RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011 – 2015

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5894558 Soreang 40911

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr wb. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjunan kita, Nabiyullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011 – 2015. Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 merupakan rangkaian perencanaan

program

dalam

pembangunan

Koperasi,

UKM,

Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bandung dalam jangka menengah, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumbersumber lainnya. Penyusunan

Renstra

juga

mengacu

kepada

prioritas

Pembangunan Daerah, Rencana Stategis dan Program Pembangunan dalam daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 dan Peraturan Perundangan serta Kebijakan Nasional, Provinsi, yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sangatlah disadari bahwa penyajian Rencana Strategis ini masih belum sempurna, serta masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh i

keterbatasan yang ada pada kami. Namun demikian, diharapkan Rencana Strategis ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan. Wassalamu’alaikum wr wb.

Soreang,

Maret 2011

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. B. BUDIRAHARJO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571018 198103 1 007

ii

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III

iii

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Landasan Hukum

2

C. Maksud dan Tujuan

3

D. Sistematika Penulisan

3

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

5

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

5

B. Sumber Daya SKPD

20

C. Kinerja Pelayanan SKPD

21

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

22

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

25

FUNGSI

BAB IV

A. Identifikasi Permasalahan

25

B. Telaahan Visi, Misi dan Program

25

C. Penentuan Isu Strategis

27

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

30

KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD

30

B. Tujuan

33

C. Sasaran

34

D. Strategi

34

E. Kebijakan

35

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

36

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

45

BAB VII

PENUTUP

58

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan

merupakan

usaha

peningkatan

kualitas

manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan

kemampuan

daerah

dengan

memperlihatkan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi suara memperluaskan perkembangan global, sedangkan kuantitas pembangunan memiliki kebutuhan sumber daya, sehingga pencapaian hasil pembangunan selalu

lebih

mudah

dibandingkan

dengan

kompleksitas

permasalahan yang telah diselesaikan. Demikian pula proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung adalah merupakan bagian dari pembangunan Propinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesinambungan pembangunan, memberikan daya dukung tercapainya kondisi masyarakat yang lebih baik, dimana pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana dalam prioritas daerah pembangunan pra ekonomi daerah melalui

pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan

pedesaan. Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan mampu membangun struktur perekonomian yang lebih baik terutama dalam mengatasi masalah ekonomi yang ada di Kabupaten Bandung maupun pengaruh era globalisasi. Hal ini tergambar dalam misi Kabupaten Bandung yang ke-7 yaitu Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing, dalam salah satu tujuannya yaitu terwujudnya peningkatan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah dengan sasaran antara lain : RENSTRA DISKOPERINDAG

1

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yang merupakan Dinas teknis serta bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten

Bandung,

mempunyai

tugas

pokok

merumuskan

kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan yang meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan hasil industri pertanian dan kehutanan dan industri logam, mesin dan kimia, industri aneka, sarana dan pengembangan perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, maka tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut: 1) Kepala Dinas Mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

merumuskan,

mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

RENSTRA DISKOPERINDAG

6

pembantuan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah serta bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Fungsi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Sekretariat Sekretariat

dipimpin

oleh

seorang

sekretaris

yang

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengolahan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan

rumusan

kebijakan

koordinasi

penyusunan

program dan penyelenggaraan terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas. d. Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

administrasi

umum dan kerumahtanggaan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. f. Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian. RENSTRA DISKOPERINDAG

7

g. Penetapan

rumusan

kebijakan

administrasi

rumusan

kebijakan

pengelolaan

keuangan. h. Penetapan

pelaksanaan

monitoring

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas. i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas. k. Pelaporan

pelaksanaan

tugas

pengelolaan

pelayanan

pengelolaan

pelayanan

kesekretariatan. l. Evaluasi

pelaksanaan

tugas

kesekretariatan. m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ke tiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretaris membawahkan: a. Sub Bagian Penyusunan Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan 3) Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Pengembangan seorang

Kepala

Bidang

Usaha Koperasi dipimpin oleh

yang

mempunyai

tugas

pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pengembangan usaha koperasi yang meliputi pengembangan koperasi produsen, konsumen dan jasa, pengembangan permodalan koperasi serta pengawasan dan penilaian USP koperasi.


8

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai fungsi: a. Penetapan dan penyusunan rencana program kerja pelayanan pengembangan usaha koperasi. b. Penetapan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi. c. Penetapan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah. d. Penetapan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP. e. Penetapan pembinaan KSP dan USP. f. Penetapan

fasilitasi

pelaksanaan

pembubaran

dan

penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP. g. Penetapan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya. h. Penetapan

pengembangan

iklim

serta

kondisi

yang

mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. i. Penetapan pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi. j. Penetapan dan perlindungan kepada koperasi. k. Penetapan fasilitasi pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi. l. Penetapan pengawasan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi. m. Penetapan fasilitasi penjaminan permodalan dan pembiayaan bagi koperasi yang meliputi kredit perbankan / bukan bank, modal Ventura pinjaman BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain. n. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha koperasi. o. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha koperasi. RENSTRA DISKOPERINDAG

9

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. q. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pengembangan usaha koperasi. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi membawahkan : a. Seksi Pengembangan Koperasi Produsen Konsumen dan Jasa b. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Permodalan Koperasi c. Seksi Pengawasan dan Penilaian USP Koperasi 4) Bidang Kelembagaan Koperasi Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas pokok di bidang

pelayanan

kelembagaan

koperasi

yang

meliputi

pendaftaran koperasi, pengembangan organisasi dan tatalaksana koperasi serta pengembangan sumber daya manusia koperasi. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

Kepala

Bidang

Kelembagaan mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan kelembagaan koperasi. b. Penetapan

pelaksanaan

kebijakan

pembentukan,

penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi. c. Penetapan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan

serta

pembubaran

koperasi

dalam

wilayah

kabupaten. d. Penetapan

fasilitasi

pelaksanaan

pengesahaan

dan

pengumuman akta pengesahan koperasi. e. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan PAD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi.


10

f. Penetapan fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah. g. Penetapan pengawasan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi. h. Pelaporan

pelaksanaan

tugas

pelayanan

kelembagaan

koperasi. i. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan kelembagaan koperasi. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga dan pihak ketiga di bidang pelayanan kelembagaan koperasi. Bidang Kelembagaan Koperasi membawahkan: a. Seksi Pendaftaran Koperasi b. Seksi Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 5) Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi pengembangan kemitraan dan pengembangan kewirausahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. b. Penetapan

kebijakan

pemberdayaan

UKM

dalam

penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil yang meliputi pendanaan / penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat


11

pemenuhan kebutuhan dana, persaingan prasarana, informasi kemitraan, perijinan dan perlindungan. c. Penetapan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi d. Penetapan fasilitasi akses penjaminan dalam penyedian pembiayaan bagi UKM yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain. e. Penetapan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan UKM. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. h. Pelaksanaan tugas, kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahkan: a. Seksi Pengembangan Kemitraan b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan 6) Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia Bidang Industri, Logam, Mesin dan Kimia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia yang meliputi


12

logam mesin dan elektronik, industri agro serta kimia dan bahan bangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia mempunyai fungsi: a. Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan industri agro, logam mesin dan kimia. c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia. d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia. e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan industri agro, logam mesin dan kimia. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan industri agro, logam, mesin dan kimia. Bidang

Industri

Agro,

Logam,

Mesin

dan

Kimia

membawahkan: a. Seksi Logam Mesin dan Elektronik b. Seksi Industri Agro c. Seksi Kimia dan Bahan Bangunan 7) Bidang Industri Aneka Bidang Industri Aneka dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang


mempunyai

tugas

pokok,

memimpin, 13

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan industri aneka yang meliputi tekstil dan produk tekstil, kulit dan produk kulit serta kerajinan dan aneka. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Industri Aneka mempunyai fungsi: a. Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

pengelolaan industri aneka. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan industri aneka. c. Pengkoordinasian perencanaan kerja di bidang pengelolaan industri aneka. d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan industri aneka. e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan

tugas di bidang

pengelolaan industri aneka. f. Pelaporan pelaksanan tugas pengelolaan industri. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan industri. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan industri. Bidang Industri Aneka membawahkan: a. Seksi Tekstil dan Produk Tekstil b. Seksi Kulit dan Produk Kulit c. Seksi Kerajinan dan Aneka 8) Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan sarana dan pengembangan perdagangan RENSTRA DISKOPERINDAG

14

yang

meliputi

sarana

pengembangan

perdagangan

perdagangan

kerja

serta

sama

dan

pembinaan

usaha

pedagangan. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

Bidang

Sarana

Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi : a. Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

pengelolaan sarana dan pengembangan perdagangan. b. Penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

di

sarana

dan

pengembangan perdagangan. c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang sarana dan pengembangan pasar. d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang sarana pengembangan perdagangan. e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang sarana pengembangan perdagangan. f. Pelaporan

pelaksanaan

tugas

pengelolaan

sarana

pengembangan perdagangan. g. Evaluasi

pelaksanaan

tugas

pengelolaan

di

bidang

pengelolaan sarana pengembangan perdagangan. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga di bidang sarana dan pengembangan perdagangan. Bidang

Sarana

Pengembangan

Perdagangan

membawahkan : a. Seksi Sarana Perdagangan b. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Perdagangan c. Seksi Bina Usaha Perdagangan


15

9) Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan perdagangan dalam dan luar negeri yang meliputi distribusi dan informasi, perlindungan konsumen dan metrologi legal serta perdagangan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi : a. Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

perdagangan dalam dan luar negeri. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri. c. Pengkoordinasian perencanaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri. d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri. e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri. f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri. g. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.


16

Bidang

Perdagangan

Dalam

dan

Luar

Negeri

membawahkan : a. Seksi Distribusi dan Informasi b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal c. Seksi Perdagangan Luar Negeri 10) UPTD Pasar Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagai fungsi

dinas di bidang pengelolaan dan

pengembangan pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala UPTD Pasar mempunyai fungsi : a. Perencanaan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

pengelolaan

dan

pengelolaan dan pengembangan pasar. b. Perencanaan

operasional

kegiatan

pengembangan pasar. c. Penyusunan

mekanisme

organisasi

dan

tatalaksana

pengelolaan dan pengembangan pasar. d. Pengelolaan

anggaran

pelaksanaan

pengelolaan

dan

pengembangan pasar. e. Pengembangan kemitraan pengelolaan dan pengembangan pasar. f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. UPTD Pasar membawahkan Sub. Bagian Tata Usaha yang mempunyai

tugas

pokok

menyusun

dan

melaksanakan

pengelolaan ketatausahaan UPTD Pasar di bidang pengelolaan dan pengembangan pasar. RENSTRA DISKOPERINDAG

17

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi yaitu : a. Penyusunan rencana operasional ketatausahaan pengelolaan dan pengembangan pasar. b. Pelaksanaan

pengelolaan

urusan

umum,

kepegawaian,

keuangan sarana dan prasarana UPTD Pasar. c. Penyiapan

bahan

fasilitasi

dan

dukungan

administrasi

pengelolaan dan pengembangan pasar. d. Pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pengelolaan dan pengembangan pasar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung mempunyai peran aktif dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung melalui gerakan dan pemberdayaan koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahkan :  Sub Bagian Penyusunan Program  Sub Bagian Umum & Kepegawaian  Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, membawahkan :  Seksi Pengembangan Koperasi Produsen, Konsumen dan Jasa  Seksi Pengembangan Permodalan Koperasi  Seksi Pengawasan dan Penilaian USP Koperasi 4. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan :  Seksi Pendaftaran Koperasi  Seksi Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi RENSTRA DISKOPERINDAG

18

 Seksi Pegembangan Sumber Daya Manusia Koperasi 5. Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :  Seksi Pengembangan Kemitraan  Seksi Pengembangan Kewirausahaan 6. Bidang Industri Agro, Logam, Mesin dan Kimia, membawahkan :  Seksi Logam, Mesin dan Elektronik  Seksi Industri Agro  Seksi Kimia dan Bahan Bangunan 7. Bidang Industri Aneka, membawahkan :  Seksi Tekstil dan Produk Tekstil  Seksi Kulit dan Produk Kulit  Seksi Kerajinan dan Aneka 8. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri  Seksi Distribusi dan Informasi  Seksi Perlindungan Kosumen dan Metrologi Legal  Seksi Perdagangan Luar Negeri 9. Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan  Seksi Sarana Perdagangan  Seksi Kerjasama dan Pengembangan Perdagangan  Seksi Bina Usaha Perdagangan 10. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, membawahkan :  Urusan Tata Usaha Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar berikut :


19

Struktur Organisasi

KEPALA DINAS SEKRETARIS

Kasubag Peny. Program

BIDANG KELEMBAGAAN

BIDANG PUMKM

BIDANG PUK

BIDANG ANEKA

Kasubag Umum & Kepegawaian

BIDANG AGLOMEKA

Kasubag Keuangan

BIDANG SPP

BIDANG PDLN

Seksi Pendaftaran Koperasi

Seksi Pengemb. Kemitraan

Seksi Peng. Kop. Prod., Kons. & Jasa

Seksi Tekstil & Produk Tekstil

Seksi Logam, Mesin & Elektronik

Seksi Sarana Perdagangan

Seksi Distribusi dan Informasi

Seksi Peng. Org. & Tatalaksana Kop.

Seksi Pengemb. Kewirausahaan

Seksi Peng. Permodalan Kop.

Seksi Kulit & Produk Kulit

Seksi Industri Agro

Seksi Kerjasama & Peng. Perdagangan

Seksi Perl. Kons. & Metrologi Legal

Seksi Pengaw. & Penilaian USP Kop

Seksi Kerajinan & Aneka

Seksi Kimia & Bahan Bangunan

Seksi Bina Usaha Perdagangan

Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi Peng. SDM Koperasi

UPTD RENSTRA DISKOPERINDAG

20

B. Sumberdaya SKPD Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi,

UKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan

Kabupaten

Bandung didukung oleh aparat / personil dengan jumlah pegawai sebanyak 487 orang dengan rincian 94 orang wanita dan 393 orang pria. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Uraian

Jumlah

(1) Status Pegawai

(2)

1. Pegawai Negeri Sipil

394

Ket.

(3)

2. Calon PNS

21

3. Kontrak Kerja

72 Wanita

Pria

1. Pegawai Negeri Sipil

75

319

2. Calon PNS

13

8

3. Kontrak Kerja

6

66

PNS

CPNS

Tingkat Pendidikan 1. Strata 2 (S2)

11

2. Strata 1 (S1)

63

3. Sarjana Muda

5

4. SLTA

223

5. SLTP

49

6. SD

64

(4)

10

11

Kepangkatan 1. IV / c

1

2. IV / b

7

3. IV / a

3

4. III / d

18

5. III / c

16

6. III / b

29

7. III / a

42


21

8. II / d

(2) 8

9. II / c

10

10. II / b

9

11. II / a

176

12. I / d

1

13. I / c

37

14. I / a

58

(1)

(3)

(4)

Jabatan Struktural / Eselon 1. Eselon II / b

1

2. Eselon III / a

1

3. Eselon III / b

7

4. Eselon IV / a

32

5. Eselon IV / b

7

6. Staf

347

7. TKK

72

20

C. Kinerja Pelayanan SKPD Sampai Perindustrian

dengan dan

tahun

2010,

Perdagangan

Dinas

Koperasi

UKM

Bandung

telah

Kabupaten

melaksanakan pelayanan sebagai berikut : No.

Jenis Pendapatan

1.

Retribusi Pelayanan Pasar

2.795.775.300

2.900.229.000

2.

Retribusi Perijinan. (SIUP, TDP, SITU, TDG, IPK, IPL, MCK)

464.282.266

531.381.900

44.450.000

13.550.000

3.285.000

-

3.

4.

Retribusi Ijin Usaha Industri (TDI, IUI) Retribusi Ijin Penyimpanan BBM


2009 (Rp.)

2010 (Rp.)

Keterangan Untuk perijinan Perdagangan dan Perindustrian yaitu SIUP, SITU, TDG, TDI, IUI sejak tgl 01 April 2008 telah dilimpahkan ke BPMP, tapi penetapan target masih di Dinas Teknis (Diskoperindag)

22

Penerbitan Badan Hukum Koperasi, dapat dilihat pada tabel berikut : No.

Uraian

2007

2008

2009

2010

1

Jumlah koperasi aktif

645

730

747

782

2

Jumlah koperasi

1.391

1.472

1.489

1524

Persentase

46,36

49,59

50,17

51,31

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Berdasarkan

visi,

misi,

tujuan,

sasaran

dan

strategi

pembangunan Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan, terinventarisasi

beberapa

tantangan

dan

peluang

dalam

pengembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : Tantangan

Peluang

 Meningkatnya jumlah penduduk  Rendahnya daya beli  Meningkatnya jumlah pengangguran 







 Angkatan kerja meningkat  Tenaga kerja cukup tersedia  Meningkatnya masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif Komersialisasi fasilitas dan asset  Meningkatnya kelompok usaha pasar terhadap non pedagang bersama di masyarakat historis Membangun sinergitas yang efisien  Meningkatnya animo masyarakat mulai dari pemasok, pedagang dan dalam mendirikan koperasi pembeli Peningkatan kualitas hubungan  Dukungan pemerintah semakin status hukum / kepemilikan tinggi dengan adanya prioritas (pengelola / Pemda / pedagang) kebijakan ekonomi nasional Perwujudan dan pencitraan  Tersedianya tenaga ahli dari identitas pasar tradisional sesuai perguruan tinggi, Litbang Balai dengan ciri khas / keunikan besar maupun IKATSI masing-masing pasar  Bahan baku dan penunjang mudah tersedia didapat  Indonesia merupakan pasar yang besar  Melimpahnya sumber daya alam


23

 Dengan adanya perjanjianperjanjian antara Negara yang baru, barang ekspor kita akan kompetitif di pasar internasional  Adanya kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Daerah yang mendukung adanya sistem keterbukaan dan kemudahan dalam proses pengadaan barang / jasa  Makin terjangkaunya ruang gerak pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan oleh pihak LPKSM di wilayah Kabupaten Bandung  Makin tumbuhnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab  Makin meningkatnya pengetahuan pelaku usaha mengenai peraturan pemerintah tentang peredaran barang dan jasa  Terbukanya kewenangan untuk melaksanakan urusan / kegiatan di bidang kemetrologian  Memiliki potensi unggulan yang mejadi trademark suatu produk yang berkualitas  Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan maupun lembaga terkait untuk memproses Hak Paten  Adanya lembaga-lembaga keuangan  Adanya kepedulian terhadap pengrajin untuk menjadi mitra binaan dari perusahaan besar  Adanya pusat perbelanjaan / pasar modern / mall untuk sarana promosi


24

 Kesempatan mengikuti event pameran  Tersebarnya distributor / agen / grosir  Adanya kegiatan pasar lelang komoditi agro  Dukungan pemerintah semakin tinggi melalui APBN, Program GEMPITA  Di Kabupaten Bandung, terdapat 12 pasar tradisional dan 34 pasar desa, warung serta toko-toko  Koperasi sebagai ekonomi kerakyatan yang harus terus menerus dibina agar koperasi menjadi tangguh dan sejajar dengan badan usaha lainnya  Koperasi salah satu cara utuk mencegah ekonomi liberal yang mengutamakan modal besar


25

1) Meningkatnya pelaku KUMKM yang berbasis potensi lokal dan mampu bersaing 2) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing 3) Meningkatnya nilai tambah petani 4) Meningkatkan potensi-potensi unggulan daerah Dalam mendukung terwujudnya misi unggulan tersebut, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) pembangunan koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan Tahun 2011 – 2015 sebagai perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. B. Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015, berlandaskan : 1. Landasan Idiil

: Pancasila

2. Landasan Konstitusional

: Undang-Undang Dasar 1945

Disamping

itu

mengacu

pula

pada

Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang berlaku, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyelesaian Keuangan Negara; 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; RENSTRA DISKOPERINDAG

2

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Darah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi Kabupaten Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Tatacara

Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah. RENSTRA DISKOPERINDAG

3

C. Maksud dan Tujuan 1) Maksud Rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2011 – 2015 disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak sematamata didasarkan pada pemerintah, tetapi harus melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, dengan karakter efektif, efisien, transparan, partisipatif, akuntabel berdasarkan kerangka hukum, adil dan responsif. 2) Tujuan Renstra Perdagangan

Dinas

Koperasi,

UKM,

Perindustrian

dan

Tahun 2011 – 2015 adalah untuk memberikan

arahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan

pembangunan

koperasi,

UKM,

perindustrian

dan

perdagangan di Kabupaten Bandung, sehingga akan didapat kejelasan, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bandung

yang

diarahkan

pada

peningkatan

pendapatan

masyarakat, sehingga dapat mendorong tumbuhnya daya beli yang akan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).


4

D. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi B. Sumber Daya SKPD C. Kinerja Pelayanan SKPD D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan B. Telaahan Visi, Misi dan Program C. Penentuan Isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan Sasaran Jangka Menengah SKPD C. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII

PENUTUP


5

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung telah melakukan identifikasi permasalahan, diantaranya yaitu : 1. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana kurang memadai 2. Sumberdaya manusia IKM yang masih rendah 3. Tingkat kesadaran, budaya, jiwa kewirausahaan yang masih konvensional 4. Lemahnya penegakkan hukum 5. Daya saing pasar tradisional yang semakin melemah dengan maraknya pasar modern 6. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan promosi 7. Koperasi masih terkendala permodalan dan jaringan pemasaran produk 8. Masih sulit untuk memperoleh akses ke perbankan 9. Belum stabilnya mutu produk B. Telaahan Visi Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Bandung dijabarkan dalam RPJPD 2005 – 2025 (20 tahun), selain itu, mengacu pula pada usulan-usulan dari tingkat kecamatan (MPKT), serta KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Kabupaten Bandung. Dengan demikian Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian memperhatikan

dan

Perdagangan

kepentingan

harus

masyarakat

menggambarkan Kabupaten

dan

Bandung

melalui MPKT, KUA, RPJMD dan RPJPD. Selain memperhatikan RJPMD / Renstrada Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Bandung, juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya RENSTRA DISKOPERINDAG

26

seperti RUTR Kabupaten Bandung, lingkungan hidup dan sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bandung. Berdasarkan RJPMD Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015, Visi Kabupaten Bandung yaitu ”Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan keamanan dan keterbitan wilayah 2. Meningkatkan profesionalisme birokrasi 3. Memulihkan

keseimbangan

lingkungan

dan

menerapkan

pembangunan berkelanjutan 4. Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda 5. Memantapkan pembangunan perdesaan. 6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah. 7. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung dengan memperhatikan permasalahan, potensi dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung, dengan tetap memandang semua bidang pembangunan dalam kedudukan yang penting, juga disinergikan

dengan

prioritas

pembangunan

nasional

dan

pembangunan Jawa Barat, ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Reformasi birokrasi 2. Pengembangan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan 4. Pengurangan kemiskinan daerah dan penyandang masalah sosial 5. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah RENSTRA DISKOPERINDAG

27

6. Peningkatan kemudahan bagi pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) 7. Pengembangan produk unggulan 8. Rehabilitasi

kerusakan

lingkungan,

penataan

ruang

dan

penanganan bencana 9. Pemantapan pembangunan daerah dan wilayah perdesaan 10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan pangan C. Penentuan isu-isu Strategis Dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), disusunlah isu-isu strategis sebagai berikut :

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Internal Kekuatan (Strength) LPE masih cukup tinggi Industri pengolahan masih dominan Banyaknya kegiatan ekonomi (UMKM) berbasis sumberdaya lokal Prosedur untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan cukup sederhana Adanya konsep pengembangan OVOP Sumber daya alam yang melimpah sebagai bahan baku Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan Kelemahan (Weakness) Adanya disparasi pembangunan antar daerah PDRB belum merata untuk seluruh sektor Lemahnya SDM untuk meningkatkan produktivitas Aksesibilitas terhadap modal dan pasar masih rendah Kurangnya data potensi dan kondisi ekonomi pedesaan Aksesibilitas dan informasi terhadap pasar masih rendah Kurangnya akses masyarakat terhadap permodalan


1. 2.

3.

4. 5.

1. 2. 3.

4. 5.

Eksternal Peluang (Opportunity) Sumber daya alam masih banyak tersedia Meningkatnya arus investasi pada beberapa sektor unggulan Adanya pola kemitraan antar industri kecil mengengah dengan industri besar Pasar yang masih terbuka luas Minat swasta dalam berinvestasi di bidang agropolitan cukup tinggi Ancaman (Threat) Alih fungsi pertanian ke non pertanian Perilaku masyarakat yang semakin permisif Masih dominannya industri besar dalam perekonomian daerah Produk sejenis dari wilayah lain Ketatnya standar terhadap produk hasil pertanian

28

Adapun isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah : 1. Rendahnya keterampilan para pengurus / pengelola dalam pengelolaan koperasi 2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian 3. Kurangnya ketersediaan skema pembiayaan di bidang industri kecil 4. Rendahnya transformasi, informasi dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu sehingga masih sering terjadi distorsi harga yang berdampak terhadap perekonomian di tingkat pusat dan daerah 5. Rendahnya nilai tambah, daya saing dan produktivitas SDM industri kecil 6. Masih lemahnya daya saing industri kecil 7. Adanya perjanjian FTA dan FTA yang baru diantaranya : ASEAN-India FTA, AJCEP dan AANZ FTA yang harus segera direalisasikan dimana Indonesia sebagai salah satu pihak penandatangan penerbitan SKA 8. Penerbitasn Certificate of Origin (CO) SKA merupakan pelimpahan pemerintah pusat ke daerah 9. Di wilayah Bandung Raya ada 3 (tiga) penerbit SKA yaitu Prov. Jawa Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung 10. Pemberlakuan ACFTA (Asia China Free Trade Agreement) baik langsung maupun tidak mempengaruhi kebedaraan maupun daya saing para pelaku usaha di Kabupaten Bandung, sehingga perlu adanya terobosan untuk mempermudah akses pemasaran para pengrajin dalam mempromosikan produknya sehingga produk-produk Kab. Bandung dapat bersaing dan dikenal masyarakat luas 11. Akibat adanya pengaruh ekstrim cuaca mempengaruhi terhadap kebutuhan

pokok

masyarakat

khususnya

di

pasar-pasar

tradisional sehingga berpengaruh pula terhadap fluktuasi harga


29

12. Sebagai kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap para pengrajin Kabupaten Bandung perlu mensosialisasikan program peningkatan penggunaan produk Indonesia melalui slogan “Aku Cinta Produk Indonesia” 13. Terwujudnya pasar yang representative, sehat, bersih, aman dan nyaman 14. Memberdayakan para pelaku usaha (supplier, pedagang dan pembeli) 15. Meningkanya perlindungan terhadap Pasar Tradisional


30

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SOPD Visi Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan memperhatikan visi dan misi daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung mempunyai visi sebagai berikut : “Terwujudnya pelaku usaha yang maju, mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan”. Makna dari visi tersebut: a. Pelaku usaha yang menjadi binaan Diskoperindag di sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. b. Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, adalah : 1. Maju,

dimaksudkan

meningkatkan

agar

para

kapasitasnya

pelaku

dalam

usaha

mampu

mengembangkan

kelembagaan dan usahanya. 2. Mandiri, dimaksudkan agar pelaku usaha mempunyai sikap dan mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang telah menjadi keputusan, mampu mengoptimalkan potensi diri dan mengurangi ketergantungan. 3. Berdaya saing, dimaksudkan agar pelaku usaha mampu meningkatkan nilai tawar produk barang/jasa yang didukung dengan konsistensi atas kualitas barang dan pelayanan jasa. Misi Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur didukung dengan sarana prasarana yang memadai. RENSTRA DISKOPERINDAG

31

2. Memantapkan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 3. Meningkatkan peran sektor perindustrian dan perdagangan dalam dan luar negeri. 4. Mengembangkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis sumberdaya lokal. 5. Membangun iklim usaha yang kondusif berwawasan lingkungan. 6. Mengembangkan pasar tradisional sebagai pusat perbelanjaan yang representatif. 7. Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen. Makna dari misi tersebut adalah : 1. Peningkatan profesionalisme aparatur, dimaksudkan agar setiap aparatur Dinas memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya serta mampu melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap pelaku usaha (Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) sehingga menjadi pelaku usaha yang “Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. 2. Memantapkan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Bahwa kondisi Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi kerakyatan menjadi prioritas dan mendapat perhatian yang besar serta keseriusan dalam pemberdayaannya melalui peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, akses terhadap peluang usaha dan akses permodalan serta pemasaran, penguasaan informasi dan teknoogi sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi yang dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. 3. Meningkatkan Peran Sektor Perindustrian dan Perdagangan Dalam / Luar Negeri. Bahwa sektor Perindustrian dan Perdagangan perlu terus didorong peranannya dalam menumbuhkan perekonomian daerah, melalui kemudahan perijinan, berinvestasi, penyediaan RENSTRA DISKOPERINDAG

32

lokasi usaha dan infrastruktur penunjang serta didorong untuk mampu memanfaatkan peluang ekspor berbagai komoditi. 4. Mengembangan Potensi Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal. Dalam

pengembangan

potensi

ekonomi

daerah

perlu

memanfaatkan sumberdaya lokal (SDM dan SDA) yang sebesarbesarnya

serta

diikuti

upaya-upaya

yang

mendorong

peningkatan daya saing kualitas produk barang/jasa. 5. Membangun Iklim Usaha yang Berwawasan Lingkungan. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian perlu didukung dengan iklim usaha yang mendorong minat para pelaku usaha

untuk berinventasi,

dengan disertai upaya

menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 6. Mengembangkan pasar tradisional sebagai pusat perbelanjaan yang representatif. Kondisi pasar tradisional perlu terus dikembangkan agar menjadi pusat perbelanjaan yang representatif (bersih, sehat dan nyaman) melalui peningkatan sarana / prasarana dan infrastruktur yang memadai

sehingga

mampu

tetap

bertahan

yang

disertai

pengendalian pemberian ijin pembangunan pasar swalayan (mall, super/toko/mini market) 7. Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen. Dalam upaya menjaga stabilitas harga maka ketersediaan barang dan jasa perlu didukung dengan kelancaran arus distribusi disertai

upaya-upaya

pemberian

perlindungan

terhadap

konsumen.


33

B. Tujuan Arah pembangunan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan yang merupakan bagian integral dari pembangunan provinsi dan nasional adalah membentuk koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan menjadi kelompok usaha yang kuat dan mandiri dengan tingkat fleksibilitas, kewirausahaan dan daya saing global yang tinggi serta menjadi pengusaha yang inovatif serta dilandasi nilai moral, etos dan disiplin kerja. Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai suatu penentu sukses tidaknya pembangunan KUMKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung, yang merupakan penjabaran dari misi adalah:  Meningkatkan

SDM

aparatur,

KUKM,

perindustrian

dan

perdagangan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan tersedianya sarana / prasarana.  Meningkatkan kualitas kelembagaan, organisasi dan manajemen koperasi dan UMKM agar koperasi dan UMKM mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi insentif sehingga menjadi semakin baik.  Mengembangkan usaha industri manufaktur dan industri rumah tangga.  Meningkatnya

kontribusi

ekonomi

kerakyatan

terhadap

perekonomian daerah  Memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan  Meningkatkan kapasitas pemasaran melalui pembangunan pusat distribusi dan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan bagi kegiatan ekonomi daerah  Memperlancar

arus

perdagangan

barang

dan

jasa

berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah. RENSTRA DISKOPERINDAG

34

C. Sasaran 1. Meningkatnya pelaku KUMKM yang berbasis potensi lokal dan mampu barsaing 2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing 3. Meningkatnya nilai tambah petani 4. Meningkatnya potensi-potensi unggulan daerah D. Strategi Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan yaitu : 1. Meningkatkan komitmen SDM aparatur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan KUMKM. 3. Meningkatkan

kemampuan

pengelolaan

dan

permodalan

KUMKM 4. Mengembangkan industri produktif berbasis sumberdaya lokal 5. Meningkatkan keterampilan kewirausahaan 6. Mewujudkan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal. 7. Mengembangkan model kemitraan usaha hulu hingga hilir 8. Meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah. 9. Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah. 10. Penataan pedagang kaki lima dan asongan. 11. Penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One Product (OVOP) 12. Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan 13. Pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu


35

D. Kebijakan Dalam mencapai tujuan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang telah tersusun dalam sasaran strategi, perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut yaitu : 1. Peningkatkan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku KUMKM melalui pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, menumbuhkan kemitraan dengan usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan sektor-sektor non unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesarbesarnya bermanfaat dalam penciptaan lapangan kerja.


36

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD Program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka

pengembangan

koperasi,

UMKM,

perindustrian

dan

perdagangan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah c. Penyediaan jasa kebersihan kantor d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makan dan minum j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah l. Penyediaan

tenaga

pendukung

administrasi

teknis

dan

perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian kerja lapangan b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


37

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan laporan keuangan semesteran c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5. Program Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif a. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah b. Monitoring dan evaluasi 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan c. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD 7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah a. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi b. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian c. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi d. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi e. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Koordinasi

peningkatan

hubungan

kerja

dengan

lembaga

perlindungan konsumen RENSTRA DISKOPERINDAG

38

b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen c. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa d. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri b. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan dokumen ekspor 11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Penyempurnaan

perangkat

peraturan,

kebijakan,

dan

pelaksanaan operasional b. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha c. Pengembangan distribusi dan promosi barang / produk d. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk e. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan f. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan g. Sosialisasi Peningkatan penggunaan produk dalam negeri 12. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan a. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin Pedagang Kaki Lima dan asongan b. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan asongan 13. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi a. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri b. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi c. Pengembangan industri kreatif berbasis fashion 14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri b. Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi IKM


39

15. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a. Pembinaan kemampuan teknologi industri b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 16. Program Penataan Struktur Industri a. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 17. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial a. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :


40

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

Indikator kinerja SKPD memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2010 dan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :


41

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung

Kondisi Kinerja Aspek / Fokuks / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Pembangunan Daerah

No.

(1)

(2)

I I.1 I.1.1 I.1.1.1

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi URUSAN WAJIB KOPERASI Jumlah Koperasi Koperasi Aktif

Thn 0 (3)

Thn 1 (4)

1524 782

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Target Laporan Setiap Tahun Thn 2 (5)

15 29

Thn 3 (6)

15 25

Thn 4 (7)

15 25

Thn 5 (8)

15 25

(9)

15 25

1.599 911

I.1.1.2 UMKM 1 Usaha Mikro Jumlah Pelaku Usaha Tenaga Kerja 2 Usaha Kecil Jumlah Pelaku Usaha Tenaga Kerja 3 Usaha Menengah Jumlah Pelaku Usaha Tenaga Kerja 4 Jumlah Pelaku UMKM Biaya yang dibutuhkan

3.170 5.614

125 97

120 144

100 120

110 179

125 108

3.750 6.262

2.263 20.557

10 60

65 1.280

27 540

57 1.140

33 660

2.455 24.237

181 3.531 5.614

5 200 140 7.750.000

10 500 195 7.750.000

28 1.400 155 7.500.000

12 600 179 7.500.000

15 750 173 7.500.000

251 6.981 6.456 38.000.000

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I.1.2 URUSAN PILIHAN I.1.2.1 PERINDUSTRIAN INDUSTRI ANEKA 1 Industri Kecil Industri Tekstil dan Produk Tekstil Jumlah Tenaga Kerja Investasi Industri Kulit dan Produk Kulit Jumlah Tenaga Kerja Investasi Industri Kerajinan dan Aneka Jumlah Tenaga Kerja Investasi 2 Industri Menengah Industri Tekstil dan Produk Tekstil Jumlah Tenaga Kerja Investasi Industri Kulit dan Produk Kulit Jumlah Tenaga Kerja Investasi Industri Kerajinan dan Aneka Jumlah Tenaga Kerja Investasi 3 Industri Besar Industri Tekstil dan Produk Tekstil Jumlah Tenaga Kerja Investasi Industri Kulit dan Produk Kulit Jumlah Tenaga Kerja Investasi

126 2.271 17.340.565.000 14 202 1.975.000.000 16 152 1.729.020.000

8 136 1.040.433.900 1 12 118.500.000 2 15 172.902.000

8 145 1.102.859.934 1 12 125.610.000 1 16 190.192.200

8 153 1.169.031.530 1 13 133.146.600 2 18 209.211.420

9 162 1.239.173.422 1 13 141.135.396 2 19 230.132.562

10 172 1.313.523.827 1 15 149.603.520 3 22 253.145.818

169 3.039 23.205.587.613 19 267 2.642.995.516 26 242 2.784.604.000

133 11.606 89.934.572.000 11 764 6.914.000.000 10 389 5.865.000.000

7 580 4.496.728.600 1 38 345.700.000 19 293.250.000

7 610 4.721.565.030 40 362.985.000 1 21 307.912.500

8 639 4.957.643.282 1 42 381.134.250 21 323.308.125

8 672 5.205.525.445 45 400.190.963 1 23 339.473.531

8 706 5.465.801.718 1 46 420.200.510 1 23 356.447.208

171 14.813 114.781.836.075 14 975 8.824.210.723 13 496 7.485.391.364

104 28.667 1.031.920.795.676 9 1.366 15.195.495.589

4 1.147 41.276.831.827 55 607.819.824

4 1.192 42.927.905.100 56 632.132.616

5 1.241 44.645.021.304 1 60 657.417.921

5 1.290 46.430.822.157 61 683.714.638

5 1.341 48.288.055.042 64 711.063.224

127 34.878 1.255.489.431.106 10 1.662 18.487.643.812

(1)

(2) Industri Kerajinan dan Aneka Jumlah Tenaga Kerja Investasi 4 Industri Non Formal Industri Tekstil dan Produk Tekstil Jumlah Tenaga Kerja Investasi Industri Kulit dan Produk Kulit Jumlah Tenaga Kerja Investasi Industri Kerajinan dan Aneka Jumlah Tenaga Kerja Investasi INDUSTRI AGLOMEKA 1 Industri Kecil Industri Agro Tenaga Kerja Investasi Industri Kimia dan Bahan Bangunan Tenaga Kerja Investasi Industri Logam, Mesin dan Elektronika Tenaga Kerja Investasi 2 Industri Menengah Industri Agro Tenaga Kerja Investasi Industri Kimia dan Bahan Bangunan Tenaga Kerja Investasi

(3) 3 242 6.795.868.700

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

10 271.834.748

10 282.708.138

10 294.016.463

11 305.777.122

11 318.008.207

3 294 8.268.213.378

76

79

83

88

92

1.513 13.609 495.709.073.000 65 549 3.522.010.000 102 523 4.378.433.000

24.785.453.650 3 22 100.880.400 2 10 87.568.660

26.024.726.333 2 23 186.515.616 2 11 89.320.033

27.325.962.649 3 24 152.376.241 2 11 91.106.434

28.692.260.781 3 24 158.471.290 2 11 92.928.563

30.126.873.821 3 26 164.810.142 3 11 94.787.133

1.931 13.609 632.664.350.234 79 668 4.285.063.689 113 577 4.834.143.823

69 683 7.676.379.000 106 917 13.284.700.000 43 880 12.021.136.000

11 45 1.223.770.565 24 43 3.007.856.604 14 120 3.913.858.233

30 70 3.337.556.087 10 40 1.253.273.585 5 100 1.397.806.511

14 70 1.557.526.174 10 40 1.253.273.585 5 100 1.397.806.512

11 77 1.223.770.565 7 40 877.291.509 5 100 1.397.806.511

10 70 1.112.518.696 5 40 626.636.792 5 100 1.397.806.512

145 1.015 16.131.521.087 162 1.120 20.303.032.075 77 1.400 21.526.220.279

22 964 14.174.574.000 30 902 15.312.818.500

5 36 3.221.494.091 5 48 2.552.136.417

5 40 3.221.494.091 5 100 2.552.136.416

5 30 3.221.494.091 5 30 2.552.136.417

5 20 3.221.494.091 5 20 2.552.136.417

5 40 3.221.494.091 5 50 2.552.136.416

47 1.130 30.282.044.455 55 1.150 28.073.500.583

(1)

(2) Industri Logam, Mesin dan Elektronika Tenaga Kerja Investasi 3 Industri Besar Industri Agro Tenaga Kerja Investasi Industri Kimia dan Bahan Bangunan Tenaga Kerja Investasi Industri Logam, Mesin dan Elektronika Tenaga Kerja Investasi 4 Industri Non Formal Industri Agro Tenaga Kerja Investasi Industri Kimia dan Bahan Bangunan Tenaga Kerja Investasi Industri Logam, Mesin dan Elektronika Tenaga Kerja Investasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

9 236 4.640.500.000

1 54 515.611.111

2 20 1.031.222.222

2 30 1.031.222.223

3 40 1.546.833.333

3 30 1.546.833.333

20 410 10.312.222.222

19 11740 93.292.566.880 10 1274 28.633.254.843 5 1121 28.470.123.900

1 500 4.910.135.099 3 500 8.589.976.453 1 500 5.694.024.780

2 600 9.820.270.198 3 600 8.589.976.453 2 600 11.388.049.560

2 700 9.820.270.198 3 700 8.589.976.453 2 800 11.388.049.560

2 800 9.820.270.198 4 800 11.453.301.937 3 900 17.082.074.340

3 1000 14.730.405.297 4 900 11.453.301.937 3 1000 17.082.074.340

29 15.340 142.393.917.870 27 4.774 77.309.788.076 16 4.921 91.104.396.480

123 492 166.432.038 20 80 33.669.200 10 60 21.952.420

80 320 108.248.480 40 160 67.338.400 40 240 87.809.680

70 280 94.717.420 30 120 50.503.800 40 240 87.809.680

110 440 148.841.660 30 120 50.503.800 40 240 87.809.680

70 280 94.717.420 40 160 67.338.400 40 240 87.809.680

80 320 108.248.480 30 120 50.503.800 30 180 65.857.260

533 2.132 721.205.498 190 760 319.857.400 200 1.200 439.048.400

I.1.2.2 PERDAGANGAN Jumlah Ekspor

456.685.398,57

465.134.381,19

489.615.138,09

515.384.355,89

542.509.848,30

571.062.998,00

571.062.998,00

(1) II II.1 II.1.1

(2) ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN WAJIB KOPERASI 1 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (Revitalisasi Kelembagaan Koperasi Aktif & Tidak Aktif)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

68

100

100

100

100

468

2 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan

100

116

125

125

125

125

716

3 Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 1 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Koperasi

200 240

200 150

160 150

160 150

160 150

160 150

1040 990

156 72

150 0

150 0

150 0

150 0

756 72

160

100.000.000 120

100.000.000 120

100.000.000 120

100.000.000 120

400.000.000 640

0

40

40

40

40

160

2 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 3 Sosialisasi Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Aparat Kecamatan, Notaris & Dekopinda) 5 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD 6 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pengurus Koperasi

(1) II.1.2

(2) UMKM 1 Monitoring dan Evaluasi UMKM yang sudah menerima bantuan Pasca sosialisai PIRT LKM yang mendapat bantuan PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

83 93

230

150 35 62

150 35 62

150 35 62

150 35 62

913 233 248

1 Fasilitasi Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)

131

40

40

40

40

40

331

2 Fasilitasi Labelisasi Halal 3 Pelatihan Kewirausahaan PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan bagi Usaha Kecil Menengah

57 235

40 150

40 190

40 190

40 190

40 190

1145

Intermediasi Temu Bisnis Tk. Kabupaten Temu Bisnis Tk. Provinsi Temu Bisnis Tk. Pusat Pemaknaan Hubungan Transaksi UMKM Temu Bisnis Petani Tembakau

60 60 60

75 50 50 50 24 100

75 50 50 50 25 100

75 50 50 50 25 100

75 50 50 50 25 100

75 50 50 50 25 100

435 310 310 250 124 500

(1)

(2) (3) FASILITASI PENGEMBANGAN UKM 1 Lembaga Keuangan Mikro 2 Database 1 paket 3 Sosialisasi Kebijakan UMKM & Perundang-undangan 4 5

II.2 II.2.1

(4) 20

2 Temu Bisnis (Aglomeka) 3 Temu Bisnis (Aneka)

(6)

2 paket 160

150

150

150

150

760

650 8

650 10

650 10

650 10

650 10

3250 48

30 IKM

6 IKM 1 kali 2 kali 5 lokasi sentra IKM

5 lokasi sentra IKM

30 IKM 8 IKM

30 IKM 8 IKM 1 paket

30 IKM 8 IKM

144 IKM 30 IKM 1 paket

1 kali 3 kali 75 orang 5 lokasi sentra IKM




1 paket

1 paket

96 kelompok

15 kelompok

17 kelompok

20 kelompok

22 kelompok

24 kelompok

194 kelompok

2180 orang

300 orang

350 orang 1 kali

400 orang 1 kali

440 orang 1 kali

480 orang 1 kali

4150 orang 4 kali

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

200 orang

Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Aglomeka) Sosialisasi dan Penerapan SNI

(9) 62

5 Pembuatan Leaflet / Booklet / Profil Industri Kecil Unggulan (Aneka) Penyediaan Pusat Promosi dan Penjualan Pemetaan Komoditi Industri Unggulan Pengembangan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

(8)

1 paket

24 IKM

4 Pembuatan Leaflet / Booklet / Profil Industri Kecil Unggulan (Aglomeka)

(7)

42

Leaflet Selayang Pandang UMKM Pembinaan dan Pengembangan Sarana & Prasarana UMKM

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 1 Monitoring dan Evaluasi IKM 2 Diagnosa IKM Kabupaten Bandung 1 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

(5)

20 2 kali 60 orang

20

20 2 kali 60 orang

20

20 2 kali 60 orang

100 6 kali 180 orang

(1)

(2) Sosialisasi dan Penerapan Gugus Kendali Mutu Pelatihan Teknologi Produksi Pelatihan Good Manufacturing Practises Pelatihan dan Pengembagan Mutu Desain Teknologi Kemasan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

(3)

(4) 660

(5) 60 120 40 30

(6) 0 180 40 40

(7) 0 200 80 40

(8) 60 200 100 50

(9) 80 220 140 60

200 1580 400 220

2 kalli

3 kali

4 kali

4 kali

4 kali

80 orang

120 orang

160 orang

160 orang

160 orang

(1)

(2) Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

(3)

(4)

(5)

(6) 100

Pengembangan Industri Berbasis Fashion

2 kali 70 orang

PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 1 Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga Hilir

(7) 100

(8)

II.2.2

300

2 kali 80 orang

2 kali 80 orang

2 kali 50 orang

8 kali 280 orang

20 IKM

25 IKM

25 IKM

70 IKM

31 kecamatan

31 kecamatan

2 Pengumpulan / Pemutakhiran / Pengolahan Data IKM 3 Pemetaan Komoditi Industri Unggulan 4 Pengembangan Website untuk IKM 5 Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Aneka)

(9)

100

1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

1 Paket 1 paket

PERDAGANGAN 1 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 2 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

3

Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan

pendataan 90 toko modern, perusahaan, 10 kecamatan

pendataan toko modern, perusahaan, 11 kecamatan



11 pasar, 12 kecamatan

9 UPTD, 21 Kecamatan




1 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Komoditi)

11 komodoti dan 14 komodoti dan 15 komodoti dan 17 komodoti dan 18 komodoti dan DBHCT DBHCT DBHCT DBHCT DBHCT

2 Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah (Pos Ukur Ulang & Tera Ulang UTTP)

7 pasar

7 pasar

7 pasar

5 pasar

7 pasar

3 Peningkatan Hubungan Kerja dengan LPKSM

4 LPKSM, 11 pelaku usaha





4 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor / Impor 5 Pengembangan Informasi / Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri

40 pelaku usaha

50 1 event di wilayah Asia





210

(1)

(2) 6 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

7

(3)

(4)

(5) 80

Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi

(7) 110

(8) 110

(9) 110

520

25 pelaku usaha 25 pelaku usaha 25 pelaku usaha 75 pelaku usaha

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi PerdaganganHarga Sembako dan Pupuk dan 8 Pemantauan Pembuatan Papan Informasi 9 Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/Produk

(6) 110

6 event

11 pasar 12 kecamatan





4 event

9 event

9 event

9 event

9 event

(1) 10

(2) Sosialisasi Peningkatan Penggunaaan Produk Dalam Negeri

11

Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha

12

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk

13 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan 14 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

(3)

(4)

penyediaan lahan untuk Pasar Banjaran, kajian Sosek 3 pasar (Majalaya, Sayati, Cicalengka)

(5) 62 orang

(6) 62 orang

(7) 62 orang

(8) 62 orang

kajian PD pasar

kajian akademik pembentukan dan penyusunan PD pasar Perda Sabilulungan

Penyediaan lahan Pasar Banjaran (perkiraan 3.000.00/m2), DED Pasar Sayati & Soreang, penggantian tanah Pasar Ciwidey seluas 29.400m2, sarana prasarana kantor Pasar Ciwidey, pengadaan Pasar Tradisional "Wahana" 2 Pasar

Penataan Pasar Banjaran, DED Pasar Majalaya, Pengagadaan Pasar Tradisional 'Wahana"

penyediaan sarana penunjang penataan Pasar Banjaran

2 Pasar

2 Pasar

2 Pasar

3 Pasar

2 Pasar

2 Pasar

2 Pasar

operasional PD pasar

(9) 248 orang

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung 2011 – 2015 merupakan suatu acuan dan program dasar pemberdayaan KUMKM, perindustrian dan perdagangan yang mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan KUMKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung. Untuk mendukung rencana tersebut di atas, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, standar pelayanan minimal dan merupakan penjabaran

visi

dan

misi

pengembangan

koperasi,

UMKM,

perindustrian dan perdagangan maupun visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.


58

(1) (2) III ASPEK DAYA SAING DAERAH III.1 URUSAN WAJIB III.1.1 KOPERASI 1 Penilaian Kesehatan USP Koperasi Biaya (Rp.) 2 Penilaian Koperasi Berprestasi Biaya (Rp.) Jumlah Biaya JUMLAH TOTAL ANGGARAN

(3)

(4)

165 50

156 33.792.500 56 25.542.500 59.335.000 6.743.642.500

(5)

150 50.000.000 60 40.000.000 90.000.000 31.468.980.417

(6)

150 65.000.000 60 50.000.000 115.000.000 17.708.120.417

(7)

150 80.000.000 60 65.000.000 145.000.000 10.497.650.417

(8)

150 100.000.000 60 80.000.000 180.000.000 8.168.550.417

(9)

921 328.792.500 346 260.542.500 589.335.000 74.781.292.168

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents