PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS BERDASARKAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN DAN AKUNTANSI PAROKI Studi Kasus Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung

SKRIPSI

Penelitian Ini Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi

Oleh: Andreas Aginowo NIM : 092114040

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKOMONI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

2013


EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS BERDASARKAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN DAN AKUNTANSI PAROKI Studi Kasus Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung

SKRIPSI

Penelitian Ini Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi

Oleh: Andreas Aginowo NIM : 092114040

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKOMONI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

2013

i




Seorang

hamba

kepada

dua

demikian,

ia

seseorang

dan

atau

akan

ia

seseoarang,

tidak

dapat

mengabdi

tuan.

Karena

jika

akan

membenci

yang

mengasihi setia

dan

tidak

yang

lain;

kepada

yang

mengindahkan

yang lain. Lukas [16: 1-13]

Skripsi ini kupersembahkan untuk: Bapakku Daliman, Ibuku Fr. Supriyanti, Adikku Nino dan Detri, Serta sahabatku Sari

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS BERDASARKAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN DAN AKUNTANSI PAROKI dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 18 Oktober 2013 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima. Yogyakarta, 31 Oktober 2013 Yang membuat pernyataan,

Andreas Aginowo

v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama

: Andreas Aginowo

Nomor Mahasiswa

: 092114040

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS BERDASARKAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN DAN AKUNTANSI PAROKI Studi Kasus Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal: 31 Oktober 2013 Yang menyatakan

Andreas Aginowo

vi


KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat dukungan dan bimbingan dari pihak lain, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1.

Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya selama penyelesaian skripsi.

2.

Rama Dr. Wiryono Priyatamtama SJ selaku Rama Rektor Universitas Sanata Dharma

yang

telah

memberikan

kesempatan

untuk

belajar

dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis. 3.

Dr. Herry Maridjo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

4.

Drs. YP. Supardiyono, MSi., Akt., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dahrma Yogyakarta.

5.

Dr. FA. Joko Siswanto, M.M., Akt., QIA dan Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, Msi selaku dosen penguji skripsi.

6.

Ibu Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

vii


7.

Rama Agustinus Toto Supriyanto, Pr selaku Pastor Paroki, Bapak Anton Supriyana selaku Bendahara I, Bapak JD. Suharto selaku Bendahara II dan Ibu V. Hardjani S selaku Bendahara III Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

8.

Bapak, Ibu dan adik-adikku yang selalu memberi dorongan semangat, kasih sayang dan segenap perasaan cintanya untuk senantiasa mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9.

Terimakasih untuk sahabatku tercinta Novia Ratnasari, yang selalu memberi dukungan, masukan dan semangat kepada penulis. Sahabat tidak akan pernah bisa terlupakan dalam kehidupan baik duka maupun suka.

10. Yulianti Octora, terimakasih karena sudah membuat penulis jauh lebih kuat dan dewasa. 11. Terimakasih untuk fenike, clara dan domas yang selalu mengingatkan penulis untuk selalu fokus dan berjuang sehingga skripsi ini dapat selesai. 12. Dian, rosa, tiara, veni, yosep dwi yoga dan sari, terimakasih untuk dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 13. Teman-teman mahasiswa Akuntansi (terutama angkatan 2009), terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama selama ini. 14. Teman-teman MPT semua. 15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

viii


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Oktober 2013

(Andreas Aginowo)

ix


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL …………………………………………………..

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………………..

ii

HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………………..

iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA TULIS ……….

v

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ………...

vi

HALAMAN KATA PENGANTAR …………………………………...

vii

HALAMAN DAFTAR ISI …………………………………………….

x

HALAMAN DAFTAR TABEL ………………………………………

xiii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ……………………………………

xv

ABSTRAK ……………………………………………………………..

xvii

PENDAHULUAN …………………………………………

1

A. Latar Belakang Masalah ………………………….........

1

B. Rumusan Masalah ………………………………………

4

C. Batasan Masalah …………………………………….....

4

D. Tujuan Penelitian ………………………………………

5

E. Manfaat Penelitian………………………………………

5

F. Sistematika Penulisan …………………………………

6

TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………

8

A. Sistem …………………………………………………

8

BAB I

BAB II

x


BAB III

B. Sistem Akuntansi ………………………………………

9

C. Perbedaan Pengertian Sistem dan Prosedur …………..

12

D. Kas………………………………………………………

13

E. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas ……………………

15

F. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas ……………………

33

G. Dokumen dan Catatan Akuntansi ………………………

49

H. Oraganisasi Nirlaba ……………………………………

58

I. Penelitian Sebelumnya …………………………………

65

METODE PENELITIAN …………………………………

68

A. Jenis Penelitian …………………………………………

68

B. Tempat dan Waktu Penelitian …………………………

68

C. Subyek dan Obyek Penelitian …………………………

68

…………………………………

69

……………………………………………

69

F. Teknik Pengumpulan Data ……………………………

70

…………………………………

70

D. Populasi dan Sampel E. Jenis Data

G. Teknik Analisis Data BAB IV

GAMBARAN

UMUM

SANTO

YOHANES RASUL PRINGWULUNG ………………......

73

A. Sejarah dan Perkembangan Paroki ……………………

73

…………………………………………

80

………………………………

81

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN…………………

91

B. Letak Paroki

C. Struktur Dewan Paroki BAB V

PAROKI

xi


A. Deskripsi Sistem Akuntantansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas ………………………………….

91

B. Perbandingan Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas …………………………………..

130

C. Pembahasan ……………………………………………

149

PENUTUP ………………………………………………….

154

A. Kesimpulan …………………………………………….

154

B. Keterbatasan Penelitiaan ……………………………….

158

C. Saran ……………………………………………………

158

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………

162

LAMPIRAN ……………………………………………………………

165

BAB VI

xii


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Elemen atau Istilah Dalam Organisasi Publik …………….. Tabel

60

Perbandingan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PSYRP dengan PTKAP…….....................

71

Tabel 5.1 Perbandingan Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP ……………………………………..

131

Tabel 5.2 Perbandingan Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP ……………………………………..

132

Tabel 5.3 Perbandingan Catatan-Catatan yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKP ………………………………………

135

Tabel 5.4 Perbandingan Catatan-Catatan yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Pengeluran Kas Paroki dengan PTKP ………………………………………………

136

Tabel 5.5 Perbandingan Dokumen-Dokumen yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP ……………………………………..

xiii

137


Tabel 5.6 Perbandingan Dokumen-Dokumen yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP …………………………………….

138

Tabel 5.7 Perbandingan Prosedur-Prosedur yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas paroki dengan PTKAP ……………………………………..

140

Tabel 5.8 Perbandingan Prosedur-Prosedur yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP ……………………………………..

143

Tabel 5.9 Perbandingan Unsur-Unsur Pengendalian Intern yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP ……………………

145

Tabel 5.10 Perbandingan Unsur-Unsur Pengendalian Intern yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP ...........................................................

xiv

147


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Kolekte ………………………………………………….

19

Gambar 2.2 Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Persembahan Bulanan Umat ……………………………

24

Gambar 2.3 Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Kotak Persembahan ……………………………………. Gambar 2.4

Bagan Alir Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Tim Kerja ………………………………………..

Gambar 2.5

Gambar 4.1

30

39

Bagan Alir Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Kepanitiaan ………………………………………

46

Skema Dewan Paroki……………………………………..

82

Gambar 5.1 Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Kolekte Paroki ………………………………………….

100

Gambar 5.2 Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Persembahan Bulanan Umat Paroki …………………….

103

Gambar 5.3 Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Kotak Persembahan Paroki ……………………………..

xv

106


Gambar 5.4

Bagan Alir Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Tim Kerja Paroki ………………………………..

Gambar 5.5

111

Bagan Alir Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Kepanitiaan Paroki ………………………………

xvi

118


ABSTRAK EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS BERDASARKAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN DAN AKUNTANSI PAROKI Studi Kasus Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung Andreas Aginowo NIM: 092114040 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2013 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan obyek penelitian sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas khususnya yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian adalah: (1) melakukan analisis deskriptif tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung dan, (2) melakukan teknik analisis komparatif yaitu membandingkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang telah diterapkan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung dengan ketentuan sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki, menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki. Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki terdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat serta karyawan yang kompeten.

xvii


ABSTRACT AN EVALUATION ON THE ACCOUNTING SYSTEM OF CASH REVENUE AND SPENDING BASED ON THE PARISH’S TECHNICAL GUIDE OF FINANCE AND ACCOUNTING A Case Study at Santo Yohanes Rasul Parish, Pringwulung Andreas Aginowo NIM: 092114040 Sanata Dharma University Yogyakarta 2013

The purpose of this research is to evaluate whether the accounting system of cash revenue and spending applied by Santo Yohanes Rasul Parish, Pringwulung has conformed with the Parish’s technical guide of finance and accounting or not. The research is a case study undertaken at Santo Yohanes Rasul Parish, Pringwulung, Yogyakarta. Method of data collection employed in this research was interview and documentation. Steps undertaken to achieve the purpose are: (1) preparing a descriptive analysis on the accounting systems of cash revenue and spending applied in the Parish, (2) comparing the applied accounting system with the technical guide provided by the Parish The result of analysis indicates that the accounting system of cash revenue and spending applied by Santo Yohanes Rasul Parish, Pringwulung has not conformed with the Parish’s technical guide of finance and accounting. Further, the unconformities are in the area of organization, authorization system and recording procedure, good practices and competent employees.

xviii


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Organisasi berasal dari bahasa yunani “organ’ yang berarti “alat”. Dalam pengertian umum, organisasi dapat dipahami sebagai alat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama (Sulistyowati, 2011). Tujuan organisasi tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk mendapatkan profit dan ada pula yang bertujuan untuk tidak mendapatkan profit. Paroki merupakan salah satu organisasi yang masuk di dalam organisasi yang tidak bertujuan untuk memperoleh laba akan tetapi bertujuan untuk melayani umat kristiani secara keseluruhan. Sumber pendanaan paroki dapat berasal dari umat melalui kolekte paroki, sumbangan bebas, pemerintah dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari paroki tersebut. Karena paroki merupakan yayasan gerejawi, maka paroki termasuk organisasi nirlaba. Oleh sebab, itu paroki juga dituntut untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan melalui langkah-langkah tertentu yang ditetapkan sehingga hal-hal yang tidak di inginkan dapat diminimalisir. Untuk melakukan pencatatan tersebut paroki memerlukan peraturan ataupun standar yang baik di dalam pengelolaan keuangan paroki agar dapat membuat 1


2

keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas paroki secara lebih efektif (Novitasari, 2011). Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas tersebut, paroki membutuhkan dana yaitu berupa kas. Kas paroki selain berguna untuk keberlangsungan paroki, tetapi juga berguna di dalam operasional paroki, misalnya untuk pembayaran listrik, untuk membeli alat-alat kebutuhan paroki dan lain-lain (Novitasari, 2011). Menurut Kieso, (2011), “Cash is the one asset that is readily convertible into any other type of asset”. Kas juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi paroki, oleh sebab itu kas sangat rawan disalahgunakan. Salah satu sarana agar kas dapat dicatat dan dikelola dengan efektif adalah dengan menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan Petujuk Teknis Keuangan dan Akunsi Paroki. Sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan baik jika organisasi memiliki pengendalian intern yang baik. Pengendalian intern yang baik dapat memudahkan organisasi di dalam menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan dan pengeluaran kas merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan didalam kehidupan paroki. Hal ini dikarenakan suatu organisasi dapat terus hidup dan berkembang berdasarkan kas yang diterima


3

maupun yang dikeluarkannya (Novitasari, 2011). Karena begitu pentingnya kas bagi paroki, maka diperlukan sebuah sistem akuntansi dimana pencatatan kas yang diterima maupun yang dikeluarkan dapat dilakukan dengan lebih bertanggungjawab sehingga penyalahgunaan maupun penyelewengan kas dapat dihindari. Tujuan dari evaluasi sistem penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan petunjuk teknis dan akuntansi paroki adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas sekaligus memberikan masukan mengenai proses pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluran kas. Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran yang baik dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki dapat menekan penyalahguanan dan penyelewengan kas. Berdasarkan urain di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

“Evaluasi

Sistem

Penerimaan

Kas

dan

Berdasarkan Petunjuk Teknis dan Akuntansi Paroki”.

Pengeluaran

kas


4

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung? 2. Apakah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluran kas di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki? C. Batasan Masalah Penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut: 1. Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung berdasarkan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki. 2. Penulis beranggapan uang yang dihasilkan dari penerimaan persembahan kolekte, persembahan bulanan umat dan penerimaan dari kotak persembahan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung hanya cukup untuk biaya operasional paroki. 3. Penulis beranggapan bahwa Bendahara I sanggup untuk entry data ke dalam program komputer dalam prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung.


5

D. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. 2. Untuk memberikan masukan mengenai proses pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas kepada Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung Hasil penelitian ini dapat digunakan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung sebagai acuan untuk memperbaiki sistem akuntansi yang sudah diterapkan. 2. Bagi Penulis Hasil penelitian ini dapat digunakan penulis untuk mempelajari sistem akuntansi keuangan khususnya sistem akuntansi penerimaan maupun pengeluaran kas yang terdapat di organisasi nirlaba. 3. Bagi Umat Paroki Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi umat paroki secara umum untuk melihat ataupun mengawasi kas yang digunakan paroki, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan secara bijak dalam hal pemberian sumbangan kepada paroki.


6

F. Sistematika Penulisan Bab

I

Pendahuluan Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab

II

Tinjauan Pustaka Bab ini membahas mengenai teori–teori yang digunakan sebagai landasan untuk menguraikan data yang diperoleh. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori tentang sistem, sistem akuntansi, perbedaan pengertian sistem dan prosedur, kas, sistem akuntansi penerimaan kas, sistem akuntansi pengeluaran kas, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan serta organisasai nirlaba.

Bab

III

Metode Penelitian Bab ini membahas mengenai

jenis penelitian, tempat dan

waktu penelitian subyek dan obyek penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab

IV

Gambaran Umum Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung Bab ini membahas mengenai gambaran umum Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai

sejarah

perkembangan

paroki,

letak

paroki,


7

lingkungan yang masuk kedalam wilayah paroki dan struktur organisasi paroki. Bab

V

Analisis Data dan Pembahasan Bab ini membahas mengenai analisa dan pembahasan mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan judul yang

diambil.

Pembahasan

dilakukan

dengan

cara

mendeskripsikan dan membandingkan fungsi-fungsi, catatancatatan, dokumen-dokumen, prosedur-prosedur dan unsur pengendalian intern yang berkaitan dengan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Bab

VI

Penutup Bab

ini

membahas

mengenai

kesimpulan

dari

hasil

pembahasan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Selain itu bab ini juga membahas mengenai keterbatasan penelitian dan saran dari penulis kepada Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Menurut Mulyadi, (2008), sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersamasama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi lain dari sistem yaitu “suatu kerangka dari prosedur–prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan” (Baridan, 1991). Menurut Jogianto, (2005), “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi”. Menurut Kristanto, (2008), “Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Menurut A Hall , (2008), “A system is group of two or more interrelated comnmponent of subsystem that serve a cconmount purpose”. Menurut N. Antony dan Govindajaran, (2004), “A system is a prescribed and usually repetitious way of carrying out activity or a set of activities”. Menurut W. Wikilson, J. Cerullo, Raval dan Wong-On-Wing, (2000), “A sistem is unified group of 8


9

interacting part that function together to achieve its porpuse”. Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem, bahwa setiap sistem terdiri dari unsur-unsur dan unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem dan sistem tersebut merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. B. Sistem akuntansi Tentang sistem akuntansi (Baridwan, 1991) menyatakan sebagai berikut: Sistem akuntansi adalah formulir–formulir, buku–buku, catatan, prosedur– prosedur dan alat–alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha suatau perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh management untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkempentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembagalembaga pemerintahan untuk menilai hasil operasi perusahaan. Definisi lain dari sistem akuntansi yaitu “terdiri atas perangkat pencatatan, prosedur, dan tindakan

berupa perlakuan akuntansi” (Suwarjono, 2003).

Menurut Neuner, (1972), yang dikutip dan dialih bahasakan (Bastian, 2001), mengatakan bahwa, “Sistem akuntansi merupakan organisasai formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan yang dibutuhkan oleh manajemen guna menentukan dasar dan kebutuhan informasi”. Menurut Mulyadi, (2008), “Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. Menurut Mulyadi, (2008), unsur


10

suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku pembantu, serta laporan. Berikut ini diuraikan lebih lanjut pengertian masing-masing unsur sistem akuntansi tersebut. 1. Formulir Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam oganisasi, direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering pula disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. 2. Jurnal Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 3. Buku Besar Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah di catat sebelumnya dalam jurnal. 4. Buku Pembantu Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.


11

5. Laporan Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo penelitian yang lambat penjualannya. Sistem Akuntansi akan berjalan dengan baik jika memiliki sistem pengendalian intern yang baik pula. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitiaan dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008). Tentang pengawasan intern, (AICPA, 1949) menyatakan sebagai berikut: Pengawasan intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan lebih dahulu. Menurut Mulyadi, (2008), tujuan dari sistem pengendalian intern adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sementara itu sistem pengendalian intern juga memiliki unsurunsur pokok yaitu, (1) struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab


12

fungsional secara tegas, (2) sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, (3) praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit, dan (4) karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. C. Perbedaan Pengertian Sistem dan Prosedur Didalam membahas sistem akuntansi perlu dibedakan pengertian sistem dan prosedur, agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai sistem yang menghasilkan berbagai macam formulir yang diolah dalam sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, (2008), “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan krelikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berualang-ulang”. Menurut Baridwan, (1991), dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi mendefinisikan bahwa “Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan”. Menurut Baridwan, (1991), dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi mendefinisikan “Prosedur sebagai suatu urutan–urutan pekerjaan kerani (juru tulis), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap


13

transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur; sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan krelikal (Mulyadi, 2008). Kegiatan krelikal (clerical operation) terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan,

menghitung,

memberi

kode,

mendaftar,

memilih

(mensortasi), memindah dan membandingkan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar (Mulyadi, 2008). Menurut Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008, prosedur pencatatan transaksi keuangan untuk mencatatat transaksi keuangan harus disajikan dalam Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi Paroki (PPKAP). Tujuan utama prosedur pencatatan transaksi keuangan adalah agar setiap transasksi keuangan yang terjadi dicatat melalui langkah-langkah tertentu yang ditetapkan sehingga hal-hal yang tidak dikehendaki dapat diminimalisir. Oleh karena itu, prosedur pencatatan taransaksi keuangan untuk mencatat taransaksi keuangan yang ditentukan harus mencerminkan adanya sistem penegendalian intern yang memadai. D. Kas “Cash is the one asset that is readily convertible into any other type of asset” (Kieso, 2011). Definisi lain dari kas (cash) yaitu “the medium of exchange; it is used to express most of the measurements in accounting” (A. Welsch and T. Zlatkovich, 1989). “Cash is that current assets wich is available for payment of currents liabilities and the regular operating


14

expenses of the business” (A. Cashin, Fieldman and J. Lerner, 1975). Menurut Halim, (1989), “ Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunkan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan”. Menurut Surya, (2012), “Kas (cash) adalah media pertukaran standar serta merupakan dasar akuntansi dan pengukuran untuk semua pos-pos lainnya”. Menurut Suadi, (1994), “Kas terdiri dari alat pembayaran yang syah di Indonesia dan barang-barang lain yang dapat segera diuangkan sebesar nilai nominalnya dan dapat digunakan untuk membayar utang jangka pendek”. Tentang kas, PSAK No. 2 (2009) menyatakan sebagai berikut: Kas atau setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Karenanya, suatu investasi pada umumnya memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tertentu, misalnya tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas. Sebagai contoh, saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo serta tanggal penebusan (redemptiondate) telah ditentukan. Dari berbagai definisi para ahli mengenai kas, dapat disimpulkan bahwa kas merupakan alat pertukaran yang berupa uang atau yang dapat dipersamakan dengan uang baik yang ada di perusahaan maupun yang ada di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa mengurangi nilai nominalnya. Kas sangat mudah dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga kas sangat mudah diselewengkan. Oleh karena itu,


15

perlu diadakan pengawasan yang tepat terhadap kas dengan menerapkan sistem pengendalian intern yang baik. E. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Sistem akuntansi penerimaan kas terdiri dari sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya yang ditujukan mengatur elemen aktiva berupa kas yang digunakan sebagai alat pertukaraan dan transaksi bagi organisasi, (Mulyadi, 2008). Sistem penerimaan kas dapat berjalan apabila memiliki sistem pengendalian intern yang baik dan mengharuskan organisasi melakukan hal penting yaitu penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check, (Mulyadi, 2008). Sistem akuntansi penerimaan kas terdapat beberapa fungsi yang terkait yaitu fungsi sekretariat yang bertanggungjawab untuk mencatat penerimaan kas secara tunai, fungsi kas yang bertanggungjawab menerima kas dari fungsi sekretariat, fungsi akuntansi yang bertanggungjawab mencatat penerimaan kas kedalam jurnal penerimaan kas dan fungsi pemeriksa intern yang bertanggungjawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik, serta melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi (Mulyadi, 2008). Menurut Mulyadi (2008), sistem akuntansi penerimaan kas memerlukan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen diantaranya jumlah kas yang


16

diterima dari penjualan tunai, nama dan lamat pemberi kas, otorisasi dari para pemberi dana maupun pejabat yang berwenang. Menurut Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008, sistem akuntansi penerimaan kas terdiri dari beberapa prosedur yaitu prosedur pencatatan hasil kolekte, prosedur pencatatan penerimaan persembahan bulanan umat dan prosedur pencatatan penerimaan uang kotak persembahan. 1. Prosedur Pencatatan Hasil Kolekte Prosedur Pencatatan Hasil Kolekte menurut Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang

tahun

2008, sebuah paroki harus melakukan bebarapa hal yaitu : a. Petugas atau Tim penghitung Kolekte setelah selesai misa, melakukan penghitungan kolekte ditempat yang ditentukan dan setelah selesai wajib mengisi dan menandatangani Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Kolekte (BAPK). b. BAPK dibuat masing-masing untuk kolekte pertama dan kolekte kedua. c. Petugas atau Tim kolekte selanjutnya meneyerahkan BAPK beserta uang hasil kolekte kapada Kasir. d. Kasir mencocokan jumlah uang dengan yang tertulis pada BAPK, kemudian menandatanganani BAPK.


17

e. Kasir selanjutnya mencatat penerimaan uang hasil kolekte tersebut pada Catatan Penerimaan Hasil Kolekte, Parkir, Teks Misa dan Kotak lilin (CKPTL) pada kolom yang disediakan. f. Berdasarkan BAPK, Kasir membuat Bukti Kas Masuk (BKM) dan menyerahkan uang kolekte, BAPK, BKM dan CKPTL, kepada Bendahara Dewan Paroki. g. Bendahara Dewan Paroki mencocokkan jumlah uang dengan yang tertulis pada BAPK, CKPTL dan BKM. h. Kemudian Bendahara Dewan Paroki menandatanganai CKPTL dan menyerahkan CKPTL kepada Kasir. i. Bendahara Deawan Paroki menandatangani BKM dan mencatat penerimaan kas pada Buku Dewan Paroki (BKDP). j. Bendahara Dewan Paroki selanjutnya membuat dan menandatangani Bukti Kas keluar (BKK) menyetorkan uang kolekte ke bank dan mencatat pengeluaran kas pada BKDP. k. Berdasarkan Bukti Setoran Bank (BSB), Bendahara Dewan Paroki membuat dan menandatangani Bukti Bank Masuk (BBM) dan mencatat pada Buku Bank Tidak Terikat (BBTT). l. Berdasarkan BKM, BKK, dan BBM yang telah ditandatangani Pastor Paroki dan bukti-bukti pendukungnya, Operator Akuntansi Paroki memasukkan atau entry data ke komputer dengan menggunakan program akuntansi yang telah disediakan.


18

m. Operator Akuntansi Paroki menyimpan BKM, BKK dan BBM beserta bukti-bukti pendukungnya.


KASIR

BENDAHARA DEWAN PAROKI

1 Mulai

BAPK CKPTL

BAPK

BKM

Menerima BAPK dan uang

Menerima uang dari kasir

Mencocokkan jumlah uang dengan BAPK

Memeriksa kebenaran jumlah uang

Mencatat pada CKPTL

Menandatangani CKPTL dan BKM lalu Menyerahkan CKPTL

CKPTL

CKPTL Mencatat pada BKDP

Diserahkan Kembali kepada kasir.

Bersama uang diserahkan ke Bendahara DP

Membuat BKM

1

Menyetorkan uang ke bank

BKM

2

Keterangan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

BAPK CKPTL BKM BKDP BSB BKK BBM BBTT

= Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Kolekte. = Catatan Penerimaan Hasil Kolekte, Parkir, Teks Misa, dan Kotak Lilin = Bukti Kas Masuk = Buku Kas Dewan Paroki = Bukti Setoran Bank = Bukti Kas Keluar = Bukti Bank Masuk = Buku Bank Tidak Terikat

Gambar 2.1: Prosedur Pencatatan Penerimaan Hasil Kolekte Sumber: Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008

19


20

OPERATOR AKUNTANSI PAROKI


3

2

BAPK BKM BSB

BSB BKK BBM

Membuat BKK dan BBM

Operator memasukkan data BKM, BKK, dan BBM ke Komputer

BAPK BKM BSB BKK BBM

BAPK BKM BSB BKK BBM Mencatat pada BKDP dan BBTT

BKM, BKK dan BBM ditandatangani Pastor paroki

BKDP 3

BBTT

Selesai

Keterangan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

BAPK CKPTL BKM BKDP BSB BKK BBM BBTT

= Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Kolekte. = Catatan Penerimaan Hasil Kolekte, Parkir, Teks Misa, dan Kotak Lilin = Bukti Kas Masuk = Buku Kas Dewan Paroki = Bukti Setoran Bank = Bukti Kas Keluar = Bukti Bank Masuk = Buku Bank Tidak Terikat

Gambar 2.1: Prosedur Pencatatan Penerimaan Hasil Kolekte Sumber: Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008

N


21

2. Prosedur Pencatatan Penerimaan Persembahan Bulanan Umat Prosedur Pencatatan Penerimaan Persembahan Bulanan Umat menurut Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008, sebuah paroki harus melakukan beberapa hal yaitu : a. Penerimaan Parsembahan Bulanan Umat dapat terjadi melalui Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU) yang diterima atau dikoordinir oleh Pengurus Lingkungan. APBU yang oleh umat dimasukkan kedalam Kotak Persembahan yang disediakan oleh Paroki. b. Untuk ketertiban administrasi, umat pada saat akan memberikan persembahan bulanan wajib mengisi kolom-kolom yang tersedia pada APBU secara lengkap. c. Untuk APBU yang diterima atau dikoordinir oleh Pengurus Lingkungan

ditentukan

prosedur

sebagai

berikut,

Pengurus

Lingkungan yang menerima APBU dari umat, mencocokkan jumlah uang dengan yang tertulis pada APBU, kemudian menandatangani APBU pada kolom penerima, mengisi Catatan Penerimaan Amplop Persembahan

Bulanan

Umat

(CPAP).

Pengurus

Lingkungan

menyerahkan uang dan CPAP kepada Kasir. Kasir mencocokkan jumlah

uang

dengan

yang

tertulis

pada

CPAP,

kemudian

menandatangani CPAP. Berdasarkan uang yang diterima, Kasir


22

membuat tanda terima dan menyerahkan tindasan tanda terima dan CPAP kepada pengurus lingkungan. Kasir mencatat penerimaan uang pada Catatan Penerimaan Lain-Lain (CPLL) pada kolom yang disediakan. Berdasarkan tanda terima, Kasir membuat Bukti Kas Masuk (BKM) dan menyerahkan uang persembahan, BKM, tanda terima dan CPLL kepada Bendahara Dewan Paroki. Bendahara Dewan Paroki mencocokkan jumlah uang yang tertulis pada tanda terima, CPLL

dan

BKM.

Kemudian

Bendahara

Dewan

Paroki

menandatangani CPLL dan menyerahkan CPLL kepada Kasir. Bendahara Dewan Paroki menandatangani BKM dan mencatat penerimaan kas pada Buku Kas Dewan Paroki (BKDP). Selanjutnya, Bendahara Dewan Paroki membuat dan menandatangani Bukti Kas Keluar (BKK), menyetorkan uang persembahan ke bank dan mencatat pengeluaran kas pada BKDP. Berdasarkan Bukti Setoran Bank (BSB), Bendahara Dewan Paroki membuat dan menandatangani BBM dan mencatat pada Buku Bank Tidak Terikat (BBTT). Bardasarkan BKM, BKK, dan BBM yang telah ditandatangani Pastor Paroki dan buktibukti pendukungnya, Operator Akuntansi Paroki memasukkan atau entry data ke komputer dengan menggunakan program akuntansi yang telah disediakan. Operator Akuntansi Paroki menyimpan BKM, BKK dan BBM beserta bukti-bukti pendukungnya.


23

d. Untuk APBU yang diserahkan dengan cara memasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di Paroki, prosedur pencatatannya mengikuti prosedur pencatatan penerimaan hasil persembahan di kotak yang disediakan Paroki.


24

KASIR

PENGURUS LINGKUNGAN

Mulai

1

APBU

CPAP

Mencocokkan jumlah uang dengan CPAP

Mencocokkan jumlah uang dengan APBU

Membuat tanda terima

Menandatangani APBU & mengembalikan pada umat

APBU CPAP Tanda terima

Diserahkan kembali kepada umat

Mencatat pada CPAP

2

Tanda terima

1

Mencatat penerimaan uang pada CPLL

CPAP

Diserahkan kembali kepada pengurus lingkungan

CPLL Bersama uang diserahkan ke Kasir Membuat BKM

1

Keterangan: 1. APBU = Amplop Persembahan Bulanan Umat 2. CPAP = Catatan Penerimaan Amplop Persembahan Bulanan Umat 3. CPLL = Catatan Penerimaan Lain-Lain 4. BKM = Bukti Kas Masuk 5. BKDP = Buku Kas Dewan Paroki 6. BKK = Bukti Kas Keluar 7. BBM = Bukti Bank Masuk 8. BBTT = Buku Bank Tidak Terikat

BKM

2

Gambar 2.2: Prosedur Pencatatan Penerimaan Persembahan Bulanan Umat Sumber: Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008


KASIR

BENDAHARA DEWAN PAROKI 3

2

Tanda terima Tanda terima

1

CPLL

1

CPLL

BKM BKM

Bersama uang diserahkan ke Bendahara DP

3



Menandatangani CPLL dan BKM lalu Menyerahkan

CPLL

CPLL

Mencatat pada BKDP

Keterangan:

Diserahkan Kembali kepada kasir.

Menyetorkan uang ke bank

1. APBU = Amplop Persembahan Bulanan Umat 2. CPAP = Catatan Penerimaan Amplop Persembahan Bulanan Umat 3. CPLL = Catatan Penerimaan Lain-Lain 4. BKM = Bukti Kas Masuk 5. BKDP = Buku Kas Dewan Paroki 6. BKK = Bukti Kas Keluar 7. BBM = Bukti Bank Masuk 8. BBTT = Buku Bank Tidak Terikat

4


25


26


BENDAHARA DEWAN PAROKI 4

5

Tanda terima

BSB

1

BKM BSB BKK BBM Membuat BKK dan BBM

Tanda terima

1

Operator memasukkan data BKM, BKK, dan BBM ke komputer

BKM BSB BKK BBM

Tanda terima

Mencatat pada BKD dan BBTT

1

BKM BKM, BKK dan BBM ditandatangani Pastor paroki

BSB BKK BBM

BKDP BBTT 5

Keterangan: 1. APBU = Amplop Persembahan Bulanan Umat 2. CPAP = Catatan Penerimaan Amplop Persembahan Bulanan Umat 3. CPLL = Catatan Penerimaan Lain-Lain 4. BKM = Bukti Kas Masuk 5. BKDP = Buku Kas Dewan Paroki 6. BKK = Bukti Kas Keluar 7. BBM = Bukti Bank Masuk

Selesai

8. BBTT = Buku Bank Tidak Terikat


N


27

3. Prosedur Pencatatan Penerimaan Uang Kotak Persembahan Prosedur Pencatatan Penerimaan Uang Kotak Persembahan Paroki menurut Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008, sebuah paroki harus melakukan beberapa hal yaitu : a. Kotak Persembahan yang di sediakan, wajib dibuka minimal 2 (dua) kali dalam sebulan, kecuali untuk Paskah dan Natal dibuka pada akhir misa atau ibadat. b. Pembukaan kotak persembahan minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang. c. Petugas yang membuka kotak persembahan bertugas sebagai penghitung uang. d. Kotak persembahan yang ada di paroki secara umum berisi, Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU), Amplop persembahan Paskah dan atau Amplop Persembahan Natal, Sumbangan untuk Maksud Tertentu dan Sumbangan Bebas. e. Isi Kotak Persembahan tersebut diatas harus dipilah-pilah untuk dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing. f. Petugas penghitung membuka setiap APBU, mencocokkan uang atau bliyet giro atau cequee yang ada di dalamnya dengan yang tertulis pada APBU, serta membubuhkan tanda tangan pada kartu atau phetuk APBU pada kolom yang disediakan.


28

g. Petugas Penghitung selanjutnya menghitung uang atau bliyet giro atau cequee dari Amplop Persembahan Paskah dan atau Amplop Persembahan Natal, Sumbangan untuk Maksud Tertentu dan Sumbangan Bebas. h. Setelah proses nomor f dan g dialaksanakan, Petugas Penghitung membuat dan mengisi secara lengkap Berita Acara penghitungan dan Penyerahan Dana Kotak Persembahan Gereja (BAKG) dan Rincian Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Dana Kotak Persembahan Gereja (RBAKG) serta menandatanganinya. i. Kemudian Petugas Penghitung menyerahkan uang kepada Kasir beserta BAKG, RBAKG, dan kartu atau pethuk APBU. j. Kasir mencocokkan jumlah uang dengan yang tertulis pada BAKG, RBAKG dan kartu atau pethuk APBU. k. Kasir memilah-milah APBU per lingkungan untuk kemudian membagikan ke masing-masing Ketua Lingkungan (biasanya melalui kotak lingkungan di paroki). l. Kasir selanjutnya mencatat penerimaan uang tersebut pada Catatan Penerimaan Lain-Lain (CPLL) pada kolom yang disediakan. m. Kasir membuat Bukti Kas Masuk (BKM) dan menyerahkan uang kotak persembahan, BKM, BAKG, RBAKG, CPLL dan BKM. n. Bendahara Dewan Paroki mencocokkan jumlah uang dengan yang tertulis pada BAKG, CPLL dan BKM.


29

o. Kemudian Bendahara Dewan Paroki menandatangani CPLL dan menyerahkan CPLL kepada Kasir. p. Bendahara Dewan Paroki menandatangani BKM dan mencatat penerimaan kas pada BKDP. q. Selanjutnya, Bendahara Dewan Paroki membuat dan menandatangani Bukti Kas Keluar (BKK), menyetorkan uang kotak persembahan ke bank dan mencatat pengeluaran kas pada BKDP. r. Berdasarkan Bukti Setor Bank (BSB), Bendahara Dewan Paroki membuat dan menandatangani Bukti Bank Masuk (BBM) dan mencatat pada BKDP (Buku Kas Dewan Paroki). s. Berdasarkan BKM, BKK, dan BBM yang telah ditandatangani Pastor Paroki dan bukti-bukti pendukungnya, Operator Akuntansi Paroki memasukkan atau entry data ke komputer dengan menggunakan program akuntansi yang telah disediakan. t. Operator Akuntansi Paroki menyimpan BKM, BKK, dan BBM beserta bukti-bukti pendukungnya.


TIM PENGHITUNG

Mulai

1

Membuka dan memilah isi kotak

Membuat BPKG dan RBPKG

Mencocokkan uang/bliyet giro/ceque dengan APBU

BAKG RBAKG APBU

Mencocokkan uang/bliyet giro/ceque dengan Amplop Persembahan Paskah

Bersama uang diserahkan kekasir Mencocokkan uang/bliyet giro/ceque dengan Amplop Persembahan Natal

2

Mencocokkan uang/bliyet giro/ceque dengan sumbangan untuk maksud tertentu dan sumbangan bebas

1

Keterangan: 1. APBU : Amplop Persembahan Bulanan Umat 2. BAKG : Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Dana Kotak Persembahan Gereja 3. RBAKG : Rincian Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Dana Kotak Persembahan Gereja 4. CPLL : Catatan Penerimaan Lain-Lain 5. BKM : Bukti Kas Masuk 6. BKDP : Buku Kas Dewan Paroki 7. BSB : Bukti Setor Bank 8. BKK : Bukti Kas Keluar 9. BBM : Bukti Bank Masuk 10. BBTT

: Buku Bank Tidak Terikat

Gambar 2.3: Prosedur Pencatatan Penerimaan Uang Kotak Persembahan. Sumber: Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008

30



KASIR

3 2

BAKG BAKG

RBAKG

RBAKG

CPLL APBU

BKM

Mencatat penerimaan uang pada CPLL



CPLL

Menandatangani CPLL dan BKM lalu menyerahkan CPLL

Membuat BKM

CPLL

Diserahkan kembali kepada kasir

Mencatat pada BKDP

Menyetorkan uang ke Bank

BKM

Bersama uang diserahkan ke bendahara DP

3 4




31



32

OPERATOR AKUNTANSI PAROKI 5

4

BAKG RBAKG

BSB

BKM BSB BKK Membuat BKK dan BBM

BBM

BAKG Operator memasukkan data BKM, BKK, dan BBM ke Komputer

RBAKG BKM BSB BKK BBM

BAKG RBAKG BKM

Mencatat pada BKDP dan BBTT

BKM, BKK dan BBM ditandatangani pastor paroki

BSB BKK BBM

BKDP BBTT 5


Selesai



N


33

F. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Terdapat dua kelompok utama sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan Cek dan sistem dana kas Kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian intern. Pertama, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Kedua, dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan cancelled check kepada check issuer, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi organisasi yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakan cancelled check sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran (Mulyadi, 2008). Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek memiliki beberapa fungsi yang terkait diantaranya fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, fungsi akuntansi dan fungsi pemeriksa intern (Mulyadi, 2008). Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas digunakan jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas (misalnya untuk pembelian atau untuk biaya jasa), maka fungsi yang bersangkutan mengajukan kepada fungsi akuntansi. Fungsi kas, bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkannya kepada pihak yang meminta tagihan hutang. Fungsi akuntansi, bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas


34

dalam jurnal pengeluaran kas, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam pengeluaran cek sebesar cek yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi pemeriksa intern, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Menurut Mulyadi, (2008), sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek memiliki dua jaringan prosedur yang membentuk sistem yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek dan sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan cek. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek terdiri dari jaringan prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sedangkan sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan cek, terdiri dari jaringan prosedur permintaan cek, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Menurut

Mulyadi,

(2008),

sistem

dana

kas

kecil

memiliki

penyelenggaraan yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara: (1) sistem saldo berfluktuasi (fluctuating-fund-balance system) dan (2) imspres system. Fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil adalah fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemegang dana kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai dan fungsi pemeriksa intern. Fungsi kas, bertanggung jawab mengisi cek,


35

memintakan otorisasi cek dan menyerahkan cek ke pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Fungsi akuntansi, bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi pemegang dana kas kecil, bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi pejabat tertentu yang di tunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Fungsi pemeriksa intern, fungsi ini bertanggung jawab atas penghitungan dana kas kecil (cash count) secara periodik dan pencocokan hasil penghitungannya dengan catatan kas. Selain itu fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak (surprised audit) terhadap saldo dana kas kecil yang ada ditangan pemegang dana kas kecil. Menurut Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008, terdapat dua prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu prosedur pencatatan pengeluaran biaya tim kerja dan prosedur pencatatan pengeluaran biaya kepanitiaan.


36

1. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Tim Kerja Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Tim Kerja menurut Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008, sebuah paroki harus melakukan beberapa hal yaitu : a. Tim Kerja wajib membuat proposal kegiatan sebelum meminta uang dari Bendahara Dewan Paroki. b. Proposal kegiatan minimal mencakup tujuan kegiatan, target atau sasaran peserta yang mencakup kelompok peserta yang dituju dan jumlah peserta yang diharapkan, penanggung jawab, pelaksana kegiatan, waktu atau lama penyelenggaraan, tempat kegiatan, teknis pelaksanaan, rancangan anggaran penerimaan dan biaya kegiatan, ditandatangani oleh koordinator tim kerja dan ketua bidang. c. Proposal dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Bendahara Dewan Paroki paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kegiatan dilaksanakan serta disimpan sebagai arsip. d. Proposal kegiatan harus mendapat persetujuan tertulis dari Ketua dan Bendahara Dewan Paroki. e. Bendahara Dewan Paroki memeriksa apakah kegiatan yang akan dilaksanakan terdapat dalam program kegiatan yang telah disahkan dalam rapat Bendahara Dewan Paroki Pleno. f. Ketua dan Bendahara Dewan Paroki dapat langsung memberikan persetujuan proposal kegiatan, apabila proposal kegiatan tersebut


37

tercantum dalam program kerja yang telah disahkan dan anggaran biaya dalam proposal kegiatan sama atau lebih kecil daripada RAPB Paroki. g. Ketua dan Bendahara Dewan Paroki dapat memberikan persetujuan proposal kegiatan setelah melalui rapat Dewan Paroki Harian, apabila proposal kegiatan tersebut tidak tercantum dalam program kerja yang telah disahkan atau anggaran biaya dalam proposal kegiatan lebih besar daripada Rancangan Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB) Paroki. h. Setelah proposal kegiatan disetujui, pelaksana kegiatan dapat menerima uang yang diperlukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. i. Untuk menerima uang, pelaksana kegiatan mengajukan permintaan dengan mengisi bon sementara rangkap 2 (dua). j. Bendahara Dewan Paroki menyerahkan uang dan tindasan bon sementara ke kepada pelaksana kegiatan. k. Berdasarkan bon sementara asli, Bendahara Dewan Paroki mencatat pada catatan bon sementara. l. Bon sementara harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan. m. Setelah selesai dilakukan, pelaksana kegiatan wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang mencakup laporan pelaksanaan kegiatan


38

dan laporan anggaran penerimaan dan biaya kegiatan yang disertai dengan bukti-bukti. n. Bardasarkan laporan pertanggungjawaban tersebut, Bendahara Dewan Paroki membuat dan menandatangani Bukti Kas Keluar (BKK) untuk semua kegiatan yang dikeluarkan,

membuat dan menandatangani

Bukti Kas Masuk (BKM) untuk semua penerimaan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, membukukan atau mencatat transaksi tersebut dalam Buku Kas Dewan Paroki (BKDP), mengembalikan bon sementara asli kepada pelaksana kegiatan dan mencatat realiasasi pada cartatan bon sementara asli. o. Berdasarkan BKK dab Bukti Kas Masuk (BKM) yang telah ditandatangani oleh Pastor paroki dan bukti-bukti pendukungnya, Operator Akuntansi Paroki memasukkan atau entry data ke dalam komputer dengan menggunakan program akuntansi yang telah disediakan p. Operator Akuntansi Paroki menyimpan BKK dan BKM beserta buktibukti pendukungnya.


TIM KERJA

Mulai

2

4

Proposal 1 Proposal 2

Menyerahkan proposal ke bendahara dewan paroki


Proposal 2

Bon sementara 2

Mengisi bon sementara

Bon sementa

Menerima uang dari bendahara

2

Bon sementara 1

Melaksanakan kegiatan dan kemudian membuat LPJ

LPJ Bon sementara 2

Bukti-Bukti 1

3

Menyerahkan LPJ dilampiri bukti pendukung kepada bendahara

LPJ Bon sementara 2

Bukti-Bukti

Keterangan : 1. LPJ = Laporan Pertanggungjawaban 2. CTBS = Catatan Bon Sementara 3. BKK = Bukti Kas Keluar 4. BKM = Bukti Kas Masuk 5. BKDP = Buku Kas Dewan Paroki

5

Gambar 2.4: Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Tim Kerja Sumber: Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008

39


40


3

1

Bon sementa

2

Proposal 1

Bersama uang diserahkan ke panitia

Bon sementara 1

Proposal 2

Mencatat dalam CBTS

Memeriksa proposal

4

N

tidak disetujui Memberikan persetujuan tertulis

CBTS

disetuji

Diserahkan kembali untuk direvisi Proposal 1 Proposal 2

Diserahkan tim kerja untuk dilaksanakanan

2 Keterangan: 1. LPJ = Laporan Pertanggungjawaban 2. CTBS = Catatan Bon Sementara 3. BKK = Bukti Kas Keluar 4. BKM = Bukti Kas Masuk 5. BKDP = Buku Kas Dewan Paroki




41


5

6

LPJ

LPJ

Bon sementara 2

Bon Sementara

Bukti-Bukti

2

Bukti-Bukti BKK BKM LPJ ditolak

Memutuskan untuk menerima atau menolak

Diserahkan kembali untuk direvisi

LPJ diterima

Operator memasukkan data BKK dan BBM ke Komputer

Membuat dan menandatangani BKK & BKM

LPJ Bon Sementara

LPJ 2

Bon Sementara

Bukti-Bukti

2

Bukti-Bukti

BKK

BKK

BKM

BKM BKK dan BKM di tandatangai Pastor paroki

Mencatat dalam BKDP

Selesai 6

N

BKDP Keterangan : 1. LPJ = Laporan Pertanggungjawaban 2. CTBS = Catatan Bon Sementara 3. BKK = Bukti Kas Keluar 4. BKM = Bukti Kas Masuk 5. BKDP = Buku Kas Dewan Paroki



42

2. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Kepanitiaan Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Kepanitiaan menurut Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008, sebuah paroki harus melakukan beberapa hal yaitu : a. Panitia, yang dibentuk oleh Bendahara Dewan Paroki wajib membuat proposal kegiatan kepanitiaan sebelum meminta uang dari Bendahara Dewan Paroki. b. Proposal kegiatan kepanitian minimal mencakup, tujuan kegiatan, target atau sasaran peserta yang mencakup kelompok peserta yang dituju dan jumlah peserta yang di harapkan, susunan panitia, waktu atau lama penyelenggaraan, tempat kegiatan, teknis pelaksanaan (misalnya dengan mengundang pembicara dari luar paroki), rancangan anggaran penerimaan dan biaya kegiatan, ditandatangani oleh ketua dan bendahara panitia. c. Proposal kegiatan kepanitiaan dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Bendahara Dewan Paroki paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kegiatan dilaksanakan serta disimpan sebagai arsip. d. Proposal kegiatan kepanitiaan harus mendapat persetujuan tertulis dari Ketua dan Bendahara Dewan Paroki.


43

e. Bendahara Dewan Paroki memeriksa apakah kegiatan kepaniatian yang akan dilaksanakan terdapat dalam program kegiatan yang telah disahkan dalam rapat Dewan Paroki Pleno. f. Ketua dan Bendahara Dewan Paroki dapat langsung memberikan persetujuan proposal kegiatan kepanitiaan, apabila proposal kegiatan kepanitiaan tersebut tercantum dalam program kerja yang telah disahkan dan anggaran biaya dalam proposal kegiatan kepanitiaan sama atau lebih kecil daripada Rincian Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB) Paroki. g. Ketua dan Bendahara Dewan Paroki dapat memberikan persetujuan proposal kegiatan kepanitiaan setelah melalui rapat Dewan Paroki Harian, apabila proposal kegiatan kepanitiaan tersebut tidak tercantum dalam program kerja yang telah disahkan atau anggaran biaya dalam proposal kegiatan kepanitiaan lebih besar daripada RAPB Paroki. h. Setelah proposal kegiatan kepanitiaan disetujui, pelaksana kegiatan dapat menerima uang yang diperlukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. i. Untuk menerima uang, Bendahara Panitia mengajukan permintaan dengan mengisi bon sementara rangkap 2 (dua). j. Bendahara Dewan Paroki menyerahkan uang dan tindasan bon sementara ke kepada Bendahara Panitia.


44

k. Berdasarkan bon sementara asli, Bendahara Dewan Paroki mencatat pada catatan bon sementara. l. Bon sementara harus dipertanggungjawabkan oleh panitia kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan. m. Setelah selesai dilakukan, Ketua Panitia wajib membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang mencakup laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi anggaran dan biaya kegiatan yang disertai dengan bukti-bukti pendukung dengan batas waktu sesuai yang ditetapkan dan diserahkan kepada Dewan Paroki n. Laporan Pertanggungjawaban panitia dibahas secara khusus dalam rapat yang dihadiri Dewan Paroki Harian dan Panitia untuk memutuskan

penerimaan

atau

penolakan

atas

laporan

pertanggungjawanban panitia. o. Kepanitiaan dibubarkan setelah laporan pertanggungjawaban kegiatan diterima oleh Dewan Paroki. p. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban tersebut, Bendahara Dewan Paroki membuat dan menandatangani Bukti Kas Keluar (BKK) untuk semua kegiatan yang dikeluarkan, membuat dan menandatangani Bukti Kas Masuk (BKM) untuk semua penerimaan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, membukukan atau mencatat transaksi tersebut dalam Buku Kas Dewan Paroki (BKDP), mengembalikan bon


45

sementara asli kepada bendahara panitia dan mencatat realiasasi pada catatan bon sementara . q. Berdasarkan BKK dab BKM yang telah ditandatangani oleh Pastor paroki dan bukti-bukti pendukungnya, Operator Akuntansi Paroki memasukkan atau entry data ke dalam komputer dengan menggunakan program akuntansi yang telah disediakan. r. Operator Akuntansi Paroki menyimpan BKK dan BKM beserta buktibukti pendukungnya.


46

KEPANITIAAN

Mulai

2

4


Menyerahkan proposal ke bendahara dewan paroki


Proposal 2

Bon sementara 2

Mengisi bon sementara

Bon sementa

Menerima uang dari bendahara

2

Bon sementara 1

Melaksanakan kegiatan dan kemudian membuat LPJ

LPJ Bon sementara 2

Bukti-Bukti 1

3

Menyerahkan LPJ dilampiri bukti pendukung kepada bendahara

LPJ Bon sementara 2

Bukti-Bukti

Keterangan : 1. LPJ = Laporan Pertanggungjawaban 2. CTBS = Catatan Bon Sementara 3. BKK = Bukti Kas Keluar 4. BKM = Bukti Kas Masuk 5. BKDP = Buku Kas Dewan Paroki

5

Gambar 2.5: Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Kepanitiaan Sumber: Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008


47


3

1

Bon sementa

2

Proposal 1

Bersama uang diserahkan ke panitia

Bon sementara 1

Proposal 2

Mencatat dalam CBTS

Memeriksa proposal

4

N

tidak disetujui Memberikan persetujuan tertulis

CBTS

disetuji

Diserahkan kembali untuk direvisi Proposal 1 Proposal 2

Diserahkan panitia untuk dilaksanakanan

2 Keterangan: 1. LPJ = Laporan Pertanggungjawaban 2. CTBS = Catatan Bon Sementara 3. BKK = Bukti Kas Keluar 4. BKM = Bukti Kas Masuk 5. BKDP = Buku Kas Dewan Paroki




48


5

6

LPJ

LPJ

Bon sementara 2

Bon Sementara

Bukti-Bukti

2

Bukti-Bukti BKK BKM LPJ ditolak

Memutuskan untuk menerima atau menolak

Diserahkan kembali untuk direvisi

LPJ diterima

Operator memasukkan data BKK dan BBM ke Komputer

Membuat dan menandatangani BKK & BKM

LPJ Bon Sementara

LPJ 2

Bon Sementara

Bukti-Bukti

2

Bukti-Bukti

BKK

BKK

BKM

BKM BKK dan BKM di tandatangai Pastor paroki

Mencatat dalam BKDP

Selesai 6

N

BKDP Keterangan : 1. LPJ = Laporan Pertanggungjawaban 2. CTBS = Catatan Bon Sementara 3. BKK = Bukti Kas Keluar 4. BKM = Bukti Kas Masuk 5. BKDP = Buku Kas Dewan Paroki



49

G. Dokumen dan Catatan Akuntansi Menurut Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008, dalam pelaksanaan proses akuntansi diperlukan dokumen dan catatan akuntansi untuk memudahkan proses pencatatan dan pemeriksanaan atas transaksi keuangan yang terjadi. Formulir yang digunakan harus dibuat sedemikian rupa sehingga mencerminkan sistem pengendalian intern yang memadai dan dapat berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan pelaksanaan proses akuntansi. Contoh dokumen dan catatan akuntansi yang disajikan harus digunakan oleh Paroki dan Paroki dapat mengembangkan atau membuat dokumen dan catatan akuntansi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Paroki. Namun demikian, dokumen dan catatan akuntansi yang dikembangkan atau dibuat tersebut harus mencerminkan sistem pengendalian intern yang memadai. Menurut Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2008, dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yaitu: 1. Buku Kas Dewan Paroki (BKDP) Buku Kas Dewan Paroki (BKDP), digunakan untuk mencatat semua transaksi kas masuk dan kas keluar secara kronologis (urut tanggal) dengan tujuan untuk mengetahui secara secara cepat transaksi kas yang terjadi dan saldo kas yang dimiliki.


50

2. Buku Bank Tidak Terikat (BBTT) Buku Bank Tidak Terikat (BBTT), digunakan untuk mencatat semua transaksi bank tidak terikat masuk dan bank tidak terikat keluar secara kronologis (urut tanggal) dengan tujuan untuk mengetahui secara cepat taransaksi bank tidak terikat yang terjadi dan saldo bank tidak terikat yang dimiliki. 3. Buku Bank Terikat Sementara–Tabungan (BTST) Buku Bank Terikat Sementara–Tabungan (BTST), digunakan untuk mencatat semua transaksi bank terikat sementara – tabungan masuk dan bank terikat sementara–tabungan keluar secara kronologis (urut tanggal) dengan tujuan untuk mengetahuai secara cepat transaksi bank terikat sementara – tabungan yang terjadi dan bank terikat sementara–tabungan yang dimiliki. 4. Buku Bank Terikat Sementara–Giro (BTSG) Buku Bank Terikat Sementara–Giro (BTSG), digunakan untuk mencatat semua transaksi bank terikat sementara–giro masuk dan bank terikat sementara – giro keluar secara kronologis (urut tanggal) dengan tujuan untuk mengetahui secara capat transaksi bank terikat sementara– giro yang terjadi dan saldo bank terikat sementara – giro yang dimiliki. 5. Laporan Kas Kecil Dewan Paroki (LKKP) Laporan Kas Kecil Dewan Paroki (LKKP), digunakan oleh Kasir untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas sehari-hari dengan


51

jumlah yang relatif kecil atau sejumlah pembatasan yang ditetapkan oleh Dewan Paroki. 6. Laporan Kas Kecil Devosionalia (LKKD) Laporan Kas Kecil Devosionalia (LKKD), digunakan oleh Kasir Devosionalia

untuk

mencatat

semua

transaksi

pengeluaran

kas

devosionalia sehari-hari dengan jumlah yang relatif kecil atau sejumlah pembatasan yang ditetapkan oleh Dewan Paroki. 7. Laporan Kas Kecil Wisma Paroki (LKKW) Laporan Kas Kecil Wisma Paroki (LKKW), digunakan oleh Kasih Wisma Paroki untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas Wisma Paroki sehari-hari dengan jumlah yang relatif kecil atau sejumlah pembatasan yang ditetapkan oleh Dewan Paroki. 8. Tanda Terima Tanda terima, berfungsi sebagai bukti penerimaan sumbangan dan penerimaan lain-lain secara tunai/ wesel/ cek/ bilyed giro. Dalam bukti ini terdapat nomor urut bukti yang tercetak sebagai bentuk pengendalian intern. 9. Tanda Bayar Tanda Bayar secara tunai/ wesel/ cek/ bilyed giro, berfungsi sebagai media otorisasi/ tanda persetujuan Pastor Paroki dan Bendahara Dewan Paroki atas pengeluaran uang yang akan dilakukan. Bukti eksternal, dalam bukti ini terdapat nomor urut bukti yang tercetak sebagai bentuk


52

pengendalian intern. Tanda Bayar yang rusak (sobek, salah tulis, dan lainlain) harus diarsipkan. 10. Bon Sementara Bon Sementara adalah bukti pengeluaran uang yang bersifat masih sementara, sehingga belum dicatat/ dibebankan sebagai beban/ biaya/ pengeluaran lainnya dalam Buku Kas Dewan Paroki. 11. Catatan Bon Sementara (CTBS) CTBS dibuat oleh Bendahara Dewan Paroki untuk mencatat pengeluaran

Bon

Sementara

dipertanggungjawabakan.

dan

Bon

Bon

Sementara

Sementara

yang

yang

sudah belum

dipertanggungjawabkan sampai akhir bulan, harus dipindahkan ke dalam CTBS sampai dengan bulan berikutnya. 12. Bukti Kas Masuk (BKM) Bukti Kas Masuk (BKM), digunakan sebagai bukti intern untuk mencatat semua penerimaan uang oleh Kasir dalam rangka memudahkan pengelompokan dan penginputan transaksi ke dalam program aplikasi akuntansi. 13. Bukti Kas Keluar (BKK) Bukti Kas Keluar (BKK), digunakan sebagi bukri intern untuk mencatat semua pengeluaran uang oleh Bendahara Dewan Paroki dalam rangka memudahkan pengelompokan dan penginputan transaksi ke dalam program aplikasi akuntansi.


53

14. Bukti Kas Keluar (BKK) Bukti Bank Masuk (BBM), digunakan sebagai bukti intern untuk mencatat semua penerimaan uang melalui bank oleh Bendahara Dewan Paroki dalam rangka memudahkan pengelompokan dan penginputan transaksi ke dalam program aplikasi akuntansi. 15. Bukti Bank Keluar (BKK) Bukti Bank Keluar (BBK), digunakan sebagai bukti intern untuk mencatat semua pengeluaran uang melalui bank oleh Bendahara Dewan Paroki dalam rangka memudahkan pengelompokan dan penginputan transaksi ke dalam program aplikasi akuntansi. 16. Bukti Memorial (BMM) Bukti Memorial (BMM), digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang bukan merupakan transaksi kas dan atau bank. Contoh; transaksi pembebanan kewajiban khusus paroki yang belum dibayar pada akhir periode akuntansi. Jika tempat untuk jurnal dalam BKM kurang, maka BMM harus dilampiri lembar Rinsian Jurnal Memorial. 17. Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Kolekte (BAPK) Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Kolekte (BAPK), digunakan paroki sebagai bentuk pertanggungjawaban paroki terhadap uang yang sudah dihitung oleh petugas penghitung. Penerimaan hasil kolekte harus dilaksanakan secara transparan , oleh sebab itu penghitung kolekte harus membuat BAPK.


54

18. Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Hasil Kotak Parkir (BAHP) Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Hasil Kotak Parkir (BAHP), merupakan

dokumen

yang

digunakan

paroki

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban petugas penghitung kotak parkir terhadap uang yang sudah dihitung. 19. Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Hasil Panduan Misa (BAHM) Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Hasil Panduan Misa (BAHM), merupakan dokumen yang digunakan paroki sebagai bentuk pertanggungjawaban petugas panduan misa terhadap uang yang dihasilkan dari panduan misa. 20. Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Hasil Kotak Lilin (BAHL) Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Hasil Kotak Lilin (BAHL), merupakan

dokumen

yang

digunakan

paroki

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban petugas penghitungan hasil kotak lilin. 21. Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Dana Kotak Persembahan Paroki (BAKG) Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Dana Kotak Persembahan Paroki (BAKG), merupakan dokumen yang digunakan paroki sebagai bentuk pertanggungjawaban petugas penghitungan kotak persembahan. penerimaan hasil kotak persembahan harus dilakukan secara transparan, oleh sebab itu petugas penghitung kotak persembahan harus membuat BAKG.


55

22. Rincian Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Dana Kotak Persembahan Paroki (RBAKG) Rincian Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Dana Kotak Persembahan

Paroki

(RBAKG),

Petugas

Penghitungan

Kotak

Persembahan Paroki, wajib melampirkan RBAKG pada BAKG, serta membubuhkan tanda tangan pada BAKG dan RBAKG di tempat yang disediakan. 23. Catatan Penerimaan Hasil Kolekte, Parkir, Teks Misa dan Kotak Lilin (CKPTL) Berdasarkan BAPK, BAHP, BAHM, dan BAHL, Kasir mencatat hasil kolekte, parkir, teks misa dan kotak lilin pada CKPTL, sebelum disetorkan ke Bendahara Dewan Paroki. CKPTL dibuat sesuai urutan tanggal kejadian untuk setiap bulan, dengan melihat catatan ini dapat segera diketahui jumlah penerimaan-penerimaan tersebut untuk suatu bulan tertentu. 24. Catatan Penerimaan Lain-Lain (CPLL) Penerimaan uang oleh kasir yang tidak bisa dicatat ke dalam CKPTL, oleh Kasir dicatat ke dalam CPLL. CPLL diantaranya digunakan untuk mencatat Persembahan Bulanan Umat, Sumbangan Bebas dan Penerimaan Lain-Lain.


56

25. Tanda Terima Sumbangan Barang Devosi (TTSD) Tanda Terima Sumbangan Barang Devosi (TTSD), digunakan sebagai tanda terima sumbangan barang devosi yang diterima oleh pengelola barang devosi. 26. Catatan penerimaan Sumbangan Barang Devosi (CPSD) CPSD, digunakan untuk mencatat pembelian barang-barang devosi. 27. Kartu Barang Devosi (KBD) KBD,

digunakan

untuk

mencatat

penambahan

(masuk)

dan

berkurangnya (keluar) barang-barang devosi. 28. Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU) Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU), merupakan amplop yang digunakan oleh umat saat menyerahkan persembahan bulanan, baik melalui lingkungan atau yang dimasukkan ke dalam kotak persembahan. APBU diisi oleh umat saat menyerahkan persembahan bulanan, baik melalui lingkungan atau yang dimasukkan ke dalam kotak persembahan. 29. Catatan penerimaan Amplop Persembahan Bulanan Umat (CPAP) Catatan penerimaan Amplop Persembahan Bulanan Umat (CPAP), merupakan catatan yang dibuat oleh petugas lingkungan yang melakukan pengumpulan atau penerimaan persembahan

umat supaya dapat

memonitor banyaknya amplop persembahan umat yang beredar dan kembali beserta jumlah uangnya.


57

30. Daftar Aktiva Tetap Tanah (DATT) Daftar Aktiva Tetap Tanah (DATT), merupakan daftar yang berisi informasi tanah yang dimiliki oleh Paroki. 31. Daftar Aktiva Tetap Bangunan, Gedung Dan perasarana (DATB) Daftar Aktiva Tetap Bangunan, Gedung Dan prasarana (DATB), merupakan daftar yang berisi informasi bangunan gedung dan prasarana yang dimiliki oleh Paroki. 32. Daftar Aktiva Tetap Kendaraan (DATK) Daftar Aktiva Tetap Kendaraan (DATK), merupakan daftar yang berisi informasi kendaraan yang dimiliki oleh Paroki. 33. Daftar Aktiva Tetap Inventaris (DATI) Daftar Aktiva Tetap Inventaris (DATI), merupakan daftar yang berisi informasi inventaris yang dimiliki oleh Paroki. 34. Daftar Deposito Paroki (DDPP) Daftar Deposito Paroki (DDPP), merupakan daftar yang memuat rincian informasi mengenai deposito yang dimiliki oleh Paroki. 35. Daftar Piutang Paroki (DPUP) Daftar Piutang Paroki (DPUP), merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan pinjaman dari Paroki.


58

H. Oraganisasi Nirlaba Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani “organ” yang berarti “alat”. Dalam pengertian umum, organisasi dapat dipahami sebagai alat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang tersetruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama (Sulistyowati, 2011). Menurut Sulistyowati, (2011), setiap organiasasi pasti mempunyai tujuan yang spesifik dan unik yang hendak dicapai. Tujuan dari tiap-tiap organisasi berfariasi tergantung pada tipe organisasi. Sulistyowati, (2011), membagi tipe-tipe organiasi menjadi 4 jenis, yaitu (1) pure-profit organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik, (2) quasiprofit organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagai mana dikehendaki para pemilik, (3) quasinonprofit organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan, (4) pure-nonprofit organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bastian, (2010), terdapat perbedaan antara pengertian organisasi publik dan organisasi sektor publik. Institusi pemerintahan baik Pusat


59

maupun Daerah, partai politik, tempat-tempat peribadatan, sekolah, yayasan, dan LSM adalah organisasi sektor publik. Semua organisasi tersebut menyediakan pelayanan bagi masyarakat, seperti pendidikan, listrik, peribadatan dan jasa-jasa lain dalam kerangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Sektor publik adalah sektor-sektor yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, di mana organisasi pelaksanaannya merupakan organisasi yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan keuangan. Jadi, organisasi tersebut biasanya dimiliki secara kolektif oleh publik dan kepemilikan atas sumber daya tidak dicerminkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan (Bastian, 2010). Mekanisme pengambilan keputusan publik atas kebijakan dan operasi organisasi dilakukan atas dasar konsesus, (Nordiawan, 2006). Di sisi lain, publik itu sendiri diartikan sebagai masyarakat, yaitu yang mempunyai kepemilikan atas organisasi sektor publik tersebut dan pihak yang berhak mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik terkait (Bastian, 2010). Di Indonesia, ruanglingkup organisasi sektor publik meliputi lembagalembaga tinggi negara, dan departemen-departeman dibawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai poliltik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi publik, (Bastian, 2010). Dalam prakteknya, definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Seperti


60

telah disinggung sebelumnya, di Indonesia jenis organisasi sektor publik yang dikenal antara lain, organisasi pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah, organisasi partai politik, organisasi LSM, organisasi yayasan, organisasi pendidikan seperti sekolah, organisasi kesehatan seperti rumah sakit dan organisasi tempat peribadatan seperti masjid, Paroki, vihara, pura (Bastian, 2010). Menurut Bastian, (2010), kata “publik” mengandung arti masyarakat atau rakyat, yang pada umumnya adalah kelompok binaan donator, konstituen, atau umat. Berikut ini adalah ilustrasi struktur organisasi yang terdapat dalam organisasi sektor publik menurut Bastian, (2010): Tabel 2.1 : Elemen atau Istilah Dalam Organisasi Publik No Bentuk Manajemen Lembaga Pengurus Pemilik Organisasi perwakilan Harian (yang Publik Organisasi dilayani) (pelaksana program) 1 Pemerintah Pemerintah DPR Sekretariat Masyarakat Pusat Negara bersama Kementrian / Lembaga Pemerintah DPRD Dewan Daerah penasehat Sumber: Bastian, (2010)


Tabel 2.1 : Elemen atau Istilah Dalam Organisasi Publik (lanjutan) No Bentuk Manajemen Lembaga Pengurus Organisasi perwakilan Harian Publik Organisasi (pelaksana program) 2 Partai Dewan Dewan Sekjen DPP Politik Pempinan penasehat Pusat (DPP) Dewan Sekretariat Pimpinan DPW Daerah (DPD) Dewan Sekretariat Pimpinan DPC Cabang (DPC) Dewan Sekretariat Pimpinan Dewan Ranting Pimpinan Ranting 3 Lembaga Dewan Dewan Pengurus Swadaya Pengurus pendiri beserta staf/ Masyarakat divisi/ bagian didalam struktur organisasi yang bersangkutan Dewan penyantun 4 Yayasan Dewan Tim Pengurus Pengurus penasehat beserta staf/ atau Badan divisi/ bagian Yayasan didalam struktur organisasi yang bersangkutan Sumber: Bastian, (2010)

61

Pemilik (yang dilayani)

Konstituen

Kelompok Binaan

Donatur atau Binaan


62

Tabel 2.1 : Elemen atau Istilah Dalam Organisasi Publik (lanjutan) No Bentuk Manajemen Lembaga Pengurus Pemilik Organisasi perwakilan Harian (yang Publik Organisasi dilayani) (pelaksana program) 5 Organisasi Pengurus Penasehat Pengurus Umat Tempat beserta staf/ Peribadatan divisi/ bagian didalam struktur organisasi yang bersangkutan Sumber: Bastian, (2010)

Menurut sulistyowati, (2011), organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan memiliki tiga ciri-ciri diantaranya, (1) sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang di berikan, (2) menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas tersebut, (3) tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisai bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan pada organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan,

atau

ditebus

kembali,

atau

kepemilikan

tersebut

tidak

mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Menurut Sulistyowati, (2011), organisi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok

besar,

yaitu

entitas

pemerintahan

dan

entitas

nirlaba


63

nonpemerintahan. Organiasai nirlaba dipandang amat berbeda dengan organiasasi komersial oleh pelanggan, donator dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Para pengurus organisi ini yang terseleksi secara ideal mempunyai tujuan tulus untuk mendukung organisasi, guna mencapai tujuannya, walaupun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Di Indonesia seluruh kegiatan organisasi nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45. PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI)

untuk

memfasilitasi

seluruh

organisasi

nirlaba

nonpemerintahan. Dalam PSAK 45, karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumberdaya utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial. Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan memperoleh pendapatan dari jasa yang diberikan kepada publik, walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagikan laba apapun kepada pendiri pemilik entitas. Laporan keuangan nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban harta-utang (neraca), pertanggungjawaban kas (Laporan Arus Kas) dan Laporan Aktifitas (Sulistyowati, 2011).


64

Paroki merupakan salah satu organisasi nirlaba, menurut Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Semarang (PPDP) pasal 4 ayat 1 dan 2 tahun 2004, paroki dibedakan menjadi dua macam yaitu Paroki dan Paroki Administratif. Paroki merupakan persekutuan paguyuban-paguyuban umat beriman sebagai bagian dari keuskupan dalam batas-batas wilayah tertentu yang sudah memiliki pastor kepala, yang berdomisili di paroki sendiri. Sedangkan

Paroki

Administratif

merupakan

persekutuan

paguyuban-

paguyuban umat beriman sebagai bagian dari keuskupan dalam batas-batas wilayah tertentu yang pastor kepalanya mash dijabat oleh pastor kepala paroki. Paroki-paroki di Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba karena memperoleh sumberdaya yang dibutuhakan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumber sumbangan para anggota (umat) dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari paroki tersebut. Jika dilihat dari sudut badan hukumnya, paroki-paroki di yogyakarta merupakan yayasan gerejawi karena didirikan berdasarkan Stichtingbrief kerk en armbestuur atau surat yayasan grejawi

Oprich-tingbrief kerk en

armbestuur/ surat pendirian gereja, yaitu atas nama pengurus gereja atau papa miskin (PGPM), (Firma Sulistyowati, 2011). Terkait dengan keperluan keuangan dan akuntansi di paroki-paroki, Pernyaatan Standar Akuntansi Keuangan yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah PSAK 45. Namun demikian mengingat bahwa paroki dan lembaga


65

gerejawi lainya adalah lembaga yang sangat khas dalam dalam praktek keuangannnya, maka penerapan PSAK 45 tidak bisa langsung dilakukan. Penerapan PSAK 45 di paroki dan lembaga-lembaga gerejawi masih memerlukan pentujuk teknis yang lebih rinci dan lebih detail. Untuk keperluan tersebut maka Keuskupan Agung Semarang memberlakukan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) Keuskupan Agung Semarang yang di susun oleh Tim Akuntansi Keuskupan Agung Semarang sebagai acuan teknis penyelenggaraan keuangan dan akuntansi di paroki. I. Penelitian Sebelumnya Amelia, (2008), yang melakukan penelitian mengenai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan kas di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, menyimpulkan bahwa pengendalian intern yang diterapkan pada sistem penerimaan kas di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran belum efektif, hal tersebut dikarenakan efeksitas pengendalian intern yang terkait dengan ketepatan penghitungan jumlah nomilan pada Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Kolekte (BAPK) belum efektif. Arlin, (2007), yang melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Pengendalian Intern Penerimaan Kas Panitia Relokasi Gereja Katolik Kristus Raja Banciro Yogyakarta menyimpulkan bahwa, pelaksanaan sistem penerimaan kas dan sistem pengendalian intern penerimaan kas yang dilakukan organisasi belum sesuai dengan tori tetapi telah disesuaiakan


66

dengan kondisi yang ada di dalam organisasi. Selain itu, sistem pengendalian intern penerimaan kas dari Kolekte Mingguan yang dilakukan oleh Panitia Relokasi Gerja Kristus Raja Banciro Yogyakarta adalah efektif. Kurnianto, (2002), dengan penelitian yang berjudul Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Organisasi Non Profit yang dilakukan di Paroki Pugeran Yogyakarta menyatakan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di Paroki Pugeran Yogyakarta masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan kajian teori pada Petuntuk teknis Keuangan dan Akuntansi. Beberapa hal yang kurang sesuai dalam sistem akuntansi yang diterapkan di Paroki Pugeran antara lain dari sisi penerimaan, yaitu tidak adanya pemisahan tanggungjawab antara fungsi akuntansi dan fungsi kas, penerimaan kas paroki lewat Romo tidak disertai tanda terima akan tetapi hanya berdasarkan rasa saling percaya, pencatatan kas dilakukan pertama kali dan pemagang catatan hanya dilakukan oleh bendahara 1 dan kuaitansi yang tidak menggunakan nomor urut tercetak. Sedangkan dari sisi pengeluaran kas beberapa hal yang kurang sesuai adalah tidak adanya pemisahan tanggungjawab antara fungsi akuntansi dan fungsi kas, pencatatan hanya dilakukan oleh bendahara 1 dan tidak adanya pengisian formulir Bukti Kas Dewan Paroki yang dilakukan oleh peminta dana. Setiani, (2008), dengan penelitiaan yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Sistem Penerimaan Kas yang dilakukan di Paroki Keluarga Kudus Benteng Yogyakarta menyimpulkan bahwan pengendalian


67

intren yang dilakukan Paroki Keluarga Kudus Banteng Belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari Kertas Kerja memiliki jumlah penyimpanan yang melebihi batas yang telah ditentukan oleh paroki Vivi (2008), yang melakukan penelitian di Paroki Promasan Sendangsono dengan judul Evaluasi Sistem pengandalian intern Penerimaan Kas Paroki Promasan Sendangsono, menyimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem pengendalian intern yang dijalankan oleh Paroki Promsan Sendangsono tidak efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian atas kebenaran perhitungan pada rekapitulasi hasil kolekte dan sistem pengendalian ats keberadaan otorisasi dalam Berita Acara Perhitungan dan Penyerahan Kolekte (BAPK). Wijaya, (2008), dalam penelitannya yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada Paroki Santo Albertus Agung Jetis Yogyakarta, menyimpulkan bahwa sistem pengendalian yang dilakukan Paroki Santo Albertus Agung Jetis Yogyakarta belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari Rekapitulasi Hasil Kolekte yang belum diisi dengan lengkap dan masih banyaknya dokumen Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Hasil Kolekte yang tidak di otorisasi dengan lengkap oleh pejabat yang berwenang.


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang di fokuskan pada obyek tertentu pada Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung secara intensif dan detail sehingga kesimpulan yang diambil hanya terbatas bagi obyek yang diteliti. B. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini bertempat di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung, Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Panuluh 377A Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. 2. Waktu penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret sampai dengan bulan mei tahun 2013. C. Subyek dan Obyek Penelitian 1. Subyek Penelitian Subyek penelitian adalah Romo Paroki, Bendahara Paroki, Sekertaris Paroki dan Karyawan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung.

68


69

2. Obyek penelitian Obyek penelitian adalah sistem akuntansi pengeluaran

kas dan

penerimaan kas yang digunakan Paroki dan dokumen yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. D. Populasi dan Sampel Populasi yang diambil dalam penelitiaan ini adalah populasi mengenai sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung yang terjadi antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. E. Jenis Data 1. Sejarah dan perkembangan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. 2. Struktur organisasi Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. 3. Data dari sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung yang meliputi catatan-catatan, dokumendokumen yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung.


70

F. Teknik Pengumpulan Data 1. Dokumentasi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, tetapi juga berupa buku harian, laporan, notulen rapat dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. 2. Wawancara Wawancara yang juga dikenal dengan interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam hal ini Romo Paroki, Bendahara Paroki, Sekertaris Paroki dan Dewan Paroki mengenai sistem akuntansi penerimaan

dan

pengeluran

kas

Paroki

Santo

Yohanes

Rasul

Pringwulung. G. Teknik Analisis Data Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis tersebut dilakukan dengan mendeskripsikan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Pringwulung (PSYRP). Hal-hal yang dideskripsikan meliputi, deskripsi mengenai fungsi-fungsi, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang digunakan serta prosedur yang terkait dalam sistem

penerimaan dan


pengeluran

kas

Paroki

Santo

Yohanes

Rasul

Pringwulung

71

serta

mendeskripsikan unsur pengendalian intern yang berkaitan dengan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparatif. Dimana analisis ini akan menganalisis kesesuaian sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung dengan dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP). Analisa dilakukan dengan cara membandingkan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan oleh Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung apakah sudah sesuai atau tidak sesuai kedalam tabel dengan format sebagai berikut: Tabel Perbandingan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PSYRP dengan PTKAP PTKAP Paroki Keterangan

Dalam tabel perbandingan tersebut, untuk kolom PTKAP akan diuraikan mengenai aturan yang terdapat dalam PTKAP. Sedangkan untuk kolom Paroki akan diuraikan

mengenai sistem akuntansi penerimaan dan

pengeluaran kas yang terjadi di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Pada kolom keterangan berisi, jika sistem yang digunakan oleh Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung tidak terdapat perbedaan dengan Petunjuk Teknis


72

Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP), maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan oleh Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung sudah sesuai, akan tetapi jika sistem tersebut terdapat perbedaan dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP), maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan tidak sesuai.

Item yang diperbandingkan

adalah : 1. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. 2. Catatan-catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas

Paroki Santo

Yohanes

Rasul

Pringwulung. 3. Dokumen-dokumen yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. 4. Prosedur yang membentuk sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. 5. Unsur pengendalian intern yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Pringwulung.

Paroki Santo

Yohanes

Rasul


BAB IV GAMBARAN UMUM PAROKI SANTO YOHANES RASUL PRINGWULUNG

A. Sejarah Dan Perkembangan Paroki Menurut buku Pedoman Dasar Dewan Paroki (PDDP), Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung tahun 2008, sejarah Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung berkaitan erat dengan keberadaan Perguruan Tinggi Sanata Dharma di Mrican. Keberadaan Universitas tersebut membawa perkembangan baru dalam kehidupan gereja paroki Kristus Raja Baciro. Ketika itu, sekitar tahun 1964, pastor paroki Banciro dipegang oleh Romo Joannes Stormmesand, SJ. Di sekitar Universitas Sanata Dharma terdapat dua lingkungan (dulu: Kring) di wilayah Baciro yaitu lingkungan Mrican dan lingkungan Kolombo. Untuk mengikuti perayaan ekaristi, termasuk pada hari minggu, umat di kedua lingkungan tersebut tidak perlu jauh-jauh pergi ke gereja Baciro, melainkan ke kapel Sanata Dharma yang setiap hari merayakan perayaan ekaristi, termasuk pada hari minggu. Melihat adanya benih perkembangan umat tersebut, romo J. Strommesand SJ mulai membina umat di wilayah paroki Baciro bagian utara tersebut agar menjadi stasi tersendiri, dengan harapan kelak kemudian hari berkembang menjadi paroki. Usaha itu diwujudkan antara lain dengan memberkati suatu ruangan di rumah keluarga Bapak A.M Djyus menjadi kapel untuk peribadatan, dan sekaligus sebagai tempat pendidikan agama.

73


74

Pada tahun 1967 terjadi pergantian romo paroki Baciro dari romo Joannes Stormmesand , SJ ke romo Antonius Pradjasuto, SJ. Pergantian ini membawa perbedaan kebijakan dalam pembinaan jemaat. Romo ini menghendaki agar kegiatan di seluruh wilayah paroki Baciro dipusatkan di gereja paroki. Akan tetapi, kebijakan itu berubah lagi ketika beliau di gantikan oleh Romo Franciscus Xaverius Tan Soe Ie, SJ pada tahun 1970. Beliau sangat menekankan agar kegiatan-kegiatan umat berkembang di lingkunganlingkungan. Hal itu di teruskan oleh pengganti beliau pada tahun 1977 yaitu romo Aloysius Utoyo Pr. Bahkan Romo Aloysius Utoyo memberikan perhatian khusus pada kegiatan di lingkungan-lingkungan yang berada di bagian utara paroki Baciro. Pada masa kepemimpina romo Romo Franciscus Xaverius Tan Soe Ie, SJ dan romo Aloysius Utoyo, Pr lingkungan Mrican dan Kolombo dibina dan dikembangkan. Pada tahun 1978 lingkungan Mrican dikembangkan menjadi 4 lingkungan yaitu Mrican, Pringgodani, Karangasem dan Deresan. Lingkungan Kolombo dikembangkan menjadi lingkungan Kolombo, Kepuh, Demangan dan Ambarukmo serta Janti. Pengembangan tersebut dilakukan karena meningkatnya jumlah umat yang mengikuti perayaan Ekaristi di Kapel Sanata Dharma. Perkembangan jumlah umat tersebut menimbulkan gagasan menjadikan wilayah ini sebuah stasi yaitu stasi Mrican. Perkembangan umat dengan segala kegiatan ini menuntut cara pembinaan yang berkembang pula, yaitu ditunjuknya salah seorang Romo Sanata Dharma yaitu romo Franciscus Assisi


75

Susilo, SJ yang ditujukan untuk membantu pembinaan umat di paroki Baciro utara. Pada saat Romo Franciscus Assisi Sulio, SJ memulai tugas yaitu tahun 1980, beliau sangat merasakan umat dengan segala kegiatan membutuhkan wadah untuk berkoordinasi. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah “Dewan Stasi” dengan struktur seperti dewan paroki yang di ketuai oleh bapak Gregorius Agung Karyono. Dewan stasi ini secara rutin bersidang dengan berpusat di Kapel Sanata Dharma yang secara informal telah berdiri “Stasi Mrican”. Dengan persetujuan dari provincial SJ pada tahun 1 Juli 1981 keuangan stasi Mrican di kelola sendiri oleh Dewan Stasi. Sejak itu dewan stasi membuat perencanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran sendiri. Pada tahun 1982 romo Vicaris Capitularis Keuskupan Agung Semarang berkunjung ke Paroki Baciro dalam rangka menerimakan sakramen krisma. Kesempatan ini digunakan oleh para wakil umat stasi Mrican untuk berkomunikasi secara langsung dengan romo Vicaris, dan mengemukakan keinginannya agar stasi Mrican dalam waktu dekat ditingkatkan menjadi paroki. Keinginan itu ditanggapi positif, dan tahun itu juga romo Vicaris secara resmi mendirikan Pengurus Gereja dan Papa Miskin (PGPM) di wilayah Gereja St. Ignatius Mrican. Masih pada tahun yang sama, para wakil umat berkesempatan bertemu dengan Provinsial SJ, romo J Darmaatmaja SJ. Kepada beliau dikemukakan permohonan untuk diperkenankan menggunakan kapel Sanata Dharma sebagai gereja paroki. Pada prinsipnya beliau tidak


76

keberatan. Tetapi perlu dibicarakan lebih dahulu dengan pihak Yayasan Sanata Dharma. Dengan Surat Keputusan No. 002/II/1983, tanggal 1 Februari 1983, PGPM membentuk suatu susunan Panitia Persiapan Pendirian Paroki Mrican, yang diketuai oleh Bapak A. Tutoyo. Panitia ini mempunyai tugas utama untuk mempersiapkan pembangunan Panti Paroki dan Pastoran, termasuk pengadaan tanah dan dananya. Sementara itu, permohonan penggunaan kapel Sanata Dharma sebagai gereja paroki kepada Dewan Pengurus dan Kurator Yayasan Sanata Dharma telah dikabulkan dengan suratnya No. 042/AK/84, tanggal 25 Juni 1984. Perkembangan umat pun terjadi dengan dipecahnya lingkungan Kepuh menjadi Kepuh dan Samirono. Setelah enam tahun menjabat sebagai pastor stasi, pada tahun 1986 romo F.A. Susilo, SJ mendapat tugas belajar di Amerika dan tugas beliau dilimpahkan kepada romo Y. Madyasusanta, SJ. Pada tahun ini juga romo paroki Baciro di gantikan oleh A.L Wahya Soedibya, Pr dan di Bantu oleh romo P. Supriyanto, Pr. Pada saat itu pula terjadi perubahan lingkungan yaitu lingkungan Ambarukmo menjadi lingkungan Nologaten masuk stasi Mrican dan daerah selatan jalan masuk paroki Baciro. Perkembangan lain juga terjadi di lingkungan Pringwulung pada tahun 1987 yang semula masuk paroki Banteng kini bergabung dengan stasi Mrican. Dengan penggabungan ini satasi Mrican memiliki 11 lingkungan yaitu lingkunganlingkungan: Mrican, Kepuh, Kolombo, Samirono,


77

Karangasem, Pringwulung, Kuningan, Pringgodani, Deresan, Ngropoh dan Nologaten. Berikutnya, lingkungan Pringwulung dipecah menjadi tiga lingkungan yaitu Pringwulung I, II dan III, sehingga jumlah lingkungan menjadi 13 lingkungan. Panitia Pembangunan Paroki yang telah dibentuk pada tahun 1983 telah berusaha untuk mendapatkan tanah dan dana untuk membangun panti paroki dan pastoran. Oleh karena masa baktinya berakhir, maka pada tanggal 15 mei 1989 dikeluarkan surat keputusan pastor kepala paroki baciro, Al.

Wahyasudibya,

Pr.

No.

001/Rm.P./SK.P/DPGKRB/V/89

tentang

pengangkatan panitia pembangunan gereja Mrican masa bakti 1989 s.d. 1992 terhitung sejak 15 Mei 1989. Panitia ini di ketuai oleh bapak J.B. Daliyo, SH, dengan tugas pokok membangun gedung gereja. Saat itu Kapel Sanata Dharma sudah tidak lagi direncanakan untuk gereja paroki. Umat menghendaki memiliki gereja, panti paroki dan pastoran sendiri. Keuskupan mendukung dengan menyediakan sebidang tanah di Pandean Condong Catur, Depok Sleman, seluas 3165 M2. Panitia mengalami kendala untuk mendapat ijin prinsip mendirikan gereja Pandean Condong Catur ini. Ketika terjadi penggantian pejabat Bupati Sleman, panitia mengemukakan kebutuhan umat katolik desa Caturtunggal dan Condong Catur Sleman untuk mendirikan tempat ibadat. Bupati yang baru tanggap dan menaruh perhatian dan mengusahakan tukar guling tanah kas desa di Pringwulung yang mayoritas penduduknya beragama katolik.


78

Dengan tukar guling tanah milik gereja di Pandean dengan tanah kas desa di Pringwulung panitia bekerja keras menghimpun dana untuk membangun gereja. Pada periode kedua panitia pembangunan gereja tahun 1993 s.d. 1996 yang di ketuai oleh bapak J.B. Daliyo, SH dan pengarahan romo stasi Mrican Romo J. Madyasusanto, SJ pembangunan gereja di Pringwulung dapat diselesaikan. Sejalan dengan penyiapan pembangunan gereja di atas, penyiapan umat juga di antisipasi. Dengan selesainya pembangunan gereja umat stasi Mrican di Pringwulung, maka tugas pelayanan umat stasi Mrican ditangani oleh romo paroki Baciro yaitu romo J.M Harjono, Pr. Yang kemudian di gantikan oleh romo Al. Wahyasudibya, Pr di Bantu oleh romo Simon Atas Wahyudi, Pr. Dengan kesepakatan umat stasi Mrican dan panitia gereja di Pringwulung memilih St. Yohanes Rasul sebagai pelindungnya dan akan menjadi paroki Pringwulung sesuai dengan domisili gereja. Setelah pembangunan gedung gereja

selesai, pada tanggal 27

Desember1996 turunlah surat keputusan bahwa stasi Mrican di tingkatkan statusnya menjadi Paroki Administratif St. Yohanes Rasul Pringwulung. Dengan berdirinya paroki administratif St. Yohanes Rasul Pringwulung, diangkatlah romo Simon Atas Wahyudi, Pr sebagai romo Paroki Administratif St. Yohanes Rasul Pringwulung. Masa Paroki Administratif ini tergolong singkat. Tidak banyak peristiwa terjadi pada masa paroki administrasi ini.


79

Satu tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 1997 status paroki administratif ditingkatkan menjadi paroki mandiri dengan romo kepala parokinya yaitu Romo Simon Atas Wahyudi, Pr. Berdirinya Paroki Santo

Yohanes

Rasul

Pringwulung

mempengaruhi

pembagian

wilayah/lingkungan yang semula sudah terbentuk. Umat di Lingkungan Demangan masuk ke Paroki Baciro, sehingga Paroki Pringwulung hanya ada 12 Lingkungan, yakni Lingkungan Deresan, Karangasem, Kepuh,Kolombo, Kuningan, Mrican, Nologaten, Pringgondani, Pringwulung I, Pringwulung II, Pringwulung III, dan Samirono. Pada tahun 1998 Lingkungan Ngropoh yang sebelumnya anggota Paroki banteng, ikut bergabung ke dalam Paroki Pringwulung, sehingga lingkungan di Paroki Pringwulung menjadi 13 Lingkungan. Sejak saat

itu, Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung

mengalami pergantian Pastor Kepala Paroki, diantaranya Romo.Bonifacius Benny Bambang Sumintarto, Pr. Yang sebelumnya bertugas di Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang pada tahun 2002, Romo FX. Sumantoro S, Pr pada tahun 2003, Romo Yohanes Iswahyudi, Pr pada tahun 2004, Romo Adolfus Suratmo Atmamartaya, Pr pada tahun 2005. Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 Romo Adolfus Suratmo Atmamartaya, Pr digantikan oleh Romo Ig.Sukawalyana, Pr sebagai Romo Paroki yang baru dan dibantu oleh Romo M.Sukmawanto, Pr. Pada tahun ini berdasarkan arah dasar dan Surat Arahan dari Keuskupan Agung Semarang, untuk pengembangan kegiatan umat, lingkungan-lingkungan yang ada


80

dimekarkan. Paroki Pringwulung yang semula berjumlah 13 Lingkungan, secara bertahap dimekarkan, sehingga kemudian menjadi lima wilayah dan di dalamnya terdapat 22 Lingkungan. B. Letak Paroki Keuskupan Agung Semarang (KAS) merupakan metropolit Provinsi Gerejani dalam kesatuan dengan tiga keuskupan sufragan di dekatnya, yaitu keuskupan Malang, keuskupan Surabaya dan keuskupan Purwokerto. Keuskupan Agung Semarang membagi wilayahnya menjadi empat kevikepan yaitu Kevikepan Semarang, Kevikepan Kedu, Kevikepan Surakarta, dan Kevikepan Yogyakarta. Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung merupakan salah satu paroki yang berada dalam naungan Keuskupan Agung Semarang yang masuk dalam Kevikepan Yogyakarta. Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung terletak di Jalan Panuluh 377A Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283. Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung memiliki 5 wilayah dengan 22 lingkungan didalamnya yaitu: 1. Wilayah I, terdiri dari Lingkungan Santa Angela Merici, Santo Antonius, Santo Mikael, SantoYosep. 2. Wilayah II, terdiri dari LIngkungan Santa Clara, Santa Perawan Maria, Santa Theresia, Santo Fransiskus Asisi. 3. Wilayah III, terdiri dari Lingkungan Santa Maria Karmel, Santo Agustinus, Santo Bonaventura, Santo Fransiskus Xaverius.


81

4. Wilayah IV,terdiri dari Lingkungan Emanuel, Santo Mateus, Santo Paulus, Santo Yusup. 5. Wilayah V: terdiri dari Lingkungan St.Albertus Magnus, St.Christophoru, St.Philipus, St.Stanislaus, St.Stephanus, dan St.Thomas Aquina C. Struktur Dewan paroki Struktur Dewan Paroki akan membentuk sebuah susunan dan hubungan dimana setiap pekerjaan di organisasi maupun di perusahaan akan di bagi, dikelompokkan dan di koordinasikan secara formal (Pedoman Dasar Dewan Paroki (PDDP) Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung, 2008). Struktur Dewan Paroki juga akan menunjukkan sebuah pola mengenai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda sesuai dengan posisinya. Menurut PDDP Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung tahun 2008, struktur Dewan Paroki Paroki Santo Yohanes Pringwulung dapat dilihat pada gambar berikut :


Ketua-ketua Lingkungan

U M A T

Ketua-ketua kelompok kategorial

Ketua-Ketua Wilayah

Ketua Koordinasi Kategorial Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Ketua-Ketua Bidang Sekretaris 1- 2 Bendahara-1-2-3

Wakil organisasi

Wakil

KoordinatorKoordinator Tim Kerja

Biara

DEWAN HARIAN

Karya Pastoral Khusus DEWAN INTI Tokoh-tokoh

DEWAN PLENO

Gambar 4.1: Skema Dewan Paroki Sumber: Pedoman Dasar Dewan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung tahun 2008

82


83

Semua tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung dibuat berdasarkan PDDP Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung tahun 2008. Dalam Struktur Dewan paroki tugas dan tanggungjawab setiap bagian yaitu: 1.

Dewan Paroki Dewan

Paroki

bertugas

menggerakkan

dan

mengkoordinasi

keterlibatan umat, dan dalam terang iman memutuskan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi reksa pastoral paroki yang meliputi, Bidang Liturgi dan Peribadatan, Bidang Pewartaan, Bidang Pelayanan Kemasyarakatan, Bidang Paguyuban dan Persaudaraan, Bidang Sarana Prasarana serta Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang). 2. Dewan Harian Tugas umum Dewan Harian adalah menangani masalah-masalah sehari-hari yang timbul dalam kehidupan umat beriman, mempersiapkan rapat atau pertemuan dengan kemungkinan membentuk panitia tersendiri (ad hoc), menjalankan fungsi kontrol terhadap kerja panitia ad hoc, mengundang rapat Dewan Inti atau Dewan Pleno atau sebagian secara berkala, menyampaikan laporan tahunan kepada Uskup dan menyusun petunjuk-petunjuk teknis untuk pelaksanaan program yang diperlukan PDDP (PDDP Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung, 2008).


84

3. Ketua Dewan Paroki Ketua Dewan Paroki bertugas memimpin rapat Dewan Harian adalah memastikan reksa paroki secara keseluruhan, bertanggungjawab atas tata penggembalaan Dewan Paroki, memimpin rapat-rapat Dewan Paroki, mendelegasikan tugas kepada pengurus Dewan Harian lainnya sejauh diperlukan serta mendampingi bendahara dan sekretaris Dewan Paroki menjadi Ketua PGPM ex officio. 4. Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 1 (Pastor Pembantu ex officio) bertugas menerima dan melakukan tugas yang diberikan ketua, mewakili ketua jika berhalangan, bertanggungjawab

atas

pengelolaan

kantor

sekretariat

paroki,

mendampingi kegiatan bidang liturgi dan peribadatan, pewartaan, serta penelitian dan pengembangan. 5. Wakil Ketua 2 Wakil Ketua 2 bertugas menerima dan melakukan tugas yang diberikan ketua, mewakili ketua dan wakil ketua 1 jika berhalangan, bertanggungjawab atas karyawan Paroki, mendampingi kegiatan bidang pelayanan kemasyarakatan, paguyuban dan tata organisasi, serta sarana dan prasarana dan menjadi anggota PGPM ex officio. 6. Ketua Bidang Ketua Bidang bertugas menerima dan melakukan tugas yang diberikan ketua, mengkoordinasi tim-tim kerja yang berada dalam bidangnya, baik


85

perencanaan program kerja maupun RAPB, bertanggungjawab atas terlaksanannya kegiatan tim-tim kerja yang berada dalam koordinasinya, menyampaikan hasil rapat Dewan paroki kepada pengurus Kelompokkelompok Kategorial dan atau Tim Kerja yang berada dalam koordinasinya. 7. Koordinator Ketua-ketua Wilayah Koordinator

Ketua-ketua Wilayah bertugas mewakili ketua-ketua

wilayah dalam rapat Dewan Harian, menyampaikan aspirasi dari wilayah yang berguna untuk menentukan kebijakan paroki, bertanggungjawab atas terselenggaranya rapat rutin di wilayah-wilayah dan juga untuk pembuatan program kerja di wilayah-wilayah, disertai RAPB dan pelaksanaan kepada Dewan Paroki, menyampaikan hasil rapat Dewan Harian kepada ketua Wilayah

dalam

rapat

yang

diselenggarakan

oleh

Wilayah,

bertanggungjawab atas pembuatan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan tahunan wilayah kepada Dewan Paroki. 8. Sekretaris 1 Sekretaris 1 bertugas menerima dan melakukan tugas yang diberikan ketua, membuat risalah rapat dan menyampaikannya dalam rapat berikut, mempersiapkan bahan rapat bersama dengan ketua, membuat surat-surat resmi demi kepentingan Dewan Paroki, baik internal maupun eksternal paroki dan mengarsipkannya, membuat laporan tahunan kepada Uskup bersama dengan sekretaris 2, membuat rencana program kerja tahunan


86

bersama dengan pengurus Dewan Harian lainnya dan menjadi sekretaris PGPM ex officio. 9. Sekretaris 2 Sekertaris 2 memiliki tugas dan tanggungjawab didalam menerima dan melakukan tugas yang diberikan ketua, membuat dan mengedarkan undangan rapat, mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat, membuat historia parociae atau mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di paroki, membuat laporan tahunan kepada Uskup bersama dengan sekreatris 1. 10. Bendahara 1 Bendahara 1 bertugas menerima dan melakukan tugas yang diberikan ketua, menjadi ketua tim keuangan, membuat laporan keuangan bulanan, membuat laporan keuangan tahunan kepada Uskup bersama bendahara 2 dan 3, membuat RAPB tahunan bersama dengan pengurus Dewan Harian lainnya, mengelola pemasukan dan pengeluaran uang, memikirkan caracara untuk meningkatkan pendapatan paroki, mengurusi penyimpanan uang di bank dan menjadi Bendahara PGPM ex officio. 11. Bendahara 2 Bendahara 2 bertugas menerima dan melakukan tugas yang diberikan ketua, membuat laporan tahunan kepada Uskup bersama bendahara 1 dan 3, mencatat pemasukan dan pengeluaran uang, menerima pengumpulan kolekte dari petugas, mengelola biaya program Bidang Pewartaan, Bidang


87

Kemasyarakatan, Bidang Paguyuban dan Persaudaraan, dan Bidang Fasilitas dan Litbang, melaporkan secara periodik posisi keuangan kepada Bendahara 1, bersama dengan pengurus Dewan Harian lainnya menyusun RAPB Paroki serta laporan pertanggungjawaban. 12. Bendahara 3 Bendahara 3 bertugas menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua, membuat laporan tahunan kepada Uskup bersama bendahara 1 dan 2, menerima pengumpulan amplop persembahan dan dana-dana dari sumber-sumber yang sah dan membuat laporan kepada bendahara 1, bersama pengurus Dewan Harian yang lain menyusun RAPB Paroki dan laporan pertanggungjawaban serta mengelola biaya program bidang Liturgi dan Peribadatan. 13. Dewan Inti Tugas Umum Dewan Inti adalah menjabarkan prioritas reksa pastoral paroki dalam program kerjanya, menyusun rencana program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta menyampaikannya kepada Dewan Pleno, melaksanakan program kerja yang disahkan oleh Dewan Pleno serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dewan Pleno sekurang-kurangnya setahun sekali. 14. Tim Kerja Tugas Koordinator Tim Kerja adalah mengkoordinasi kegiatan tim kerjanya, mewakili tim kerjanya di dalam Dewan Inti Paroki,


88

menyampaikan hasil rapat Dewan Paroki kepada tim kerjanya, mertanggungjawab membuat rencana program dan anggaran biaya, serta melaksanakannya dengan setia. 15. Ketua Wilayah Tugas Ketua Wilayah adalah mengkoordinasi kegiatan antar lingkungan, menyelenggarakan rapat rutin wilayah, bertanggung jawab atas pembuatan program kerja wilayah disertai RAPB dan pelaksanaan kepada Dewan Paroki, menandatangani laporan keuangan Wilayah serta menyampaikan hasil rapat Dewan Paroki kepada pengurus lingkunganlingkungan yang berada dalam wilayah dan mewakili lingkunganlingkungan di wilayahnya di dalam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Paroki. 16. Dewan Pleno Tugas Umum Dewan Pleno adalah menentukan prioritas reksa pastoral paroki jangka panjang dan jangka pendek, mengesahkan rencana program kerja Dewan Inti menjadi program kerja Dewan Paroki, termasuk pengesahan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Paroki dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Paroki sekurangkurangnya setahun sekali. 17. Ketua Lingkungan Tugas Ketua lingkungan adalah menampung dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan reksa pastoral warga Lingkungan dalam kesatuan


89

dengan ketua wilayah, mengadakan pendataan lingkungan setahun sekali dengan menggunakan pedoman statistik Keuskupan, bertanggungjawab atas pertemuan-pertemuan

lingkungan, mengadakan dan memimpin

kegiatan umat lingkungan, membangun kerjasama antar lingkungan atau antara lingkungan dan kelompok kategorial untuk perkembangan umat dan masyarakat serta bertanggungjawab inventaris lingkungan. 18. Ketua Kelompok Kategorial Tugas Ketua Kelompok Kategorial adalah mengkoordinasi kegiatan antar kelompok kategorial, mewakili kelompok-kelompok kategorial yang ada dalam koordinasinya di dalam Dewan Paroki dan menyampaikan hasil rapat Dewan Paroki kepada pengurus kelompok-kelompok kategorial yang berada dalam koordinasinya. 19. Wakil Biara Tugas Wakil Biara adalah menghadiri rapat Dewan Pleno, memberikan saran dan masukan kepada Dewan Paroki, menyampaikan hasil rapat Dewan Pleno kepada anggotanya, mendukung dan melibatkan diri dalam kegiatan paroki dan memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan Paroki sesuai dengan kekhasan masing-masing untuk lebih menjawab kebutuhan banyak kepentingan. 20. Tokoh-tokoh Tugas

Tokoh-tokoh

adalah

menghadiri

rapat

Dewan

Pleno,

menyampaikan saran dan usulan kepada Dewan Paroki, menjadi jembatan


90

antara Dewan Paroki dan masyarakat atau sebaliknya serta memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk reksa pastoral sesuai dengan kekhasan ketokohan dan kompetensinya sehingga gerak dan dinamika paroki lebih menjawab kebutuhan. 21. Ketua Kelompok Kategorial Ketua Kelompok Kategorial bertugas mengkoordinasi kegiatan antar kelompok kategorial, mewakili kelompok-kelompok kategorial yang ada dalam koordinasinya di dalam Dewan Paroki serta menyampaikan hasil rapat Dewan Paroki kepada pengurus kelompok-kelompok kategorial yang berada dalam koordinasinya.


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung 1. Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas a. Fungsi Penerimaan Fungsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi dari penerimaan rutin paroki dan fungsi penerimaan dari liturgi dan imamat. Fungsi dari penerimaan rutin paroki dilaksanakan oleh Bendahara II, fungsi ini bertanggungjawab untuk menerima uang baik yang berasal dari kolekte maupun kotak persembahan paroki. Fungsi penerimaan dari liturgi dan imamat dilaksanakan oleh bendahara III, di mana fungsi ini bertanggungjawab terhadap penerimaan persembahan bulanan umat. b. Fungsi Kas Bagian ini berfungsi untuk penyimpanan uang yang berasal dari kolekte, persembahan bulanan umat maupun uang yang berasal dari kotak persembahan paroki. Fungsi ini juga bertanggungjawab mengeluarkan uang untuk biaya tim kerja, biaya kepanitiaan, liturgi dan dana imamat. Fungsi Kas dilaksanakan oleh dua bendahara yaitu Bendahara II dan Bendahara III. Bendahara II bertugas menyimpan

91


92

uang yang berasal dari kolekte dan kotak persembahan paroki serta bertanggungjawab mengeluarkan uang untuk biaya tim kerja dan biaya kepanitiaan. Sedangkan Bendahara III bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pengeluaran kas dari liturgi dan dana imamat. c. Fungsi Penghitung Kotak Persembahan Paroki Fungsi

ini

dilaksanakan

oleh

petugas

penghitung

kotak

persembahan. Petugas yang membuka kotak persembahan bertugas sebagai penghitung uang. Fungsi ini bertanggungjawab untuk menghitung kotak persembahan yang telah dibuka. d. Fungsi Penghitung Kolekte Fungsi ini dilaksanakan oleh tim atau petugas penghitung kolekte yang telah dibentuk oleh paroki. Fungsi ini bertanggungjawab terhadap penghitungan hasil kolekte setelah selesai misa. Fungsi ini juga bertugas mengisi Formulir Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Kolekte (BAPPK). e. Fungsi yang Memerlukan Pengeluaran Kas Fungsi ini dilaksanakan oleh setiap fungsi yang memerlukan pengeluaran kas dalam hal ini seluruh Karyawan, Tim Kerja dan Panitia. Fungsi ini bertanggungjawab untuk membuat proposal dalam setiap mengeluaran kas.


93

f. Fungsi Akuntansi Fungsi ini bertanggungjawab mencatat seluruh penerimaan (kolekte, persembahan bulanan umat dan kotak persembahan paroki) dan pengeluaran (biaya tim kerja dan kepanitiaan). Fungsi ini dilaksanakan oleh dua bendahara yaitu Bendahara I dan Bendahara II. Bendahara II bertugas mencatat penerimaan yang berasal dari kolekte dan dari kotak persembahan. Bendahara II juga bertanggungjawab terhadap pengeluaran yang berasal dari pengeluaran tim kerja dan biaya kepanitiaan. Sedangkan Bendahara III bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari liturgi dan dana imamat. g. Fungsi Transfer Bank Fungsi ini dilaksanakan oleh dua bendahara yaitu bendahara I dan Bendahara III. Bendahara I bertanggungjawab untuk mentransfer uang ke Keuskupan Agung Semarang. Bendahara III bertanggungjawab untuk mentransfer uang ke Seminari Menengah Mertoyudan. h. Fungsi Pengesahan Fungsi ini bertanggungjawab mengesahkan proposal permohonan dan laporan pertanggungjawaban yang telah di buat oleh tim kerja untuk masing-masing bidang. Fungsi ini dijalankan oleh Ketua Dewan Paroki, Ketua Bidang atau Tim Kerja atau Ketua Panitia dan Bendahara II.


94

i. Fungsi Pemeriksa Intern Fungsi

ini

dilaksanakan

oleh

Romo

Paroki,

fungsi

ini

bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksanaan kas secara periodik dan mecocokkan hasil penghitungannya dengan saldo menurut catatan akuntansi yang di buat oleh Bendahara I, Bendahara II, Bendahara III maupun Sekertaris Dewan Paroki. 2. Catatan Akuntansi Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas a. Rincian Pemasukan dan Pengeluaran Dana Persembahan dan Dana Imamat (RPPDPDI) Catatan ini digunakan paroki untuk mencatat penerimaan persembahan bulanan umat supaya dapat memonitor jumlah Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU) yang beredar dan kembali beserta uangnya. Catatan ini juga digunakan untuk mencatat pengeluaran biaya liturgi dan imamat. RPPDPDI dapat dilihat pada lampiran 3. b. Laporan Kas Keuangan Bendahara II dan Laporan Kas Keuangan Bendahara III Laporan Kas keuangan merupakan laporan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi kas masuk dan kas keluar secara kronologis atau urut tanggal dengan tujuan untuk mengetahui secara cepat transaksi kas yang terjadi dan saldo kas yang dimiliki. Laporan Kas


95

Keuangan Bendahara II berisi catatan kas masuk dan keluar secara umum, sedangkan Laporan Kas Keuangan Bendahara III berisi laporan kas masuk dan keluar untuk dana liturgi dan imamat. LKK Bendahara II dan LKK Bendahara III dapat dihat pada lampiran 4. c. Laporan Arus Kas Bulanan (LAKB) Laporan Arus Kas Bulanan merupakan catatan yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas (bank) selama periode tertentu. Catatan ini merupakan hasil dari catatan laporan kas masuk dan keluar yang berasal dari Bendahara II yang kemudian di olah oleh Bendahara I ke dalam program komputer Microsoft Excel yang sudah di buat oleh Bendahara I sebagai kewajiban paroki kepada Keuskupan Agung Semarang. LAKB dapat dilihat pada lampiran 5. 3. Dokumen yang Terkait dengan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluran kas a. Rangkuman Laporan (RL) Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk merangkum seluruh kas masuk dan kas keluar paroki. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan entry data atau memasukkan data ke program komputer. RL dapat dilihat pada lampiran 6. b. Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Kolekte (BAPK). Dokumen ini digunakan paroki sebagai bukti dari jumlah uang yang diterima dari hasil kolekte. Dalam pelaksanaanya dokuman ini


96

ditandatangani oleh petugas penghitung kolekte dan Bendahara II sebagai pihak yang menerima uang. BAPK dapat dilihat pada lampiran 7. c. Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU) Dokumen ini digunakan oleh paroki sebagai bukti penerimaan uang dari hasil persembahan bulanan umat. APBU diisi oleh umat saat menyerahkan persembahan bulanan ke pengurus lingkungan. APBU dapat dilihat pada lampiran 8. d. Bukti Tranfer Bank (BTB) Dokumen ini digunakan oleh paroki sebagai bukti transfer uang ke bank. BTB juga digunakan sebagi bukti transfer uang ke Keuskupan Agung Semarang dan transfer uang ke Seminari Menengah Mertoyudan. BTB dapat dilihat pada lampiran 9. e. Kuitansi Kuitansi berfungsi sebagai bukti penerimaan sumbangan dan penerimaan lain-lain serta berfungsi sebagai bukti pengeluaran kas secara tunai. Kuitansi dapat dilihat pada lampiran 10. f. Nota Pengganti Nota Pengganti berfungsi sebagai bukti pengeluaran uang yang bersifat sementara, sehingga belum dicatat atau dibebankan sebagai biaya pengeluaran lainnya dalam Laporan Kas Keuangan Bendahara II. Nota Pengganti dapat dilihat pada lampiran 11.


97

g. Proposal Dokumen ini digunakan oleh paroki sebagai bukti Tim Kerja atau Panitia untuk mengajukan dana ke Bendahara II. Proposal dapat dilihat pada lampiran 12. h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dokumen ini digunakan oleh paroki sebagai bukti dari pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan pengeluaran dan penerimaan dari kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan. LPJ dapat dilihat pada lampiran 13. 4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung baik penerimaan kas dari kolekte, persembahan bulanan umat, kotak persembahan dan pengeluaran kas dari biaya tim kerja, biaya kepanitiaan dicatat oleh Bendahara II kemudian dimasukkan ke dalam komputer oleh Bendahara I. Entry data tersebut dilakukan oleh paroki sebagai kewajiban Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung untuk melaporkan Laporan Keuangan kepada Keuaskupan Agung Semarang. Untuk lebih jelasnya dapat di deskripsikan sebagai berikut :


98

a. Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 1) Prosedur Pencatatan Penerimaan Hasil Kolekte Petugas atau tim penghitung kolekte Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung setelah selesai misa, melakukan penghitungan kolekte ditempat yang ditentukan. Penghitungan hasil kolekte juga harus di saksikan oleh Bendahara I atau Bendahara II yang bertindak sebagai saksi. Setelah selesai melakukan penghitungan, petugas atau tim penghitung kolekte besarta saksi wajib mengisi dan menandatangani Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Kolekte (BAPPK). Petugas atau tim penghitung selanjutnya menyerahkan BAPPK beserta uang hasil kolekte kepada kasir dalam hal ini Bendahara II. Bendahara II kemudian akan menyimpan uang hasil kolekte, mencacat penerimaan uang hasil kolekte tersebut pada laporan kas keuangan Bendahara II dan merangkumnya ke dalam rangkuman laporan. Rangkuman laporan dan laporan kas keuangan Bendahara II dibuat sebanyak dua rangkap. Bendahara II kemudian akan mengarsipkan BAPPK secara permenen, sedangkan laporan kas keuangan Bendahara II rangkap pertama dan kedua serta rangkuman laporan rangkap pertama dan kedua akan di arsipkan sementara. Laporan kas keuangan Bendahara II rangkap pertama dan kedua tersebut akan digunakan kembali oleh Bendahara II


99

untuk mencatat penerimaan dari kotak persembahan paroki, sedangkan rangkuman laporan rangkap pertama dan kedua akan digunakan kembali oleh Bendahara II untuk merangkum laporan kas keuangan Bendahara III untuk penerimaan persembahan bulanan umat.


Tim Penghitung Kolekte

100

Bendahara II 1

Mulai

Menerima BAPPK bersama dengan uang dari petugas penghitung

BAPPK

Menghitung kolekte dan Mengisi BAPPK

Setelah selesai misa Penghitungan Disaksikan Bendahara I atau Bendahara II

Menyimpan Uang hasil kolekte dan mencatat uang hasil kolekte ke LKK B II

BAPPK

LKK B II LKK B II

dan Tim Pengitung bersama Bendahara I atau Bendahara II menandatangani BAPPK

2 1

Merangkum LKK B II ke RL RL

1

RL

BAPPK diarsipkan permanen. LKK B II dan RL diarsipkan sementara.

BAPPK

2

RL

11

RL LKK B II

Bersama dengan uang diserahan Bendahara II

LKK B II

Keterangan : 1. BAPPK : Berita Acara Penghitungan Dan Penyerahan Hasil Kolekte 2. LKK B II : Laporan Kas Keuangan Bendahara II 3. RL : Rangkuman Laporan 4. BSB : Bukti Setor Bank 5. LKK B III : Laporan Kas Keuangan Bendahara III

2

1

BAPPK LKK B II digunakan kembali untuk mencatat penerimaan kotak persembahan. RL digunakan kembali untuk merangkum LKK B III dari persembahan bulanan umat

1

N

T selesai

Gambar 5.1: Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Hasil Kolekte Sumber: Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


101

2) Prosedur Pencatatan Penerimaan Persembahan Bulanan Umat Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung membedakan prosedur penerimaan persembahan bulanan umat dalam dua penerimaan yaitu Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU) yang diterima atau dikoordinir oleh pengurus lingkungan dan APBU yang oleh umat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan oleh paroki. Untuk APBU yang diterima atau dikoordinir oleh pengurus lingkungan, pengurus lingkungan yang menerima APBU dari umat wajib mencocokkan jumlah uang dengan yang tertulis pada APBU dan menghitung jumlah uang yang ada di APBU. Pengurus lingkungan menyerahkan uang dan APBU kepada Bendahara III. Bendahara III mencocokkan jumlah uang dengan yang tertulis pada APBU, memilah-milah uang tersebut berdasarkan jenisnya (persembahan atau dana imamat). Berdasarkan

uang yang

diterima, Bendahara III mentransfer uang yang termasuk dana imamat ke rekening

Seminari Menengah Mertoyudan dan

menyimpan uang yang termasuk ke dalam dana persembahan. Bendahara III membuat RPPDPDI (Rincian Pemasukan dan Pengeluaran Dana Persembahan dan Dana Imamat) sebanyak dua rangkap dan mencatat uang yang diterima ke RPPDPDI. Setelah melakukan pencatatan, Bendahara III menandatangani APBU,


102

bukti tranfer bank dan RPPDPDI. APBU diserahkan kembali ke pengurus lingkungan dan untuk RPPDPDI rangkap kedua diserahkan kepada Bendahara II. Berdasarkan RPPDPDI, Bendahara II

selanjutnya merekap

RPPDPDI tersebut kedalam laporan kas keuangan Bendahara III dan merangkumnya ke dalam rangkuman laporan rangkap pertama dan kedua yang berasal dari prosedur penerimaan kolekte. Laporan kas keuangan Bendahara III tersebut harus dibuat sebanyak dua rangkap. RPPDPDI diarsipkan secara permanen, sedangkan laporan kas keuangan Bendahara III rangkap pertama dan kedua serta rangkuman laporan rangkap pertama dan kedua akan di arsipkan sementara. Laporan kas keuangan Bendahara III rangkap pertama dan kedua akan digunakan kembali untuk entry data ke dalam program komputer oleh Bendahara I, sedangkan rangkuman laporan rangkap pertama dan kedua akan digunakan kembali dalam prosedur penerimaan kotak persembahan paroki.


103

Bendahara III

Pengurus Lingkungan

1 Mulai

Menerima uang dan APBU dari pengurus lingkungan

Menerima APBU dari umat APBU APBU Mencocokkan jumlah uang dengan APBU Mencocokkan dan menghitung jumlah uang dengan APBU

Memilah-milah uang untuk dana imamat dan persembahan

Mentransfer dana imamat ke seminari

APBU

Bersama uang diserahkan ke Bendahara III

Keterangan: 1. APBU : Amplop Persembahan Bulanan Umat 2. BTB : Bukti Transfer Bank 3. RPPDPDI : Rincian Pemasukan dan pengeluaran Dana persembahan dan Dana imamat 4. LKK B III : Laporan Kas Keuangan Bendahara III 5. RL : Rangkuman Laporan

BTB

1 Menyimpan uang dan mencatat Penerimaan APBU ke RPPDPDI

RPPDPDI 2 RPPDPDI 1

mendatangani APBU, BTB dan RPPDPDI

RPPDPDI 2 RPPDPDI 1 Diserahkan kembali ke pengurus lingkungan

BTB APBU

Diserahkan kepada Bendahara II

N

2

Gambar 5.2: Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Persembahan Bulanan Umat Sumber: Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


104

Bendahara II T 2 Menerima RPPDPDI dari Bendahara III

2

RL RL

Dokumen yang berasal dari penerimaan kolekte

1

RPPDPDI 2

Digabungkan

2

RL 1

RL RPPDPDI 2

Keterangan: 1. APBU : Amplop Persembahan Bulanan Umat 2. BTB : Bukti Transfer Bank 3. RPPDPDI : Rincian Pemasukan dan pengeluaran Dana persembahan dan Dana imamat 4. LKK B III : Laporan Kas Keuangan Bendahara III 5. RL : Rangkuman Laporan 6. LKK B II :Laporan Kas Keuangan Bendahara II

Mencatat RPPDPDI ke LKK Bendahara III

2

LKK B III

1

LKK B III

Merangkum LKK B III ke RL

2

RL 1

RL

LKK B III rangkap 1 dan RL diarsipkan sementara

2

RL 1

RL LKK B III LKK B III

2

1

RPPDPDI 2

LKK B III akan digunakan kembali untuk entry data. RL akan digunakan kembali untuk merangkum LKK B II dari penerimaan kotak persembahan

N T selesai

Gambar 5.2: Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Persembahan Bulanan Umat Sumber: Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


105

3) Prosedur Pencatatan Penerimaan Uang Kotak Persembahan Paroki Kotak persembahan yang disediakan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung dibuka sebelum perayaan hari besar yaitu hari besar paskah dan hari besar natal. Petugas yang membuka kotak persembahan bertugas sebagai penghitung uang. Pembukaan kotak persembahan harus disaksikan oleh Bendahara I, Bendahara II, Bendahara III atau Romo Paroki yang bertindak sebagai saksi. Kotak persembahan yang ada di paroki secara umum berisi amplop persembahan paskah dan atau amplop persembahan natal. Petugas penghitung selanjutnya menghitung uang dari amplop persembahan paskah dan atau amplop persembahan natal. Petugas penghitung kemudian menyerahkan uang kepada Bendahara II. Bendahara II menyimpan uang dan mencatat penerimaan uang tersebut ke dalam laporan kas keuangan Bendahara II rangkap pertama dan kedua yang berasal dari prosedur penerimaan kolekte dan merangkumnya ke dalam rangkuman laporan rangkap pertama dan kedua yang berasal dari prosedur persembahan bulanan umat. Laporan kas keuangan Bendahara II rangkap pertama dan kedua serta rangkuman laporan rangkap pertama dan kedua diarsipkan sementara. Laporan kas keuangan Bendahara II dan rangkuman laporan akan digunakan kembali dalam prosedur pengeluaran biaya tim kerja.


Tim Penghitung

Mulai Kotak persembahan dibuka pada saat hari besar keagamaan

Membuka kotak persembahan

Penghitungan harus disaksikan Bendahara I, Bendahara II, Bendahara III atau Romo Paroki

Menghitung uang kotak persembahan

Menyerahkan uang ke Bendahara II

1

Keterangan : 1. LKK B II : Laporan Kas Keuangan Bendahara II 2. RL : Rangkuman Laporan

Gambar 5.3: Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Kotak Persembahan Sumber: Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung

106


107

Bendahara II T 1

Catatan LKK B II berasal dari prosedur penerimaan kolekte. Dokumen RL berasal dari prosedur persembahan bulanan umat

Menerima uang dari petugas penghitung

2

RL 1

RL LKK B II LKK B II

2

1

Menyimpan dan mencatat uang ke dalam LKK B II

LKK B II LKK B II

2

1

Merangkum LKK B II kedalam RL

RL

2 1

RL

LKK B II dan RL diarsipkan sementara

Keterangan : 1. LKK B II : Laporan Kas Keuangan Bendahara II 2. RL : Rangkuman Laporan

2

RL 1

RL LKK B II LKK B II

2

1 LKK B II akan digunakan kembali untuk mencatat pengeluaran tim kerja, sedangkan RL akan digunakan kembali untuk merangkum LKK B II dalam pengeluaran tim kerja

selesai

T

Gambar 5.3: Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Kotak Persembahan Sumber: Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


108

b. Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 1) Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Tim kerja Tim kerja Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung wajib membuat proposal kegiatan sebanyak dua rangkap sebelum meminta uang kepada Bendahara II. Proposal kegiatan tersebut mencakup Rancangan Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB), judul program atau kegiatan, bidang, tim kerja nomor kode pos dalam RAPB, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, rincian rencana kegiatan dan jumlah anggaran yang diminta dari kas Bendahara II. Proposal tersebut juga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Paroki, Bendahara II, Tim Kerja atau Ketua Panitia, dan Ketua Bidang. Proposal tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara II. Bendahara

II

akan

menentukan

disetujui

atau

tidak

disetujuinya proposal yang dibuat oleh tim kerja. Bendahara II dapat langsung memberikan persetujuan proposal kegiatan apabila proposal kegiatan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam RAPB. Apabila proposal yang diajukan tim kerja tidak sesuai dengan RAPB maka Bendahara II wajib mengembalikan proposal tersebut ke tim kerja untuk direvisi. Setelah proposal kegiatan tersebut disetujui, Bendahara II kemudian menandatangani proposal

dan

membuat

kuitansi.

Kuitansi

tersebut

harus


109

ditandatangani oleh Bendahara II dan menyerahkan kuitansi beserta proposal rangkap kedua ke pada tim kerja bersama dengan uangnya. Tim kerja kemudian melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh Bendahara II. Setelah kegiatan selesai

dilakukan,

pertanggungjawaban

tim yang

kerja

wajib

mencakup

membuat laporan

laporan

pelaksanaan

kegiatan, laporan anggaran penerimaan dan biaya pengeluaran yang

disertai

bukti-bukti.

Bendahara

II

kemudian

akan

menentukan apakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh tim kerja disetujui atau tidak disetujui. Bendahara II dapat langsung

memberikan

persetujuan

jika

laporan

pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui. Apabila laporan perlanggungjawaban tidak sesuai dengan proposal yang sudah disetujui, maka Bendahara II akan mengembalikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada tim kerja untuk direvisi. Setelah laporan pertanggungjawaban disetejui, Bendahara II mencatat transaksi tersebut dalam laporan kas keuangan Bendahara II rangkap pertama dan kedua dan merangkumnya kedalam rangkuman raporan rangkap pertama dan kedua yang bersal dari prosedur penerimaan kotak persembahan paroki. Laporan kas


110

keuangan Bendahara II rangkap pertama dan kedua serta rangkuman laporan rangkap pertama dan kedua akan di arsipkan sementara. Laporan kas keuangan Bendahara II rangkap pertama dan kedua serta rangkuman laporan rangkap pertama dan kedua akan digunakan kembali oleh Bendahara II dalam prosedur pengeluaran biaya kepanitiaan.


111

Tim Kerja Mulai

2 Menerima proposal, kuitansi dan uang dari Bendahara II

Tim kerja membuat proposal permohonan

Proposal Proposal

kuitansi Proposal

2

2

1 Melaksanakan kegiatan dan Membuat LPJTK

Menyerahkan proposal kepada Bendahara II

LPJTK Proposal Proposal

2 1

Menyerahkan LPJTK kepada Bendahara II


LPJTK

kuitansi

1

Proposal

2 Diserahkan kepada Bendahara II

Keterangan: 1. LPJTK : Laporan Pertanggungjawaban Tim Kerja 2. LKK B II : Laporan Kas Keuangan Bendahara II 3. RL : Rangkuman Laporan

3 N

Gambar 5.4: Bagan Alir Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Tim Kerja Sumber: Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


Bendahara II

1

Proposal Proposal

Menerima proposal dari tim kerja

2 1

Memeriksa proposal

Tidak

Apakah proposal sudah sesuai dengan RAPB?

Diserahkan kembali ke tim kerja untuk direvisi

Ya

Mendatangani proposal

Proposal Proposal

Proposal yang sudah ditandatangani

Proposal

2

Proposal

2 1

1

Membuat kuaitansi

Tim Kerja

kuitansi

Menandatangani proposal dan kuitansi

Keterangan: 1. LPJTK : Laporan Pertanggungjawaban Tim Kerja 2. LKK B II : Laporan Kas Keuangan Bendahara II 3. RL : Rangkuman Laporan 4. RAPB : Rancangan Anggaran Penerimaan dan Biaya

kuitansi Proposal Proposal

N

2 Bersama uang diserahkan kepada tim kerja untuk dilaksanakan

1

2


112


Bendahara II T

3

Catatan LKK B II dan Dokumen RL bersal dari prosedur penerimaan kotak persembahan

Menerima LPJTK dari tim kerja

LPJTK

RL

2

RL

1

LKK B II LKK B II

Digabungkan

RL

2

RL

1

LKK B II LKK B II

2

1

2

1

LPJTK

Tidak Apakah LPJ TK sudah sesuai dengan proposal kegiatan?

Diserahkan kembali ke tim kerja untuk direvisi

Ya Mencatat LPJ ke dalam LKK B II

LKK B II LKK B II

2

LPJTK

1

Merangkum LKK B II ke dalam RL

RL RL

2

2 1

LKK B II dan RL diarsipkan sementara

RL

: Laporan Pertanggungjawaban Tim Kerja : Laporan Kas Keuangan Bendahara II : Rangkuman Laporan

2

RL

1

LKK B II LKK B II

Keterangan: 1. LPJTK 2. LKK B II 3. RL

2

1

LPJTK Catatan LKK B II dan Dokumen RL akan digunakan kembali dalam prosedur pengeluaran kepanitiaan

N T selesai


113


114

2) Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Kepanitiaan Panitia yang dibentuk oleh Dewan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung wajib membuat proposal kegiatan kepanitian sebanyak dua rangkap sebelum meminta uang ke Bendahara II. Proposal kegiatan kepanitian harus mendapat persetujuan dari Ketua Panitia, Ketua Bidang dan Ketua Dewan Paroki. Proposal tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara II. Bendahara II kemudian memeriksa apakah kegiatan kepanitian yang akan dilaksanakan terdapat dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB). Bendahara II dapat langsung memberikan persetujuan apabila proposal kegiatan kepanitian tersebut tercantum dalam program kerja RAPB. Apabila proposal kegiatan yang diajukan panitia tidak

sesuai

dengan

RAPB

maka

Bendahara

II

wajib

mengembalikan proposal tersebut kepada panitia untuk direvisi. Setelah

proposal

kegiatan

disetujui,

Bendahara

II

akan

menandatangani proposal tersebut dan membuat kuitansi. Kuitansi harus diatandatangani oleh Bendahara II. Kuitansi dan proposal rangkap dua yang sudah ditandatangani kemudian diserahkan ke panitia beserta dengan uang. Panitia kemudian melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh Bendahara II. Setalah kegiatan


selesai

dilakukan,

panitia

wajib

membuat

115

laporan

pertanggungjawaban kegiatan yang mencakup laporan pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi anggaran dan biaya kegiatan serta buktibukti pendukung dengan batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan dan diserahkan kepada Bendahara II. Bendahara II dapat

langsung

memberikan

persetujuan

jika

laporan

pertanggungjawaban yang dibuat oleh panitia sesuai dengan proposal

yang

sudah

di

setujui.

Apabila

laporan

pertanggungjawaban tidak sesuai dengan proposal yang sudah disetujui maka Bendahara II wajib mengembalikan laporan pertanggungjawaban kepada panitia untuk direvisi. Setelah laporan pertanggungjawaban disetejui, Bendahara II mencatat transaksi tersebut dalam laporan kas keuangan Bendahara II rangkap pertama dan kedua serta merangkumnya kedalam rangkuman raporan rangkap pertama dan kedua yang berasal dari prosedur pengeluaran biaya tim kerja. Bendahara II kemudian menandatangani laporan kas keuangan Bendahara III rangkap pertama dan kedua yang berasal dari persembahan bulanan umat, laporan kas keuangan Bendahara II rangkap pertama dan kedua serta menandatangani rangkuman laporan rangkap pertama dan kedua. Laporan kas keuangan Bendahara III rangkap pertama, laporan kas keuangan Bendahara II rangkap pertama dan


116

rangkuman raporan rangkap pertama diarsipkan secara permanen. Bendahara II kemudian menyerahkan laporan kas keuangan Bendahara III rangkap kedua yang berasal dari penerimaan persembahan bulanan umat, laporan kas keuangan Bendahara II rangkap kedua dan rangkuman raporan rangkap kedua yang sudah ditandatangani bersama dengan uang untuk di transfer ke Keuskupan Agung Semarang kepada Bendahara I. Bendahara I kemudian mentranfer uang yang diterima dari Bendahara II ke rekening Keuskupan Agung Semarang. Setelah mentranfer uang Bendahara II kemudian membuat bukti transfer bank sebanyak dua rangkap. Berdasarkan bukti transfer bank, laporan kas keuangan Bendahara III rangkap kedua, laporan kas keuangan Bendahara II rangkap kedua dan rangkuman raporan rangkap kedua, Bendahara I kemudian memasukkan atau entry data ke komputer dengan program Microsoft Excel yang telah dibuat sebelumnya oleh Bendahara I. Setelah di input kedalam komputer Bendahara II kemudian mencetak laporan arus kas sebanyak dua rangkap. Bukti transfer bank rangkap pertama dan laporan arus kas rangkap pertama tersebut kemudian diarsipkan secara permanen, sedangkan laporan kas keuangan Bendahara II rangkap kedua, laporan kas keuangan Bendahara III rangkap kedua, rangkuman laporan rangkap kedua, laporan arus kas


117

rangkap kedua dan bukti transfer bank rangkap kedua harus ditandatangani oleh Bendahara I dan Romo Paroki. Setelah ditandatangani dokumen tersebut kemudian dikirimkan kepada Keuskupan Agung Semarang.


118

Dewan Harian (Panitia) Mulai

2 Menerima proposal, kuitansi dan uang dari Bendahara II

panitia membuat proposal permohonan

Proposal Proposal

kuitansi

2

Proposal

2

1

Melaksanakan kegiatan dan Membuat LPJP Menyerahkan proposal kepada Bendahara II

Proposal Proposal

LPJP

2

Menyerahkan LPJP kepada Bendahara II

1

LPJP kuitansi


Proposal

2

1 Diserahkan kepada Bendahara II

3 N

Keterangan: 1. LPJP 2. LKK B II 3. RL 4. LKK B III 5. BTB 6. LAK

Laporan Pertanggungjawaban Panitia : Laporan Kas Keuangan Bendahara II : Rangkuman Laporan : Laporan Kas Keuangan Bendahara III : Bukti Tranfer Bank : Laporan Arus Kas

Gambar 5.5: Bagan Alir Prosedur Pencatatan Pengeluaran Biaya Kepanitiaan Sumber: Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


Bendahara II

1 Menerima proposal dari panitia

Proposal Proposal

2

1

Memeriksa proposal

Tidak

Apakah proposal sudah sesuai dengan RAPB?

Diserahkan kembali ke panitia untuk direvisi

Ya

Mendatangani proposal

Proposal Proposal yang sudah ditandatangani

Proposal

2

Proposal

Proposal

2 1

1

Membuat kuaitansi

Panitia

kuitansi

Keterangan: 1. LPJP Laporan Pertanggungjawaban Panitia 2. LKK B II : Laporan Kas Keuangan Bendahara II 3. RL : Rangkuman Laporan 4. LKK B III : Laporan Kas Keuangan Bendahara III 5. BTB : Bukti Tranfer Bank 6. LAK : Laporan Arus Kas 7. RAPB : Rancangan Anggaran Penerimaan dan Biaya

Menandatangani proposal dan kuitansi

kuitansi Proposal Proposal

N

2 Bersama uang diserahkan kepada panitia untuk dilaksanakan

1

2


119


120

Bendahara II T 3

Catatan LKK B III berasal dari prosedur penerimaan persembahan bulanan umat, sedangkan catatan LKK B II dan Dokumen RL bersal dari prosedur pengeeluaran tim kerja

Menerima LPJdari panitia

LPJP

LKK B III LKK B III RL

2

RL

1

LKK B II LKK B II

1

2 1

Digabungkan


2

RL

1

LKK B II LKK B II

2

1

2 1

LPJTP

Tidak Apakah LPJP sudah sesuai dengan proposal kegiatan?

Diserahkan kembali ke panitia untuk direvisi

Ya Mencatat LPJPke dalam LKK B II

LKK B II LKK B II

1 2

LPJTP

Merangkum LKK B II ke dalam RL

2

RL

1

RL

Keterangan: 1. LPJP 2. LKK B II 3. RL 4. LKK B III 5. BTB 6. LAK

2

Menandatangani LPJP, LKK B III, LKK B II dan RL


LKK B II

2

1

2

RL

LKK B II

Laporan Pertanggungjawaban Panitia : Laporan Kas Keuangan Bendahara II : Rangkuman Laporan : Laporan Kas Keuangan Bendahara III : Bukti Tranfer Bank : Laporan Arus Kas

1

Diserahkan kepada Bendahara I beserta uang

2

1

LPJTP

4 N


2


Bendahara I 4

LKK B III LKK B II RL

Menerima LKK B II, LKK B III, RL beserta uang dari Bendahara II

2

2

2

Mentransfer uang ke KAS

BTB BTB

2 1

Entry LKK B III, LKK B II RL dan BTB ke dalam program komputer

LAK LAK Arsip LAK dalam komputer

1

LAK BTB BTB

LKK B III

RL

N

Laporan Pertanggungjawaban Panitia : Laporan Kas Keuangan Bendahara II : Rangkuman Laporan : Laporan Kas Keuangan Bendahara III : Bukti Tranfer Bank : Laporan Arus Kas : Keuskupan Agung Semarang

Menandatangani LAK dan BTB

LAK

LKK B II

2

Keterangan: 1. LPJP 2. LKK B II 3. RL 4. LKK B III 5. BTB 6. LAK 7. KAS

2

1 2

Sebelum diserahkan ke KAS dokumen LAK harus ditandatangani Romo Paroki

1

2

2

2

KAS selesai


121


122

5. Unsur Pengendalian Intern Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung a. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 1) Organisasi Paroki

Santo

Yohanes

Rasul

Pringwulung

melakukan

pengendalian dengan cara memisahkan fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas yaitu memisahkan fungsi yang berkaitan dengan prosedur penerimaan hasil kolekte, penerimaan persembahan bulanan umat dan prosedur penerimaan uang kotak persembahan paroki. Pada prosedur penerimaan hasil kolekte Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung memisahkan fungsi penghitung kolekte dengan fungsi penerimaan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses penghitungan. Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung juga memisahkan fungsi kas dengan fungsi akuntansi dalam prosedur penerimaan persembahan bulanan umat agar uang yang dihasilkan tidak mudah disalahgunakan. Pengendalian juga dilakukan dengan cara memisahkan fungsi penghitung kotak persembahan dengan fungsi kas pada prosedur penerimaan kotak persembahan untuk meminimalkan terjadinya kecurangan. Agar uang yang dihasilkan dapat selalu dikontrol pemisahan juga dilakukan antara fungsi kas dengan fungsi pemeriksa intern.


123

Fungsi-fungsi yang terdapat di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung tidak semua dipisahkan dalam prosedur penerimaan kas, hal ini dapat dilihat dari fungsi penerimaan, fungsi kas dan fungsi akuntansi yang masih dipegang oleh orang yang sama, yaitu oleh Bendahara II untuk penerimaan yang bersifat umum dan Bendahara III untuk penerimaan persembahan bulanan umat. Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung tidak memisahkan fungsi tersebut karena sudah mempercayai karyawan yang tidak akan melakukan kecurangan. 2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Paroki

Santo

Yohanes

Rasul

Pringwulung

melakukan

pengendalian untuk penerimaan dari kolekte, penerimaan dari persembahan

bulanan

umat

dan

penerimaan

dari

kotak

persembahan paroki. Untuk meminimalkan terjadinya kecurangan Paroki

Santo

Yohanes

Rasul

Pringwulung

melakukan

pengendalian pada fungsi penerimaan persembahan kolekte yaitu penerimaan kas dari kolekte diotorisasi oleh fungsi penghitung kolekte dan fungsi kas atau fungsi kasir serta pencatatan ke dalam rangkuman laporan

dilakukan oleh

fungsi

akutansi

yang

didasarkan pada dokumen sumber maupun dokumen pendukung. Pengendalian yang dilakukan dalam penerimaan persembahan bulanan umat antara lain, penerimaan uang dari pengurus


124

lingkungan diotorisasi oleh fungsi kas yaitu Bendahara III, pencatatan dalam Rincian Pemasukan dan Pengeluaran Dana Persembahan dan Dana Imamat (RPPDPDI) dilakukan oleh fungsi kas yaitu Bendahara III untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pada penerimaan kotak persembahan paroki pengendalian dilakukan dengan cara, penerimaan kas dari kotak persembahan diotorisasi dan dicatat oleh Bendahara II agar penyimpangan dapat diminimalkan. Dalam pencatatan penerimaan kas, kadangkala dokumen yang digunakan sebagai bukti pencatatan penerimaan kas banyak yang tidak ditandatangani dengan lengkap, hal tersebut dikarenakan banyak karyawan yang terkadang berhalangan untuk menandatangani dokumen. 3) Praktik yang Sehat Pengendalian yang dilakukan oleh Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung antara lain, untuk penerimaan dari kolekte dokumen Berita Acara Penghitungan dan Penyerahan Kolekte (BAPPK) harus ditandatangani oleh Petugas Penghitung Kolekte dan Bendahara I atau Bendahara II yang bertindak sebagai saksi, setiap pencatatan penerimaan kolekte oleh Bendahara II harus disertai dengan bukti BAPPK, dan setiap minggunya paroki selalu mengumumkan penerimaan kolekte kepada umat. Pengendalian


125

tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan ataupun kecurangan dalam penerimaan kas. Dalam rangka meminimalkan terjadinya kecurangan maupun penyimpangan

Paroki

Santo

Yohanes

Rasul

Pringwulung

melakukan pengendalian pada penerimaan persembahan bulanan umat yaitu setiap amplop persembahan bulanan umat disertai dengan cap Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung, pencatatan penerimaan persembahan bulanan umat yang dilakukan Bendahara III harus berdasarkan bukti yang dibuat oleh pengurus lingkungan, setiap rekapitulasi penerimaan persembahan bulanan umat oleh Bendahara II harus berdasarkan bukti dari Bendahara III dan setiap minggunya Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung selalu mengumumkan

jumlah

uang

yang

diterima

untuk

setiap

lingkungannya. Dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan dalam penerimaan kotak persembahan, pengendalian yang dilakukan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung adalah setiap penghitungan harus disaksikan oleh Bendahara I, Bendahara II dan Romo Paroki. 4) Karyawan yang Kompeten Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung mengirimkan sejumlah karyawannya ke Keuskupan Agung Semarang (KAS) untuk melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai


126

dengan pekerjaannya. Setelah melakukan pelatihan, karyawan terkadang tidak mempraktekkan pengelolaan keuangan yang sudah diajarkan KAS pada Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung, hal tersebut dapat dilihat dalam setiap penginputan data yang seharusnya menggunakan program komputer GL Paroki dirubah dengan menggunakan program komputer yang lain. Penggantian program komputer tersebut karena seluruh karyawan yang bertugas di dalam pengelolaan keuangan paroki tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melakukan pengelolaan keuangan paroki. Karyawan yang dipilih untuk pengelolaan keuangan lebih didasarkan pada pengalaman dan rasa kepercayaan di dalam melakukan pengelolaan keuangan paroki. b. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 1) Organisasi Pengendalian yang dilakukan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung mencakup beberapa pemisahan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Pengendalian dalam sistem pengeluaran kas antara lain, memisahkan fungsi yang memerlukan pengeluaran kas dengan fungsi kas, hal ini dapat dibuktikan jika tim kerja, karyawan ataupun panitia memerlukan uang maka harus mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Bendahara II. Pengendalian tersebut dilakukan untuk meminimalkan terjadinya


127

kecurangan maupun penyimpangan dalam pengeluaran kas paroki. Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung juga memisahkan fungsi kas dengan fungsi pemeriksa intern dan memisahkan fungsi kas dengan fungsi pengesahan, hal tersebut dilakukan agar setiap pengeluaran kas dapat dikontrol oleh paroki. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam perjalannya tidak semua dipisahkan oleh Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung, hal ini dapat dilihat dari fungsi kas dan fungsi akuntansi yang masih dipegang oleh orang yang sama, yaitu oleh Bendahara II untuk pengeluaran yang bersifat umum dan Bendahara III untuk pengeluaran dana liturgi dan imamat. Pemisahan juga tidak dilakukan antara fungsi kas dengan fungsi transfer bank yang berkaitan dengan pengeluaran liturgi dan imamat yang masih dipegang oleh Bendahara III. Fungsi-fungsi tersebut tidak dipisahkan karena hal tersebut belum dianggap perlu oleh Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. 2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Pengendalian yang dilakukan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung antara lain, setiap permintaan dana yang di ajukan tim kerja atau panitia harus disertai dengan tanda tangan Ketua Dewan Paroki atau Romo Paroki, setiap permintaan dana harus berdasarkan RAPB (Rancangan Anggaran Penerimaan dan Biaya)


128

yang sudah disusun sebelumnya oleh paroki dan setiap permintaan dana yang tidak sesuai dengan RAPB maka Bendahara II berhak menolak permintaan dana. Pengendalian tersebut dilakukan agar kecurangan maupun penyimpangan dapat dicegah oleh Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Dalam pencatatan pengeluaran biaya tim kerja dan kepanitiaan yang dilakukan oleh Bendahara II harus disertai dengan bukti laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh tim kerja dan panitia. Laporan pertanggungjawaban tersebut diperlukan untuk mengontrol kinerja panitia maupun tim kerja. Sedangkan untuk pengeluaran dana kas kecil, permintaan dana dapat diajukan kepada Sekertaris Dewan paroki. Sekertaris Dewan Paroki dapat mengajukan penggantian dana kepada Bendahara II berdasarkan bukti agar setiap pengeluaran kas dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara II. 3) Praktik yang Sehat Pengendalian yang dilakukan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung antara lain, setiap pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara II harus di sertai dengan kuitansi atau nota Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung, pengeluaran dana yang besar dan Bendahara II tidak sanggup mengeluarkan dana yang besar maka pengeluaran tersebut menjadi tanggungjawab Bendahara I


129

dengan persetujuan Romo Paroki (misalnya pembayaran hutang paroki kepada Keuskupan Agung Semarang) agar Romo Paroki dapat mengontol keuangan paroki yang ada di bank dan mencegah terjadinya kecurangan maupun penyimpangan yang bisa saja dilakukan oleh karyawan paroki. Romo Paroki juga akan memeriksa jumlah uang yang di pegang oleh Bendahara I, Bendahara II dan Bendahara III agar penyimpangan dan kecurangan dapat diminimalkan. 4) Karyawan yang Kompeten Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung tidak memiliki kriteria khusus untuk karyajawan yang bertanggungjawab dalam pengelolan pengeluaran kas, hal tersebut dapat dilihat dari setiap pembuatan laporan keuangan karyawan paroki tidak dapat menggunakan program komputer yang sudah ditetapkan oleh keuskupan agung semarang yaitu program komputer GL paroki. Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung biasanya akan memilih karyawan yang memilki pengalaman, kerja keras untuk belajar dan jujur dalam bekerja serta rasa kepercayaan untuk mengelola keuangannya. Seluruh karyawan yang melakukan pengelolaan keuangan di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung akan

dikirim ke

Keuskupan Agung Semarang untuk melakukan pelatihan dan


pengembangan

sesuai

dengan

bidang

yang

130

menjadi

tanggungjawabnya sebagai kewajiban Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung kepada karyawannya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan karyawan dalam pengelolaan keuangan. B. Perbandingan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki Perbandingan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ke dua dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan kesesuaian antara sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung (PSYRP) dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) Keuskupan Agung Semarang. Perbandingan dibedakan berdasarkan fungsi, catatan, dokumen, prosedur dan unsur pengendalian intren yang berkaitan dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas


131

1. Fungsi-Fungsi yang Terkait a. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Tabel 5.1: Perbandingan Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP fungsi ini Fugsi Penerimaan. Sudah sesuai. Fungsi ini dibedakan menjadi dua, Di PSYRP sudah bertanggungjawab yaitu fungsi dari terdapat fungsi menerima seluruh penerimaan rutin paroki yang penerimaan kas paroki. dan fungsi penerimaan bertanggungjawab dari liturgi dan imamat. melakukan penerimaan kas. Fungsi Kas.Fungsi ini Di PSYRP fungsi ini Sudah sesuai. bertanggungjawab dibedakan menjadi dua, Di PSYRP sudah menyimpan seluruh yaitu fungsi kas untuk terdapat fungsi penerimaan kas paroki. menyimpan penerimaan yang rutin paroki dan fungsi bertanggungjawab kas untuk menyimpan melakukan penerimaan dari liturgi penyimpanan dan imamat. terhadap penerimaan kas. Di PSYRP fungsi ini Fungsi Penghitung Sudah sesuai. Kolekte. Fungsi ini bertanggungjawab Di PSYRP sudah bertanggungjawab menghitung kolekte dan terdapat fungsi melakukan perhitungan mengisi BAPPK setelah yang kolekte. selesai misa. bertanggungjawab melakukan penghitungan kolekte. Di PSYRP fungsi ini Fungsi Pengitung Sudah sesuai. bertanggungjawab Di PSYRP sudah Kotak Persembahan. Fungsi ini menghitung kotak terdapat fungsi bertanggungjawab persembahan paroki. yang menghitung kotak bertanggungjawab persembahan. menghitung kotak persembahan paroki. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


132

Tabel 5.1: Perbandingan Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP (lanjutan) PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP fungsi ini Fungsi Akuntansi. Sudah sesuai. Fungsi ini dibedakan menjadi dua, Di PSYRP sudah bertanggungjawab yaitu fungsi akuntansi terdapat fungsi melakukan pencatatan yang bertanggungjawab yang terhadap seluruh mencatat penerimaan bertanggungjawab penerimaan kas paroki. rutin paroki dan fungsi melakukan akuntansi yang pencatatan bertanggungjawab terhadap mencatat penerimaan dari penerimaan kas liturgi dan imamat. paroki. Di PSYRP fungsi ini Fungsi Pemeriksa Sudah sesuai. Intern. Fungsi ini bertanggungjawab untuk Di PSYRP sudah bertanggungjawab melakukan terdapat fungsi untuk melakukan pemeriksanaan kas secara yang pemeriksanaan kas periodik dan mecocokkan bertanggungjawab secara periodik dan hasil penghitungannya melakukan mecocokkan hasil dengan saldo menurut pemeriksaan penghitungannya catatan akuntansi yang terhadap catatan dengan saldo menurut dibuat oleh Bendahara I, akuntansi yang catatan akuntansi. Bendahara II dan dibuat oleh Bendahara III. Bendahara I, Bendahara II dan Bendahara III. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung

b. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Tabel 5.2: Perbandingan Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP PTKAP Paroki Keterangan Fungsi Kas. Fungsi Di PSYRP fungsi ini Sudah sesuai. ini bertanggungjawab dibedakan menjadi dua, Di PSYRP sudah mengeluarkan uang yaitu fungsi kas yang terdapat fungsi untuk seluruh bertanggungjawab untuk yang pengeluaran kas pengeluaran penerimaan bertanggungjawab paroki. rutin paroki dan fungsi kas melakukan yang bertanggungjawab pengeluaran kas untuk pengeluaran biaya paroki. liturgi dan imamat. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


133

Tabel 5.2: Perbandingan Fungsi-Fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP (lanjutan) PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP fungsi ini Fungsi yang Sudah sesuai. bertanggungjawab untuk Di PSYRP sudah Memerlukan membuat proposal dalam terdapat fungsi Pengeluaran Kas. Fungsi ini setiap mengeluaran biaya yang bertanggungjawab tim kerja dan biaya bertanggungjawab untuk membuat kepanitiaan. membuat proposal proposal dalam setiap terhadap mengeluaran kas. pengeluaran kas. Di PSYRP fungsi ini Fungsi Akuntansi. Sudah sesuai. Fungsi ini dibedakan menjadi dua, Di PSYRP sudah bertanggungjawab yaitu fungsi akuntansi terdapat fungsi melakukan pencatatan yang bertanggungjawab yang terhadap seluruh mencatat pengeluaran bertanggungjawab pengeluaran kas paroki rutin paroki dan fungsi melakukan akuntansi yang pencatatan bertanggungjawab terhadap mencatat penerimaan dari pengeluaran kas liturgi dan imamat. paroki. Di PSYRP fungsi ini Fungsi Transfer Sudah sesuai. Bank. Fungsi ini dibedakan menjadi dua, Di PSYRP sudah bertanggungjawab yaitu fungsi transfer bank terdapat fungsi untuk mentransfer uang yang bertanggungjawab yang ke bank. mentransfer uang ke bertanggungjawab Keuskupan Agung mentransfer uang Semarang dan fungsi ke bank. transfer bank yang bertanggungjawab mentransfer uang ke Seminari Menengah Mertoyudan. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


134

Tabel 5.2: Perbandingan Fungsi-Fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP (lanjutan) PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP fungsi ini Fungsi Pengesahan. Sudah sesuai. Fungsi ini bertanggungjawab Di PSYRP sudah bertanggungjawab mengesahkan proposal terdapat fungsi mengesahkan proposal permohonan dan laporan yang permohonan dan pertanggungjawaban bertanggungjawab laporan yang telah di buat oleh melakukan pertanggungjawaban tim kerja untuk masingpengesahan yang telah di buat oleh masing bidang. terhadap proposal tim kerja untuk masingpermohonan dan masing bidang. LPJ. Di PSYRP fungsi ini Fungsi Pemeriksa Sudah sesuai. Intern. Fungsi ini bertanggungjawab untuk Di PSYRP sudah bertanggungjawab melakukan terdapat fungsi untuk melakukan pemeriksanaan kas secara yang pemeriksanaan kas periodik dan mecocokkan bertanggungjawab secara periodik dan hasil penghitungannya melakukan mecocokkan hasil dengan saldo menurut pemeriksaan penghitungannya catatan akuntansi yang terhadap catatan dengan saldo menurut dibuat oleh Bendahara I, akuntansi yang catatan akuntansi. Bendahara II dan dibuat oleh Bendahara III. Bendahara I, Bendahara II dan Bendahara III. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


135

2. Catatan-Catatan Akuntansi yang Digunakan a. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Tabel 5.3: Perbandingan Catatan-Catatan yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKP PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP catatan ini Catatan Penerimaan Sudah sesuai. Di PSYRP sudah Amplop Persembahan diubah menjadi Rincian Umat. Catatan ini Pemasukan dan terdapat catatan dibuat oleh pengurus Pengeluaran Dana yang digunakan lingkungan yang Persembahan dan Dana untuk mencatat melakukan Imamat yang fungsi dan penerimaan pengumpulan atau isinya masih sama persembahan penerimaan dengan CPAP. bulanan umat. persembahan bulanan umat supaya dapat memonitor banyaknya amplop persembahan umat yang beredar dan kembali beserta jumlah uangnya. Di PSYRP catatan ini Buku Kas Dewan Sudah sesuai. Paroki. Catatan ini dirubah menjadi Laporan Di PSYRP sudah digunakan untuk Kas Keuangan terdapat catatan mencatat semua Bendahara II (untuk yang digunakan transaksi kas masuk mencatat penerimaan kas untuk mencatat secara kronologis (urut secara umum) dan penerimaan kas tanggal) dengan tujuan Bendahara III (untuk paroki secara untuk mengetahui mencatat penerimaan kas kronologis. secara cepat transaksi persembahan bulanan kas yang terjadi dan umat). saldo kas yang di miliki. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


136

Tabel 5.3: Perbandingan Catatan-Catatan yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKP (lanjutan) PTKAP Paroki Keterangan Laporan Arus Kas. Di PSYRP Laporan Arus Sudah sesuai. Catatan ini merupakan Kas merupakan catatan Di PSYRP sudah laporan keuangan yang yang menyajikan terdapat catatan menyajikan penerimaan penerimaan kas dan yang menyajikan kas, setara kas (bank) setara kas (bank) selama penerimaan kas selama periode tertentu periode tertentu. dan setara kas yang diklasifikasikan (bank) selama menurut aktivitas periode tertentu. operasi, investasi dan pendanaan. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung

b. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Tabel 5.4: Perbandingan Catatan-Catatan yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluran Kas Paroki dengan PTKAP PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP catatan ini Buku Kas Dewan Sudah sesuai. Paroki. Catatan ini dirubah menjadi Laporan Di PSYRP sudah digunakan untuk Kas Keuangan terdapat catatan mencatat semua Bendahara II (untuk yang digunakan transaksi kas keluar mencatat pengeluaran kas untuk mencatat secara kronologis (urut secara umum) dan pengeluaran kas tanggal) dengan tujuan Bendahara III (untuk paroki secara untuk mengetahui mencatat pengeluaran kas kronologis. secara cepat transaksi biaya liturgi dan kas yang terjadi dan imamat). saldo kas yang di miliki. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


137

Tabel 5.4: Perbandingan Catatan-Catatan yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluran Kas Paroki dengan PTKAP (lanjutan) PTKAP Paroki Keterangan Laporan Arus Kas. Di PSYRP Laporan Arus Sudah sesuai. Catatan ini merupakan Kas Catatan ini Di PSYRP sudah laporan keuangan yang merupakan catatan yang terdapat catatan menjikan pengeluaran menyajikan pengeluaran yang menyajikan kas dan setara kas kas dan setara kas (bank) pengeluaran kas (bank) selama periode selama periode tertentu. dan setara kas tertentu yang (bank) selama diklasifikasikan periode tertentu. menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung

3. Dokumen-Dokumen yang Terkait a. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Tabel 5.5: Perbandingan Dokumen-Dokumen yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP dokumen ini Berita Acara Sudah sesuai. juga berfungsi sebagai Di PSYRP sudah Perhitungan dan bentuk tanggungjawab tim terdapat dokumen Penyerahan Kolekte. Dokumen ini berfungsi penghitung kolekte untuk mencatat sebagai bentuk terhadap uang kolekte penghitungan pertanggungjawaban yang sudah dihitung kolekte. tim penghitung kolekte terhadap jumlah uang kolekte yang sudah dihitung. Di PSYRP dokumen ini Aplop Persembahan Sudah sesuai. digunakan oleh paroki Di PSYRP sudah Bulanan Umat. Dokumen ini sebagai bukti penerimaan terdapat dokumen digunakan oleh paroki uang dari hasil yang digunakan sebagai bukti persembahan bulanan sebagai bukti penerimaan uang dari umat. penerimaan hasil persembahan persembahan bulanan umat. bulanan umat. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


138

Tabel 5.5: Perbandingan Dokumen-Dokumen yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP (lanjutan) PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP dokumen ini Bukti Kas Masuk. Sudah sesuai. Dokumen ini diubah menjadi kuitansi Di PSYRP sudah digunakan sebagi bukti yang berfungsi sebagi terdapat dokuem intern untuk mencatat bukti intern untuk yang digunakan semua penerimaan oleh mencatat semua sebagi bukti kasir. penerimaan oleh penerimaan kas. Bendahara II. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung

b. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Tabel 5.6: Perbandingan Dokumen-Dokumen yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP dokumen ini Bukti Bank Keluar. Sudah sesuai. Dokumen ini diubah menjadi bukti Di PSYRP sudah digunakan paroki tranfer bank yang terdapat dokumen sebagai sebagai bukti berfungsi sebagai bukti yang digunakan intern untuk mencatat intern untuk mencatat sebagai bukti semua pegeluaran uang semua pegeluaran uang pengeluaran kas melaluai bank oleh melaluai bank oleh melalui bank. Bendahara Dewan Bendahara II dan Paroki. Bendahara III. Di PSYRP dokumen ini Bukti Kas Keluar. Sudah sesuai. Dokumen ini diubah menjadi kuitansi Di PSYRP sudah digunakan sebagi bukti yang berfungsi sebagi terdapat dokumen intern untuk mencatat bukti intern untuk yang digunakan semua pengeluaran mencatat semua sebagai bukti uang oleh Bendahara pengeluaran uang oleh pengeluaran kas. Dewan Paroki. Bendahara II. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


139

Tabel 5.6: Perbandingan Dokumen-Dokumen yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP (lanjutan) PTKAP Paroki Keterangan Nota Pengganti. Di PSYRP dokumen ini Sudah sesuai. Dokumen ini berfungsi berfungsi sebagai bukti Di PSYRP sudah sebagai bukti pengeluaran uang yang terdapat pengeluaran uang yang bersifat sementara dan dokumen yang bersifat sementara dan dapat digunakan dapat dipertanggungjwabkan, sebagai bukti dipertanggungjwabkan, sehingga belum dicatat untuk sehingga belum dicatat atau dibebankan sebagai pengeluaran kas atau dibebankan biaya pengeluaran lainnya yang bersifat sebagai biaya dalam Laporan Kas sementara. pengeluaran lainnya Keuangan Bendahara II. dalam Buku Kas Dewan Paroki Di PSYRP dokumen ini Proposal Permohan. Sudah sesuai. Dokumen ini digunakan oleh paroki Di PSYRP sudah digunakan oleh paroki sebagai bukti Tim Kerja terdapat sebagai bukti Tim atau Panitia untuk dokumen yang Kerja atau Panitia mengajukan dana ke digunakan sebagi untuk mengajukan dana Bendahara II. bukti permintaan ke Bendahara Dewan dana dari panitia Paroki dan tim kerja Di PSYRP dokumen ini Laporan Sudah sesuai. Di PSYRP sudah Pertanggungjawaban. digunakan oleh paroki Dokumen ini sebagai bukti dari terdapat digunakan oleh paroki pelaksana kegiatan (tim dokumen yang sebagai bukti dari kerja atau panitia) digunakan sebagi pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan bukti mempertanggungjawab pengeluaran dan pertanggungjawa kan pengeluaran dan penerimaan dari kegiatan ban panitia dan penerimaan dari yang sudah selesai tim kerja. kegiatan yang sudah dilaksanakan. selesai dilaksanakan. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


4. Prosedur

yang

Membentuk

Sistem

Akuntansi

Penerimaan

140

dan

Pengeluaran Kas a. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Tabel 5.7: Perbandingan Prosedur-Prosedur yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP kolekte dihitung Sudah sesuai. Prosedur Pencatatan oleh tim penghitung Di PSYRP Penerimaan Hasil Kolekte. Di PTKAP kolekte. Setelah dihitung sudah kolekte dihitung oleh tim uang tersebut kemudian melaksanakan penghitung kolekte. diserahkan kepada prosedur Setelah dihitung ualng Bendahara II. Bendahara II pencatatan tersebut disimpan oleh kemudian menyimpan uang penerimaan kasir. Setelah disimpan dan mencatat penerimaan hasil kolekte. bendahara dewan paroki tersebut. Setelah mencatat kemudian akan mencatat Bendahara II kemudian penerimaan kolekte menyimpan dokumen dan tersebut. Setelah dicatat catatan tersebut untuk penerimaan tersebut penerimaan persembahan kemudian dimasukkan ke bulanan umat. dalam komputer oleh operator akuntansi paroki. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


141

Tabel 5.7: Perbandingan Prosedur-Prosedur yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP (lanjutan) PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP amplop Prosedur Pencatatan Sudah sesuai. persembahan yang telah PSYRP sudah Penerimaan dikumpulakan oleh melaksanakan Persembahan Bulanan Umat. Di PTKAP pengurus lingkungan prosedur pengurus lingkungan akan diserahakan kepada penerimaan mengumpulkan amplop Bendahara III. Bendahara persembahan persembahan. Kasir III kemudian akan bulanan umat. kemudian menerima uang melakukan pencatatan dari dari pengurus penerimaan dan menyimpan lingkungan dan uang persembahan umat. melakukan pencatatan Catatan tersebut kemudian penerimaan amplop dirahkan kepada Bendahara persembahan. Uang dan II untuk di masukkan catatan amplop kedalam laporan kas persembahan tersebut keuangan dan kemudian diserahkan merangkumnya kedalam kepada Bendahara Dewan rangkuman laporan. LKK Paroki. Bendahara Dewan dan RL tersebut kemudian Paroki akan melakukan disimpan untuk digunakan pencatatan dan penyetoran kembali dalam penerimaan uang ke bank. Setelah uang kotak persembahan. dilakukan pencatatan dan penyetoran Operator Akuntansi Paroki akan menginput data yang berasal dari Bendahara Dewan Paroki ke dalam program komputer. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


142

Tabel 5.7: Perbandingan Prosedur-Prosedur yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP (lanjutan) PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP uang yang sudah Sudah sesuai. Prosedur Pencatatan Di PSYRP Penerimaan Uang Kotak dihitung oleh tim Persembahan Di PTKAP penghitung kemudian sudah uang kotak persembahan diserahkan kepada melaksanakan yang sudah dihitung oleh Bendahara II. Bendahara II prosedur tim penghitung akan kemudian akan mencatat pencatatan diserahkan kepada Kasir. penerimaan uang kotak uang kotak Kasir kemudian mencatat persembahan tersebut. persembahan. penerimaan uang Dokumen dan catatan tersebutSetelah dicatat tersebut kemudian disimpan uang dan catatan tersebut untuk mencatat pengeluaran kemudian diserahkan biaya tim kerja. kepada Bendahara dewan Paroki. Bendahara Dewan Paroki akan mencatat kembali uang tersebut dan menyetorkan uang tersebut ke bank. Setelah disetorkan uang catatn tersebut kemudian di serahkan kepada Operator akuntansi paroki untuk di input ke dalam program komputer. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


143

b. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Tabel 5.8: Perbandingan Prosedur-Prosedur yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP tim kerja akan Prosedur Pencatatan Sudah sesuai. membuat proposal untuk di Di PSYRP Pengeluaran Biaya Tim Kerja. Di PTKAP tim ajukan kepada Bendahara sudah kerja akan mengajukan II. Bendahara II kemudian melaksanakan proposal ke Bendahara akan mentukan diterima prosedur Dewan Paroki. Bendahara atau tidaknya proposal pencatatan Dewan Paroki kemudian tersebut. Setelah diterima pengeluaran akan mentukan diterima dan dilaksanakan tim kerja biaya tim atau tidaknya proposal wajib membuat laporan kerja. tersebut. Setelah diterima pertanggungjawaban (LPJ) dan dilaksanakan tim untuk diserahkan kepada kerja wajib membuat Bendahara II. Bendahara II laporan yang akan menentukan pertanggungjawaban. apakan LPJ tersebut (LPJ) untuk diserahkan diterima atau ditolak. kepada Bendahara Dewan Setelah LPJ diterima Paroki. Bendahara Dewan Bendahara II akan Paroki yang akan mencatat LPJ tersebut. menentukan apakan LPJ Dokumen dan catatan LPJ tersebut diterima atau tersebut kemudian ditolak. Setelah LPJ disimpan untuk digunakan diterima Bendahara kembali dalam pengeluaran Dewan Paroki akan biaya kepanitiaan. mencatat LPJ tersebut. Catatan LPJ tersebut kemudian diserahkan kepada Operator Akuntansi Paroki untuk di input ke dalam program komputer. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


144

Tabel 5.8: Perbandingan Prosedur-Prosedur yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP (lanjutan) PTKAP Paroki Keterangan Di PSYRP panitia akan Prosedur Pencatatan Sudah sesuai. membuat proposal untuk di Di PSYRP Pengeluaran Biaya Kepanitiaan. Di PTKAP ajukan kepada Bendahara sudah prosedur ini panitia akan II. Bendahara II kemudian melaksanakan mengajukan proposal akan mentukan diterima prosedur kepada Bendahara Dewan atau tidaknya proposal pencatatan Paroki. Bendahara Dewan tersebut. Setelah diterima pengeluaran Paroki kemudian akan dan dilaksanakan panitia biaya mentukan diterima atau wajib membuat laporan kepanitiaan. tidaknya proposal pertanggungjawaban (LPJ) tersebut. Setelah diterima untuk diserahkan kepada dan dilaksanakan tim Bendahara II. Bendahara II panitia wajib membuat yang akan menentukan laporan apakan LPJ tersebut pertanggungjawaban. diterima atau ditolak. (LPJ) untuk diserahkan Setelah LPJ diterima kepada Bendahara Dewan Bendahara II akan Paroki. Bendahara Dewan mencatat LPJ tersebut. Paroki yang akan Dokumen dan catatan LPJ menentukan apakan LPJ tersebut kemudian tersebut diterima atau diserahkan kepada ditolak. Setelah LPJ Bendahara I untuk di input diterima, Bendahara ke dalam program Dewan Paroki Dewan komputer. Paroki akan mencatat LPJ tersebut. Catatan LPJ tersebut kemudian diserahkan kepada Operator Akuntansi Paroki untuk di input ke dalam program komputer. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


145

5. Unsur Pengendalian Intern a. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Tabel 5.9: Perbandingan Unsur-Unsur Pengendalian Intern yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP PTKAP Paroki Teori Organisasi. Di PTKAP Di PSYRP pemisahan Tidak sesuai. organisasi harus terdapat dilakukan untuk fungsi Hal tersebut pemisahan fungsi dengan penghitung kolekte dan dapat dilihat tegas untuk menghindari fungsi pemeriksa intern. dari pemisahan terjadinya kecurangan. Sedangkan fungsi fungsi yang penerimaan, fungsi kas dan tidak secara fungsi akuntansi masih tegas dilakukan oleh orang yang dilakukan oleh sama yaitu Bendahara II PSYRP untuk yang bersifat umum sehingga dan Bendahara III untuk rawan penerimaan dari terjadinya persembahan bulanan kecurangan. umat. Di PSYRP setiap Sistem Otorisasi dan Tidak sesuai. Prosedur Pencatatan. Di penerimaan dicatat oleh Hal tersebut PTKAP sistem otorisasi Bendahara II untuk yang dapat dilihat dan prosedur pencatatan bersifat umum dan dari dokumen setiap penerimaan harus Bendahara III untuk yang tidak dicatat dan di otorisasi penerimaan dari secara oleh pejabat yang persembahan bulanan konsisten di berwenang. umat. Sedangkan setiap otorisasi dokumen pencatatan dengan tersebut tidak selalu lengkap oleh terdapat tanda tangan yang pejabat yang lengkap dari pejabat yang berwenang berwenang. sehingga rawan terjadinya penyimpangan. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


146

Tabel 5.9: Perbandingan Unsur-Unsur Pengendalian Intern yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Paroki dengan PTKAP (lanjutan) PTKAP Paroki Teori Praktik yang Sehat. Di Di PSYRP praktik yang Tidak sesuai. PTKAP praktik yang sehat tidak selalu di Hal tersebut sehat setiap penerimaan laksanakan secara dapat dilihat harus disertai dengan konsisten. Hal tersebut dari penerimaan bukti, setiap bukti dapat dilihat dari tidak yang tidak transaksi harus bernomor semua penerimaan disertai disertai bukti urut tercetak dan setiap dengan bukti misalnya dan tidak pencatatan harus penerimaan kolekte dan adanya nomor berdasarkan bukti yang kotak persembahan. urut tercetak dapat di Praktik yang tidak sehat untuk dokumen pertanggungjawabkan. juga tidak dilakukan untuk yang digunakan dokumen yang tidak dalam bernomor urut tercetak. penerimaan kas. PSYRP tidak memiliki Karyawan yang Tidak sesuai. Kompeten. Di PTKAP kriteria kusus didalam Hal tersebut paroki harus memiliki melakukan pemilihan dapat dilihat kriteria kusus didalam karyawan (misalnya harus dari pemilihan memilih karyawan serta terdapat pengalaman dan yang didasarkan harus mengadakan latarbelakang pendidikan rasa pengembangan dan dibidang keuangan). Akan kepercayaan pelatihan kepada para tetapi pemilihan sehingga rawan karyawannya didasarkan pada rasa terjadinya kepercayaan. kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


147

b. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Tabel 5.10: Perbandingan Unsur-Unsur Pengendalian Intern yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP PTKAP Paroki Keterangan Organisasi. Di PTKAP Di PSYRP pemisahan Tidak sesuai. organisasi harus ada dilakukan untuk fungsi yang Hal tersebut pemisahan fungsi memerlukan pengeluaran dapat dilahat dengan jelas untuk kas, fungsi pengesahan dan dari pemisahan menghindari terjadinya fungsi pemeriksa intern. fungsi yang kecurangan didalam Sedangkan untuk fungsi kas tidak secara pengeluaran kas. dan fungsi akuntansi masih tegas dilakukan dilaksanakan oleh orang oleh PSYRP yang sama. sehingga rawan terjadinya kecurangan. Di PSYRP setiap Sistem Otorisasi dan Tidak sesuai. pengeluaran dicatat oleh Hal tersebut Prosedur Pencatatan. Di PTKAP sistem Bendahara II untuk yang dapat dilihat otorisasi dan prosedur bersifat umum dan dari dokumen pencatatan setiap Bendahara III untuk yang tidak pengeluaran harus pengeluaran dari secara konsisten dicatat dan di otorisasi persembahan bulanan umat. di otorisasi oleh pejabat yang Sedangkan setiap dokumen dengan lengkap berwenang. Selain itu pencatatan tersebut tidak oleh pejabat setiap pengesahan selalu terdapat tanda tangan yang berwenang proposal dan LPJ harus yang lengkap dari pejabat sehingga rawan diotorisasi oleh Romo yang berwenang. terjadinya Paroki. penyimpangan. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


148

Tabel 5.10: Perbandingan Unsur-Unsur Pengendalian Intern yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Paroki dengan PTKAP (lanjutan) PTKAP Paroki Keterangan Praktik yang Sehat. Di Di PSYRP setiap Tidak sesuai. Hal PTKAP praktik yang pengeluaran kas dari tersebut dapat sehat setiap pengeluaran Bendahara II ke Tim dilihat dari tidak kas harus disertai Kerja dan Panitia Paroki adanya dokumen dengan bukti, setiap selalu disertai dengan Bon Sementara, bukti transaksi harus kuitansi. Setiap setiap pencatatan bernomor urut tercetak pengajuan dana oleh Tim kuitansi tidak dan setiap pencatatan Kerja atau Panitia ke dicatat ke bukti harus berdasarkan bukti Bendahara II juga harus kas keluar akan yang dapat di menggunakan proposal. tetapi di catat ke pertanggungjawabkan. Di PSYRP tidak semua Laporan Kas praktik yang sehat Keuangan dilakukan oleh paroki, Bendahara II yang setiap pencatatan kuitansi berisi seluruh tidak dicatat ke bukti kas penerimaan dan keluar akan tetapi di catat pengeluaran kas ke Laporan Kas paroki sehingga Keuangan Bendahara II. dapat Hal tersebut dikarenakan menimbulkan LKK Bendahara II berisi kesalahan dalam seluruh penerimaan dan memasukkan data pengeluaran kas paroki kekomputer. secara rutin. Di PSYRP tidak memiliki Tidak sesuai. Hal Karyawan yang Kompeten. Di PTKAP kriteria kusus didalam tersebut dapat paroki harus memiliki melakukan pemilihan dilihat dari kriteria kusus didalam karyawan (misalnya pemilihan yang memilih karyawan serta harus terdapat didasarkan rasa harus mengadakan pengalaman dan kepercayaan pengembangan dan latarbelakang pendidikan sehingga dapat pelatihan kepada para dibidang keuangan). menimbulkan karyawannya Akan tetapi pemilihan terjadinya didasarkan pada rasa kesalahan dalam kepercayaan. pengelolaan keuangan PSYRP. Sumber: Data Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung


149

C. Pembahasan Berdasarkan tabel perbandingan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung (PSYRP) dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) dapat diketahui beberapa item yang berkaitan dengan unsur pengendalian intern yang tidak sesuai dengan PTKAP yaitu: 1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Sistem akuntansi penerimaan kas yang tidak sesuai dengan PTKAP terdiri dari: a. Organisasi Organisasi pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena fungsi penerimaan, fungsi kas dan fungsi akuntansi masih dilakukan oleh orang yang sama yaitu Bendahara II untuk penerimaan yang bersifat umum dan Bendahara III untuk penerimaan dari persembahan bulanan umat. Fungsi penerimaan, fungsi kas dan fungsi akuntansi yang masih dilakukan oleh orang yang sama dapat menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan kas. Berdasarkan PTKAP fungsi penerimaan, fungsi kas dan fungsi akuntansi seharusnya dilakukan oleh orang yang berbeda-beda sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan.


150

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena setiap dokumen pencatatan tersebut tidak selalu terdapat tanda tangan yang lengkap dari pejabat yang berwenang. Dokumen yang tidak ditandatangani dengan lengkap oleh pejabat yang berwenang dapat menimbulkan penyimpangan ketika dokumen tersebut digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan PTKAP dokumen tersebut harus ditandatangani dengan lengkap sehingga dapat meminimalkan penyimpangan terhadap dokumen yang akan digunakan. c. Praktik yang Sehat Praktik yang sehat pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena tidak semua penerimaan disertai dengan bukti misalnya penerimaan kolekte dan kotak persembahan serta tidak adanya dokumen yang bernomor urut tercetak. Penerimaan kas yang tidak disertai bukti dan tidak bernomor urut tercetak dapat menyulitkan paroki dalam melakukan penelusuran terhadap kas yang hilang. Berdasarkan PTKAP seharusnya setiap penerimaan kas harus disertai bukti dan bukti tersebut harus bernomor urut tercetak sehingga dapat memudahkan paroki ketika akan menelusuri kas yang hilang.


151

d. Karyawan yang Kompeten Karyawan yang kompeten pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena PSYRP tidak memiliki kriteria kusus di dalam melakukan pemilihan karyawan misalnya harus terdapat pengalaman kerja dan memiliki latarbelakang pendidikan dibidang keuangan. Karyawan yang dipilih berdasarkan rasa kepercayaan dan tidak adanya kriteria khusus untuk karyawan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan

keuangan

dapat

menimbulkan

kesalahan

dalam

pengelolaan keuangan. Berdasarkan PTKAP seharusnya PSYRP memiliki kriteria khusus misalnya harus terdapat pengalaman kerja dan memiliki latarbelakang pendidikan dibidang keuangan dalam mempekerjakan karyawan untuk pengelolaan keuangan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan. 2. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Sistem akuntansi pengeluaran kas yang tidak sesuai dengan PTKAP terdiri dari: a. Organisasi Organisasi pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena fungsi kas dan fungsi akuntansi masih dilaksanakan oleh orang yang sama. Fungsi kas dan fungsi akuntansi yang masih dilaksanakan oleh orang yang sama dapat menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas. Berdasarkan PTKAP fungsi kas dan


152

fungsi akuntansi seharusnya dilakukan oleh orang yang berbeda-beda sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan. b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena setiap dokumen pencatatan tersebut tidak selalu terdapat tanda tangan yang lengkap dari pejabat yang berwenang. Dokumen yang tidak terdapat tandatangan yang lengkap dari pejabat yang berwenang rawan terjadinya penyimpangan. Berdasarkan

PTKAP

setiap

ditandatangani oleh pejabat

dokumen

pencatatan

seharusnya

yang berwenang sehingga dapat

meminimalkan terjadinya penyimpangan. c. Praktik yang Sehat Praktik yang sehat pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena setiap pencatatan kuitansi tidak dicatat ke bukti kas keluar akan tetapi di catat ke Laporan Kas Keuangan Bendahara II, hal tersebut dikarenakan LKK Bendahara II berisi seluruh penerimaan dan pengeluaran kas paroki secara rutin. Kuitansi kas keluar yang dicatat bersama dengan dokumen yang sama untuk mencatat penerimaan kas dapat menimbulkan kesalahan dalam entry data kedalam komputer. Berdasarkan PTKAP setiap bukti pengeluaran kas harus dicatat kedalam dokumen yang berbeda dengan bukti penerimaan kas,


153

sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan entry data kedalam komputer. d. Karyawan yang Kompeten Karyawan yang kompeten pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena PSYRP tidak memiliki kriteria kusus di dalam melakukan pemilihan karyawan misalnya harus terdapat pengalaman kerja dan memiliki latarbelakang pendidikan dibidang keuangan. Karyawan yang dipilih berdasarkan rasa kepercayaan dan tidak adanya kriteria khusus untuk karyawan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan

keuangan

dapat

menimbulkan

kesalahan

dalam

pengelolaan keuangan. Berdasarkan PTKAP seharusnya PSYRP memiliki kriteria khusus misalnya harus terdapat pengalaman kerja dan memiliki latarbelakang pendidikan dibidang keuangan dalam mempekerjakan karyawan untuk pengelolaan keuangan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung (PSYRP) dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) dapat diketahui terdapat beberapa item yang berkaitan dengan unsur pengendalian intern yang tidak sesuai dengan PTKAP, antara lain: 1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Sistem akuntansi penerimaan kas yang tidak sesuai dengan PTKAP terdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang kompeten. Organisasi pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP karena fungsi penerimaan, fungsi kas dan fungsi akuntansi masih dilakukan oleh orang yang sama yaitu Bendahara II untuk penerimaan yang bersifat umum dan Bendahara III untuk penerimaan dari persembahan bulanan umat. Fungsi penerimaan, fungsi kas dan fungsi akuntansi yang masih dilakukan oleh orang yang sama dapat menimbulkan

kecurangan

dalam

pelaksanaan

sistem

akuntansi

penerimaan kas. Berdasarkan PTKAP fungsi penerimaan, fungsi kas dan fungsi akuntansi seharusnya dilakukan oleh orang yang berbeda-beda sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan.

154


155

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP karena setiap dokumen pencatatan tersebut tidak selalu terdapat tanda tangan yang lengkap dari pejabat yang berwenang. Dokumen yang tidak ditandatangani dengan lengkap oleh pejabat yang berwenang dapat menimbulkan penyimpangan ketika dokumen tersebut digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan PTKAP dokumen tersebut harus ditandatangani dengan lengkap sehingga dapat meminimalkan penyimpangan terhadap dokumen yang akan digunakan. Praktik yang sehat pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP karena tidak semua penerimaan disertai dengan bukti misalnya penerimaan kolekte dan kotak persembahan serta tidak adanya dokumen yang bernomor urut tercetak. Penerimaan kas yang tidak disertai bukti dan tidak bernomor urut tercetak dapat menyulitkan paroki dalam melakukan penelusuran terhadap kas yang hilang. Berdasarkan PTKAP seharusnya setiap penerimaan kas harus disertai bukti dan bukti tersebut harus bernomor urut tercetak sehingga dapat memudahkan paroki ketika akan menelusuri kas yang hilang. Karyawan yang kompeten pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP karena PSYRP tidak memiliki kriteria kusus misalnya harus terdapat pengalaman kerja dan memiliki latarbelakang pendidikan dibidang keuangan didalam melakukan pemilihan karyawan. Karyawan yang dipilih berdasarkan rasa kepercayaan dan tidak adanya kriteria khusus


156

untuk karyawan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dapat menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. . Berdasarkan PTKAP seharusnya PSYRP memiliki kriteria khusus misalnya harus terdapat pengalaman kerja dan memiliki latarbelakang pendidikan dibidang keuangan dalam mempekerjakan karyawan untuk mengelola keuangan paroki sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan. 2. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Sistem akuntansi pengeluaran kas yang tidak sesuai dengan PTKAP terdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang kompeten.Organisasi pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena fungsi kas dan fungsi akuntansi masih dilaksanakan oleh orang yang sama. Fungsi kas dan fungsi akuntansi yang masih dilaksanakan oleh orang yang sama dapat menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas. Berdasarkan PTKAP fungsi kas dan fungsi akuntansi seharusnya dilakukan oleh orang yang berbeda-beda sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena setiap dokumen pencatatan tersebut tidak selalu terdapat tanda tangan yang lengkap dari pejabat yang berwenang. Dokumen yang tidak terdapat tandatangan yang lengkap dari pejabat yang berwenang rawan terjadinya penyimpangan. Berdasarkan PTKAP setiap


157

dokumen pencatatan seharusnya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan. Praktik yang sehat pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena setiap pencatatan kuitansi tidak dicatat ke bukti kas keluar akan tetapi di catat ke Laporan Kas Keuangan Bendahara II, hal tersebut dikarenakan LKK Bendahara II berisi seluruh penerimaan dan pengeluaran kas paroki secara rutin. Kuitansi kas keluar yang dicatat bersama dengan dokumen yang sama untuk mencatat penerimaan kas dapat menimbulkan kesalahan dalam entry data kedalam komputer. Berdasarkan PTKAP setiap bukti pengeluaran kas harus dicatat kedalam dokumen yang berbeda dengan bukti penerimaan kas, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan entry data kedalam komputer. Karyawan yang kompeten pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP karena PSYRP tidak memiliki kriteria kusus didalam melakukan pemilihan

karyawan.

Karyawan

yang

dipilih

berdasarkan

rasa

kepercayaan dan tidak adanya kriteria khusus untuk karyawan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dapat menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. . Berdasarkan PTKAP seharusnya PSYRP memiliki kriteria khusus misalnya harus terdapat pengalaman kerja dan memiliki latarbelakang pendidikan dibidang keuangan dalam mempekerjakan karyawan untuk pengelolaan keuangan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan.


158

B. Keterbatasan Penelitiaan Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya : 1. Buku yang di gunakan sebagai panduan untuk sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas paroki masih terbatas. 2. Penulis mengalami kesulitan didalam memperoleh data, hal tersebut dikarenakan ketika penulis melakukan wawancara kepada karyawan mengenai sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas banyak diatantara karyawan paroki yang tidak mengerti mengenai sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas sehingga data yang diharapkan muncul tidak bisa diperoleh. 3. Karena kesibukan Bendahara I dan Bendahara II maka sebagian besar wawancara dilakukan kepada Bendahara II dan Sekertaris Dewan Paroki C. Saran Dari hasil penelitian dapat dapat terlihat bahwa sistem yang dijalankan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung (PSYRP) tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP). Oleh sebab itu, terdapat beberapa saran bagi PSYRP antara lain: 1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas a. Organisasi pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena fungsi kas dan fungsi akuntansi masih dilaksanakan oleh orang yang sama. Fungsi penerimaan, fungsi kas dan fungsi akuntansi seharusnya


159

dilakukan oleh orang yang berbeda-beda sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan. b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP karena setiap dokumen pencatatan tersebut tidak selalu terdapat tanda tangan yang lengkap dari pejabat yang berwenang. Dokumen pencatatan harus ditandatangani dengan lengkap sehingga dapat meminimalkan penyimpangan terhadap dokumen yang akan digunakan. c. Praktik yang sehat pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP karena tidak semua penerimaan disertai dengan bukti misalnya penerimaan kolekte dan kotak persembahan serta tidak adanya dokumen yang bernomor urut tercetak. Setiap penerimaan kas harus disertai bukti dan bukti tersebut harus bernomor urut tercetak sehingga dapat memudahkan paroki ketika akan menelusuri kas yang hilang. d. Karyawan yang kompeten pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP karena PSYRP tidak memiliki kriteria kusus didalam melakukan pemilihan karyawan. PSYRP harus memiliki kriteria khusus misalnya harus terdapat pengalaman kerja dan memiliki latarbelakang pendidikan dibidang keuangan dalam mempekerjakan karyawan dalam mengelola keuangan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan.


160

2. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas a. Organisasi pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena fungsi kas dan fungsi akuntansi masih dilaksanakan oleh orang yang sama. Fungsi kas dan fungsi akuntansi seharusnya dilakukan oleh orang yang berbeda-beda sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan. b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena setiap dokumen pencatatan tersebut tidak selalu terdapat tanda tangan yang lengkap dari pejabat yang berwenang. Setiap dokumen pencatatan seharusnya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan. c. Praktik yang sehat pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP, karena setiap pencatatan kuitansi tidak dicatat ke bukti kas keluar akan tetapi di catat ke Laporan Kas Keuangan Bendahara II, hal tersebut dikarenakan LKK Bendahara II berisi seluruh penerimaan dan pengeluaran kas paroki secara rutin. Setiap bukti pengeluaran kas harus dicatat kedalam dokumen yang berbeda dengan bukti penerimaan kas, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan entry data kedalam komputer. d. Karyawan yang kompeten pada PSYRP tidak sesuai dengan PTKAP karena PSYRP tidak memiliki kriteria kusus didalam melakukan pemilihan karyawan. PSYRP harus memiliki kriteria khusus misalnya


161

harus terdapat pengalaman kerja dan memiliki latarbelakang pendidikan dibidang keuangan dalam mempekerjakan karyawan udalm mengelola keuangan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam mengelola keuangan paroki.


DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Novita Sari. 2008. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan kas di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Antony, Robert and Govindarajan, Vijay. 2007. Management Control System. New York: Homewood. Arif, Suadi. 1994. Akuntansi Keuangan Menengah. Yogyakarta: Stie YKPN Arlin, Alexander. 2007. Evaluasi Pengendalian Intern Penerimaan Kas Panitia Relokasi Gereja Katolik Kristus Raja Banciro Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bastian, Indra (2001). Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia.Yogyakarta: BPFE Baridwan, Zaki. (1991). Sistem Akuntansi. Yogyakarta. BPFE. Carvalho, M. F (2005). Evaluasi Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Toko Puskat. Skripsi: Jurusan akuntansi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Cashin A. James, Saul Fieldman and Joel J. Lerner. 1975. Intermediate Accounting. USA: Mc Graw – Hill Book Company Cemara, Damar (2007). Evaluasi Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Budi Chatering Yogyakarta. Skrpsi : Jurusan akuntansi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Deddi, Nordiawan. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Sealemba Empat Halim, Abdul. 1989. Akuntansi Keuangan Menengah. Yogyakarta: BPFE Hall A, james. 2008. Management Control System. Ohaio: Natorp Boulevard. IAI, 2009, SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus kas Kementerian Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diakses pada tanggal 30 September 2013) Keuskupan Agung Semarang. 2004. Pedoman Dasar Keuskupan Agung Semarang.

162


163

Kurnianto, Paulus Arif. 2002. Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Organisasi Non Profit. Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Mahsun, M., Sulistiyowati, Firma., dan Purwanugraha, H.A. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Meilinina, Shanti (2005). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas PT. INKA Madiun. Skripsi: Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Nugroho, Asto (2002). Analiais dan Perancangan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Koperasi Kredit Wahana Arta Bandar Lampung. Skripsi: Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Novitasari, Endriyani (2006). Analisis Dan perancarang Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas GKJ Dayu. Skripsi: Juruasan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. 2008. Pedoman Dasar Dewan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Pramono, Cipto (2004). Analisis Dan Perancangan Sistem Akuntansi Penggajian RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Skripsi: Juruasan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Program Studi Akuntansi. 2010. Panduan Penulisan Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Rukmi, Lakswinta (2002). Analiais Dan Perancangan Sistem Akuntansi Dari Kas Perusahaan Cipta Wahana Karya Yogyakarta. Skripsi: Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Setiani, Ineke. Evaluasi Pengendalian Intern Sistem Penerimaan Kas. Skripasi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Surya, Raja Andri Satriawan. 2012. Akuntansi Keuangan Versi IFRS. Yogyakarta: Graha Ilmu Suwardjono. 2003. Akuntansi Pengantar. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.


164

Tim Akuntansi Keuaskupan Agung Semarang. 2008. Petunjuk Teknis Dan Keuangan Dan akuntansi Paroki. Yogyakarta: Kanisius. Vivi (2008). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Paroki Promasan Sendang Sono. Skripsi: Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Welsch A. Glenn and Zlatkovinch T. 1989. Charles. Intermediatte accounting. USA: Ricahrd D. Erwin, INC. Weygant J. Jerry, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso. 2011. Financial Accounting IFRS EDITION. USA: John Wiley and Sons, Inc Wilkinson W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, Bernard Wong-On-Wing. 2000. Accounting Informantion System. USA: John Willey and Sons. Inc Wijaya, Maternus Rudy. 2008. Evaluasi Pengendalian Intern Penerimaan Kas Paroki Santo Agung Jetis Yogyakarta. Skripsi. Universitas Sanata Darma Yogyakarta


LAMPIRAN

165


166

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan A. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 1. Bagian apa saja yang terkait dengan sistem akuntansi penerimaan kas? 2. Apa tugas, wewenang dan tanggungjawab yang terkait dengan sistem akuntansi penerimaan kas? 3. Bagaimana sistem penerimaan kas paroki? 4. Dokumen apa yang digunakan oleh paroki dalam sistem penerimaan kas? 5. Catatan akuntansi apakah yang terkait dengan sistem akuntansi penerimaan kas? 6. Bagaimana sistem pencatatan terhadap penerimaan tunai maupun tidak tunai yang dilakukan oleh paroki? 7. Informasi apa saja yang diperlukan di dalam pencatatan penerimaan kas paroki? 8. Bagaimakah sistem otorisasi penerimaan kas paroki? B. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 1. Bagian apa saja yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas? 2. Apa tugas, wewenang dan tanggungjawab yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas? 3. Bagaima sistem pengeluaran kas paroki? 4. Dokumen apa yang di gunakan oleh paroki dalam sistem pengeluaran kas?


167

5. Catatan akuntansi apakah yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas? 6. Bagaimana sistem pencatatan terhadap pengeluaran tunai maupun tidak tunai yang dilakukan oleh paroki? 7. Bagaima sistem pencatatan pengeluran kas kecil di dalam paroki? 8. Informasi apa saja yang diperlukan di dalam pencatatan pengeluaran kas paroki? 9. Apakah terdapat pihak eksternal (luar) yang ikut didalam mengawasi pengeluran kas paroki? 10. Bagaima sistem otorisasi pengeluaran kas paroki?


Lampiran 2

168


Lampiran 3

169


Lampiran 4

170


Lampiran 4 (lanjutan)

171


Lampiran 5

172



173


Lampiran 6

174


Lampiran 7

175


Lampiran 8

Lampiran 9

176


Lampiran 10

177


Lampiran 11

178


Lampiran 12

179



180


181

Lampiran 13 Penjelasan Simbol Flowchart Dokumen Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya suatu transaksi

Catatan

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis catatan

Penghubung pada halaman yang sama Simbol ini digunakan untuk menggambarkan aliran dokumen yang berhenti di suatu lokasi pada halaman tertentu dan kembali berjalan di lokasi lain pada halaman yang sama

Penghubung pada halaman yang berbeda Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keterkaitan flowchart antar halaman

Kegiatan Manual Simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual

Keterangan, komentar Simbol ini digunakan untuk memperjelas flowchart

Arsip permanan Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen : A = menurut abjad N = menurut nomor urut T = kronologis, menurut tanggal


182

Arsip sementara Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip sementara : A = menurut abjad N = menurut nomor urut T = kronologis, menurut tanggal

Keying Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses entry data ke komputer

Tidak Keputusan Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data Ya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents