RANCANGAN RENCANA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2014

1

RANCANGAN RENCANA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2014

-

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG Jalan Nusa Barong Nomor 13 Malang Nomor Telp/Fax 0341. 346682 email: [email protected] Website: http://kpppa.malangkab.go.id/

TAHUN 2013

2 RENCANA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan fungsi operasional dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang yang ditetapkan setiap tahun. Secara substansial RENJA SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) KP3A Tahun 2011-2015 yang disusun oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) yang mengacu pada RENSTRA Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Malang yaitu: ”Mandiri, Aman, Demokratis, Produktif, Maju, Tertib dan Berdaya Saing ”MADEP MANTEB”. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan lembaga yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam menjalankan fungsinya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Visi: ”Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. dan melaksanakan Misi: (1). Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan. (2). Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. (3). Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. (4). Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan dan (5). Meningkatkan partisipasi masyakarat. Selanjutnya dalam perkembangannya, untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, terdapat perubahan nomenklatur serta struktur jabatan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati Malang sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program/kegiatan; b. perencanaan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya dibidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; f. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; g. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; h. pelaksanaan program atau kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); i. penyelenggaraan pengembangan partisipasi perempuan; j. penyelenggaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; k. penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; l. pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender; m. penyelenggaraan koordinasi dan pengembangan jejaring kerja (networking) kelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; n. penyelenggaraan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender ; o. Penyelenggaraan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, dan inventarisasi lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak; p. pelaksanaan sarasehan/forum komunikasi/workshop antar lembaga/organisasi dan Instansi terkait bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4 q. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Malang No. 47 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor eselon III A dan membawahi 3 (tiga)orang pejabat struktural eselon IV A dengan tugas dan fungsi serta struktur sebagai berikut: A. Kepala Kantor 1. Memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan perencanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah ; 2. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. B. Sub Bagian Tata Usaha 1. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum, yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, humas serta pengelolaan aset ; 2. Melaksanakan urusan keuangan, yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan mengkoordinasikan proses pencairan keuangandalam rangka pelaksanaan program kegiatan ; 3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program, penyusunan anggaran tahunan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan koordinasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan ; 4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang Tugasnya.

5 C. Seksi Pemberdayaan Perempuan 1. menyusun dan melaksanakan program/kegiatan seksi pemberdayaan perempuan; 2. melaksanakan koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi program/kegiatan pemberdayaan perempuan; 3. melaksanakan pengembangan program/kegiatan pemberdayaan perempuan; 4. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Seksi Pengarusutamaan Gender 1. menyusun program/kegiatan seksi Pengarusutamaan Gender; 2. melaksanakan koordinasi, pengembangan dan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak; 3. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi advokasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atas kebijakan program/kegiatan SKPD; 4. melaksanakan penyediaan data terpilah gender dan anak menurut jenis kelamin; 5. melaksanakan pengembangan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi PUG; 8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. E. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak 1. menyusun dan melaksanakan program / kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak 2. melaksanakan dan memfasilitasi perlindungan perempuan dan anak; 3. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi pelaksanaan program/kegiatan dibidang perlindungan dan pemenuhan hakhak perempuan dan anak; 4. melaksanakan dan memfasilitasi ketersediaan data kekerasan perempuan dan anak 5. melaksanakan koordinasi fasilitasi lembaga perlindungan perempuan dan anak;

6 6. melaksanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak; 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. F. Kelompok Jabatan Fungsional 1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

7 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG (Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2012)

KEPALA KANTOR Dra. PANTJANINGSIH SR Pembina Tingkat I NIP. 19681207 198809 2 002

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG. TATA USAHA

RETNO WIDIANINGTYAS,S.STP Penata Tingkat I NIP. 19771229 199701 2 001 NURUL KHASANAH Penata Muda Tingkat I NIP. 19700421 199203 1 001

ERNY KUSRINI, SH Penata Muda Tingkat I NIP. 19690714 199302 2 001

M. RIDUWAN Tenaga Kontrak

NGATIRAH Pengatur muda NIP. 19691016 199312 2 001

KASI.PEMBERDAYAAN PEREMPUAN AMININ, SH.MM Pembina NIP.19601219 198102 2 001

KASI.PENGARUSUTAMAAN GENDER Ir. BUDI SUSILO Penata Tingkat I NIP. 19681002 199803 1 001

KASI.PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Dra. IDA SARI WARDHANI Penata Tingkat I NIP. 19650818 199002 2 002

Dra. LITA WIDI HANDAYANINGTYAS Penata Tingkat I NIP. 19611231 199103 2 018

RETNA SATYARINI, S.AP Penata NIP. 19640607 198603 2 012

SOTYA RINI, S.PD Penata Tingkat I NIP. 19600726 197902 2 002

WETTY W. KURNIAWATI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19730316 200903 2 001

NUR CHOLIS Penata Muda Tingkat I NIP. 19660809 198803 1 009

TJATURINGTYAS P, S.SOS Penata Tingkat I NIP. 19650324 198603 2 011

AJENG S. CONSTITUSIA, S.AP Tenaga kontrak

HANDY JANUAR SETYAWAN Tenaga kontrak

AHMAD ANWAR, SH Penata muda NIP. 19840114 201101 1 004

3.

= Garis Koordinasi =4. Garis Struktural

8

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh unsur pimpinan dan staf berdasarkan stuktur organisasi, didukung sebanyak 18 orang personil/pegawai terdiri dari: 1. 1 (satu) orang pejabat eselon IIIA yakni Kepala Kantor 2. 4 (empat) orang pejabat eselon IVA yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak. 3. 13 (tiga belas) orang Staf terdiri dari: a. 10 (sepuluh) orang staf berstatus PNS b. 3 (tiga) orang staf berstatus kontrak DAFTAR PNS DAN TENAGA KONTRAK NO

NAMA/NIP

JABATAN

KETERANGAN

1.

Dra. PANTJANINGSIH SR

Kepala Kantor

Pengguna Anggaran

2.

RETNO WIDIANINGTYAS

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pejabat Penatausahaan Keuangan

3.

Ir. BUDI SUSILO

Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

4.

AMININ, SH, MSi

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan


5.

Dra. IDA SARI WARDANI

Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan


6.

ERNY KUSRINI, SH

Staf Sub Bagian Tata Usaha

Bendahara Pengeluaran

7.

NURUL KHASANAH


Pembantu Bendahara

8.

NGATIRAH


Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian

9.

M. RIDUWAN


Pengemudi

10. Dra. LITA WIDI H.

Staf Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pengadministrasi Umum

11. WETTY W. KURNIAWATI


Pemegang Barang

12. AJENG CONSTITUSIA


Operator Komputer

13. RETNA SETYARINI, S.AP

Staf Seksi Pengarusutamaan Gender

Pengadministrasi Umum Seksi Pengarusutamaan Gender

14. H A N D Y

Staf Seksi Pengarusutamaan Gender

Operator Komputer

15. S O T Y A R I N I

Staf Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Diperbantukan pada Sekretariat TP PKK Kab. Malang

16. TJATURININGTYAS P, S.Sos


Bendahara Gaji

17. AHMAD ANWAR, SH


Pengadministrasi Umum dan Operator Website

JANUAR

9

Sebaran Pegawai berdasarkan Pendidikan, Golongan, Pangkat & Jabatan No

Gol/ Jabatan/ Jenis Kelamin Ruang Eselon L P

Nama

Pendidikan Terakhir

1.

Dra. PANTJANINGSIH SR

IV/b

IIIA

-

1

S1

2.

AMININ, SH, MM

IV/a

IVA

-

1

S2

3.

Dra. IDA SARI WARDHANI

III/d

IVA

-

1

S1

4.

Ir. BUDI SUSILO

III/d

IVA

1

-

S1

5.

RETNO WIDIANINGTYAS, S.STP

III/d

IVA

-

1

D4

6.

TJATURINGTYAS P, S.Sos

III/d

-

-

1

S1

7.

Dra.LITA WIDI H

III/d

-

-

1

S1

8.

SOTYA RINI, S.Pd

III/d

-

-

1

S1

9.

RETNA SATYARINI, S.AP

III/c

-

-

1

S1

10. NUR KHOLIS

III/b

-

1

-

SMA

11. ERNY KUSRINI, SH

III/b

-

-

1

S1

12. NGATIRAH

II/b

-

-

1

SMP

13. WETTY WAHYU K, SE

III/b

-

-

1

S1

14. NURUL KASANAH

III/b

-

-

1

SMA

15. AHMAD ANWAR, SH

III/a

-

1

-

S1

16. AJENG SUEZTIKA C, S.AP

-

-

-

1

S1

17. HANDY JANUAR

-

-

1

-

SMA

18. MOHAMMAD RIDUWAN

-

-

1

-

SMA

PNS: 15 org

4 orang

5 lakilaki

13 perem puan

Jumlah: 18 Orang

Jumlah

Sebaran Berdasarkan Golongan/Ruang dan Pendidikan GOL /RUANG NO

ESELON

STRATA PENDIDIKAN

IV

III

II

I

Non Gol

SD

SMP

SMA

S1/D4

S2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

III

1

-

2

IV

1

3

-

-

-

-

-

-

3

1

3

Staf

-

9

1

-

-

-

1

2

7

-

4

Honorer

-

-

-

-

3

-

-

2

1

-

Jumlah

2

12

1

-

3

-

1

4

12

1

10

Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan Kerangka Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 sesuai RKPD Tahun 2014 dan sejalan dengan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM untuk mewujudkan kesadaran dan tertib hukum, maka dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan wajib dan menjadi bahan acuan yang dapat mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, kontrol dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, melalui proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maka sebagai awal dari tahap penyusunan program dan kegiatan untuk Tahun 2014 di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disusunlah RENJA Tahun 2014. 1.2.

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan RENJA Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005–2025; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Tahun 2014 menjadi dasar perumusan tujuan jenis kegiatan, kelompok sasaran, hasil, manfaat dan lokasi serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran dan program yang telah ditentukan dan selanjutnya akan disusun ke dalam rancangan Renja SKPD Tahun 2014 serta memperhatikan keselarasan dan konsistensinya terhadap Renstra SKPD.

