KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM Disampaikan Oleh
Ir. Yuana Sutyowati, MM Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Pada Acara Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah
Hotel Aryaduta, Palembang 15 Maret 2017
2
Koperasi Aktif, Des 2015 (Sumber: Depkop.go.id) Total • 209,488
Aktif • 147,249
RAT • 80,008 Anggota 36.0 JT
Aset Rp200t
VU Rp198t
.
3
TOTAL : 57.900.787 UNIT
Usaha Besar Omzet/tahun lebih dari Rp 50 Miliar Asset lebih dari 10 Miliar Omzet/tahun Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 50 Miliar Asset Rp. 500 juta s.d. Rp 10 Miliar
Usaha Kecil Omzet/tahun Rp 300 Juta s.d. Rp 2,5 Miliar Asset Rp. 50 juta s.d. Rp 500 Juta
Usaha Mikro
5.066 Unit (0,01%)
52.106 Unit (0,09%) 654.222 Unit (1,13%)
57.189.393 Unit (98,77%)
Omzet/tahun s.d.Rp 300 Juta Asset s.d. Rp. 50 juta
Sumber: Badan Pusat Statistik 2013
4
5
KERANGKA PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM DALAM RPJPN 2005-2025 MISI RPJPN 2005-2025
Misi ke 2 :
Bangsa yg berdaya saing
SASARAN
Pengembangan UKM Yang berbasis iptek dan berdaya saing
Pertumbuhan ekonomi
KOPERASI meningkatkan posisi tawar Dan Efisiensi Kolektif para anggotanya
Misi ke 5 :
Pemerataan Pembangunan dan berkeadilan
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO meningkatkan pendapatan masy. berpendapatan rendah
Pengurangan angka kemiskinan
6
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM DALAM RPJMN 2015-2019 ARAH KEBIJAKAN • Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional
STRATEGI • Peningkatan kualitas sumber daya manusia; • Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; • Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; • Penguatan kelembagaan usaha; dan • Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
7
PROGRAM STRATEGIS Penguatan lembaga usaha Pengembangan kewirausahaan Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan Pendampingan bagi Koperasi dan UMKM Kemitraan dan perluasan akses pasar 8
9
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Ir. Yuana Sutyowati, MM
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA Ir. Halomoan Tamba, MBA
ASDEP PEMETAAN KONDISI DAN PELUANG USAHA
Wardoyo, S.Sos, MM
ASDEP PENDAMPINGAN USAHA
Eviyanti Nasution, SH, MM
ASDEP PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN USAHA
Ir. Yoseva, MM
ASDEP PERLINDUNGAN USAHA
Ir. Karimuddin, MM
ASDEP PENGEMBANGAN INVESTASI USAHA
Dra. Sri Istiati
10
1.
1
PERLINDUNGAN USAHA
2. 3.
4.
Fasilitasi Legalitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/IUMK - Sosialisasi IUMK dengan Pemangku Kepentingan - Monitoring dan Evaluasi IUMK - Percepatan melalui koordinasi dan pendampingan 50.000 IUMK. Temu Konsultasi Pemberdayaan KUMKM dalam rangka Menghadapi Pemberlakuan Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Fasilitasi Pendampingan Penanganan Dampak Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Bagi Koperasi Dan UMKM di 6 provinsi (100 tenaga pendamping) Penanganan KUMKM pasca bencana (gempa, tsunami, gunung meletus, kebakaran, banjir, dsb) sebanyak 7 paket (350 KUMKM)
1.
2
PROGRAM PENDAMPINGAN KUMKM MELALUI PLUT-KUMKM
Pembangunan 2 (dua) Unit PLUT KUMKM di 2 (dua) lokasi melalui pola Tugas Pembantuan (TP). 2. Temu Solusi Teknis Pengendalian Program PLUT-KUMKM. 3. Sosialisasi Program PLUT-KUMKM. 4. Koordinasi dan Konsolidasi Program PLUT-KUMKM. 5. Re-branding 49 PLUT-KUMKM. 6. Rekrutmen Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM (293 konsultan pendamping). 7. Peningkatan Kapasitas Bidang Pemasaran Pendamping PLUT-KUMKM. 8. Kerjasama dan sinergi pendamping dengan stakeholders (ABDSI, KADIN UMKM, KKMB, Asosiasi UKM, dsb). 9. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 10. Monitoring dan Evaluasi Program PLUT-KUMKM.
11
3
4
5
RESTRUKTURISASI USAHA
KEMITRAAN USAHA
PENGEMBANGAN INVESTASI USAHA
1. Skema restrukturisasi usaha sedang disusun; 2. Kebijakan restrukturisasi hutang dalam proses penyelesaian.
1. Pemetaan KUMKM yang sudah dan yang potensial bermitra usaha. 2. Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi KUMK. 3. Kemitraan dengan Lotte Mart Wholesale
1. Penyiapan implementasi pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) oleh Koperasi. 2. Fasilitasi temu konsultasi perluasan kerjasama investasi usaha 3. Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi
12
RPJMN 2015 – 2019;
RPJPN 2005 – 2025; Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
13
14
MoU Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : PKS.1/MENLHK/PSLB3/PSLB. /0/3/2016 Nomor : 05/KB/M/KUKM/III/2016 Tentang : Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis Lingkungan Hidup. K/L : Kementerian Koperasi dan UKM : Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan
Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Direktur Pengelolaan Sampah , Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : …………………….. Nomor : …………………….. Tentang : Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Pengelolaan Sampah K/L : Kementerian Koperasi dan UKM : Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan
15
Pengembangan Bank Sampah Indonesia pencetus pertama Bank Sampah di Dunia, diinisiasi oleh Sdr. Bambang Suwerda yang mengembangkan Bank Sampah Gemah Ripah di Bantul, DIY Yogyakarta (sumber: www.teknopreneur.com, tanggal 11 November 2013)
Sejak tahun 2011 bank sampah berkembang cukup pesat. Sampai dengan Tahun 2015, jumlah kota yang mengembangkan bank sampah meningkat dari 99 kota menjadi 129 kota dengan penambahan jumlah unit bank sampah dari 1.640 unit menjadi 2.861 unit dengan total jumlah penabung 175.413 orang. Sementara itu, jumlah sampah yang terkelola di bank sampah meningkat dari 2.347,8 ton/bulan menjadi 5.551 ton/bulan dengan total nilai transaksi rupiah meningkat dari Rp 15 milyar/bulan menjadi Rp 34,3 milyar/bulan (Sumber: KLH 2015)
semakin banyak instansi/lembaga yang memiliki kepedulian dan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengelola sampah di lingkungannya. (KLH, Bina Marga PU, Pemda, BUMN/BUMD/Swasta, LSM, dll). Sinergitas antar K/L perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan tupoksinya melalui program/kegiatan dalam rangka pengembangan Bank Sampah
16
Skema Kerangka Makro Sinergitas Pengelolaan Bank Sampah Koordinasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas KUKM Prov/Kab/Kota
Dinas KLH (Prov/Kab/Kota)
Kemenkop & UKM Penguatan Kelembagaan dan usaha Koperasi: 1. BH Koperasi 2. Pendampingan 3. IUMK 4. Akses Pembiayaan 5. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan 6. Hak Cipta
Bantuan Pembangunan Bank Sampah
Biji plastik
Bank Sampah (Koperasi/UMKM) Sampah rumah tangga
Pemilahan sampah Setoran sampah yang dapat di proses
Komunitas UMKM (Pengolahan Sampah Bernilai Ekonomis)
Proses Pengolahan
Industri Besar (Usaha Menengah)
Produk ½ jadi
Kerajinan Penjualan sampah ke pengepul
TPA Sampah
Pupuk Kompos Produk akhir Kemitraan
IUMK
17
18
Peran Stakeholder Kementerian KUKM
Kementerian LHK
• Pendampingan melalui PLUTKUMKM • IUMK • BH Koperasi • Akses Pembiayaan • Kemitraan • Hak Cipta • Standarisasi/se rtifikasi produk
• Pembangunan Bank Sampah
Pemda • Fasilitasi BLUD mengelola Bank Sampah • Sosialisasi/ Pembinaan masyarakat
Stakeholder lainnya •Dukungan pembiayaan melalui CSR dan PKBL •Teknologi pengolahan
Masyarakat (RT/RW, PKK, Karang Taruna, LKMD) • Melakukan pemilahan sampah yang bermanfaat • Sebagai anggota Koperasi • Terlibat dalam usaha pengolahan sampah
Koperasi Bank Sampah Mandiri • Lembaga pengelola sampah
19
Output yang diharapkan
KOPERASI BANK SAMPAH MANDIRI
20
21
Jenis Layanan 1.Bidang Kelembagaan. 2.Bidang SDM. 3.Bidang Produksi. 4.Bidang Pembiayaan. 5.Bidang Pemasaran (Perdep RU No.08/Per/Dep.4.4/IV/2016, bab VIII psl 12)
Sentra UKM Pendampingan
1. Tenaga Kerja 2. Pertumbuhan 3. Pemerataan UKM NAIK KELAS 1. Produktivitas 2. Daya Saing 3. Kualitas Kerja 4. Nilai Tambah
22
PETA 51 LOKASI PLUT-KUMKM DISELURUH INDONESIA
Sulteng
Bengkul u
Belitun g Lampun g Kab. Malang
Tulungagun g Sumaba Barat Daya
*tahun 2017 sedang proses pembangunan di 2 lokasi: Kab. Anambas dan Kab. Lima Puluh Kota
23
ROAD MAP PLUT - KUMKM dan PENDAMPING KUMKM TA (2013 - 2020)
2020
1373 1373 Org Org Pendamping Pendamping 2019
2018
603 Org 603 Org Pendamping Pendamping 75 PLUT
2017
258 PLUT - KUMKM
293 Org 293 Org Pendamping Pendamping 60 PLUT
252 Org Pendamping 252 Org 7 PLUT Pendamping
2016
988 988 Org Org Pendamping Pendamping 75 PLUT Jumlah PLUT Jumlah 258 PUT 266
183 PLUT - KUMKM
108 PLUT - KUMKM
487 plut plut - kumkm -
2015
252 Org Pendamping 21 PLUT
2014
21 42 PLUT - KUMKM
129 Org 129 Org pendampin pendamping g 21 PLUT 21 PLUT - KUMKM
24
25
Stakeholders Program PLUT
* Nota Kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(KADIN) No. 03/NK/Dep.4/III/2016 tentang Pendampingan Pemasaran Produk KUMKM melalui Sistem Online
* PKS dengan PT BRI (Persero) Tbk. No. 05/PKS/Dep.4/V/2016 tentang Pendampingan Pelayanan Jasa Perbankan bagi KUMKM melalui Optimalisasi PLUT-KUMKM
* Nota Kesepahaman dengan PT Telkom Indonesia No.
05/NK/Dep.4/V/2016 Pendampingan KUMKM Kampung UKM Digital
* Kementerian/ Lembaga terkait * Asosiasi UMKM
Launching Kampung UKM Digital Kab. Subang, Jawa Barat
Launching Kampung UKM Digital Kab. Cianjur, Jawa Barat
Launching Kampung UKM Digital Kab. Tulung Agung, Jawa Timur
Penandatanganan MoU Deputi RU dengan PT. Telkom,Tbk. D.IY
26
DASAR HUKUM 1. UU No. 32/2004 Ttg Pemerintahan Daerah; 2. UU No. 20/2008 Ttg UMKM; 3. UU No. 7/2014 Ttg Perdagangan; 4. PP No. 17/2013 Ttg Pelaksanaan UU No. 20/2008; 5. Perpres No. 98/2014 Ttg Perizinan Untuk UMK, 6. Permendagri No.83/2014 Ttg Pedoman Pemberian IUMK; 5.Nota Kesepahaman 3 Menteri yaitu Kemendagri, Kemenkop dan UKM, Kemendag; 1.
6. PKS Lima instansi Kemendagri, Kemenkop & UKM, Kemendag, BRI, Asippindo. 27
Izin Usaha Mikro (IUMK) adalah Tanda Legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar
Tujuan
1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; 2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; 3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; 4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. 28
RUANG LINGKUP PENGATURAN
1. Pemberian IUMK hanya untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; 2. Persyaratannya ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota yg sesuai dgn Permendagri No. 83 Tahun 2014; 3. Diberikan dalam bentuk naskah 1 lembar; 4. Tidak dikenakan biaya, baik retribusi dan/atau pungutan lainnya.
29
PELAKSANA PEMBERIAN IUMK 1. Camat yg telah mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota; 2. Dapat dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah; 3. Diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar; 4. Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) melanggar ketentuan perundang-undangan;
5. Tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
30
PERKEMBANGAN PENERBITAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
Belum Terbit : 231 44,94%
Sudah Terbit : 283 55,06%
Jumlah Kab/Kota : 514 31
PERKEMBANGAN PENERBITAN IUMK Belum Diproses : 16.961 Ditolak : 513
Disetujui
Disetujui : 217.392
Ditolak Belum Diproses
Total Pengajuan: 234.866
32
PENERBITAN KARTU BRI Sudah Mendapatkan Kartu : 18.003 (7,64%)
Sudah Belum Mendapatkan Kartu : 216.863 (92,33%)
Belum
Total IUMK: 234.866 33
34
Nota Kesepahaman Tugas dan Fungsi ( Kementerian Koperasi dan UKM )
1) Mensosialisasikan kebijakan penerbitan IUMK kepada pelaku UMK; 2) Mempersiapkan tenaga pendamping dalam rangka mempercepat pemberian IUMK; 3) Melakukan koordinasi revitalisasi usaha dan kelembagaan UMK yang telah memiliki IUMK; 4) Mengkoordinasikan fasilitasi UMK yang telah memiliki IUMK dalam akses ke sumberdaya produktif.
35
PENDAMPINGAN IUMK Perdep No. 20 Tahun 2017
Peran Asosiasi Dalam Percepatan Penerbitan IUMK : 1. Mensosialisasikan IUMK kepada Pengusaha Mikro dan Kecil binaan;
2. Mendorong pengurus DPW/DPC Asosiasi UKM untuk berpartisipasi aktif dalam rangka Pendampingan Registrasi IUMK; 3. Pengurus DPW/DPC Melakukan koordinasi dengan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM dalam upaya percepatan penerbitan IUMK.
36
PERSYARATAN PENDAMPING 1. Mendapat penugasan dari OPD Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM; 2. Diusulkan oleh OPD Kabupaten/Kota sebagai Calon Penerima Bantuan Pemerintah.
37
PROSEDUR KEGIATAN PENDAMPINGAN REGISTRASI IUMK
Pendamping
C A M A T
PERSYARATAN PUMK : 1.Surat Pengantar RT/RW 2.KTP 3.Kartu Keluarga 4.Pas Foto 2 lembar (4x6 cm) 5.Mengisi Formulir : a.Nama b.No KTP c.No Tlp d.Alamat e.Kegiatan Usaha f.Sarana yang digunakan g.Jumlah Modal Usaha
PUMK PERSYARATAN : 1.Fotocopy KTP; 2.Fotocopy Naskah IUMK;
IUMK
KARTU IUMK (BRI)
38
PROSEDUR SELEKSI DAN PENGUSULAN PENDAMPING IUMK DEPUTI RESTRUKTURISASI USAHA
SKPD PROVINSI/DI
Penetapan Penerima Bantuan
Usulan Pendamping Calon Penerima Bantuan
OPD KABUPATEN/KOTA
Seleksi dan Penugasan
Permohonan Pendamping Penerbitan IUMK
39
CONTOH NASKAH IUMK
40
41
MAKASSAR, 5 MARET 2016 HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL
SURABAYA, 28 FEBRUARI 2017 HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL
Terima Kasih
