RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013 – 2017 Nomor : 1324 Tahun 2013

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

bahwa

SKPD

menyiapkan

Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan Renstra SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD 2013-2017, oleh karena itu setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD. Sesuai dengan alinea pertama maka dengan ini Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Rancangan Akhirl Rencana Strategis Tahun 2013 – 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemda Provinsi DKI Jakarta yang memuat Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Demikian kami sampaikan atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Mei 2013 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

Dr.DIEN EMAWATI, M.Kes. NIP 195802271984102003

DAFTAR ISI Kata Pengantar ..........................................................................................................

i

Keputusan Gubernur Nomor 1081 tentang Pengesahan Renstra..............................

ii

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 2209 Tahun 2013 .................................

iii

Daftar Isi …………………………………………………………………………….....................................

iv

BAB I PENDAHULUAN : 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang, ………………………………………………………………………………………… Landasan Hukum, …………………………………………………………………………………….. Maksud dan Tujuan, ………………………………………………………………………………. Sistematika Penulisan, ……………………………………………………………………………..

1 2 9 9

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, ………………………………………….. Sumber Daya SKPD, ………………………………………………………………………………… Kinerja Pelayanan SKPD, ………………………………………………………………………….. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD,………………………..

11 14 20 32

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDSARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, …………………………………………………………………. Telaahan Renstra K/L, ……………………………………………………………………………… Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, ……………………………………………………………………………………… Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Penentuan Isu-isu Strategis, ……………………………………………………………………..

34 36 40 44 52

Bab IV.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 1.1. 1.2. 1.3.

Visi dan Misi SKPD,…………………………………………………………………………………. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, ………………………………………… Strategi dan Kebijakan SKPD, ………………………………………………………………….

54 55 58

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF………………………………

62

Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ………………………………………………………………………….. Bab VII KAIDAH PELAKSANAAN.........................................................................

65 67

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta disusun untuk periode lima tahun, yaitu tahun 2013– 2017. Rencana Strategis merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama dari segenap karyawan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui Lokakarya Jajaran Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan, RSUD/RSKD, Sudinkes, UPT dan Puskesmas dengan berbasiskan data yang akurat berupa evaluasi kinerja, baik aspek kinerja layanan, keuangan, SDM, dan aspek lainnya yang relevan dan dianggap penting, dengan menggunakan asumsi-asumsi, analisis, serta pendekatan metodologi yang tepat yang digunakan dalam perumusan penyusunan dokumen. Dari keseluruhan proses tersebut menghasilkan dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang memuat ; Visi, Misi, Kajian Lingkungan Internal, Kajian Lingkungan Eksternal, Isu-isu strategis, Tahap Perencanaan berupa: Renstra Dinkes 2013-2017

Page 1

Penyusunan rencana operasional berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Pencapaian sasaran, berupa Program dan Anggaran (Programming and Budgeting), Tahap pelaksanaan serta Tahap pengendalian. Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dirumuskan dengan memperhatikan beberapa pendekatan sebagai berikut : a) Transparan

yaitu

membuka

diri

terhadap

hak

masyarakat

untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. b) Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi. c) Efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. d) Efektif merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. e) Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari renstra bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan. f)

Partisipatif melibatkan seluruh bagian/bidang dalam setiap proses tahapan perencanaan.

g) Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. . 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencakup: 1.

Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 1984 tentang

Wabah Penyakit Menular; 2.

Undang – Undang Republik Indonesia


Perlindungan Konsumen; 3.

Undang-Undang Republik Indonesia


Keuangan Negara; 4.



Perbendaharaan Negara; 5.


Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Page 2

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6.



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

8.

Undang-undang Republik Indonesia


Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; 9.



Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 11. Undang-Undang Republik Indonesia


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 12. Undang-Undang Republik Indonesia


Penanggulangan Bencana; 13. Undang-Undang Republik Indonesia


Penataan Ruang; 14. Undang-Undang Republik Indonesia


Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 15. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 16. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 17. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 18. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ; 19. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 3

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah; 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 33. Peraturan Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Pemerintah

Nomor

60

Tahun

2008

tentang

Sistem Page 4

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 34. Peraturan

Pemerintah Nomor 51

Tahun

2009

tentang

Pekerjaan

Kefarmasian; 35. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 36. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif: 37. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 48 Tahun 2008, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2008, dan Menteri Kesehatan Nomor 1177 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja; 38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 237 Tahun 1997 Tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu; 39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jiwa Komunitas; 40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu; 41. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450 Tahun 2004 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia; 42. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan; 43.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 46. Peraturan Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Menteri

Kesehatan Nomor. 741/MENKES/PER/VII/2008 Page 5

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 330 / Menkes/SK/V/2009 tentang Peningkatan Kelas RS Jiwa Duren Sawit milik Pemda DKI Jakarta; 49. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 07/XII/SKB/2010, Menteri Kesehatan Nomor : 1962/Menkes/PB/XII/2010, Menteri Dalam Negeri Nomor : 423-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah; 50. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.03.01/I/II/4/01542/2011 tentang

Perpanjangan

Ijin

Penyelenggaraan

Pendidikan

Akademi

Keperawatan Jayakarta di Provinsi DKI Jakarta; 51. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/20/SJ/2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 52. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 53. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 5); 54. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue; 55. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV AIDS di DKI Jakarta; 56. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 57. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta; 58. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; 59. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta;


Page 6

60. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017; 61. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Tarakan; 62. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Pasar Rebo; 63. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih; 64. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Koja; 65. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 117 tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng; 66. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit; 67. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; 68. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta; 69. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah Pegawai Provinsi DKI Jakarta; 70. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Ambulans Gawat Darurat Provinsi DKI Jakarta; 71. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu; 72. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;


Page 7

73. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Jayakarta; 74. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2011 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 75. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 76. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pasar Minggu Jakarta Selatan; 77. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 117 tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta; 78. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 375/2012 tentang Penetapan Akademi Keperawatan Jayakarta sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Dana Layanan Umum Daerah secara penuh; 79. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 187 tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Layanan Kesehatan; 80. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 tahun 2012 Pedoman Pemberian Remunerasi bagi pegawai RSUD dan RS Khusus Daerah; 81. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 tahun 2010 tentang Eliminasi Malaria di Provinsi DKI Jakarta; 82. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran; 83. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2012 tentang Penyediaan Ruang Laktasi/Menyusui di Gedung Balai Kota dan Walikota; 84. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 435 Tahun 2008 Tentang Pemberian ASI secara dini (Inisiasi Menyusui Dini) bagi Ibu Melahirkan di Provinsi DKI Jakarta.


Page 8

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1

Maksud

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang berisi arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi dan mendukung capaian visi misi Daerah. 1.3.2

Tujuan

Tujuan penyusunan perencanaan strategis ini adalah: 1) Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan; 2) Melaksanakan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas pada tingkat Provinsi,

tingkat

Kabupaten/Kota,

dan

tingkat

Kecamatan

dalam

penyelenggaraan program pembangunan kesejahtaraan sosial secara terencana dan memiliki akuntabilitas; 3) Memberikan pedoman dan alat dalam hal penetapan dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu: BAB I Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup :

Tugas,

Fungsi,

dan

Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup : Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L, Telaahan


Rencana

Tata

Page 9

Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan


Page 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur organisasi sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Kepegawaian 3. Sub Bagian Program dan Anggaran 4. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 1. Seksi Kesehatan Keluarga 2. Seksi Promosi dan Informasi Kesehatan 3. Seksi Gizi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Komunitas 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Tradisional 3. Seksi Gawat Darurat dan Bencana e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Tenaga Kesehatan 2. Seksi Standarisasi Mutu Kesehatan 3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman f. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 2. Seksi Wabah dan Surveilans 3. Seksi Kesehatan Lingkungan g. Suku Dinas Kesehatan h. Unit Pelaksana Teknis i.

Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan


Page 11

j.

Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan urusan kesehatan, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kesehatan 3. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, kesehatan perseorangan, rujukan, khusus, tradisional dan keahlian 4. Pembinaan

dan

pengembangan

kesehatan

lingkungan,

kesehatan

masyarakat, kesehatan perseorangan, rujukan, khusus, tradisional dan keahlian 5. Penanggulangan kegawatdaruratan, bencana dan kejadian luar biasa berkoordinasi dengan pihak terkait 6. Pencegahan, pemberantasan dan / atau pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular 7. Pembinaan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian 8. Pembinaan,

pengembangan

dan

pendayagunaan

tenaga

fungsional

kesehatan dan satuan pendidikan kesehatan 9. Penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah 10. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan / atau perizinan di bidang kesehatan 11. Penyelenggaraan surveilans kesehatan 12. Pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat 13. Pengelolaan sistem informasi kesehatan 14. Penegakan peraturan perundang – undangan di bidang kesehatan 15. Pemungutan,

penatausahaan,

penyetoran,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi 16. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kesehatan Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 12

17. Pemberian dukungan teknis pada masyarakat dan perangkat daerah 18. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Kesehatan 19. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 130 : RSUD dan RSKD mempunyai hubungan koordinasi, kerjasama dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dalam rangka sistem kesehatan daerah, penanggulangan kejadian luar biasa, teknis pelayanan kesehatan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Daerah pasal 24 ayat (1) Penyelenggaraan UKP harus dikendalikan oleh Pemerintah DKI Jakarta .


Page 13

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

2.2 Sumber Daya SKPD Kegiatan pelayanan kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan, RSUD/RSKD, Sudinkes, UPT dan Puskesmas dengan jumlah pegawai sebanyak 5.813 PNS dan 6.815 orang Non PNS Dengan rincian sbb. :


Page 14

Tabel 2.2.1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Kesehatan

No. A.

Dinas Kesehatan & Jajaran

Ceng.

4697

34

278

240

200

230

134

5813

1. Golongan IV

598

11

49

39

41

45

26

809

2. Golongan III

3009

15

122

141

118

138

51

3594

3. Golongan II

1082

8

107

60

41

47

57

1402

1. Golongan I

8

0

0

0

0

0

0

8

4697

34

278

240

200

230

134

5813

1. Eselon II

1

1

1

1

1

1

1

7

2. Eselon III

17

8

8

8

6

8

8

63

3. Eselon IV

146

0

0

0

0

0

0

146

4. Fungsional

2431

10

236

197

153

192

119

3338

2. Pelaksana (Staf) Pendidikan

2102

15

33

34

40

29

6

2259

278

240

Kualifikasi Golongan

B.

Eselon

C.

4697

34

RSUD/RSKD B. P. D. Asih Koja Rebo Tarakan Sawit Jml

200

230

134

5813

1. S3

0

0

0

0

0

0

0

0

2. S2

171

17

48

43

38

48

29

394

1506 1422 1598 0 0

7 10 0 0 0

27 170 31 2 0

29 124 42 2 0

41 96 23 1 1

30 102 49 0 1

29 71 5 0 0

1669 1995 1748 5 2

3. S1 4. Diploma 5. SLTA 6. SLTP 7. SD

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta, 2012 Dari 219 jumlah jabatan yang ada, jabatan yang terisi sampai akhir Desember 2012 sebanyak 219 jabatan. Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut. Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 15

Tabel 2.2.2. Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Kesehatan Kesesuaian

Jabatan yang terisi

Pendidik an

SKPD

Jumlah Jabatan

1

Eselon II

7

7

7

7

7

2

Eselon III

65

65

65

14

65

3

Eselon IV

147

147

147

27

147

Jumlah

219

219

219

48

219

No

Diklatpi Pangkat m

Sumber : Dinas Kesehatan Prov , DKI Jakarta, 2012 Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan 

Tingkat Pendidikan

:

219 /

219 =

100,00 %



Diklat Kepemimpinan

:

48 /

219 =

21,92 %



Kepangkatan

:

219 /

219 =

100,00 %

Tabel 2.2.3. Kualifikasi Teknis Pegawai Dinas , Sudin, UPT dan Puskesmas No Jenis Tenaga I Fungsional Tertentu 1 Dokter Spesialis 2 Dokter Umum 3 Dokter Gigi 4 Keperawatan 5 Kefarmasian 6 Kesehatan Masyarakat 7 Gizi 8 Bidan 9 Keterapian Fisik 10 Keteknisan Medis II Fungsional Umum Total


Jumlah 0 389 408 889 87 5 55 521 3 74 2.102 4.697

Page 16

Jumlah Tabel 2.2.4.Jenis Tenaga berdasarkan PNS dan Non PNS RSUD/RSKD TARAKAN

PS REBO

CENGKARENG

KOJA

BUDHI ASIH

JENIS TENAGA PNS

NON PNS

PNS

NON PNS

PNS

NON PNS

PNS

NON PNS

PNS

NON PNS

MEDIS

55

54

44

33

12

67

49

22

46

24

KEPERAWATAN

117

363

98

247

10

342

129

212

156

116

FARMASI

4

37

1

35

10

38

KESMAS

4

2

0

0

0

1

GIZI

2

15

0

2

2

7

TEKNIS MEDIS

14

43

19

75

0

45

19

27

43

88

NON KESEHATAN

31

189

43

238

11

311

31

166

35

145

227

703

204

593

34

802

240

473

280

373

Jumlah Tabel 2.2.5. Jenis Tenaga berdasarkan PNS dan Non PNS UPT NAMA SKPD

PNS

NON PNS

UPT AMBULAN GAWAT DARURAT

11

238

UPT AKPER JAYAKARTA

23

11

UPT LABKESDA

25

42

UPT JAMKESDA

28

68

UPT PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI

108

41

RSUD KEP SERIBU

6

4

RSUD PASAR MINGGU

6

4

44 PUSKESMAS KECAMATAN

3721

3463

JUMLAH

3928

3871


Page 17

c. Sarana dan prasarana yang digunakan Tabel 2.2.6. Bidang tanah yang digunakan untuk pelaksanaan urusan kesehatan

Peruntukan

Jumlah

Nilai (Rp)

Ket

1)

Gedung Dinas Kesehatan

3

79.312.500.000

2)

Gedung Suku Dinas Kesehatan

3

17.548.000.000

3)

Gedung BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah

3

10.730.691.950

4)

Gedung BLUD Akademi Keperawatan (AKPER)

1

27.282.010.900

5)

Gedung BLUD RS Koja

8

152.667.232.579

6)

Gedung BLUD RS Tarakan

3

107.770.361.001

7)

Gedung BLUD RS Cengkareng

1

70.168.220.768

8)

Gedung BLUD RS Pasar Rebo

1

187.994,121,889

9)

Gedung BLUD RS Budhi Asih

1

103.758.274.527

10) Gedung BLUD RS Duren Sawit

8

82.441.876.407

11) Gedung BLUD RSUD Kepulauan Seribu

1

15.038.273.100

12) Tanah Rumah Sakit Pasar Minggu

1

13) Gedung BLUD Puskesmas Kecamatan

44

159.261.025.226

14) Gedung Puskesmas Kelurahan

296

195.872.310.035

15) Gedung AGD

1

1.824.652.000

16) Gedung Obat Dinas Kesehatan

1

-

17) Gedung Obat Suku Dinas Kesehatan

1

6.929.339.922

18) Gedung Obat Puskesmas Kecamatan

2

442.000.000

19) Yayasan Kanker Indonesia

1

-

Jumlah

389

1.085.992.226.686

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Sarana yang digunakan dalam Urusan Kesehatan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Barang inventaris yang berupa bidang tanah

untuk

urusan kesehatan sebagian besar digunakan untuk bangunan Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, UPT Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan.


Page 18

Tabel 2.2.7. Bidang Tanah Yang Digunakan untuk Pelaksana Urusan Kesehata

FASILITAS

JMLH

PUSKESMAS KECAMATAN

44

PUSKESMAS RAWAT INAP TEMPAT TIDUR RANAP

19 218

PUSKESMAS KELURAHAN

296

RUMAH SAKIT - RSUD / RSKD - RS IKS - TT KELAS III

147 7 (1604 TT) 92 7989

AGD DINKES 118

51

PBDS

152

PBDU / PBDG

248

LAB KLINIK

175

Praktik Perorangan DS

8209

Praktik Perorangan DU

8201

Praktik Perorangan DGS

1386

APOTIK

1824

Tabel 2.2.8. Jumlah ruang pelayanan pasien.

Kls

Kls

Kls

VIP/

ICU/

NICU/

3

2

1

VVIP

ICCU

PICU

RS Tarakan

404

24

22

10

15

RS Koja

457

18

10

8

260

18

14

8

RS Budhi Asih


HCU

IGD

14

15

20

6

10

-

34

4

-

-

18

Page 19

RS Duren Sawit RS Cengkareng RS Pasar Rebo RS Kep. 1000

137

8

2

1

-

-

--

6

182

28

16

11

6

7

-

13

139

49

44

2

8

-

-

17

15

-

-

-

-

-

-

-

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta merupakan penjabaran Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 – 2012, serta Surat Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Berikut prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya : 1. Prioritas Urusan 1) Program Pencapaian dan Penanggulangan Penyakit Menular, antara lain: - Antisipasi dan penanggulangan KLB penyakit menular di Provinsi DKI Jakarta; - Pemantauan penderita malaria import, re and new diseases dan neglacted disease ; - Surveilence penyakit menular berbasis puskesmas, rumah sakit dan laboratorium; - Pengendalian penyakit menular Rabies; - Penanganan penyakit Tuberculosis; Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 20

- Penyediaan obat penyakit menular (untuk penyakit Tuberculosis, Kusta, Infeksi Saluran Pernapasan Atas, DBD, Malaria, Flu Burung dan Filariasis); - Pemantauan situasi penyakit potensial KLB di Provinsi DKI Jakarta selama 12 bulan; - Pengendalian dan pemantauan cold chain (terjaganya rantai dingin vaksin); - Manajemen pengelolaan vaksin ( vaksin meningitis bagi jemaah haji, vaksin rutin untuk bayi dan vaksin untuk anak usia sekolah ); - Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko DBD; - Pengobatan, dukungan dan perawatan bagi orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA); - Monitoring jumlah kasus AIDS ; - Pengendalian penyakit pneumonia; - Pengendalian penyakit diare.

2) Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, antara lain: - Peningkatan manajemen program

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) /

Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) pada 44 Puskesmas Kecamatan dan 6 Suku Dinas Kesehatan; - Bimbingan, pengawasan dan pengendalian manajemen program kesehatan ibu dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi; - Monitoring dan evaluasi program KIBBLA pada 44 Puskesmas Kecamatan; - Supervisi puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED); - Supervisi Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); - Pelatihan kelompok pendukung Ibu; - Pertolongan persalinan oleh Bidan/Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; - Pelayanan kesehatan pada neonatus (0 - 28 hari) pada kunjungan Neonatus; - Pelayanan kesehatan pada bayi (29 hari – 12 bulan). Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 21

3) Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita, antara lain: - Perawatan di Rumah Sakit terhadap seluruh balita gizi buruk; - Perawatan pemulihan balita gizi buruk melalui Therapeutic Feeding Centre (TFC) / Panti Pemulihan Gizi di Puskesmas; - Pemberian kapsul vitamin A untuk anak balita sebanyak 2 kali pada bulan Pebruari dan Agustus di seluruh DKI Jakarta; - Universal Child Immunization (UCI) pada 267 kelurahan yang ada di DKI Jakarta; - Imunisasi dasar (BCG, DPT, Polio, Hepatitis, Campak) bayi lengkap; - Peningkatan kapasitas petugas dalam konseling menyusui untuk mendukung Kelompok Pendukung Ibu; - Pelayanan kesehatan anak balita (12 - 59 bulan) sesuai dengan standar - Pelayanan kesehatan anak balita (12 – 59 bulan) sakit yang berobat ke Puskesmas dan mendapat pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, antara lain: - Pengendalian vektor penyakit; - Evaluasi pelaksanaan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja; - Pembinaan kota sehat pada tingkat kelurahan; - Pemantauan kualitas air bersih pada 5 wilayah kota; - Pembinaan kawasan dilarang merokok di fasilitas kesehatan; - Hygiene sanitasi tempat – tempat umum; - Pengelolaan limbah medis pada fasilitas kesehatan.

5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: - Penerbitan Kebijakan Publik yang mendukung peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); - Pendataan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja PHBS; - Rumah Tangga ber- PHBS; - Penilaian Kinerja PHBS kategori Kota dan kabupaten; - Promosi kesehatan melalui berbagai media dan pameran; - Pembentukan jejaring kemitraan dengan Lintas Sektor, Lintas program, Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 22

LSM dan dunia usaha; - Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) berupa Kegiatan penilaian kinerja Posyandu tingkat Provinsi; - Penambahan cakupan Kelurahan Siaga Aktif ; - Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).

6) Program Pencegahan dan Penyakit Tidak Menular, antara lain: - Pelayanan deteksi dini gangguan penyakit jantung dan pembuluh darah di 44 Puskesmas Kecamatan, 5 RSUD dan 1 RSKD; - Pengembangan kelompok peduli penyakit tidak menular dan Posbindu di masyarakat; - Pelayanan deteksi dini dan tatalaksana penyakit Diabetes Mellitus di 44 Puskesmas Kecamatan, RSUD, dan RSKD; - Pelayanan deteksi dini Penyakit Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

di

42

Puskesmas

Kecamatan

(dari

44

Puskesmas

Kecamatan) di 292 Puskesmas Kelurahan (dari 296 Puskesmas Kelurahan); - Pelayanan dasar Penyakit Paru Obstruktif Kronis di 44 Puskesmas Kecamatan, RSUD, dan RSKD; - Pelayanan Medik Hiperbarik Oksigen Terapy di RSU Kep.Seribu.

7) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, antara lain:

- Peningkatan mutu dan layanan RSUD/RSKD, AGD, Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP), Laboratorium Kesehatan Daerah , Akademi Keperawatan Jakarta , UP Jamkesda dan RSU Kep Seribu; - Implementasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan pelayanan prima di fasilitas pelayanan kesehatan; - Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 ( Join Commision International )

8) Program Pengawasan Obat dan Makanan, antara lain: - Penyuluhan keamanan pangan dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga yang diproses sesuai ketentuan;


Page 23

- Monitoring ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di wilayah; - Fasilitasi sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan.

9) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), antara lain: - Pelayanan Program Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Daerah. 10) Program Peningkatan Gizi Masyarakat, antara lain: - Perawatan Balita Gizi buruk di RS; - Perawatan balita gizi buruk melalui Therapeutic Feeding Centre (TFC) di Puskesmas Kecamatan; - Pemulihan gizi balita gizi buruk melalui Community Feeding Centre (CFC); - Deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S); - Pemberian MP ASI pada Baduta 6- 24 Bln dari keluarga miskin.

11) Program Kesehatan Jiwa Masyarakat, antara lain: -

Pelayanan kesehatan jiwa di 44 Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit;

-

Advokasi dan koordinasi pelayanan jarum suntik steril dan metadon bagi pengguna napza suntik;

-

Layanan Pertukaran Jarum Suntik Steril (LJSS) di 38 Puskesmas dan pelayanan metadon di 12 Puskesmas Kecamatan, dan 2 Rumah Sakit Pusat serta 2 Lembaga Pemasyarakatan;

-

Pelayanan institusi wajib lapor pecandu narkotika di

Puskesmas

Kecamatan dan Rumah Sakit.

12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, antara lain: -

Pemeliharaan sarana dan prasarana

di RSUD serta RSKD;

Peningkatan kapasitas tempat tidur di RSUD/RSKD.


Page 24

13) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya, antara lain: - Peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas melalui penambahan jumlah puskesmas rawat inap.

a. Dukungan Program Provinsi terhadap Program Nasional 7 Program Nasional Urusan Kesehatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui 21 Program Urusan Kesehatan Provinsi dengan rincian sebagai berikut. Tabel 2.3.1. Dukungan Program Provinsi terhadap Program Nasional Urusan Kesehatan No

1

2

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1. Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

2. Program Sinkronisasi Kebijakan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementrian Kesehatan

1. Program Peningkatan Sarana dan

3

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementrian Kesehatan

4

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan


Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Kesehatan 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Prasarana Puskesmas 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Page 25

No 5

PROGRAM NASIONAL Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

PROVINSI 1. Program Penurunan Kematian Ibu dan Bayi

Angka

2. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita 3. Program Peningkatan Masyarakat

Gizi

6

Pembinaan Upaya Kesehatan

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

7

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2. Program Lingkungan Pencegahan Menular

Pengembangan Sehat Program Penyakit Tidak

3. Program Kesehatan Masyarakat 8

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Mutu

Jiwa

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan 2. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Program Daerah Lainnya : 1.Program Peningkatan Kemitraan Kesehatan 2. Program Pemberdayaan Komunitas Kesehatan 3. Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan Kesehatan 4.Program Peningkatan Peran Serta Pengendalian Bencana (Kesehatan) 5. Program Peningkatan Kemampuan Penanggulangan Kesehatan Akibat Bencana 6.Program Menggalang Seluruh Sumber Daya Daerah dalam Keadaan Bencana Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 26

Sumber : - Rencana Strategis Kementrian Kesehatan RI Tahun 2010 – 2014 - Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 – 2012 Urusan Kesehatan Tahun 2012 sebanyak 24 program dan 3215 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.3.2. Program Urusan Kesehatan No

Nama Program

1.

Penerapan Kaidah Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Singkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Peningkatan Kesehatan Anak Balita Pengembangan Lingkungan Sehat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Penyakit Tidak Menular Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Program Peningkatan Kemitraan Kesehatan Peningkatan Gizi Masyarakat Kesehatan Jiwa Masyarakat Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Program Pemberdayaan Komunitas Kesehatan Program Pelaksanaan SPM lain Urusan Kesehatan Peningkatan Peran Serta Pengendalian Bencana Peningkatan kemampuan Penanggulangan Kesehatan Akibat Bencana

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. Menggalang Seluruh Sumber Daya Kesehatan Dalam Keadaan Bencana 24. Program Diklat dan Evakuasi Bencana Jumlah Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Jumlah Kegiatan 813 55 426 211 107 265 334 78 138 106 9 82 4 30 5 97 75 272 12 5 31 11 47 2 3215

Page 27

b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Beberapa indikator pencapaian Urusan Kesehatan Tahun 2012 antara lain : 1) Realisasi Program dan Kegiatan. Dari 3215 kegiatan yang direncanakan, yang terealisasi sebanyak 3152 kegiatan atau 98,04%. Tabel 2.3.3. Realisasi Program Urusan Kesehatan N o

Jumlah Keg

Realisa si

1. Penerapan Kaidah Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

813

805

99,02

2. Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Kesehatan

55

53

96,36

3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

426

423

99,30

4. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

211

206

97,63

5. Peningkatan Kesehatan Anak Balita

107

107

100,00

6. Pengembangan Lingkungan Sehat

265

265

100,00

7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

334

332

99,40

8. Pencegahan Penyakit Tidak Menular

78

78

100,00

9. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

138

136

98,55

10. Pengawasan Obat dan Makanan

106

105

99,06

11. Pengembangan Obat Asli Indonesia

9

9

100,00

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas

82

78

95,12

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

4

3

75,00

14. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

30

30

100,00

15. Program Peningkatan Kemitraan Kesehatan

5

5

100,00


Nama Program

%

Page 28

N o

Jumlah Keg

Realisa si

16. Peningkatan Gizi Masyarakat

97

96

98,97

17. Kesehatan Jiwa Masyarakat

75

75

100,00

18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

272

241

88,60

19. Program Pemberdayaan Komunitas Kesehatan

12

12

100,00

20. Program Pelaksanaan SPM lain Urusan Kesehatan

5

5

100,00

21. Peningkatan Peran Serta Pengendalian Bencana (Kesehatan)

31

28

90,32

22 Peningkatan kemampuan Penanggulangan Kesehatan Akibat Bencana

11

11

100,00

23 Menggalang Seluruh Sumber Daya Daerah Dalam Keadaan Bencana

47

47

100,00

24 Program Diklat dan Evakuasi Bencana

2

2

100,00

Nama Program

Jumlah

3215

%

3152

2) Indikator SPM Dilhat dari indikator SPM ini, kinerja urusan Kesehatan secara keseluruhan naik. Tabel 2.3.4.. Indikator SPM Kesehatan Uraian Indikator

Sasaran

Pencapaian 2011

2012

A. Pelayanan Kesehatan Dasar 96%

95%

95,65%

90%

72,4%

85,03%

95%

93,2%

96,19%

4. Cakupan Ibu Nifas

95%

92,1%

95,34%

5. Cakupan Neonatal dengan

80%

60,8%

67,16%

1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

komplikasi yang ditangani Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 29

6. Cakupan kunjungan bayi

95%

93,6%

96,72%

7. Kelurahan Universal Child

100%

99,6%

100%

90%

88%

90,27%

100%

26,68%

39,81%

100%

100%

100%

75%

91,9%

92,17%

90%

81,3%

76,87%

Immunization (UCI)

8. Cakupan Pelayanan Anak Balita 9. Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin

10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

11. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

12. Cakupan peserta KB Aktif 13. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 pddk < 15 th (>=2)

>2/100.0 >2,32/100 >2,04/100 00 pddk .000 usia .000 usia di bawah 15 th 15 th 15 th

- Penemuan penderita Pneumonia Balita

80%

45%

27,92%

- Penemuan penderita baru TBC BTA positif

95%

84%

86,5%

- Penderita DBD yang ditangani

100%

100%

100%

- Penemuan Penderita Diare

100%

100%

100%

14. Cakupan pelayanan kesehatan

100 %

94%

73%

kesehatan

90%

87%

80%

2. Cakupan pelayanan Gawat darurat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50% 91,24% 1.RW Siaga Aktif. Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

88,7%

dasar pasien Keluarga Miskin (Gakin). B. Pelayanan kesehatan rujukan

1. Cakupan

pelayanan Rujukan pasien Gakin Level 1

B. Penyelidikan Epidemiologi

&

Penanggulang Penanggulangan KLB

1. Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam D.Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat


Page 30

Tabel 2.3.2. Indikator SPM Rumah Sakit

N O

Misi

Indikator Pencapaian Misi

. (1)

(2)

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100

90

100

100

100

100

100

90

100

100

100

100

100

90

100

100

100

100

100

90

100

100

100

100

100

90

100

100

100

100

Tersedianya fasilitas penunjang yang handal

100

90

100

100

100

100

Kerjasama dengan perusahaan semakin

3perusa

3perusa

3perusa

3perusa

3perusa

3perush

Meningkat

haan/th

haan/th

haan/th

haan/th

haan/th

aan/th

2tenaga

2tenaga

2tenaga

2tenaga

2tenaga

2tenaga

ahli/th

ahli/th

ahli/th

ahli/th

ahli/th

ahli/th

bidangnya Tersedianya ruang perawatan yang cukup Tersedianya alat-alat canggih untuk mendukung pelayanan kesehatan unggulan

1

2017

(3) Tersedianya tenaga SDM yang berkualitas di

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

Target

Menyediakan Sumber

Terpenuhinya sarana pengolahan limbah

Daya Pelayanan

sesuai dengan peraturan perundangan yang

Kesehatan Unggulan

berlaku Terpenuhinya sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan bisa diakses dimanapun dengan server yang memiliki daya tampung database yang luas.

Kerjasama dengan tenaga ahli yang bermutu

Membangun Kolaborasi

2

internasional di bidang kesehatan semakin

dengan sarana pelayanan

meningkat

kesehatan dan pendidikan

Terciptanya kerjasama dengan instansi

48

yang bermutu

pemerintah yang semakin banyak dengan

intansi/

Internasional

meningkatkan kunjungan peserta studi

per

banding

tahun

Kesesuaian jumlah SDM Profesional dan kompetensi dengan beban kerja Kunjungan pasien meningkat

Pendapatan Rumah Sakit meningkat

100

3

Menurunnya angka keluhan terhadap kinerja

masyarakat terhadap

SDM Rumah Sakit

pelayanan kesehatan di Ibukota Negara RI

intansi/ per tahun

48

48

48

48

intansi/

intansi/

intansi/

intansi/

per

per

per

per

tahun

tahun

tahun

tahun

90

100

100

100

100

1350/hr

1400/hr

1450/hr

1500/hr

1500/hr

min 3

min 1

min 1.5

max 2

Max 2.5

max 3

milyar/

milyar/

milyar/

milyar/

milyar/

milyar/

1500/hr

th

Terciptanya kepercayaan

48

th

th

th

th

th

Max 1

Max 1

Max 1

Max 1

Max 1

keluhan/

keluhan

keluhan/

keluhan/

keluhan/ keluhan/

ruangan

/ruangan

ruangan

ruangan

ruangan

ruangan

Max 1

BOR meningkat

85

84

85

85

85

85

Terakreditasi JCI tahun 2016

100

90

90

95

100

100

100

85

85

100

100

100

75

65

70

75

75

75

Mempertahankan audit keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Banyaknya pemberitaan yang positif tentang pelayanan kesehatan di rsud pasar rebo


Page 31

N O

Misi

. (1)

(2)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

Target

Indikator Pencapaian Misi

(3) Transparansi penyampaian laporan dan

2017

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100

efisiensi pembiayaan

95

95

95

100

100

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan dan jajaran Tahun 2008 – 2012 Tabel 2.2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Anggaran Tahun

Realisasi Anggaran Tahun

Uraian

1 Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Total

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.072,70

460,59

1.068,43

956,88

1.124,20

1.239,41

1.863,94

107,77

59,14

476,50

463,07

519,58

1.176,20

1.016,03

1.600,71

1.702,48

2.383,52

914,11

833,23

988,84

94,18

52,72

437,80

439,96

286,84

1.008,29

885,94

1.426,64

1.512,65

747,43

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 2.4.1. TANTANGAN a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang kesehatan; Mobilisasi Penduduk yang sangat Tinggi; Tuntutan kualitas pelayanan kesehatan dasar semakin tinggi; Rendahnya rasio tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (bidan, perawat, tenaga gizi, dokter umum, dokter gigi, dll); Belum kuatnya jejaring sistem rujukan pelayanan kesehatan; Belum optimalnya pelaksanaan surveilans penyakit dan kematian berbasis RS, Puskesmas dan Masyarakat; Banyaknya masyarakat yang mencari pelayanan kesehatan di luar negeri; Promosi dan informasi pelayanan kesehatan di Indonesia masih rendah; Capaian tujuan MDGs yang harus direalisasikan.


Page 32

1.4.2. PELUANG. a. b.

c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Adanya kebijakan penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan; Tersedianya jaminan kesehatan daerah, Jaminan Persalinan, jaminan kesehatan masyarakat, dan Biaya Operasional kesehatan untuk pelayanan kesehatan ; Tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih dalam bidang pelayanan kesehatan sesuai kompetensi; Sudah tersedianya tenaga surveilans sampai dengan Puskesmas dan jejaring dengan lintas sektor yang menangani KLB ; Kemudahan akses pelayanan kesehatan baik swasta atau negeri di seluruh wilayah Prov DKI Jakarta; Adanya Kelurahan Siaga yang bisa dikembangkan menjadi Kelurahan Siaga Aktif; Peran organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung kualitas status kesehatan masyarakat; Berkembangnya tekhnologi informasi dalam menunjang layanan kesehatan; Ada lembaga dunia yang mendukung program kesehatan; Penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah DKI Jakarta yang cenderung merata; Tersedianya sarana peralatan layanan kesehatan yang canggih di fasilitas kesehatan.


Page 33

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 – 2017, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

VISI Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

MISI 1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain. 3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota. 4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. 5. Membangun

pemerintahan

yang

bersih

dan

transparan

serta

berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013 - 2017, maka Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi ke 5, yaitu membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.


Page 34

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam tabel 3.1 Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public Misi dan Program No

(1) 1

Faktor

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

Masih banyak penolakan pasien di kelas III Rumah Sakit

Kurangnya Tempat Tidur Pasien Kelas III Rumah Sakit

Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Kelas III Rumah Sakit

Masih ada 23 Kelurahan yang belum memiliki Puskesmas

Keterbatasan lahan, Harga tanah diatas NJOP

Misi 5 Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit menular dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular di

masyarakat


- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular

Tersedianya dana APBD

- Ketersediaan anggaran APBD - Adanya jejaring layanan kesehatan

- Masih lemahnya kerjasama lintas sector dan lintas program terkait

Page 35

3.2 Telaahan Renstra K/L Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan maka Visi dan Misi Kementerian Kesehatan adalah Visi Kementerian Kesehatan “MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN” dengan misi sebagai berikut : Pertama : Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat,

melalui

pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. Kedua

: Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

Ketiga

: Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.

Keempat : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran jangka menengah adalah: Pertama : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, dengan : 1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun menjadi 72 tahun; 2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; 3. Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; 4. Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup; 5. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36,8 persen menjadi kurang dari 32 persen; 6. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) sebesar 90%; 7. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100%; 8. Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100%; 9. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90%.


Page 36

Kedua : Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan: 1. Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; 2. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; 3. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi dibawah 0,5%; 4. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; 5. Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi100%; 6. Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk. Ketiga

: Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009.

Keempat : Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. Kelima

: Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.

Keenam

: Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

Ketujuh

: Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.

Kedelapan: Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L adalah:


Page 37

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Kurangnya tenaga pada lini pelayanan kesehatan primer

-kurang tenaga pada puskesmas kelurahan yang mengakibatkan beban kerja petugas yang besar -kurangnya kemampuan petugas PKL dalam hal pencatatan dan pelaporan Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat

*akses pelayanan yang mudah *anggaran yang cukup *adanya sarana penunjang yang baik

1

2

3

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender


Penyakit yang disebabkan oleh Multipel Burden Karakteristik demografis dan geografis yang berbeda

Sebagai Faktor Penghambat

-

Tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat wilayah kumuh dan miskin yang kurang

-

Ancaman bencana (banjir rob, kebakaran) pada daerah geografis tertentu

Pendorong

Terbentuknya Jejaring layanan kesehatan pada program penyakit menular Komitmen pemerintah daerah untuk memajukan daerah kumuh dan miskin

Page 38

No



(1)

(2)

(3)

Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin

Masih ada penolakan pasien di kelas III Rumah Sakit

Kurangnya Tempat Tidur Kelas III

Adanya kebijakan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk

Kurangnya petugas kesehatan yang secara khusus membina masyarakat dalam berPHBS, tidak ada dana khusus untuk melakukan survey PHBS

Kurangnya waktu bagi petugas yang dalam membina masyarakat untuk berPHBS, , Adanya kesenjangan PHBS antar wilayah (tingginya kebiasaan merokok dalam rumah di wilayah Jakarta Timur)

Adanya kebijakan mulai tingkat nasional s.d. tingkat provinsi.

4

5

6

7

Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen

Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Seluruh provinsi melaksanakan



Pendorong

(4)

(5)

SDK (khusus Kep Seribu)

Meningkatnya - Belum adanya angka payung hukum

-

Komitmen dari sumber daya Page 39

No



(1)

(2)

(3)

program pengendalian penyakit tidak menular.


Pendorong

(4)

kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular

yang jelas tentang program PTM Kerjasama lintas sector yang belum optimal

(5) kesehatan

-

Komitmen dari Dinas Kesehatan

- Masih muncul stigma bahwa masalah kesehatan hanya urusan Dinas Kesehatan

8

Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Masih ada SPM kesehatan yang belum mencapai target

Keterbatasan Adanya dukungan kemampuan pembiayaan dari puskesmas Pemda DKI dalam pengadaan MPASI untuk baduta Gakin sesuai sasaran

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW 2030 yang telah ditetapkan melalui Perda No. 1 tahun 2012 menjadi sebuah arah pengembangan tata ruang wilayah DKI Jakarta hingga 20 tahun mendatang. Di dalam RTRW 2030 tersebut, terdapat sebuah Visi bagi pembangunan DKI Jakarta. Visi tersebut adalah: Visi RTRW 2030: “Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera” 

Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram, dan damai.


Page 40



Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya pelayanan prasarana dan

sarana

kota

yang

berkualitas,

dalam

jumlah

yang

layak,

berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota Jakarta. 

Jakarta yang dihuni oleh masyarakat sejahtera bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi.

Dari makna visi tersebut di atas, Jakarta adalah Ibukota Negara yang menjanjikan kehidupan yang sejahtera dan nyaman dengan pelayanan prasarana dan sarana yang memadai dan dapat dimanfaatkan seluruh warga masyarakat kota Jakarta. Untuk terwujudnya Visi tersebut, maka disusunlah Misi yang menjadi arah gerak pencapaian Visi tersebut. Misi yang terdapat di dalam RTRW 2030 adalah sebagi berikut: Misi: 1. Membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi; 2. Mengoptimalkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia; 3. Mengembangkan budaya berkotaan; 4. Mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana; 5. Menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis; 6. Menyerasikan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup. Visi dan Misi RTRW 2030 ini yang menjadi arahan bagi pengembangan pembangunan DKI Jakarta untuk disukseskan secara bersama oleh seluruh elemen di DKI Jakarta. Namun isu yang harus menjadi perhatian di dalam RTRW 2030 bukan sekedar pencapaian Visi dan Misi di atas saja, namun masih banyak hal lain yang sangat memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan. Isu-isu tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 1. RTRW 2030 memberikan arahan bagi pola penyebaran penduduk di wilayah DKI Jakarta. Pola penyebaran penduduk tersebut adalah sebagai berikut: 9,2% di Jakarta Pusat, 18,6% di Jakarta Utara, 24,1% di Jakarta Timur, 22,6% di Jakarta Selatan, 25,3% di Jakarta Barat, 0,2% di Kep. Seribu. Pola penyebaran penduduk ini menjadi arah bagi pengembangan pembangunan di DKI Jakarta. Dari pola penyebaran penduduk ini dapat terlihat bagaimana seharusnya arah pembangunan di masing-masing Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 41

wilayah DKI Jakarta. Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diarahkan untuk menampung 72% penduduk DKI Jakarta, dengan masingmasing

wilayah

menampung

lebih

dari

20%

penduduk.

Hal

ini

menunjukkan bahwa porsi pembangunan infrastruktur permukiman di ketiga wilayah tersebut haruslah memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan lain. Wilayah Kep. Seribu selain sebagai wilayah pariwisata unggulan bahari juga menjadi daerah konservasi kelautan, maka beban yang ditanggung oleh wilayah Kep. Seribu haruslah lebih ringan dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan Jakarta Pusat dan Jakarta Utara sebagai pusat jasa dan perdagangan, diarahkan untuk menampung lebih sedikit jumlah penduduk di banding ketiga wilayah sebaran penduduk utama diatas. 2. DKI Jakarta sebagai Ibukota negara yang juga sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan jasa dan perdagangan, menjadi magnet yang sangat kuat bagi masyarakat untuk datang. Sehingga daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta pun ikut merasakan dampak dari hal tersebut. Banyak masyarakat yang beraktivitas di DKI Jakarta yang menetap di daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta, yaitu daerah Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu daerah-daerah secara tidak langsung turut berperan bagi keberhasilan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh DKI Jakarta. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah daerah-daerah tersebut haruslah terlaksana, sehingga keterpaduan pembangunan kesehatan dengan wilayah-wilayah tersebut dapat terwujud. Karena tanpa keterpaduan tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelayanan kesehatan tidak akan menjadi tidak optimal hasilnya. 3. Di dalam dokumen RTRW 2030, telah diamanatkan bahwa luasan Ruang Terbuka Hijau di wilayah DKI Jakarta haruslah mencapai 30% dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari RTH yang bersifat publik seluas 20% dan RTH yang bersifat privat seluas 10%. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kehidupan kota yang berkualitas.


Page 42

4. Khusus pada bidang kesehatan pada rencana penataan ruang akan dilakukan pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di setiap kelurahan. Dengan ditetapkannnya RTRW 2030 DKI Jakarta, banyak hal yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai pengemban tugas pelayanan kesehatan dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Memperhatikan tingkat sebaran penduduk, DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan memperhatikan kualitas lingkungan dengan pengembangan ruang terbuka hijau maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, khususnya Dinas Kesehatan harus dapat memberikan pelayanan kesehatan berstandar internasional yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

RTRW 2030 memberikan arahan bagi pola penyebaran penduduk di wilayah DKI Jakarta. Pola penyebaran penduduk tersebut adalah sebagai berikut: 9,2% di Jakarta Pusat, 18,6% di Jakarta Utara, 24,1% di Jakarta Timur, 22,6% di Jakarta Selatan, 25,3% di Jakarta Barat, 0,2% di Kep. Seribu.

Belum terpenuhi dan meratanya ketersediaan sarana Pelayanan kesehatan sesuai dengan persebaran penduduk DKI

1

Pola penyebaran Sarana Pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan pola persebaran penduduk Masih rendhanya tk kepatuhan pengembang sarana pelayanan kesehatan terhadap kebijakan

Tersedianya anggaran pembangunan sarana pelayanan kesehatan Terah teridentifikasiny a persebaran penduduk DKI Jakarta

Perbedaaan tingkat sosial ekonomi Perlunya kesepahaman Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 43

No

2

3

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD


DKI Jakarta sebagai Ibukota negara yang juga sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan jasa dan perdagangan, menjadi magnet yang sangat kuat bagi masyarakat untuk datang

Banyaknya penduduk luar wilayah yang berobat di DKI Jakarta dan menjadi beban pembiayaan Pemprov DKI Jakarta

Akan dilakukan pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di setiap kelurahan.

Belum terpenuhi ketersediaan sarana Pelayanan kesehatan disetiap Kelurahan

Faktor Penghambat

dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengambil kebijakan yang proporsional dalam pembangunan DKI Masih rendahnya Sosialisasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan Lahan untuk pembangunan layanan kesehatan yang terbatas

Pendorong

Alokasi anggaran untuk layanan kesehatan gratis yang cukup besar.

Adanya dukungan pembiayaan dari Pemda DKI

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 150 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 4 Bidang dan 1 Sekretariat Yaitu : 1. Bidang Pelayanan Kesehatan, 2. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, 3. Bidang Kesehatan Masyarakat 4. Bidang Sumber Daya Kesehatan, , 5.Sekretariat. Berikut adalah identifikasi masalah ditiap bidang yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. : 3.4.1. Bidang Pelayanan Kesehatan a. Ketersediaan tempat tidur di rumah sakit belum sesuai dengan rasio yang ditetapkan WHO; b. Kualitas Pelayanan Kesehatan belum memenuhi Standar yang ditetapkan; c. Sistem Rujukan belum berjalan sesuai peraturan yang ada ; Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 44

d. e.

Belum adanya standarisasi dan Regulasi Ambulans di DKI Jakarta; Fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta banyak diakses oleh bukan penduduk DKI Jakarta.

3.4.2. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan; a.

b. c. d. e.

Provinsi DKI Jakarta menghadapi beban ganda penyakit (multiple burden), seperti : Penyakit Menular Langsung, Penyakit Bersumber Binatang, Penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi, serta Penyakit Tidak Menular; Belum optimalnya system Surveilans penyakit; Pemanfaatan data surveilans sebagai dasar kebijakan belum optimal; Pengendalian penyakit belum mengedepankan pengendalian faktor risiko; Kondisi lingkungan masyarakat belum memenuhi standar kesehatan

3.4.3. Bidang Kesehatan Masyarakat a. Belum optimalnya sistem informasi kesehatan baik dari Puskesmas maupun RS (berbasis online dan terpadu, terintegrasi); b. Masih terjadinya kematian ibu dan kematian bayi yang tidak terlaporkan; c. Kurangnya pemahaman keluarga terhadap pola asuh anak yang sehat dan berkualitas; d. Banyaknya Penjaja Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang tidak memenuhi nilai gizi, keamanan dan kesehatan; e. Belum efektifnya berbagai peraturan dan kebijakan dalam mendukung kawasan tanpa rokok; f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat; g. Belum konsistennya pencatatan dan pelaporan kesehatan; 3.4.4. Bidang Sumber Daya Kesehatan a.

Belum semua tenaga kesehatan mempunyai izin

b.

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan;

c.

Masih lemahnya Jaminan Perlindungan Hukum Bagi tenaga kesehatan


Page 45

d.

Hubungan dengan organisasi profesi perlu dipererat

e.

Masih adanya sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, alkes, makanan dan minuman yang belum berizin

f.

Belum optimalnya penggunaan obat generik disarana pelayanan kesehatan

g.

Kurangnya kemampuan dalam merencanakan obat disarana kesehatan,

h.

Masih tingginya penggunaan obat tidak rasional di sarana pelayanan kesehatan

i.

Belum dimanfatkannya secara optimal hasil penelitian dan pengembangan bidang kesehatan

j.

Masih rendahnya hasil Survei Kepuasan Internal dan ekternal

k.

Belum semua sarana kesehatan tersertifikasi

l.

Belum adanya organisasi mutu.

3.4.5. Sekretariat a.

Perlindungan hukum terhadap karyawan belum optimal.

b.

Belum

adanya

payung

Hukum/Kebijakan

untuk

tenaga

Honorarium Non PNS; c.

Belum adanya paying untuk pengadaan barang dan jasa untuk anggaran bersumber BLUD


Page 46

Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Standar yang Diguna kan

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi (tahun 2011)

(1)

(2)

(3)

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

95%

96%

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

72,4%

85%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

93,2%

Cakupan Ibu Nifas

92,1%


93%

94%

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4) Perlunya penguatan jejaring PWS KIA untuk mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan, perlunya peningkatan kualitas pelayanan ANC Perlunya penataan alur dan sistem rujukan dan koordinasi PKM Poned dan RS ponek, serta peningkatan kompetensi petugas

Belum optimalnya sosialisasi jampersal sampai ke masyarakat langsung

Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang bisa menjangkau ibu-ibu nifas yang tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan


EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5)

(6)

Mobilisasi penduduk yang cukup tinggi berpengaruh dalam pelayanan ANC yang melibatkan banyak institusi dan lintas batas wilayah Pengetahuan, Perilaku dan kesadaran masyarakat akan tentang resiko tinggi dalam kehamilan masih rendah, belum semua masyarakat dan lintas sektor berperan aktif dalam program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) masih ada dukun bersalin yang berpraktek menolong persalinan, adanya lulusan tenaga kesehatan yang kompetensinya masih diragukan

Jejaring PWS KIA belum optimal, terutama jejaring yang melibatkan banyak fasilitas kesehatan dan lintas batas wilayah

Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya masa nifas

-

Belum optimalnya tenaga kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas

-

Tingkat pengetahuan dan

Belum optimalnya Sistem rujukan tentang penanganan persalinan dengan komplikasi

-Sulitnya pembinaan bagi para dukun bersalin - Belum optimalnya kompetensi tenaga kesehatan yang baru lulus (non PNS)

Page 47

-

Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

60,8%

80%

Cakupan kunjungan bayi

93,6%

93%

Kelurahan Universal Child Immunizati on (UCI)

99,6%

100%

Cakupan Pelayanan Anak Balita

88%

Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Penambahan dan optimalisasi puskesmas mampu PONED, perlunya peningkatan jumlah petugas yang mampu dalam penanganan komplikasi neonatal pencatatan dan pelaporan harus melibatkan yankes swasta

Terlaksananya UCI pada 267 kel. Di DKI Jakarta

kesadaran masyakarat yang masih kurang

Perlunya penataan alur dan sistem rujukan dan koordinasi PKM Poned dan RS ponek,

Belum optimalnya Sistem rujukan penanganan persalinan dengan komplikasi

Pemakaian Buku KIA baik di Puskesmas dan semua RS

Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum optimal

- Mobilitas penduduk yang tinggi di DKI - Black campaign terkait imunisasi

90%

26,68%

100%

standar pelayanan anak balita bersifat komposit lebih dari 1 jenis pelayanan yang harus dicatat scr by name,(Penimbangan, SDIDTK, Vit A)

Harus melibatkan LS seperti kader posyandu, PKK, dan BKB PAUD dan penyeragaman instrumen pemantauan perkembangan, perlu diterapkannya Kohort Balita di posyandu

Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum optimal

Kemampuan

 Pola asuh

Ketidakmampuan

puskesmas dalam

Baduta pada

anggaran

pengadaan MP ASI

Gakin

puskesmas dalam

untuk Baduta Gakin

 Lingkungan

sesuai sasaran

tempat tinggal

pengadaan MP ASI sebanyak sasaran yang ada

100%

100%


Partisipasi

Jumlah tenaga

Gibur dari

masyarakat ke

pelaksana gizi (TPG)

posyandu ke

posyandu

kurang

1. Sistem rujukan

1.

Page 48

puskesmas 2.

Jumlah tenaga

3.

Anggaran

2.

Jumlah dan kemampuan kader

Puskesmas

Penjaringa 91,9% n kesehatan siswa SD dan setingkat

Cakupan peserta KB Aktif

70%

81,3%

93%

Jumlah petugas Pembina UKS masih kurang banyak dibanding jumlah Sekolah dan siswanya, pemafaatan dana BOK untuk penjaringan belum optimal.

konseling dalam pelayanan KB perlu di prioritaskan oleh petugas

Jadwal penjaringan harus menyesuaikan jadwal sekolah, masih ada sekolah yang beranggapan bahwa program penjaringan hanya kepentingan sektor kesehatan sehingga pendanaan kegiatan penjaringan masih tergantung sektor kesehatan Dukungan dari keluarga,lingkunga n , dan penggerakan masyarakat untuk mengikuti KB masih kurang

Masih kurangnya peran lintas sektor dalam penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

KB belum menjadi kegiatan prioritas, Kurangnya promosi tentang KB

Penemuan dan Penangana n Penderita Penyakit


Page 49

- Tersedia petugas surveilans / Tim Gerak Cepat s/d tingkat Puskesmas -Dukungan system informasi dan teknologi - sudah terbangun jejaring dengan RS sebagai salah satu sumber informas

Dukungan aturan yang jelas

75%

Belum semua fasilitas layanan kesehatan mendukung deteksi dini Pnemonia Balita dan melaporkan kasus Pnemonia Balita

Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan Balita masih rendah

84%

90%

Kuatnya jejaring program TB

Sistem pelaporan yang berjalan untuk pelayanan TB di fasyankes belum berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) sehingga masih bercampur dengan klien dari luar DKI

100%

100%

Jejaring informasi, monitoring dan evaluasi kasus DBD cukup memadai

- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 pddk < 15 th (>=2)

>2,32/100. 000 usia 15 th

>2/100.0 00 pddk di bawah 15 th

Penemuan penderita Pneumonia Balita

45%

Penemuan penderita baru TBC BTA positif

- Penderita DBD yang ditangani


- Kesadaran dan partisipasi masyarakat - Penguatan kerja sama lintas sector

Page 50

Penemuan Penderita Diare

100%

100%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien Keluarga Miskin (Gakin).

94%

100 %

87%

85%

Semua fasilitas layanan kesehatan mampu menangani diare sesuai standart

- Lingkungan tempat tinggal - Kebiasaan dan pola hidup sehat masyarakat

B. Pelayanan kesehatan rujukan Cakupan pelayanan kesehatan Rujukan pasien Gakin Cakupan pelayanan Gawat darurat Level 1

100%

95%

Adanya monitoring instalasi gawat darurat yang dilakukan secara sinkron antara dinas kesehatan dan sudinkes

Standar kemenkes 856/2009 mengenai standar IGD

C. Penyelidika n Epidemiolo gi & Penanggul angan KLB Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidika n Epidemiolo gi < 24 jam

100,0%

100%

Promosi Kesehatan & Pemberday aan


Page 51

Masyarakat RW Siaga Aktif

3.5

91,24%

45%

Kemampuan petugas untuk mengadvokasi lintas sektor

Koordinasi dengan lintas sektor

Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dikarenakan belum optimalnya advokasi atake holder terkait tingkat Kecamatan/Kelurahan

Penentuan Isu – Isu Strategi Berdasarkan hasil identifikasi masalah, review Renstra Kementerian Kesehatan, review RTRW, dan visi misi Gubernur terpilih, berikut diidentifikasi isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: 3.5.1. Bidang Yankes a) Belum maksimal Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RS b) Belum Seluruhnya sarana Pelayanan Kesehatan memiliki standar Internasional c) Belum maksimal Sistem Rujukan Pra RS dan Antar RS d) Terjaminnya jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Bagi warga DKI Jakarta e) Masih lemahnya koordinasi dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer. 3.5.2.

Bidang Sumber Daya Kesehatan a) Pelayanan Registrasi dan Izin Tenaga Kesehatan belum Maksimal b) Kurangnya perlindungan hukum terhadap masyarakat dan Tenaga Kesehatan c) Kurang meratanya kualitas dan kuantitas Tenaga Kesehatan di sarana kesehatan d) Belum adanya pedoman pengawasan tenaga kesehatan warga Negara asing e) Belum adanya system Binwasdal bagi sarana Farmakmin yang tidak berizin f) Belum optimalnya penggunaan obat generic di sarana pelayanan kesehatan pemerintah g) Belum adanya system peningkatan kompetensi bagi pengelola obat dalam perencanaan dan pengelolaan


Page 52

h) Belum adanya standar minimal tentang ketersediaan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar i) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan j) Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Internal dan Eksternal belum mencapai target k) Belum semua sarana kesehatan tersertifikasi dan terakreditasi 3.5.3.

3.5.4.

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan. a. Penyebab kematian di DKI disebabkan oleh PTM ; b.

Pembangunan berwawasan kesehatan lingkungan;

c.

Binwasdal Makanan dan Minuman;

d.

Binwasdal Pengelolaan limbah di sarana kesehatan.

Bidang Kesehatan Masyarakat. a. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat pada ibu anak dan keluarga di tatanan pelayanan primer dan rujukan balik dari RS ke Puskesmas b. Belum optimalnya sistem data- informasi kesehatan c. Belum optimalnya penggunaan posyandu d. belum optimalnya promosi kesehatan terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)


Page 53

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, melalui pembangunan kesehatan yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur. Pembangunan Kesehatan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antarruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara Pembuat Kebijakan, Pengawasan (Auditor),

pelaksanaan (Operator) dan Masyarakat DKI Jakarta

pada umumnya; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan pembangunan kesehatan dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di

tingkat

pusat

(Renstra/Renja

Kementerian/Lembaga)

maupun

daerah

(RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugastugas lainnya dari Gubernur dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2013-2017. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2013-2017 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, dirumuskan Visi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yaitu :

“JAKARTA SEHAT UNTUK SEMUA TAHUN 2017” Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 54

Penjelasan Visi: Pelaksanaan

pembangunan kesehatan harus melibatkan para pelaku

pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan, Sejalan dengan itu, maka pengertian Jakarta Sehat Untuk Semua Tahun 2017 adalah “suatu kondisi dimana masyarakat Jakarta dapat dengan mudah mengakses sarana pelayanan kesehatan sehingga kualitas kesehatan masyarakat DKI Jakarta lebih meningkat dan sejajar dengan Kota lainnya di Dunia Tahun 2017” Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui manajemen kesehatan dan penerapan kaidah “Good Governance” 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan perorangan, dan kegawatdaruratan kesehatan dengan prinsip pelayanan kesehatan prima 3. Penguatan bidang kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif sampai dengan tingkat kelurahan 4. Mengembangkan pembiayaan kesehatan menuju sistem jaminan pembiayaan semesta 5. Meningkatkan Kemitraan lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan; 6. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 4.2. Tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

4.2.1.

TUJUAN Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang bertujuan : 1.

Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien dan transparan

2.

Terwujudnya

kualitas

Pelayanan

kesehatan

perorangan,

masyarakat dan kegawat daruratan sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 55

3.

Berfungsinya bidang kesehatan masyarakat secara optimal sampai dengan tingkat kelurahan

4.

Terjaminnya

pembiayaan

pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat 5.

Semakin membaiknya kemitraan antara pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan

6.

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

4.2.2. Sasaran

1.

Sasaran dari tujuan pertama : “Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien dan transparan” adalah a.

Meningkatnya kinerja organisasi kesehatan yang efektif, efisien dan transparan;

b.

Meningkatnya

Kompetensi

tenaga

kesehatan

dan

implementasi budaya kerja; c. 2.

Meningkatnya sistem informasi kesehatan.

Sasaran dari tujuan kedua : “Terwujudnya kualitas Pelayanan kesehatan perorangan,

masyarakat dan kegawat daruratan

sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima ” adalah. : a.

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat masalah kesehatan;

b. 3.

Tertanggulangi masalah kegawatdaruratan dan bencana

Sasaran dari tujuan ketiga : “Berfungsinya bidang kesehatan masyarakat secara optimal sampai dengan tingkat kelurahan ” adalah. : 

pengendalian masalah kesehatan masyarakat di tingkat Kelurahan.

4.

Sasaran dari tujuan keempat : “Terjaminnya pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ” adalah.: 

Masyarakat

terlindungi

dengan

sistem

jaminan

kesehatan. Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 56

5.

Sasaran dari tujuan kelima : ”Semakin membaiknya kemitraan antara pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan” adalah. : 

Tingkat

partisipasi

pemangku

kepentingan

dalam

penyelenggaraan pembangunan kesehatan 6.

Sasaran dari tujuan keenam : Terwujudnya Pembangunan berwawasan kesehatan yang berkelanjutan adalah . : 

Tingkat kemandirian masyarakat dan partisipasi aktif dalam paradigma hidup sehat

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO

1

2

TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien dan transparan

Meningkatnya kinerja organisasi kesehatan yang efektif, efisien dan transparan Meningkatnya Kompetensi tenaga kesehatan dan implementasi budaya kerja Meningkatnya sistem informasi kesehatan

Terwujudnya kualitas Pelayanan kesehatan perorangan, masyarakat dan kegawat daruratan sesuai prinsipprinsip pelayanan prima

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat masalah kesehatan

Tertanggulangi masalah kegawatdarurat an dan bencana

3

Berfungsinya bidang kesehatan masyarakat secara optimal sampai

pengendalian masalah kesehatan masyarakat di


INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE 1

2

3

4

5

Opini BPK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

100% korban masalah kegawatdaruratan dan bencana tertangani

100%

100%

100%

100%

100%

Kelurahan Aktif

50 %

60%

70%

80%

90%

Siaga

Page 57

4

5

6

dengan tingkat kelurahan

tingkat Kelurahan

Terjaminnya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat

Masyarakat terlindungi dengan sistem jaminan kesehatan

bagi

Semakin membaiknya kemitraan antara pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan Terwujudnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

4.3.

Tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraa n pembangunan kesehatan

Tingkat kemandirian masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam paradigma hidup sehat

Persentase penduduk terlayani

Meningkatnya jumlah Stake holder

Meningkatnya partisipasi masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

33 %

39%

44%

50%

56%

Strategi dan Kebijakan SKPD Arah strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya, Berikut ini adalah Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Tahun 20132017 dengan focus pada prioritas bidang kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Kesehatan ProvinsiDKI Jakarta Tahun 2013-2017.

4.3.1. Strategi a. Penyempurnaan perencanaan dan sistem manajemen kesehatan b. Pengembangan kompetensi SDM Kesehatan c. Pengembangan Promosi dan sarana Informasi Kesehatan d. Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan perorangan e. Peningkatan kualitas penanganan kegawatdarurat dan bencana f. Penguatan kewenangan sebagian urusan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 58

g. Peningkatan Pembiayaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat h. Pemanfatkan potensi dan peluang kemitraan untuk menyelesaikan masalah kesehatan i.

Pengembangan kelurahan siaga aktif

4.3.2. Kebijakan a. Penerapan sistem manajemen mutu di jajaran kesehatan b. Penempatan tenaga kesehatan pada sarana kesehatan sesuai kompetensinya c. Pengembangan sistem informasi dan pemasaran sosial kesehatan; d. Pengembangan manajemen mutu dan produk-produk pelayanan kesehatan; e. Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) f. Peningkatan koordinasi upaya kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan g. Penerapan sistem jaminan pembiayaan semesta (total coverage) h. Pembangunan kesehatan dengan dukungan lintas sektor i.

Pengembangan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehata

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.


Page 59

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi : Jakarta Sehat Untuk Semua Tahun 2017 Misi 1 : Menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui manajemen kesehatan dan penerapan kaidah “Good Governance” Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien dan transparan

Meningkatnya kinerja organisasi kesehatan yang efektif, efisien dan transparan Meningkatnya Kompetensi tenaga kesehatan dan implementasi budaya kerja Meningkatnya sistem informasi kesehatan

Peningkatan sistem perencanaan dan manajemen kesehatan

Penerapan sistem manajemen mutu di jajaran kesehatan

Pengembangan kompetensi SDM Kesehatan

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat masalah kesehatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan perorangan dengan service excellence

Pengembangan manajemen mutu dan produk-produk pelayanan kesehatan;

Tertanggulangi masalah kegawatdaruratan dan bencana

Peningkatan kualitas penanganan kegawatdarurat dan bencana

Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Pengembangan sistem informasi dan pemasaran sosial kesehatan; Misi 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan perorangan, dan kegawatdaruratan kesehatan dengan prinsip pelayanan kesehatan prima Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya kualitas Pelayanan kesehatan perorangan, masyarakat dan kegawat daruratan sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima


Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan ;

Page 60

Visi : Jakarta Sehat Untuk Semua Tahun 2017 Misi 1 : Menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui manajemen kesehatan dan penerapan kaidah “Good Governance” Misi 3 : : Penguatan bidang kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif sampai dengan tingkat kelurahan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Berfungsinya bidang Terkendalinya Penguatan Peningkatan kesehatan masalah kesehatan kewenangan koordinasi upaya masyarakat secara masyarakat di tingkat sebagian urusan kesehatan optimal sampai Kelurahan kesehatan masyarakat di dengan tingkat masyarakat di tingkat tingkat kelurahan kelurahan kelurahan Terkendalinya Penguatan Promotif Mengutamakan masalah kesehatan dan Preventif pada upaya preventif dan melalui upaya semua jajaran promotif ada preventif dan kesehatan pengendalian promotif masalah kesehatan Misi 4 : Mengembangkan pembiayaan kesehatan dengan sistem jaminan pembiayaan semesta Terjaminnya Masyarakat Peningkatan Penerapan sistem pembiayaan terlindungi dengan Pembiayaan dan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan sistem jaminan aksesibilitas semesta (total bagi masyarakat kesehatan pelayanan kesehatan coverage) bagi masyarakat Misi 5 : Meningkatkan Kemitraan lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan Terwujudnya Meningkatnya Pemanfaatkan Pembangunan kemitraan partisipasi pemangku potensi dan peluang kesehatan dengan antara pemerintah kepentingan dalam kemitraan untuk dukungan lintas daerah, dan semua penyelenggaraan menyelesaikan sektor melalui pemangku pembangunan masalah kesehatan pengembangan kepentingan dalam kesehatan kemitraan menyelenggarakan pembangunan kesehatan Misi 6 : Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Tingkat kemandirian Pengembangan Pengembangan Terwujudnya masyarakat dan kelurahan siaga aktif peran serta pemberdayaan berpartisipasi aktif masyarakat dalam masyarakat di dalam paradigma pembangunan bidang kesehatan hidup sehat bidang kesehatan


Page 61

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adapun Komposisi program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dalam rangka pelaksanaan misi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta adalah: 1. Misi 1: Menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui manajemen kesehatan dan penerapan kaidah “Good Governance”, misi 1 akan dilaksanakan dengan program: 

Program Bersama Penunjang Organisasi



Program Teknis Bersama



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan



Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan

2. Misi 2: Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan perorangan, dan kegawatdaruratan kesehatan dengan prinsip pelayanan kesehatan prima, misi 2 akan dilaksanakan dengan program: 

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan



Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan



Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak



Program Kefarmasian dan alat kesehatan



Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan terkait bencana.

3. Misi 3: Penguatan bidang kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif sampai dengan tingkat kelurahan, misi 3 akan dilaksanakan dengan program:  

Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak



Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

4. Misi 4: Mengembangkan pembiayaan kesehatan menuju sistem jaminan pembiayaan semesta, misi 4 akan dilaksanakan dengan program: Renstra Dinkes Tahun 2013-2017

Page 62



Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

5. Misi

5:

Meningkatkan

Kemitraan

lintas sektor dalam

penyelenggaraan

pembangunan kesehatan; misi 5 akan dilaksanakan dengan program: 

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

6. Misi 6: Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, misi 6 akan dilaksanakan dengan program: 

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Untuk lebih detail tentang program tersebut diatas, maka berikut penyajian program dan kegiatan beserta indikator serta pendanaan indikatifnya pada tabel 5.1.

Program Wajib Urusan Kesehatan 1. Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak; 2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan; 3. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; 4. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; 5. Program Kefarmasian, Alkes dan Makanan & Minuman; 6. Program Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan;dan 7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan; 8. Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan terkait bencana.

PROGRAM BERSAMA PENUNJANG ORGANISASI 1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor 2. Program Pengelolaan Rumah Dinas 3. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas


Page 63

PROGRAM TEKNIS BERSAMA 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kinerja Aparatur 2. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja Pembangunan SKPD 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD 6. Program Pengembangan Data/Informasi SKPD 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi SKPD 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD 9. Program Kebijakan Daerah

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan (terlampir)


Page 64

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini. Tabel 6.1. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

No.

(1 )

1

2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

(2)

Persentase Cakupan UCI (Universal Child Imunization) Kelurahan Persentase Penemuan Kasus TB (Case Detection Rate)

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

2011/201 2

2013

2014

2015

2016

2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

99,6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

84%

85%

86%

87%

88%

90%

90%


Page 65

3

Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan/Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

4

Persentase Jumlah Rumah yang Bebas Jentik Nyamuk Aedes Agepty

5

6

7

Persentase Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Keluarga Miskin Persentase Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM)

93,2%

95%

96%

97%

98%

98%

98%

96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

45%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,0

0.8

0.7

%

%

%

94%

1,10 1,15%


%

1.05%

0,7%

Page 66

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selama periode Tahun 2013-2017, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan rencana tahunan Provinsi DKI Jakarta selama periode lima tahun, 2013 - 2017 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Pembangunan Kesehatan Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Jakarta, 15 Mei 2013 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. DIEN EMAWATI, M.Kes. NIP. 195802271984102003


Page 67

No

1

2

Program

URUSAN WAJIB Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Persentase keluarga dengan tingkat kemandirian 4

Angka Umur Harapan Hidup

50%

35%

35%

76,20

10%

50%

39%

36%

76,40

Target

Tahun 2013

15%

55%

45%

42%

76,50

Target

Tahun 2014

4,50%

20%

60%

53%

49%

76,60

Target

Tahun 2015

4,50%

25%

65%

59%

56%

76,70

Target

Tahun 2016

4,50%

30%

70%

68%

64%

76,80

Target

Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas

0%

4,60%

Data Capaian Pada Tahun awal 2012

Persentase masyarakat yang sadar hidup sehat

4,60%

Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)

Angka kesakitan malaria Annual Parasit Index (API) sebesar 0

Persentase angka kecacatan dan K2 akibat penyakit kusta

50%

20%

28%

0

50%

20%

33%

0

55%

25%

39%

0

60%

30%

44%

0

65%

35%

50%

0

70%

40%

56%

0

150 420

4,70%

Jumlah Karyawan yang melakukan Deteksi dini dan tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan karyawan

125 360

30

Jumlah Kelurahan Siaga Aktif

100 300

35

50 180

40

25 120

50

55

Jumlah Dokter Keluarga terlatih Jumlah Petugas terlatih Manajemen Pukesmas Angka Kematian Ibu

64,33

75 240

Persentase penggunaan autopsi verbal dalam penetapan penyebab kematian di puskesmas

Indiaktor Renstra Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)

Tabel 5.1. Rencana Kerja, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran INDIKATOR RPJMD (Outcome)

Umur Harapan Hidup (UHH)

Persentase cakupan kelurahan siaga aktif

Program Bina Gizi, Kesehatan Angka Kematian Ibu Ibu dan Anak (AKI) (per 100.000)

No

3

Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

INDIKATOR RPJMD (Outcome)

Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000)

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

100%

39.81 %

7,53

25%

85%

95%

96%

94%

16%

70%

98%

100%

40%

7,50

33%

86%

96%

97%

95%

33%

85%

Target

Tahun 2013

97%

100%

100%

50%

7,40

41%

87%

97%

98%

96%

50%

100%

Target

Tahun 2014

93%

98%

100%

100%

60%

7,30

48%

88%

98%

98%

97%

70%

100%

Target

Tahun 2015

94%

99%

100%

100%

80%

7,20

58%

89%

99%

99%

98%

100%

100%

Target

Tahun 2016

95%

100%

100%

100%

100%

7,10

71%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Target

Tahun 2017


Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

96,6%

96%

92%


Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan Kunjungan Neonatal (KN 1)

93,7%

90%

60%


Cakupan kunjungan bayi

89%

55%

Angka Kematian Bayi

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pelayanan kesehatan reproduksi secara terpadu

Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED) sesuai standar Persentase RSUD yang menerapkan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) sesuai standar Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4)

Cakupan pelayanan untuk anak balita

50%

25 pasar

23 Puskesmas Kelurahan

45%

20 pasar

40%

15 pasar

28%

10 pasar

Persentase penemuan penyakit Pneumonia

5 pasar

23 Puskesmas Kelurahan 0.

Jumlah sarana kesehatan yang dibangun Jumlah Pasar yang Jumlah Pasar yang menyediakan menyediakan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan

No

4

5

Program

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan'


Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan Fasilitas layanan kesehatan

Indiaktor Renstra Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output) Jumlah puskesmas keliling

Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga di RSUD

Cakupan masyarakat miskin dan rentan berKTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan

Persentase Cakupan Universal Child Immunization (UCI)

Tahun 2014

Target

Tahun 2015

Target

Tahun 2016

Target

Tahun 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013

Target

19

0 rusun

73%

27

2 rusun

80%

74%

38

7 rusun

8 RS

100%

75%

44

12 rusun

100%

8 RS

100%

75%

18 rusun

100%

100%

8 RS

100%

80%

24 rusun

33

Target

72%

40%

8 RS

100%

100%

100%


Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga di RSUD

25%

8 RS

100%

100%

100%

58%

28

Terlaksananya pembangunan RSUD Pasar Minggu

8 RS

100%

100%

100%

45%

24

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan

100%

100%

100%

40%

21

Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber- KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan

100%

100%

30%

19

PNS Provinsi DKI dan Keluarganya terjamin kesehatannya melalui JPK

100%

25%

Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan Fasilitas layanan kesehatan

Persentase Cakupan Universal Child Immunization (UCI)

20%

Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Kecamatan yang telah telah memiliki fasilitas Rawat Inap memiliki fasilitas selain Rumah Bersalin Rawat Inap selain Rumah Bersalin

Persentase kasus campak sesuai prosedur Community Based Measles Surveillance (CBMS)

No

Program

Investigasi rumor KLB/KLB kurang atau sama dengan 24 jam

Kasus DBD dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE)

Angka kesakitan penyakit DBD (per 100.000)

Persentase Penemuan kasus kasus baru TB paru BTA Positif

AFP rate lebih atau sama dengan 2 / 100.000 penduduk usia kurang dari 15 tahun


0

35%

70%

100%

98.5%

68%

86%

2,5/100.000


50%

35

90%

40%

75%

100%

100%

65%

88%

>2

Target

Tahun 2013

30%

60%

37

95%

45%

80%

100%

100%

62%

90%

>2

Target

Tahun 2014

<2

40%

70%

40

95%

50%

85%

100%

100%

59%

92%

>2

Target

Tahun 2015

<2

50%

90%

42

96%

55%

90%

100%

100%

56%

94%

>2

Target

Tahun 2016

<2

65%

100%

44

97%

60%

95%

100%

100%

53%

96%

>2

Target

Tahun 2017


Persentase Penemuan kasus kasus baru TB paru BTA Positif

Kelengkapan laporan Surveilans Terpadu Penyakit (STP) RS

45%

20%

<2


Angka kesakitan penyakit DBD (per 100.000)

Presentase Puskesmas yang melakukan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular

20%

<2

Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Proporsi jumlah penduduk usia 15 sampai 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV / AIDs

Persentase akses Persentase akses layanan kesehatan layanan kesehatan pada pada ODHA ODHA

Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa

<2

21,67

Menurunkan angka kematian jemaah haji < 2/1000 jiwa

No

6

Program



Tahun 2014

Target

Tahun 2015

Target

Tahun 2016

Target

Tahun 2017


Target

100%

63%

100%

64%

100%

35

35

65 SKPD/UKPD

30

65 SKPD/UKPD

80%

25

65 SKPD/UKPD

75%

20

80

Target 6

100%

63%

Data Capaian Pada Tahun awal 2012 2

94%

62%

50

94%

62%

30

Angka Bebas Jentik (ABJ) di 7 tatanan

62%

12

Persentase cakupan pelayanan diare untuk semua umur

100%

30

20

100%

91%

25

17

60%

100%

90%

30%

20

Meningkatnya jumlah tatanan memenuhi kriteria kota sehat pada setiap kabupaten/kota

54%

15 100%

89%

27%

65 SKPD/UKPD

70%

95%

Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) dan Tempat Penjual Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

10

100%

88%

25%

65%

85%

Jumlah pos UKK di lingkungan kerja

100%

87%

22%

55%

75%

Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

86%

20%

40%

66%

Persentase obat Generik yang digunakan oleh Puskesmas

10%

Persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah

Tersedianya alkes pakai habis di sarana 65 SKPD/UKPD 65 SKPD/UKPD kesehatan

Persentase cakupan pelaksanaan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika

Jumlah Kelurahan yang Jumlah Kelurahan yang menerapkan menerapkan Sanitasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Total Berbasis (STBM) Masyarakat (STBM)

Program Kefarmasian Alkes Persentase obat Generik yang dan Makanan dan digunakan oleh Minuman Puskesmas

Persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah

No

7

8

Program

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan terkait bencana.


Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran

presentase cakupan pengawasan dan pem binaan sarana apotek dan toko obat

Persentase cakupan pengawasan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi obat tradisional

48,49

0

75%

0

10%

20%

60%

60%

250 org

80%

10 item

37%

40%

Target

Tahun 2013

15 menit

70%

70%

500 org

85%

15 item

39%

42%

Target

Tahun 2014

100%

15 menit

80%

80%

750 org

90%

15 item

40%

45%

Target

Tahun 2015

100%

100%

15 menit

90%

90%

1.000 org

95%

15 item

41%

47%

Target

Tahun 2016

100%

100%

15 menit

100%

100%

1.250 org

100%

15 item

42%

50%

Target

Tahun 2017

Respon time Respon time penanganan kesehatan penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana dalam penanggulangan bencana

Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas


Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran

48,49

15 menit

100%

100%


Persentase kapasitas laboratorium obat dan makanan

15 menit

100%

100%


Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

100%

100%

Jumlah SDM Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan non PNS yang non PNS yang memiliki memiliki kompetensi kompetensi

Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Lainnya

100%

Persentase Korban Bencana yang ditangani Terlaksana SPGDT di Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Tahun 2016

Target

Tahun 2017


Target

63 SKPD

Program

Target

63 SKPD

No Target

63 SKPD


63 SKPD


63 SKPD


63 SKPD

PEOGRAM BERSAMA PENUNJANG ORGANISASI URUSAN KESEHATAN Jumlah SKPD Yang melakukan Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

14 Unit KDO

Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

14 Unit KDO

99%

9

14 Unit KDO

98%

100%

177 unit

14 Unit KDO

96%

90%

orang

177 unit 14 Unit KDO

94%

85%

orang

63 SKPD

177 unit 14 Unit KDO

92%

80%

orang

63 SKPD

177 unit

90%

75%

orang

63 SKPD

177 unit

75%

Orang

63 SKPD

177 unit

Orang

63 SKPD

100%

Pengelolaan Rumah Dinas

63 SKPD

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

10

Persentase karyawan yang nilai kinerjanya di atas 90

Persentase Penempatan SDM Sesuai Kompetensi Cakupan Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Aparatur Jumlah SKPD yang di evaluasi

Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan persentase SKPD yang menyediakan laporan data dan informasi kesehatan

100

Persentase kendaraan dinas yang dapat beroperasi

PROGRAM TEKNIS BERSAMA URUSAN KESEHATAN Program Peningkatan disiplin dan Kinerja aparatur Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pengembangan sistem pengelolaan kinerja pembangunan SKPD Program perencanaan pembangunan daerah tingkat SKPD Program pengembangan data/informasi SKPD

100

Program Pengelolaan Rumah Dinas Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

11

12

13 14

15

16

17

Persentase Puskesmas Melaksanakan sistem Informasi Kesehatan Integrasi Puskesmas/Dinas Kes/ Jamkesda/ Semua RS/Pemda

Program

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Dinkes dan Jajarannya

No

18

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan SKPD Tingkat Kepatuhan petugas kesehatan terhadap penerapan regulasi


19

Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah


20

Tahun 2013

Target

Tahun 2014

Target

Tahun 2015

Target

Tahun 2016

63 SKPD

Target

Tahun 2017


Target

63 SKPD

98%


70%

63 SKPD

95%

100

60%

63 SKPD

95%

90

0

63 SKPD

90%

80

63 SKPD

90%

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN

Recommend Documents