PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK BADAN Studi Kasus di Koperasi Pelita Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Lusia Hani Suswati NIM: 082114097

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013


EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK BADAN Studi Kasus di Koperasi Pelita Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Lusia Hani Suswati NIM: 082114097

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013

i


ii


iii


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: •

Karena Allah telah berfirman: ”Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekalikali tidak akan meninggalkan engkau.” (Ibrani 13 : 5)

•

Maka berseru-serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkan-Nya mereka dari kecemasan mereka, dibuat-Nyalah badai itu diam, sehingga gelombanggelombangnya tenang. (Mazmur 107 : 28-29)

•

Kita paling kuat sewaktu kita membuka pintu hati kita lewat rasa syukur. Penuh syukur adalah kondisi yang sangat dahsyat. (DR. John Demartini)

Skripsi ini kupersembahkan spesial untuk: Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang menopangku tanpa henti. Bapakku Wakiman, ibuku Sri Muryati, dan kakakku Budi yang telah memberikan doa, kasih sayang serta bantuan dalam banyak hal. Pakdheku Saman dan budheku Watini yang telah mengasuhku dari kecil serta memberikan kasih sayang dan dukungan yang sungguh berarti. Semua orang yang telah mewarnai hidupku.

iv


PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama : Lusia Hani Suswati NIM

: 082114097

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Badan Studi Kasus di Koperasi Pelita Yogyakarta. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 30 April 2013 Yang membuat pernyataan

Lusia Hani Suswati

v


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Badan Studi Kasus di Koperasi Pelita Yogyakarta adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Apabila kemudian saya terbukti melakukan tindak penyalinan atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 April 2013 Yang membuat pernyataan

Lusia Hani Suswati

vi


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Badan Studi Kasus di Koperasi Pelita Yogyakarta. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Penulis mendapatkan bantuan doa, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1.

Romo Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar kepada penulis.

2.

M. Trisnawati R., S.E., M. Si., Akt., QIA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan terhadap skripsi penulis hingga selesai dan layak diujikan.

3.

Karyoto, SE selaku manajer dan seluruh keluarga besar Koperasi Pelita yang telah membantu penulis dalam menyiapkan data penelitian serta memotivasi penulis.

4.

HY. Wakiman, M. Sri Muryati, Budi Sulitiyo, Saman, Watini dan seluruh keluarga yang selalu member doa, dukungan baik secara materiil maupun nonmateriil, serta nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

vii


5.

Teman-teman Akuntansi 2008, khususnya teman-teman seperjuangan di kelas MPT yang telah berjuang bersama penulis mulai dari proposal skripsi hingga skripsi selesai.

6.

Teman- teman Mitra PUSD yang selalu mendoakan, memotivasi serta memberikan nasihat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

7.

Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat

keterbatasan kemampuan penulis, maka dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 30 April 2013 Penulis

Lusia Hani Suswati

viii


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..............................................................................

Halaman i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................

iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................

iv

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ..............

v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ............................

vi

KATA PENGANTAR ............................................................................

vii

DAFTAR ISI ...........................................................................................

ix

DAFTAR TABEL ...................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................

xiii

ABSTRAK ..............................................................................................

xiv

ABSTRACK ...........................................................................................

xv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah........................................................

1

B. Rumusan Masalah .................................................................

3

C. Batasan Masalah ...................................................................

3

D. Tujuan Penelitian ..................................................................

3

E. Manfaat Penelitian ................................................................

4

F. Sistematika Penulisan ...........................................................

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................

6

A. Pajak ......................................................................................

6

1. Pengertian Pajak ..............................................................

6

2. Pengelompokan Pajak .....................................................

7

3. Fungsi Pajak ....................................................................

8

4. Sistem Pemungutan Pajak ...............................................

9

B. Pajak Penghasilan .................................................................

10

C. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Penghasilan yang Dikenai Pajak Bersifat Final dan yang Dikecualikan dari Objek Pajak ...

11

ix


1. Subjek Pajak Penghasilan .....................................................

11

2. Objek Pajak Penghasilan.......................................................

12

3. Penghasilan yang Dikenai Pajak Bersifat Final ....................

15

4. Yang Dikecualikan Objek Pajak ...........................................

16

D. Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dan Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto ............ 19 1. Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto ......

19

2. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto .....................................................................................

22

E. Perlakuan Pajak Terhadap Biaya Entertainment ........................

25

F. Penyusutan dan Amortisasi .........................................................

25

1. Penyusutan ............................................................................

25

2. Amortisasi .............................................................................

28

G. Tarif Pajak Penghasilan ..............................................................

30

H. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan ..........................................................................................

31

I. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan menurut Pajak ............................................................

32

J. Surat Pemberitahuan (SPT).........................................................

34

K. Koperasi ......................................................................................

34

1. Pengertian Koperasi ..............................................................

34

2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi ..................................

35

3. Fungsi dan Peran Koperasi ...................................................

35

4. Prinsip Koperasi ....................................................................

36

5. Perangkat Organisasi Koperasi .............................................

36

6. Modal Koperasi .....................................................................

36

7. Sisa Hasil Usaha ...................................................................

38

8. Jenis Koperasi .......................................................................

38

L. Pendapatan dan Beban Koperasi .................................................

40

1. Pendapatan Koperasi .............................................................

40

2. Beban Koperasi .....................................................................

41

x


M. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang Berkaitan dengan Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ................................................................................

42

N. Review Penelitian Terdahulu.......................................................

44

BAB III METODE PENELITIAN ...............................................................

46

A. Jenis Penelitian............................................................................

46

B. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian ....................................

46

C. Subjek dan Objek Penelitian .......................................................

46

D. Data Penelitian ............................................................................

47

E. Teknik Pengumpulan Data ..........................................................

47

F. Teknik Analisis Data...................................................................

48

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .......................................

50

A. Sejarah.........................................................................................

50

B. Struktur Organisasi Koperasi Pelita ...........................................

52

C. Bidang Organisasi .......................................................................

56

D. Bidang Usaha ..............................................................................

57

E. Bidang Permodalan .....................................................................

59

F. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ...........................................

59

G. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan .........................................

60

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....................................

62

A. Deskripsi Data .............................................................................

62

B. Analisis Data ...............................................................................

68

C. Pembahasan.................................................................................

106

BAB VI PENUTUP ......................................................................................

108

A. Kesimpulan .................................................................................

108

B. Keterbatasan Penelitian ...............................................................

108

C. Saran ...........................................................................................

109

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................

110

LAMPIRAN ..................................................................................................

112

xi


DAFTAR TABEL Halaman Tabel II.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud .................................................

27

Tabel II.2 Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud ..........................................

29

Tabel IV.1 Anggota Koperasi Pelita ...............................................................

56

Tabel IV.2 Bunga Simpanan Koperasi Pelita pada Tahun 2011.....................

57

Tabel IV.3 Jenis Kredit, Bunga, dan Sasaran Kredit Koperasi .......................

58

Tabel IV.4 Pembagian SHU Koperasi Pelita ..................................................

60

Tabel V.1 Neraca Koperasi Pelita Yogyakarta ..............................................

62

Tabel V.2 Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pelita Yogyakarta..................

64

Tabel V.3 Penjelasan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pelita Yogyakarta ...................................................................................

64

Tabel V.4 Penghitungan PPh Terutang Koperasi Pelita tahun 2011 .............

67

Tabel V.5 Perbandingan Hasil Penghitungan Penghasilan Bruto ..................

73

Tabel V.6 Perbandingan Hasil Penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap Per 31 Desember 2011 antara Koperasi Pelita Yogyakarta dan Peneliti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan ....................................................................................

91

Tabel V.7 Penyusutan yang Dilaporkan dalam Lampiran Khusus SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 No. 1A Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan ..................

93

Tabel V.8 Perbandingan Hasil PKP ...............................................................

100

Tabel V.9 Perbandingan Cara Menentukan PPh Terutang ............................

101

Tabel V.10 Perbandingan Hasil Penghitungan PPh Terutang .........................

102

xii


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar II.1 Formula Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) ................ 31 Gambar IV.1 Struktur Organisasi Koperasi Pelita Yogyakarta .......................... 52

xiii


ABSTRAK EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN Studi Kasus di Koperasi Pelita Yogyakarta

Lusia Hani Suswati NIM: 082114097 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2013

Tujuan penelitian ini untuk menilai kesesuaian penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang Wajib Pajak Badan Koperasi Pelita Yogyakarta pada tahun 2011 dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan karena kesalahan dalam penghitungan PPh akan merugikan Wajib Pajak maupun negara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik komparatif dengan menggunakan perbandingan antara praktek yang dilakukan Koperasi dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan PPh yang dilakukan Koperasi Pelita Yogyakarta belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, karena semua komponen yang dibandingkan tidak sama. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan elemen saat menentukan penghasilan bruto dan saat menentukan biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto, serta belum adanya pembulatan PKP ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

xiv


ABSTRACT AN EVALUATION OF CORPORATE’S INCOME TAX PAYABLE CALCULATION A Case Study at Pelita Yogyakarta Cooperatives Lusia Hani Suswati NIM: 082114097 Sanata Dharma University Yogyakarta 2013

This research was aimed to examine the accordance of Income Tax Payable calculation (Pajak Penghasilan/PPh) of the corporate taxpayer Pelita Yogyakarta Cooperatives in 2011 and the present tax regulation. This research was motivated that any mistake in calculating PPh would make the tax payer and the country less beneficial. It was a case study. The data were collected by interviews and documentation. The data were analyzed using comparison technique by comparing the cooperative’s calculation and the present tax regulations. The results of this research showed that the PPh calculation made by Pelita Yogyakarta Cooperatives was not in accordance with the current tax regulations. The results of the comparison showed that there were differences in determining the gross income and the expenses that reduced the gross income, and there was not Taxable Income (Penghasilan Kena Pajak/PKP) rounding down in thousands yet.

xv


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa tersebut untuk melaksanakan dan membiayai belanja negara sendiri. Salah satu sumber pembiayaan negara berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap Wajib Pajak kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peranan masyarakat terutama Wajib Pajak juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jenis pajak yang berlaku di Negara Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (1) yang menjadi subjek Pajak Penghasilan (PPh) salah satunya adalah badan. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki asas kekeluargaan serta bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Koperasi sebagai badan usaha wajib membuat laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK berbeda dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan.

1


2

Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan menurut peraturan perpajakan. Hal tersebut akan mempengaruhi besarnya laba sebelum pajak yang nantinya akan dikenai tarif PPh badan. Oleh karena itu, agar pajak yang dilaporkan bisa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka diperlukan penyesuaian fiskal atas laporan keuangan komersial yang telah dibuat perusahaan atau koperasi. Koperasi menggunakan Self Assesment System yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Namun demikian, pada kenyataannya masih sering terjadi kelalaian, ketidakpahaman dan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak ketika melaksanakan sistem tersebut. Kelalaian, ketidakpahaman dan kecurangan tersebut dapat menyebabkan

kesalahan

penghitungan

PPh

terutang

yang

dapat

mengakibatkan kerugian bagi Wajib Pajak itu sendiri serta dapat merugikan negara. Evaluasi penghitungan PPh terutang Wajib Pajak Badan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadi kesalahan Wajib Pajak Badan Koperasi Pelita Yogyakarta dalam menghitung PPh yang dibayarkan kepada pemerintah. Kesalahan Wajib Pajak yang diketahui sejak dini akan memperkecil kemungkinan kerugian baik bagi Wajib Pajak maupun bagi


3

negara. Kerugian bagi Wajib Pajak dapat berupa sanksi perpajakan, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.

B.

Rumusan masalah Apakah penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang Wajib Pajak Badan Koperasi Pelita Yogyakarta pada tahun 2011 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini?

C.

Batasan Masalah Untuk

membatasi

agar

penelitian

tidak

meluas

dalam

pembahasannya, maka penulis membatasi dengan: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

D.

Tujuan penelitian Untuk menilai kesesuaian penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Koperasi Pelita Yogyakarta pada tahun 2011 dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


4

E.

Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Bagi Koperasi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi serta

sebagai

pertimbangan

bagi

koperasi

dalam

melakukan

penghitungan Pajak Penghasilan terutang pada tahun pajak berikutnya. 2. Bagi Universitas Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan koleksi bagi universitas khususnya dalam hal perpajakan yang berguna bagi mahasiswa. 3. Bagi Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. 4. Bagi Penulis Dengan penelitian ini penulis memperoleh tambahan pengalaman dan pengetahuan dalam mempraktikkan ilmu dan teori, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan pada koperasi. F.

Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini terbagi dalam enam bab, yaitu : Bab I

Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.


5

Bab II

Tinjauan Pustaka Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mengolah data dari koperasi serta review penelitian terdahulu.

Bab III

Metode Penelitian Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV

Gambaran Umum Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pendirian usaha; slogan, dan tujuan koperasi; struktur organisasi; serta data-data lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab V

Analisis Data dan Pembahasan Dalam bab ini dijelaskan mengenai analisis data yang diperoleh dan pembahasan dari hasil analisis data tersebut.

Bab VI

Penutup Dalam bab ini dituliskan kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian serta saran.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.

Pajak 1. Pengertian Pajak Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. (1991:2) dalam Waluyo (2010:2): “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.” Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Waluyo (2010:3) menyatakan “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

6


7

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah: a.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

b.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

c.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

d.

Pajak

diperuntukkan

bagi

pengeluaran-pengeluaran

pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. e.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2. Pengelompokan Pajak Menurut Waluyo (2010:12), pajak dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: a. Menurut golongan 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.


8

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. b. Menurut sifat 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. c. Menurut pemungut 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame dan pajak hiburan. 3. Fungsi Pajak Menurut Waluyo (2010:8), ada dua fungsi pajak di Indonesia, yaitu:


9

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran

pemerintah.

Contoh:

dimasukkannya pajak dalam (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) APBN sebagai penerimaan dalam negeri. b. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah. 4. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:7), ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu: a. Official Assesment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri–ciri Official Assesment System adalah: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 2) Wajib Pajak bersifat pasif. 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.


10

b. Self Assesment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Self Assesment System adalah: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) Fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi. c. Withholding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri Self Assesment System adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. B.

Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1, penghasilan yaitu : “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.


11

Berdasarkan pengertian mengenai penghasilan dapat diketahui bahwa definisi dari Pajak Penghasilan berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. C.

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Penghasilan Yang Dikenai Pajak Bersifat Final dan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak. 1. Subjek Pajak Penghasilan Yang menjadi subjek pajak penghasilan menurut Waluyo (2010:89) adalah: a. Orang Pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan. c. Badan Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan


12

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap. d. Badan Usaha Tetap Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 2. Objek Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,


13

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. c. Laba usaha. d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 3) Keuntungan pemekaran,

karena

likuidasi,

pemecahan,

penggabungan,

pengambilalihan

peleburan,

usaha,

atau

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan


14

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan penambangan. e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang saham polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n. Premi asuransi. o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.


15

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. s. Surplus Bank Indonesia. 3. Penghasilan yang Dikenai Pajak Bersifat Final Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, yaitu: a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. b. Penghasilan berupa hadiah undian. c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.


16

e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 4. Yang Dikecualikan Objek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (3), yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya

diatur

dengan

atau

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah. b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak–pihak yang bersangkutan.


17

c. Warisan. d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham


18

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. k. Dihapus. l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.


19

m. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. n. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. o. Bantuan

atau

sumbangan

yang

dibayarkan

oleh

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. D.

Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dan Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. 1. Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat (1), besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto


20

dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk: a. Biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 1) Biaya pembelian bahan. 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 3) Bunga, sewa, dan royalti. 4) Biaya perjalanan. 5) Biaya pengolahan limbah. 6) Premi asuransi. 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 8) Biaya administrasi. 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan. b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.


21

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan

dalam

perusahaan

atau

yang

dimiliki

untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. e. Kerugian selisih kurs mata uang asing. f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan

piutang

tak tertagih

debitur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.

kecil


22

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal (2), penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. 2. Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:


23

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan. 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. 6) Cadangan

biaya

penutupan

dan

pemeliharaan

tempat

pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan


24

premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah,

yang

ketentuannya

berdasarkan Peraturan Pemerintah. h. Pajak Penghasilan.

diatur

dengan

atau


25

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. E.

Perlakuan Pajak terhadap Biaya Entertainment Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE27/PJ.22/1986 tentang Biaya Entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat: a. Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak. a. Dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan jenis entertainment, nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

F.

Penyusutan dan Amortisasi 1. Penyusutan Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 11 berisi sebagai berikut :


a. Penyusutan

atas

pengeluaran

untuk

pembelian,

26

pendirian,

penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. b. Penyusutan

atas

pengeluaran

harta

berwujud

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan taat asas. c. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. d. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. e. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19,


27

maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. f. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut : Tabel II.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud Kelompok Harta Berwujud I. Bukan Bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II. Bangunan Permanen Tidak Permanen

Masa Manfaat 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun

Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Ayat (2) 25% 12,5% 6,25% 5%

50% 25% 12,5% 10%

5% 10%

Sumber : UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. h. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. i. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah besar kerugian


28

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudiaan tersebut. j. Apabila

terjadi

pengalihan

harta

yang

memenuhi

syarat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. k. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 2. Amortisasi Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 11A yang berisi sebagai berikut : a. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan musibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat


29

diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. b. Untuk menghitung amortisasi, maka masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut : Tabel II.2 Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud Kelompok Harta Tak Berwujud

Masa Manfaat

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4

4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun

Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode Saldo Garis Lurus Menurun 25% 50% 12,50% 25% 6,25% 12,5% 5% 10%

Sumber : UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

c. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). d. Amortisasi

atas

pengeluaran

untuk

memperoleh

hak

dan

pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. e. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambanagn selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari


30

1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun. f. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). g. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan harta. h. Apabila

terjadi

pengalihan

harta

yang

memenuhi

syarat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. G.

Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan: a.

Pasal 17 ayat (1) huruf b Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).


b.

31

Pasal 17 ayat (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

c.

Pasal 31E Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

H.

Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Wajib Pajak Badan. Secara umum, pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan formula sebagai berikut: PPh Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak (PKP) Berikut ini formula penghitungan PKP menurut Resmi (2011:129): Gambar II.1. Formula penghitungan PKP Dalam hal tidak terdapat rugi tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. PKP = Penghasilan neto = Penghasilan bruto – pengurang/biaya yang diperkenankan sesuai UU PPh Dalam hal terdapat rugi tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. PKP = Penghasilan neto – kompensasi kerugian = (Penghasilan bruto – pengurang/biaya yang diperkenankan UU PPh) – kompensasi kerugian Sumber: Resmi (2011:129).


I.

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Keuangan menurut Pajak Menurut

Suandy

(2008:78),

Akuntansi

adanya

dengan

perbedaan

32

Laporan

pengakuan

penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan

dalam

menghitung

besarnya

penghasilan

kena

pajak.

Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (matching cost against revenue), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan menurut pajak, Wajib Pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Penyesuaian fiskal merupakan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang disebabkan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan atau biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut pajak. Ada dua macam penyesuaian fiskal, yaitu: 1. Penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif terjadi jika ada penyesuaian pos-pos neraca/laba rugi yang menyebabkan jumlah laba bersih sebelum pajak pada

laporan keuangan

menurut pajak

menjadi

dibandingkan dengan laporan keuangan komersial.

lebih

besar


33

2. Penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif terjadi jika ada penyesuaian pos-pos neraca/laba rugi menyebabkan laba menurut pajak menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan laba menurut laporan komersial. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan secara fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. Perbedaan Waktu (Timing Differences) Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntasi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi.

Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan

perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. 2. Perbedaan Tetap/Permanen (Permanent Differences) Perbedaan tetap/permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan permanen dapat positif apabila ada laba akuntansi yang


34

tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan

perbedaan

permanen

negatif

disebabkan

adanya

pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. J.

Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 1 angka II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Pasal 3 Undang-Undang KUP juga menegaskan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

K.

Koperasi 1. Pengertian Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 1, koperasi adalah badan usaha dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.


35

2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 2, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 3, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Fungsi dan Peran Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4, Fungsi dan peran Koperasi adalah: a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.


36

4. Prinsip Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal e. Kemandirian Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 2. dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut: a. pendidikan perkoperasian; b. kerja sama antarkoperasi. 5. Perangkat Organisasi Koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 21, perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: a. Rapat Anggota; b. Pengurus; c. Pengawas. 6. Modal Koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 41 ayat 1, modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang


37

dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 41 ayat 2 menyatakan bahwa modal sendiri dapat berasal dari: a. Simpanan pokok Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota serta tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. b. Simpanan wajib Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu serta tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. c. Dana cadangan Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. d. Hibah Hibah adalah pemberian sejumlah uang atau barang modal yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang sifatnya pemberian dan tidak mengikat.


38

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa Modal pinjaman dapat berasal dari: a. Anggota b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya c. Bank dan lembaga keuangan d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya e. Sumber lain yang sah. 7. Sisa Hasil Usaha (SHU) Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 45 ayat 1, Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 45 ayat 2, Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 8. Jenis Koperasi Menurut

PSAK

No.

27

tahun

2007,

koperasi

dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

dapat


39

a. Koperasi Simpan Pinjam/Kredit Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi. b. Koperasi Konsumen Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. c. Koperasi Pemasaran Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan. d. Koperasi Produsen Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa.


Kegiatan

utama

koperasi

produsen

adalah

40

menyediakan,

mengoperasikan, dan mengelola sarana produksi bersama. L.

Pendapatan dan Beban Koperasi 1.

Pendapatan Koperasi Menurut PSAK 27 (revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik kepada non-anggota maupun kepada anggota. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Dalam hal koperasi memiliki kelebihan kapasitas setelah pelayanan

kepada

anggota,

koperasi

dapat

memanfaatkan

kelebihan kapasitas tersebut kepada non-anggota. Dalam hal ini,


41

berarti koperasi memasuki pasar bebas dan kedudukan koperasi adalah

sama

seperti

badan

usaha

lain.

Koperasi

boleh

menggunakan motivasi mencari laba sebesar-besarnya sejauh pelanggan adalah pasar bebas.

Oleh karena laporan keuangan

koperasi harus dapat mencerminkan tujuan koperasi, maka perhitungan hasil usaha harus menonjolkan secara jelas kegiatan usaha koperasi dengan anggotanya, karena itu pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi non-anggota. Penyajian ini lebih mencerminkan bahwa usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggotanya daripada non-anggota. 2.

Beban Koperasi Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha bisnis yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi kepada anggota, tetapi juga harus menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh badan usaha lain. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian. Termasuk dalam beban ini antara lain adalah beban pelatihan anggota, beban pengembangan


42

usaha anggota, dan beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia) M.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang Berkaitan dengan Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 01/PJ.44/1992 tentang Perlakuan PPh Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi. Berdasarkan butir (4), SHU koperasi yang bukan berasal dari kegiatan semata-mata dari dan untuk anggota sesuai ketentuan Pasal 4 UU PPh 1984 adalah Objek Pajak Penghasilan bagi koperasi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 diungkapkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong PPh bersifat final dan dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan yang dimaksud:


43

a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan. 4. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

83/pmk.03/2009 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, pasal 2 berbunyi: a. Pemberian atau penyediaan makanan/minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenisjenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Jenis-jenis harta berwujud


44

bukan bangunan yang termasuk dalam Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4 ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV PMK ini.

N.

Review Penelitian Terdahulu 1. Christina Prima Wahyuningrum, 2012, Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di PT.XXX) Kesimpulan: Penghitungan

Pajak

Penghasilan

(PPh)

yang

dilakukan

oleh

perusahaan belum mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini terlihat pada kesalahan perusahaan dalam melakukan pembebanan terhadap biaya sumbangan dan juga pemberian dalam bentuk natura ataupun kenikmatan. Seharusnya biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Meskipun demikian, hasil besarnya PPh yang terutang menurut perusahaan dengan hasil besarnya PPh yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 2010 samasama nihil.


45

2. Maria Oktaviana Harum, 2012, Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di Primer Koperasi Kepolisian Resort Klaten). Kesimpulan: Dalam

praktek di Koperasi Primkoppol Resor Klaten

penghitungan PKP tahun 2009 sebesar Rp24.990.834,00 sedangkan menurut hasil penghitungan peneliti berdasarkan peraturan pajak yang berlaku sebesar

Rp20.301.192,00. Jumlah PPh pasal 25 menurut

praktek di koperasi sejumlah Rp353.498,00 sedangkan menurut hasil penghitungan peneliti berdasarkan peraturan pajak yang berlaku sebesar Rp7.242,67. Peneliti menemukan bahwa penghitungan atas PPh terutang Koperasi Primer Kepolisian Resor Klaten sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Akan tetapi, koperasi dalam melaporkan pedapatannya untuk pendapatan dari sewa kios potong rambut, pendapatan dari sewa kios kantin, dan pendapatan bunga bank belum dilaporkan dalam SPT lampiran-IV. Penyusutan yang dilakukan koperasi memakai metode garis lurus tetapi tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No 36 Tahun 2008 pasal 11 sehingga terjadi selisih lebih besar menjadi Rp19.139.715,00. Koperasi tidak memberikan data secara lengkap tentang tahun perolehan aktiva sehingga tahun perolehan diasumsikan tahun 2008.


BAB III METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu jenis penelitian terhadap objek atau data tertentu kemudian dari data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini hanya berlaku pada objek yang diteliti.

B.

Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian 1. Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan September 2012. 2. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pelita Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 162 Yogyakarta.

C.

Subjek dan Objek Penelitian 1. Subjek Penelitian Subjek penelitian adalah bagian akuntansi Koperasi Pelita Yogyakarta. 2. Objek Penelitian Objek dari penelitian adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan Koperasi Pelita pada tahun 2011.

46


D.

47

Data Penelitian 1.

Gambaran umum Koperasi Pelita yang meliputi sejarah berdirinya koperasi, struktur organisasi koperasi serta hal lain yang berkaitan dengan koperasi.

2.

Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pelita pada tahun 2011.

3.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Koperasi Pelita tahun pajak 2011.

4.

E.

Daftar aktiva tetap Koperasi Pelita pada tahun 2011.

Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai gambaran umum perusahaan dan informasi yang lebih mendetail yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa pihak dalam koperasi yang diteliti, misalnya: bagian akuntansi, bagian keuangan, dan pihak-pihak tertentu dalam koperasi. 2. Dokumentasi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari tentang data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.


F.

48

Teknik Analisis Data Teknik analisis data menggunakan teknik komparatif dengan menggunakan perbandingan antara praktek yang dilakukan Koperasi dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Aswarni

(1978:6), penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaanpersamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Langkah analisis data yang digunakan yaitu: 1. Membandingkan antara penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan oleh koperasi dengan penghitungan PPh menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Komponen yang dibandingkan meliputi: a. Cara menentukan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak. b. Cara menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). c. Cara menentukan besarnya PPh terutang. 2. Membuat kesimpulan Penghitungan PPh yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan sesuai menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila semua komponen berikut ini dapat terpenuhi: a. Cara menentukan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak yang dilakukan oleh koperasi telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


49

b. Cara menentukan besarnya PKP yang dilakukan oleh koperasi telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. c. Cara menentukan besarnya PPh terutang yang dilakukan oleh koperasi telah sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, apabila salah satu komponen tidak terpenuhi, maka penghitungan PPh yang dilakukan oleh koperasi belum dapat dikatakan sesuai menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Koperasi Pelita berdiri atas kehendak dari semua pegawai di lingkungan Direktorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggota. Koperasi ini berdiri syah secara hukum pada tanggal 4 Desember 1969 dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelita yang dulu beralamat di Jalan Kusumanegara Nomor 3 Yogyakarta. KSU Pelita dirintis oleh : 1. Siti Asijah 2. Raden Mas Ludovicus Abdulrachman Surjosubroto 3. Abdul Djafar Wiryoutomo, BSc 4. Raden Koesoemardi 5. Djoemadiman Danuatmodjo KSU Pelita terdaftar sebagai Koperasi yang berbadan hukum dengan Nomor Badan Hukum: 924/BH/XI. KSU Pelita telah mengalami 4 kali perubahan Anggaran Dasar yaitu: 1. Pada tanggal 6 Mei 1982 dengan bukti pengesahan Anggaran Dasar Nomor 924 A/BH/XI, dengan perubahan sebagai berikut: a. Lokasi yang tadinya berada di Jalan Kusumanegara Nomor 3 pindah ke Jalan HOS Cokrominoto 162 Yogyakarta. b. Nama KSU Pelita berubah menjadi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita.

50


51

c. Simpanan Pokok yang tadinya Rp 100,00 menjadi Rp 2.000,00 2. Pada tanggal 9 April 1990 bukti pengesahan Badan Hukum KPN Pelita yang baru Nomor 924 B/BH/XI. 3. Pada tanggal 14 Maret 1996 dengan bukti Surat Pengesahan Badan Hukum Nomor 21/BH/PAD/KWK.12/III/1996 dengan perubahan sebagai berikut: a. Nama KPN Pelita berubah menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita. b. Simpanan Pokok dari Rp 2.000,00 menjadi Rp 15.000,00 c. Simpanan Penyetaraan sebesar Rp 60.000,00 bagi anggota baru. d. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Penyetaraan tidak berbunga tetapi mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU). e. Dana Cadangan 75% untuk perluasan dan 25% disimpan di Bank. 4. Pada tanggal 7 Maret 2002 dengan bukti pengesahan

Badan Hukum

Nomor 08/BH/PAD/KPTS/III/2002 dengan beberapa perubahan sebagai berikut: a. Simpanan Penyetaraan menjadi Rp 75.000,00 b. Dana Cadangan 95% untuk perluasan dan 5% disimpan di Bank. c. Sebagian Cadangan dipindahbukukan ke dalam Simpanan Wajib Khusus dan Simpanan Wajib Abadi. d. Nama KPRI Pelita berubah menjadi Koperasi Pelita. Koperasi Pelita belum memiliki visi dan misi koperasi, namun koperasi ini memiliki slogan yaitu “Bersama Menuju Sejahtera”.


52

B. Struktur Organisasi Koperasi Pelita

PEMBINA/ PENASEHAT

RAPAT ANGGOTA

PENGURUS

PENGAWAS

MANAJER

SUBBAG KEUANGAN

Unit Simpan Pinjam

Unit Toko

ANGGOTA-ANGGOTA

Keterangan : : Garis Pembinaan : Garis Komando : Garis Pengawasan : Garis Pelayanan Gambar IV.1 Struktur Organisasi Koperasi Pelita Yogyakarta Sumber : Koperasi Pelita Yogyakarta


53

1. Pembina/Penasehat Pembina/penasehat bertugas untuk membina serta memberikan masukan kepada Koperasi Pelita dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta pengelolaan Koperasi Pelita. Pembina/penasehat Koperasi Pelita ini merupakan utusan dari dinas provinsi. 2. Rapat Anggota Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat anggota menetapkan : a. Anggaran Dasar; b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi; c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; e. pengesahan

pertanggungjawaban

Pengurus

dalam

pelaksanaan

tugasnya; f. pembagian sisa hasil usaha; g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi. 3. Pengurus Menurut UU No. 25 tahun 1992, pengurus bertugas untuk: a. mengelola Koperasi dan usahanya;


54

b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; c. menyelenggarakan Rapat Anggota; d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Menurut UU No. 25 tahun 1992, pengurus berwenang untuk: a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; b. memutuskan

penerimaan

dan

penolakan

anggota

baru

serta

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. 4. Pengawas Menurut UU No. 25 tahun 1992, pengawas bertugas untuk: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Menurut UU No. 25 tahun 1992, pengawas berwenang untuk: a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.


55

5. Manajer Manajer berfungsi sebagai pengelola kegiatan usaha koperasi berdasarkan wewenang yang dilimpahkan pengurus, dengan tugas antara lain sebagai berikut: a. Mengkoordinir penyusunan rencana usaha dan anggaran dari masingmasing bagian yang berada dibawahnya dalam rangka penyusunan rencana kerja dan mengajukan usul rencana kerja tersebut kepada pengurus. b. Membantu pengurus dalam menjalankan rencana kerja dan rencana anggaran. c. Memimpin

dan

mengkoordinir

kegiatan-kegiatan

perkreditan,

pemasaran, produksi dan administrasi/keuangan. d. Memberi pengarahan dan mengawasi agar pelaksanaan kerja karyawan tidak menyimpang dari yang direncanakan. e. Menyiapkan

kemungkinan

perluasan

usaha-usaha

baru

dan

mempersiapkan rencana usaha untuk diajukan kepada pengurus. 6. Sub Bagian Keuangan Merupakan suatu bagian yang menangani masalah keuangan koperasi, seperti meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembukuan; melaksanakan pembukuan sesuai prosedur yang telah ditetapkan; menyimpan/memelihara semua dokumen dan bukti-bukti pembukuan secara teratur; menyiapkan data keuangan berupa neraca dan penghitungan laba/rugi, lengkap dengan penjelasan maupun lampiran yang dibutuhkan.


56

7. Unit Simpan Pinjam Unit simpan pinjam merupakan unit yang digunakan untuk melayani anggota yang melakukan simpan pinjam di Koperasi Pelita. 8. Unit Pertokoan Unit pertokoan merupakan unit yang melakukan penjualan barang dagangan kepada anggota, mencatat kebutuhan barang dagangan, penataan barang dagang dan pemberian label harga, serta mengadministrasikan pembelian dan penjualan barang dagangan.

C. Bidang Organisasi 1. Keanggotaan Anggota dari Koperasi Pelita terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan. Pada tahun 2011 anggota Koperasi Pelita ada 963 orang yang terdiri dari : Tabel IV.1 Anggota Koperasi Pelita Jenis Kelamin

Tahun 2011

Pria

502 orang

Wanita

461 orang

Jumlah

963 orang

Sumber: Koperasi Pelita Yogyakarta.

2. Susunan Pengurus Koperasi Pelita periode tahun 2010-2012 a. Ketua

: Soeyatno, SE, MM.

b. Sekretaris

: Ali Thamsyik AH, BSc

c. Bendahara

: Ambar Rahadi, SE


3. Susunan Pengawas Koperasi Pelita periode tahun 2010-2012 a. Ketua

: J. Amir, BA

b. Anggota

: Dody Herkusmanto, SH

c. Anggota

: Suryanto, BA

4. Karyawan Koperasi Pelita periode tahun 2011 a. Manager

: Karyoto, SE

b. Accounting

: Juarni

c. Teller

: Sunarti

d. Front Office

: Eni Wuryaningsih, SE

e. Back Office

: Jihad

f. Pertokoan

: Novri Trianto

D. Bidang Usaha 1. Perkreditan a. Penghimpunan Dana Bunga simpanan yang berlaku pada tahun 2011 sebagai berikut: Tabel IV.2 Bunga Simpanan Koperasi Pelita pada Tahun 2011. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Simpanan Berjangka 3 bulan Berjangka 6 bulan Berjangka 12 bulan Berjangka 24 bulan Berjangka 24 bulan Giro/Sukarela Pensiun


Bunga per Tahun 4% 6% 7% 9% 3% 6% 10%

57


58

b. Penyaluran Dana Usaha

perkreditan

pada

Koperasi

Pelita

dalam

tahun

2011

menyelenggarakan 4 (empat) jenis kredit menurut penggunaan dan jangka waktu pelayanannya kepada anggota. Jenis kredit, bunga dan sasaran kredit tersebut adalah sebagai berikut: Tabel IV.3 Jenis Kredit, Bunga, dan Sasaran Kredit Koperasi Pelita. No. Jangka Waktu Bunga Sasaran Kredit 1. Jangka 1 bulan 0% Belanja Toko 2. Jangka 3 bulan 24% Rumah Tangga dan Usaha 3. Jangka 1 s/d 6 tahun 14% Rumah Tangga dan Usaha 4. Jangka 10 bulan 0% Khusus Berobat, maksimal Rp 1.000.000,00 Sumber: Koperasi Pelita Yogyakarta.

2. Pertokoan Koperasi Pelita memiliki usaha pertokoan yang menyediakan barangbarang kebutuhan sehari-hari. Usaha pertokoan ini prinsipnya adalah pelayanan kepada anggota namun dalam pengelolaan usahanya tetap memegang prinsip efisiensi dengan tujuan usaha ini bisa memberikan kontribusi kepada koperasi. Cara pemberian harga atas barang-barang yang dijual adalah dengan menaikkan antara 1,5 – 20% dari harga beli, tergantung dari jenis barangnya. Penjualan dilakukan secara tunai dan kredit. Penjualan kredit hanya diberikan kepada anggota Koperasi Pelita, dimana untuk pelunasannya dilakukan pemotongan gaji pada setiap bulannya oleh bendahara masing-masing instansi tempat anggota bekerja. Sasaran dari usaha pertokoan ini adalah untuk anggota dan masyarakat umum. Keunggulan anggota yang menggunakan fasilitas toko Koperasi Pelita ini akan mendapat pengembalian yang disebut Sisa Hasil Usaha


59

(SHU)

dan setiap belanja sebesar Rp20.000,00 dan kelipatannya

mendapat kupon yang diundi pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).

E. Bidang Permodalan Permodalan Koperasi Pelita didapat antara lain dari : 1. Simpanan Anggota Simpanan anggota terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Khusus, Simpanan Abadi, dan Simpanan Penyetaraan. 2. Penyisihan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Penyisihan SHU merupakan penyisihan dari SHU yang diperoleh Koperasi Pelita pada tahun tersebut. 3. Dana Bergulir Bahan Bakar Minyak (BBM) Dana bergulir BBM merupakan bantuan yang diperoleh dari pemerintah dalam bentuk uang atas BBM yang dibagikan kepada koperasi, bukan sebagai hibah. Penggunaan dana ini berada dalam pengawasan pemerintah dan harus digunakan untuk operasional koperasi. 4. Pinjaman dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kota Yogyakarta 5. Pinjaman dari USP Puskud : “Metaram” Yogyakarta.

F. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Menurut

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

1992

tentang

Perkoperasian, Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi


60

yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian SHU Koperasi Pelita terbagi menjadi 3 bagian yaitu Simpan Pinjam, Toko, dan BBM. Berikut ini adalah tabel pembagian SHU Koperasi Pelita : Tabel IV.4 Pembagian SHU Koperasi Pelita. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian Cadangan Jasa Anggota Pengurus Pengawas Karyawan Dana Pendidikan Cadangan Risiko Jumlah

Simpan Pinjam (%) 25 60 4 2,5 5 2 1,5 100

Toko (%) 26 60 4 2,5 5 3 0 100

BBM (%) 43 40 4 2,5 5 3 2,5 100


SHU sebelum pajak yang diperoleh Koperasi Pelita pada tahun 2011 sebesar Rp128.130.843,00 dan SHU setelah pajak sebesar Rp112.114.488,00

G. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan 1. Pendapatan dan Beban a. Pendapatan utama adalah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan jasa simpan pinjam dan perdagangan. b. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan diluar butir (a). c. Pencatatan pendapatan dan beban menggunakan metode Accrual Basic. d. Beban Koperasi terdiri dari :


61

1) Beban Operasional Usaha adalah beban yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis Koperasi. 2) Beban

Perkoperasian

adalah

beban

yang

terkait

dengan

pelaksanaan prinsip dan jati diri gerakan koperasi, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi bisnis koperasi. 2. Aktiva Tetap Metode penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. 3. Pembagian SHU sesuai dengan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota Tahunan. 4. Perpajakan Penghitungan Pajak Penghasilan Koperasi Pelita berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan pada tahun 2011 sebesar Rp16.016.355,00.

Besar Pajak


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Data yang diperoleh pada penelitian di Koperasi Pelita Yogyakarta adalah sebagai berikut : Laporan Keuangan terdiri dari Neraca dan Penghitungan Hasil Usaha, Daftar Aktiva Tetap, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 beserta lampirannya. Berikut ini peneliti sajikan data-data yang telah diperoleh dari Koperasi Pelita Yogyakarta dalam mendukung penelitian yang dilakukan : 1. Laporan Keuangan a. Neraca Tabel V.1 Neraca Koperasi Pelita Yogyakarta Koperasi Pelita Neraca Per 31 Desember 2011 AKTIVA Aktiva Lancar Kas Tabungan Koperasi Pinjaman yang diberikan Penyisihan Penghapusan Pinjaman Persediaan Barang Toko Persediaan Suplies Pendapatan YMH Diterima Piutang Barang Toko Simpanan Giro PKP-RI Beban dibayar diMuka Jumlah

2011 (Rp)

KEWAJIBAN & EKUITAS Kewajiban Jk Pendek 551.318.456 Tabungan Anggota 22.217.071 Simpanan Berjangka 4.193.245.452 Simpanan Wajib Pinjam Tabungan Khusus (98.453.021) 75.231.630 Dana Bagian SHU 1.003.000 Dana Pralenan Beban YMH Dibayar 90.723.100 Titipan Biaya Notaris 39.568.600 Hutang Pajak 0 Penyisihan Pengemb. Organisasi 0 Penyisihan Biaya RAT 4.874.854.288 Jumlah

62

2011 (Rp) 623.834.370 2.108.600.000 157.315.794 357.328.416 11.445.448 34.111.190 141.328.465 2.250.000 34.355 47.500 184.500.000 3.620.795.538

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 63

Tabel V.1 Neraca Koperasi Pelita Yogyakarta (Lanjutan) Aktiva Jk Panjang Pinjaman Yang Diberikan

Kewajiban Jk Panjang Hutang BBM 2.674.673.637 Hutang Jk Panjang Simpanan Anggota Tabungan Hari Tua Investasi Jk Panjang Simpanan pada Koperasi 43.118.436 Karyawan Saham pada Non Tabungan Pensiun Ang. Koperasi 12.428.000 Tabungan Likwiditas 32.776.622 Jumlah 88.323.058 Jumlah Aktiva Tetap Aktiva Tetap Akum. Penyusutan Aktiva Tetap NB Aktiva Tetap

JUMLAH AKTIVA

Ekuitas 111.536.484 Simpanan Pokok Simpanan Wajib (96.119.047) Simpanan Khusus 15.417.437 Simpanan Abadi Simpanan Penyetaraan Penyetaraan Cadangan Resiko Cadangan Likwiditas Cadangan Koperasi Donasi SHU Jumlah

7.653.268.420


JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS

70.000.000 355.776.613 635.434.727 34.901.330 431.105.000

1.527.217.670

14.445.000 1.240.413.230 332.064.027 20.335.000 133.558.000 15.000.000 333.952.562 60.000.000 220.099.905 23.273.000 112.114.488 2.505.255.212

7.653.268.420


b. Penghitungan Hasil Usaha Tabel V.2 Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pelita Yogyakarta KOPERASI PELITA PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2011 Uraian Tahun 2011 Partisipasi Anggota Partisipasi Bruto Anggota Rp 1.642.516.041,00 Beban Pokok (481.307.754,00) 1.161.208.287,00 Beban Operasional Beban Usaha (894.575.519,00) Sisa Hasil Usaha 266.632.768,00 Beban Perkoperasian (132.431.000,00) Sisa Hasil Usaha setelah Beban Perkoperasian 134.201.768,00 Pendapatan dan Beban Lain-lain (6.070.925,00) SHU sebelum Pajak 128.130.843,00 Pajak Penghasilan (16.016.355,00) SHU Setelah Pajak Rp 112.114.488,00 Sumber: Koperasi Pelita Yogyakarta.

Tabel V.3 Penjelasan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pelita Yogyakarta. PENJELASAN PERHITUNGAN HASIL USAHA GABUNGAN PER 31 DESEMBER 2011 A. PENJUALAN DAN PENDAPATAN 1. Partisipasi bruto anggota Penjualan Barang Toko Pendapatan Simpan Pinjam Jumlah 2. Harga Pokok Harga Pokok Barang Toko Harga Pokok Simpan Pinjam Jumlah Partisipasi Netto anggota (1-2) B. BEBAN USAHA 1. BEBAN KEUANGAN 1.1. Bunga Simpanan 1.2. Bunga Pinjaman 1.3. Beban Bunga Bank/BBM 1.4. Beban Administrasi Pinjaman 1.5. Beban Administrasi Bank

(Rp)

(Rp)

515.604.300 1.126.911.741 1642.516.041 481.307.754 0 481.307.754 1.161.208.287

222.611.564 68.908.928 16.000.000 167.000 211.000


Tabel V.3Penjelasan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pelita Yogyakarta (Lanjutan). 1.6.

2.

3.

4. 5.

Beban Adm.Bank, Resiko PKP RI Jumlah BEBAN ORGANISASI 2.1. Beban RAT 2.2. Beban Transport Piket Pengurus 2.3. Beban Transport Piket Pengawas 2.4. Beban Rapat Pengurus 2.5. Beban Rapat Pengurus, Pengawas 2.6. Beban Rapat Pengurus, Pengawas & Karyawan 2.7. Beban Rapat Pengurus Karyawan 2.8. Beban Jalan Pengurus 2.9. Beban Jamuan Pengawas 2.10. Beban Audit KJA 2.11. Beban Rapat Pengawas 2.12. Beban Lain-Lain 2.13. Beban Jalan Pengawas Jumlah BEBAN KARYAWAN 3.1. Beban Honor & Kesejahteraan Lain 3.2. Beban Pendidikan 3.3. Beban Jatah Beras Karyawan 3.4. Beban Minum Karyawan 3.5. Beban Lembur Karyawan 3.6. Beban Transport Karyawan 3.7. Beban Ganti Cuti Kerja 3.8. Beban Pemotong Gaji 3.9. Beban Satpam, Cleaning 3.10. Beban Kesehatan Karyawan 3.11. Beban Rapat Karyawan 3.12 Beban Penghargaan Masa Kerja 3.13. Beban Jamsostek Jumlah BEBAN PEMASARAN BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN PIUTANG

6.000.000 313.898.492 185.000.000 31.800.000 24.600.000 1.721.000 4.712.500 483.500 422.000 50.000 1.336.400 4.500.000 600.000 4.005.500 25.000 259.255.900

138.575.000 0 5.640.000 1.305.000 4.593.200 450.500 1.400.000 18.900.000 8.650.000 4.490.000 720.000 1.800.000 4.446.000 190.969.700 13.940.500 32.000.000


Tabel V.3Penjelasan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pelita Yogyakarta (Lanjutan).

C. D.

E. F.

6. BEBAN PENYUSUTAN 6.13. Beban Penyusutan Bangunan 6.14. Beban Penyusutan Peralatan 6.15. Beban Penyusutan Kendaraan 6.16. Beban Penyusutan Aktiva Lain Jumlah 7. BEBAN PEMELIHARAAN 7.13. Beban Pemeliharaan Kendaraan 7.14. Beban Pemeliharaan Peralatan 7.15. Beban Pemeliharaan Gedung Jumlah 8. BEBAN ADMS./ UMUM RT 9. BEBAN LAIN-LAIN USAHA 10. BEBAN TRANSPORT 11. BEBAN PBB 12. BEBAN TELEPHONE 13. BEBAN SERAGAM 14. BEBAN KONSULTASI KOPERASI & PEMBINAAN 15. BEBAN LISTRIK 16. BEBAN PENGHARGAAN MASA KERJA 17. BEBAN PINDAH KANTOR 18. BEBAN OPERASIONAL TOKO TOTAL BEBAN USAHA HASIL USAHA OPERASIONAL (A-B) BEBAN PERKOPERASIAN 1. Beban Hari Koperasi 2. Beban Pengembangan Organisasi 3. Beban Pendidikan untuk Anggota Jumlah SHU SETELAH BEBAN PERKOPERASIAN (C-D) PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN 1. Pendapatan Lain-Lain 1.1. SHU PKP-RI 1.2. Pendapatan Lain-Lain 1.3. Pendapatan Bunga Bank Jumlah 2. Beban Lain-Lain 2.1. Kerugian Lain 2.2. Beban Bantuan Beasiswa

0 20.795.349 2.000.000 1.000.000 23.795.349 916.100 3.471.500 0 4.387.600 9.575.835 2.200.000 10.180.000 202.109 3.740.335 2.919.394 5.300.000 5.882.605 0 15.887.700 440.000 894.575.519 266.632.768 6.000.000 120.000.000 6.431.000 132.431.000 134.201.768

4.453.149 3.945.621 5.377.572 13.776.342 147.978.110 6.633.767 11.300.000


Tabel V.3Penjelasan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Pelita Yogyakarta (Lanjutan). 2.3. Beban Sosial Jumlah F. SHU SEBELUM PAJAK (E-F) G. PAJAK PENGHASILAN H. SHU SETELAH PAJAK (G-H)

1.913.500 19.847.267 128.130.843 16.016.355 112.114.488


2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Berikut ini peneliti sajikan penghitungan PPh terutang yang dilakukan oleh Koperasi Pelita berdasarkan penghitungan yang ada dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan: Tabel V.4 Penghitungan PPh Terutang Koperasi Pelita tahun 2011. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jumlah Penghasilan Neto Komersial Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penyesuaian Fiskal Positif Penyesuaian Fiskal Negatif Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto Penghasilan Neto Fiskal (1 – 2 + 3 – 4 - 5) Kompensasi Kerugian Fiskal Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang (50% x 25% x PKP)

Rp 128.130.843,00 Rp 128.130.843,00 Rp 128.130.843,00 Rp 16.016.355,00

Sumber: SPT Tahunan Koperasi Pelita Yogyakarta.

Berikut ini penghitungan PPh Pasal 25 yang dibayarkan Koperasi Pelita Yogyakarta Tahun 2011 setiap bulannya: PPh Pasal 25 = 1/12 x PPh Terutang Setahun = 1/12 x Rp 16.016.355,00 = Rp 1.334.696,00


68

B. Analisis Data Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1. Membandingkan antara penghitungan PPh yang dilakukan oleh koperasi dengan penghitungan PPh menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Komponen yang dibandingkan meliputi: a. Cara menentukan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak. Penghitungan penghasilan bruto yang termasuk objek pajak di Koperasi Pelita ditentukan dengan menjumlahkan semua pendapatan, baik yang diterima dari hasil penjualan barang toko, pendapatan simpan pinjam maupun pendapatan yang diterima dari luar penjualan yang bersifat menambah kekayaan koperasi. Berikut ini merupakan penjelasan dari pendapatan yang diterima Koperasi Pelita: 1) Penjualan Barang Toko Penjualan Barang Toko merupakan penjualan atas barang dagangan di Koperasi Pelita selama tahun 2011. Koperasi mengakui Penjualan Barang Toko sebesar Rp515.604.300,00 sebagai penghasilan yang termasuk dalam objek pajak. Penghasilan atas penjualan ini dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri bagian peredaran usaha. 2) Pendapatan Simpan Pinjam Pendapatan Simpan Pinjam sebesar Rp1.126.911.741,00 merupakan pendapatan bunga yang diterima koperasi atas


69

pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Koperasi mengakui Pendapatan Simpan Pinjam sebagai penghasilan bruto yang termasuk objek pajak dan dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri. 3) SHU PKP-RI SHU PKP-RI merupakan pembagian hasil usaha dari PKPRI (koperasi sekunder) karena keterlibatan Koperasi Pelita (koperasi primer) sebagai anggota. Koperasi Pelita merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Waserda. Dalam hal ini Koperasi Pelita mendapatkan pinjaman modal dari PKP-RI. SHU PKP-RI sebesar Rp4.453.149,00 dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri. 4) Pendapatan Lain-Lain Koperasi menjalin kerja sama dengan toko elektronik dan toko alat optik. Pendapatan Lain-Lain merupakan pendapatan atas komisi yang diperoleh koperasi dari penjualan barang elektronik dan alat optik untuk kebutuhan anggota. Koperasi mengakui Penghasilan

lain-lain

sebesar

Rp3.945.621,00

ini

sebagai

penghasilan yang termasuk objek pajak dan dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri. 5) Pendapatan Bunga Bank Pendapatan Bunga Bank merupakan pendapatan bunga atas kas usaha simpan pinjam yang disimpan di bank. Penghasilan


70

Bunga Bank sebesar Rp5.377.572,00 dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri. Penghitungan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak berdasarkan penjelasan UU PPh ditentukan dengan menjumlahkan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut sesuai Pasal 4 ayat (1). Berikut ini penjelasan mengenai pendapatan yang diterima Koperasi Pelita berdasarkan UU PPh: 1) Penjualan Barang Toko Pasal 4 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk hasil

penjualan

barang

toko.

Penghasilan

sebesar

Rp515.604.300,00 harus dilaporkan di lampiran I: Penghasilan neto komersial dalam negeri bagian peredaran usaha (1a). 2) Pendapatan Simpan Pinjam Pasal 4 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa Pendapatan Simpan Pinjam merupakan salah satu penghasilan yang termasuk objek pajak. Pendapatan yang diakui sebesar Rp1.126.911.741,00


71

dan dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri bagian peredaran usaha (1a). 3) SHU PKP-RI Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g, SHU PKP-RI ini termasuk objek pajak penghasilan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.44/1992 tentang Perlakuan PPh Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi butir 4 mengungkapkan bahwa SHU koperasi yang bukan berasal dari kegiatan semata-mata dari dan untuk anggota sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 ialah objek pajak bagi koperasi. SHU PKP-RI bukan berasal dari kegiatan semata-mata dari dan untuk anggota. SHU PKP-RI sebesar Rp4.453.149,00 tersebut harus dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri. 4) Pendapatan Lain-Lain Pasal 4 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk komisi. Penghasilan sebesar Rp3.945.621,00 ini seharusnya dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri huruf e yaitu penghasilan dari luar usaha.


72

5) Pendapatan Bunga Bank Pendapatan Bunga Bank termasuk dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa penghasilan yang dikenai pajak bersifat final ialah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Pendapatan tersebut tidak termasuk objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. Berdasarkan PP Nomor 131 Tahun 2000, pendapatan bunga bank ini dikenakan tarif sebesar 20 % dari jumlah bruto. Penghasilan tersebut seharusnya dilaporkan di lampiran IV: Bagian A PPh Final setelah itu dipindahkan ke lampiran I nomor 4: Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak. Cara menentukan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak menurut koperasi tidak sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bagi koperasi, seluruh penghasilan yang diterima dapat diakui sebagai objek pajak, sedangkan menurut UU PPh tidak semua penghasilan dapat diakui sebagai objek pajak. Berdasarkan hal tersebut, elemen-elemen yang dijumlahkan menjadi berbeda sehingga hasil penghitungan penghasilan bruto yang diperoleh pun menjadi berbeda. Selisih hasil penghitungan penghasilan bruto yang dihitung Koperasi Pelita dengan peneliti berdasarkan peraturan


73

perundang-undangan

perpajakan

yang

berlaku

ialah

sebesar

Rp5.377.572,00. Perbedaan hasil penghitungan tersebut dapat dilihat pada tabel V.5 di bawah ini: Tabel V.5 Perbandingan Hasil Penghitungan Penghasilan Bruto. No. 1. 2. 3. 4. 5.

Keterangan Penjualan Barang Toko Pendapatan Simpan Pinjam SHU PKP-RI Pendapatan LainLain Pendapatan Bunga Bank Total

UU PPh

Koperasi Pelita Rp

515.604.300,00

Rp

515.604.300,00

1.126.911.741,00

1.126.911.741,00

4.453.149,00

4.453.149,00

3.945.621,00

3.945.621,00

5.377.572,00 Rp 1.656.292.383,00

Rp 1.650.914.811,00

Sumber: Data Diolah.

b. Cara menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghitungan besarnya PKP menurut penghitungan di Koperasi Pelita ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang terdiri dari harga pokok barang toko, beban usaha, beban perkoperasian serta beban lain-lain yang dikeluarkan selama tahun 2011. Koperasi menganggap bahwa semua biaya yang dikeluarkan selama tahun 2011 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan PKP. Berikut ini merupakan penjelasan dari biaya-biaya yang dikeluarkan Koperasi Pelita selama tahun 2011: 1) Harga Pokok Barang Toko Harga Pokok Barang Toko sebesar Rp481.307.754,00 merupakan harga perolehan barang dagangan yang dijual di toko Koperasi Pelita. Harga Pokok Barang Toko ini diakui sebagai


74

biaya yang dilaporkan di lampiran II: Perincian Harga Pokok Penjualan, kemudian dipindahkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 2) Beban Keuangan Beban Keuangan yang diakui koperasi sebagai pengurang penghasilan bruto, dan dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya bagian Biaya Bunga Pinjaman yaitu Rp313.898.492,00, kemudian dilaporkan juga di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. Beban Keuangan terdiri dari: a) Bunga Simpanan sebesar Rp222.611.564,00 merupakan bunga yang dibayarkan koperasi kepada anggota selama tahun 2011 atas uang simpanan anggota. b) Bunga Pinjaman sebesar Rp68.908.928,00 merupakan beban bunga yang harus dibayar koperasi atas pinjaman yang diterima. c) Beban Bunga Bank/BBM sebesar Rp16.000.000,00 merupakan beban bunga yang harus dibayar koperasi atas dana bergulir BBM yang diperoleh koperasi. d) Beban

Administrasi

Pinjaman

sebesar

Rp167.000,00

merupakan beban administrasi yang harus dibayar koperasi atas pinjaman modal yang diterima.


75

e) Beban Administrasi Bank sebesar Rp211.000,00 merupakan beban yang secara rutin dibayar oleh koperasi atas tabungan yang berada di bank. f) Beban Administrasi Bank, Resiko PKP RI Rp6.000.0000,00 merupakan beban yang harus dibayar koperasi atas pinjaman modal yang diperoleh dari PKP-RI. 3) Beban Organisasi Beban Organisasi merupakan beban yang dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan organisasi selama tahun 2011. Beban Organisasi yang diakui koperasi sebagai pengurang penghasilan bruto, dan dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yaitu Rp259.255.900,00, kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. Beban Organisasi terdiri dari: a) Beban RAT sebesar Rp185.000.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan koperasi untuk Rapat Anggota Tahunan. b) Beban Transpot Piket Pengurus sebesar Rp31.800.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk honor piket bagi pengurus. c) Beban Transpot Piket Pengawas sebesar Rp24.600.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk honor piket bagi pengawas.


76

d) Beban Rapat Pengurus sebesar Rp1.721.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk kegiatan rapat khusus pengurus koperasi. e) Beban Rapat Pengurus, Pengawas sebesar Rp4.712.500,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk kegiatan rapat antara pengurus dan pengawas koperasi. f) Beban Rapat Pengurus, Pengawas dan Karyawan sebesar Rp483.500,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk kegiatan rapat antara pengurus, pengawas dan karyawan. g) Beban Rapat Pengurus, Karyawan sebesar Rp422.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk kegiatan rapat antara pengurus dan karyawan koperasi. h) Beban Jalan Pengurus sebesar Rp50.000,00 merupakan beban jalan yang dikeluarkan untuk pengurus kaitannya dengan kegiatan koperasi. i) Beban Jamuan Pengawas sebesar Rp1.336.400,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk memberikan jamuan kepada pengawas. j) Beban Audit KJA sebesar Rp4.500.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk membayar jasa audit. k) Beban Rapat Pengawas sebesar Rp600.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk kegiatan rapat pengawas.


77

l) Beban Lain-Lain sebesar Rp4.005.500,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk keperluan organisasi. m) Beban Jalan Pengawas sebesar Rp25.000,00 merupakan beban jalan yang dikeluarkan untuk pengawas kaitannya dengan kegiatan koperasi. 4) Beban Karyawan Koperasi Pelita mengakui Beban Karyawan sebesar Rp190.969.700,00 sebagai pengurang penghasilan bruto, dan dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. Beban Karyawan terdiri dari: a) Beban Honor & Kesejahteraan sebesar Rp138.575.000,00 merupakan beban atas pemberian insentif untuk motivasi kerja karyawan. b) Beban Pendidikan merupakan beban yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan guna meningkatkan kinerja dalam koperasi. c) Beban

Jatah

Beras

Karyawan

sebesar

Rp5.640.000,00

merupakan beban atas pemberian jatah beras kepada karyawan yang diberikan dalam bentuk uang. d) Beban Minum Karyawan sebesar Rp1.305.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan koperasi untuk membeli minum bagi seluruh karyawan.


78

e) Beban Lembur Karyawan sebesar Rp4.593.200,00 merupakan beban yang dikeluarkan atas pemberian uang lembur karyawan. f) Beban Transport Karyawan sebesar Rp450.500,00 merupakan beban atas transportasi karyawan koperasi karyawan. g) Beban Ganti Cuti Kerja sebesar Rp1.400.000,00 merupakan beban

yang

dikeluarkan

koperasi

untuk

memberikan

penggantian uang kepada karyawan yang tidak mengambil jatah cutinya. h) Beban Pemotong Gaji Rp18.900.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan koperasi untuk bendahara pemotong gaji di instansi-instansi tertentu tempat anggota bekerja. Pemotongan gaji ini dilakukan atas dasar pembelian kredit yang dilakukan anggota koperasi di toko Koperasi Pelita. i) Beban Satpam, Cleaning sebesar Rp8.650.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk membayar satpam dan petugas kebersihan di koperasi. j) Beban

Kesehatan

Karyawan

sebesar

Rp4.490.000,00

merupakan beban yang dikeluarkan untuk anggota yang sakit dengan menunjukkan surat keterangan dokter. k) Beban Rapat Karyawan sebesar Rp720.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk rapat karyawan yang merupakan program koperasi.


79

l) Beban Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp1.800.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk penghargaan bagi anggota yang tidak memiliki masalah di Koperasi Pelita. m) Beban Jamsostek sebesar Rp4.446.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk jaminan sosial bagi tenaga kerja koperasi selama tahun 2011. 5) Beban Pemasaran Beban Pemasaran sebesar Rp13.940.500,00 merupakan beban yang dikeluarkan koperasi sebagai usaha memasarkan barang dagangan yang dijual di toko Koperasi Pelita selama tahun 2011. Beban Pemasaran ini diakui sebagai biaya yang dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 6) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Rp32.000.000,00 merupakan beban atas piutang yang tidak tertagih selama tahun 2011. Beban ini diakui sebagai biaya komersial dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 7) Beban Penyusutan Koperasi Pelita tidak melakukan penghitungan Beban Penyusutan secara fiskal. Beban Penyusutan secara komersial


80

sebesar Rp23.795.349,00 merupakan total beban penyusutan dari peralatan, kendaraan, serta aktiva tetap lain yang layak disusutkan menurut penghitungan koperasi dengan menggunakan metode garis lurus. Beban ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya bagian Biaya Penyusutan yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 8) Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan sebesar Rp4.387.600,00 merupakan beban pemeliharaan atas Kendaraan dan Peralatan yang ada di Koperasi Pelita. Beban Pemeliharaan ini diakui sebagai biaya dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 9) Beban Administrasi/Umum RT Beban Administrasi/Umum RT sebesar Rp9.575.835,00 merupakan beban atas administrasi dan kebutuhan rumah tangga koperasi selama tahun 2011. Beban ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I:

Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 10) Beban Lain-Lain Usaha Beban

Lain-Lain

Usaha

sebesar

Rp2.200.000,00

merupakan beban usaha di Koperasi Pelita pada tahun 2011 yang dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian


81

juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 11) Beban Transport Beban Transport Rp10.180.000,00 merupakan beban atas transportasi yang berhubungan dengan kegiatan Koperasi Pelita selama tahun 2011. Beban Transport ini diakui sebagai biaya komersial dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 12) Beban PBB Beban PBB sebesar Rp202.109,00 merupakan beban pajak atas penggunaan tanah dan bangunan milik dinas yang ditempati koperasi untuk menjalankan usahanya. Beban ini diakui sebagai biaya komersial dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 13) Beban Telephone Beban Telephone sebesar Rp3.740.335,00 merupakan beban atas penggunaan telepon di Koperasi Pelita selama tahun 2011. Beban ini diakui sebagai biaya dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian dipindahkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri.


82

14) Beban Seragam Beban Seragam sebesar Rp2.919.394,00 merupakan biaya yang dikeluarkan koperasi untuk pembelian seragam harian bagi karyawan Koperasi Pelita. Beban Seragam ini diakui sebagai biaya dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 15) Beban Konsultasi Koperasi & Pembinaan Beban Konsultasi Koperasi & Pembinaan Rp5.300.000,00 merupakan beban yang berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan Koperasi Pelita selama tahun 2011. Beban ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 16) Beban Listrik Beban Listrik sebesar Rp5.882.605,00 merupakan beban atas penggunaan listrik di Koperasi Pelita selama tahun 2011. Beban

ini diakui sebagai biaya komersial yang dilaporkan di

lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 17) Beban Pindah Kantor Beban Pindah Kantor sebesar Rp15.887.700,00 merupakan beban yang timbul akibat pindah kantor pada tahun 2011. Beban


83

ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 18) Beban Operasional Toko Beban Operasional Toko sebesar Rp440.000,00 merupakan beban yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertokoan koperasi yang dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 19) Beban Perkoperasian Beban Perkoperasian sebesar Rp132.431.000,00 merupakan beban yang terkait dengan pelaksanaan prinsip dan jati diri gerakan koperasi, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi bisnis koperasi. Beban ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. Beban Perkoperasian terdiri dari: a) Beban Hari Koperasi sebesar Rp6.000.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan koperasi untuk mengikuti upacara Hari Koperasi ke-64 di Bantul dengan mengirimkan 40 orang anggota koperasi. b) Beban Pengembangan Organisasi sebesar Rp120.000.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan perkembangan organisasi.


84

c) Beban Pendidikan Anggota sebesar Rp6.431.000,00 merupakan beban yang dikeluarkan koperasi untuk membiayai pendidikan anggota guna meningkatkan ilmu dan pengalaman dalam bekerja. 20) Beban Lain-Lain Beban Lain-Lain sebesar Rp19.847.267,00 dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. Beban lain-lain terdiri dari: a) Kerugian lain sebesar Rp6.633.767,00 merupakan beban kerugian atas pembelian teralis demi keamanan kantor. b) Beban Bantuan Beasiswa sebesar Rp11.300.000,00 merupakan beban atas pemberian beasiswa kepada putra/putri anggota lulusan SD, SLTP, SLTA dan lulusan Sarjana yang berprestasi. c) Beban sosial sebesar Rp1.913.500,00 merupakan beban atas kegiatan sosial seperti menjenguk orang sakit. Penghitungan besarnya PKP berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. UU PPh Pasal 6 ayat (2) menyebutkan apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya


85

berturut-turut sampai 5 (lima) tahun. Berikut ini penjelasan tentang biaya yang dikeluarkan koperasi berdasarkan UU PPh: 1) Harga Pokok Barang Toko Pasal 6 ayat (1) huruf a, mengungkapkan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Harga Pokok Barang Toko termasuk biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan harus dilaporkan di lampiran II: Perincian Harga Pokok Penjualan, kemudian dipindahkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 2) Beban Keuangan Pasal 6 ayat (1) huruf a, mengungkapkan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Beban Keuangan dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya bagian

Biaya

Bunga

Pinjaman

sebesar

Rp313.898.492,00,

kemudian dilaporkan juga di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, besarnya pajak penghasilan sebagaimana disebutkan ialah 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan


86

sampai dengan Rp240.000,00 per bulan, atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 per bulan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi Pelita, tidak diperoleh rincian jumlah per bulan atas Bunga Simpanan, sehingga tidak bisa diketahui besarnya PPh yang harus dikenakan pada Bunga Simpanan tersebut terhadap anggotanya. 3) Beban Organisasi Berdasarkan UU PPh, tidak semua beban organisasi dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya Entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya, salah satu syarat agar biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah dengan dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan. Beban Jamuan Pengawas sebesar Rp1.336.400,00 yang merupakan bagian dari Beban Organisasi tidak didukung dengan bukti nominatif, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian positif atas Beban Jamuan Pengawas tersebut. Total beban organisasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ialah Rp257.919.500,00 (Rp259.255.900,00 - Rp1.336.400,00) karena beban tersebut termasuk dalam UU PPh Pasal 6 ayat (1). Beban Organisasi dilaporkan dalam lampiran II: Biaya Usaha


87

Lainnya kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri sebesar Rp259.255.900,00. 4) Beban Karyawan Beban Karyawan termasuk biaya yang dimaksud di Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya, kemudian dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. Beban Jatah Beras Karyawan sebesar Rp5.640.000,00 merupakan beban atas pemberian jatah beras kepada karyawan yang diberikan dalam bentuk uang. Beban ini diakui sebagai pengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan UU RI No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a. Apabila dilihat dari akunnya, beban ini seolah-olah berarti bahwa biaya yang dikeluarkan ialah biaya untuk membeli beras yang akan diberikan kepada karyawan (pemberian dalam bentuk natura). Namun demikian, pada kenyataannya atas jatah beras karyawan ini diberikan dalam bentuk uang. Jadi, akan lebih baik apabila nama akun Beban Jatah Beras Karyawan ini diganti menjadi Beban Tunjangan Beras Karyawan. Beban

Minum

Karyawan

sebesar

Rp1.305.000,00

merupakan beban yang dikeluarkan koperasi untuk membeli


88

minum bagi seluruh karyawan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/pmk.03/2009 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja, Beban Minum Karyawan termasuk biaya yang boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto. 5) Beban Pemasaran Pasal 6 ayat (1) huruf a, mengungkapkan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban Pemasaran ini termasuk dalam biaya yang dimaksud dalam pasal tersebut. Beban Pemasaran ini diakui sebagai biaya yang dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 6) Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf h, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih memiliki syarat sebagai berikut: a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan


89

c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. d) Syarat sebagaimana pada huruf c tersebut tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k. Berdasarkan

ketentuan

tersebut,

Beban

Penyisihan

Penghapusan Piutang tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga perlu dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp32.000.000,00. 7) Beban Penyusutan Perhitungan

beban

penyusutan

menurut

berdasarkan UU PPh adalah sebesar Rp8.632.500,00.

peneliti Peneliti

menghitung tahun perolehan secara manual dengan menggunakan metode garis lurus, karena berdasarkan data yang diperoleh di Koperasi Pelita tidak terdapat tahun perolehan atas aktiva tetap. Pengelompokan aktiva tetap yang dilakukan peneliti mengacu

pada

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam


90

kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Tarif yang digunakan mengacu pada UU PPh Pasal 11 ayat (6). Selisih antara penghitungan beban penyusutan koperasi dengan penghitungan peneliti berdasarkan UU PPh adalah sebesar Rp15.162.849,00. Penyebab tejadinya selisih tersebut karena koperasi tidak melakukan penghitungan beban penyusutan secara fiskal. Karena hasil penghitungan secara komersial lebih besar dari hasil penghitungan secara fiskal maka perlu dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp15.162.849,00 yang dilaporkan di lampiran I : Penyesuaian positif bagian selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal. Beban penyusutan ini seharusnya juga dilaporkan pada lampiran khusus No. 1A: Daftar Penyusutan Fiskal. Berikut ini peneliti sajikan tabel perbandingan antara penghitungan penyusutan aktiva tetap per 31 Desember 2011 antara Koperasi Pelita dan peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

PLAGIAT MERUPAKAN MERUPAKAN TINDAKAN TINDAKAN TIDAK TIDAK TERPUJI TERPUJI PLAGIAT 91

Tabel V.6 Perbandingan Hasil Penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap Per 31 Desember 2011 antara Koperasi Pelita Yogyakarta dan Peneliti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17

Kelompok/ Jenis Harta Harta Berwujud Kelompok 1: Alat pengecek uang Telepon Komputer Alat Detektor Uang Kursi Putar Pintu Kaca Printer Canon ( 2 th ) Computer Intel (Desk Top) (3th) Printer Canon ( 2 th ) UPS Power ( 2 th ) Cash Drower ( 2 th ) Hardisk Eksternal(2th) Folding Gate ( 2 th ) Kusen Kaca ( 2 th ) Ruang Kasir ( 2 th ) Tralis, Boven ( 2 th ) Aplikasi Komputer Akuntansi

Tahun Perolehan

2000 2001 2002 2000 2003 2008 2011

Harga Perolehan

Rp

Tarif Penyusutan

Biaya Depresiasi Metode Garis Lurus Tahun 2011 Berdasarkan Hitungan Koreksi Positif Peneliti Koperasi dan (Negatif)

100.000,00 909.384,00 5.787.500,00 43.000,00 950.000,00 1.130.000,00 575.000,00

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Rp

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.500,00 143.750,00

Rp

8.000,00 75.782,00 482.291,00 3.450,00 76.000,00 226.000,00 287.500,00

Rp

8.000,00 75.782,00 482.291,00 3.450,00 76.000,00 (56.500,00) 143.750,00

2011

3.700.000,00

25%

925.000,00

1.234.000,00

309.000,00

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

575.000,00 750.000,00 900.000,00 700.000,00 7.500.000,00 1.000.000,00 1.852.000,00 5.575.000,00

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

143.750,00 187.500,00 225.000,00 175.000,00 1.875.000,00 250.000,00 463.000,00 1.393.750,00

287.500,00 375.000,00 450.000,00 350.000,00 3.750.000,00 500.000,00 926.000,00 2.787.500,00

143.750,00 187.500,00 225.000,00 175.000,00 1.875.000,00 250.000,00 463.000,00 1.393.750,00

2011

2.000.000,00

25%

500.000,00

1.000.000,00

500.000,00


Tabel V.6 Perbandingan Hasil Penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap Per 31 Desember 2011 antara Koperasi Pelita Yogyakarta dan Peneliti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (Lanjutan). No. 18. 19.

Kelompok/ Jenis Harta

Tahun Perolehan

Peralatan & Perlengkapan Lain Motor Honda Karisma 2003 JUMLAH Harta Berwujud Kelompok II:

Harga Perolehan Rp

Tarif Penyusutan

Biaya Depresiasi Metode Garis Lurus Tahun 2011 Berdasarkan Hitungan Koreksi Positif Peneliti Koperasi dan (Negatif)

66.833.100,00

25%

Rp

0,00

Rp 8.779.737,00

Rp 8.779.737,00

8.273.000,00 Rp 109.152.984,00

25%

2.068.250,00 Rp 8.632.500,00

2.000.000,00 Rp23.598.760,00

(68.250,00) Rp 14.966.260,00

1.

Etalase toko

2001

1.675.000,00

12,5%

0,00

139.584,00

139.584,00

2.

Kipas angin

2001

97.500,00

12,5%

0,00

8.125,00

8.125,00

3.

Tower Fan “Jet Air”

2002

211.000,00

12,5%

0,00

16.880,00

16.880,00

4.

Brankas Box Ichiban D.3000

2003

400.000,00

12,5%

0,00

32.000,00

32.000,00

JUMLAH

Rp

TOTAL

Rp 111.536.484,00


2.383.500,00

Rp

0,00

Rp 8.632.500,00

Rp

196.589,00

Rp23.795.349,00

Rp

196.589,00

Rp 15.162.849,00


Tabel V.7 Penyusutan yang Dilaporkan dalam Lampiran Khusus SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 No. 1A Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Tahun Perolehan

Harga Perolehan

Harta Berwujud: Kelompok 1

-

Rp 109.152.984,00

Kelompok 2

-

2.383.500,00

Kelompok 3

-

Kelompok 4

Kelompok/ Jenis Harta

Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun

Metode Penyusutan Komersial Fiskal

Penyusutan Fiskal Tahun 2011 Rp 8.632.500,00

GL

GL

-

GL

GL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Permanen

-

-

-

-

-

-

Tidak Permanen

-

-

-

-

-

-

Rp 2.350.750,00

Kelompok Bangunan:

Jumlah Penyusutan Fiskal Jumlah Penyusutan Komersial Selisih Penyusutan Sumber : Data Diolah.

Rp 8.632.500,00 Rp 23.795.349,00 Rp 15.162.849,00


94

8) Beban Pemeliharaan Pasal 6 ayat (1) huruf a, mengungkapkan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha

boleh

dikurangkan

dari

penghasilan

bruto.

Beban

Pemeliharaan ini termasuk dalam biaya yang dimaksud dalam pasal tersebut. Beban ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 9) Beban Administrasi/Umum RT Pasal 6 ayat (1) huruf a, mengungkapkan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha

boleh

dikurangkan

dari

penghasilan

bruto.

Beban

Administrasi/Umum RT ini termasuk dalam biaya yang dimaksud dalam pasal tersebut. Beban ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 10) Beban Lain-Lain Usaha Pasal 6 ayat (1) huruf a, mengungkapkan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban Lain-Lain Usaha ini termasuk dalam biaya yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Beban ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha


95

Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 11) Beban Transport Pasal 6 ayat (1) huruf a, mengungkapkan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban Transport ini termasuk dalam biaya yang dimaksud dalam pasal tersebut. Beban Transport ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 12) Beban PBB Pasal 6 ayat (1) huruf a pada poin 9, mengungkapkan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha ialah pajak kecuali Pajak Penghasilan. Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa Beban PBB termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban PBB ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 13) Beban Telephone Pasal 6 ayat (1) huruf a, mengungkapkan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan


96

usaha boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban Telephone ini termasuk dalam biaya yang dimaksud dalam pasal tersebut. Beban Telephone ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian dipindahkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 14) Beban Seragam Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e, mengungkapkan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang diatur dalam Peraturan Menteri tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, pemberian seragam yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ialah pemberian seragam yang diberikan kepada petugas keamanan (satpam). Dalam hal ini, biaya seragam yang dikeluarkan oleh Koperasi Pelita kepada karyawannya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga diperlukan penyesuaian positif atas beban tersebut.


97

15) Beban Konsultasi Koperasi & Pembinaan Pasal 6 ayat (1) huruf f, mengungkapkan bahwa biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban Konsultasi Koperasi & Pembinaan ini termasuk dalam biaya yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Beban Konsultasi Koperasi &

Pembinaan ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 16) Beban Listrik Pasal 6 ayat (1) huruf a, mengungkapkan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban Listrik ini termasuk dalam biaya yang dimaksud dalam pasal tersebut. Beban Listrik ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian dipindahkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 17) Beban Pindah Kantor Beban Pindah Kantor ini termasuk dalam biaya yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimana biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban Pindah Kantor ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian


98

juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 18) Beban Operasional Beban Operasional Toko termasuk dalam biaya yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimana biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 19) Beban Perkoperasian Beban Perkoperasian termasuk dalam biaya yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimana biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban ini dilaporkan di lampiran II: Biaya Usaha Lainnya yang kemudian juga dilaporkan di lampiran I: Penghasilan Neto Komersial dalam Negeri. 20) Beban Lain-Lain Berdasarkan UU PPh, tidak semua Beban Lain-Lain dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g, Beban Sosial sebesar Rp1.913.500,00 yang merupakan bagian dari Beban Lain-Lain tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena termasuk harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, sehingga perlu dilakukan


99

penyesuaian positif atas biaya tersebut. Beban Sosial juga tidak termasuk dalam PP Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Jadi, total Beban Lain-Lain yang boleh dikurangkan dari penghasilan ialah sebesar Rp17.933.767,00 (Rp19.847.267,00 - Rp1.913.500,00). Cara menentukan besarnya PKP yang dilakukan di Koperasi Pelita tidak sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini disebabkan karena penentuan biaya yang dikeluarkan

untuk

mendapatkan,

menagih,

dan

memelihara

penghasilan sebagai pengurang penghasilan bruto tidak sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan menjadi berbeda sehingga besarnya PKP pun menjadi berbeda. Perbedaan besarnya PKP juga disebabkan

karena

terjadinya

perbedaan

hasil

penghitungan

penghasilan bruto yang menjadi objek pajak antara penghitungan koperasi dengan penghitungan peneliti berdasarkan UU PPh. Selisih penghitungan besarnya PKP menurut koperasi dengan penghitungan peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang


100

berlaku ialah sebesar Rp47.954.571,00. Perbedaan hasil penghitungan tersebut dapat dilihat pada tabel V.8 di bawah ini: Tabel V.8 Perbandingan Hasil PKP No. Keterangan A. Penghasilan bruto 1. Penghasilan bruto B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. C.

Koperasi Pelita

UU PPh

Rp 1.656.292.383,00

Rp 1.650.914.811,00

Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Harga Pokok Barang Rp 481.307.754,00 Rp 481.307.754,00 Toko Beban Keuangan 313.898.492,00 313.898.492,00 Beban Organisasi 259.255.900,00 257.919.500,00 Beban Karyawan 190.969.700,00 190.969.700,00 Beban Pemasaran 13.940.500,00 13.940.500,00 Beban Penyisihan 32.000.000,00 0,00 Penghapusan Piutang Beban Penyusutan 23.795.349,00 8.632.500,00 Beban Pemeliharaan 4.387.600,00 4.387.600,00 Beban Administrasi 9.575.835,00 9.575.835,00 /umum RT Beban Lain-lain Usaha 2.200.000,00 2.200.000,00 Beban Transport 10.180.000,00 10.180.000,00 Beban PBB 202.109,00 202.109,00 Beban Telephone 3.740.335,00 3.740.335,00 Beban Seragam 2.919.394,00 0,00 Beban Konsultasi 5.300.000,00 5.300.000,00 Koperasi & Pembinaan Beban Listrik 5.882.605,00 5.882.605,00 Beban Penghargaan 0,00 0,00 Masa Kerja Beban Pindah Kantor 15.887.700,00 15.887.700,00 Beban Operasional 440.000,00 440.000,00 Toko Beban Perkoperasian 132.431.000,00 132.431.000,00 Beban Lain-Lain 19.847.267,00 17.933.767,00 Total biaya Rp 1.528.161.540,00 Rp 1.474.829.397,00 PKP (A-B) Rp 128.130.843,00 Rp 176.085.414,00

Sumber: Data Diolah


101

c. Cara menentukan besarnya PPh terutang. Berikut ini merupakan cara menentukan besarnya PPh terutang yang dilakukan Koperasi Pelita Yogyakarta dan peneliti berdasarkan UU PPh: Tabel V.9 Perbandingan Cara Menentukan PPh Terutang Kriteria Cara menentukan PPh Terutang.

Koperasi Pelita PKP x Tarif pajak (PKP belum dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh).

UU PPh PKP x Tarif pajak (PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh).

Temuan Cara menentukan PPh Terutang di Koperasi Pelita tidak sama dengan UU PPh.


Menurut UU PPh pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a), tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk badan usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif tersebut mulai tahun 2010 turun menjadi 25%. Dalam penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. UU RI No. 36 Tahun 2008 pasal 31E menjelaskan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.000.000.000,00. Berdasarkan

penghitungan

PKP

diatas,

diketahui

hasil

penghitungan PKP berdasarkan UU PPh sebesar Rp176.085.414,00. Hasil tersebut sesuai UU RI No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (4) harus


102

dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga menjadi Rp176.085.000,00. Berikut ini merupakan tabel perbandingan hasil penghitungan PPh terutang menurut Koperasi Pelita dan penghitungan peneliti berdasarkan UU PPh: Tabel V.10 Perbandingan Hasil Penghitungan PPh Terutang. Menurut Koperasi Pelita PPh Terutang Tahun 2011: = 50% x 25% x Rp 128.130.843,00 = Rp 16.016.355,38 = Rp 16.016.355,00 (dibulatkan) PPh Pasal 25: = 1/12 x Rp 16.016.355,00 = Rp 1.334.696,25 = Rp 1.334.696,00 (dibulatkan)

Menurut UU PPh PPh Terutang Tahun 2011: = 50% x 25% x Rp 176.085.000,00 = Rp 22.010.625,00 PPh Pasal 25: = 1/12 x Rp 22.010.625,00 = Rp 1.834.218,75 = Rp 1.834.219,00 (dibulatkan)

Sumber: Data Diolah

Cara menentukan PPh terutang di Koperasi Pelita tidak sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan cara ini hanya terletak pada PKP yang seharusnya dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Apabila dilihat dari hasilnya terdapat selisih sebesar Rp5.994.270,00. Perbedaan besarnya PKP antara penghitungan koperasi dengan penghitungan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan mengakibatkan besarnya PPh yang terutang pun menjadi berbeda. 2. Membuat Kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, kesimpulan dari masing-masing komponen yang dibandingkan adalah sebagai berikut:


103

a. Cara menentukan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak. Penghitungan penghasilan bruto di Koperasi Pelita ditentukan dengan menjumlahkan semua pendapatan, baik yang diterima dari hasil penjualan barang toko, pendapatan simpan pinjam maupun pendapatan yang diterima dari luar penjualan yang bersifat menambah kekayaan koperasi. Penghitungan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak berdasarkan penjelasan UU PPh ditentukan dengan menjumlahkan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut sesuai Pasal 4 ayat (1). Cara menentukan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak yang dilakukan oleh koperasi tidak sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi koperasi, seluruh penghasilan yang diterima dapat diakui sebagai objek pajak, sedangkan menurut undang-undang perpajakan tidak semua penghasilan dapat diakui sebagai

objek

pajak.

Hal

ini

mengakibatkan

elemen-elemen

penghasilan yang dijumlahkan menjadi berbeda sehingga hasilnya pun juga berbeda. Penghasilan dalam UU PPh dibedakan menjadi 3 yaitu: penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Penelitian di Koperasi Pelita terdapat Pendapatan Bunga Bank yang merupakan penghasilan yang bersifat final. Oleh karena itu,


104

penghasilan ini tidak dapat digabungkan dalam penghasilan bruto untuk menghitung PPh yang terutang karena telah dikenai tarif tersendiri sebesar 20% dari jumlah bruto. b. Cara menentukan besarnya PKP. Penghitungan besarnya PKP yang dilakukan oleh Koperasi Pelita ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi semua biaya yang dikeluarkan koperasi selama tahun 2011. Sedangkan cara menentukan besarnya PKP yang dilakukan oleh UU PPh berasal dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Setelah itu dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal apabila pada tahun-tahun sebelumnya terdapat kerugian. Cara menentukan besarnya PKP yang dilakukan koperasi tidak sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi koperasi, seluruh biaya yang dikeluarkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sedangkan menurut undang-undang perpajakan tidak semua biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini mengakibatkan elemen-elemen yang dikurangkan dari penghasilan bruto menjadi berbeda sehingga hasil yang diperoleh pun juga berbeda. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa biaya yang dapat diakui oleh koperasi, tetapi tidak dapat diakui menurut peraturan perundangundangan perpajakan, antara lain: Beban Jamuan Pengawas, Beban Penyisihan Penghapusan Piutang, Beban Penyusutan, Beban Seragam,


105

dan Beban Sosial. Perbedaan besarnya

PKP antara koperasi dan

peraturan perundang-undangan perpajakan juga disebabkan karena perbedaan hasil penghitungan penghasilan bruto yang termasuk objek pajak. c. Cara menentukan besarnya PPh yang terutang. Cara menentukan besarnya PPh yang terutang yang dilakukan Koperasi Pelita tidak sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut koperasi cara menentukan besarnya PPh terutang dilakukan dengan cara mengalikan besarnya PKP yang diperoleh dengan tarif PPh menurut UU PPh tanpa harus membulatkan PKP ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, sedangkan menurut UU PPh dilakukan dengan cara mengalikan besarnya PKP yang diperoleh dengan tarif PPh menurut UU PPh dengan membulatkan PKP ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Apabila dilihat dari segi hasil, hasil PKP yang diperoleh antara penghitungan Koperasi dengan peneliti mengalami perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan jumlah PKP sehingga besarnya PPh yang terutang juga menjadi berbeda. Penghitungan PPh yang dilakukan oleh koperasi dapat dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila semua komponen tersebut diatas telah terpenuhi. Berdasarkan analisis data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan PPh terutang yang dilakukan oleh koperasi belum sesuai dengan peraturan perundang-


106

undangan perpajakan. Hal ini dikarenakan semua komponen yang dibandingkan

tidak

sama

dengan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. C. Pembahasan Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa penghitungan PPh menurut Koperasi Pelita Yogyakarta belum sesuai dengan penghitungan peneliti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut ini penjelasan dari masing-masing komponen yang dibandingkan: a. Cara menentukan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak. Cara yang dilakukan koperasi dalam menentukan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak tidak sama dengan peraturan perundangundangan

perpajakan

yang

berlaku.

Berdasarkan

undang-undang

perpajakan terdapat beberapa pendapatan yang tidak bisa diakui secara fiskal sedangkan secara komersial dapat diakui. Koperasi menganggap bahwa semua penerimaan yang dapat menambah kekayaan koperasi itu merupakan penghasilan yang harus diakui oleh koperasi secara fiskal juga. Dalam menentukan penghasilan biasanya perusahaan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. SAK ini biasanya didasarkan pada standar yang dapat diterima secara umum. Selisih hasil penghitungan penghasilan bruto yang dihitung Koperasi Pelita dengan peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ialah sebesar Rp5.377.572,00.


107

b. Cara menentukan besarnya PKP. Cara menentukan besarnya PKP yang dilakukan di Koperasi Pelita tidak sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bagi koperasi, seluruh biaya yang dikeluarkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sedangkan menurut undang-undang perpajakan tidak semua biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini mengakibatkan elemen-elemen yang dikurangkan dari penghasilan bruto menjadi berbeda sehingga hasil yang diperoleh pun juga berbeda. Perbedaan ini juga disebabkan karena terjadinya perbedaan hasil penghitungan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak antara penghitungan koperasi dengan penghitungan peneliti berdasarkan UU PPh. Selisih

besarnya

penghitungan

PKP

peneliti

menurut

penghitungan

berdasarkan

peraturan

koperasi

dengan

perundang-undangan

perpajakan yang berlaku ialah sebesar Rp47.954.571,00. c. Cara menentukan besarnya PPh terutang. Cara menentukan besarnya PPh terutang yang dilakukan koperasi tidak sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Besarnya PPh terutang tahun 2011 menurut penghitungan Koperasi Pelita Yogyakarta dengan penghitungan peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

mengalami selisih sebesar

Rp5.994.270,00. Selisih ini disebabkan karena terjadinya perbedaan hasil penghitungan PKP antara Koperasi Pelita dengan penghitungan peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan data Koperasi Pelita Yogyakarta dapat diketahui bahwa penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan koperasi belum sesuai dengan penghitungan yang dilakukan peneliti berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan.

Kesimpulan

didasarkan pada hasil perbandingan komponen yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa semua komponen yang dibandingkan tidak sama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan elemen saat menentukan penghasilan bruto dan saat menentukan biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto, serta belum adanya pembulatan PKP ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Besarnya PPh terutang antara penghitungan Koperasi Pelita dengan peneliti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan mengalami perbedaan dengan selisih sebesar Rp5.994.270,00.

B. Keterbatasan Penelitian Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa keterbatasan penelitian, yaitu: 1. Pada akun Pendapatan Lain-Lain dan Biaya Lain-Lain tidak terdapat rinciannya secara detail sehingga terjadi kesulitan saat penentuan

108


109

penghasilan bruto dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. 2. Data Aktiva Tetap Koperasi Pelita kurang lengkap sehingga terdapat kesulitan dalam menghitung beban penyusutan secara fiskal.

C. Saran 1. Bagi Koperasi a. Penghitungan PPh yang dilakukan Koperasi Pelita Yogyakarta sebaiknya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Semakin

meningkatkan

ketelitian

serta

pemahaman

dalam

penghitungan PPh terutang di tahun berikutnya. c. Pencatatan akun pendapatan dan biaya sebaiknya lebih terinci. d. Pencatatan data aktiva tetap sebaiknya lebih terinci dan lengkap. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengikuti perkembangan atas perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang berlaku demi kelancaran skripsi atau tugas akhir yang dibuat.


DAFTAR PUSTAKA Harum, Maria Oktaviana. 2012. “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Indriantoro, Nur., dan Bambang Supomo. 2002. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000, atas Penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Resmi, Siti. 2009. Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Rudianto, 2010. Akuntansi Koperasi. Edisi 2. Jakarta : Penerbit Erlangga. Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Sudjud, Aswarni. 1978. Beberapa Pemikiran tentang Penelitian Komparasi, Pidato Pengukuhan 12 Juni 1978. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 01/PJ.44/1992 tentang Perlakuan PPh Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya Entertainment, Representasi, Jamuan dan Sejenisnya.

110


Tarigan, Poppi Melya. 2010. “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Manajemen Pajak”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Edisi 9. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Wahyuningrum, Christina Prima. 2012. “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Yulitasari, Fransiska Pordika. 2012. “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.


LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN

A. Sejarah Perusahaan 1. Bagaimana sejarah Koperasi Pelita? 2. Apa tujuan, visi, misi koperasi? B. Struktur Organisasi 1. Bagaimana bentuk struktur organisasi Koperasi Pelita? 2. Siapakah nama pengurus, pengawas serta karyawan Koperasi Pelita? 3. Apa sajakah tugas serta kewajiban dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut? C. Personalia 1. Berapa jumlah karyawan tetap dan tidak tetap yang bekerja pada tahun 2011? 2. Bagaimana cara memperoleh karyawan pada tahun 2011? 3. Bagaimana sistem penggajian dan pengupahan yang dipakai pada tahun 2011? 4. Apakah jumlah karyawan yang ada sudah cukup efektif menjalankan tugas pengelolaan koperasi? D. Pemasaran 1. Siapakah yang menjadi target pemasaran Koperasi Pelita? 2. Adakah kesulitan yang dihadapi Koperasi Pelita dalam memasarkan produk? E. Bidang Usaha 1. Apa saja bidang usaha yang dijalankan oleh Koperasi Pelita dari awal berdiri hingga saat ini? 2. Bagaimana penjelasan masing-masing bidang usaha? 3. Apa kendala yang biasa dihadapi oleh Koperasi Pelita dalam menjalankan usahanya? F. Permodalan 1. Bagaimana Koperasi Pelita memperoleh modal? 2. Dari mana sajakah sumber modal Koperasi Pelita?


G. Akuntansi 1. Bagaimana daftar aktiva tetap berwujud berupa peralatan, bangunan, kendaraan yang dimiliki koperasi? 2. Mulai kapan aktiva tetap berwujud tersebut diperoleh dan digunakan? 3. Berapa umur ekonomis masing-masing aktiva tetap berwujud tersebut? 4. Metode apa yang digunakan dalam penyusutan? 5. Apakah dalam melakukan penyusutan aktiva tetap berwujud bagian akuntansi juga memperhatikan peraturan perpajakan dan prinsip Akuntansi yang berterima umum? 6. Bagaimana laporan keuangan dari Koperasi Pelita untuk tahun 2011? 7. Apakah bagian akuntansi juga memperhatikan atau memperhitungkan laporan rugi laba menurut perpajakan? H. Sisa Hasil Usaha (SHU) 1. Bagaimana sistem pembagian SHU Koperasi Pelita baik bagi anggota maupun bukan anggota? 2. Berapa besarnya SHU Koperasi Pelita pada tahun 2011?










PERHITUNGAN MASA MANFAAT AKTIVA TETAP KOPERASI PELITA UNTUK MENENTUKAN TAHUN PEROLEHAN

Rumus Penyusutan Metode Garis Lurus: Penyusutan = (Harga Perolehan-Nilai Sisa)/Masa Manfaat Masa Manfaat = (Harga Perolehan-Nilai Sisa)/Penyusutan Apabila tidak terdapat nilai sisa, maka rumusnya: Masa Manfaat = Harga Perolehan/Penyusutan Perhitungan masa manfaat aktiva tetap Koperasi Pelita sampai 31 Desember 2011: Rumus = (Harga Perolehan-Nilai Buku)/Penyusutan pe Tahun Tahun Perolehan aktiva tetap dapat diketahui setelah masa manfaat aktiva tetap sampai dengan tahun 2011 diketahui, yaitu dengan cara menghitung mundur sebelum 31 Desember 2011. AKTIVA TETAP UNIT INDUK 1. Etalase Toko = (1.675.000 – 139.576)/139.584 = 1.535.424/139.584 = 11 Tahun perolehan etalase toko ialah 1 Januari 2001. 2. Alat Pengecek Uang = (100.000 – 4.000)/8.000 = 96.000/8.000 = 12 Tahun perolehan alat pengecek uang ialah 1 Januari 2000. 3. Kipas Angin = (97.500 – 8.125)/8.125 = 89.375/8.125 = 11 Tahun perolehan kipas angin ialah 1 Januari 2001. 4. Telepon = (909.384 – 75.782)/75.782 = 833.602/75.782 = 11 Tahun perolehan telepon ialah 1 Januari 2001


5. Komputer = (5.787.500 – 964.500)/482.291 = 4.823.000/482.291 = 10 (dibulatkan) Tahun perolehan komputer ialah 1 Januari 2002. 6. Peralatan & Perlengkapan Tidak dilakukan penghitungan atas aktiva ini, karena jenis aktivanya berbedabeda dan nilai buku atas aktiva ini tidak material. AKTIVA TETAP UNIT SIMPAN PINJAM 1. Alat Detektor Uang = (43.000 – 1.600)/3.450 = 41.400/3.450 = 12 Tahun perolehan alat detector uang ialah 1 Januari 2000. 2. Tower Fan “Jet Air” = (211.000 – 42.200)/16.880 = 168.800/16.880 = 10 Tahun perolehan Tower Fan “Jet Air” ialah 1 Januari 2002. 3. Kursi Putar = (950.000 – 266.000)/76.000 = 684.000/76.000 = 9 Tahun perolehan Kursi Putar ialah 1 Januari 2003. 4. Brankas Box Ichiban = (400.000 – 112.000)/32.000 = 288.000/32.000 = 9 Tahun perolehan Brankas Box Ichiban ialah 1 Januari 2003. 5. Pintu Kaca = (1.130.000 – 266.000)/266.000 = 904.000/226.000 = 4 Tahun perolehan Pintu Kaca ialah 1 Januari 2008. 6. Printer Canon = (575.000 – 287.500)/287.500 = 287.500/287.500 = 1 Tahun perolehan Printer Canon ialah 1 Januari 2011.


7. Computer Intel = (3.700.000 – 2.466.000)/1.234.000 = 1.234.000/1.234.000 = 1 Tahun perolehan Computer Intel ialah 1 Januari 2011. 8. Printer Canon = (575.000 – 287.500)/287.500 = 287.500/287.500 = 1 Tahun perolehan Printer Canon ialah 1 Januari 2011. 9. UPS Power = (750.000 – 375.000)/ 375.000 = 375.000/375.000 = 1 Tahun perolehan UPS Power ialah 1 Januari 2011. 10. Cash Drower = (900.000 – 450.000)/ 450.000 = 450.000/450.000 = 1 Tahun perolehan Cash Drower ialah 1 Januari 2011. 11. Hardisk Eksternal = (700.000 – 350.000)/ 350.000 = 350.000/350.000 = 1 Tahun perolehan Hardisk Eksternal ialah 1 Januari 2011. 12. Folding Gate = (7.500.000 – 3.750.000)/ 3.750.000 = 3.750.000/3.750.000 = 1 Tahun perolehan Folding Gate ialah 1 Januari 2011. 13. Kusen Kaca = (1.000.000 – 500.000)/500.000 = 500.000/500.000 = 1 Tahun perolehan Kusen Kaca ialah 1 Januari 2011. 14. Ruang Kasir = (1.852.000 – 926.000)/ 926.000 = 926.000/926.000 = 1 Tahun perolehan Ruang Kasir ialah 1 Januari 2011.


15. Tralis, Boven = (5.575.000 – 2.787.500)/ 2.787.500 = 2.787.500/2.787.500 = 1 Tahun perolehan Tralis, Boven ialah 1 Januari 2011. 16. Aplikasi Komputer Akuntansi = (2.000.000 – 1.000.000)/ 1.000.000 = 1.000.000/1.000.000 = 1 Tahun perolehan Aplikasi Komputer Akuntansi ialah 1 Januari 2011. 17. Peralatan & Perlengkapan Lain Tidak dilakukan penghitungan atas aktiva ini, karena jenis aktivanya berbedabeda dan nilai buku atas aktiva ini tidak material. 18. Motor Honda Karisma 2003 = (8.273.000 – 398.000)/2.000.000 = 7.875.000/2.000.000 = 3,9375 Tahun perolehan Motor Honda Karisma 2003 ialah 24 Januari 2008. Perhitungan penentuan tanggal perolehan Motor Honda Karisma: Jumlah hari dalam tahun 2008 = 366 hari. Jumlah hari berdasarkan penyusutan tahun 2008 = 1.875.000/2.000.000 x 366 hari=343 hari Jumlah hari yang tidak terhitung dalam penyusutan tahun 2008=366 hari- 343 hari=23 hari Jadi tahun perolehannya dimulai tanggal 24 Januari 2008.















PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents