RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN 2015

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN 2015

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. Dalam Bab III penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi Faktor-faktor keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sebagai Lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun dan merumuskan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang di susun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas demi kemajuan Kabupaten Musi Rawas yang kita cintai. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas. Muara Beliti,

2014

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS

NAWAWI, SH, MH Pembina Tk. I NIP 19591027 198003 1 003

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang ....................................................................

1

1.2

Landasan Hukum ........................................................... ......

4

1.3

Maksud dan Tujuan ..............................................................

6

1.4

Sistematika Penulisan ...........................................................

7

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD .....................................................................

8

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..........................................

8

2.3

Isu Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....

20

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................

21

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyaraka ...........

23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................

25

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..........................................

25

3.3

Program dan Kegiatan.........................................................

25

BAB IV PENUTUP.....................................................................................

27

LAMPIRAN

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk

menjamin

peyelenggaraan

pemerintah

yang

demokratis,

transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

perencanaan

pembangunan

daerah.

Penerapan

peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritasnya. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana

pembangunan

daerah,

yang

dimaksud

dengan

perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun. Pada pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil

Rencana Strategis-SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015

RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2015 OLEH TIM PENYUSUN RENJA

hal

1

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka Rencana kerja (Renja ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang berisi Rencana Program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan kependudukan dan peningkatan SDM yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 - 2015 dengan prioritas kebijakan pada pengembangan SDM dan medorong pada pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan potensi lokal daerah yang tersusun melalui hierakhi sistem perencanaan. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 disusun selaras dengan VISI dan MISI yaitu “TERWUJUDNYA

KESATUAN

BANGSA

MELALUI

SISTEM

POLITIK

YANG DEMOKRATIS, PARTISIPATIF DAN DINAMIS MENUJU MUSI RAWAS DARUSSALAM” yang merupakan salah satu upaya yang terpenting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan SDM serta pengentasan kemiskinan maupun guna melestarikan hasil-hasil pembangunan sehingga pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas penduduk dapat dilaksanakan dengan fokus dari Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Rencana Strategis-SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2015 OLEH TIM PENYUSUN RENJA

hal

2

MISI PERTAMA : 1.1.1 Tujuan 1.1

Terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara.

Sasaran 1.1 - Meningkatkan wawasan kebangsaan. - Memperkuat wawasan kebangsaan.

MISI KEDUA : 1.1.1 Tujuan 1.2

Terciptanya sistem politik yang sehat dan dinamis.

Sasaran 1.2 - Meningkatkan budaya demokratis yang kondusif.

MISI KETIGA : 1.1.1 Tujuan 1.3

Terciptanya kapasitas kelembagaan masyarakat.

Sasaran 1.3 - Meningkatkan peran masyarakat sipil dalam pengembangan wasbang.

MISI KEEMPAT : 1.1.1 Tujuan 1.4

Terciptanya Kamtramtibmas.

Sasaran 1.4 - Mendorong terwujudnya kamtramtibmas.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja -SKPD) disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang tingkat Kelurahan maupun Kecamatan.


hal

3

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); e. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); f.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah Rencana Strategis-SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2015 OLEH TIM PENYUSUN RENJA

hal

4

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); h. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); i.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

j.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); l. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; Rencana Strategis-SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2015 OLEH TIM PENYUSUN RENJA

hal

5

p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014; r. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas adalah tersedianya dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan dan pemilihan strategis yang sesuai dengan kebutuhan internal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB. I PENDAHULUAN Bab ini menggambarkan tentang latar belakang penyusunan Renja, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan, Sistematika penulisan.


hal

6

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab ini menjelaskan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisisi Kinerja penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, penelahaan usulan Program dan kegiatan masyarakat. BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan. BAB. IV PENUTUP LAMPIRAN


hal

7

BAB IV PENUTUP

Dengan penyusunan Renja ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia yang dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan. Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Renja ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan

Bangsa

bersama-sama melaksanakan

dan

bersama

Politik

Kabupaten

masyarakat

program-program

Musi

perlu

kegiatan

Rawas

dengan

dukungan

bersungguh-sungguh

sebagaimana

tercantum

dalam pada

dokumen ini.

Muara Beliti,

2014

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS

NAWAWI, SH, MH Pembina Tk.I NIP 19591027 198003 1 003


hal

27

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN 2015

Recommend Documents