PESISIR SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI Jalan Jenderal Sudirman Painan-Sago Tlp. (0756) 7464239
“ RENCANA STRATEGIS “ ( RENSTRA ) TAHUN 2011-2015
SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011
Nomor Lamp. Perihal
: 550/ 176 /DPIK-PS/2010 : 1 ( satu ) berkas. : Pengiriman Renstra SKPD 2011 - 2015
Painan, 16 Agustus 2010. K e p a d a Yth. Bpk. Bupati Pesisir Selatan c/q Kepala BAPPEDA Kab.Pes-Selatan diPainan
Dengan hormat, Sehubungan dengan Surat Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 050/228.VII/Bappeda-PS/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Penyusunan Renstra SKPD 2011 - 2015 , maka dari Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan mengirimkan Renstra SKPD 20112015 ( Terlampir ) Demikianlah disampaikan untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.
Tembusan : disampaikan kepada Yth : 1. Sdr. Kepala DPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan. 2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan. 3. Arsip..
KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut
diprediksi
akan
melatarbelakangi
beberapa
perubahan
skema-skema
perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (unified budget) menurut klasifikasi organisasi,
fungsi
dan
jenis
belanja
serta
penyusunan
program
kerja
yang
berkesinambungan (sustainable program) berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun
terjadi
berbagai
perubahan
lingkungan
strategis,
perencanaan
pembangunan perhubungan , Informasi dan Komunikasi senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras (hardware) seiring, sejalan
dan
terpadu
dengan
pembangunan
perangkat
lunak
(software)
serta
pengembangan sumber daya manusia (brainware). Selain itu perencanaan yang dilakukan
harus
tetap
bersifat
rasional
(terukur
secara
kuantitatif),
menyeluruh/komprehensif (mencakup semua aspek/subsistem) dan terpadu/integral (antar aspek/subsistem), mengikuti perkembangan (konstektual), antisipatif (responsif) serta berkelanjutan (berkesinambungan). Painan,
Februari 2011
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ......................................................................
i
Daftar Isi .............................................................................
ii
BAB I
: Pendahuluan ...........................................................
1
1.1. Latar Belakang ..................................................
1
1.2. Maksud dan Tujuan ..............................................
1
1.3. Landasan Hukum ................................................
2
1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra ...............................
3
1.5. Sistimatika Penulisan ...........................................
4
: Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan,Inforkom ..............
5
2.1. Struktur Organisasi ..............................................
5
2.2. Tupoksi ...........................................................
6
2.3. Kewenangan .....................................................
7
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
: Rencana Strategis .....................................................
14
3.1. Visi Organisasi ..................................................
14
3.2. Misi Organisasi ..................................................
14
3.3. Tujuan dan Sasaran .............................................
15
3.4. Strategi ..........................................................
20
3.5. Kebijakan ........................................................
20
3.6. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja .....................
21
: Lingkungan Interna dan Eksternal ....................................
25
4.1. Lingkungan Internal .............................................
25
4.2. Lingkungan Eksternal ...........................................
27
4.3. Rumusan Permasalahan .........................................
28
4.4. Rumusan Perubahan .............................................
29
: Penutup .................................................................
Lampiran-lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi SKPD Dishub, Inforkom Kab.Pesisir Selatan 2. Matrik Renstra SKPD Dinas Perhubungan, Inforkom Kab.Pesisir Selatan Tahun 2011-2015
31
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-
undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencaaan top down. Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran
Rensta
SKPD
untuk
jangka
waktu 1
(satu) tahun
yang memuat
kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan, Informasi
dan
Komunikasi
menerjemahkan,
mengoperasionalkan
Rencana
Kerja
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam persfektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur Negara yang Bersih, serta tanggung jawab dan propesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan proses pembangunan daerah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaftif responsif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan yang memadai,
peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Dinas, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro Visi, Misi dan program Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015. 1.3. Landasan Hukum a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; n. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; o. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal; p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No....Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Sumatera Barat Tahun ...... Nomor .... Seri ....); q. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No...... Tahun ...... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun ..... Nomor ....); r. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. ..... Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun ..... Nomor ...); 1.4.
Kedudukan dan Peranan Renstra Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Pesisir Selatan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan berdasarkan pagu anggaran Dinas yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 – 2015 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Inforkom Kab. Pesisir Selatan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah diamanatkan dalam produk-produk perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan (RPJPD dan RPJMD). Dengan menterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tataran yang lebih teknis, yaitu: Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan, serta tolok ukur kinerja pencapaiannya. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Strategik adalah sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan Memuat latar belakang penyusunan Rencana Strategik (Renstra), maksud dan tujuan, landasan hukum dan kedudukan dan peranan renstra Dinas Perhubungan , Informasi dan Komunikasi Kab. Pesisir Selatan, serta sistematika. Bab 2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Inforkom Kab Pesisir Selatan Memuat perkembangan Dinas Perhubungan, Inforkom Kab.Pesisir Selatan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi , serta prosedur dan tata kerja Bab 3 Rencana Strategis Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran, yang diuraikan menurut sasaran dan kegiatan. Selain itu juga diidentifikasi indikator kinerja outputs dan outcomes pada setiap kegiatan. Bab 4 Lingkungan Internal Dan Eksternal Memuat identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan, Inforkom Kab. Pesisir Selatan. Bab 5 Penutup. Lampiran-lampiran
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2.1. Struktur Organisasi Latar belakang keberadaan Dinas Perhubungan ,Inforkom Kabupaten Pesisir Selatan dimulai pada sekitar tahun 1960 dengan terbentuknya Departemen Pekerjaan Umum yang mempunyai bidang garapan mengenai Sarana dan Prasarana Jalan. Kemudian tahun 1960-1970 dibentuklah DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan), dan setelah adanya ejaan yang disempurnakan, pada tahun 1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya), dan dari tahun 1980 sampai tahun 2000 nama DLLAJR tersebut diubah lagi menjadi DLLAJ. Dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak tahun 2000 terbentuklah Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Perhubungan, Kemudian pada Tahun 2003 menjadi Kantor Perhubungan s/d Tahun 2008. Dengan berlakunya PP. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah , Kemudian pada Oktober 2008 menjadi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan s/d sekarang. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan merupakan gabungan (merger) antara Kantor Perhubungan dengan Kantor Informasi dan Komunikasi, Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Bagan Struktur Organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1 Rentra Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kab. Pesisir Selatan 2011-2015. Struktur Organisasi SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari : 1.
Kepala Dinas ( Eselon II.b )
2.
Sekretaris ( Eselon III.a ) dibantu 3 (tiga) Sub Bagian(Eselon IV.a) yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Sub Bagian Perencanaan dan Program dan Sub Bagian Keuangan ;
3.
Bidang lalu Lintas Angkutan Darat ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Darat, Seksi Pengendalian & Keselamatan Lalu Lintas Angk. Darat dan Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Angk. Darat
4.
Bidang Sarana , Prasarana & Bina Usaha Angkutan Darat ( Eseolon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Terminal, Seksi Pengamanan Jalan dan Parkir, dan Seksi Bina Usaha Angkutan Darat.
5.
Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Laut, Seksi Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Laut dan Seksi Bina Usaha Angkutan Laut.
6.
Bidang Pos, Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pos dan telekomunikasi, Seksi usaha, Pengendalian dan Kelembagaan dan Seksi Sarana, Prasarana Komunikasi dan Informasi.
2.2. Tupoksi Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok “ Menyelenggarakan
sebagian
kewenangan urusan rumah tangga Daerah ( desentralisasi ) di bidang perhubungan, Informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kebijaksanaan
oleh Pemerintah , serta sesuai dengan
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
berdasarkan peraturan
perundang – undangan yang berlaku “ Dalam
menyelenggarakan
tugas
pokok
sebagaimana
dimaksud
di
atas,
Dinas
Perhubungan mempunyai fungsi: 1.
Pengaturan, perencanaan, dan pelayanan di bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
2.
Pengaturan, perencanaan, dan pengawasan jaringan transportasi dan dampak lalu lintas;
3.
Pengendalian dan operasional lalu lintas dan jalan;
4.
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
5.
Perencanaan fasilitas dan keselamatan lalu lintas jalan;
6.
Penyediaan sarana dan prasarana jalan;
7.
Pengaturan, perencanaan dan pelayanan perparkiran dan terminal;
8.
Pemberian perizinan, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
9.
Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas.
Dinas Perhubungan ,Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut: a)
Membantu Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya di bidang perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
b)
Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
c)
Membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
d)
Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
e)
Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
f)
Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang perhubungan;
g)
Mengkaji dan menyiapkan bahan untuk penetapan kebijaksanaan Kepala Daerah di bidang perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
h)
Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang perhubungan, meliputi lalu lintas dan angkutan,teknik sarana dan Prasarana jalan, perparkiran dan terminal;
i)
Mengkaji dan Mengoreksi perizinan/rekomendasi di bidang perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
j)
Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara teknis operasional dan teknis administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
k)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah.
2.3. Kewenangan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan PP. No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah : Bidang Perhubungan 1. Sub Bidang Perhubungan Darat 1.1.Sub Sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan 1. Penyusunan
dan
penetapan
rencana
umum
jaringan
transportasi jalan
kabupaten/kota. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 4. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 5. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.
6. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 7. Pembangunan terminal angkutan barang. 8. Pengoperasian terminal angkutan barang. 9. Penyusunan
jaringan
trayek
dan
penetapan
kebutuhan
kendaraan
untuk
kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota. 10. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota. 11. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 12. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten/kota. 13. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota. 14. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/kota. 15. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 16. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 17. Pemberian izin usaha angkutan barang. 18. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota. 19. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan
pengamanan
pemakai
jalan
serta
fasilitas
pendukung
di
jalan
kabupaten/kota. 20. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten/kota. 21. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten/kota. 22. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota. 23. Penelitian dan pelaporan
kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota. 24. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 25. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 26. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota. 27. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: a. Perda kabupaten/kota bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala d. Perizinan angkutan umum.
28. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota. 29. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor. 30. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota. 31. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota. 32. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota. 33. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi. 1.2. Sub Sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan ( LLASDP ) 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota. 2. Penyusunan
dan
penetapan
rencana
umum
lintas
penyeberangan
dalam
kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota. 4. Pengadaan kapal SDP. 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhan SDP. 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. 11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota. 12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan 13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 14. Pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi. 15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten/kota. 16. Penetapan
tarif
angkutan
penyeberangan
kelas
ekonomi
pada
lintas
penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.
17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten/kota. 18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota. 19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten/kota. 20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota 21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau. 22. Pengawasan pengoperasian
penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam
kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota. 2. Sub Bidang Perhubungan Laut 1. Kapal berukuran
tonase
kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang
berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau)dan Kapal tonase
berukuran
kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan
(sungai dan danau):
2.
Pemberian Surat Izin Berlayar
Pelaksanaan Pengawasan keselamatan kapal
Pelaksanaan pengukuran kapal.
Penerbitan pas perairan daratan.
Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan
Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
Pemberian surat izin berlayar.
Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT ≥ 7) yang berlayar di laut dan Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg berlayar di laut:
Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
Pelaksanaan pengukuran kapal.
Penerbitan pas kecil
Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil
Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
3. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 4. Pengelolaan pelabuhan lokal lama. 5. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten/kota. 6. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 7. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 8. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 10. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 11. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 12. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 13. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. 14. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub. 15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. 16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional. 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 18. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 19. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal. 20. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 21. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 22. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal. 23. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota). 24. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 25. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 26. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal. 27. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal. 28. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. 29. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota
30. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi
perusahaan yang berdomisili dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten/kota setempat. 31. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat 32. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota. 33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota. 34. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat. 35. Izin usaha tally di pelabuhan. 36. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. 37. Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder. 38. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten/kota 39. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota.
3. Bidang Pos, Telekomunikasi, Komunikasi dan Informasi Pos 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen. Telekomunikasi 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten/kota.
3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan
kewajiban
pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian
terhadap
penyelenggaraan
telekomunikasi
yang
cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi Spekturm Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat) 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota. 3. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.
Penyiaran 1.
Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
2.
Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
3. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi 4. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. 5. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga 6. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/kota. 7. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional 8. Koordinasi
dan
kabupaten/kota.
fasilitasi
pengembangan
kemitraan
media
skala
BAB III RENCANA STRATEGIS 3.1. Visi Organisasi Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan visi sebagai berikut :
“Terwujudnya pelayanan transportasi, Informasi dan komunikasi yang handal, lancar, aman dan terjangkau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat” Visi tersebut mengisyaratkan kondisi yang ideal yaitu terciptanya kualitas pelayanan jasa teranspotrasi yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan trasportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan memiliki daya saing yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan trasportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Serta memiliki nilai tambah yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan trasportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya kegitan usaha masyarakat. Kualitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika, diindikasikan bahwa layanan jasa komunikasi dan informatika mampu mencapai wilayah-wilayah potensial, sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan meningkatnya daya jangkau infrastruktur komunikasi , informatika dan pos untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi. 3.2. Misi Organisasi Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi dengan mengacu kepada tiga pendekatan, yaitu: Pertama,
pemulihan
dan
pemeliharaan
kondisi
sarana
dan
prasarana
perhubungan, Informasi dan komunikasi yang ada agar berfungsi secara maksimal ;
Kedua, melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan transportasi, Informasi dan komunikasi. Ketiga,
meningkatkan
kapasitas
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
bidang
perhubungan, Informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Sedangkan misi tersebut adalah : 1.
Menjalankan Administrasi Perkantoran secara profesional
2.
Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan
3.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
4.
Memperluas jaringan pelayanan transportasi
5.
Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi, informatika, pos dan telekomunikasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi
3.3. Tujuan dan Sasaran 3.3.1. Tujuan. Tujuan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu satu sampai lima tahun. Tujuan mempunyai karakteristik sebagai berikut :
Idealistik, yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
Jangkauan kedepan, jangkauan ke depan dicapai dalam waktu lima tahun atau lebih sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Abstrak, artinya belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Perhubungan, Informasi dan
Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut : 1.
Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Pertama ( Menjalankan Administrasi Perkantoran secara profesional ) adalah : 1) Terlaksananya tugas kedinasan dengan baik dan lancar
2.
Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Kedua ( Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan ) adalah : 1)
Meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat akan berlalu lintas
2)
Memberikan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan
3.
Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Ketiga (Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi ) adalah : 1.
Mewujudkan standar keselamatan dan keamanan sarana dan prasarana transportasi
4.
2.
Menyusun rencana dan program pengelolaan terminal dan perparkiran.
3.
Mewujudkan pembangunan dan pengadaan fasilitas terminal dan parkir.
4.
Mengoptimalkan hasil pungutan retribusi terminal dan parkir
5.
Melaksanakan ketertiban pengelolaan parkir,
Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Keempat ( Memperluas jaringan pelayanan transportasi ) adalah : 1.
Menyusun rencana
dan
pengembangan
jaringan
trayek angkutan
pedesaaan dan simpul transportasi di Wilayah Kab. Pesisir Selatan. 2.
Mengoptimalkan
jaringan
trayek
angkutan
pedesaan
dan
simpul
transportasi yang ada 5.
Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Kelima
(Meningkatkan daya
jangkau infrastruktur komunikasi, informatika, pos dan telekomunikasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi) adalah : 1.
Mengembangkan aktivitas komunikasi, akses informasi dan layanan jasa pos.
2.
Untuk mengakomodasi tuntutan terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam berkomunikasi, mendapatkan data dan informasi, serta layanan jasa pos
6.
Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Keenam (Meningkatkan kapabilitas dan kualitas SDM perhubungan, Informasi dan Komunikasi) adalah : 1.
3.3.2
Mewujudkan sumber daya manusia yang trampil dan profesional Sasaran : Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang dapat
dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya yang mengarah pada hasil nyata.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang menetapkan sasaran sebagai berikut :
Misi Pertama : Menjalankan Administrasi Perkantoran secara profesional Tujuan 1 : Terlaksananya tugas kedinasan dengan baik dan lancar Sasaran : Sasaran
1
:
Tugas kedinasan dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat
Misi Kedua : Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat akan berlalu lintas Sasaran : Sasaran
1
:
Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan peraturan di bidang lalu lintas
Tujuan 2 : Memberikan keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan Sasaran : Sasaran
1
:
Meminimalisir kuantitas dan kualitas kecelakaan di Wilayah Kab. Malang
Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi Tujuan 1 : Mewujudkan standar keselamatan dan keamanan sarana dan prasarana transportasi Sasaran : Sasaran
1
:
Mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia dan prasarana transportasi
Sasaran
2
:
Penanganan daerah rawan kecelakaan lebih efektif, efisien dan berkesinambungan
Sasaran
3
:
Meningktkan PAD di sektor pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor
Tujuan 2 : Menyusun rencana dan program pengelolaan terminal dan perparkiran. Sasaran : Sasaran
1
:
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat perpindahan moda dan tercapainya kondisi lalu lintas yang lancar dan tertib
Tujuan 3 : Mewujudkan pembangunan dan pengadaan fasilitas terminal dan parkir. Sasaran : Sasaran
1
:
Terpenuhinya kebutuhan fasilitas utama dan penunjang terminal dan parkir
Tujuan 4 : Mengoptimalkan hasil pungutan retribusi terminal dan parkir Sasaran : Sasaran
1
:
Terciptanya pemenuhan target PAD terminal dan parkir
Tujuan 5 : Melaksanakan ketertiban pengelolaan parkir Sasaran : Sasaran
1
:
Terciptanya
pelaksanaan
parkir
yang
tertib
dan
berdampak pada kelancaran arus lalu lintas
Misi Keempat : Memperluas jaringan pelayanan jasa transportasi Tujuan 1 : Menyusun
rencana
dan
pengembangan
jaringan
trayek
angkutan
perdesaaan dan simpul transportasi di Wilayah Kab. Pesisir Selatan Sasaran : Sasaran
1.
Tersedianya jaringan trayek angkutan perdesaan dan simpul transportasi
Sasaran
2.
Terlayaninya masyarakat akan angkutan umum di daerah-daerah pedesaan di wilayah kabupaten Pesisir Selatan
Tujuan 2 : Mengoptimalkan
jaringan
trayek
angkutan
perdesaaan
dan
simpul
transportasi yang ada Sasaran : Sasaran
1.
Jaringan trayek yang ada dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat
Sasaran
2.
Meningkatkan pendapatan asli daerah dari pemberian perpanjangan izin trayek
Misi Kelima : Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi, informatika, pos dan telekomunikasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi Tujuan 1 : Mengembangkan aktivitas komunikasi, akses informasi dan layanan jasa pos. Sasaran : Sasaran
1.
Terwujudnya ketersediaan sarana
Sasaran
2.
Terwujudnya pelayanan jasa komunikasi, informatika, pos dan telekomunikasi yang dibutuhkan oleh publik
Tujuan 2 : Untuk mengakomodasi tuntutan terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam berkomunikasi, mendapatkan data dan informasi, serta layanan jasa pos. Sasaran : Sasaran
1.
Peningkatan fasilitas komunikasi dan informatika serta pos
Misi Keenam : Meningkatkan kapabelitas dan kualitas SDM perhubungan, Informasi dan Komunikasi. Tujuan 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang trampil dan profesional Sasaran : Sasaran
1.
Tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berkesinambungan
3.4. Strategi Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun mendatang (2011-2015), yaitu : 1.
Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.
2.
Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan prasarana transportasi yang aman, selamat,cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan terjangkau.
3.
Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi, informatika, pos dan telekomunikasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi
4.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah terkait guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
3.5. Kebijakan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuanketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi. Kebijakan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan : 1.
Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
2.
Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan.
3.
Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan (level of service), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan.
4.
Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas.
5.
Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun prasarana terminal yang representatif.
6.
Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut.
7.
Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
8.
Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan.
9.
Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran dan ketertiban.
10. Untuk keselamatan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. 11. Perlunya peningkatkan daya jangkaun infrastruktur komunikasi, informatika, pos dan telekomunikasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.
3.6. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2011 No 1 1.
Program
Kegiatan
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
Indikator Kinerja 4
1
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Adanya Jasa Telepon, Air dan Listrik
2
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
Adanya Jasa Administrasi Keuangan.
3
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Adanya Jasa Kebersihan
4
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Adanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Adanya Barang Cetakan dan Foto Copi
8
Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
Adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Adanya Surat Kabar Harian/Tabloid, 3 Media
Penyediaan makanan dan minuman
Adanya Makan Dan Minum Kantor
5 6 7
10
Adanya Alat Tulis Kantor
Adanya alat - alat Penerangan Gedung kantor
1
2.
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Adanya Koordinasi dengan Instansi terkait.
12
Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS
Adanya Jasa Pegawai Non PNS , 4 Orang
13
Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah
Adanya Koordinasi dengan Instansi/SKPD Dalam Kab.Pesisir Selatan. Adanya Kendaraan Dinas Operasional Pengawasan Sarana dan Prasarana Jalan ,1 unit Roda 4 dan 2 Unit Roda 2.
1
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Adanya Perlengkapan Kantor
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Adanya Peralatan Kantor.
4
Pengadaan Mebeleur
Adanya Mebeleur Kantor
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler
Adanya Pemeliharaan Kantor
8
Pemeliharaan rutin/berkala Bus Perhubungan
Adanya Pemeliharaan Bus Sekolah, 2 Unit
9
Pembangunan Fasilitas Parkir Roda 4 dan Roda 2
Tersedianya fasilitas parkir Kendaraan Pegawai.
1
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
Adanya Pakaian Dinas Harian.
2
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Adanya Pakaian Olah raga dan Batik Daerah.
6 7
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
4
11
Adanya Pemeliharaan Ked. Operasional Adanya Pemeliharaan Mebeleur
4.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Adanya Pelatihan Teknis Perhubungan
5.
Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan
1
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan.
Tersedianya Penyusunan Master Plan Transportasi.
Penyusunan Kebijakan, Norma,Standar dan Prosedur bidang Perhubungan
Tersedianya penyusunan kebijakan dan prosedur dibidang perhubungan Terlaksananya Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Terlaksananya Sosialisai kebijakan di bidang Perhubungan.
2 3 4
6.
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ
Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Sosialisasi kebijakan dibidang Perhubungan.
5
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
6
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
7
Pengadaan Moda Transportasi ( DAK dan Pendamping )
8
Pengadaan Moda Transportasi ( Penunjang D.A.K )
1
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.
2
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
Terlaksananya Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
3
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/pelabuhan.
4
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas. ( Trafic Light )
Terlaksananya Pemeliharaan terminal Oplet Pasar Baru di Kecamatan Bayang Terlaksananya Pemeliharaan Trafic Light pada 2 Simpang dalam Kota Painan.
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan terminal Angkutan Darat. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Tersedianya Moda Transportasi untuk Daerah tertinggal. Terlaksananya kegiatan penunjang DAK pengadaan Moda Transportasi Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Alat Uji Mekanis pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
1
7.
8.
9.
10. 11.
12. 13.
14.
2
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan Laut Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut.
3
4
5
Rehabilitasi/Pemeliharaan RambuRambu Lalu Lintas.
Tersedianya Pemeliharaan Ramburambu di jalan Kabupaten sebanyak 30 Buah. Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Keselamatan bagi Pengemudi Angkutan Umum, sebanyak 30 Orang Adanya Data Base pelayanan Angkutan
1
Penyuluhan bagi para Sopir/Juru Mudi
2
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
3
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan.
4
Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan
1
Pembangunan Gedung Terminal
2
Pembangunan Halte Bus
1
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
2
Pengadaan Marka Jalan
3
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.
Adanya Marka Jalan & Zebra Cross, 600 M2 Adanya Pagar Pengaman jalan, 100 M'
4
Pengadaan Alat Pengatur Isyarat lalu Lintas (APILL)
Adanya Trafic Light 2 unit,Simp.3 & Simp.4
5
Pengadaan Zona Selamat Sekolah ( ZOSS )
1
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.
Tersedianya Zona Selamat Sekolah, 2 Lokasi Adanya penambahan peralatan Uji Mekanis PKB sebanyak 4 unit.
1
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan laut.
Tersedianya Dokumen Peraturan Pengujian kapal Perikanan.
2
Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan laut.
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perhubungan laut.
3
Sosialisasi Penggunaan Alat Pengamanan Kapal Penangkap Ikan
Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Alat Pengamanan kapal penangkap Ikan
4
Sosialisasi dan Workshop Undangundang Pelayaran Nasional
Terlaksananya Sosialisasi UU Pelayaran Nasional.
1
Rehabilitasi/pemeliharaan Pelabuhan
1
Penyuluhan Peraturan bagi Pemilik kapal / Nahkoda kapal
Terlaksananya Penyuluhan untuk pemilik kapal, 25 Orang.
2
Uji Kelayakan Sarana Transportasi Laut/Kapal
Terlaksananya Uji Kelayakan Transportasi laut.
3
Fasilitasi Perizinan bidang Perhubungan Laut
Tersedianya Fasilitas Perizinan Bidang Hub. Laut.
4
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan laut
1
Pembangunan Break Water/Batu pemecah Ombak dan batu Grip.
Terlaksananya koordinasi bidang Angkutan laut. Terlaksananya Pembangunan Break Water/Batu Pemecah Ombak untuk antisipasi Abrasi Pantai.
2
Pembangunan lampu Penerangan jalan Pelabuhan
Terlaksananya Pemilihan dan pengiriman Awak Kendaraan Umum Teladan Th. 2011. Terlaksananya Koordinasi bidang Angkutan serta untuk Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (WTN) tahun 2011 Adanya Tambahan bangunan Fasilitas Umum seperti Mushalla, Loket Karcis dan Toilet serta fasilitas pendukung lainnya di Terminal Sago dan Pembangunan Terminal Mini Asam Kumbang Kec. IV Nagari Bayang Utara. Adanya Halte Bus 8 Unit di Kec. Lusi, Kec. BAB, Kec. Lengayang, Kec.Sutera, Kec.Bt.Kapas, Kec.IV Jurai,Kec.Bayang, Kec.Koto XI Tarusan Adanya Rambu - rambu biasa sebanyak 70 Bh,Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 5 buah.
Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan.
Tersedianya lampu penerangan Jalan ke Pelabuhan.
1
2
3 3
Pembangunan Pintu masuk pelabuhan
4
Pengerukan pada Dermaga
5
Pengadaan Kapal Patroli
1
Operasional Radio Daerah
4 Tersedianya Pintu Masuk Pelabuhan Terlaksananya Pengerukan Dermaga.
15.
16. 17.
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi & Informasi Kerjasama Informasi dengan Mas Media
Tersedianya kapal untuk Patroli wilayah laut. Terlaksananya Operasional radio Daerah / Langkisau
2
Pemeliharaan Gedung Warung Informasi masyarakat
Terlaksananya Pemeliharaan Warung Informasi Masyarakat.
3
Pembinaan dan Pengembangan jaringan Informasi & Komunikasi
Terlaksananya Pembangunan Link Radio Langkisau.
4
Pengadaan Alat studio dan Komunikasi
5
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
4
Pengadaan Kendaraan Operasional Informasi
Tersedianya Sarana Pendukung Link Radio Langkisau Tersedianya Peralatan penunjang kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat. ( KIM ) Tersedianya Kendaraan Roda 4, 1 Unit untuk operasional penyebarluasan Informasi.
1
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pelatihan SDM bidang Kominfo.
1
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Terlaksananya Informasi Pembangunan Daerah
2
Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.
Terlaksananya Sosialisasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) tahun 2011.
BAB IV Lingkungan Internal Dan Eksternal 4.1. Lingkungan Internal Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi amat penting dalam rangka menentukan factor-faktor kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan factor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan (controllable) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah factor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung di luar kendali (uncontrollable) organisasi. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan teknik Analisis SWOT (Strengths,Weakness, Opportunities dan Threats) atau faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman berikut ini : Dalam Analisis Faktor Internal dipergunakan kondisi Kekuatan dan Kelemahan pada Internal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Analisis faktor internal tersebut adalah sebagai berikut : 4.1.1. Kekuatan 1.
Komitmen aparat Dinas Perhubungan ,Informasi dan Komunikasi Kab.Pesisir Selatan;
2.
Rencana Pembangunan Terminal Angkutan Pedesaan;
3.
Tersedianya gedung uji dan peralatannya;
4.1.2. Kelemahan 1.
Belum
adanya
peraturan
daerah
yang
mengatur
tentang
Penyelenggaraan
Perhubungan, Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pesisir Selatan; 2.
Perubahan struktur organisasi terutama di Lingkungan Dinas Perhubungan melalui Peraturan Daerah Kab.Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2008.
3.
Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan/teknik sipil/teknik mesin.
4.
Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
5.
Keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas; Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kab. Pesisir Selatan, berjumlah 72 orang, yang tersebar pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kab. Pesisir Selatan.
Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik relative lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non teknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA. Tabel dibawah ini menunjukkan persebarannya tersebut : Tabel 4.1. Persebaran Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan No. A.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Non Teknik 1. Pasca Sarjana ( S.2 )
2
2. Sarjana ( S.1 )
17
3. Diploma III ( D.III )
1
4. SLTA
45
5. SLTP
1
6. SD
1 Jumlah
B.
67
Teknik 1. Pasca Sarjana ( S.2 )
0
2. Sarjana ( S.1 )
0
3. Diploma III ( D.III )
1
4. SLTA ( STM Mesin )
4 Jumlah Total
5 72
Jumlah pegawai yang telah mengikuti kualifikasi Diklat Teknis adalah sebagai berikut : PPNS : 2 orang. Pengelolaan terminal : 2 orang. Pengujian Kendaraan Bermotor : 4 orang. Analisis Dampak Lalu Lintas : 1 orang. Wasdalalin : 3 orang. Audit Keselamatan Lalu Lintas : 1 orang. Surveyor : 1 orang. Perencanaan Transportasi : 1 orang. Tatralok : 3 orang. Diklat Kelautan : 2 Orang
4.2. Lingkungan Eksternal Faktor
eksternal
adalah
variabel-variabel
pengaruh
yang
tidak
dapat
dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan , ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor-faktor ini mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi. Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut : 4.2.1. Peluang 1.
Tersedianya angkutan umum (angdes) yang melayani seluruh pelosok Kabupaten;
2.
Rencana Pembangunan Jalan Lingkar;
3.
Letak geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan langsung dengan Kota Padang Ibukota Provinsi Sumatera Barat,Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu.
4.
Adanya perluasan wilayah yang belum tertangani.;
4.2.2. Ancaman 1.
Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan peningkatan terhadap pelanggaran lalu lintas.
2.
Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas terutama dalam penyediaan lahan parkir dengan masih tingginya parkir yang menggunakan badan jalan terutama pada pasar-pasar Kecamatan.
3.
Pemilihan moda sepeda motor mempunyai persentase terbesar; Kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor dan ojeg.
4.3. Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi dapat disimpulkan, antara lain :
Terbatasnya prasarana jalan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga banyak fungsi jalan yang tumpang tindih baik antara jalan arteri dengan kolektor maupun dengan jalan lokal, sebagai akibat dari bercampurnya lalu lintas menerus dan lalu lintas lokal.
Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (overload dan oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan.
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas pada jalanjalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota.
Jumlah supply angkutan umum yang tidak sesuai dengan demand, sehingga menuntut persaingan yang ketat antar operator angkutan umum sehingga seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas dan menciptakan kesemrawutan.
Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas;
Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan kota dan
terbatasnya
kemampuan
pemerintah
maupun
pihak
swasta
dalam
menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan.
Masih banyaknya Angkutan umum tidak resmi yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan.
Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain :
Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi dan Inforkom dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;
Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan/peremajaan Sarana dan prasarana transportasi.
Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain :
Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;
Masih belum memadainya tingkat kedisiplinan aparat dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan;
Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.
Masih terjadinya inefisiensi pada beberapa aspek penyelenggaraan perhubungan.
Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain :
Belum adanya Peraturan Pemerintah yang menyangkut pelaksanaan UndangUndang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, sehingga menghambat penyusunan peraturan di tingkat bawah;
Belum adanya Perda Perhubungan;
Belum adanya Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas, sehingga terjadi perbedaan penerapan Andalalin di masing-masing daerah; Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan diperlukan informasi-
informasi yang menjadi faktor kekuatan (strength), faktor kelemahan (weakness), faktor peluang (opportunity), dan faktor tantangan (threat) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas. Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah,serta rencana program perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi. Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan. Sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/ tidak mendukung pencapaian visi dan misi. 4.4. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan Yang Berpengaruh Pada Tupoksi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Untuk mencapai hasil konsisten dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analistis, realistis, rasional, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan
untuk mencapai/ memperlancar/ percepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan analisis lingkungan yang ada, yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, sebagai strategi dalam bentuk faktor-faktor yang menentukan dan juga menunjang keberhasilan. Dalam kajian dilakukan melalui metode analisis SWOT, yang dikelompokkan dalam 4 kelompok strategi, yaitu : Kekuatan memanfaatkan Peluang (S – O), Kekuatan mencegah dan mengatasi Ancaman (S – T), Kelemahan memanfaatkan Peluang (W – O), dan Kelemahan mencegah dan mengatasi Ancaman (W – T). Strategi tersebut dapat dilihat pada matrik berikut ini :
Tabel 4.2 MATRIK SWOT Eksternal
OPPORTUNITY
Internal a)
STRENGTH
b) c) d)
WEAKNESS
Penyusunan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Perhubungan; Penerapan peraturan Daerah tersebut; Mengoptimalkan pelaksanaan wajib uji terhadap angkutan umum; Penataan pelayanan moda angkutan umum (angdes) yang aman, nyaman, dan tertib serta menjangkau seluruh wilayah.
a) Pembangunan Terminal Angdes. b) Mengurangi tingkat kemacetan pada pasar kecamatan melalui penataan kembali parkir angkutan penumpang dan barang.
THREAT a) b)
a)
b)
Pelaksanaan sosialisasi tiblantas secara terpadu; Penegakan hukum secara konsisten;
Meningkatkan kondisi sarana danprasarana transportasi untukmewujudkan tiblantas; Penertiban dan Pengendalian angkutan sepeda motor/ojeg.
BAB V PENUTUP Dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan transportasi dan Inforkom tahun 2011-2015. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. Dokumen Renstra Dinas perhubungan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategic Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2011-2015. Demikianlah Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data , kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.
Painan,
Februari 2011
Lampiran 2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPALA DINAS
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Eselon II.b
Eselon IV.a
SEKRETARIS Eselon III.a
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM Eselon IV.a SUB BAGIAN KEUANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
Eselon IV.a
BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN DARAT
BIDANG SARANA & PRASARANA & BINA
BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT
BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI,
Eselon III.b
USAHA ANGKUTAN DARAT
Eselon III.b
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
SEKSI PENGATURAN LALU LINTAS
Eselon III.b SEKSI PEMBANGUNAN & PENGOPERSIAN TERMINAL
SEKSI SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN LAUT
Eselon IV.a
Eselon IV.a
SEKSI PENGAMANAN JALAN & PARKIR
SEKSI PENGATURAN LALU LINTAS
ANGKUTAN DARAT Eselon IV.a SEKSI PENGENDALIAN & KESELAMATAN LALU LINTAS ANGK. DARAT
Eselon III.b SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI Eselon IV.a SEKSI SARANA DAN PRASARANA KOMUNIKASI & INFORMASI
ANGKUTAN LAUT
Eselon IV.a ZAINAL ARIFIN
Eselon IV.a Eselon IV.a SEKSI PENANGGULANGAN KECELAKAAN
SEKSI BINA USAHA ANGKUTAN DARAT
Eselon IV.a SEKSI BINA USAHA ANGKUTAN LAUT
LALU LINTAS ANGKUTAN DARAT
NIP. 010 078 567 Eselon IV.a
Eselon IV.a
SEKSI USAHA, PENGENDALIAN DAN KELEMBAGAAN Eselon IV.a
Eselon IV.a
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ASNAF
NIP. 260 002 643
Lampiran 2.
MATRIK RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2011-2015 SKPD DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN PESISIR SELATAN Program dan Kegiatan
Target Pencapaian Program (%)
Pagu Indikatif
No 1 I.
Uraian
Sasaran
Indikator Kinerja
2011
2012
2013
2014
2015
(Rp.)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Pelayanan Adm. Perkantoran
Terpenuhinya Pelayanan Adm. Perkantoran
3.710.000.000,00
1
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Adanya Jasa Telepon, Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik
20
20
20
20
20
2
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
Adanya Jasa Administrasi Keuangan.
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50.000.000,00
20
20
20
20
20
150.000.000,00
200.000.000,00 10.000.000,00
3
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Adanya Jasa Kebersihan
Tersedianya Jasa Kebersihan
4
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
5
Penyediaan alat tulis kantor
Adanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Adanya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor
20
20
20
20
20
150.000.000,00
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Adanya Barang Cetakan dan Foto Copi
Tersedianya Barang Cetakan dan Foto Copi
20
20
20
20
20
300.000.000,00
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Adanya alat - alat Penerangan Gedung kantor
Tersedianya alat - alat Penerangan Gedung kantor
20
20
20
20
20
30.000.000,00
8
Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
Adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20
20
20
20
20
300.000.000,00
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Adanya Surat Kabar Harian/Tabloid, 3 Media
Tersedianya Surat Kabar Harian/Tabloid, 3 Media
20
20
20
20
20
20.000.000,00
10
Penyediaan makanan dan minuman
Adanya Makan Dan Minum Kantor
20
20
20
20
20
250.000.000,00
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Adanya Koordinasi dengan Instansi terkait.
Tersedianya Makan Dan Minum Kantor Adanya Koordinasi dengan Instansi terkait.
20
20
20
20
20
500.000.000,00
Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS
Adanya Jasa Pegawai Non PNS.
Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS.
20
20
20
20
20
250.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi/SKPD Dalam Kab.Pesisir Selatan.
20
20
20
20
20
1.500.000.000,00
12 13
Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah
Adanya Koordinasi dengan Instansi/SKPD Dalam Kab.Pesisir Selatan.
1
2
3
4
II.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana & Prasarana Aparatur.
Terpenuhinya Sarana & Prasarana Aparatur.
1
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Adanya Kendaraan Dinas Operasional Pengawasan Sarana dan Prasarana Jalan ,1 unit Roda 4 dan 2 Unit Roda 2.
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Pengawasan Sarana dan Prasarana Jalan ,1 unit Roda 4 dan 2 Unit Roda 2.
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Adanya Perlengkapan Kantor
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Adanya Peralatan Kantor.
Tersedianya Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor.
4
Pengadaan Mebeleur
Adanya Mebeleur Kantor
Tersedianya Mebeleur Kantor
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Adanya Pemeliharaan gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas Operasional
Adanya Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Bus Perhubungan
6 8 9 III. 1 2 IV. 1 V.
1 2
5
6
7
8
9
10 875.000.000,00
100
-
-
-
-
350.000.000,00
20
20
20
20
20
25.000.000,00
20
20
20
20
20
20.000.000,00
20
20
20
20
20
20.000.000,00
20
20
20
20
20
20.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Operasional
20
20
20
20
20
150.000.000,00
Adanya Pemeliharaan Bus Sekolah, 2 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan Bus Sekolah, 2 Unit
20
20
20
20
20
140.000.000,00
Pembangunan Fasilitas Parkir Roda 4 dan Roda 2
Tersedianya fasilitas parkir Kendaraan Pegawai.
Tersedianya fasilitas parkir Kendaraan Pegawai.
50
50
Peningkatan Disiplin Aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas.
Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas Harian.
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Adanya Pakaian Dinas Harian. Adanya Pakaian Olah raga dan Batik Daerah.
Tersedianya Pakaian Dinas Harian. Tersedianya Pakaian Olah raga dan Batik Daerah.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM.
Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Adanya Pelatihan Teknis Perhubungan
Terlaksananya Pelatihan Teknis Perhubungan
Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan
Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan.
Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan.
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan.
Tersedianya Penyusunan Master Plan Transportasi.
Tersedianya Penyusunan Master Plan Transportasi.
100
Penyusunan Kebijakan, Norma,Standar dan Prosedur bidang Perhubungan
Tersedianya penyusunan kebijakan dan prosedur dibidang perhubungan
Tersedianya penyusunan kebijakan dan prosedur dibidang perhubungan
20
-
-
-
150.000.000,00 450.000.000,00
20
20
20
20
20
250.000.000,00
20
20
20
20
20
200.000.000,00 250.000.000,00
20
20
20
20
20
250.000.000,00
6.600.000.000,00
20
20
20
20
200.000.000,00 100.000.000,00
1
2 3
4
5
6
7 8
VI. 1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9
10
Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terlaksananya Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
Terlaksananya Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
20
20
20
20
20
250.000.000,00
Sosialisasi kebijakan dibidang Perhubungan.
Terlaksananya Sosialisai kebijakan di bidang Perhubungan.
20
20
20
20
20
300.000.000,00
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan terminal Angkutan Darat. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Sosialisai kebijakan di bidang Perhubungan. Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan terminal Angkutan Darat. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
20
20
20
20
20
250.000.000,00
20
20
20
20
20
250.000.000,00
Pengadaan Moda Transportasi ( DAK dan Pendamping )
Tersedianya Moda Transportasi untuk Daerah tertinggal.
Tersedianya Moda Transportasi untuk Daerah tertinggal.
20
20
20
20
20
5.000.000.000,00
Pengadaan Moda Transportasi ( Penunjang D.A.K )
Terlaksananya kegiatan penunjang DAK pengadaan Moda Transportasi
20
20
20
20
20
250.000.000,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeiliharaan Prasarana LLAJ
Terlaksananya kegiatan penunjang DAK pengadaan Moda Transportasi Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeiliharaan Prasarana LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Alat Uji Mekanis pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Terlaksananya Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/pelabuhan.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas. ( Trafic Light ) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.
3
Terlaksananya Pemeliharaan terminal Oplet Pasar Baru di Kecamatan Bayang Terlaksananya Pemeliharaan Trafic Light pada 2 Simpang dalam Kota Painan.
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Alat Uji Mekanis pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Terlaksananya Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Terlaksananya Pemeliharaan terminal Oplet Pasar Baru di Kecamatan Bayang Terlaksananya Pemeliharaan Trafic Light pada 2 Simpang dalam Kota Painan.
Tersedianya Pemeliharaan Ramburambu di jalan Kabupaten sebanyak 100 Buah.
Tersedianya Pemeliharaan Rambu-rambu di jalan Kabupaten sebanyak 100 Buah.
650.000.000,00
20
20
20
20
20
100.000.000,00
20
20
20
20
20
50.000.000,00
20
20
20
20
20
250.000.000,00
20
20
20
20
20
150.000.000,00
20
20
20
20
20
100.000.000,00
1
2
VII. 1
Peningkatan Pelayanan Angkutan Penyuluhan bagi para Sopir/Juru Mudi
2
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
3
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan.
4
VIII.
1
2
IX.
1
2
Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan
Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Gedung Terminal
Pembangunan Halte Bus
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Pengadaan Marka Jalan
3
4
Adanya Peningkatan Pelayanan Angkutan.
Adanya Peningkatan Pelayanan Angkutan.
Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Keselamatan bagi Pengemudi Angkutan Umum, sebanyak 60 Orang Adanya Data Base pelayanan Angkutan
Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Keselamatan bagi Pengemudi Angkutan Umum, sebanyak 60 Orang Tersedianyaa Data Base pelayanan Angkutan
Terlaksananya Pemilihan dan pengiriman Awak Kendaraan Umum Teladan. Terlaksananya Koordinasi bidang Angkutan serta untuk Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (WTN).
Terlaksananya Pemilihan dan pengiriman Awak Kendaraan Umum Teladan. Terlaksananya Koordinasi bidang Angkutan serta untuk Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (WTN).
Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Adanya Tambahan bangunan Fasilitas Umum seperti Mushalla, Loket Karcis dan Toilet serta fasilitas pendukung lainnya di Terminal Sago dan Pembangunan Terminal Mini Asam Kumbang Kec. IV Nagari Bayang Utara.
Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Terlaksananya Tambahan bangunan Fasilitas Umum seperti Mushalla, Loket Karcis dan Toilet serta fasilitas pendukung lainnya di Terminal Sago dan Pembangunan Terminal Mini Asam Kumbang Kec. IV Nagari Bayang Utara. Adanya Halte Bus 8 Unit di Kec. Lusi, Kec. BAB, Kec. Lengayang, Kec.Sutera, Kec.Bt.Kapas, Kec.IV Jurai,Kec.Bayang, Kec.Koto XI Tarusan
Adanya Halte Bus 8 Unit di Kec. Lusi, Kec. BAB, Kec. Lengayang, Kec.Sutera, Kec.Bt.Kapas, Kec.IV Jurai,Kec.Bayang, Kec.Koto XI Tarusan Tersedianya Alat Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas jalan. Adanya Rambu - rambu biasa sebanyak 70 Bh,Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 5 buah.
Tersedianya Alat Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas jalan. Tersedianya Rambu - rambu biasa sebanyak 70 Bh,Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 5 buah.
Adanya Marka Jalan & Zebra Cross, 600 M2
Tersedianya Marka Jalan & Zebra Cross, 600 M2
5
6
7
8
9
10 355.000.000,00
50
-
100
-
50
-
-
-
35.000.000,00
-
-
40.000.000,00
20
20
20
20
20
80.000.000,00
20
20
20
20
20
200.000.000,00
1.780.000.000,00
20
20
20
20
20
1.500.000.000,00
20
20
20
20
20
280.000.000,00
3.000.000.000,00
20
20
20
20
20
500.000.000,00
20
20
20
20
20
600.000.000,00
1
2 3
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.
5
6
7
8
9
10
Adanya Pagar Pengaman jalan, 100 M'
3
Tersedianya Pagar Pengaman jalan, 100 M'
4
20
20
20
20
20
400.000.000,00
4
Pengadaan Alat Pengatur Isyarat lalu Lintas (APILL)
Adanya Trafic Light 2 unit,Simp.3 & Simp.4
Adanya Trafic Light 2 unit,Simp.3 & Simp.4
50
5
Pengadaan Zona Selamat Sekolah ( ZOSS )
Tersedianya Zona Selamat Sekolah, 2 Lokasi
Tersedianya Zona Selamat Sekolah, 2 Lokasi
20
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Tersedianya Peralatan Uji untuk laik jalan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dijalan.
Tersedianya Peralatan Uji untuk laik jalan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dijalan.
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.
Adanya penambahan peralatan Uji Mekanis PKB sebanyak 4 unit.
Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut
Peningkatan Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut.
Adanya penambahan peralatan Uji Mekanis PKB sebanyak 4 unit. Peningkatan Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut.
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan laut.
Tersedianya Dokumen Peraturan Pengujian kapal Perikanan.
Tersedianya Dokumen Peraturan Pengujian kapal Perikanan.
20
2
Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan laut.
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perhubungan laut.
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perhubungan laut.
50
-
3
Sosialisasi Penggunaan Alat Pengamanan Kapal Penangkap Ikan
Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Alat Pengamanan kapal penangkap Ikan Terlaksananya Sosialisasi UU Pelayaran Nasional.
50
-
Sosialisasi dan Workshop Undang-undang Pelayaran Nasional
Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Alat Pengamanan kapal penangkap Ikan Terlaksananya Sosialisasi UU Pelayaran Nasional.
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan Laut
Meningkatkan Rehabilitasi Prasarana Perhubungan Laut.
Meningkatkan Rehabilitasi Prasarana Perhubungan Laut.
Rehabilitasi/pemeliharaan Pelabuhan
Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan.
Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan.
Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
Meningkatkan Pelayanan Angkutan Laut.
Meningkatkan Pelayanan Angkutan Laut.
Penyuluhan Peraturan bagi Pemilik kapal / Nahkoda kapal
Terlaksananya Penyuluhan untuk pemilik kapal, 100 Orang.
Terlaksananya Penyuluhan untuk pemilik kapal, 100 Orang.
20
20
20
20
20
100.000.000,00
Uji Kelayakan Sarana Transportasi Laut/Kapal
Terlaksananya Uji Kelayakan Transportasi laut.
Terlaksananya Uji Kelayakan Transportasi laut.
20
20
20
20
20
100.000.000,00
X.
1
XI. 1
4
XII. 1
XIII. 1 2
20
50
-
20
20
20
750.000.000,00 750.000.000,00
2.500.000.000,00
50
-
50
-
-
2.500.000.000,00 600.000.000,00
20
20
20
20
20
50
-
20
20
50
20
20
100.000.000,00 -
100.000.000,00
-
100.000.000,00
300.000.000,00 200.000.000,00
20
20
20
20
20
200.000.000,00 550.000.000,00
1
2 3 4
XIV.
5
6
7
8
9
Tersedianya Fasilitas Perizinan Bidang Hub. Laut.
Tersedianya Fasilitas Perizinan Bidang Hub. Laut.
20
20
20
20
20
50.000.000,00
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan laut
Terlaksananya koordinasi bidang Angkutan laut.
Terlaksananya koordinasi bidang Angkutan laut.
20
20
20
20
20
300.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut.
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut. Terlaksananya Pembangunan Break Water/Batu Pemecah Ombak untuk antisipasi Abrasi Pantai.
Fasilitasi Perizinan bidang Perhubungan Laut
3
4
10
Pembangunan lampu Penerangan jalan Pelabuhan
Tersedianya lampu penerangan Jalan ke Pelabuhan.
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut. Terlaksananya Pembangunan Break Water/Batu Pemecah Ombak untuk antisipasi Abrasi Pantai. Tersedianya lampu penerangan Jalan ke Pelabuhan.
Pembangunan Pintu masuk pelabuhan
Tersedianya Pintu Masuk Pelabuhan
Tersedianya Pintu Masuk Pelabuhan
50
Terlaksananya Pengerukan Dermaga.
Terlaksananya Pengerukan Dermaga.
25
Tersedianya kapal untuk Patroli wilayah laut.
Tersedianya kapal untuk Patroli wilayah laut.
50
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Operasional Radio Daerah
Terlaksananya Operasional radio Daerah / Langkisau
Terlaksananya Operasional radio Daerah / Langkisau
20
20
20
20
20
500.000.000,00
Pemeliharaan Gedung Warung Informasi masyarakat
Terlaksananya Pemeliharaan Warung Informasi Masyarakat.
Terlaksananya Pemeliharaan Warung Informasi Masyarakat.
20
20
20
20
20
250.000.000,00
3
Pembinaan dan Pengembangan jaringan Informasi & Komunikasi
Terlaksananya Pembangunan Link Radio Langkisau.
Terlaksananya Pembangunan Link Radio Langkisau.
50
50
-
-
-
200.000.000,00
4
Pengadaan Alat studio dan Komunikasi
Tersedianya Sarana Pendukung Link Radio Langkisau
Tersedianya Sarana Pendukung Link Radio Langkisau
50
50
-
-
-
150.000.000,00
Tersedianya Peralatan penunjang kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat. ( KIM )
Tersedianya Peralatan penunjang kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat. ( KIM )
20
20
1
2 3
4 5 XV.
1 2
5
Pembangunan Break Water/Batu pemecah Ombak dan batu Grip.
Pengerukan pada Dermaga Pengadaan Kapal Patroli
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
1.850.000.000,00
20
20
20
20
20
300.000.000,00
20
20
20
20
20
100.000.000,00
50
25
-
-
25
25
-
-
50
-
-
150.000.000,00
400.000.000,00 -
900.000.000,00
1.850.000.000,00
20
20
20
250.000.000,00
1
2 4
XVI. 1
XVII.
1 2
4
5
Tersedianya Kendaraan Roda 4, 1 Unit untuk operasional penyebarluasan Informasi.
Tersedianya Kendaraan Roda 4, 1 Unit untuk operasional penyebarluasan Informasi.
100
Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi & Informasi
Tersedianya Pelatihan SDM bidang Kominfo
Tersedianya Pelatihan SDM bidang Kominfo
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pelatihan SDM bidang Kominfo.
Terlaksananya Pelatihan SDM bidang Kominfo.
Kerjasama Informasi dengan Mas Media
Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Terlaksananya Informasi Pembangunan Daerah
Terlaksananya Informasi Pembangunan Daerah
20
20
20
20
20
200.000.000,00
Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.
Terlaksananya Sosialisasi Program Keluarga Harapan ( PKH ).
Terlaksananya Sosialisasi Program Keluarga Harapan ( PKH ).
20
20
20
20
20
300.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Operasional Informasi
3
6
7
8
-
-
9
-
10
-
500.000.000,00
250.000.000,00 20
20
20
20
20
250.000.000,00
500.000.000,00
Jumlah Total..........
Painan,
25.970.000.000,00
Februari 2011