12 RENJA Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimaksudkan untuk: a. menjabarkan rencana strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2010-1015 dikaitkan dengan hasil kajian isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2014. b. menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2014. c. mengukur kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. d. mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. e. mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 adalah: a. sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam 1 (satu) tahun anggaran; b. sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RKA; c. sebagai bahan penyusunan indikator evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya; d. sebagai bahan perumusan evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan e. sebagai bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan capaian Visi Misi SKPD dan Daerah. 1.4. Sistematika Penyusunan RENJA Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2013, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

13

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011-2015 dan Capaian Renstra SKPD Menjelaskan tentang realisasi program/kegiatan yang memenuhi target, tidak memenuhi target, faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhi atau tercapainya target serta implikasi yang timbul terhadap target capaian, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Menjelaskan gambaran tentang Peran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, Sumberdaya SKPD, Capaian Kinerja melalui Renstra sebelumnya, Capaian Kinerja atas Renstra dan RPJMD serta Hambatan dan permasalahan yang perlu disiasati. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD Menjelaskan tentang Analisa Gambaran Pelayanan SKPD, Kajian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD serta Kajian terhadap Pencapaian Kinerja Renstra. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD, Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD dan Perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD melalui kerangka pikir yang responsive gender agar dalam operasionalisasi program dan kegiatan dapat mengatasi kesenjangan akses, partisipasi dan kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki, tua maupun muda. 2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan 3.1. Telaah Kebijakan Nasional dan Daerah 3.2. Tujuan, Sasaran : Program dan Kegiatan 4.1. Program 4.2. Kegiatan : Penutup

14 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kurun Waktu Tahun 2011-2013 dan Capaian RENSTRA Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2011-2015 Pelaksanaan RENJA Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memasuki periode tahun ke-tiga terhadap RENSTRA Tahun 2011-2015. Program dan kegiatan yang menjabarkan visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk mendukung Visi Misi Pemerintah Kabupaten Malang dilaksanakan berdasarkan mekanisme penyelenggaraan urusan dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. *)Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015 sesuai RENSTRA SKPD adalah sebagai berikut: NO.

1

Indikator Kinerja Program (outcome) 2

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010) 3

1. Keserasian kebijakan pusat dan daerahtentangp elaksanaan PUG, PP dan PA

Sosialisasi kebijakan PUG, PP dan PA 100 orang di 33 kecamatan

2 Meningkatnya kapasitas kelembagaan berbasis perempuan

Peningkatan Kapasitas Anggota POKJA PUG Orwan, LSM, PSW, WCC, Kaukus Perempuan, 30 SD/MI

3 Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Peningkatan kualitas 10 kelompok di 33 kecamatan

4 Meningkatnya peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga menuju keluarga yang sehat, mandiri dan berkualitas

Peningkatan peran perempuan 1 desa di setiap (33) kecamatan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011 Target Indikator

Rp.(dlm jutaan)

4

5

20%

20%

20%

20%

187

487

351

65

Tahun 2012

Tahun 2013

Target Rp. (dlm Target Rp. (dlm Indikator jutaan) Indikator jutaan)

6

20%

20%

20%

20%

7

224.4

584.4

421.2

78

8

20%

20%

20%

20%

9

269.28

701.28

505.44

93.6

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

Target Indikator

Rp. (dlm jutaan)

10

11

12

13

20%

20%

20%

20%

323.136

841.536

606.528

112.32

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

14 Penguatan dan Implementasi Kebijakan dan terkait Pemberdayaan Perempuan, PUG dan Perlindungan Anak

20%

387.763

20%

Peningkatan Anggota PUG, Gender Focal Point, Pemerhati Perempuan, PSW, 30 SD/MI di 7 eks 1,009.84 pembantu bupati

20%

20%

727.833

134.784

Peningkatan Kualitas hidup dan peningkatan keterampilan dan perlindungan perempuan di 33 kecamatan Peningkatan Peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga yang sehat mandiri dan berkualitas desa di 33 kecamatan

*)Sumber: Renstra SKPD Tahun 2011-2015

Pencapaian Indikator Kinerja Program dalam RENSTRA SKPD dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan serta sub-sub kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan beberapa pendekatan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain melalui:

15 Perkembangan capaian dan prestasi yang diraih 2011 2012 2013

NO

Sub-sub Kegiatan

1.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan

Fasilitasi PPRG 34 SKPD sosialisasi PUG,PP dan PA

2.

Fasilitasi Kebijakan Layak Anak

3.

Peningkatan kapasitas keanggotaan pokja PUG dan KLA Penguatan jaringan kelembagaan FGD

Peraturan Bupati tetnang Kebupaten Layak Anak 30 anggota pokjatap

4. 5.

sosialisasi di 7 kec eks.pembantu bupati 30 SD/MI

2 Peraturan Bupati pelatihan PPRG dan Sosialisasi kebijakan nasional tentang PUG, PP dan PA Sosialisasi RAD KLA 80 anggota pokjatap PUG 2 Rapat FGD

1 peraturan daerah

Workshop RAD KLA, Parenting Skill…….. 50 anggota pokjatap PUG 4 rapat FGD

7.

Pemberian Makanan Tambahan untuk anak sekolah PMTAS Penyusunan data terpilah gender dan anak Bina Keluarga TKI

8.

Fasilitasi GSI (Gerakan Sayang Ibu)

1 kecamatan Tajinan

9.

Fasilitasi Perlindungan Lansia

10 kelompok

fasilitasi kesehatan dan motivasi di 2 Kecamatan

10. Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Pekerja Rumahan

10 kelompok

pelatihan 10 klp & pemetaan 33 kec

11. Fasilitasi dan pelatihan upaya perlindungan

sosialisasi di 3 eks pembantu Bupati

fasilitasi korban bersama jejaring

pelatihan konselor bagi 40 orang

12. Pelaksanaan P2WKSS

1 desa Sukodono Kec. Dampit

1 desa di Desa Madiredo Kec. Pujon

13. Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal

10 kelompok

8 kelompok

1 desa di Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan 8 kelompok

14. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan PUG, PP dan PA

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

6.

15. Prestasi terkait PUG, PP dan PA

20 SD/MI

21 SD/MI

100 buku

100 Buku

100 Buku

-

pemetaan di 13 Kecamatan penguatan pokja GSI di 33 kecamatan

Sosialisasi di 8 kecamatan

Sosialisasi dan pembentukan kelompok mencakup 350 orang Pelatihan bagi 150 orang

 Penghargaan Kabuaten  Penghargaan Kabuaten Layak Anak Tingkat Madya Layak Anak Tingkat Tahun 2010 Madya Tahun 2011  Penghargaan Anugerah  Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Parahita Ekapraya  Penghargaan Gerakan Sayang Ibu

Rapat Pokjatap GSI 107 orang

 Penghargaan Kabuaten Layak Anak Tingkat Madya Tahun 2012  Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Ringkasan pencapaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2011 dan Tahun 2012 telah dijabarkan pada RENJA Tahun sebelumnya. Adapun Program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2013 dicapai sesuai target yang ditelah ditetapkan, dengan Ringkasan pencapaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 sebagai berikut:

16

NO 1

1

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

2

Program Keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

3

Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan penguatan public policy

INDIKATOR KINERJA

TARGET

4

5

Program Keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

PROGRAM/KEGIATAN 6

5

1.1 Perumusan Kebijakan Merumuskan Kebijakan Penyiapan Produk draft 5.1 Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Kebijakan Peningkatan /naskah Hidup Perempuan di Hidup Perempuan di Kualitas Hidup Perempuan akademik Bidang Ilmu PengetahuanBidang Ilmu dan anak di Kabupaten perda dan Teknologi Pengetahuan dan Malang 1 perda Teknologi inisiatif eksekutif.

1.2 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2

Program penguatan kelembagaan PUG dan Anak

2.1 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang KKG

Melaksanakan Fasilitasi Kebijakan sosialisasi yang terkait Kabupaten Malang Layak dengan Kesetaraan Anak Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatan Sinergitas dan penguatan sektor/kelembagaan PUG PP dan PA


Mengembangkan Materi Terlaksananya sosialisasi dan Pelaksanaan KIE materi KIE Kesetaraan tentang KKG,PP dan PA Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2 Penguatan Kelembagaan Menguatkan Pengarusutamaan Kelembagaan Gender Pengarusutamaan Gender

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Workshop 5.2 dan Fasilitasii Kebijakan KLA bagi 33 kec dan SKPD 6

3

Program Peningk. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Mengembangkan Sistem Informasi Gender dan Anak

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Meningkatan Program Peningk. perlindungan bagi Kualitas Hidup dan perempuan melalui Perlindungan Perempuan Strategi PUG, PP &PA

8.2 Kegiatan Bimbingan Managemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

Kegiatan Bimbingan Managemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

Kegiatan Bimbingan Managemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

8.3 Monitoring, Evaluasi Monitoring, Evaluasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaporan dan Pelaporan JUMLAH

ANGGARA N

*)Penetapan Kinerja Tahun 2013

197,223,000

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

80,671,000


116,552,000

419,284,500

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang KKG

79,698,000

80 orang 6.2 pokja PUG dan KLA

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

70,602,000

Buku/Bank 6 Data Profil Gender 7

7.1 Pelaksanaan Kebijakan Melaksanakan Fasilitasi kebijakan PPR, Bina 7.1 Perlindungan Perempuan Kebijakan Perlindungan perlindungan dan Kel Perempuan menciptakan pekerjaan TKI,GSI,Lan yang layak bagi sia, perempuan dan upaya perlindungannya. 7.2 Fasilitasi Upaya Memfasilitasi Upaya fasilitasi dan sinergi Data 7.2 Perlindungan Perempuan Perlindungan dengan unit terkait dan capaian Terhadap Tindak Perempuan Terhadap tersedianya data dan Kekerasan Tindak Kekerasan penanganan tindak jangkauan kekerasan SPM 8 Program Peningkatan Meningkatkan Peran Program Peningkatan 8 Peran Serta & Serta & Kesetaraan Peran Serta & Kesetaraan Kesetaraan Gender Gender Dalam Gender Dalam Dalam Pembangunan Pembangunan Pembangunan

8.1 Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu bagi Ibu Rumah Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Tangga Dalam Rumah Tangga Membangun Keluarga Membangun Keluarga Dalam Membangun Sejahtera Sejahtera Keluarga Sejahtera

7

Program Keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

33 6.1 kecamatan

2.3 Peningkatan Kapasitas Meningkatkan Peningkatan Kapasitas dan 21 SD/MI 6.3 dan Jaringan Kapasitas dan Jaringan Jaringan Kelembagaan KelembagaanPemberdaya KelembagaanPemberday Pemberdayaan Perempuan an Perempuan dan Anak aan Perempuan dan dan Anak Anak 2.4 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

ANGGARAN

Peningkatan Kapasitas & Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan & Anak Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

163,974,500

Program Peningk. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

233,956,000

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

105,010,000

209,576,000

24,380,000

195,394,000

1 Desa 8.1 Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

94,385,000

8 8.2 Kegiatan kelompok Bimbingan Managemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Laporan 8.3 Monitoring, Akhir Evaluasi dan Tahun Pelaporan

88,715,000

12,294,000

1.300.000.000

17 Sedangkan tingkat capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan pagu definitif anggaran yang telah diselenggarakan selama Tahun 2011-2013 adalah sebagaimana tabel berikut ini: NO

JENIS BELANJA / PROGRAM

1

2

I.

Belanja Tidak Langsung

ANGGARAN TAHUN (Rupiah)

Gaji dan Tunjangan II. 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

177,400,000

187,306,500

13,350,000

5,910,000

2,673,000

5,520,000

9,000,000

20,640,000 6,600,000 61,380,000

4,685,000

12,050,000

9,255,500

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30,000,000

19,140,000

11,394,000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

37,325,000

18,080,000

7,087,000

5,527,000

1,540,000

1,757,000

10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

8,000,000

11,350,000

3,200,000

54,895,000

59,350,000

63,320,000

16,250,000

64,350,000

55,188,000

-

51,350,000

37,788,000

6,250,000

6,000,000

10,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Ops.

10,000,000

7,000,000

7,400,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4,000,000

6,000,000

6,000,000

4,000,000

6,000,000

6,000,000

10,548,000

5,120,000

5,648,000

1 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

5,274,000

2,560,000

3,408,000

2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5,274,000

2,560,000

2,240,000

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

187,000,000

90,475,000

197,223,000

1 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi

-

-

116,552,000

2 Pelaksanaan Sosialisasi terkait dg Keseteraan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

187,000,000

90,475,000

80,671,000

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

487,000,000

518,440,000

419,284,500

-

-

79,698,000

2 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

199,000,000

257,710,000

70,602,000

3 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

288,000,000

260,730,000

163,974,500

-

-

105,010,000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan /Anak

351,000,000

229,750,000

233,956,000

1 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

195,500,000

202,750,000

209,576,000

2 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

155,500,000

27,000,000

24,380,000

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

260,000,000

208,465,000

195,394,000

1 Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

100,000,000

77,250,000

94,385,000

2 Kegiatan Bimbingan Managemen Perempuan Dalam Mengelola Usaha

160,000,000

131,215,000

88,715,000

-

-

12,294,000

- Pendidikan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Pengembangan Materi & Pelaksanaan KIE KKG

4 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

8

184,202,000

3,320,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

7

957,337,563

37,660,000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6

957,337,563

-

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5

5

24,900,000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4

2013

4

763,828,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sbr.Daya Air & Listrik

3

2012

3

Belanja Langsung

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat

2

2011

Usaha

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Bagi

1,500,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

18

Perkembangan perubahan besaran alokasi anggaran selama Tahun RENSTRA berjalan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: 1. Penyesuaian perkembangan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya sehingga sangat berpengaruh terhadap penetapan alokasi anggaran di setiap SKPD. 2. Adanya pembentukan kelembagaan P2TP2A yang berkonsentrasi pada pelayanan perempuan dan anak termasuk di dalamnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja P2TP2A. P2TP2A berkedudukan sebagai wahana operasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan merupakan organisasi fungsional yang dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah dengan tugas antara lain: pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi, pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, yang saat ini memperoleh bantuan penganggaran dari struktur dana hibah sebagai penguatan kelembagaan. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya anggaran untuk fasilitasi upaya perlindungan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berangsur berkurang. Hal ini guna efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, karena pada program tersebut dapat memanfaatkan dan bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang beranggotakan multi jaringan. 3. Kebijakan PP dan PA merupakan urusan wajib pemerintah daerah sehingga menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Malang baik eksekutif maupun legislatif oleh karena itu sebagai upaya untuk mendorong kebijakan PP dan PA, pada Program Legislasi Daerah Tahun 2013, terdapat 2 agenda pembahasan itu tentang Perumusan Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan yang merupakan prakarsa legislatif dan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak yang merupakan inisiatif eksekutif. Diawali dengan pemetaan data dan permasalahan, penyajian data empirik, kajian dan analisa data empirik yang terkait dengan isu perempuan dan anak bekerjasama dengan para ahli, pemerhati dan penggiat perempuan dan anak, Program Legislasi Tahun 2014 telah menetapkan pelaksanaan pembahasan Raperda melalui Rangkaian Studi dan Rapat Panitia Khusus serta Mekanisme Rapat Paripurna telah disetujui pada Tanggal 31 Juli 2013 yaitu:

19 4. Peraturan Daerah tentang: 1).Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan; dan 2) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak. 5. Kerjasama antara mitra dan jejaring juga menjadi agenda penting percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal ini Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan berbagai lembaga pemberdayaan perempuan seperti kelompok perempuan dari Muslimat NU, Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Pusat Study Wanita Universitas Wisnuwardhana, Politeknik Gizi Sekolah Tinggi Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan Fakultas Psikologi Universitas Islam Malang dan para ahli/pemerhati dan aktivis perempuan dan anak di Malang Raya, serta melalui kerjasama dengan Australia Indonesia Paetnership for Decentralisation (AIPD). Melalui kerjasama dari berbagai institusi pemerhati perempuan dan perguruan tinggi yang ada di wilayah Malang Raya diharapkan menjadi media sosialisasi yang baik dan mendorong pemahaman masyarakat tentang pengakuan dan penegakan hak-hak sipil warga negara termasuk hak perempuan dan anak-anak.

20 Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN 2013 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan

No

2 Urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

3

01

Perumusan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi

Penyusunan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan

03

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


1 1

11

1

11

1

1

11

1

1

1

11

1

1

15

1

11

1

1

15

1

11

1

1

15

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan(Output)

Target Kinerja Capaian Program renstra

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011

4

5

Keserasian kebijakan pusat dan daerah tentang pelaksanaan PUG, PP dan PA

Penguatan dan Implementasi Kebijakan dan terkait Pemberdayaan Perempuan, PUG dan Perlindungan Anak

Tersusunnya perangkat kebijakan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan Output : kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan Outcome : SKPD mampu mengimplementasikan kebijakan melalui PPRG kesenjangan gender dalam mewujudkan KKG dan perlindungan anak Terlaksananya pengembangan kebijakan KLA untuk mewujudkan Kab. Malang menuju Layak Anak Output : Fasilitasi pengembangan kebijakan kota layak anak di tingkat SKPD/kecamatan

33 kecamatan

33 kecamatan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

6

Target Renja Tahun 2012 7

Realisasi Renja Tahun 2012 8

Fasilitasi PPRG 34 SKPD

2 Peraturan Bupati

33 kecamatan

33 kecamatan

Tingkat Realisasi (%)

Target Program/Kegiatan Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian target Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

9

10

11

12

2 Peraturan Bupati

100%

1 peraturan daerah

juknis/juklak perda

100%

33 kecamatan

100%

33 kecamatan

33 kecamatan

100%

21

1

Outcome: pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak Meningkatnya kapasitas kelembagaan berbasis perempuan

11

1

1

16

1

11

1

1

16

04

1

Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE

Sosialisasi PUG, PP dan PA melalui KIE

1

11

1

1

16

05

2

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Penguatan kelembagaan PUG

1

11

1

1

16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

06

3

Peningkatan Kapasitas dan jaringan Kelembagaan Pemberdayaan

Tersosialisasinya materi KIE tentang PUG, PP dan PA Output : Materi KIE tentang PUG,PP dan PA berupa Lieflet, Buku saku, baliho, exbener, spanduk, Outcome : Meningkatnya pemahaman kesadaran masyarakat tentang PUG ,PP dan PA Pembentukan dan penguatan lembaga PUG

Peningkatan Anggota PUG, Gender Focal Point, Pemerhati Perempuan, PSW, 30 SD/MI di 7 eks pembantu bupati

33 kecamatan

500 keping CD KIE di 33 kecamatan

33 kecamatan 34 SKPD


100%


kelembagaan PUG, PP dan PA

pembentukan lembaga P2TP2A

rintisan forum data terkait PUG,PP,PA

forum data terkait PUG,PP,PA

100%

penuatan pokja PUG, PP dan PA


penguatan jejaring

100%

100%

1

Peningkatan kapasitas keanggotaan pokja PUG dan KLA

Terlaksananya pelatihan sdm keanggotaan pokja PUG dan KLA Output : Pelatihan PUG dan KHA bagi anggota Pokja PUG dan KLA Outcome : Adanya peningkatan kapasitas sdm tentang PUG dan KHA

30 anggota pokjatap

50 anggota pokjatap PUG


100%


……. anggota pokjatap PUG

100%

2

Penguatan jaringan kelembagaan FGD

Terlaksananya forum group decusion (FGD) untuk kelembagaan PUG yang ada dan pengembangan jaringannya Output : Kelembagaan PUG dapat berkembang semakin maju dan eksis Outcome : Implementasi PUG Siswa-siswi selektif terhadap jenis makanan/kudapan yang akan dikonsumsi

sosialisasi di 7 kec eks.pembantu bupati

2 Rapat FGD

2 rapat FGD

100%

4 rapat FGD

4 Rapat FGD

100%

30 SD/MI

20 SD/MI

20 SD/MI

100%

21 SD/MI

1 paket

100%

Pemberian Makanan Tambahan untuk anak

22

1

11

1

1

16

1

11

1

1

17

1

11

1

1

17

08

4

Perempuan dan Anak

sekolah PMTAS


Penyusunan data terpilah gender dan ana

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1

1

Output : Pemberian makanan tambahan pada siswa-siswi SD terpencil Outcome : Tumbuhnya kesadaran dan perubahan sikap dan perilaku untuk mengkonsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan dan gizi. Tersusunnya buku profil gender dan anak yang mengangkat berbagai issue Output : Buku profil gender dan anak Outcome : Sebagai data dasar (Data Base) yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar bahan penyusunan perencanaan, Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan

100 buku

100 Buku

100 Buku

100%

100 Buku

100 Buku

100%

Peningkatan Kualitas hidup dan peningkatan keterampilan dan perlindungan perempuan di 33 kecamatan

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 1

Bina Keluarga TKI

Terwujudnya kemandirian ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan menjamin hak-hak anak keluarga TKI Output : Pembentukan Kelompok Stakeholder Bina Keluarga TKI di desa, Pembinaan Kelompok Keluarga TKI, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak untuk Ketahanan Keluarga.

-

pemetaan di 13 Kecamatan


100%

8 kecamatan

12 kecmatan

100%

2


Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Perempuan Menjelang, Selama masa Kehamilan,

1 kecamatan

penguatan pokja GSI di 33 kecamatan


100%

107 orang

107 orang

100%

23 Persalinan dan Pasca persalinan.

1

11

1

1

17

8

2

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

3


4

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Pekerja Rumahan

Fasilitasi dan pelatihan upaya perlindungan

Output : Mengaktifkan Kelompok Kerja Tetap(POKJATAP) dan Satgas GSI Outcome : Sinergi program penurunan angka kematian ibu dan bayi. membangun sistem antisipasi dan penanganan masalah kesehatan perempuan. Terwujudnya Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Output : Adanya bentuk fasilitasi terhadap aktivitas Lansia diberbagai kegiatan Outcome : Lansia dapat mengalami masa tua dengan bahagia dan berkualitas Terfasilitasinya perempuan pekerja rumahan dalam suatu organisasi sehingga para perempuan pekerja rumahan dengan mudah mendapatkan akses, peningkatan ketrampilan, teknologi, pemasaran, permodalan Outcome : Peningkatan kemampuan dan kecakapan serta kemandirian bagi perempuan pekerja rumahan Terlaksananya fasilitasi dan pelatihan upaya perlindungan Output : Fasilitasi dan berbagai Pelatihan perlindungan, pelayanan dan pendampingan korban Outcome : Upaya perlindungan terhadap

10 kelompok



100%

350 orang

350 orang

100%

10 kelompok



100%

150 orang

150 orang

100%

sosialisasi di 3 eks pembantu Bupati


semua korban tertangani

100%

pelatihan bagi 40 orang


100%

24 korban kekerasan terhadap anak dan perempuan Meningkatnya peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga menuju keluarga yang sehat, mandiri dan berkualita

1

11

1

1

18

1

11

1

1

18

3

1

Kegiatan penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan P2WKSS

1

11

1

1

18

4

2

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha

Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Peningkatan Peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga yang sehat mandiri dan berkualitas desa di 33 kecamatan

Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan untuk menuju keluarga yang sejahtera dan berkualitas Output : Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan oleh SKPD terkait pada kelompok kegiatan perempuan yang ada di pedesaan Outcome : Meningkatnya peran yang dapat meningkatkan keluarga untuk menuju keluarga yang sejahtera. Meningkatnya peran perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif

1 desa

1 desa

1 desa

100%

1 desa

1 desa

100%

10 kelompok

8 kelompok

8 kelompok

100%

8 kelompok

8 kelompok

100%

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100%

4 laporan

4 laporan

100%

Output : Kelompok perempuan pelaku usaha mendapatkan fasilitasi bimbingan manajemen, pendampingan & pelatihan

1

11

1

1

18

6

3

Monitoring ,evaluasi dan pelaporan

Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan PUG, PP dan PA

Outcome : kemandirian dan kreatifitas perempuan dalam melakukan usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan PUG, PP dan PA Tahun 2013

KLA,PUG,SPM,IKM,

25

Output : Buku Laporan Pelaksanaan PUG, PP dan PA Tahun 2013 Outcome : Tersedianya informasi tentang perkembangan implementasi PUG, PP dan PA

KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dra. PANTJANINGSIH SR Pembina Tingkat I NIP 19680712 198809 2 002

26 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak berdasarkan indikator kinerja antara lain:

dan

1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) A. Kebijakan berupa Peraturan Daerah: 1) Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di RSUD; 2) Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir dan Anak (KIBLLA); 3) Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV/AID; 4) Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan; 5) Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang; dan 6) Perda Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak; 7) Perda Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peremouan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan. B. Landasan operasional berupa: 1) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak. 2) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi P2TP2A; 3) Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak 4) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Malang Layak Anak. 5) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Kabupaten Malang; 6) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender; 7) Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/291/KEP/421.013/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Malang; 8) Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/327/KEP/421.013/2010 tentan Komisi Penanggulangan AIDS; 9) Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/489/KEP/421.013/2011 tentang Gugus Tugas Kabupaten Malang Layak Anak. Berdasarkan berbagai peraturan-perundangan dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan PUG baik di tingkat Nasional dan

27 Daerah, serta landasan strategis RPJMD Tahun 2011-2015 dan landasan organisatoris, penataan kelembagaan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur dan tata kerja organisasi perangkat daerah (OPD) maka sebagai tindak lanjutnya telah dibentuk: a) Kelompok Kerja PUG, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai ketua yang beranggotakan SKPD dan Jaringan; b) Gender Focal Point PUG di setiap SKPD berdasarkan Keputusan Kepala SKPD bersangkutan; c) Penguatan Kapasitas Jaringan Pengarusutamaan Gender melalui Sosialisasi PUG mengenai konsep gender, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), Anggaran Responsif Gender (ARG), Pelatihan Fasilitator PUG dan Pelatihan Pendampingan dan Advokasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pendampingan dan konsultasi penyusunan Renstra/Renja SKPD yang responsif gender. d) Peningkatan Pelibatan Laki-laki, Perempuan dan Anak dalam proses perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang holistik dan berkeadilan bagi semua/responsif gender. C. Sumberdaya Anggaran a) Anggaran Responsif Gender yang telah disusun oleh SKPD melalui perencanaan penganggaran responsive gender dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) dan Term of Reference (TOR) sejak Tahun 2011. b) Anggaran Sosialisasi dan Capacity Building (Peningkatan Kapasitas) SDM tentang PUG/PPRG terformulasi pada : - Peningkatan kapasitas keanggotaan pokja PUG dan KLA, melalui Penguatan jaringan kelembagaan Forum Group Disscusion (FGD) Kegiatan dan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. - Pendidikan dan Pelatihan Formal pada program Peningkatan SDM Aparatur. - Fasilitasi dan Sosialisasi Materi Kebijakan Nasional dan Daerah melalui alat Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). D. Ketersediaan data gender dan anak. E. Kemitraan dan jaringan antara organisasi yang ada di dalam dan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. F. Integrasi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan utama pembangunan, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional agar pembangunan yang dilaksanakan di tiap sektor dapat saling berkorelasi dan memberikan manfaat social kepada masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dengan memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keberlanjutan.

28 2. Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak A. Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang bersifat pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan peraturan daerah ini bersifat spesifik hanya memberikan perlindungan kepada Perempuan dan anak korban dan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. B. Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Malang diantaranya menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. C. Upaya pengembangan lembaga layanan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan didukung alokasi anggaran dari pemerintah daerah, masyarakat dan peran serta dunia usaha secara terus menerus dan berkelanjutan. D. Data terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disediakan oleh lembaga layanan perempuan dan anak yang selanjutnya diformulasikan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dilaporkan setiap tahunnya. 3. Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Haknya. A. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan, peraturan daerah ini mengatur tentang perlindungan bagi perempuan kelompok rentan yang terdiri dari perempuan pekerja rumahan, keluarga tenaga kerja Indonesia, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, mantan binaan lembaga pemasyarakatan, korban bencana, pekerja seks komersial dan perempuan kepala keluarga, dan pemberdayaan perempuan pada umumnya. B. Lembaga layanan untuk perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-haknya diantaranya adalah P2TP2A, Unit Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit, WCC, LSM pemerhati perempuan dan berbagai panti sosial dan pusat rehabilitasi milik Instansi Vertikal. C. Berbagai pola pemberdayaan yang telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat/LSM dan SKPD termasuk program dari Kementerian dan Lembaga antara lain melalui Bina Keluarga TKI (BKTKI), Pemberdayaan TKI Purna dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja, Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (KEMBANG ELOK), Koperasi Wanita, Usaha Ekonomi Produktif, Simpan Pinjam Wanita dan berbagai program pemberdayaan lainnya yang diharapkan dapat optimal

29 meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. D.Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen terhadap pemberdayaan perempuan antara lain Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kaukus Perempuan Parlemen dan Politik, Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Fatayat NU, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LP3A) Universitas Muhammadiyah Malang, Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Propinsi Jawa Timur, Pusat Studi Gender UIN Malik Ibrahim, Pusat Studi Wanita dan Hukum Universitas Brawijaya, LPPM Universitas Wisnuwardhana. 4. Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak A. Kebijakan Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak antara lain dengan selesainya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak diharapkan mampu menjadi pijakan dalam rangka memperkuat komitmen dan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. B. Lembaga layanan untuk perlindungan anak lain Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Komite Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (PBPTA), Gugus Tugas KLA, Panti Rehabilitasi dan Panti Asuhan Anak, Lembaga Disabilitas, Sekolah Ramah Anak, Laskar Anak dan Taman Posyandu. C. Upaya perlindungan anak dalam memenuhi hak-hak anak: 1).hak sipil dan kebebasan. 2).hak tumbuh kembang dan pengasuhan alternative. 3).kesehatan 4).pendidikan 5). perlindungan khusus untuk mengurangi angka pekerja anak, tindak kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak. Dari uraian kinerja pelayanan diatas dapat dijelaskan pada capaian indikator pelayanan sebagaimana Tabel 2.2

30 Tabel 2.2 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No

SPM/Standar Nasional

Target Renstra SKPD (%) IKK/IKU

1. Cakupan Pelayanan Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan 2. Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 3. Persentase jumlah peserta yang telah mendapat pelatihan/pembinaan/ sosialisasi terkait Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak dibanding dengan jumlah sasaran pelatihan. 4 Persentase jumlah lembaga yang telah memperoleh penguatan kelembagaan dibandingkan jumlah kelembagaan PUG dan KLA 5 Persentase Capaian Indikator pemenuhan hak anak dalam rangka menuju Kabupaten Malang Layak Anak

Indikator Jumlah korban yang melapor dibandingkan jumlah korban yang tertangani

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah perempuan yang telah dilatih dibandingkan Jumlah perempuan Sasaran pelatihan

jumlah peserta yang mengikuti penguatan jumlah anggota dibandingkan jumlah kelembagaan PUG dan KLA Indikator yang dicapai dari keseluruhan Indikator pemenuhan Hak anak

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Realisasi Capaian Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Proyeksi Tahun 2014

Tahun 2015

Catatan Analisis SPM Indikator ke-1 Bidang Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan oleh P2TP2A dan jejaring IKK: kriteria nasional adalah di bawah 500/100.000 klg.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,032

0,021

0,034

-

-

<5

<5

<5

<5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

IKU #1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

IKU#2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

IKU#3

31 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD Analisa Gambaran Pelayanan SKPD Penjelasan dalam Amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa ”Setiap warga Negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu lembaga teknis daerah mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi program-program pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sehingga memiliki peranan dalam rangka membuka sudut pandang para stake holder mengenai prespektif gender dan anak serta mensosialisasikan pola pikir strategis dimana perempuan dan anak dapat dijadikan aset dan potensi penting dalam pembangunan. Hasil perhitungan jumlah penduduk tahun 2012 jumlah penduduk perempuan dan usia anak mencapai lebih dari eparuh jumlah penduduk di Kabupaten Malang. Potensi yang besar menjadi alasan bahwa urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meningkatkan kualitas perempuan dan anak menjadi agenda penting pembangunan. Kesenjangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Malang sebesar 66,72 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 71,17 mengindikasikan bahwa kualitas dan kapasitas perempuan di Kabupaten Malang perlu ditingkatkan. Di sisi lain IPG Kabupaten Malang masih sedikit diatas IPG Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 65,61. Maka dengan potensi daerah dan sumberdaya manusia yang besar tersebut menjadi pemicu untuk dapat mengembangkan daya saing yang positif bagi pembangunan di Kabupaten Malang secara makro. Berbagai indikator capaian keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara nasional menjadi indikator acuan keberhasilan pembangunan daerah adalah: No.

Data Capaian Indikator

1.

IPG (Indeks Pembangunan Gender) - Angka Harapan Hidup - Angka Melek Huruf - Rata-rata Lama Bersekolah - Pengeluaran Perkapita disesuaikan IDG (indeks Pengembangan Gender) - Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen - Angka partisipasi perempuan sebagai tenaga manager, profesional dan administrasi - Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Tingkat Capaian MDG’s ke-3 - Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi APM SD, SMP-SMA, PT - Rasio Melek Huruf perempuan terhadap laki-laki pada klp. usia 15-24 tahun - Kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

2.

3.

4.

Capaian SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dasar dan Penyedia Data BPS

BPS

Nasional

32 - Cakupan Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak - Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial - Cakupan Layanan Bantuan Hukum

5.

- Cakupan Layanan Kesehatan - Cakupan Reintegrasi Sosial Indikator Kinerja Kunci

KP3A, P2TP2A Dinsos PN, Kejaksanaan & UPPA RSUD/Dinkes Dinsos Kemendagri & KPPPA

- Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah - Angka Melek Huruf perempuan usia 15 ke atas - Partisipasi angkatan kerja perempuan 6.

Indikator Kinerja Utama

KP3A

- Jumlah peserta/kelompok yang mendapatkan pelatihan/pembekalan/ sosialisasi dibandingkan jumlah peserta/ kelompok sasaran - Jumlah lembaga yang mengikuti penguatan kapasitas - Jumlah indikator pemenhuhan hak anak yang dapat dicapai

Berkaitan dengan hal tersebut maka penyediaan data atas capaian indikator diatas dipengaruhi oleh ketepatan dan komunikasi lintas sektor untuk merekam dan melaporkan perkembangan data tiap tahun dapat diinventarisir sebagai dasar perumusan kebijakan dan mengatasi berbagai isu-isu dan permasalahan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun beberapa isu dan analisa yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut: 1. Pengarusutamaan Gender a. perlunya penguatan peran, kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan lembaga-lembaga penggiat dan pemerhati perempuan dan anak. b. perlunya penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan sinergi lintas SKPD dan Focal Group Discussion. c. perlunya fasilitasi penyusunan, perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) atas kebijakan program/kegiatan SKPD; d. perlunya penyediaan data terkait perkembangan PUG, PP dan PA termasuk penyusunan profil data terpilah gender dan anak e. perlunya pengembangan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; f. perlunya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2.

Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan a. perlunya fasilitasi/penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui pusat pelayanan terpadu; b. perlunya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dengan instansi dan lembaga layanan;

33 c. perlunya penyediaan data terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. d. perlunya pelaksanaan kebijakan/program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pengarusutamaan dan pemenuhan hak anak. e. perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor/lintas SKPD dalam rangka kebijakan Kabupaten Layak Anak. f. perlunya evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas urusan Perlindungan Perempuan dan Anak. 3.

Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Haknya a. perlunya peningkatan kualitas hidup perempuan yang termasuk kelompok rentan melalui sosialisasi, bimbingan, keterampilan dan berbagai upaya pemberdayaan. b. perlunya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan capaian tingkat keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan perempuan secara makro di Kabupaten Malang; c. perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan. d. perlunya program perempuan pengembang ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. e. perlunya program peningkatan peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. f. perlunya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan Pemberdayaan Perempuan.

4.

Perlindungan Anak dan Pemenuhan Haknya a. perlunya peningkatan kualitas hidup anak melalui fasilitasi kebijakan Kabupaten Layak Anak. b. perlunya penguatan Forum anak/kelompok anak di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. c. perlunya pengembangan Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi. d. perlunya sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD. e. perlunya penguatan Pokja Kabupaten Malang Layak Anak. f. perlunya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak.

2.4.

Review Terhadap RKPD A. Dampak Terhadap Pencapaian MDGs Sebagaimana tersebut dalam tujuan dan sasaran millenium development goals secara keseluruhan akan bermuara pada tujuan ke-3 yaitu mendukung adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender yang dapat mengintegrasikan dimensi gender ke dalam

34 perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan. Dampak pencapaian sasaran pembangunan melalui Indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan antara lain sebagai berikut: 1. Rasio perempuan dan laki-laki ditingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi (APM perempuan/laki-laki ditingkat SD, SMP, SMA). 2. Rasio melek huruf perempuan/laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun. 3. Kesempatan kerja perempuan dan pekerjaan yang layak. 4. Proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD ( Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan kursi legislatif). 5. Tingkat kematian ibu, bayi dan anak (Angka kematian ibu, bayi dan anak, Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi perempuan, Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 16-19 tahun), Cakupan Layanan Antenatal, Angka Kematian Balita, Bayi dan Neonatal, Prosentase imunisasi Dasar). B. Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi Madep Manteb Visi Madeb Manteb ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju Aman, Tertib dan Berdaya Saing” diwujudkan melalui 8 Misi. yaitu: 1) Mewujudkan pemahaman dan pengamalan niilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya. 2) Mewujudkan pemerinthan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) , Clean government (pemerintah yang bersih, berkeadilan dan demokratis. 3) Mewujudkan supremasi hukum dan HAM. 4) Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan damai. 5) Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. 6)Mewujudkan sumbher daya manusia yang produktif dan berdaya saing. 7)Mewujudkan peningkatan pertumbuhan eknomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan 8) Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Upaya pencapaian sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Malang dan sejalan dengan Misi ke-3 (Mewujudkan supremasi hukum dan HAM) serta misi ke 6 (mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing), dan melaksanakan prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan: 1. Program Peningkatan Kualtas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 3. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

35 4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Hasil dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pemberdayaan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya jumlah kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas perempuan dan anak, ditunjukkan dengan tersedianya perangkat dan produk kebijakan dan mendorong implementasi kebijakan melalui sistem perencanaan dan penganggaran berbasis gender. 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan berbasis perempuan. Kapasitas kelembagaan berbasis perempuan menjadi tolok ukur semakin berkembangnya kemampuan lembaga untuk ikut serta dan mengambil bagian dalam upaya pemberdayaan perempuan. Kuantitas anggota dan lembaga serta meningkatnya kualitas kelembagaan berbasis perempuan menjadi motor penggerak pemberdayaan perempuan, yang dilaksanakan baik secara internal organisasi maupun melalui kerjasama dan lintas lembaga. 3. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, melalui upaya perlindungan terhadap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan bagi perempuan kelompok rentan antara lain perempuan pekerja rumahan, terhadap perempuan dan anak, fasilitasi GSI, fasilitasi penanganan kasus kekerasan melalui unitunit pelayana, upaya pemenuhan hak ana, fasilitasi dan implementasi Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak. Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang menjadi tolok ukur adalah: a. Tingkat kesenjangan Human Development Indeks dengan Gender Development Indeks. b. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. c. Akses Perempuan terhadap pendidikan termasuk APK/APM dan perempuan melek huruf. d. Persentase penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah. 4. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, peningkatan kualitas SDM perempuan melalui pendidikan dan keterampilan, perempuan kelompok ekonomi produktif dan mandiri. Peran perempuan untuk ikut melakukan usaha ekonomi produktif menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan melalui berbagai pola pemberdayaan oleh lintas sektor/wilayah, antara lain: perkembangan kelompok perempuan pengembang ekonomi lokal, koperasi wanita, perempuan pelaku usaha ekonomi produktif, perempuan yang termasuk dalam program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Perkotaan).

36 5. Meningkatnya peran serta perempuan dalam proses pembangunan di segala bidang ditandai dengan antara lain: a. Tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. b. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) c. Persentase perempuan pada jabatan publik d. Akses perempuan untuk untuk terlibat dalam kegiatan publik. C. Dampak Terhadap Pencapaian SPM Penyelenggaraan layanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menerapkan pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh lintas sektor dan instansi vertikal. SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan adalah penyelenggaraan 5 layanan yaitu: 1. Layanan Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Layanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 3. Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan anak korban kekerasan 4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. SPM Bidang layanan terpadu diselenggarakan bersama dan lintas SKPD/instansi vertikal yakni: 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) untuk pelayanan pengaduan dan fasilitasi dan pendampingan korban ke unit-unit layanan kesehatan, bantuan dan penegakan hukum maupun rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta komunikasi jaringan pemerhati dan penggiat perempuan dan anak. 2. Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai penyelenggara dan fasilitator korban untuk mendapat layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui unit-unit layanan sosial milik pemerintah maupun swasta. 3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Malang sebagai penyelenggara dan fasilitator layanan penegakan hukum tingkat penyidikan. 4. Kejaksaan Negeri di Kepanjen yang bertindak sebagai penyedia layanan penegakan hukum tingkat penuntutan, yang dituntut secara profesional mampu melaksanakan penanganan khusus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5. Pengadilan Negeri di Kepanjen yang menyelenggarakan penegakan hukum tingkat peradilan terkait dengan kebijakan restoratif justice

37 dan ketersediaan hakim terlatih menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. D. Permasalahan dan Hambatan Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Kantor Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan Anak mengalami permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain adalah: 1. Dukungan sumberdaya aparatur belum secara optimal dapat meningkatkan kinerja organisasi baik dari kuantitas dan kualitas SDM aparatur. 2. Pemahaman terhadap konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender yang masih terbatas di semua tingkatan. 3. Belum optimalnya bentuk-bentuk fasilitasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi terhadap penyusunan kebijakan /program /kegiatan yang berprespektif gender. 4. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, antara lain: a. layanan kesehatan perempuan dan anak, misalnya upaya kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak. b. layanan pendidikan dan akses perempuan dalam pendidikan, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. c. upaya layanan bantuan/advokasi penegakan hukum tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. d. upaya peningkatan kesejahteraan perempuan melalui berbagai pola pemberdayaan sebagai bekal memperoleh pekerjaan disemua sektor, termasuk peningkatan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga legislatif dan lembaga-lembaga politik. Adapun analisa masalah berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dan memanfaatkan kekuatan dan peluang sebagai bahan pertimbangan, solusi dan strategi yang akan dilaksanakan dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

MATRIK SWOT Eksternal

ANALISA MASALAH

Peluang (O)

Ancaman (T)

 Urusan Wajib untuk meningkatkan kualitas perempuan dan anak.  Kebijakan Nasional PUG, PP dan PA memberi landasan Pemda untuk mendorong pembangunan yang KKG.  Berbagai program Nasional/daerah yang pro perempuan

 Pemahaman konsep gender masih terbatas di semua tingkatan.  Semakin meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak  Perbedaan tingkat pemahaman menyebabkan pembangunan dapat bias gender.

38

Kekuatan (S)  Jumlah Penduduk Perempuan dan anak sangat signifikan dan strategis  Kelembagaan Pemerhati dan penggiat perempuan dan anak semakin besar.  Perempuan memiliki potensi untuk berkembang dan produktif.

Internal Kelemahan (W)  Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak  Belum optimalnya Dukungan sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas  Belum sinerginya pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan anak

STRATEGI SO  urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender di Daerah.  Besarnya potensi Tenaga kerja perempuan perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan berusaha dan produktifitasnya.  Perlu peran swasta/CSR sebagai pendorong percepatan pencapaian KKG dan pemenuhan Hak Anak

STARTEGI ST  Perlunya Ketersediaan data terpilah memuat jenis kelamin (P/L) harus selalu diupayakan, dimana data sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan  Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat seiring antisipasi efek negatif kemajuan global yang berakibat traficking /perdagangan anak.  Perlunya peningkatan kepdulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

STRATEGI WO  Perlunya peningkatan kualitas perempuan melalui berbagai pelatihan untuk meningaktan kapasitas perempuan dan menjadi modal dalam berusaha.  Perempuan harus senantiasa mengambil peran aktif dalam pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. (peran di ektor publik).

STRATEGI WT  Perlu adanya Kemitraan dan Jaringan diantara organisasi yang ada di dalam dan antar pemerintah, dunia usaha juga masyarakat dimana kemitraan dianggap sebagai kekuatan yang signifikan dalam mendukung dan mempercepat pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  Perlunya penguatan dan konsistensi terhadap komitmen pemerintah untuk pembangunan PUG, PP dan PA

E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Berdasarkan analisa SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity dan Threat) dapat disimpulkan rekomendasi dan tindak lanjut upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut: A. STRATEGI SO 1. Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 2. Besarnya potensi Tenaga kerja perempuan perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan berusaha dan produktifitasnya. 3. Perlu peran swasta/CSR sebagai pendorong percepatan pencapaian KKG dan pemenuhan Hak Anak B. STRATEGI ST 1. Perlunya Ketersediaan data terpilah memuat jenis kelamin (P/L) harus selalu diupayakan, dimana data sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan. 2. Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat seiring antisipasi efek negatif kemajuan global yang berakibat traficking /perdagangan anak. 3. Perlunya peningkatan kepdulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

39 C. STRATEGI WO 1. Perlunya peningkatan kualitas perempuan melalui berbagai pelatihan untuk meningaktan kapasitas perempuan dan menjadi modal dalam berusaha. 2. Perempuan harus senantiasa mengambil peran aktif dalam pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. (peran di ektor publik). D. STRATEGI WT 1. Perlu adanya Kemitraan dan Jaringan diantara organisasi yang ada di dalam dan antar pemerintah, dunia usaha juga masyarakat dimana kemitraan dianggap sebagai kekuatan yang signifikan dalam mendukung dan mempercepat pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. Perlunya penguatan dan konsistensi terhadap komitmen pemerintah untuk pembangunan PUG, PP dan PA. Berdasarkan analisa di atas, beberapa pertimbangan yang menjadi strategi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai rencana strategis SKPD adalah melalui berbagai aspek kebijakan yang mendukung Visi Misi MADEP MANTEB yaitu: 1) Aspek Kelembagaan 2) Aspek Pemberdayaan 3)Aspek Perlindungan Perempuan dan Anak 4) Aspek Kebijakan. Sejalan dengan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mendukung pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang, adapun review pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dan akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dianalisa melalui review terhadap RKPD 2014 sebagaimana tabel berikut ini:

40 Tabel. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 RKPD No I.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator K,inerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan A .

Kegiatan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

1

Bina Keluarga TKI

2

3

4

5

6

436,780.00

Kabupaten Malang

Pembinaan di Bidang Pemberdayaan ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak keluarga TKI

1 Paket

Kabupaten Malang

Mengaktifkan kelompok kerja tetap (Pokjatap) dan Satgas GSI

1 Paket

Perlindungan Lansia

Kabupaten Malang

1 Paket


Kabupaten Malang

Adanya bentuk fasilitasi terhadap aktivitas Lansia di berbagai kegiatan perempuan pekerja rumahan mendapat fasilitasi, advokasi dan pendampingan, pembinaan, pelatihan dan keterampilan.

PMTAS

Kabupaten Malang

Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

1 Paket

Kabupaten Malang

Meningkatnya kualitas/kemampuan dan kecakapan perempuan

1 Paket

Fasilitasi GSI

Percepatan Penghapusan Buta Aksara bagi Perempuan

Pagu indikatif /Rp (Ribu)

Program/Kegiatan

Bina Keluarga TKI

Fasilitasi GSI 35,945.00 Perlindungan Lansia 35,945.00

95,255.00

Target Capaian

Kabupaten Malang

Kabupaten Malang Kabupaten Malang Kabupaten Malang

PMTAS

Kabupaten Malang

Percepatan Penghapusan Buta Aksara bagi Perempuan

Kebutuhan Dana/Rp (Ribu)

Catatan Penting

665,000.00


138,659.00

44,932.00

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

44,932.00

1 Paket

Lokasi

Kabupaten Malang

Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi purna TKI perempuan, dan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak keluarga TKI. Mengaktifkan kelompok kerja tetap (Pokjatap) dan Satgas GSI Adanya bentuk fasilitasi terhadap aktivitas Lansia di berbagai kegiatan perempuan pekerja rumahan mendapat fasilitasi, advokasi dan pendampingan, pembinaan, pelatihan dan keterampilan. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah di Desa Tertinggal Terlaksananya Sosialisasi dan Tersedianya data perempuan bebas buta aksara

1 Paket 150,000.00

1 Paket 55,000.00 1 Paket 60,000.00 1 Paket 140,000.00

1 Paket 170,000.00

1 Paket 45,000.00

permendagri 13/2006

41 B

II.

Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan

Kabupaten Malang

Tertanganinya kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak

1 Paket 41,112.00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Sistem Informasi Gender dan Anak

Kabupaten Malang

Tersediaanya Data Base yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan, pertimbangan pengambilan keputusan, perencanaan dan sumber informasi yang akurat

1 Paket

B


Kabupaten Malang

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PUG, PP dan PA melalui berbagai Media dan KIE

1 Paket

Penguatan Kelembagaaan PUG dan Anak

Kabupaten Malang

Sinergi peran dan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak

1 Paket

A .


Kabupaten Malang

110,532.00


Kabupaten Malang

Penguatan Kelembagaaan PUG dan Anak

Kabupaten Malang

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan PUG dan anak

Kabupaten Malang

47,987.00

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

1 Paket 45,000.00

390,000.00

116,822.00

D

III.

Kabupaten Malang

275,341.00

A .

C

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan

Tersedianya Data Base yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan, pertimbangan pengambilan keputusan, perencanaan dan sumber informasi yang akurat Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PUG, PP dan PA melalui Multimedia dan KIE Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Anak Mengembangkan jaringan dan sinergi peran dan peningkatan koordinasi.

1 Paket 125,000.00

1 Paket 150,000.00

1 Paket 50,000.00 1 Paket 65,000.00

152,767.00

Kabupaten Malang

Tersosialisasikannya materi KIE, PHPA dan PHKA

1 Paket 89,863.00

265,000.00

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Malang

Percepatan peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan melalui PKHP dan kebijakan Kabupaten Layak anak.

3 Paket 210,000.00

42 1. KLA/Laskar Anak 2. HAN 3. PKHP/Hari Ibu B

IV.

Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup di Bidang IPTEK

Kabupaten Malang

Tersusunya produk penguatan kebijakan/pedoman peningkatan kualitas hidup perempuan

1 Paket 62,904.00

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Kabupaten Malang

Tersusunya produk penguatan kebijakan/pedoman peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak

1 Paket 55,000.00

171,178.00

A .

Kegiatan Peyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Kabupaten Malang

Terlaksanaanya penyuluhan dan pembinaan oleh lintas SKPD bagi kelompok dan perempuan menuju keluarga sejahtera.

1 Paket

B

Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha

Kabupaten Malang

terlaksananya fasilitasi, bimbingan dan manajemen untuk kemandirian dan dan peningkatan usaha

1 Paket

Pendidikan dan Pelatihan peran serta dan kesetaraan gender

Kabupaten Malang

Peningkatan Kapasitas melalui diklat peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.

1 Paket

C

Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup di Bidang IPTEK

67,397.00

53,781.00

50,000.00

D

Jumlah

1,036,066. 00

275,000.00

Kegiatan Peyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Kabupaten Malang

Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha

Kabupaten Malang

Pendidikan dan Pelatihan peran serta dan kesetaraan gender

Kabupaten Malang

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kabupaten Malang

Terlaksanaanya penyuluhan dan pembinaan oleh lintas SKPD bagi kelompok dan perempuan menuju keluarga sejahtera. terlaksananya fasilitasi, bimbingan dan manajemen untuk kemandirian dan dan peningkatan usaha Peningkatan Kapasitas melalui diklat peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.

1 Paket

Penyusunan Laporan PUG, PP dan PA

1 Paket

Jumlah

120,000.00

1 Paket 80,000.00

1 Paket 50,000.00

25,000.00

1,375,000. 00

(sebelumnya pada Bagian Humas)

43

Tabel 2.5 Usulan Program Kegiatan/Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2013 No.

1

2

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

Catatan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  Sosialisasi dan Pemahaman Undang-Undang Perlindungan Anak secara Berkala dan Terprogram

17 Desa/kelurahan di Kecamatan Turen Kabupaten Malang

 Pembangunan POS Laskar Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan  Bhakti Sosial dan sosialisasi Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh laskar anak Karangploso

1 Paket

diakomodasi pada kegiatan sosialisasi kebijakan terkait pengarusutamaan gender.

Kantor Kecamatan Turen

Tersusunnya Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan meningkatkan peran dan posisi perempuan di bidang Politik dan jabatan politik Tersalurnya minat dan bakat anak sesuai usianya

4x6 meter persegi

KP3A melaksanakan kegiatan/pembinaan yang bersifat non fisik dalam rangka mendorong kebijakan dan diseminasi Hukum dan HAM terkait PUG, PP dan PA, usulan pembangunan fisik diarahkan pada unit kerja yang membidangi pembangunan sarana fisik

9 Desa di Kecamatan Karangploso

Meningkatkan kepedulian sosial kepada kaum dhuafa dan Yatim Piatu

4159 KK

Sosialisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat difasilitasi dengan sasaran peningkatan pemahaman dan kualitas perempuan dan anak.

44 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1

TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH A. Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak melalui PUHA (Pengarusutamaan hak anak) dan PUG (Pengarusutamaan Gender) meliputi upaya-upaya penanganan isu-isu strategis Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: 1. Peningkatan kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan 2. Peningkatan Perlindungan Perempuan dari berbagai tindak kekerasan 3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Kekerasan Terhadap anak (KTA) 5. Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) 6. Pencegahan dan penanganan Pornografi anak online. Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara Nasional dan di Daerah dilaksanakan dalam kerangka Peningkatan kualitas hidup perempuan menuju Kesetaraan Gender dan Peningkatan perlindungan Anak menuju KLA (world fit for Children) dilaksanakan dengan strategi: 1. Penguatan kapasitas pelembagaan internal (SDM, tata laksana, kelembagaan) 2. Penguatan kapasitas Kelembagaan ekternal (K/L &SKPD), melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi dan capacity building PUG dan ARG serta Hak Anak; 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan jejaring kerjasama dengan berbagai elemen dan monev; 4. Mendorong Implementasi kebijakan yang responsif gender & peduli hak anak. B. Kebijakan Provinsi Jawa Timur Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan Kesetaraan Gender sesuai RPJMD Tahun 2009-2014, dilaksanakan dengan prioritas pembangunan yakni ”Peningkatan Kualitas Kehidupan Dan Peran Perempuan Di Semua Bidang Serta Terjaminnya Kesetaraan Gender”. Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan yang responsif gender dan anak dituangkan melalui

45 Meningkatkan pemberdayaan ekonomi produktif, perlindungan perempuan dan anak melalui sinergi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: 1. Ikut berperan aktif dalam rangka pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) seuai Rencana Aksi Daerah MDGs Jawa Timur 2011-2015. 2. Komitmen terhadap pembangunan responsif gender melaui RPJMD Tahun 2009-2014 3. Melaksanakan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan menyusun Peraturan Gubernur. 4. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai wujud implementasi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011. C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu Strategi Pelaksanaan Kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui berbagai aspek yaitu: 1. Aspek Kelembagaan a) Memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, PP dan PA b) Mengembangkan kerjasama dan jaringan kelembagaan PUG, PP dan PA. c) Membentuk dan mengoptimalkan forum data yang melibatkan lintas sektor/lembaga terkait. d) Meningkatkan kualitas bahan-bahan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk optimalisasi pelaksanaan PUG,PP dan PA. e) Mengembangkan monitoring, evaluasi pelaksanaan PUG, PP dan PA. 2. Aspek Pemberdayaan a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (aparatur, pemangku kepentingan dan masyarakat) dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA;

b) Memanfaatkan

dan

mengefektifkan

peran

pusat

studi

46 gener(PSG), Pusat Studi Wanita (PSW) maupun lembaga terkait lainnya, LSM untuk meningkatkan kapasitas focal point dan pokja/gugus tugas PUG, PP dan PA.; c) Meningkatkan kemampuan perempuan untuk berperan aktif dalam mekanisme perencanaan pembangunan tingkat desa dan mekanisme program yang menjadi mainstreamnya; d) Meningkatan kepedulian dan peran lembaga Pemerintah dan non Pemerintah (LSM, Masyarakat serta Dunia Usaha) dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. e) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, advokasi untuk pengembangan program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan/anak dan pemenuhan hakhaknya; 3. Aspek Perlindungan Perempuan dan Anak a) Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas fasilitator layanan pengaduan. b) Meningkatkan koordinasi penanganan pengaduan korban kekeasan terhadap perempuan dan anak dengan instansi vertical dan leading sector penyelenggara Standar Pelayanan Minimal c)

Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d) Meningkatkan sinkronisasi upaya percepatan capaian SPM bidang Perlindungan perempuan dan anak. 4. Aspek Kebijakan Dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi, maka untuk memberikan kesatuan pandang dalam menentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan arah kebijakan organisasi yang akan dilaksanakan yaitu : a) Mendorong pemahaman kepada pemangku kepentingan, perencana, pelaksana terhadap konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender; b) Peningkatan kualitas menajemen dan tata kelola pembangunan dalam kesetaraan gender pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak; c) Mendorong Komitmen dari Pemerintah daerah untuk melakukan regulasi kebijakan yang responsive gender;

47 d) Mengintegrasikan Strategi Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan monitoring dalam kebijakan/program/ kegiatan yang terformulasi pada penganggaran pada SKPD; e) Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak. f) Keserasian dan sinkronisasi kebijakan PUG, PP dan PA; 3.2 TUJUAN DAN SASARAN Sesuai RKPD Tahun 2014 bahwa Pembangunan Daerah Tahun 2014 salah satunya diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan. Tujaunnya adalah agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pendidikan dalam rangka wajib belajar, pemberantasan buta huruf, olahraga dan gender. Sasaran terkait bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan berbasis perempuan. 2. Meningkatnya kualitas hidup danperlindungan terhadap perempuan. 3. Meningkatnya partisipasi peran kelompok ekonomi perempuan produktif 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan gender. Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2014 dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD pada Tahun 2014 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: 1. Tujuan 1) Mewujudkan program dan kebijakan Pemerintah yang responsif gender; 2) Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak–hak perempuan; 3) Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak–hak anak; 4) Menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif gender dan sesuai dengan kepentingan anak; 5) Mewujudkan penguatan manajemen yang akuntabel; 2. Sasaran 1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan dan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan; 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui implementasi strategi pengarusutamaan gender dan Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencapaian perlindungan anak melalui: a. Meningkatkan kapasitas dan implementasi perlindungan anak;

48 b. Meningkatkan perlindungan bagi anak–anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi; c. Meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pemenuhan hak-hak anak serta pengadaan; d. Meningkatkan data dan informasi dalam perlindungan anak e. Meningkatkan Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan ; f. Memperkuat kelembagaan dan jejaring kerja yang akuntabel. 3) Peningkatan Penyerasian Kebijakan melalui: a. Penguatan perangkat kebijakan b. Memformulasikan dan mengharmonisasikan berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak c. Sosialisasi produk Hukum dan Perundang-undangan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 4) Peningkatan Peran Serta perempuan dalam pembangunan mewujudkan keluarga sehat sejahtera.

49 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2014 disusun berdasarkan anggaran berbasis gender diawali dengan penyusunan Gender Budgeting Statement (GBS) dan selanjutnya menyusun Term of Reference sebagaimana tercantum dalam Daftar GBS dan TOR Program dan Kegiatan Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 yang terdiri dari program dan kegiatan sebagai berikut: I. Program Administrasi Perkantoran dengan kegiatan meliputi 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkatapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Penyediaan Rapat–rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun V. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1 Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Uraian : Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Fasilitasi kebijakan ramah anak IIndikator :: Terlaksananya sosialisasi dan pengembangan kebijakan KLA untuk mewujudkan Kabupaten Malang menuju Layak Anak dan Hari Anak Nasional dan PKHP dan peringatan Hari Ibu

50

VI.

Output

:

Outcome

:

Fasilitasi pengembangan kebijakan anak dan PKHP di tingkat SKPD/Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pemenuhan hak–hak anak dan perempuan dalam rangka mewujudkan KKG. 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak di bidang IPTEK Uraian : Penyusunan Peraturan Bupati di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Indikator : Terwujudnya Peraturan Bupati tindak lanjut Perda terkait Perlindungan Perempuan dan Hak Anak Output : Peraturan Bupati tentang Perlindungan Perempuan dan Hak Anak Outcome : Perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dan hak universal yang berkeadilan dimata hukum dan HAM. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 1. Kegiatan Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang KKG Uraian : Mengembangkan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang KKG,PP dan PA Indikator : Tersosialisasinya Materi KIE Output : Materi KIE tentang PHPA dan Kesehatan, Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHPA dan HKA serta berbagai tindak kekerasan perempuan dan anak 2. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Uraian : Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak (P2TP2A, Pokja PUG, Gender Focal Point). Indikator : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi multi stakeholder dan tersusunnya dokumen pembagian peran P2TP2A, Pokja PUG, Gender Focal Point. Output : Forum Group Discussion Outcome : Lebih mensinergikan peran kelembagaan PUG dan Anak agar mampu berperan dalam pembangunan 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

51

Uraian

VII

: Mengembangankan jaringan, sinergi peran dan peningkatan koordinasi. Indikator : Terlaksananya Komunikasi dan koordinasi jaringan. Output : Terbentuknya jaringan lintas instansi dan LSM pemerhati/penggiat perempuan dan anak. Outcome : Kualitas Perlindungan bagi masyarakat baik perempuan, laki-laki, tua dan muda lebih baik. 4. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Uraian : Mengembangkan Sistem Informasi Gender dan Anak Indikator : Tersusunnya buku profil gender /anak Mengangkat issue pendidikan, kesehatan Output : Buku profil gender Outcome : Sebagai database yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar bahan penyusunan perencanaan dan sumber informasi yang tersaji secara akurat dan dapat dipertimbangkan. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan di daerah a. Bina Keluarga TKI Indikator : Terwujudnya kemandirian ekonomi meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan menjamin hak–hak anak keluarga TKI dan Purna TKI perempuan. Output : Adanya bentuk fasilitasi terhadap aktivitas lansia diberbagai kegiatan. Outcome : Pembinaan di bidang pemberdayaan ekonomi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak keluarga TKI dan purna TKI perempuan. b.Fasilitasi GSI Indikator : Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan Perempuan menjelang, selama masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Output : Mengaktifkan kelompok kerja tetap dan satgas GSI dan meningkatkan kualitas kader serta mengintensifkan kegiatan di desa.

52

Outcome

:

-

Adanya sinergi program untuk memprioritaskan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi; - Mendorong kemandirian masyarakat untuk membangun sistem antisipasi dan pananganan masalah kesehatan perempuan; - Memelihara dan meningkatkan kesehatan inividu keluarga dan masyarakat c. Perlindungan Lansia Indikator : Terwujudnya upaya perlindungan dan pemberdayaan lansia. Output : Berbagai bentuk pembinaan dan motivasi lansia dalam kelompok dan kegiatan-kegiatan. Outcome : Lansia dapat mengalami masa tua dengan bahagia dan berkualitas. d.Fasilitasi peningkatan kemampuan Pekerja Rumahan Indikator : Terfasilitasinya perempuan pekerja rumahan dalam suatu organisasi sehingga para perempuan pekerja rumahan dengan mudah mendapatkan akses, peningkatan ketampilan, teknologi, pemasaran, permodalan Output : Perempuan pekerja rumahan mendapatkan fasilitasi, advokasi, pendampingan, pembinaan dan pelatihan ketrampilan yang mereka butuhkan; Memberikan konsultasi, sharing, bimbingan terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi Outcome : Peningkatan kemampuan masyarakat pada umumnya di bidang ekonomi dan perlindungan tenaga kerja pekerja rumahan. e.Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah Uraian : Meningkatkan Gizi dan kualitas gizi anak Indikator

:

Output

:

Outcome

:

Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT – AS) Pemberian makanan tambahan pada siswa siswi SD desa terpencil Tumbuhnya kesadaran dan perubahan sikap dan perilaku terhadap siswa-siswi untuk mengkonsumsi makanan/kudapan yang memenuhi kesehatan dan gizi

53

f.Percepatan Penghapusan Buta Aksara bagi Perempuan Uraian : Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya data perempuan bebas buta aksara. Indikator : Tersedianya media KIE & data buta aksara Output : KIE dan pendataan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas perempuan Outcome : meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat 2. Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan Uraian : Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Indikator : Terlayaninya perempuan dan anak korban kekerasan. Output : Tersedianya Data dan Layanan pengaduan sehingga Korban dan keluarganya mendapatkan kepastian layanan. Outcome : Penegakan HAK dan kepastian hukum di masyarakat VIII Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan 1. Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Uraian : Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas. Indikator : Terlaksananya program terpadu P2WKSS Output : Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan oleh SKPD terkait pada kelompok kegiatan perempuan yang ada di pedesaan. Outcome : Meningkatnya peran masyakarat dalam berbagai aktivitas kegiatan yang dapat meningkatkan keluarga untuk menuju keluarga yang sejahtera. 2. Bimbingan Manajemen bagi perempuan dalam mengelola usaha. Uraian : Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL). Indikator : Terfasilitasinya kelompok perempuan pelaku usaha diberbagai kegiatan

54

Output

3.

4.

Kelompok perempuan pelaku usaha mendapatkan fasilitasi bimbingan manajemen, pendampingan, pelatihan untuk meningkatkan usaha yang dijalankan sesuai dengan kebutuhannya; - Kelompok perempuan pelaku usaha mendapat bantuan peralatan yang dibutuhkan sesuai usahanya Outcome : Adanya kemandirian dan kreatifitas dalam melakukan kegiatan usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Pendidikan dan Pelatihan peran serta dan kesetaraan gender Uraian : Peningkatan Kapasitas perempuan di sektor publik. Output : Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi perempuan. Outcome : Meningkatnya kompetensi perempuan dan memperluas kiprah perempuan di sektor publik. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Uraian Output Outcome

: -

: Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PUG, PP dan PA : akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi : akuntabilitas penyelenggaraan PUG, PP dan PA

55 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2014 Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan

No.

1

2

1

11

Urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

11 01

Bidang: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

11 01 01

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

11 01

01 15

Sub Kegiatan

3

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan(Output)

4

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Pagu Indika tif

Sumbe r Dana

5

6

7

8

Catatan Penting

9

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

10

11

Keserasian kebijakan pusat dan daerahtentangpelaksanaan PUG, PP dan PA

1

11

01

01 15

01

Perumusan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi

Penyusunan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan

Tersusunnya perangkat kebijakan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan Output : kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan Outcome : SKPD mampu mengimplementasikan kebijakan melalui PPRG kesenjangan gender dalam mewujudkan KKG dan perlindungan anak

Kabupaten 2 Malang Peratura n Bupati

APBD

1

11

01

01 15

03

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan


Terlaksananya pengembangan kebijakan KLA untuk mewujudkan Kab. Malang menuju Layak Anak

Kabupate n Malang

APBD

12 kecamata n

juknis/juk lak

sampai dengan Tahun 2013

9 kecamatan

56 Perlindungan Anak

1

11 01

01 16

1

11

01

01 16

04

1

11

01

01 16

05

1

11

01

01 16

06

terbentu k 12 Laskar Anak Output : Fasilitasi pengembangan kebijakan kota layak anak di tingkat SKPD/kecamatan Outcome: pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak Meningkatnya kapasitas kelembagaan berbasis perempuan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE

2

3

Sosialisasi PUG, PP dan PA melalui KIE

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Peningkatan Kapasitas dan jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan

Penguatan kelembagaan PUG 1

Peningkatan kapasitas keanggotaan pokja PUG dan KLA

2

Penguatan jaringan kelembagaan FGD

Pemberian Makanan Tambahan

Tersosialisasinya materi KIE tentang PUG, PP dan PA Output : Materi KIE tentang PUG,PP dan PA berupa Lieflet, Buku saku, baliho, exbener, spanduk, Outcome : Meningkatnya pemahaman kesadaran masyarakat tentang PUG ,PP dan PA

Kabupat en Malang

33 kecamata n 34 SKPD

APBD

Pembentukan dan penguatan lembaga PUG

Kabupate n Malang

APBD

Terlaksananya pelatihan sdm keanggotaan pokja PUG dan KLA Output : Pelatihan PUG dan KHA bagi anggota Pokja PUG dan KLA Outcome : Adanya peningkatan kapasitas sdm tentang PUG dan KHA Terlaksananya forum group decusion (FGD) untuk kelembagaan PUG yang ada dan pengembangan jaringannya Output : Kelembagaan PUG dapat berkembang semakin maju dan eksis Outcome : Implementasi PUG

Kabupate n Malang

rintisan forum data terkait PUG,PP,PA 50 anggota pokjatap PUG

Kabupate n Malang

2 rapat FGD

Siswa-siswi selektif terhadap jenis makanan/kudapan yang akan dikonsumsi

Kabupate n Malang

20 SD/MI



2 Rapat FGD

APBD

20 SD/MI

100%

100%

100%

57

1

11

01

01 16

1

11

01

01 17

1

11

01

01 17

08

4

dan Anak

untuk anak sekolah PMTAS

Output : Pemberian makanan tambahan pada siswa-siswi SD terpencil Outcome : Tumbuhnya kesadaran dan perubahan sikap dan perilaku untuk mengkonsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan dan gizi.


Penyusunan data terpilah gender dan ana

Tersusunnya buku profil gender dan anak yang mengangkat berbagai issue Output : Buku profil gender dan anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 01

1

100 Buku

100 Buku

100%

APBD

100 Buku

100%

Outcome : Sebagai data dasar (Data Base) yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar bahan penyusunan perencanaan, Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

APBD

1

Bina Keluarga TKI

2


Terwujudnya kemandirian ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan menjamin hak-hak anak keluarga TKI Output : Pembentukan Kelompok Stakeholder Bina Keluarga TKI di desa, Pembinaan Kelompok Keluarga TKI, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak untuk Ketahanan Keluarga. Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Perempuan Menjelang, Selama masa Kehamilan, Persalinan dan Pasca persalinan. Output : Mengaktifkan Kelompok Kerja Tetap(POKJATAP) dan Satgas GSI Outcome : Sinergi program penurunan angka kematian ibu dan bayi. membangun sistem antisipasi dan penanganan masalah kesehatan

pemetaan di 13 Kecamata n


100%

12 kecmatan

100%

penguatan pokja GSI di 33 kecamata n


100%

107 orang

100%

58 perempuan.

1

11

01

01 17

1

11

01

01 18

1

11

01

01 18

08

2 .

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

3


Terwujudnya Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Output : Adanya bentuk fasilitasi terhadap aktivitas Lansia diberbagai kegiatan Outcome : Lansia dapat mengalami masa tua dengan bahagia dan berkualitas

4


Terfasilitasinya perempuan pekerja rumahan dalam suatu organisasi sehingga para perempuan pekerja rumahan dengan mudah mendapatkan akses, peningkatan ketrampilan, teknologi, pemasaran, permodalan Outcome : Peningkatan kemampuan dan kecakapan serta kemandirian bagi perempuan pekerja rumahan Terlaksananya fasilitasi dan pelatihan upaya perlindungan Output : Fasilitasi dan berbagai Pelatihan perlindungan, pelayanan dan pendampingan korban Outcome : Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak dan perempuan Meningkatnya peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga menuju keluarga yang sehat, mandiri dan berkualita Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan untuk menuju keluarga yang sejahtera dan berkualitas Output : Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan oleh SKPD terkait pada kelompok kegiatan perempuan yang ada di pedesaan

Fasilitasi dan pelatihan upaya perlindungan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 03

1

Kegiatan penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan P2WKSS

fasilitasi kesehatan dan motivasi di 2 Kecamata n


100%

350 orang

100%

pelatihan 10 klp & pemetaa n 33 kec


100%

150 orang

100%


semua korban tertangan i

100%

APBD


100%

1 desa

1 desa

100%

APBD

1 desa

100%

59

1

11

01

01 18

04

1

11

01

01 18

06

2

3.

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha

Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal

Monitoring ,evaluasi dan pelaporan

Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan PUG, PP dan PA

Outcome : Meningkatnya peran yang dapat meningkatkan keluarga untuk menuju keluarga yang sejahtera. Meningkatnya peran perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif Output : Kelompok perempuan pelaku usaha mendapatkan fasilitasi bimbingan manajemen, pendampingan & pelatihan Outcome : kemandirian dan kreatifitas perempuan dalam melakukan usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan PUG, PP dan PA Tahun 2013 Output : Buku Laporan Pelaksanaan PUG, PP dan PA Tahun 2013 Outcome : Tersedianya informasi tentang perkembangan implementasi PUG, PP dan PA

8 kelompo k

4 Laporan

8 kelompok

100%

APBD

8 kelompok

4 Laporan

100 %

APBD

4 laporan

KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dra. PANTJANINGSIH SR NIP 19680712 198809 2 002

100%

100%

5960 BAB V PENUTUP Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 terus diupayakan untuk mendorong meningkatnya pemahaman Pengarusutamaan gender sebagai tolok ukur keberhasilan Pembangunan Nasional dan dalam rangka diseminasi HAM dan Produk Hukum untuk mendorong kesejahteraan masyarakat antara lain: 1. Mendorong komitmen Pemerintah Daerah menerapkan perencanaan yang berperspektif gender yang menjadi suatu gerakan bersama dalam pembangunan nasional untuk mengurangi kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan yang adil antara perempuan maupun laki-laki. PUG merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sedangkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan alat untuk mengimplementasikan PUG secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. 2. Mendorong komitmen Pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang responsif terhadap hak anak melalui penyelenggaraan pemenuhan hak anak yaitu hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak tumbuh kembang dan hak perlindungan khusus anak dilakukan lebih intensif, berkesinambungan dan bersinergi bersama SKPD. 3. Mendorong meningkatnya komitmen dan implementasi berbagai polapola pemberdayaan yang dilakukan oleh Lintas sektor dan SKPD yang terutama bagi perempuan dan kelompok rentan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan 4. Mendorong meningkatnya dukungan/kebijakan politis dan peningkatan komitmen semua pihak sehingga pelaksanaan program/kegiatan yang memerlukan dukungan perangkat, sistem dan produk kebijakan (peraturan daerah/peraturan bupati) serta anggarandapat terlaksana dan bersinergi dengan keberhasilan program pembangunan daerah di Kabupaten Malang. 5. Malang, September 2013 KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG ttd Dra. PANTJANINGSIH SR Pembina Tk. I NIP. 19681207 198909 2002

RANCANGAN RENCANA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents