SALINAN P U T U S A N Nomor : 162/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTIANUS DHAE WEA, SH, Advokat – Konsultan pada Law Office Agustinus and Partners, yang beralamat di Jl. Abuserin III N. 76, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Bogor
Nomor:
12/VI/781/Pdt.G/2010/PA.Bgr tanggal 14 Juni 2011 semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING; M E L A W A N TERBANDING, Umur 54 tahun,
agama Islam, pekerjaan
Pegawai Swasta, tempat
bertinggal di Kota Bogor, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING; PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip segala Agama
uraian sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan
Bogor Nomor 781/Pdt.G/2010/PA Bgr. tanggal 14 April
2011
Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengikrarkan talak satu raj’ie
terhadap
Termohon (Termohon Asli) didepan sidang Pengadilan Agama
Bogor. 1
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca
Akta
Permohonan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan
Agama Bogor Nomor 781/Pdt.G/2010/PA Bgr tanggal 14 Juni 2011 yang menyatakan bahwa Termohon telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juni 2011; Memperhatikan, bahwa
untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah
tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 25 Juli 2011 oleh karenanya Terbanding tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 25 Juli 2011; Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage ) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 781/Pdt.G/3010/PA.Bgr tanggal 07 Juli 2011, namun ternyata pembanding dan terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melaksanakan inzage. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari
Termohon/Pembanding tersebut
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo serta segala uraian, alasan dalam pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 781/Pdt.G/2010/PA Bgr. tanggal 14 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah yang mengabulkan izin cerai thalak kepada Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat
dengan
pertimbangan
dan
putusan
tersebut
oleh
karenanya
akan
mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Menimbang, bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus tetap berpedoman
kepada apa yang menjadi dasar alasan yang diajukan oleh
Pemohon dalam permohonannya baik pada peristiwa hukum dalam posita dalil yang menjadi alasan (feitelijke gronden) maupun dalam petitum permohon Pemohon berarti hakim tidak dapat mempertimbangkan diluar apa yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya; 2
Menimbang, bahwa peristiwa hukum dalam posita permohonan Pemohon pada perkara ini yang intinya adalah mohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Isterinya dengan dasar dan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2009 disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama ego, Termohon kurang menghargai Suami,Termohon sering memukul muka Pemohon, Termohon apabila bertengkar sering minta cerai, akhir Agustus 2009 pisah ranjang dan tidak dapat dirukunkan. Menimbang, bahwa Termohon dalam
jawaban, duplik dan kesimpulannya telah
membantah keras apa yang dinyatakan Pemohon dalam permohonannya karena
itu
Pemohon harus membuktikan permohonannya, sesuai Pasal 163 HIR, dan atau bila terjadi perselisihan dan pertengkaran dibuktikan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini hanya 2 orang saksi dari Pemohon, yaitu satu orang saksi keluarga dan satu orang saksi Tetangga, saksi tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan hukum
yudex factie dan tidak pula memenuhi Pasal 171 HIR dimana saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui sendiri, mendengar, atau melihat langsung peristiwa yang dijadikan dalil alasan Pemohon dalam Permohonannya; Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat antara peristiwa hukum dalam posita yang diungkapkan Pemohon, dalam persidangan dengan keterangan pembuktian Saksi Pemohon tidak sesuai dan tidak mendukung dalil Pemohon,dimana Pemohon tidak pernah menyatakan perselisihan karena ekonomi tidak mencukupi dan belum pernah memberi nasehat kepada Termohon sebagai upaya perdamaian dan tidak menjelaskan sifat ego Pemohon dan Termohon serta tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak September 2009 yang tidak pernah rukun sebagai Suami-Isteri dan tidak dapat pula membuktikan bahwa Termohon sering memukul muka Pemohon, bila bertengkar Termohon sering minta cerai dan sejak Agustus 2009 terjadi pisah ranjang sehingga tidak dapat rukun kembali; Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadi atau terpenuhi pelanggaran pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam harus terpenuhi tiga unsur yakni; Pertama
terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua
perselisihan yang terus menerus dan ketiga tidak dapat hidup rukun kembali, bila dihubungkan dengan perkara a quo ternyata tidak terpenuhi bukti ketiga unsur tersebut; 3
Unsur pertama terjadi perselisihan dapat di benarkan menurut keterangan saksi akan tetapi tidak diketahui apakah perselisihan itu terjadi terus menerus dan tidak jelas kapan dan dimana perselisihan terjadi yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga Pemohon dengan Termohon; Unsur kedua perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sampai dengan diajukan perkara ini ternyata mereka masih tinggal serumah sesuai dengan keterangan saksi dari Pemohon (Sinta Andini Yanika Binti Edin Jaenudin) dan sejalan dengan bantahan Termohon dimana mereka masih hidup rukun bahkan tahun 2010 sempat rekreasi sekeluarga ke Bali, menikahkan anak mereka serta merayakan kelahiran cucunya, karena itu unsur kedua perselisihan yang terus-menerus tidak dapat dipenuhi; Unsur ketiga tidak dapat dirukunkan kembali, ternyata Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dan usaha keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan belum maksimal dilakukan,keluarga Pemohon hanya sebatas menasehati pemohon, belum ada komunikasi antara keluarga pemohon dan termohon, Mediator menasehati Pemohon dengan Termohon belum optimal dilakukan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan alasan dasar
apa yang Pemohon tuduhkan kepada Termohon di dalam
peristiwa hukum/posita dalam permohonan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat dalil dan alasan yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon tidak terbukti memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 39 dan 40 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, kerena itu permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan. Menimbang bahwa dalil :
اﺑﻐﺾ اﻟﺤﻼل ﻋﻨﺪ اﷲ اﻟﻄﻼق
yang maksudnya: “Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian (thalak)”, Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 781/Pdt.G/2010/PA Bgr. tanggal 14 April
2011
Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan telah cukup alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkannya dengan mengadili sendiri yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; 4
Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I I. II.
Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor
781/Pdt.G/2010/PA Bgr.
tanggal 14 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah; DENGAN MENGADILI SENDIRI -
Menolak permohonan Pemohon;
- Menghukum
pemohon
untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama
sebesar Rp 591.000 ( lima ratus sembilan puluh ribu rupiah ); III.
Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding
pada hari Rabu tanggal 21 September Dzulqodah 1432 Hijriyyah oleh
kami
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pengadilan
Tinggi
Agama
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Drs. H. HASANADI BADNI, SH., M. Hum.
Agama
Bandung, yang ditunjuk oleh
Bandung sebagai
Ketua
Ketua
Majelis, Drs. H. UCE
SUPRIADI, MH. dan Drs. H. SYAMSUDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding; KETUA MAJELIS,
Ttd TtdDrs. H. HASANADI BADNI, SH., M.Hum. HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
Ttd
Ttd
Drs. H. UCE SUPRIADI, MH.
Drs. H. SYAMSUDIN, SH.
PANITERA PENGGANTI, Ttd Drs. ECEP HERMAWAN 5
Perincian biaya proses: 1. Materai; --------------------------
Rp
6.000.-.
2. Redaksi; -------------------------
Rp
5.000.-
3. Biaya ATK pemberkasan dll.---
Rp. 139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA
H. TRI HARYONO, SH.
6
