RENCANA STRATEGIS
2012 - 2017
DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdullillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahNya Renstra Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2013- 2017 dapat terselesaikan. Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2013 – 2017, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Develompment Goal (MDG’s) Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahn pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh karena itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan , epidemiologi penyakit, lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta globalisasi dengan kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. Akhirnya terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Renstra ini, dalam upaya untuk mewujudkan Masyarakat Kota Banda Aceh Mandiri untuk Sehat dapat terlaksana. Amin
Banda Aceh, Oktober 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
Dr. Media Yulizar, MPH Pembina Tk.I/IV b NIP 19630716 198910 2 001
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2013 - 2017 merupakan
dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mensinergikan perencanaan pembangunan kesehatan nasional dan daerah melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh. Penyusunannya dilakukan melalui satu proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan-balik yang terorganisasi dan sistematis. Dengan mengacu pada dokumen ini maka seluruh upaya yang dilakukan oleh masingmasing pelaku pembangunan kesehatan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan satu pola tindak. Pembangunan sektor
kesehatan Kota Banda Aceh tahun 2013-2017 mengadopsi
program-program strategis Walikota/Wakil Walikota terpilih untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh ini merupakan pedoman, yang akan memberikan arah dan langkah untuk pembangunan sektor kesehatan di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2013-2017. Renstra juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
1.2.
Landasan Hukum Sedangkan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Banda Aceh Tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut : 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 25 th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM 7. Permendagri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal 8. Instruksi Presiden RI No. 7/1999 : tentang AKIP 9. Kep. LAN No : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP 10. Permenkes 741/Menkes/PER/VII/2008, Tentang Standar Pelayanan Minimal 11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh 12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kematian Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) 13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan 14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
1.3.
Maksud dan Tujuan Peraturan dan perundangan penyusunan rencana strategis, dikehendaki memadukan
pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini maknanya adalah perencanaan di tingkat daerah diharapkan dapat memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, dan juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan
perencanaan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan rencana yang telah disusun akan mendapatkan dukungan optimal bagi implementasi ke depannya. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2013 2017 adalah sebagai berikut : 1.
Memberikan pedoman bagi manajemen Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan UPTD nya dalam mengelola, melaksanakan dan mengembangkan program-program pembangunan kesehatan.
2.
Sebagai key performans indikator bagi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan UPTD-nya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3.
Sebagai pegangan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai stake holder dalam membaca perspektif perkembangan pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Malang.
4.
Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.4.
Sistematika Penulisan Rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012 disusun dengan
mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan sistematika sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentsra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP Lampiran
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang
kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 20 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kesehatan mempunyai fungsi Sebagai berikut : a.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b.
Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c.
Penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
d.
Penyenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
e.
Penyelenggaraan, survailens epidemiologi, penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan gizi buruk;
f.
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
g.
Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
h.
Pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah ska Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
i.
Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
j.
Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan kota;
k.
Penyediaan dan pengelolaan busfferstock obat kota, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
l.
Penempatan tenaga kesehatan strategis;
m.
Peregistrasian,perakreditasian dan sertifikat tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
n.
Peregistrasiian, perakreditasian dan sertifikat sarana kesehatan sesuai peraturan perundangundangan;
o.
Pengambilan sampling/contah sediaan farmasi di lapangan;
p.
Pemeriksaan setempel sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
q.
Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;
r.
Persertifikasain alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas I;
s.
Pemberian rekomendasi izin praktek tenaga kesehatan tertentu;
t.
Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi;
u.
Pemberiaan rekomendasi izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang stara, prakti berkelompok, klinis umum/spesialis, rumah bersalin, klinis dokter keluarga/dokter gigi keluarga komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjan yang setara;
v.
Pemberian rekomendasi izin pedagan besar farmasi cabang, pedagang besar alat kesehatan dan industri kecil obat tradisional; 4
w.
Pemberian rekomendasi izin apotik dan toko obat;
x.
Penyelenggaran penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota;
y.
Pengelolaan survei kesehatan daerah skala kota;
z.
Implmentasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
å.
Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skunder;
ä.
Penyelenggaraan promosi kesehatan;
ö.
Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
aa.
Penyehatan lingkungan;
bb.
Pengendalian penyakit;
cc.
Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota;
dd.
Pengelolaan sistem informasi kesehatan kota;
ee.
Pembinaan UPTD;
ff.
Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
jj.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan Tupoksi dan wewenangnya. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan juga
memiliki kewenagan sbb: a.
Menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan
b.
Mengelola dan memberikan rekomendasi izin sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya;
c.
Memberikan sertifikat teknologi kesehatan;
d.
Melaksanakan surveilens epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
e.
Menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu dalam kota serta bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
f.
Merencanakan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kesehatan.
5
Struktur organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : KEPALA DINAS
SEKRETARIAT Kel. Jabatan Fungsional
Subbag P.Program
Subbag Umum & Kepeg
Subbag Keu & Perlekpn
Bid. Kes.Masy
Bid. P2PL
Seksi Kesga & Kemitraan
Seksi P2P
Seksi UKD & Rujukan
Seksi Jamkesmas
Seksi Gizi
Seksi Promkes & PSM
Seksi Kes.Khusus & Bcn
Seksi Sarana & Prasarana
Seksi Kes.Institusi
Seksi PL & Permukiman
Seksi Farmasi, makmin & Alkes
Seksi Data, informs & Evaluasi
Gudang Farmasi
2.2.
Bid. Yankesfar
Bid. Litbang SDK
11 unit Puskesmas
Sumber Daya SKPD Jumlah penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2010 adalah 220.073 jiwa dengan luas
wilayah 61,36 km², kepadatan penduduk 3.586 jiwa/ km². Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kuta Alam 45.944 jiwa dan penduduk yang paling sedikit di di Kecamatan Kuta Raja yaitu 10.262 jiwa. Jumlah pegawai kesehatan yang berada dalam lingkup Dinas Kesehatan di tahun 2011 sebanyak 540 orang yang terdiri dari tenaga PNS sebanyak 409 orang dan tenaga non PNS sebanyak 131 orang. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :
6
Tabel 1 Distribusi Pengawai Lingkup Dinas Kesehatan Berdasarkan PNS dan Non PNS Kota Banda Aceh Tahun 2011 NO
Jumlah Tenaga ( orang )
Tempat Tugas
PNS
Non PNS
1.
Dinas Kesehatan
94
7
2.
Puskesmas Kuta Alam
33
9
3.
Puskesmas Ulee Kareng
38
11
4.
Puskesmas Banda Raya
35
13
5.
Puskesmas Batoh
25
16
6.
Puskesmas Meuraxa
25
15
7.
Puskesmas Kopelma
32
9
8.
Puskesmas Lampaseh
31
7
9.
Puskesmas Jeulingke
21
10
10.
Puskesmas Lampoh Daya
26
11
11.
Puskesmas Lampulo
17
8
12.
Puskesmas Baiturrahman
32
15
409
131
JUMLAH
Tabel 2.1 Distribusi Kepegawaian Dinas Kesehatan Bnerdasarkan Kepangkatan di Kota Banda Aceh Tahun 2011 (keadaan Desember) No
Gol
1
Jumlah
Jumlah
Laki-Laki
Perempuan
(orang)
IV/c
0
1
1
1
IV/b
0
1
1
2
IV/a
3
9
12
3
III/d
12
38
50
4
III/c
7
38
45
5
III/b
14
59
73
6
III/a
4
33
37
7
II/d
10
84
94
8
II/c
1
22
23
9
II/b
6
56
62
10
II/a
6
2
8
11
I/c
2
1
3
12
PTT
0
86
86
13
Dokter Kontrak
2
5
7
Ket
7
14
Honorer
1
2
3
15
Kontrak
3
18
21
16
Satpam
2
0
2
17
Pesuruh
7
5
12
80
460
540
Jumlah PNS+Honorer
Jumlah PNS menurut pangkat/golongan 1. Golongan IV
14 orang
2. Golongan III
205 orang
3. Golongan II
187 orang
4. Golongan I Jumlah
3 orang 409 orang
Jumlah PNS menurut Jabatan/Eselonering 1. Kepala Dinas
1 orang
2. Sekretariat
1 orang
3. Kepala Bidang 4. Kasubbag 5. Kasie Jumlah
4 orang 3 orang 12 orang 21 orang
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan 1. S2
15 orang
2. S1
107 orang
3. DIII
126 orang
4. SLTA
158 orang
5. SLTP
3 orang
Jumlah
409 orang
Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh didukung dengan sarana dan prasarana/aktiva tetap dengan nilai keseluruhan per 31.Desember 2011 sebesar Rp 62.376.883.214,-.3.725,No. 1.
URAIAN
Tanah Peralatan dan Mesin (termasuk kendaraan 2. dan peralatan kantor 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pekerjaan Jumlah Sumber: Lap. Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2011
NILAI (Rp) 6.474.475.000,22.854.871.116,32.541.828.010,141.312.000,364.397.088,62.376.883.214,-
8
Ketersediaan barang inventaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Pengadaan barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK, APBD Provinsi, APBN dan bantuan dari pihak lain/NGO. Rekapitulasi perlengkapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.2. Rekapitulasi Perlengkapan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2011 No
2.3.
Uraian
Unit
1
Tanah
1 Parsial
2
Kantor Dinas
1 Unit
3
Gudang Farmasi
1 Unit
4
Puskesmas Induk
11 Unit
5
Puskesmas Pembantu
24 Unit
6
Polindes/Poskesdes
33 Unit
7
Rumah Dinas
2 Unit
8
Rumah Medis
18 Unit
9
Rumah Paramedis
22 Unit
10
Kendaraan Roda 4
40 Unit
11
Kendaraan Roda 2
153 Unit
12
Alat Kantor & Rumah Tangga
52 jenis
13
Alat-Alat Komunikasi & Studio
5 jenis
14
Alat-Alat Kedokteran
77 jenis
15
Alat-Alat Laboratorium
14 jenis
16
Jaringan Telpon
11 Unit
17
Jaringan Listrik
113 Unit
Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan yang telah berjalan sampai dengan akhir tahun 2011
dapat dinilai dari tingkat capaian kinerja yang telah dicapai berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kesehatan pada periode 2007-2012 dan menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2009 tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Secara lebih jelas ditampilkan pada tabel berikut ini :
9
No (1) 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8. 9.
10. 11. 12.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinkes (2)
Target Target SPM IKK (3)
(4)
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Target SPM SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pad Tahun ke1 (5)
2 (6)
3 (7)
4 (8)
5 (9)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang di tangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Pelayanan Ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping Asi pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif
10
13.
14. 15. 16. 17. 18. 19.
20.
21.
22. 23. 24. 25.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (AFP, Pneumonia, TB BTA +, Diare, DBD, Malaria, HIV-AIDS) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan Pelayanan kesehatan jiwa Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan peduli remaja Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas di kab/kota Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan ketersediaan sumberdaya manusia terlatih dalam penanggulangan bencana Cakupan desa siaga Aktif Cakupan posyandu purnama Cakupan TTU dan TPM yang memenuhi syarat higiene dan sanitasi Cakupan pencatatan dan pelaporan Yankes
11
menggunakan sistem komputerisasi
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Uraian (1)
1 (2)
Anggaran pada Tahun ke2 3 4 (3) (4) (5)
5 (6)
1 (7)
Realisasi Anggaran Pada Tahun ke2 3 4 5 (8) (9) (10) (11)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16)
Rata-rata Pertumbuhan (17)
(18)
12
13
2.4.
Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD Di dalam melaksanakan pembangunan di sektor kesehatan, terdapat tantangan dan juga
peluang yang ikut mempengaruhi terhadap hasil yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan. Tantangan bagi Dinas Kesehatan yang mungkin akan muncul dan harus dihadapi oleh Dinas kesehatan di dalam melaksanakan pembangunan kesehatan adalah sbb : 1. Pembiayaan terhadap salah satu sisi (promotif-prefentif) yang blm memadai 2. Belum semua pejabat publik memahami pelaksanaan pelimpahan kewenangan yg dimandatkan kpd-nya 3. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta lintas sector yang masih kurang berjalan dengan baik 4. Adanya kepentingan politik di dalam penentuan alokasi anggaran 5. Pengawasan dari masyarakat dan LSM terhadap jalannya pembangunan kesehatan yang semakin meningkat 6. Lunturnya budaya gotong royong dan meningkatnya sifat individualism Disamping itu juga terdapat peluang yang diperkirakan akan dapat membantu Dinas Kesehatan di dalam menjalankan mandatnya sebagai leading sektor pembangunan kesehatan. Peluang tersebut diantaranya adalah sbb : 1. Keterlibatan swasta/CSR 2. Pelimpahan kewenangan 3. Koordinasi lintas sektor 4. Komitmen politik pemimpin daerah untuk yankesdas 5. Akses informasi yang semakin terbuka 6. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi ikut mempengaruhi prilaku kesehatan
14
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Tujuan Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar
rakyat adalah mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif serta peningkatan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya menjadi upaya penanggulangan kemiskinan. Arah pembangunan kesehatan di Kota Banda Aceh secara umum adalah terselenggaranya program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat, mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, dan lingkungan sehat, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan. Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu, kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.
NO
Uraian
1. Jumlah Kematian Bayi 2. Jumlah kelahiran Hidup Bayi 3. Ratio ( AKB )
Jumlah AKB Tahun 2007 s.d 2011 Kota Banda Aceh (n-5) (n-4)
(n-3)
(n-2)
(n-1)**)
20
33
16
15
20
3508
4048
4163
4412
4584
5
8
5
4
4
Angka kematian bayi di Kota Banda Aceh pada Tahun 2011 masih sama dengan tahun 2010 sebesar 4 per 1000 kelahiran hidup, bila dibandingkan angka kematian bayi pada Tahun 2009, 2008, dan Tahun 2007. AKB 2007 adalah sebesar 5 per 1000 kelahiran hidup, AKB 2008 meningkat menjadi 8 per 1000 kelahiran hidup, AKB 2009 kembali menurun sama dengan AKB Tahun 2007 yaitu sebesar 5 per 1000 kelahiran hidup sedangkan AKB pada Tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 4 per 1000 kelahiran hidup. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB. Secara nasional, target pencapaian MDGs untuk AKB adalah 32 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2015. Kondisi ini telah dicapai oleh Kota Banda Aceh bahkan sejak Tahun 2007. Walaupun demikian, AKB di Kota Banda Aceh harus tetap dipantau karena angka ini adalah angka yang dilaporkan. 10
NO
Status Gizi buruk Balita Tahun 2007 s.d 2011 Kota Banda Aceh (n-5) (n-4)
Uraian
1.
Jumlah Balita
2
Jumlah Balita Gizi Buruk
3
Rasio
(n-3)
(n-2)
(n-1)**)
21.046
26.764
18.012
18.012
23.815
90
99
70
85
3
0.43
0.37
0.39
0.47
0.013
Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan padanan istilah underweight (gizi kurang) dan severely underweight (gizi buruk). Target MDG’S di tahun 2015, angka kurang gizi (gizi buruk dan gizi kurang ) adalah 18%. Untuk Kota Banda Aceh selama 5 tahun persentase gizi buruk hanya dibawah 1 % yaitu tahun 2007sebesar 0,43% dan thn 2011 hanya 0,013%. Jumlah Posyandu dan BalitaTahun 2007 s.d 2011 Kota Banda Aceh Uraian (n-5) (n-4) (n-3)
NO 1.
Jumlah Posyandu
2. 3.
(n-2)
(n-1)**)
110
112
112
112
113
Jumlah Balita
21.046
26.764
18.012
18.012
23.815
Rasio
1:191
1: 238
1: 160
1: 160
1 : 210
Sesuai standar nasional, idealnya 1 posyandu melayani 100 balita. Keadaan di Kota Banda Aceh, di tahun 2011 ratio jumlah posyandu terhadap balita adalah 1 : 210, maknanya adalah 1 posyandu melayani 210 balita. Keadaan ini bila dibandingkan dengan standar nasional masih sangat kurang jumlah posyandunya. Seharusnya dengan jumlah balita sebanyak 23.815 Kota Banda Aceh selayaknya memiliki 238 posyandu. Namun hal ini belum dapat diwujudkan karena masih kurangnya peran serta masyarakat terhadap keberadaan posyandu, hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan posyandu dan partisipasi kader yang sangat minim di tiap bulannya.
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kecamatan
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2011 Kota Banda Aceh Jumlah posyandu Jumlah balita
Kecamatan Ulee Kareng Kecamatan Syiah Kuala Kecamatan Kuta Raja Kecamatan Kuta Alam Kecamatan Lueng Bata Kecamatan Baiturrahman Kecamatan Banda Raya Kecamatan Jaya Baru Kecamatan Meuraxa Jumlah
9 11 6 15 10 18 10 16 18 113
2235 2963 1535 4131 2258 2870 2192 2911 2721 23.815
Rasio 248,3 269,4 139,5 275,4 225,8 159,4 219,2 181,9 151,2 210,7
11
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 9 kecamatan yang ada di kota Banda Aceh, hampir semua wilayah kecamatan memiliki jumlah posyandu yang belum cukup, rata-rata 1 posyandu melayani 200 lebih balita, kecuali wilayah kecamatan Meuraxa, Kuta Raja, Jaya Baru dan Baiturrahman yang 1 posyandu-nya melayani kurang dari 200 balita. Jumlah Puskesmas,Pustu dan Polindes/poskesdes Tahun 2007 s.d 2011 Kota Banda Aceh Uraian (n-5) (n-4) (n-3)
NO
1. Jumlah Puskesmas 2. Jumlah Pustu,Polindes/ poskesdes 3. Jumlah Penduduk 4. Rasio Puskesmas persatuan penduduk 5. Rasio Pustu,Polindes/ poskesdes per desa/gampong
(n-2)
(n-1)**)
10
11
11
11
11
31
57
59
59
60
219.659
202774
220.073
223.516
244.724
1 : 20.319
1 : 22.247
65,55%
66,66%
1 : 21.965 34,44%
1 : 18.434 1 : 20.006 63,33%
65,55%
Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di tingkat puskesmas, idealnya adalah 1 puskesmas melayani 20.000 masyarakat. Keadaan di kota Banda Aceh, pada tahun 2011 tiap 1 puskesmas rata-rata melayani 22.247 masyarakat. Keadaan ini dapat dianggap sudah memenuhi standar. Jumlah Puskesmas, Pustu, Polindes/poskesdes Menurut Kecamatan Tahun 2011 Kota Banda Aceh Puskesmas Pustu Jumlah NO Kecamatan Penduduk Jumlah Rasio Jumlah Rasio 1 Kec.Ulee Kareng 24.248 1 0,04 2 0,08 2 Kec.Syiah Kuala 34.568 2 0,06 3 0,09 3 Kec.Kuta Raja 11.774 1 0,08 2 0,17 4 Kec.Kuta Alam 47.970 2 0,04 3 0,06 5 Kec.Lueng Bata 24.321 1 0,04 2 0,08 6 Kec.Baiturrahman 36.163 1 0,03 2 0,06 7 Kec.Banda Raya 22.896 1 0,04 2 0,09 8 Kec.Jaya Baru 24.675 1 0,04 4 0,16 9 Kec.Meuraxa 18.109 1 0,06 5 0,28 Jumlah 244.724 11 0,04 25 0,10
Polindes/Poskesdes Jumlah Rasio 8 0,33 6 0,17 0 0 1 0,02 3 0,12 3 0,08 6 0,26 3 0,12 5 0,27 35 0,14
Dari 11 puskesmas, 25 pustu, 35 polindes, dan 1 rumah sakit di Kota Banda Aceh saat ini digunakan untuk melayani lebih kurang 244.724 jiwa penduduk kota Banda Aceh. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel diatas. Keberadaan sumber daya kesehatan ditujukan untuk peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan serta efektifitas penggunaan terutama jumlah tenaga medis yang ada pada setiap Puskesmas dan Rumah sakit.
12
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2007 s.d 2011 Kota Banda Aceh (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) NO Uraian Jumlah Rumah Sakit Umum 1. 2 2 2 2 (Pemerintah) Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru 2. dan penyakit khusus lainnya 1 1 1 1 milik pemerintah Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ 3. 2 2 2 2 AL/POLRI 4. Jumlah Rumah Sakit Daerah 1 1 1 1 5. Jumlah seluruh Rumah Sakit 6 6 6 6 202.774 220.073 223.516 6. Jumlah Penduduk 219.659 1: 1: 1: 1: 7. Rasio 36.609 33.795 36.678 37.252
(n-1)**) 2 1 2 1 6 244.724 1: 40.787
Standar untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah 1 rumah sakit untuk 10.000 penduduk, keadaan di tahun 2011 untuk wilayah Kota Banda Aceh menunjukkan keadaan 1 rumah sakit member pelayanan kesehatan untuk 40.787 penduduk. Keadaan ini menunjukkan kekurangan rumah sakit untuk wilayah Kota Banda Aceh, namun kekurangan ini telah tercukupi dengan adanya 12 rumah sakit swasta yang tersebar di Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2011. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2007 s.d 2011 Kota Banda Aceh NO Uraian (n-5) (n-4) (n-3) 1 Jumlah Tenaga Medis 70 76 63 2 Jumlah Penduduk 202.774 220.073 219.659 3 Rasio 1 : 3.137 1 : 2.668 1 :3.493
(n-2) 51 223.516 1 : 4.382
(n-1)**) 74 244.724 1 : 3.307
Standar nasional adalah 1 orang tenaga medis diperuntukkan untuk memberi pelayanan kesehatan kepada 2.500 penduduk. Keadaan di Kota Banda Aceh di tahun 2011, satu orang tenaga medis melayani 3.088 penduduk, ini menunjukkan ketimpangan, dimana jumlah tenaga medis ternyata masih sangat kurang untuk wilayah Kota Banda Aceh. Jumlah Tenaga Medis Menurut KecamatanTahun2011 Kota Banda Aceh Jumlah Tenaga NO Kecamatan Jumlah Penduduk Medis 1 Kec.Ulee Kareng 24.248 3 2 Kec.Syiah Kuala 34.568 6 3 Kec.Kuta Raja 11.774 3 4 Kec.Kuta Alam 47.970 6 5 Kec.Lueng Bata 24.321 4 6 Kec.Baiturrahman 36.163 9 7 Kec.Banda Raya 22.896 3 8 Kec.Jaya Baru 24.675 2 9 Kec.Meuraxa 18.109 2 Jumlah 244.724 38
Rasio 0,12 0,17 0,25 0,13 0,16 0,25 0,13 0,08 0,11 0,16
13
Pada tabel di atas menunjukkan penyebaran tenaga medis di lingkungan pemerintahan Kota Banda Aceh yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Jika dilihat berdasarkan penyebaran tenaga medis di tiap kecamatan, maka dapat dilihat bahwa tenaga medis paling kurang terdapat di kecamatan Jaya Baru, dimana 1 orang tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan untuk 12.337 penduduk. Jumlah Angka Kejadian Kasus DBD Per Satuan PendudukTahun 2007 s.d 2011 Kota Banda Aceh NO Uraian (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)**) 1 Jumlah kasus DBD 851 593 313 759 382 2 Jumlah penduduk 202.774 220.073 223.516 244.724 219.659 3 Persentase 0,3 % 0,20% 0,10% 0,30% 0,10% Angka kejadian kasus penyakit DBD yang masih ditolerir sesuai dengan indikator nasional adalah 20 kasus per 100.000 penduduk, berarti batas toleransinya jika dipersentasikan adalah 0,0002%. Di Kota Banda Aceh persentase kejadian kasus DBD sampai dengan tahun 2011 masih tinggi, seharusnya untuk Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk 244.724 jiwa, kasus DBD yang ditolerir hanya 40 kasus. Berdasarkan data seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan sebenarnya jika ditinjau dari pencapaian MDG’s dan SPM Bidang Kesehatan, pencapaian target sudah menunjukkan keadaan realisasi capaian yang relatif sudah baik, dimana untuk AKB (Angka Kematian Bayi), AKI (angka kematian ibu) dan ratio gizi buruk Balita untuk Kota Banda Aceh telah dicapai. Namun bila dilihat dari kualitas pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh SDM Kesehatan dan yang telah diterima oleh masyarakat, ternyata masih terdapat beberapa hal yang dirasakan belum optimal pelaksanaan pelayanan kesehatan yang telaha dijalankan. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yaitu : adanya kebijakan pemerintah daerah untuk tidak melaksanakan rekruitmen pegawai, padahal untuk tenaga kesehatan khususnya tenaga medis masih kurang jumlahnya bila dibandingkan dengan ratio jumlah penduduk yang harus diberikan pelayanan kesehatannya; terdapat beberapa regulasi daerah di sector kesehatan yang masih belum berjalan dengan baik penerapannya; keterlambatan penginputan dan pengolahan data kesehatan yang ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat guna; terdapat regulasi di tingkat pusat dalam hal ini petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) penggunaan dana kesehatan yang bersumber dari pusat terlalu kaku dan kurang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Kota Banda Aceh dan yang terakhir adalah masih sangat terbatasnya anggaran kesehatan khususnya yang diperuntukkan untuk pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Jika dilihat dari visi misi Walikota terpilih yang akan diwujudkan dalam kurun waktu
2012-2017, maka peran Dinas Kesehatan lebih banyak di misi kedua dan keempat yaitu yang 14
berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Di dalam mewujudkan misi kedua dan keempat Walikota terpilih seperti yang telah disebutkan diatas, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian misi- misi tersebut. Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian misi walikota terpilih dijabarkan sbb : 1. Kurangnya beberapa tenaga spesifik (dr.umum,dr.gigi, apoteker, fisioterapi) 2. Pemeliharaan bangunan dan alat kesehatan 3. Kepastian kelembagaan (SOTK) Puskesmas dan GFK 4. Penerapan regulasi yang belum berjalan dengan baik 5. Data yang belum online 6. Petunjuk teknis dan dan petunjuk pelaksanaan penggunaan dana yang terlalu kaku dan kurang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lapangan
3.3.
Penentuan Isu-Isu Strategis Jika dilihat dari tantangan dan peluang serta faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong
dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis di sector kesehatan sbb : 1. Sistem informasi kesehatan belum terlaksana secara baik. 2. Sistem pelayanan kesehatan yang belum terstandarisasi 3. Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan 4. Kurangnya peran serta masyarakat di dalam mendukung program kesehatan 5. Sosialisasi peraturan kesehatan ( KIBBLA, KTR ) yang belum terlaksana dengan baik 6. Sarana dan prasarana kesehatan yang masih belum memadai sesuai dengan standar yang berlaku
15
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi dan Misi SKPD Visi Dinas Kesehatan periode tahun 2013-2017 adalah sbb :
“ Gampong sehat, Banda Aceh Sehat” Misi Dinas Kesehatan untuk periode 2013-2017 adalah sbb : 1) Menggerakkan sektor kesehatan berdasarkan nilai-nilai Islam. 2) Mendorong kesadaran masyarakat untuk selalu menciptakan dan menerapkan pola hidup sehat. 3) Meningkatkan mutu kapasitas SDM Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat.
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Untuk mewujudkan visi dan misi maka tujuan pembangunan kesehatan Kota Banda
Aceh disusun berdasarkan kebutuhan kesehatan masyarakat yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Tujuan merupakan sesuatu yang harus dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Tujuan dari pembangunan kesehatan dalam periode 2013-2017 dapat dijabarkan sbb : 1. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli terhadap kesehatan 2. Menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat secara spiritual, emosional dan intelektual Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih specifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Yang menjadi sasaran Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 2013-2017 adalah sbb : 1. Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal yang berkualitas dan bermutu pada masyarakat melalui upaya preventif, promotif dan kuratif. 2. Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan bersih, sehat dan peka terhadap kehidupan sosialnya 3. Meningkatnya kesehatan masyarakat Secara lebih jelas dijabarkan pada tabel berikut ini :
21
No 1.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Target Kinerja Sasaran pada Tahun KeTujuan Sasaran Indikator Sasaran 1 2 3 4 5 Mewujudkan 1.1.Meningkat a-Meningkatnya 60% 63% 65% 70% 80% masyarakat yang nya pelayanan angka kunjungan sadar dan peduli kesehatan pasien ke pusat terhadap kesehatan secara optimal pelayanan yang kesehatan (80%) berkualitas dan b- Tercapainya SPM 75% 80% 85% 90% 100% bermutu pada dan standarisasi masyarakat pelayanan melalui upaya kesehatan 100% preventif, c- Terlaksananya 60% 65% 70% 75% 80% promotif dan Pola Hidup Bersih kuratif. & Sehat (PHBS) Rumah Tangga 80% 1.2.Terwujudn ya masyarakat yang sadar lingkungan, bersih, sehat dan peka terhadap kehidupan sosialnya.
2.
Menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat secara spiritual, emosional dan intelektual
Meningkatnya kesehatan masyarakat
a- Menurunnya jumlah angka penyakit menular yang berbasis pengaruh lingkungan b- Meningkatnya angka bebas jentik lebih dari 95% di tahun 2017 c-Terlaksananya Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Tempat-tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat hygiene dan sanitasi a-Menurunnya AKB b- Meningkatnya cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization)
4/1000
3/1000
3/1000
2/1000
2/1000
70%
75%
80%
90%
100%
22
4.3.
Strategi dan kebijakan SKPD Pembangunan kesehatan jangka menengah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 bertujuan
untuk mewujudkan Gampong Sehat, Banda Aceh Sehat. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan dan program Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Secara umum strategi yang diterapkan oleh Dinas kesehatan di dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi adalah sbb : 1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan 2. Membangun jejaring yang terkoneksi Unit Pelayanan Kesehatan ke Dinkes (dasar dan rujukan) 3. Sosialisasi E-Health ke sarana pelayanan Kesehatan Swasta 4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai standar dan JCI (joint community International ) utk memenuhi minat masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan yg berkualitas 5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka implementasi, pengawasan dan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan gampong dalam rangka mewujudkan desa siaga 6. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dibidang kesehatan dalam rangka preventif dan promotif terhadap penyakit DBD 7. Manfaatkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bidang kesehatan sesuai standar. 8. Pemeliharaan dan revitalisasi puskesmas 9. Sosialisasi dan pengawasan status gizi bayi dan balita serta pemantauan deteksi dini tumbuh kembang 10. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 11. Optimalisasi penerapan UU dan Qanun tentang Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 12. Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi TTU dan TPM laik sehat. 13. Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan 14. optimalkan kualitas sumber daya kesehatan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap mutu layanan. 15. Pembangunan IPAL medis di Puskesmas dalam Kota Banda Aceh 16. Optimalisasi peran lembaga, organisasi dan komunitas yang ada di masyarakat dalam rangka mengurangi dampak buruk pengaruh NAPZA, HIV/AIDS, seks bebas terhadap generasi muda. 23
Kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Banda Aceh
dalam
mewujudkan “Gampong Sehat, Banda Aceh Sehat”, diarahkan untuk : 1. Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah 2. Penerapan E-Health secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan swasta 3. Mutu pelayanan kesehatan yang terstandarisasi/ISO, JCI 4. Lebih dari 80% gampong di Kota Banda Aceh menjadi Desa Siaga 5. Intensifikasi kader jumantik dan pembentukan POKJA DBD Gampong dan Pokjanal DBD Kecamatan 6. Intensifikasi pencapaian pelayanan sesuai standar dan JCI dan pencapaian MDG's 7. Penerapan Keluarga Sadar Gizi, Pemantauan Status Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan 8. Implementasi qanun KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak 9. Pembinaan dan pengawasan Tempat-Tempat Umum & Tempat Pengolahan Makanan 10. Intensifikasi sumber daya kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 11. Optimalisasi nakes dan peran serta masyarakat serta swasta di dalam upaya pencegahan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan terhadap dampak buruk dan korban NAPZA, HIV/AIDS, dan pergaulan bebas
24
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh, serta meninjau kegiatan yang telah disusun tahun 2012. Program dan kegiatan sesuai kewenangan Dinas Kesehatan dijabarkan pada tabel berikut ini :
20
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas kesehatan Kota Banda Aceh Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(3)
(4)
(5)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6)
Data Capaian pd Thn Awal Perencanaan
(7)
(8)
(9)
(10)
21
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Dinas Kesehatan seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, disusun dan ditetapkan untuk ikut menunjang keberhasilan dari target dan capaian pada tujuan dan sasaran dari pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota banda Aceh dalam periode tahun 2013-2017. Lebih terperinci dijabarkan pada tabel berikut ini :
No
Indikator
(1) (2) 1. Angka Kematian 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bayi Rasio posyandu per satuan balita Rasio Status Gizi buruk Balita Rasio Puskesmas persatuan penduduk Rasio Pustu, Polindes/poskesdes per desa Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Rasio Jumlah Tenaga Medis per penduduk Angka kejadian kasus Penyakit menular (DBD) Rasio pencatatan dan pelaporan data kesehatan yang sudah terkoneksi melalui internet.
Kondisi Kinerja pd awal periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 (3) (4)
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2 (5)
Tahun 3 (6)
Tahun 4 (7)
Tahun 5 (8)
Kondisi Kinerja pd akhir periode RPJMD (9)
4/1000
3/1000
3/1000
2/1000
2/1000
1/1000
1/1000
1:210
1:200
1:180
1:160
1:140
1:120
1:120
0.013
0.012
0.01
0.008
0.006
0.005
0.005
1:22.247
1:22.247
1:22.247
1:22.247
1:22.247
67,6%
68,8%
1:40.787
1:40.787
1:40.787
1:40.787
1:40.787
1:3.307
1:3.200
1:3.000
1:2.800
1:2.600
1:2500
1:2500
0,1%
0,1%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0
14%
47%
64%
77%
100%
100%
66,7%
1:22.247 70%
1:22.247 71,1%
72,2%
1:40.787
72,2%
1:40.787
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas kesehatan Kota Banda Aceh Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
(1) Mewujudka n masyarakat yang sadar dan peduli terhadap kesehatan
(2) Meningkat nya pelayanan kesehatan secara optimal yang berkualitas dan bermutu pada masyarakat melalui upaya preventif, promotif dan kuratif.
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pd Thn Awal Perencanaan (2007 -2012)
(6)
(7)
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra SKPD
Tahun 2017
Target (8)
Rp (9) 1,796,349,983
Target (10)
Rp (11) 1,975,984,981
Target (12)
Rp (13) 2,173,583,479
Target (14)
Rp (15) 2,390,941,827
Target (16)
Rp (17) 2,630,036,010
Target (18)
Rp (19) 10,966,896,281
Berfungsinya sarana komunikasi, SDA, dan listrik
12 bln
435,600,000
12 bulan
479,160,000
12 bulan
527,076,000
12 bulan
579,783,600
12 bulan
637,761,960
60 bulan
2,659,381,560
01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan puskesmas
12 bln
30,000,000
12 bulan
33,000,000
12 bulan
36,300,000
12 bulan
39,930,000
12 bulan
43,923,000
60 bulan
183,153,000
01.10 Penyediaan alat tulis kantor 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan suratsurat Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor dan UPK
12 bln
65,000,000
12 bulan
71,500,000
12 bulan
78,650,000
12 bulan
86,515,000
12 bulan
95,166,500
60 bulan
396,831,500
12 bln
44,999,983
12 bulan
49,499,981
12 bulan
54,449,979
12 bulan
59,894,977
12 bulan
65,884,475
60 bulan
274,729,396
12 bln
9,000,000
12 bulan
9,900,000
12 bulan
10,890,000
12 bulan
11,979,000
12 bulan
13,176,900
60 bulan
54,945,900
11 bln
157,300,000
11 bulan
173,030,000
11 bulan
190,333,000
11 bulan
209,366,300
11 bulan
230,302,930
60 bulan
960,332,230
12 bln
90,000,000
12 bulan
99,000,000
12 bulan
108,900,000
12 bulan
119,790,000
12 bulan
131,769,000
60 bulan
549,459,000
6 bln
7,300,000
12 bulan
8,030,000
12 bulan
8,833,000
12 bulan
9,716,300
12 bulan
10,687,930
60 bulan
44,567,230
12 bln
957,150,000
12 bulan
1,052,865,000
12 bulan
1,158,151,500
12 bulan
1,273,966,650
12 bulan
1,401,363,315
60 bulan
5,843,496,465
(3) (4) (5) Meningkatny 01 Program pelayanan a angka administrasi kunjungan perkantoran pasien ke pusat 01.02 Penyediaan jasa pelayanan komunikasi, sumber kesehatan daya air dan listrik
01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
01.17 Penyediaan makanan Tersedianya makanan dan minuman dan minuman pegawai 01.18 Rapat-rapat Terpenuhinya koordinasi dan undangan rapat-rapat konsultasi keluar koordinasi dan daerah konsultasi keluar daerah 01.19 Penyediaan jasa Tersedianya jasa pelelangan/pengadaa pelelangan/pengadaa n barang n barang dan jasa 01.20 Penyediaan jasa Tersedianya jasa tenaga pendukung pendukung administrasi/teknis adm/teknis perkantoran perkantoran 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 02.03 Pembangunan Tersedianya dokumen gedung kantor perencanaan kegiatan OTSUS dan selesainya pembangunan posyandu
02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan disiplin aparatur 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15 Program Obat dan Perbekalan kesehatan
Terpeliharanya gedung kantor
diisi saja berapa dokumen yg dihasilkan dan unit gedung yang 12 bln
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
12 bln
Terpeliharanya rumah gedung kantor
12 bln
Tersedianya pakaian dinas pegawai
422 stel
Tersedianya pakaian khusus dan hari-hari tertentu
422 stel
03
Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab
(20) Dinkes
Lokasi
(21)
15.01 Pengadaan obat dan Terlaksananya perbekalan kesehatan pembelian obat untuk pelayanan kesehatan dasar 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16.01 Pelayanan kesehatan Jumlah kunjungan penduduk miskin peserta jamkesmas di dipuskesmas dan puskesmas dan jaringannya jaringannya
16 jenis
80.999 kunjungan
849,670,000
849,670,000
16.02 Pemeliharaan dan Terselenggaranya pemulihan kesehatan pelayanan kunjungan rumah kasus jiwa bagi pasien jiwa kasus tergantung dan bantuan masyarakat kota banda aceh
- 200 org kasus bantuan - 30 org kasus tergantung
75,029,168
75,029,168
16.04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
- 22 kotak rapid test
256,756,500
256,756,500
117,303,500
117,303,500
34,994,640
34,994,640
146,840,000
146,840,000
- Tersedianya rapid test DBD yang cepat di puskesmas - Adanya ABJ gampong - Pemberian PMT bagi pasien TB dan Kusta
16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat
16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
16.13 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
19
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Terlaksananya penjaringan siswa baru - Cakupan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) - Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak dan skrining intelektualitas anak (DDITK)
- kader jumantik di 90 desa - 150 paket PMT pasien TB dan Kusta - 92 sekolah - 60%
- 15%
- Terlaksananya pelayanan kesehatan lapangan bagi setiap kegiatan kota Banda Aceh - Cakupan ketersediaan SDM terlatih dalam penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan medis - Cakupan TTU dan TPM yang memenuhi syarat hygiene dan sanitasi
- 90 kali kegiatan P3K
- Terlaksananya pembagian abate ke desa
- 50 desa
- 20%
- 20 TPM laik sehat, 50 TPM sehat/bersi h, 50 TTU sehat/bersi h, 50 HI sehat/bersi h, 90 sampel makmin sehat, 220 unit air minum sehat, dan 50 org kesehatan pekerja
311,590,000
-
-
-
-
311,590,000
19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Masyarakat sadar tentang PHBS
- Jumlah usulan musrenbang untuk pembentukan posyandu lansia - Jumlah usulan musrenbang untuk penyuluhan dan senam lansia - Jumlah kader yang dibina - Cakupan posyandu mandiri - Cakupan posyandu purnama
20 Program perbaikan gizi masyarakat 20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
59,735,000
59,735,000
-6 kecamatan
156,620,000
156,620,000
95,235,000
95,235,000
-5 kecamatan
- 360 org kader yang dibina -6 posyandu (5%) - 12 posyandu purnama (10%)
307,790,000 - Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bln keluarga miskin - Cakupan balita gizi buruk - Cakupan pelayanan anak balita
Program pengembangan lingkungan sehat 21.03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1.125 keluarga
- Berapa jml anak keluarga miskin?
22
22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
23
128,000,000
- Berapa pertemuan?
450 kasus DBD dan 30 kasus malaria 5008 balita, 10.494 anak sekolah
Program standarisasi pelayanan kesehatan
23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
23.06 Monitoring, evaluasi, Terlaksananya monev dan pelaporan di TK PPK dan sarana farmasi 23.08 Pembuatan profil
307,790,000
Dinkes
307,790,000
-
-
-
-
128,000,000
128,000,000
- 11 PKM
-
-
-
-
573,886,500
539,596,500
539,596,500
34,290,000
34,290,000
254,801,300
- Jumlah unit pelayanan yang menginput data - Terlaksananya pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan yang sudah sesuai dengan ISO
-
128,000,000
573,886,500
Jumlah penanganan kasus penyakit menular (DBD dan malaria) Jumlah balita dan anak sekolah kelas 1, 2, dan 3 yang diimunisasi
-
-3 Perguruan Tinggi dan 43 kantor pemerintah
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
22.01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
-
- Berapa jml balita gizi buruk - Berapa jml balita
21
- Terlaksananya penerapan KTR disarana pendidikan dan kantor pemerintah - Terlaksananya monev KTR di sarana pendidikan dan pemerintah
-
307,790,000
-
-
-
-
254,801,300
198,301,300
198,301,300
45,000,000
45,000,000
11,500,000
11,500,000
- 2 PKM (17%)
70 PPK dan sarana farmasi
Dinkes
25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesm as pembantu dan jaringannya
25.25 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)
32
4,695,643,000
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
11 puskesmas dan jaringannya
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
32.03 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
- Pembentukan kelas Ibu - Kontrak KIBBLA dgn tenaga kesehatan - Cakupan pelayanan ibu nifas dan neonatal
32.04 Audit Maternal Perinatal (AMP)
- Terlaksananya pertolongan persalinan oleh bidan - Terlaksananya pelayanan bufas - Terlaksananya penanganan bumil dgn komplikasi JUMLAH
- Berapa kali kunjungan?
-
-
-
4,695,643,000
4,695,643,000
371,083,000
- Terlaksananya kunjungan dan sweeping ibu hamil K4 - Penjaringan ibu nifas dan neonatal
-
4,695,643,000
-
-
-
-
371,083,000
346,085,000
346,085,000
24,998,000
24,998,000
- Berapa org/kali/ga mpong? -9 gampong -9 gampong -9 gampong
- Berapa target pertolongan ? - Berapa..? - Berapa target pertolongan ?
8,439,143,783
1,975,984,981
2,173,583,479
2,390,941,827
2,630,036,010
17,609,690,081
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
dr. Media Yulizar, MPH Pembina Utama Muda / Ivc Nip. 19630716 198910 2 001
Dinkes
