereka menjualnya kepada masyarakat. 55 Selain dijual, ada juga yang meninggalkan atau dengan kata lain menelantarkan tanahnya begitu saja, dan diperkirakan sudah hampir 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan akhirnya menjadi tidak terawat

kesuburannya dan menjadi

semak belukar. 53

Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2008 dengan warga Di kecamatan Medan Timur 54 Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 18 april 2008 dengan salah seorang bekas Kepling di kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru 55 Ibid Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Namun yang mengherankan entah mengapa tanpa diketahui tiba-tiba ada yang menguasai lahan milik anggota dewan yang terlantar tersebut dan saat ini sudah terbit Sertifikat Hak Miliknya. 56 Dari penelitian penulis di khususnya di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, ada tanah stanvas (tidak bisa disertifikatkan) dikarenakan tanahnya adalah milik PJKA sebab PJKA memiliki Hak Pakai atas tanah yang dimaksud, namun masyarakat mengokupasi dan mengusasai tanah tersebut, dan yang mengherankannya lagi terjadi berulangkali jual beli atas tanah stanvas tersebut bahkan ada yang sudah bersertifikat Hak Milik. 57 Ironisnya lagi ada dijumpai satu objek tanah yang memiliki serifikat double, selain itu warga yang menggabungkan tanah itu menyebutkan bahwa dirinya membeli dua buah ruko (rumah toko) dan dibeli secara kredit dan setelah lunas sudah atas nama dirinya, lalu karena demi kelancaran usaha maka dirinya menggabungkan dua tanah dan bangunan itu menjadi satu bangunan, yang mana dipergunakan sebagai rumah tempat tinggal sekaligus gudang atau tempat usaha.58 Agar lebih jelasnya sehingga dapat diketahui faktor apa sebenarnya yang menyebabkan penduduk enggan mendaftarkan tanah yang mengalami perubahan Data Fisik dan Data Yuridis dapat dilihat pada table-tabel dibawah ini :

56

Ibid Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2008 kepada salah seorang pegawai di Kantor Kelurahan Pulo Brayan Bengkel. 58 Wawancara yang dilakukan 20 april 2008 dengan salah seorang warga di Kecamatan Medan Timur. 57


A. Tabel Pengetahuan Masyarakat Di Kecamatan Medan Timur Terhadap Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. n= 25 No

Jawaban

(1)

Tahu

(2)

Tidak Tahu

Frekwensi

Persentase

25

100 %

0

0%

25

100 %

Total

Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2008

Dari 25 (dua puluh lima) responden masyarakat di Kecamatan Medan Timur yang menyebar dibeberapa kelurahan yang dijadikan dijadikan sample dalam penulisan ini pengetahuan mereka atas Pendaftaran Perubahan Data Fisik dan Data yuridis Tanah yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk lebih rincinya pengetahuan tersebut dilihat pada table di bawah ini : 1. Tabel Pengetahuan Masyarakat Di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Terdaftar Hak Sesuai Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. n=7 NO JAWABAN FREKWENSI PRESENTASE 1 Tahu 9 100 % 2 Tidak Tahu 0 0% Total 100 % Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2008

Dari tabel 1 (satu) dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru yang sebanyak 7 orang Terhadap Pendaftaran Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Peralihan Hak Atas Tanah Terdaftar Hak Sesuai Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui, bahwa mereka mengetahui Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Terdaftar Hak sesuai Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2. Tabel Pengetahuan Pewakif Di Keluarahan Pulo Brayan Bengkel Baru dan Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Timur yang berada di Kecamatan Medan Timur Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Terdaftar Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. n=4 NO JAWABAN FREKWENSI PRESENTASE 1 Tahu 4 100 % 2 Tidak Tahu 0 0% Total 100 % Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2008

Dari tabel 2 (dua) dapat diketahui bahwa Pengetahuan Pewakif yang sebanyak 4 orang yang menyebar Di Keluarahan Pulo Brayan Bengkel Baru dan Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Terdaftar Sesuai Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui, bahwa mereka mengetahui Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Tanah Terdaftar Sesuai Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. Tabel Pengetahuan Lembaga Non Perbankan (Leasing) Di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru dan Kelurahan Durian yang berada di Kecamatan Medan Timur Terhadap Pendaftaran Hak Tanggungan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. n=6 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

NO JAWABAN 1 Tahu 2 Tidak Tahu Total

FREKWENSI 6 0

PRESENTASE 100 % 0% 100 %

Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2008 Dari tabel 3 ( tiga ) dapat diketahui bahwa Pengetahuan Lembaga Non Perbankan (Leasing) yang menyebar Di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru dan Kelurahan Durian Terhadap Pendaftaran Hak Tanggungan Sesuai Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui, bahwa mereka mengetahui Pendaftaran Hak Tanggungan Atas Tanah Terdaftar Sesuai Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 4. Tabel Pengetahuan Masyarakat Di Kelurahan Glugur Darat I yang berada di Kecamatan Medan Timur Terhadap Pendaftaran Tanah Yang Diperoleh Karena Pewarisan Atas Tanah Terdaftar Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. n=5 NO JAWABAN FREKWENSI PRESENTASE 1 Tahu 5 100 % 2 Tidak Tahu 0 0% Total 100 % Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2008 Dari tabel 4 ( empat ) dapat diketahui bahwa Pengetahuan Masyarakat yang menyebar Di Kelurahan Glugur Darat I Terhadap Pendaftaran Tanah Yang Diperoleh Karena Pewarisan Atas Tanah Terdaftar Sesuai Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui, bahwa mereka mengetahui Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan Atas Tanah Terdaftar Sesuai Peratuaran Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 5. Tabel Pengetahuan Masyarakat Di Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Terhadap Pendaftaran Tanah Yang Digabungkan ( Dilebur ) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. n=3 NO JAWABAN FREKWENSI PRESENTASE 1 Tahu 3 100 % 2 Tidak Tahu 0 0% Total 100 % Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2008 Dari tabel 5 ( lima ) dapat diketahui bahwa Pengetahuan Masyarakat Pengetahuan Masyarakat Di Kelurahan Glugur Darat I Terhadap Pendaftaran Tanah Yang Digabungkan ( Dilebur ) Sesuai Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui, bahwa mereka mengetahui Pendaftaran Tanah Yang Digabungkan ( Dilebur ) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

B. Tabel Faktor/ Alasan Yang Menjadi Penyebab Masyarakat Di Kecamatan Medan Timur Tidak Mendaftarkan Perubahan Data Fisik Dan Dan Data Yuridis Tanah Sesuai PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

NO 1.

ALASAN Masyarakat enggan mendaftarkan karena biayanya mahal, yaitu diwajibkan membayar PPh dan BPHTB dan menganggap akta peralihan hak yang dibuat oleh Notaris sudah memiliki pembuktian yang kuat di kemudian hari. Disamping itu prosedur-prosedur lain yang harus dipenuhi.

FREKWENSI

n = 25 PRESENTASE

2


8%

2.

Masyarakat enggan mendaftarkan tanah dikarenakan walaupun didaftarkan ada sebagian tanahnya tidak bisa disertifikatkan karena terkena Rolien jalan atau masuk dalam jalur hijau.

3

12%

3.

Masyarakat enggan mendaftarkan tanah dikarenakan mereka mengangap pemerintah dalam menerapkan biaya pendaftaran tidak mengglobalkan biaya pendaftaran, dengan kata lain mereka mengatakan pemerintah seharusnya jangan mentang-mentang tanahnya dipinggir jalan biaya pengurusan dibuat mahal sedangkan yang tidak dipinggir jalan lebih murah.

2

8%

4.

Penerima wakaf merasa tidak perlu mendaftarkan tanah wakaf pada kantor Pertanahan Kota Medan, sebab jika memang ada pihak lain mencoba-coba menguasai tanah wakaf tersebut maka warga akan memepertahankan dan berjuang sampai titik darah penghabisan.

2

8%

5.

Penerima wakaf atau nadzir enggan berurusan dengan BPN karena berdasarkan pengalaman masa-masa yang lalu bahwa BPN pilih kasih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1

4%

6.

Penerima wakaf mengharapkan pemerintahlah yang menyertifikatkan tanah wakaf secara jemput bola.

1

4%

7.

Perjanjian Kredit antara kreditur dengan debitur dibuat secara notariel, sehingga mereka menganggap akta yang dibuat secara notariel itu sudah bisa menjadi alat bukti yang kuat jika debitur macet membayar pinjaman, sebab dalam perjanjian kredit mereka ada membuat surat perjanjian jual

3

12%


gantung. 8.

Pinjaman debitur kepada kreditur kecil.

2

8%

9.

Debitur inginnya dana keluar cepat sehingga jika waktunya lama calon debitur memilih lembaga pembiayaan lain.

1

4%

10.

Ahli waris tidak memiliki dana untuk mendaftarkan tanah yang diperoleh dari pewaris.

2

8%

11.

Ahli waris tidak mendaftarkan tanah yang diperoleh karena pewarisan tersebut di sebabkan mereka berencana akan menjual tanah yang diperoleh dari pewarisan tersebut.

3

12%

12.

Tanah yang dilebur atau digabung menjadi satu bangunan tidak mereka daftarkan karena sertifikat tanahnya sudah mereka balik namakan atas nama mereka.

1

4%

13.

Tanah yang dilebur atau digabung menjadi satu bangunan tidak mereka daftarkan karena sertifikat tanahnya sudah mereka balik namakan atas nama mereka, sehingga mereka berpendapat tidak mungkin ada masalah dikemudian hari terkait kepemilikan atas tanah yang sudah dibeli dan dibaliknamakan tersebut serta Masyarakat mengatakan buat apa repot-repot lagi mendaftarkan pada kantor Pertanahan Kota Medan karena mereka diwajiban lagi membayar biaya pendaftaran tanah yang digabungkan tersebut.

2

8%

Total :

25

100%

Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2008


Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan manusia, sehingga didalam melaksanakan aktivitas dan kegiatannya selalu berhubungan dan menggunakan tanah. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar hidup di perdesaan, menganggap tanah sebagai bagian dari hidupnya, sebagai penopang akan usahanya untuk meningkatkan taraf kehidupannya, tanah adalah segala-galanya karena dengan mengolah tanahlah mereka dapat melangsungkan hidupnya. 59 Penggunaan tanah tidak dapat dilepaskan dari penguasaannya, dimana untuk menggunakan tanah tersebut seseorang harus menguasai atau memilikinya dalam berbagai bentuk hak atas tanah. Dengan demikian setiap pemanfaatan tanah memerlukan kepastian hukum di dalam penguasaannya. Oleh karena itu adanya perangkat hukum pertanahan yang berlaku bagi semua masyarakat mutlak diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, yakni hubungan hukum antara orang dengan tanah, orang dengan orang, dan hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai tanah. 60 Perkembangan pembangunan di segala bidang diikuti oleh kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat, apalagi setelah kebijakan (termasuk bidang

59

Pandangan hidup rakyat kita di desa-desa, bahwa tanah adalah segala-galanya, sumber segala penghidupan dan kehidupan masih sangat berakar. Jika tenaga dan modal telah dikeluarkan selama bertahun-tahun dalam penggarapan sebidang tanah, lahirlah anggapan bahwa tanah itu miliknya, sebagaimana anggapan orang-orang tua terdahulu. Erman Rajagukguk, Hukum Dan Masyarakat, Bina Aksara, Jakarta, 1983.Hlm 28 dalam makalah berjudul ASPEK KEADILAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH PENGUASAAN TANAH oleh Sapardiyono, A.Ptnh, Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, sekarang tengah menempuh pendidikan tingkat magister pada Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal 1 60 Ibid Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

pertanahan) yang diakibatkan oleh berubahnya kepemimpinan nasional dari Orde Lama ke Orde Baru 61 yang menitikberatkan pembangunan pada sektor ekonomi 62 yang orientasinya pada pemodal yang kuat, maka, bagi masyarakat yang tidak mempunyai akses ke tanah, walaupun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai sarana tempat tinggal, bahkan sejak Tahun 1970 kencederungan masyarakat sudah mulai memanfaatkan tanah-tanah kosong yang dibiarkan oleh yang (secara hukum) mempunyai. Dalam makalah berjudul ASPEK KEADILAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH PENGUASAAN TANAH oleh Sapardiyono, Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, sekarang tengah menempuh pendidikan tingkat magister pada Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyebutkan, bahwa Pada umumnya bagi mereka yang menilai tanah sebagai investasi, maka apabila telah menguasai tanah ada kecenderungan tanahnya ditinggalkan tanpa diusahakan sebagaimana mestinya sesuai dengan sifat dan kewajiban yang dilekatkan pada saat pemberian hak, sehingga terkesan bahwa tanah-tanah yang demikian seperti tanpa pemilik, yang pada akhirnya ada masyarakat (oknum) yang memanfaatkan tanpa kewenangan atas bidang tanah

61

Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta 1999, hlm 229-3232. 62 Nurhasan Ismail menjelaskan, bahwa Pada Periode 1967-sekarang, hukum pertanahan cenderung menguntungkan kelompok masyarakat yang mampu menguasai dan memanfaatkan tanah bagi pengembangan usaha dan peningkatan produksi, sehingga dapat dinyatakan bahwa hukum pertanahan periode ini lebih mendorong terciptanya keadilan distributif. Ringkasan Disertasi, Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik, Tanpa Penerbit, Universitas Gadjam Mada, Yogyakarta, 2006, hlm.26. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

tersebut. Bahwa rakyat sudah mulai memanfaatkan tanah yang atau tadinya merupakan tanah kosong, atau tanah , Pangonan, atau tanah hutan. 63 Penguasaan tanah dapat diartikan sebagai memiliki tanah, tetapi dapat juga diartikan sebagai orang yang mengusahakan atau memanfaatkan tanah secara fisik, baik dilengkapi dengan tanda bukti maupun tidak mempunyai ikatan yang kuat atau hubungan hukum dengan tanah tersebut sebagaimana Pasal 16 UUPA. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa, setiap orang yang memanfaatkan atau menggunakan tanah secara fisik belum tentu secara yuridis formal sebagai pemilik tanah yang dimanfaatkan dan digunakan tersebut. Cara penguasaan tanah oleh masyarakat di berbagai daerah menunjukkan adanya kesamaan bagaimana masyarakat menguasai dan memiliki tanah 64 , karena pada mulanya proses yang terdapat pada masyarakat (baca: adat) dalam memperoleh tanah mempunyai kemiripan antar daerah satu dengan daerah yang lain. Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 24 menetapkan, bahwa penguasaan tanah secara fisik dengan jangka waktu lebih 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dengan itikad baik dengan disertai syarat tertentu dapat dijadikan sebagai bukti atas penguasaan/pemilikan tanah oleh seseorang, dan dapat didaftarkan haknya. 65 63

MAJALAH ILMIAH PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Nomor 21 Tahun 8 Maret 2007 64 B. Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta 1976, hal 71- 77. 65 Makalah Sapardiyono, A.Ptnh, Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hal 7. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Arti dan makna dari itikad baik dalam PP 24/1997 tersebut tidak dijelaskan secara rinci, sehingga akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, hal inilah yang tentunya akan memberikan peluang kepada para pihak untuk menafsirkannya sesuai dengan kepentingan masing masing. Sementara bagi masyarakat yang betulbetul membutuhkan tanah, menguasai tanah ditujukan agar dapat memenuhi hajatnya, tetapi tidak jarang mereka justru dinomorduakan apabila terjadi masalah di kemudian hari yang berkaitan dengan penguasaannya tersebut, dan cenderung untuk dikalahkan.

BAB III STATUS HUKUM ATAS TANAH BILA TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PERTANAHAN

Sesuai

wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak

Syafruddin Chandra, Koordinator Kantor Pertanahan Kota Medan menyebutkan, bahwa segala peristiwa Peristiwa-peristiwa hukum apa yang menyebabkan perubahan data yuridis sesuai yang disebut dalam pasal 94 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 1997 dan mengenai perubahan data fisik dalam ayat (3) yang Semuanya diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Pasal 36 sampai dengan pasal 56) serta mendapat pengaturan lebih lanjut dan rinci dalam Bab IV Permenag Nomor 3 Tahun 1997 jika tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan,


maka Kantor Pertanahan dalam konteks ini memandang tidak ada data yuridis dan data fisik tanah yang berubah. Jika pemilik bidang tanah yang secara materil dilapangan menguasai secara fisik atas bidang tanah hak milik berdasarkan peralihan hak yang aktanya dibuat secara notariel sekalipun namun tidak didaftarkan untuk kemudian dibalik namakan, maka pemilik bidang tanah yang bersangkutan tidak mendapat perlindungan hukum yakni berupa kepastian hukum atas haknya, artinya BPN menganggap data yuridis tanahnya juga tidak mengalami perubahaan . Beliau juga menambahkan, bahwa mengenai besarnya biaya pendaftaran tanah yang mengalami perubahan data fisik dan yuridis tanah diiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. 66 Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, menyebutkan bahwa Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan 66

Wawancara yang dilaksanakan pada tangggal 10 (sepuluh) April 2008 kepada Syafruddin Chandra, SH, SPn, MKn, jabatan Koordinator Kantor Pertanahan Kota Medan dengan NIP 01010776 terkait biaya pendaftaran tanah yang mengalami perubahan data fisik dan data yuridis tanah. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Kepres Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelaksanaan pelayanan di bidang Pertanahan pada prinsipnya merupakan kewenangan Daerah. Namun untuk menjaga kelangsungan pelayanan di bidang Pertanahan dan sebelum adanya peraturan yang baru mengenai kewenangan di bidang Pertanahan, sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional di Daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang Pertanahan. Apabila di kemudian hari ditetapkan ketentuan yang baru mengenai kewenangan di bidang Pertanahan, maka Peraturan Pemerintah ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang baru tersebut. Oleh karena itu Bapak Syafruddin Chandra, menyarankan agar tanah yang mengalami perubahan data fisik dan data yuridis supaya didaftarkan pada Kantor pertanahan,

manfaatkan,

gunakan

dan

kuasaialah

tanah

tersebut

sesuai

peruntukannya. Selain itu Bapak Syafruddin Chandra, juga mengharapkan kiranya dalam masalah

pelunasan

Pajak

(BPHTB)

seyogiyanya

masyarakat

jangan

membebankannya kepada Kantor Pertanahan, sehingga masyarakat dapat memahami kalau biaya pengurusan sertifikat itu tidak mahal. Kemungkinan yang membuat masyarakat menilai biaya pengurusan pendaftaran tanah itu mahal atau agak besar


adalah disebabkan oleh setoran wajib ke negara yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka opini masyarakat itu tidaklah beralasan. Dalam kaitan pengambilan tanah hak milik demi kepentingan umum semisal pelebaran jalan, maka dibentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia IX yang tugasnya mengumpulkan sertifikat tanah untuk kemudian dirubah luas tanah yang terpakai dalam pelebaran jalan, hal ini erat kaitannya dengan dengan telah terjadinya perubahan data fisik tanah yakni dalam hal luas tanahnya. Apabila ada penggabungan sebagaimana yang diimaksud dalam Pasal 50 Angka (1) yang menyebutkan, bahwa Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama, dan dalam Angka (2) dikatakan Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang yang baru tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah dan sertipikat masing-masing, maka data fisik dan yuridiis tanah wajib terkumpul untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat baru, jika tidak maka Kantor Pertanahan Kota Medan memandang kasus ini tidak ada penggabungan tanah. 67 Selain itu mengenai tanah-tanah yang terkena rencana pelebaran jalan atau lazim dikenal dengan terkena Rolien memang BPN tidak memberikan serifikat atas

67

Wawancara yang dilaksanakan pada tangggal 2 (dua) Mei 2008 kepada Bapak Emry, SH, MKn, jabatan Kasubag Kantor Pertanahan Kota Medan, NIP 010146145. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

tanah yang terkena Rolien Jalan tersebut, beliau juga menambahkan, bahwa bagi tanah yang sudah melakukan pendaftaran tanah dan memperoleh Sertifikat Hak Milik yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebelum keluarnya Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 masih diakui. 68 Beliau juga menambahkan apabila ada suatu perbuatan hukum dimana seseorang ada melakukan pengajuan pinjaman kredit kepada lembaga keuangan bukan perbangkan semisal leasing (lembaga pembiayaan) dengan mengagunkan tanah hak miliknya kepada lembaga pembiayaan terkait dengan hanya membuat membuat perjanjian kredit saja yang dibuat secara notariel sekalipun namun tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan, maka BPN berpegang teguh kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, angka (2) disebutkan, bahwa Selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan, angka (3) yang menyebutkan, bahwa Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan

68

Wawancara yang dilaksanakan pada tangggal 5 (lima) Mei 2008 kepada Bapak Sugeng Staff KasubagTata Usaha Pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan, ayat (4) yang menyebutkan, bahwa Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya, dan terakhir (5) yang menyebutkan, bahwa Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Selain itu dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 yang menyebutkan, bahwa

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor

Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ayat (2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, serta dalam (3) disebutkan, bahwa Sertipikat Hak Tanggunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekeuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. 69 Jika lembaga pembiayaan yang bersangkutan yang pengaturannya diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

61 Tahun 1988 Tentang

Lembaga Pembiayaan tidak mendaftarkan pada kantor Pertanahan maka Kantor

69

Wawancara yang dilaksanakan pada tangggal 2 (dua) Mei 2008 kepada Bapak Emry, SH, MKn, jabatan Kasubag Kantor Pertanahan Kota Medan. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Pertanahan Kota Medan Menganggap tidak ada perubahan data yuridis tanah, ooleh karena itu, Beliau menyarankan agar Notaris dan PPAT berperan aktif agar memberikan penyuluhan hukum dan menyarankan kepada para lembaga pembiayaan agar mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab pada dasarnya masyarakat kita ini secara umum miskin ilmu, miskin mata pencaharian dan terakhir miskin kesadaran hukum. Kantor Pertanahan Menolak Pendaftaran Tanah yang mengalami perubahan data fisik dan yuridis tanah apabila persyaratan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan jika ada pihak-pihak ataupun ahli waris yang menuntut. Sehingga dalam hal mengapa masyarakat enggan melakukan Pendaftaran Tanah baik itu untuk pertama kali dan ataupun pendaftaran tanah yang mengalami perubahan data fisik dan data yuridis tanah adalah kembali kepada kemauan masyarakat itu sendiri, sebab mana mungkin BPN dapat mendata setiap peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum yang berkaitan dengan adanya perubahan data fisik dan yuridis tanah secara langsung dilapangan. 70 Bapak Emry juga menyebutkan, bahwa jika ada oknum-oknum pegawai BPN yang mempersulit atau melakukan pungutan liar kepada masyarakat diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengurusan sertifikat tanah, baik itu untuk pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pendaftaran tanah yang

70

Wawancara yang dilaksanakan pada tangggal 2 (dua) Mei 2008 kepada Bapak Emry, SH, MKn, jabatan Kasubag Kantor Pertanahan Kota Medan. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

mengalami perubahan data fisik dan data yuridis tanah, silahkan laporkan kepada saya untuk selanjutnya diproses secara hukum. Risdawati, Kasubagum KBPP Medan II mengatakan, bahwa bagi peralihan hak tanah atas hibah, pewarisan, dan bagi pensiunan bisa mendapat pengurangan pajak dalam hal ini BPHTB sebesar 50 % dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 dan telah direvisi dengan UU No.20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta untuk tanah wakaf tidak dipungut BPHTB nya. Namun bagi pemecahan, penggabungan dan Hak tanggungan serta jual beli tanah tidak bisa mendapat pengurangan pajak, pajak yang dimaksud disini adalah BPHTB. 71 Dalam pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 disebutkan, bahwa “Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendafatran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan mencatatnya didalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini”. Dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 disebutkan, bahwa “Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar”.

71

Wawancara yang dilaksanakan pada tangggal 3 (tiga) April 2008 kepada Risdawati, SE,MSi , Kasubagum KBPP Medan II . Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Dalam pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 disebutkan, bahwa “Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan”. Dalam penjelasan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan, bahwa “ Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya kalau diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar “. 1. Pembuktian Hak Lama Mengenai Pembuktian Hak Lama atas tanah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 yang antara lain adalah : a. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. b. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan


selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: 1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; 2. Penguasaan

tersebut

baik

sebelum

maupun

selama

pengumuman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Dalam penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 dalam Ayat (1) dikatakan, bahwa Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. 2. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa: a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kerikil dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau


l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuanketentuan Konversi UUPA. Sedangkan yang dimaksud dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian pemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Selanjutnya Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (2) disebutkan, bahwa “Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. 3. Tabel Syarat Pembukuan Hak Sesuai Penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP/24/1997

1.

Syarat-syarat Pembukuan hak bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikat baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;


2.

3. 4. 5. 6.

bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya; bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26; bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas; bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

4. Kewenangan Notaris “Definisi Notaris menurut pasal 1 angka (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Dalam Penjelasan Umum UU RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban,-dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang antuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundangundangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu: 1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101; 2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

BAB IV Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

PROSES PENEGAKAN HUKUM ATAS KONFLIK PERTANAHAN

Seiring dengan dinamika dan amandemen UUD 1945 ke-4 (empat), maka Badan Pertanahan yang merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang langsung dibawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan lembaga eksekutif tertinggi yakni Presiden Republik Indonesia, maka oleh karena itu BPN selaku Pelayan Publik (Public Servant) dituntut untuk bekerja secara maksimal dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. A. Agenda Kebijakan BPN RI 1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional. 2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship). 4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik. 5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia. 7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan. 10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 11. Mengembangkan

dan

memperbarui

politik,

hukum

dan

kebijakan

Pertanahan. Dalam hal terkait timbulnya konflik pertanahan atau sengketa tanah baik itu bagi tanah yang tidak terdaftar dan ataupun atas tanah-tanah terdaftar yang mengalami perubahan data fisik dan yuridis tanah namun tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maka Kantor Pertanahan dalam konteks ini tidak ada memberikan perlindungan hukum. Namun walaupun demikian jika masyarakat yang yang berkonflik tersebut meminta ataupun pemerintah memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Medan untuk dapat menyelesaikan suatu konflik pertanahan, maka Pertanahan Kota Medan berusaha untuk memfasilitasi atau dengan kata lain bertindak selaku fasilitator dengan tidak memihak satu pihak manapun artinya Kantor Pertanahan akan bersikap netral. 72 Sehingga konflik pertanahan tersebut diarahkan menuju musyawarah dengan cara duduk bersama untuk mendapat titik temu penyelesaian, jika cara musyawarah yang ditempuh ini tidak menemukan titik penyelesaian, maka Kantor Pertanahan akan

72

Wawancara yang dilaksanakan pada tangggal 2 (dua) Mei 2008 kepada Bapak Emry, SH, MKn, jabatan Kasubag Kantor Pertanahan Kota Medan Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

menyarankan kepada para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut melalui mediasi di pengadilan. 73 Bapak Emry juga menjelaskan, bahwa Kantor Pertanahan Kota Medan tetap eksis dalam mengimplementasikan 11 Agenda BPN RI d khususnya dalam point ke-5 dari 11 Agenda BPN yakni : Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis, dan di Kantor Pertanahan Kota Medan ada bagian konflik Pertanahan yang tugasnya khusus untuk menagani sengketa-sengketa dibidang pertanahan serta khusus bagi tanah-tanah yang sudah terdaftar, maka Kantor Pertanahan Kota Medan memberikan perlindungan hukum. Razali Harahap menjelaskan, bahwa jika ada warga yang tanahnya sudah terdaftar khwatir apabila ada sebagian tanahnya terserobot jika ada tetangga disebelahnya hendak membangun rumah, maka warga yang memiliki tanah terdaftar tersebut bisa memohonkan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kota Medan. 74 Beliau juga menambahkan, bahwa khusus tanah yang masih Grant Sultan dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok, yakni grant Sultan yang sudah terdaftar dan belum terdaftar menurut PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

73

Wawancara yang dilaksanakan pada tangggal 10 (sepuluh) April 2008 kepada Syafruddin Chandra, SH, SPn, MKn, jabatan Koordinator Kantor Pertanahan Kota Medan dengan NIP 01010776 terkait jika timbul konflik pertanahan. 74 Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2008 kepada Razali Harahap, Pegawai Kantor Pertanahan Kota Medan bagian Pendaftaran tanah awal yang lazim disebut Panitia A. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Khusus bagi tanah-tanah terdaftar yang mengalami perubahan data fisik dan data yuridis tanah bila hendak didaftarkan tidak lagi mesti diumumkan atau dipublikasikan di surat kabar sebagaimana pendaftaran tanah awal. Perbedaan ini diikarenakan untuk pendaftaran awal memang menganut asas publikasi, sehingga bila ada pihak-pihak, semisal ahli waris ataupun pihak lain yang merasa keberatan atas diterbitkannya sertifikat tanah yang dimaksud dapat mengajukan keberatan dengan membawa bukti-bukti pendukung . Selain itu bagi pendaftaran tanah awal juga bila terjadi suatu transaksi jual beli yang diragukan penjualnya, maka Kantor Pertanahan Kota Medan menyurati dan memanggil pemohon untuk dimintai penjelasannya, dan bila diperlukan diwajibkan membuat suatu surat yang berisikan tentang penguasaan fisik dan bersedia dimintai pertanggungjawabannya secara hukum bila mana terjadi pemalsuan Surat Keterangan Penguasaan fisik tersebut. 75 B. Contoh Kasus 1. Kasus Peralihan Kepemilikan Tanah Pusaka (alm) Muhammad Yatim Seluas 9.940 M2 Di Medan Komisi A DPRD Sumatera Utara dalam waktu dekat akan memanggil Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut dan Indra Rukmana guna dimintai keterangan masalah peralihan kepemilikan tanah pusaka almarhum Muhammad Yatim seluas 9.940 meter persegi di Medan.

75

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Bustinursyah

Ibid


Sinulingga di Medan, menyebutkan, pihaknya kini tengah menyiapkan pemanggilan terhadap anak dan menantu mantan Presiden Soeharto tersebut. Dalam kasus tersebut, Mbak Tutut dan Indra Rukmana segera dipanggil, saat ini Komisi A DPRD tengah menunggu koordinasi dari ahli waris almarhum Muhammad Yatim yang mengklaim kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 43 itu. Sebelumnya DPRD Sumut juga telah meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat agar tidak dulu mengeluarkan peralihan hak terhadap lahan karena masih dalam sengketa. Komisi A DPRD Sumut sendiri telah menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak untuk mencari kejelasan soal status tanah tersebut, termasuk dengan Kakanwil BPN, Kabag Pertanahan Pemprovsu, Zidam I Bukit Barisan, PTPN II serta salah seorang ahli waris Muhammad Yatim, Zulfan Yatim. Dalam pertemuan itu. Komisi A DPRD Sumatera Utara menyebut tanah tersebut merupakan tanah kategori Grant Sulthan No 46 tanggal 9 Syawal 1305 H atas nama Kasim yang dikeluarkan Alirham Paduka Datuk Sri Indra Lela Setia Raja, Wajir Sepuluh Dua Kota, dan Grant Sulthan No 47 tanggal 4 Syawal 1305 H atas nama Tambi. Total luas kedua grant itu 9.940 meter persegi. Tanah tersebut kemudian berpindah hak kepada Yatim yang disahkan Datuk Sri Darma Indra, Datuk Hamparan Perak, dengan Grant Sultan No 46 tanggal 7 Februari 1917 dan No 47 tanggal 9 April 1917. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Kedua grant asli sampai kini masih disimpan BPN Medan sesuai tanda terima dari Kepala Kantor Urusan Kota Medan tertanggal 13 November 1975. Tanpa diketahui dengan jelas oleh para ahli waris, tanah tersebut kemudian berpindah tangan kepada perusahaan milik Belanda dengan hak ”Erfpacht Perponding No. 1620” atas nama ”Perseroan Tabak Maastchappiy Arendsburg” yang berkedudukan di Rotterdam Belanda. Di tanah tersebut kemudian dibangun tiga unit bangunan. Ketika perusahaan milik Belanda dinasionalisasi, PTP IX (kini PTPN II) kemudian menguasai tanah itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama bangunan di tanah itu menjadi tempat kediaman resmi Panglima dan Kastaf Kodam II Bukit Barisan (kini Kodam I/BB), seterusnya menjadi Mess Kodam I/BB. Namun pada tahun 1998 oleh Kodam I/BB tanah itu dijual kepada Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Rukmana seluas 8.113 meter persegi seharga Rp 3 miliar, sedangkan sisanya seluas 1.827 meter persegi dikuasai Darwis Karim, Direktur PT Capella Medan. Menanggapi kasus itu, Kakanwil BPN Sumut, ElFchri Budiman mengatakan, Grant Sulthan milik ahli waris tidak terdaftar pada register BPN. Selain itu, di sekitar kawasan Polonia dan juga Jalan Sudirman Medan tidak ada Grant Sulthan. ElFchri Budiman justru menganjurkan agar persoalan sengketa tanah itu diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat yang sama juga dikemukakan pihak PTPN II dan Bagian Pertanahan Pemprov Sumut. 2. Kasus Tanah di Jalan Metal Medan Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Ribuan warga Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, pagi ini berunjuk rasa dengan turun ke jalan. Aksi mereka menyoal putusan pengadilan yang menangani perkara sengketa tanah di Jalan Metal, Medan, yang dinilai warga tidak mencerminkan rasa keadilan. 76 Keputusan hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap pemukiman seluas 10,127 hektare, membawa konsekuensi warga yang selama ini bermukim di sana tidak berhak menempati lagi. Padahal, warga sudah mengklaim sudah mendirikan rumah di lahan tersebut sejak 1970. Sengketa lahan pemukiman itu sudah berlangsung puluhan tahun. Pengungsi itu kebanyakan keturunan Cina yang keluar dari Aceh akibat pertikaian politik Gerakan 30 September 1965. Mereka terpaksa mengungsi ke Medan dan menetap di sejumlah klenteng. Akhirnya salah seorang warga Medan bernama Tan Hong Seng membeli tanah seluas 10,127 hektare dan memberi izin kepada mereka untuk bermukim. Majelis Hakim memenangkan gugatan Soh Pek Soei. Menurut Yakub Rawi Siregar, salah seorang warga yang mengatahui sejarah kepemilikan tanah, dahulu lahan yang disengketakan dibeli Tan Hong Seng dari Tengku Haroen Al Rasyid, salah satu keturunan Sultan Deli. Dengan bukti Grand Sultan N0mor 265. Lalu Tan Hong Seng memberi izin kepada pengungsi untuk menempati lahan tadi.

76

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sumatera/2007/02/08/brk,20070208-92760,id.html


Ketua

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Medan

Effendy

Gayo,

berkesimpulan, putusan itu sudah tepat. Sebab, warga yang sekarang mendiami lahan tidak mempunyai bukti sah kepemilikan. 3. Surat Kuasa Mutlak Dan Jual-Beli Tanah Batal Demi Hukum Di Mataram Sudarsono harus membayar lunas kreditnya pada bank BBD Cabang Cakranegara sebesar Rp. 17,5 Juta, bilamana tidak dibayar pada saat jatuh tempo, maka barang jaminannya berupa rumah, akan dijual lelang. Karena masih belum mempunyai uang, maka Sudarsono berusaha untuk memperoleh pinjaman dari temannya Safarudin. Melalui Safarudin, maka Sudarsono berhasil memperoleh pinjaman uang untuk membayar kreditnya kepada Bank BBD tersebut di atas sebesar Rp. 17,5 Juta. Uang Rp. 17,5 Juta yang dipinjam oleh Sudarsono melalui Safarudin tersebut adalah miliknya Soni Marsono dan Ni Ketut Rai. Beban bunga atas uang pinjaman ini sebesar 5% per bulan dengan jangka waktu pemebalian selama dua bulan tanggal 15 Februari sampai dengan 15 April 1992. Pinjam meminjam uang antara Safarudin dengan Sudarsono tersebut dikukuhkan dalam akte pengukuhan Hutang Notaris No. 43 dengan jumlah hutang sebesar Rp. 19.800.000,- (hutang pokok plus dua bulan bunganya). Sudarsono ternyata belum dapat mengembalikan hutangnya tersebut sehingga sampai bulan September 1992, jumlah hutang plus bunganya menjadi Rp. 24.750.000,-. Sebagai jaminan atas utang piutang tersebut, Sertifikat Hak Milik No. 251 atas nama Sudarsono dipegang oleh Safarudin. Karena Sudarsono belum mampu membayar hutangnya, maka dibuat akte Ikatan Jual Beli


No. 61 dan Akte No. 62, pemberian kuasa mutlak oleh Sudarsono kepada Safarudin untuk menjual Rumah jaminan tersebut. Dengan berpegang kepada kedua Akte Notaris tersebut di atas, maka Safarudin berdasar atas kuasa Multak yang diperolehnya dari Sudarsono kemudian menjual Rumah dan Tanah SHM No. 251 kepada Ny. Ni Ketut Rai yang selanjutnya dijual lagi kepada suaminya Nengah Pastrem dengan harga Rp. 30 Juta sesuai dengan jumlah hutang Sudarsono yang belum mampu dibayarnya kepada pemilik uang Ny. Ni Ketut Rai. Melalui kantor Pertanahan selanjutnya tanah dan rumah sertifikat Hak Milik (SHM) No. 251 atas nama Sudarsono tersebut kemudian dibaliknama menjadi atas nama Nengah Pastrem. Karena merasa sungkan dirugikan dalam masalah hutang piutang tersebut, akhirnya Sudarsono mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri terhadap para Tergugat I. H. Safarudin, II. Ny. Ni Ketut Rai, III. Nengah Pastrem, IV. dan Badan Pertanahan Nasional cq BPN.NTT.cq BPN TK II Lombok Barat. Sudarsono sebagai Penggugat mengajukan tuntutan (Petitum) yang pokoknya sebagai berikut: Akte Notaris No. 43, batal demi hukum; Menyatakan hukum bahwa peralihan hak sertifikat dari Tergugat I kepada Tergugat III adalah melawan hukum; Menyatakan tidak sah penguasaan sertifikat tanah milik Penggugat oleh Tertugat III adalah perbuatan melawan hukum; Menghukum Tergugat IV (BPN) untuk membatalkan pembalikan nama sertifikat HM No. 251 dari nama Penggugat ke atas nama Tergugat III yang dibuat tanggal 26 April 1993; Menghukum Tergugat III segera mengembalikan sertifikat Hak Milik Penggugat dalam posisi semula; Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 251 miliknya Penggugat kepada Penggugat.

Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Sudarsono tersebut di atas (gugat/Konpensi) maka pihak tergugat III (Nengah Pastrem) mengajukan gugatan balik (gugat Rekonpensi) terhadap Sudarsono sebagai Tergugat Rekonpensi. Petitum gugat Rekonpensi tersebut, pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan hukum jual beli antara Penggugat Rekonpensi (tergugat Konpensi III) dengan Tergugat Rekonpensi (Penggugat/Konpensi) melalui kuasanya, Tergugat I Konpensi (Safarudin) adalah sah menurut hukum; Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah dan bangunan oleh Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi Sudarsono) adalah perbuatan melawan hukum; Menyatakan hukum tanah dan bangunan sertifikat hak milik No. 251 atas nama Penggugat Rekonpensi (Nengah Pastrem) adalah miliknya sah Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi III) Nengah Pastrem; Menghukum Tergugat Rekonpensi (Sudarsono) untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi … dst.; Menghukum Tergugat Rekonpensi, Sudarsono untuk segera meninggalkan tanah dan bangunan SHM No. 251 dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi (Nengah Pastrem) bila perlu dengan bantuan Polisi; Dst… Di Pengadilan Negeri, Hakim permana yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut: Penggugat mohon agar Akte Notaris No. 43 batal demi hukum, karena cacat Yuridis, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya perjanjian antara lain: Pihak yang mengadakan Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

perjanjian ada kehendak untuk membuat persetujuan; Kecakapan mengadakan perjanjian; Objek tertentu; Atas dasar alasan yang diperkenankan Tanpa memenuhi persyaratan tersebut persetujuan dianggap tidak ada. Bukti P-1 sampai dengan P-8, tidak menunjukkan akte Notaris No. 43 cacat Yuridis. Akte tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Pihak pertama dan pihak kedua telah berkehendak membuat perjanjian.

Para pihak cakap untuk

mengadakan perjanjian, ada objek berupa utang piutang serta adanya alasan yang diperkenankan. Dari Akta tersebut, Majelis tidak menemukan bukti adanya unsur salah pengiraan (dwa ping) paksaan; baik pelaksanaan pisik (vis absoluta) atau paksaan psikis (vis compulsiva) dan penipuan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, ingkar janji terhadap “Kesepakatan lisan” antara Penggugat dan Tergugat I.

Tetapi tidak ada sedikit pun yang

menunjukkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I di luar Akte Notaris No. 42. Dengan demikian, Majelis menolak petitum 4 dan 5. IV.

Majelis kemudian meneliti bukti surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat

I dan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III, apakah telah sah menurut hukum. Dalam Pasal 1792 KUH Perdata jo. surat edaran Mendagri tahun 1982, menentukan larangan “Surat Kuasa Mutlak” dalam hal jual beli tanah. Sedangkan Surat Kuasa (Bukti P-III, TIII-I dan TI-III), tidak berhubungan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karenanya surat kuasa dari Sudarsono kepada Tergugat I, Safarudin adalah sah menurut hukum. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Sedangkan dalam Pasal 1457 Jo pasal 19 PP No. 10 tahun 1961, menentukan bahwa jual beli adalah suat persetujuan antara penjual dengan pembeli. Penjual menyerahkan barang dan membayar harga yang telah dijanjikan. Suat perjanjian yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru; haruslah dibuktikan dengan suat akte yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Tergugat I dengan “Surat Kuasa Mutlak”, melakukan perjanjian jual beli dengan

Tergugat

III

(pembeli)

berdasar

atas

Akta

PPAT

No.

06/03/Caktanegara/1993. Penjual menyerahkan benda yang dijual, berupa sebidang tanah tersebut, dalam sertifikat hak milik No. 251 seluas 406 m2 kepada pembeli (TIII).

Pihak pembeli sudah membayar harga tanah yang diperjanjikan.

Oleh

karenanya, jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III, adalah sah menurut hukum. Dengan dipenuhinya syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat pembalikan nama tanah yang menjadi objek jual beli tersebut, maka secara formalitas sudah sepatutnya menurut hukum. Tergugat IV sebagai Instansi berwenang mengabulkan permohonan Tergugat III sebagai pembeli untuk merobah nama atas tanah, yang dahulu atas nama Sudarsono menjadi atas nama I Nengah Pastrem. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis menolak petitum butir 6, 7, 8, 9 dan 10, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya. Permohonan sita Revindikatoir tidak ada relevansinya dan tidak didukung alasan hukum yang sah, maka permohonan tersebut harus ditolak. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Dalam Gugatan Rekonpensi, Pertimbangan hukum dalam konpensi dianggap berlaku terhadap gugat rekonpensi. Majelis tidak melihat adanya kecenderungan Tergugat untuk mengalihkan hak atas tanah sengketa. Apalagi sertifikat hak milik atas tanah tersebut, sudah dibaliknama, permohonan sita, tidak didasari alasan hukum yang sah, sehingga permohonan sita lebih dahulu (C.B) harus ditolak. Jual beli antara Penggugat Rekonpensi, dengan Safarudin telah memenuhi semua ketentuan hukum, sehinggal petitum ke-3 harus dikabulkan. Petitum 4, 5 dan 7 didasarkan pada petitum 3. Dengan dikabulkannya petitum 3, maka 4, 5 dan 7 juga harus dikabulkan pula. Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan secara terperinci besar kerugian karena tidak diserahkannya tanah sengketa, oleh karenanya gugatan petitum 6 harus ditolak. Penggugat memohon, agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi. Suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu, haruslah sangat eksepsional, didukung bukti yang sempurna, bernilai kekuatan mengikat dan didukung bukti yang sempurna, bernilai kekuatan mengikat dan bernilai berkekuatan pembuktian yang menentukan.

Majelis menyimpulkan bahwa

permohonan tersebut tidak dilandasi oleh bukti-bukti dan syarat-syarat yang ditentukan pasal 190 RBg dan SEMA yang mengatur hal ini. Dengan demikian, Majelis menolak permohonan tersebut. Berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut di atas, akhirnya Pengadilan Negeri memberikan putusan sebagai berikut, Dalam Konpensi Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Dalam Rekonpensi Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi untuk sebagian; Menyatakan hukum bahwa jual Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

beli antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melalui kuasanya yaitu Tergugat I Konpensi (Haji Syafarudin BA) adalah sah menurut hukum; Menyatakan hukum bahwa Penguasaan tanah berikut bangunan yang berada di atasnya oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah perbuatan melawan hukum; Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 251 atas nama Pneggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi adalah milik sah Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi; Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk segera meninggalkan tanah berikut bangunannya sebagai tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 251 serta menyerahkan pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi bila perlu dengan bantuan polisi; Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi selain dan selebihnya. Di Pengadilan Tinggi, Penggugat, Sudarsono, menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri. Hakim banding yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama telah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding. Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan untuk gugatan Rekonpensi, Pengadilan Tinggi mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi Ii, karena surat tanggal 17-01-1994, telah memenuhi ketentuan pasal 191 R.Bg. Sedangkan tuntutan ke-6 dinyatakan tidak dapat diterima, keran tidak melampirkan bukti otentik tentang rincian kerugian. Putusan Pengadilan Negeri mengenai hal ini dikuatkan. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri mataram dan memperbaiki amar putusan dalam Gugatan Rekonpensi sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat III Konpensi untuk sebagian; Menyatakan hukum bahwa jual beli antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, melalui kuasanya yaitu Tergugat I Konpensi (Haji Syafarudin, BA) adalah sah menurut hukum; Menyatakan hukum bahwa pengusahaan tanah berikut bangunan yang berada di atasnya oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah perbuatan melawan hukum; Menyatakan hukum bahwa tanah berikut bangunan yang berada di atas sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 251 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi adalah milik sah Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi; Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk segera meninggalkan tanah berikut bangunannya sebagai tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 251 serta menyerahkan pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi; bila perlu dengan bantuan Polisi; Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan kasasi atau upaya hukum lain; Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi selain dan selebihnya; Di Mahkamah Agung RI, Penggugat menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan kasasi dengan “Keberatan” sebagai berikut: Pengadilan Tinggi mengabulkan putusan “vit voerbaar bij vooraad” didasarkan pada surat jawaban dan gugat Rekonpensi. Seharusnya dasar putusan itu adalah bukti surat yang otentik. Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Padahal bukti otentik yang diajukan Penggugat Rekonpensi, tidak sah, cacat demi hukum; Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan gugatan Rekonpensi; Gugatan pokok dengan gugatan Rekonpensi, tidak ada hubungan hukum yang bersifat conditio sine quanon. Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat III, hal ini bertentangan dengan pasal 132 HIR. Tergugat I, sewenang-wenang menentukan suku bunga 5%/bulan. Dalam waktu singkat hutang pokok Penggugat menjadi Rp. 24.750.000,-. Dalam keadaan mendesak, Tergugat I memaksa Penggugat membuat Akte Pengakuan Hutang No. 43, dengan syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh Tergugat I. Penggugat dipaksa membuat Surat Kuasa Untuk Menjual Tanah dan Bangunan kepada Tergugat I, selaku penerima kuasa, sekaligus sebagai pembeli. Tanah dan bangunan tersebut, secara sepihak dinilai Tergugat I seharga Rp. 30.000.000,- padahal di pasaran, seharga Rp. 150.000.000,-. Hal ini merupakan penyalahgunaan keadaan ekonomi. Perjanjian dilahirkan tanpa pernyataan kehendak yang bebas. Semuanya ditentukan oleh Tergugat I, selaku pemegang kuasa, sehingga perjanjian tersebut secara ex officio harus dinyatakan batal demi hukum. Pengadilan Tinggi keliru mempertimbangkan jual beli antara Tergugat I, II dengan Tergugat III; maupun terhadap Sertifikat atas nama Tergugat III. Tergugat II dan III adalah suami istri. Jual beli di antara suami istri dilarang oleh undang-undang. Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facti, salah dalam menerapkan hukum yang telah membenarkan pelanggaran ketertiban dalam transaksi jual beli tanah. Sehingga putusan Judex facti dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung ajab mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Mahkamah Agung tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut: Dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui asas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan, juga meliputi pemberian “Kuasa Mutlak”. Tetapi penegakan asas kebebasan berkontrak termasuk, perjanjian pemberian Kuasa, tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang. Pemberian kuasa jual beli akte No. 61, pasal 7 berupa pemberian “Kuasa Mutlak” yang tidak dapat ditarik kembali, Pemberian “Kuasa Mutlak” yang demikian, jelas bertentangan dengan Instruksi Mendagri No. 14/1982. Meskipun dalam bentuk Instruksi, tetapi termasuk salah satu bentuk “Hukum Positif” yang mengandung aturan hukum publik, yang bertujuan mengatur ketertiban umum dalam transaksi jual beli tanah. Maksud dari larangan tersebut, dicantumkan dalam huruf C Konsideran Instruksi dimaksud, yakni untuk menghindari penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan bentuk “Kuasa Mutlak”. Tindakan demikian adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang mengganggu usaha penertiban status dan penggunaan tanah. Dalam praktek, Kuasa Mutlak, selalu mengandung perkosaan dan manipulasi terhadap debitur yang lemah ekonominya. Berdasar pertimbangan itu, transaksi jual beli tanah antara Penggugat-Tergugat I, jelas melanggar peraturan perundangan, sehingga transaksi tersebut melanggar ketertiban umum. Transaksi antara Tergugat I dengan Penggugat bertentangan dengan pasal 1320 ke-4 KUH Perdata yang berakibat perjanjian batal demi hukum. Karena jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

adalah batal demi hukum, dengan sendirinya jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II dan antara Tergugat II dengan Tergugat III, adalah batal demi hukum. Dengan batalnya jual beli, maka hubungan hukum yang terjadi dalam perkara ini adalah merupakan hubungan hutang piutang yang, yaitu Penggugat berhutang kepada Tergugat I dan Tergugat II Rp. 30.000.000,- dengan tanah sengketa menjadi agunan hutang tersebut. Mengenai hubungan hukum antara Tergugat I, II dan III atas jugal beli tanah sengketa, karena jual beli tersebut batal demi hukum, maka pengembalian harga penjualan tanah yang telah diterima Tergugat I, II, III menjadi urusan tersendiri di antara mereka. Dengan dasar alasan juridis ini, maka gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat III, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak. Akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan putusan Pengadilan Negeri Mataram. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan Penggugat berhutang kepada Tergugat I dan II sebesar

Rp. 30.000.000,- dan tanah terperkara, menjadi agunan hutang tersebut

Menyatakan batal demi hukum Akte Notaris No. 61 tanggal 30 September 1992 tentang perjanjian ikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan II; Menyatakan batal dan tidak sah peralihan sertifikat yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II dengan Tergugat III; Menyatakan tidak berkekuatan mengikat balik nama yang dilakukan Tergugat IV atas sertifikat tanah terperkara; Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan sertifikat kepada Tergugat I dalam kedudukannya


sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I; Menolak gugatan Penggugat selebihnya; Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya; Dari Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut: Debitur karena tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur, maka atas permintaan Kreditur, kemudian pihak Debitur memberikan “Surat Kuasa Mutlak” kepada Kreditur.

Dengan Kuasa Mutlak ini, si penerima kuasa

(Kreditur) lalu membuat Akte jual beli tanah yang menjadi agunan hutang tersebut, di mana isi akte menyebutkan; Debitur, pemilik tanah, menjual tanah miliknya kepada Kreditur dengan harga sebesar hutangnya debitur yang belum dibayar. Kreditur kemudian menjual lagi tanah ini kepada pihak ketiga dan sertifikat tanah dibalik atas nama pihak pembeli. Jual beli tanah dengan menggunakan “Surat Kuasa Multak” tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan: a. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982, b. Pasal 1320 ke-4 KUH Perdata. Sehingga perbuatan hukum jual-beli tanah tersebut batal demi hukum. Dengan batalnya demi hukum jual beli tanah melalui “Surat Kuasa Mutlak” tersebut, maka hubungan hukum yang terjadi dalam kasus di atas adalah berupa hubungan hukum hutang-piutang uang dengan tanah sebagai agunannya


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari pembahasan yang diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Masyarakat di Kecamatan Medan Timur tidak mendaftarkan tanahnya yang telah mengalami perubabahan data fisik dan data yuridis tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Medan disebabkan karena mereka tidak sadar tentang arti dan pentingnya mendaftarkan perubahan data fisik dan data yuridis tanah tersebut. Selain itu kemauan serta kepatuhan para pemilik tanah di Kecamatan Medan Timur untuk mendaftarkan tanahnya Sesuai PP 24 Tahun 1997 belum terimplementasi sehingga diperlukan sosialisasi dari Kantor pertanahan Kota Medan. Dan ditambah lagi adanya biaya yang belum terjangkau oleh pemilik bidang tanah untuk mendaftarkan tanah yang telah berubah data fisik maupun data yuridis tanah. 2. Status hukum dari tanah yang telah berubah kepemilikannya ke pemilik lainnya tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Medan, tetap saja di Kantor Pertanahan Kota Medan terdaftar milik atas pemilik tanah. a. Bila terjadi sengketa atas tanah yang telah berubah data fisik dan data yuridis tanahnya tetapi tidak didaftarkan, biasanya para pihak mendatangi Notaris/PPAT jika perubahan itu dibuat dihadapan mereka.


b. Bila ingin mendapatkan penyelesaian lebih lanjut , maka Notaris/PPAT akan meluruskan penyelesaiannya dengan tetap memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yang antara lain PPh dan BPHTB dibayar oleh masing-masing pihak, selain itu mesti diperhatikan apakah sudah dilaksanakan check bersih atau belum, serta melakukan Jual Beli dihadapan PPAT jika tanah tersebut sudah bersertifikat. c. Melakukan balik nama atas sertifikat tanah tersebut dengan mempersiapkan segala berkas dan persyaratan untuk kemudian di daftarkan ke kantor Pertanahan. d. Jika tidak didapat penyelesaian seperti yang diatas, maka masing-masing pihak dapat menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan.

B. Saran 1. Biaya pendaftaran tanah agar dibuat murah dan terjangkau. 2. Diperlukan sosialisasi dari Kantor Pertanahan akan betapa begitu pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah yang mengalami perubahan data fisik dan data yuridis tanah yakni demi mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum atas

tanah yang dimiliki. Sehingga masyarakaat terhimbau untuk

melakukan pendaftaran tanahnya. 3. Bila terjadi sengketa atas tanah yang belum didaftarkan padahal sudah terjadi perubahan data fisik maupun data yuridis tanah, kepada para pihak diharapkan secara baik-baik daan dengan kepala dingin untuk mendatangi lebih dahulu Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Notaris/PPAT yang membuat aktanya. Notaris/PPAT bisa bertindak sebagai mediator untuk penyelesaian konflik pertanahan tersebut, tanpa memungut biaya, berbeda apabila memilih penyelesaian dengan memakai jasa pengacara. Bila hal ini tidak dapat terselesaikan juga jalan terakhir adalah ke Pengadilan Negeri.


DAFTAR PUSTAKA A. Buku Adhie, Brahmana dan Nata Menggala, Hasan Basri, Reformasi Pertanahan, (Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Ekonomi, Hankam, Tekhnis, Agama dan Budaya), BPN, STPN, Yogyakarta. B. Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta 1976. ----------Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan Dalam Angka ( Medan In Figures) 2007. Dalimunthe, Chadidjah, Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya, Penerbit Universitas Sumatera Utara, Cetakan Ketiga, Edisi revisi, Februari 2005 Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi 2005, Penerbit Djambatan. Harsono, Budi, Masalah Hipotik dan Credietverband, Laporan Seminar Tentang Hipotik dan Lembaga-lembaga Jaminan lainnya, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. Ibrahim, Ahmad dan Sihombing, Judith, The Centenary Of Torrens System in Malaysia, Malayan Journal Pte Ltd, Malayan Law Journal Sdn Bhd, Singapore, Kuala Lumpur. Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004. Mahfud, Moh.MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta,1999. Parlindungan, AP, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP. 24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998), (Bandung: Mandar Maju, 1999). Parlidungan, A.P, SH, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Penerbit Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

CV. Mandar Maju). Raja Gukguk, Erman, Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup, Jakarta : Chandra Pratama, 1995.

Rasyid, Rustam Effendi, Pendaftaran Tanah dan PPAT. Roowton, S. Simpson, (Land Law and Registration), 1976. Soepomo, R, Hukum Adat Indonesia Dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung, Bandung : Alumni 1983. Subekti, R, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, 1995 Sudargo Gautama, Agrarian Law (Survey Of Indonesian Economic Law), Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1972. Sumardjono, Maria S.W, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi (Edisi Revisi, Kompas, Jakarta, 2005). Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. W.A, Engelbrechct, Kitab Undang-undang dan Peraturan Serta UUD 1945 RI, Penerbit PT.Gunung Agun, Ifhdal, Tanah Sebagai Komoditas Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1996 Yamin, Muhammad, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, Penerbit Pustaka Bangsa Press.

B. Artikel, Majalah, Hasil Penelitian dan Makalah Ekspose Pelaksanaan Tugas Camat Medan Timur Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat serta Pembinaan Kemasyrakatan Tahun 2007. Erman Radjagukgukhttp : //makalah-hukum.blogspot.com/2007/08/reformasiuupa.html. Majalah Ilmiah Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 8 Juli 2007 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Makalah oleh Eko Suharto, S.T, M.Si, staf pengajar dengan jabatan Asisten Ahli pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, yang berjudul : PERLUKAH DILAKUKAN PENGUKURAN ULANG TERHADAP BIDANGBIDANG TANAH DENGAN GAMBAR UKUR YANG MELAYANG?. Makalah berjudul: ASPEK KEADILAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH PENGUASAAN TANAH oleh Sapardiyono, A.Ptnh, Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, sekarang tengah menempuh pendidikan tingkat magister pada Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. http://www.kamus hukum.com/poscari.php?hal_top=11&keyword=tanah. http://www.geocities.comsyahyuti2002agrariaprodukhukum.pdf. http://www.pemkomedan.go.id. http://www.usu.ac.id. http://www.bpn.go.id http://www.bpsprovsu.go.id Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 2 September 2006 Oleh: Syafruddin Kalo, USU, Medan dengan judul Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Di Indonesia : Suatu Pemikiran. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 2 September 2006 Oleh: MUHAMMAD YAMIN yang berjudul PROBLEMATIKA MEWUJUDKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH. Ringkasan Desertasi oleh Nurhasan Ismail yang berjudul Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik, Tanpa Penerbit, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.


C. Peraturan Perundang-undangan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 61 TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 1 TAHUN 2003 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 21 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. PERATURAN PEMERINTAH KEUANGAN NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK PAKAI ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN. PP 10/1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Amran Simbolon : Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data..., 2008 USU e-Repository © 2008

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Peraturan Menteri 3/1997. Tentang “licensed surveyors” PERUBAHAN KE IVUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Surat Edaran KBPN Tentang Petunjuk lanjutan Badan Pertanahan Nasional Mengenai penyelesaian masalah Hak Atas Tanah/ Seluruh Indonesia Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang diKuasai oleh BPPN. SURAT KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor : 640-1369 tentang Pelayanan dan Kepastian Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDABENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.


SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents