PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 276 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI, TIM AHLI, DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS DAN DETAILED ENGINEERING DESIGN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka memepersiapkan pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) infrastruktur bidang ciptakarya Tahun Anggaran 2015, perlu untuk menyusun dokumen perencanaan teknis dan Detailed Engineering Design Infrastruktur Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2015, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Tim Ahli penyusunan dokumen dimaksud; b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan honorarium bagi Tim Ahli Penyusunan dokumen perencanaan teknis dan Detailed Engineering Design Infrastruktur Bidang Cipta Karya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Fasilitasi, Tim Ahli dan Pemberian Honorarium bagi Tim Ahli Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis dan Detailed Engineering Design Infrastruktur Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76); 16. Keputusan Bupati Nomor 270 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 268 tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Menetapkan Tim Fasilitasi dan Tim Ahli Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis dan Detailed Engineering Design Infrastruktur Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Tim Fasilitasi terdiri atas: 1. Pengarah : Bupati; 2. Penanggungjawab: Wakil Bupati; 3. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum; 4. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum; 5. Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 6.
Anggota
: a) Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum; b) Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum; c) Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum;
b. Tim Ahli terdiri atas: 1. Ketua : Ahmad Hasan, ST (Ahli Teknik); 2. Anggota
3.
4.
5. 6.
KEDUA
:
: a) Yanti Turambi, ST (Ahli Teknik Sipil); b) Christine A. Lumunder, ST (Ahli Arsitektur); c) Marfil Christian Tamburian, ST (Ahli Mekanikal dan Elektronik); Surveyor : a) Vance Rumengan, ST; b) Listinawati Wongkar, ST; c) Lucky Mamoto, ST; Pembantu Surveyor: a) Moh. Abidin Djenaan, ST; b) Moh. Isra Pontoh, ST; c) Ibrahim Leingo; Operator Komputer: Fratiwi Binol; Juru Gambar : 1. Moh. Idha Djenaan, ST; dan 2. Diego R. Kwongres, ST;
Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. Tim Ahli Penyusun bertugas: 1. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan teknis dan Detailed Engineering Design bidang cipta karya; 2. mendampingi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melakukan kajian awal dan mengidentifikasi sejumlah area skala lingkungan, yang bersedia dijadikan area infrastruktur untuk bidang Cipta Karya; 3. mendampingi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam dokumen perencanaan teknis dan Detailed Engineering Design bidang cipta karya;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 b. Tim Fasilitasi bertugas: 1. memfasilitasi Tim Ahli dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis dan Detailed Engineering Design bidang cipta karya; 2. memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan teknis dan Detailed Engineering Design bidang cipta karya; dan 3. membantu penyelenggaraan administrasi dan keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan teknis dan Detailed Engineering Design bidang cipta karya. KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
KEEMPAT
:
Kepada Tim Ahli Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya, diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut: a. Ketua sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); b. Anggota sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah); c. Surveyor sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); d. Operator Komputer sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); e. Pembantu Surveyor sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan f. Juru Gambar sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
KELIMA
:
Masa kerja Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis dan Detailed Engineering Design Bidang Cipta Karya adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 KEENAM
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014.
KETUJUH
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 18 September 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
