PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

EVALUASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Progam Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi

Oleh:

Daniel Kojoba NIM: 091324037

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015

i


ii


iii


PERSEMBAHAN

Dengan segala cinta, kerendahan hati dan puji syukur kepada Tuhan kupersembahkan karya ini untuk:

Bapa di Surga Tuhan Yesus Kristus Papa mama Tercinta Kakak – Ade Basudara Pendamping Hidupku Almamaterku Universitas Sanata Dharma tercinta Chelsea FC

iv


Motto Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang dari pada rasa pahitnya kebodohan kelak. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya. Uluran tangan kasih Tuhan Yesus membuat aku bangun dari ketidakberdayaanku, senyuman kasih Tuhan Yesus membuat aku selalu tenang dalam menjalani kehidupan. Belajar dari masa lalu, hidup untuk sekarang, dan berencana untuk esok hari. Kegagalan merupakan titik awal dari suatu keberhasilan

v




ABSTRAK EVALUASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP KABUPATEN HALMAHERA UTARA Daniel Kojoba Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2015 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi: (1) ketepatan penggunaan dana BOS di SMP Kabupaten Halmahera Utara; (2) transparansi pertanggungjawaban keuangan dana BOS di SMP Kabupaten Halmahera Utara; dan (3) pengawasan pelaksanaan dana BOS oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Penelitian ini mengambil 5 sampel SMP di Kabupaten Halmahera Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara berpedoman, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan trianggulasi dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) sebagian besar penggunaan dana BOS di SMP Kabupaten Halmahera Utara belum sesuai dengan ketentuan 13 komponen pembiayaan dalam petunjuk teknis dana BOS (55,38% belum sesuai dan 44,62% sudah sesuai); (2) sebagian besar transparansi pertanggungjawaban dana BOS di SMP Kabupaten Halmahera Utara belum transparan (53,33% belum transparan dan 46,67% sudah transparan); dan (3) sebagian besar pengawasan pelaksanaan dana BOS di SMP Kabupaten Halmahera Utara oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara belum sesuai. (53,34% belum sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam petunjuk teknis BOS, dan 46,66% sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS).

viii


ABSTRACT THE EVALUATION OF FINANCIAL MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (SOA) AT JUNIOR HIGH SCHOOLS IN NORTH HALMAHERA REGENCY Daniel Kojoba Sanata Dharma University of Yogyakarta 2015 The purpose of this research is to evaluate: (1) the accuracy of financial management of School Operational Assistance (SOA) at Junior High Schools in North Halmahera; (2) the transparency of financial responsibility of financial management of Junior High Schools in North Halmahera; and (3) the control of implementation of financial management by the Department of Education and Culture in North Halmahera. This research had five samples of Junior High Schools in the regency of North Halmahera. The techniques of data collection were interview, documentation and observation. An analysis of data were applied a triangulation with reduction data, presentation data and conclusion. The result of this research shows that: (1) most of financial management at Junior High Schools in North Halmahera have not been accordance with 13 expenditure components in the technical guidance of School Operational of Assurance with (SOA) (55,38% accordance with SOA and 44,62% has been accordance); (2) most transparency responsibility of SOA at Junior High Schools in North Halmahera regency is not transparent (53,33% and 46,67% has been transparent); (3) the most control of implementation of SOA at Junior High Schools in North Halmahera regency by the Department of Education and Culture in North Halmahera has not accordance with SOA (53,34% has not accordance with its function in the technical guidance of SOA, and 46,66% has been accordance with technical guidance of SOA).

ix


KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan Progam Studi Pendidikan Ekonomi. Penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan skripsi ini tidaklah mungkin terlaksana dengan baik tanpa bimbingan, bantuan, kerjasama, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada: 1. Tuhan Yesus Kristus 2. Bapak Rohandi, Ph. D selaku Dekan FKIP Universitas Sanata Dharma. 3. Ibu Dra. C. Wigati Retno Astuti, M.Si., M.Ed. selaku Ketua Progam Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 4. Bapak Yohanes Maria Vianey Mudayen, S.Pd., M.Sc. selaku dosen Pembimbing I yang dengan sabar membantu membimbing dan memberikan saran, mengarahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 5. Ibu Dra. C. Wigati Retno Astuti, M.Si., M.Ed. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan tentang kesalahan-kesalahan dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

x


6. Bapak Indra Darmawan S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan terutama dalam penulisan proposal penelitian. 7. Segenap Dosen Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Akuntansi Universitas Sanata Dharma. 8. Bapak-Ibu Kepala Sekolah di setiap SMP Halmahera Utara yang dijadikan sampel penelitian, telah mengijinkan peneliti untuk meneliti dan bersedia untuk diwawancarai. 9. Bapak dan Ibu Guru di SMP yang diteliti dalam penelitian ini yang telah bersedia untuk diwawancarai guna membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. 10. Adik-adik SMP yang diteliti dalam penelitian ini yang telah bersedia untuk diwawancarai sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Sehingga bisa membantu peneliti dalam mengambil data untuk penelitian. 11. Orang tuaku yang selalu mendukung baik spiritual maupun material. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan doa yang diberikan. 12. Kakak-Adik terkasih, Nenek, Saudara-saudaraku baik di Tobelo, Kao, dan Ambon yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk segera cepat menyelesaikan kuliah. 13. Terima kasih buat tunangan Angel yang selalu sabar walau lama menungguku, selalu memberikan semangat spiritual dan material,

xi



DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................

i

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................

ii

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN ...................................................

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................

iv

MOTTO .......................................................................................................

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....................................................

vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..................................................

vii

ABSTRAK ...................................................................................................

viii

ABSTRACT ..................................................................................................

ix

KATA PENGANTAR ..................................................................................

x

DAFTAR ISI ................................................................................................

xiii

DAFTAR TABEL .......................................................................................

xvii

DAFTAR BAGAN ......................................................................................

xviii

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................

xix

xiii


BAB I Pendahuluan .....................................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah..................................................................

1

B. Rumusan Masalah ...........................................................................

7

C. Batasan Masalah .............................................................................

7

D. Tujuan Penelitian ............................................................................

8

E. Manfaat Penelitian ..........................................................................

8

F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional…………………….

9

BAB II Tinjauan Pustaka ............................................................................

10

A. Kebijakan Pendidikan Nasional ......................................................

10

B. Standar Nasional Pendidikan ..........................................................

11

C. Penggunaan Dana............................................................................

15

D. Pembukuan Keuangan Sekolah .......................................................

16

E. Pertanggungjawaban dan Pelaporan ...............................................

17

F. Pengawasan dan Pemeriksaan .........................................................

18

G. Progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ................................

19

H. Kerangka Teoritik………………………………………………....

34

I. Penelitian Terdahulu........................ ...............................................

36

BAB III Metode Penelitian ..........................................................................

38

A. Jenis Penelitian................................................................................

38

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..........................................................

39

C. Subjek dan Objek Penelitian ...........................................................

40

xiv


D. Populasi dan Sampel Penelitian........... ...........................................

40

E. Teknik Pengambilan Sampel ..........................................................

41

F. Data yang Dicari .............................................................................

42

G. Teknik Pengumpulan Data ..............................................................

42

H. Variabel Penelitian dan Pengukurannya .........................................

45

I. Teknik Pemeriksanaan Keabsahan Data… .....................................

46

J. Teknik Analisis Data .......................................................................

46

BAB IV Gambaran Umum SMP di Kabupaten Halmahera Utara ........

48

A. Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Utara .............................

48

1. Letak dan Luas Wilayah .............................................................

48

2. Kondisi Fisik Wilayah ................................................................

50

3. Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara................................

51

4. Kondisi Kabupaten Halmahera Utara .........................................

52

B. Gambaran Umum SMP di Kabupaten Halmahera Utara yang Menerima BOS .......................................................................

53

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan .................................................

57

A. Ketepatan Penggunaan Dana BOS ..................................................

58

B. Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS ..............

75

C. Pengawasan Pelaksanaan Dana BOS ..............................................

84

BAB VI Penutup ..........................................................................................

92

A. Kesimpulan .....................................................................................

92

B. Keterbatasan Penelitian ...................................................................

94

C. Saran ...............................................................................................

95

xv


DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... LAMPIRAN

xvi

97


DAFTAR TABEL Halaman Tabel III.1. Kisi-Kisi Wawancara Untuk Kepala Sekolah tentang Penggunaan, Pertanggungjawaban dana BOS ...........................

43

Tabel III.2. Kisi-Kisi Wawancara Untuk Guru tentang Penggunaan Dana BOS dan Pertanggungjawaban Dana BOS ..

43

Tabel III.3. Kisi-Kisi Wawancara Untuk Siswa tentang Penggunaan Dana BOS ..............................................................

43

Tabel III.4. Kisi-Kisi Wawancara Untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pengawasan Pelaksanaan Dana BOS ............

44

Tabel IV.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Halmahera Utara ........................................................................

49

Tabel IV.2. Banyaknya SMP dan Status SMP di Kabupaten Halmahera Utara ........................................................................

54

Tabel IV.3. Gambaran Umum SMP di Kabupaten Halmahera Utara Yang Diteliti Dalam Menerima BOS 2014 ...

56

Tabel V.1. Hasil Presentase % Ketepatan Penggunaan Dana BOS ..................................................................................

61

Tabel V.2. Hasil Presentase % Transparansi Pertanggungjawaban Dana BOS ..................................................................................

76

Tabel V.3. Hasil Presentase % Pengawasan Pelaksanaan Dana BOS ..................................................................................

85

xvii


DAFTAR BAGAN Halaman Bagan V.1. Hasil Dari Ketepatan Penggunaan Dana BOS ............................

59

Bagan V.2. Hasil Dari Transparansi Pertanggungjawaban Dana BOS..........

75

Bagan V.3. Hasil Dari Pengawasan Pelaksanaan Dana BOS ........................

84

xviii


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Surat Penelitian .........................................................................

98

Lampiran 2. Data SMP Penerima BOS di Kabupaten Halmahera Utara .......

108

Lampiran 3. Data RAPBS/RKAS dan Realisasi Penggunaan Dana ..............

111

Lampiran 4. Pedoman Wawancara ................................................................

140

Lampiran 5. Perhitungan Hasil Perhitungan (%) ...........................................

162

xix


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan sarana utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dibutuhkan kualitas dan mutu pendidikan yang baik pula, agar melalui pendidikan setiap orang dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, serta ketrampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan bernegara berdasarkan undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Di era globalisasi saat ini semua negara berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan. Karena dengan kualitas dan mutu pendidikan yang baik pula, akan menjadi salah satu tolak ukur kesejateraan suatu negara. Dengan sumber daya manusia berkualitas yang dihasilkan melalui pendidikan yang bermutu dan berkualitas baik, di percaya dapat meningkatkan produktifitas suatu negara secara efisien dan efektif yang diharapkan akan meningkatkan daya saing dan kesejateraan masyarakat. Untuk itu berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dalam

1


usaha meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan nasional secara merata. Dalam hal ini salah satunya adalah pemerintah melakukan kebijakan pendanaan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Progam BOS dimulai sejak bulan Juli 2005 berperan secara signifikan dalam percepatan progam wajib belajar 9 tahun (SD-SMP). Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya pemerintah wajib memberikan pelayan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Pada tahun 2005 dengan adanya kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak pemerintah mengalihkan dana subsidi tersebut

untuk

mensukseskan

pendidikan

dasar

seperti

yang

diamanatkan dalam undang-undang, diharapkan pengalihan subsidi ini lebih tepat sasaran, dalam arti bahwa penikmat subsidi yang paling banyak haruslah masyarakat kecil. Pengalihan dana subsidi tersebut digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui BOS, peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya pendidikan. Dengan adanya program BOS ini dimaksudkan agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu

sampai

tamat sekolah dalam rangka penuntasan wajib

belajar pendidikan dasar. Seiring berjalannya waktu progam BOS mengalami perubahan tujuan dan sasaran dari perluasan akses

2


pendidikan menuju ke peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Melalui ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang membantu mendukung kelancaran pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaan progam BOS setiap tahunnya terjadi beberapa perubahan kebijakan baru dari pemerintah, seperti biaya alokasi satuan dana BOS, aturan teknis penggunaan dana BOS, dan organisasi pelaksana BOS. Diperlukan pemahaman dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke tingkat sekolah di Indonesia agar memahami petunjuk teknis pengunaan dan tanggung jawab keuangan dana BOS sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemberian dana BOS dengan pertimbangan bahwa biaya operasional sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik tanpa memandang latar belakang kemampuan sekolah tersebut, maka akan memberikan hasil yang berbeda pula. Seperti yang tertulis di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 76 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun 2014 mengenai sasaran progam dan besar bantuan dengan pertimbangan bahwa biaya operasional sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik, maka mulai tahun 2014 ini besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah yaitu sekolah dengan peserta didik (SD/SDLB) dan (SMP/SMPLB/Satap). Sayangnya perhatian pemerintah tentang pendidikan yang disalurkan melalui dana BOS tersebut, tidak begitu nyata dirasakan dampak oleh masyarakat atau

3


sekolah-sekolah di daerah terpencil. Karena kebutuhan sekolah yang berada di daerah terpencil berbeda dengan kebutuhan sekolah di pusat kota. Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang memberikan perhatian lebih kepada dunia pendidikan, terutama tingkat SD hingga SMA.Sejak tahun 2008, pendidikan tingkat SD hingga SMA telah digratiskan dengan memadukan BOS. Sekolah gratis di SDN Bahaur Hulu 2, memiliki 206 siswa. Sekolah ini mendapat dana BOS Rp 30, juta setiap triwulan yang diambil melalui Kantor Pos, dan BOS triwulan IV tercatat sudah cair. Dana BOS dipergunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan sekolah seperti alat tulis kantor, buku, membayar listrik, telepon, rehab ringan serta membayar guru honorer. Sekolah ini juga mendapat bantuan rehab ruang kelas pada tahun 2012 sebesar Rp 302 juta. Dana tersebut untuk merehab 3 ruang kelas, sehingga menjadi layak untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan perbaikan ini, ruang kelas yang tadinya bocor, lantai lapuk dan dinding juga sudah rusak, kini menjadi bagus kembali. Beberapa ruang kelas memang masih ada yang belum direhab, tapi kondisinya masih layak untuk kegiatan belajar mengajar.Toilet siswa perlu diperbaiki karena saat ini tidak bisa dipergunakan sama sekali, sehingga para siswa menumpang di toilet guru. Sekolah gratis juga di SMPN 1 Kahayan Kuala yang memiliki 291 siswa, sehingga dana BOS yang diterima berjumlah Rp 51.652.500 per triwulan dan total dana BOS tahun 2013 mencapai Rp 205,9 juta. Pencairan dana BOS setiap triwulannya telah tepat waktu sehingga sangat membantu

4


kelancaran proses pembelajaran. Pada tahun 2012, sekolah ini mendapat dana sebesar Rp 360 juta untuk memperbaiki 3 ruang kelas. Dari jumlah ruang kelas yang ada, tercatat ada 3 ruang yang rusak dan membutuhkan perbaikan dan perpustakaan darurat yang sangat tidak layak digunakan. Selain itu terdapat 2 ruang kelas yang telah dibangun tahun 2009, tetapi tidak dipergunakan sejak selesai pembangunannya, karena kualitas bangunan yang tidak memadai. Hal ini hendaknya menjadi perhatian Pemda, untuk pengawasan terhadap mutu bangunan sekolah yang selesai dibangun. Pelaksanaan sekolah gratis diakui siswa, salah satunya Yulianti siswa kelas 8. “Saya senang bisa sekolah gratis, ruang kelas juga sudah banyak yang diperbaiki, kalau bisa pemerintah menambah buku pelajaran dan buku ilmiah,” tuturnya. Di tingkat SMA, sekolah gratis salah satunya terlaksana di SMA Negeri 1 Kahayan Hilir yang memiliki 514 siswa. Sejak tahun 2008, sekolah ini mendapat dana BOS Daerah sebesar Rp 650 ribu/siswa/tahun. Selain itu, sekolah ini juga mendapat dana rintisan BOS sebesar Rp 120 ribu/siswa/tahun. Dengan dana tersebut, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini dibebaskan dari biaya. Perbaikan ruang kelas yang rusak juga terus dilakukan antara lain pada tahun 2011 sebanyak 2 ruang kelas diperbaiki dan pembangunan 2 ruang kelas baru serta pada tahun 2013 dibangun ruang kelas baru. Hanya saja kondisi ruang perpustakaan yang perlu mendapat perbaikan. Selain itu, masih ada satu ruang kelas yang menyatu

dengan

ruang

laboratorium

5

IPA,

sehingga

sekolah

ini


membutuhkan tambahan satu ruang kelas baru. Diakui para siswa salah satunya, Ayu Lestari, siswa kelas XII IPA “Sekolah sudah gratis, tapi mohon bantuan agar ruang perpustakaan diperbaiki karena sudah rusak serta tambahan ruang laboratorium IPA” tutur siswa yang bercita-cita menjadi analis kimia ini. Hal yang sama juga terjadi di kabupaten Halmahera Utara, Sekolah-sekolah masih memungut biaya cukup besar setiap kali penerimaan siswa siswi tahun ajaran baru, terdapat pula sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti koleksi buku diperpustakaan yang kurang menunjang pencarian informasi belajar, bahkan sebagian besar sekolah hanya memiliki perpuskaan darurat kurangnya media pendukung pembelajaran seperti, (viewer, komputer, papan tulis masih menggunakan kapur, alat peraga olah raga, dan laboratorium IPA), Kondisi WC tidak layak digunakan, Dinding sekolah yang kotor penuh dengan coretan bisa menjadi sumber penyakit bagi siswa. Dengan ditambahnya nominal dana BOS setiap tahunnya diharapkan sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti layaknya sekolah di ibu kota. Evaluasi Progam adalah upaya untuk mengetahui efektifitas komponen progam dalam mendukung pencapaian tujuan progam. Dengan demikian, jika diketahui hasil belajar sebagai harapan dari progam pembelajaran tidak memuaskan dapat dicari letak kekurangannya atau komponen mana saja yang bekerja tidak semestinya. Dengan demikian

6


penulis mengajukan judul Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) di SMP Kabupaten Halmahera Utara. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Kabupaten Halmahera Utara sudah tepat sasaran sesuai denga Petunjuk Teknis? 2. Apakah pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Halmahera Utara sudah transparan? 3. Apakah pengawasan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Halmahera Utara sudah sesuai Petunjuk Teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? C. Batasan Masalah Supaya peneliti tidak terlalu luas dalam melakukan penelitian, maka peneliti memberikan batasan, yaitu sekolah yang diteliti adalah SMP di Kabupaten Halmahera Utara yang menerima dana BOS dari pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara selaku pengawas utama pelaksanaan pendidikan tingkat kabupaten. Hal-hal yang

diteliti

tentang

penggunaan

dana

BOS,

transparansi

pertanggungjawaban keuangan dana BOS, dan pengawasan pelaksanaan BOS tingkat kabupaten.

7


D. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis ketepatan penggunaan dana BOS di SMP Kabupaten Halmahera Utara. 2. Untuk menganalisis penggunaan dana Bantuan Operasional

Sekolah

di SMP Kabupaten Halmahera Utara. 3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan BOS yang dilakukan sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara. E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pemerintah Daerah Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk memperbaiki kinerja program BOS selanjutnya. 2. Bagi Sekolah Dari penelitian ini dapat diketahui secara objektif dan nyata pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Kabupaten Halmahera Utara, sehingga dapat ditindak lanjuti untuk memperbaiki pengalokasian penggunaan dana. 3. Bagi Penulis Dengan penelitian ini diharapkan penulis mendapatkan sumber pengetahuan dan pengalaman serta membandingkan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan nyata. 4. Bagi Universitas Sanata Dharma

8


Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pembaca. F. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 1. Ketepatan Penggunaan dana BOS Adalah sejauh mana penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang meliputi 13 komponen pembiayaan yang ada dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Indikator :

Pengalokasian dana BOS Pengunaan dana BOS

2. Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Transparansi keuangan dana BOS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana keterbukaan pihak sekolah mempertanggungjawabkan keuangan dana BOS. Indikator:

Penerimaan dana BOS pengeluaran dana BOS Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS

3. Pengawasan Pelaksanaan BOS Diartikan sebagai kegiatan pengendalian mutu pendidikan, saranaprasarana dan pengendalian produk hukum oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara. Indikator:

Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat Kegiatan Evaluasi/monitoring

9


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman, dengan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqua kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan

menjadi

warga

negara

yang

demokratis

serta

bertanggungjawab. Salah satu amanat undang-undang 1945 ini kemudian diatur lebih lanjut kedalam undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dijelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, Bangsa, dan Negara. Untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sudah dicita-citakan itu, maka pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan umum dan progam pemerintah tentang pendidikan nasional.

10


B. Standar Nasional Pendidikan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan lingkup 8 standar yang terdiri atas; 1) kompetensi lulusan, 2) standar isi, 3) standar proses pendidiakan, 4) standar pendidik dan tenaga pendidik, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan yang harus terus-menerus ditingkatkan secara terencana dan berkala sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional (Wikipedia.org/wiki/Standar Nasional Pendidikan). Untuk penjaminan dan pengedalian kelayakan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan maka diperlukan evaluasi, akreditasi, dan setifikasi kelayakan suatu progam dan atau satuan pendidikan baik formal maupun noninformal. 1. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani, dan rohani. Serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompentensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. 2. Standar Pengelolaan Standar pengelolahan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintahan pusat. Untuk sekolah dasar dan menengah

11


menerapkan manejemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan untuk perguruan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian. Standar pengelolan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perncanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efesiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2000). Perencanaan progam pendidikan meliputi perumusan visi, tujuan, dan rencana kerja sekolah

(Permendiknas

No

19

Tahun

2007

tentang

Standar

Pengelolaan). 3. Standar Sarana dan Prasarana Standar sarana dan prasarana merupakan salah satu dari standar nasional pendidikan yang termuat dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007, dimana mencangkup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

12


Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan ruang pendidik, tuang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 4. Standar Pembiayaan Pendidikan Standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan memegang peran yang penting didalam keberlangsungan hidup dunia pendidikan (Wijaya,

2009

:

91).

Pentingnya

pembiayaan

dalam

satuan

penganggaran yaitu biaya memiliki pengaruh terhadap tingkat efesiensi dan efektivitas kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Mulyono mendefinisikan biaya sebagai jumlah uang yang disediakan atau dialoasikan dan digunakan atau untuk dibelanjakan utnuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaransasaran dalam rangka proses manejemen. (Fattah, 2000 : 23) mengatakan bahwa anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah, baik rutin maupun insidental, yang diterima

13


dari berbagai sumber resmi. Untuk SMP Negeri umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan dari pemeritah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, orang tua murid, masyarakat

sekitar,

dan

sumber

lainya.

Sedangkan

anggaran

pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan digolongkan dalam 3 jenis, (PP No 48 Tahun 2008) yaitu: 1. Biaya satuan pendidikan. 2. Biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan. 3. Biaya pendidikan pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan, (PP No 48 Tahun 2008) terdiri dari: 1. Biaya investasi, yang terdiri atas: a. Biaya investasi lahan pendidikan. b. Biaya investasi selain pendidikan. 2. Biaya operasi, yang terdiri atas: a. Biaya personalia b. Biaya nonpersonalia 3. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak membiayai pendidikannya. 4. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

14


Biaya personalia dan biaya nonpersonalia, (Depdiknas, 2010:4) dijelaskan sebagai berikut: 1. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tujangan yang melekat pada gaji. 2. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana, dan prasarana, uang lembur, transportasi, komsumsi, pajak, asuransi, dll. C. Penggunaan Dana Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Pengeluaran dana disesuaikan dengan keperluan dan harus bersifat transparan. Untuk mewujudkan transparansi, maka ada pemisah antara pemegang keuangan dan petugas belanja barang. Dalam pembelajaran barang dilakukan oleh tim yang ditunjuk kepala sekolah. Barang-barang yang sudah dibeli perlu dicek dan dicatat oleh petugas penerima barang, baik berupa barang modal maupun barang habis pakai (Depdiknas, 2009:131). Dalam penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manejemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Dana BOS bagi sekolah negeri dianggarkan melalui belanja langsung dalam bentuk progam kegiatan, yang uraiannya dialokasikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

15


yang dituangkan dalam dokumen RKAS/RAPBS. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli pemerintah. Penggunaan dana BOS disekolah prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah. Maksimal penggunaan dana BOS adalah untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Pembelian barang/jasa tidak melebihi Rp 10.000.000, penggunaan dana BOS untuk tranportasi dan uang lelah guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah diluar kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas diluar jam mengajar tersebut, harus mengikuti standar biaya umum (SBU) yang ditetapkan oleh Kementrian Keuangan (Depdiknas, 2010) D. Pembukuan Keuangan Sekolah Pembukuan yaitu pencatatan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran secara tertip berdasarkan macam sumber dan jenis pengeluaran agar dapat diketahui oleh atasan dan pihak lain yang berkepentingan dengan keuangan sekolah (Depdiknas, 2009). Jenis pembukuan BOS terdiri dari: 1. Buku kas umum. 2. Buku khas pembantu. 3. Buku pembantu Bank. 4. Buku pembantu pajak. 5. Buku pembantu lainnya sesuai kebutuhan.

16


Prinsip pembukuan BOS, (Depdiknas, 2010:68) meliputi: 1. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tertip dan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Semua transaksi permintaan dan pengeluaran dana BOS dicatat dalam tanggal kejadiannya. 3. Uang tunai yang ada di Kas tunai tidak lebih dari Rp 10 juta. 4. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah. E. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Pasal 79 menyatakan bahwa dana pendidikan yang diperoleh dari pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kegiatan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara bulanan, semesteran,

atau

setiap

selesai

suatu

kegiatan.

Penetapan

waktu

pertanggungjawaban bergantung pada peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yayasan bagi sekolah swasta. Isi pertanggungjawaban (Depdiknas, 2003), meliputi: 1. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan. 2. Buku penerimaan dan pengeluaran 3. Waktu transaksi 4. Berbagai bukti dari penerimaan dan pengeluaran Pelaporan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu sesuai dengan peraturan

yang

berlaku.

Isi

17

dari

laporan

sesuai

dengan

isi


pertanggungjawaban dan menggunakan format-format tertentu. Laporan dan pertanggungjawaban disampaikan kepada pihak yang terkait seperti pemerintah, komite sekolah, dan orangtua siswa, masyarakat, dan penyumbang dana. (Depdiknas, 2003:30). F. Pengawasan dan Pemeriksaan Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi

atau

menghindari

masalah

yang

berhubungan

dengan

penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan keuangan negara, pungutan liar, dan bentuk penyelewengan lainya. (Depdiknas, 2010:22). Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan, dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. (Fattah, 2006:67) mengungkapkan bahwa proses pengawasan dapat melihat ada tidaknya penyimpangan, yaitu: 1. Pemeriksaan yang ditujukan pada bukti-bukti dokumen asli, penerimaan, dan pengeluaran serta saldo akhir yang dicocokan dengan temuan hasil audit. 2. Bila terdapat penyimpangan dapat dilanjutkan dengan penyusutan. Bila tidak ada penyimpangan, dilakukan pembinaan kearah yang lebih baik. Pengawasan keuangan dapat dilakukan secara internal yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta warga sekolah lainnya dengan pihak penyelenggara sekolah. Disamping itu pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas

fungsional,

seperti

18

pengawas

sekolah,

inspektorat


wilayah/Badan pengawas Daerah, BPIC, BPKP, dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh lembaga swadaya publik ( Depdiknas, 2003:9). G. Progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1. Latar Belakang Progam BOS Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggarannya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa bahwa

wajib

belajar

merupakan

tanggungjawab

negara

yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemeritah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak tahun 2005 dan sehubungan dengan penuntasan belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah mengalihkan dana subsidi tersebut untuk mensukseskan pendidikan dasar seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Pengalihan dana subsidi tersebut digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB Negeri/Swasta

19


melalui BOS, peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari biaya sekolah. BOS ini sudah dimulai sejak bulan juli 2005 telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian progam wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi progam BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. 2.

Pengertian BOS Bantuan Opersional Sekolah (BOS) adalah progam pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana progam wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

3.

Sasaran Progam, Besar Bantuan dan Waktu Pelaksanaan Adanya sasaran progam, besar bantuan, dan waktu pelaksanaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan BOS 2014 sebagai berikut: 1) Sasaran progam BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan tempat kegiatan belajar mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan

20


oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia. 2) Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: a) SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun b) SMP/SMPLB/SMPT/SATAP :

Rp 710.000,-/siswa/tahun

3) Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode januari-maret, april-juni, juli-september, dan oktober-desember. Pada tahun anggaran 2014, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode januari sampai dengan desember 2014, yaitu triwulan I dan triwulan II tahun anggaran 2014, tahun ajaran 2013/2014 dan twiwulan III dan IV tahun anggaran 2014 tahun ajaran 2013/2015. 4. Ketentuan Sekolah Penerima BOS a. Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. b. Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS c. Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin disekolah tersebut. d. Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa.

21


e. Untuk

SD/SDLB

swasta

dan

SMP/SMPLB/SMPT

swasta

yang

mendapatkan bantuan pemerintah dan atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi. f. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. g. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan persetujuan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan komite sekolah. h. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. i. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/ orangtua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirbala dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. j. Menteri dan kepala daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

22


5. Progam BOS dan Wajib Belajar Bermutu 9 Tahun Melalui progam BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola progam pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan 9 tahun, setiap pengelolaan progam pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. b. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena alasan finansial, seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah, dan biaya lainnya. c. BOS harus menjamin kepastian kelulusan setingkat SD dapat melanjutkan ketingkat SMP. d. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMLB. e. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah dilingkungannya untuk diajak kembali kebangku sekolah. f. Kepala sekolah harus mengelolah dana BOS secara transparan dan akuntabel. g. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat iklas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak diskriminasi mereka yang tidak memberikan sumbangan. 6. Penggunaan Dana BOS Penggunaan dana BOS disekolah harus berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manejemen BOS sekolah, dewan guru dan

23


komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan tandatangi oleh peserta rapat. Dana BOS yang diterima sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponenkomponen kegiatan berikut: a. Pengembangan perpustakaan (membeli buku pegangan guru kurikulum 2013, mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurang untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku, pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan,

peningkatan

pengembangan

data

base

kompetensi perpustakaan,

tenaga

pustakawan,

pemeliharaan

perabotan

perpustakaan, pemeliharaan, dan pembelian AC perpustakaan). b. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru (biaya pendaftaran dan daftar ulang, termasuk didalamnya pengeluaran untuk pengadaan formulir daftar ulang, administrasi pendaftaran, penyusunan RKS/RKAS/RAPBS, pengeluaran untuk alat tulis, biaya pemasukan data pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, dan konsumsi panitia). c. Kegiatan pembelajaran dan ektrakurikuler peserta didik (progam remedial, progam pengayaan, fotokopi, pemantapan persiapan ujian olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, usaha kesehatan sekolah (UKS) dll). Dapat digunakan untuk pembiayaan guru yang menyelenggarakan kegiatan ini (pembelian alat tulis, pengadaan materi termasuk uang lelah serta uang transport). d. Kegiatan Ulangan dan Ujian (ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa,

24


biaya mengawas ujian bagi guru, biaya transportasi pengawas ujian di luar sekolah, fotokopi/pengandaan soal, dan koreksi hasil ujian). e. Pembelian bahan-bahan habis pakai (buku tulis untuk guru, kapur tulis, pensil, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, minuman, dan makanan ringan sehari-hari di sekolah, pengadaan suku cadang alat kantor, dan alat alat kebersihan sekolah). f. Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, dan membeli genset/panel surya). g. Pembiayaan perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, pembentukan KM/WC, dan perbaikan mebeler). h. Pembiayaan honorarium guru dan tenaga kependidikan honor sekolah yang tidak dibiayai pemerintah dan pemerintah daerah. (guru honorer, pegawai administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, dan pegawai kebersihan). Khususnya untuk sekolah negeri penggunaan tidak melebihi 20%. i. Pengembangan profesi guru (KKG/MGMP, menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidikan dan ditugaskan oleh sekolah, pembiayaan transport, fotokopi, dan biaya akomodasi seminar). j. Pembelian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin (transportasi bagi peserta didik miskin yang menghadapi masalah biaya transport, membeli alat transportasi sederhana, membantu membeli seragam, sepatu, dan alat

25


tulis bagi peserta penerima BMS yang orang tuanya memeliki kartu perlindungan sosial /KPS). k. Pembiayaan pengelolaan BOS surat-menyurat dan penyusunan laporan, alat tulis kantor, CD, insentif bagi bendahara, Flash disk, tinta printer, dan biaya transporatasi pengambilan dana BOS. l. Pembelian dan perawatan perangkat komputer (pembelian deskop dan printer maksimum 5 untuk SMP ). m. Bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaanya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS, pembelian meja, dan kursi siswa jika ada yang rusak. 7. Larang Penggunaan Dana BOS Adapun larangan penggunaan dana BOS sebagai berikut: a. Disimpan dimaksud dibungakan. b. Dipinjam kepihak lain. c. Membeli Sofware/Perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS d. Membiayai kegiatan yang bukan menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya. e. Membayar

iuran

kegiatan

yang

diselenggaran

oleh

UPTD

Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

26


f. Membayar bonus dan transparansi g. Membeli

pakaian/seragam/sepatu

bagi

guru/peserta

didik

untuk

kepentingan pribadi (bukan investasi sekolah), kecuali untuk peserta didik penerima BSM. h. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. i. Membangun gedung/ruangan baru. j. Membeli lembar kerja siswa (LKS), serta bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. k. Menanamkan saham. l. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar. m. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan. n. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait progam BOS/perpajakan progam BOS yang diselenggarakan lembaga diluar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manejemen BOS sekolah dengan: a. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomi dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundang-

27


undangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi. b. Memperlihatkan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga. c. Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa. d. Diketahui oleh komite sekolah. e. Terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim Manejemen BOS Sekolah harus; f. Membuat rencana kerja g. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku dimasyarakat. 9. Pertangungjawaban Keuangan Dana BOS Dalam hal pertanggungjawaban keuangan ini dilakukan mulai dari penerimaan sampai pengeluaran antara lain: a. Dana BOS yang diterima sekolah harus didaftarkan/dicatat sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS/RKAS). b. Pengeluaran dana harus berdasarkan RAPBS/RKAS yang telah disepakati oleh Kepala/Dewan guru, komite sekolah dan ketua yayasan bagi sekolah swasta. c. Pengeluaran berdasarkan permintaan penanggungjawab kegiatan diajukan kepada sekolah dengan melampirkan proposal kegiatan. d. Penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam buku khas.

28


Pelaporan Jenis pelaporan yang harus dibuat/didokumentasikan oleh sekolah: a) Nama-nama siswa penerima bantuan. b) Lembar pencatatan pertanyan kritik/saran. c) Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah. d) Rincian penggunaan dana sejenis anggaran. e) Buku Khas. f) Bukti-bukti pengeluaran yang sah Laporan pengeluaran harus memenuhi unsur-unsur: a) Singkat tapi jelas, lengkap,dan tertata rapi. b) Membuktikan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan dan menutup buku pada akhir bulan. c) Laporan keuangan BOS haru dilampirkan dengan: 1) Bukti kwitansi pembayaran. 2) Fotokopi bukti Surat Setoran Pajak (SSP). d) Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomer dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di tempat yang aman

dan

mudah

untuk

ditemukan

setiap

saat.

Laporan

pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada tim PKPS-BBM Kabupaten/kota dan kepada yang berkepentingan setiap triwulan, semesteran dan tahunan dengan dilampiri bukti pengeluaran dan fotokopi bukti Surat Setoran Pajak (SSP).

29


10. Pengawasan dan Monitoring (BOS) Pengawasan progam BOS (Depdiknas, 210:22), meliputi: a. Pengawasan melekat, b. Pengawasan fungsional, dan c. Pengawasan masyarakat. Prioritas utama dalam progam BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah. Pengawasan fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Jendral Depdiknas serta Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Instasi pengawasan eksternal yang melakukan pengawasan progam BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rangka transparansi pelaksanaan progam BOS, unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat disekolah juga dapat mengawasi pelaksanaan progam BOS namun tidak melakukan audit (Depdiknas, 2010). Selain kegiatan pengawasan pengelolaan dana BOS juga dilakukan pemeriksaan dalam bentuk monitoring. Kegiatan internal dilakukan oleh pengawas sekolah. Sedangkan monitoring eksternal dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) dan lembaga independen lain yang kompeten. Adapun komponen utama yang dimonitoring, (Depdiknas, 2010:18) adalah: a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan.

30


b. Penyaluran dan penggunaan dana. c. Pelayan dan penanganan pengaduan. d. Administrasi keuangan. e. Pelaporan. 11. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota a. Penanggung jawab Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota b. Tim Pelaksana BOS a) Manajer; b) Unit Pendataan SD/SDLB; c) Unit Pendataan SMP d) Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 12. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota a. Melatih, membimbing, dan mendorong sekolah untuk memasukan data pokok pendidikan dalam system pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud; b. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah; c. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online; d. Mengkompilasi nomor rekening seluruh sekolah; e. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten menandatangani naskah hibah mewakili satuan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;

31


f. Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat; g. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah, dan masyarakat tentang progam BOS; h. Melakukan monitoring pelaksanaan progam BOS di sekolah dengan memperdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten/Kota i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; j. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal; k. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen progam BOS dari sumber APBD; l. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS; m. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; n. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah; o. Memerintahkan dan memantau pelaporan penggunaan dana BOS secara online oleh sekolah; p. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat 10 januari tahun berikutnya; q. Melakukan pendataan peserta didik penerimaan bantuan siswa miskin (BSM) dari Tim Manajemen BOS Sekolah.

32


13. Monitoring Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan progam BOS. Komponen utama yang dimonitoring antara lain: 1. Alokasi dana sekolah penerimaan bantuan 2. Penyaluran dan penggunaan dana 3. Pelayanan dan penanganan pengaduan 4. Administrasi keuangan 5. Pelaporan, serta pemanjangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam

pelaksanaannya,

monitoring

pengaduan

dapat

dilakukan

bekerjasamam dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasi: Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota a. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah; b. Responden terdiri sekolah dan murid/orangtua murid; c. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan; d. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;

33


e. Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan progam lain selain progam BOS; f. Monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainya oleh pengawas sekolah; g. Tim

Manajemen BOS Kabupaten/kota agar memanfaatkan pengawas

sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu monitoring. H. Kerangka Teoritik Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berumur 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 bahwa

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

menyebutkan menjamin

terselenggarannya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang itu adalah Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) setara satuan pendidikan lainnya yang sederajat. Sehubungan dengan hal itu maka pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar pada tahun 2005, pengalihan subsidi tersebut guna menyukseskan pendidikan dasar yang berwujud pendanaan pendidikan.

34


Pengalihan dana tersebut digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan adanya BOS, peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya pendidikan. Kebijakan itu dimaksudkan agar menjamin siswa miskin tetap bersekolah dengan membebaskan mereka memperoleh layanan wajib belajar pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat. Sejak dimulai bulan Juli 2005, progam BOS telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian progam wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi progam BOS, dari perluasan akses menuju ke peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dasar melalui ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pendidikan tersebut. Selain itu biaya satuan BOS yang telah dinaikan secara signifikan akan sangat membantu mewujudkan pendidikan gratis yang bermutu dan berkualitas. Namun sayang di dalam pelaksanaannya, penggunaan dana BOS masih terdapat banyak sekali ketidaktepatan sasaran dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan penyelewengan jabatan oleh pihak sekolah. Keberhasilan progam BOS dapat tercapai, jika pelaksanaan progam BOS ini dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur petunjuk teknis BOS yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan evaluasi progam mulai penggunaan dana BOS yang terima oleh setiap sekolah, pertanggungjawaban keuangan dana BOS mulai dari penerimaan

35


sampai pengeluaran anggaran yang telah disepakati bersama dan pengawasan yang dilakukan telah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara kepada pihak sekolah yang menerima dana BOS. Evaluasi

progam

adalah

upaya

untuk

mengetahui

tingkat

keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing setiap komponennya (Arikunto 2007:18). I. Penelitian Terdahulu 1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh tim peneliti dari mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Sanata Dharma Yogyakarta 2007 dengan judul penelitian „‟Evaluasi Pelaksanaan Progam Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) di SMP Kabupaten Klaten‟‟. Tim tersebut meneliti tentang 1) Penyaluran Dana BOS di SMP Kabupaten Klaten. 2) Pemanfaatan Dana BOS di SMP Kabupaten Klaten. dan 3) Pertanggungjawaban di SMP Kabupaten Klaten. Hasil dari penelitian mendapat bahawa sebagian besar, 1) Penyaluran dana BOS belum sesuai ketentuan, 2) Sebagian besar pemanfaatan

dana

belum

tepat

sasaran,

3)

Sebagian

besar

pertanggungjawaban belum tepat sasaran. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khafifah Julia Dwi. 2010. Pengelolaan Progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri I Patuk Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukan sebagai berikut. 1) Pengelolaan progam bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari; perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi RAPBS, identifikasi kebutuhan

36


sekolah yang akan didanai dengan dana BOS, dan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dana BOS. Pelaksanaan penggunaan dana BOS meliputi kegiatan penyaluran dana BOS, penggunaan dana BOS yang disesuaikan dengan RAPSB. Evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdiri dari kegiatan pelaporan, monitoring, dan pengawasan kegiatan pelaporan dalam bentuk laporan penggunaan dana BOS yang dibuat oleh bendahara setiap triwulun. Kegiatan monitoring dan pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dan tim monitoring manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan memeriksa laporan keuangan setiap triwulan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan di sekolah. 2) Hambatan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu besarnya dana BOS kurang mencukupi kebutuhan sekolah, terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS karena kurangnya waktu dan pengetahuan bendahara dalam mengelola keuangan. 3) cara mengatasi hambatan kekurangan dana BOS yaitu dengan menarik iuran sukarela dari orang tua siswa. Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi keterlambatan pembuatan laporan yaitu dengan cara membantu bendahara BOS dalam pembuatan laporan.

37


BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kuantitatif yang mana penelitian ini berusaha memahami masalah yang terjadi tentang hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moelong, 2004 : 6). Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan/progam yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan/progam dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini ingin mengetahui apakah suatu kebijakan yang berupa pemberian Progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Kabupaten Halmahera Utara telah sesuai dengan petunjuk BOS, dilihat dari pengunaan dana BOS, Pertanggungjawaban keuangan dana BOS dan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara dalam pelaksanaan BOS. Penelitian evaluatif ini diharapkan dapat memberikan keterangan seberapa jauh mana ketidaksesuaian yang terjadi dalam objek dan subjek penelitian sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam mengarahkan keberhasilan objek dan subjek (Muhajir,

38


2003:209). Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang dimulai dengan kejadian atau fakta dan kemudian mundur ke belakang untuk mencoba menemukan faktor-faktor yang kemudian menjadi penyebab kejadian tersebut. Data dikumpulkan setelah masalah yang dipersoalkan itu berlangsung. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data berupa penggunaan, pertanggungjabawaban dan pengawasan dana BOS yang diperoleh dari hasil wawancara kepala sekolah, guru, siswa dan Dinas Pendidikan. B. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Seluruh SMP di Kabupaten Halmahera Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara, Maluku Utara. 1. Lokasi ini dipilih dengan alasan sebagai berikut: a. Daerah tersebut merupakan salah satu daerah penerima progam BOS, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap progam yang telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya pun belum sepenuhnya memberikan hasil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. b. Karena daerah tersebut masuk kategori daerah tertinggal sehingga menarik untuk diteliti untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi. c. Daerah tersebut belum ada yang meneliti tentang BOS sehingga peneliti merasa tertantang untuk meneliti untuk bisa menjadikan

39


bahan masukan untuk pemerintah daerah guna perbaikan progam agar lebih baik lagi kedepannya. Sekolah sudah gratis tapi harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang menunjang terselenggaranya pendidikan. 2. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2014-Januari 2015 C. Subjek dan Objek penelitian Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan dinas pendidikan. Sedangkan objek penelitiannnya adalah penggunaan dana BOS, pertanggungjawaban dana BOS dan pengawasan pelaksanaan dana BOS. D. Populasi dan Sampel Penelitian 1. Populasi Penelitian Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari seluruh elemen sejenis akan tetapi dapat dibedakan sama sekali. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 39 SMP di Halmahera Utara yang menerima dana BOS. 2. Sampel Penelitian Sampel adalah anggota bagian dari suatu populasi yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai objek yang diteliti dengan mengambil sebagian saja dari populasi yang ditentukan tersebut. Sampel yang diambil adalah yang mewakili populasi, yang dimaksud mewakili bukanlah yang dipandang terbaik atau terburuk dari populasi, melainkan

40


sebagai cermin yang bisa dipandang menggambarkan secara maksimal (Hadi, 1982:139). Teknik pengambilan sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling yang mengandung makna bahwa seluruh populasi yang ada hanya diwakili atas beberapa objek saja. Mengingat di Kabupaten Halmahera Utara ada 39 SMP yang menerima dana BOS, terdiri dari 22 SMP Negeri, 17 SMP swasta. Dalam penelitian ini sampel di ambil sebanyak 5 SMP, yang terdiri dari 2 SMP Negeri dan 3 SMP Swasta. Dengan alasan dan pertimbangan subjektif bahwa peneliti membutuhkan tenaga, besar biaya, waktu, dan besarnya populasi yang sulit dijangkau, sedangkan alasan objektif dari peneliti adalah ketersediaan data di sekolah yang dibutuhkan peneliti, sehingga satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan peneliti dan keterandalan subjektifitas peneliti adalah melalui sampling. E. Teknik pengambilan sampel Teknik pengambilan sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling yang mengandung makna bahwa seluruh populasi yang ada hanya diwakilkan atas beberapa objek atau sampel saja dengan pertimbangan tertentu. Dari 5 SMP yang dijadikan sampel untuk diteliti, masing-masing kepala sekolah, 3 guru dari masing-masing sekolah, dan 3-4 siswa dari setiap sekolah untuk menjadi sumber data. dan juga mengambil sampel terkait pengawasan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara. Dengan demikian kesimpulan dari penyelikan purposive sampling tidak berlaku untuk individu melainkan keseluruhan.

41


F. Data yang Dicari 1. Data Primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi langsung yang sudah terpadu. Data tersebut adalah: a. Penggunaan dana BOS b. Pertanggungjawaban dana BOS c. Pengawasan Pelaksanaan dana BOS 2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh pihak lain, atau data yang tersedia di tempat penelitian. Data tersebut meliputi jumlah sekolah yang menerima dana BOS, gambaran umum tentang SMP yang akan diteliti, RAPBS/RKAS, laporan keuangan dan data pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. G. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara berpedoman Wawancara berpedoman yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan responden berdasarkan pedoman wawancara. Data yang diperoleh dengan dalam wawancara adalah penggunaan dana BOS pertanggungjawaban dana BOS, dan pengawasan pelaksanaan dana BOS. Wawancara juga dilakukan kepada siswa yang sesuai dengan jumlah setiap sekolah tentang penggunaan dana BOS, yaitu 1 kelas diwakili 1 siswa. Adapun kisi-kisi penyusunan wawancara sebagai berikut:

42


Tabel III.1 Kisi-kisi Wawancara untuk Kepala Sekolah tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Variabel Penelitian

Indikator

Penggunaan Dana BOS

Perencanaan dana BOS Pengalokasian dana BOS

Pertanggungjawaban dana BOS

Penerimaan dan pengeluaran dana BOS Pelaporan dana BOS

Butir Wawancara 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Tabel III.2 Kisi-kisi Wawancara untuk Guru tentang Penggunaan Dana BOS dan Pertanggungjawaban Dana BOS Variabel Penelitian

Indikator

Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dan pengalokasian dana BOS Penerimaan dan pengeluaran dana BOS

Pertanggungjawaban Dana BOS

Butir Wawancara 1, 2 ,3

4

Tabel III.3 Kisi-kisi Wawancara untuk Siswa tentang Penggunaan Dana BOS Variabel Penelitian Penggunaan Dana BOS

Indikator Pembelian buku teks Pembelian bahan habis pakai Pembiayaan kegiatan siswa Pembiayaan ulangan dan ujian Pembiayaan perawatan ringan sekolah Biaya transportasi untuk siswa miskin

43

Butiran Wawancara 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 ,11 12, 13


Tabel III.4 Kisi-kisi Wawancara untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara tentang Pengawasan pelaksaan dana BOS Variabel Penelitian

Pengawasan pelaksanaan dana BOS

Indikator

Butiran Wawancara

Sosialisasi dan Pembinaan

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Pelayan dan Pengaduan

9, 10, 11,

Evaluasi dan Monitoring

12, 13, 14, 15

2. Teknik Dokumentasi Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data yang telah ada, seperti data jumlah SMP yang menerima dana BOS, RAPBS/RKAS, laporan pertanggungjawaban pengunaan dana BOS, data pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta gambaran tentang SMP yang diteliti ditinjau dari segi geografis. 3. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Syaodih, 2009:220). Penulis memperoleh data dengan mengamati secara langsung ke lapangan dimana lokasi penelitian diadakan serta mencatat secara langsung ke lapangan dimana lokasi penelitian diadakan serta mencatat data yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Observasi dilakukan unutk memperoleh data yang aktual dan akurat serta mendapatkan data yang sebenarnya terkait dengan materi yang akan diteliti yaitu ketepatan penggunaan.

44


H. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 1. Variabel Penelitian Variabel yang dimaksud adalah sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek pengamatan atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Adapun variabel yang diteliti adalah a. Ketepatan penggunaan dana BOS. b. Transparansi pertanggungjawaban keuangan dana BOS c. Pengawasan pelaksanaan dana BOS 2. Defenisi dan Pengukuran Variabel a. Ketepatan penggunaan dana BOS Adalah sejauh mana penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang meliputi 13 komponen pembiayaan yang ada dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS. b. Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Diartikan sebagai sejauh mana keterbukaan pihak sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS. c. Pengawasan pelaksanaan dana BOS Diartikan sebagai kegiatan pengendalian mutu pendidikan, saranaprasarana dan pengendalian produk hukum oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara.

45


I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Teknik keabsahan data ditujukan agar penelitian kualitatif tidak bias dan untuk menentukan kriteria keilmiahan. Teknik uji keabsahan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan kriteria dan teknik pemeriksaan, yaitu ketekunan pengamatan dan menguji dengan triangulasi. J. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Hubeman, 1992 : 16) a. Reduksi Data Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatancatatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung sampai laporan akhir tersusun. Proses reduksi data dilakukan setelah wawancara. b. Penyajian Data Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan

adanya

penarikan

kesimpulan

dan

pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk teks naratif, matriks atau bagan. Hal tersebut ditujukan agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi, baik secara keseluruhan maupun terpisah-pisah dari data yang telah terkumpul baik primer maupun sekunder.

46


c. Penarikan Kesimpulan Data yang telah terkumpul lalu diambil kesimpulan yang terusmenerus selama penelitian berlangsung guna menjamin keabsahan dan objektivitas data sehingga kesimpul akhir bisa dipertanggungjawabkan. Analisa data saling berkaitan antara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dan ketiga kegiatan analisis merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berkelanjutan berulang, dan terus-menerus dilakukan sampai pada penarikan kesimpulan.

47


BAB IV GAMBARAN UMUM SMP DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA A. Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Utara (Halut) terbentuk pada tanggal 31 Mei 2003 berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2003 dengan Ibu Kota Kabupaten Tobelo. Secara umum Kabupaten Halmahera Utara adalah wilayah kepulauan di Selatan Samudera Pasifik yang merupakan kontelasi pulau-pulau besar dan kecil sebanyak 115. 1. Letak dan Luas Wilayah a. Letak Wilayah Kabupaten Halmahera Utara berada di bagian Indonesia Timur tepatnya di Provinsi Maluku Utara. Secara Geografis berada pada posisi kordinat 10,570-30,00 lintang utara dan 127,170-129,180 bujur timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut : 1) Sebelah Utara

: Samudra Pasifik/Kabupaten Pulau Morotai

2) Sebelah Selatan

: Kecamatan

Jailolo

Selatan

Kabupaten

Halmahera Barat 3) Sebelah Barat

: Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu dan Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat 4) Sebelah Timur

: Kecamatan

Timur dan Laut Halmahera.

48

Wasile

Kabupaten

Halmahera


b. Luas Wilayah Secara administratif luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara mencapai 22.507,32 km2 yang terdiri dari 17.555,71 km2 (78%) wilayah laut dan kurang lebih 4.951,61 km2 (22%) wilayah daratan. Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 wilayah kecamatan dan 196 desa. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel IV.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Halmahera Utara No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kecamatan

Jumlah Desa

Malifut Kao Kao Utara Kao Barat KaoTeluk Tobelo Tobelo Tengah Tobelo Utara Tobelo Selatan Tobelo Timur Tobelo Barat Galela Galela Utara Galela Selatan Galela Barat Loloda Utara Loloda Kepulauan Jumlah

22 19 11 20 11 10 9 11 13 6 5 6 12 7 9 15 10 196

Sumber: Pemerintah Kab. Halut 2015

49

Luas Wilayah (Km2) 374,10 111,20 128,80 596,70 135,40 33,0 56,0 100,40 204,30 120,0 294,70 138,70 255,30 84,50 45,50 390,40 63,30 22.507,32

Kepadatan Per Km2 11.98 3.55 4.11 19.05 4.32 1.05 1.79 3.21 6.52 3.83 9.41 4.43 8.15 2.70 1.45 12.46 2.02 100,00


2. Kondisi Fisik Wilayah a. Topografi Topografi berdasarkan peta eksisting lereng, bahwa wilayah daratan Halmahera Utara didominasi oleh lahan dengan kemiringan lereng 0-8%. Daerah Loloda Utara dan Galela Utara adalah wilayah yang memiliki lahan dengan kemiringan 26-40% terluas dibandingkan dengan wilayah lainnya di daratan Halmahera Utara. Daerah dengan kemiringan lereng curam yaitu > 40% tersebar di sebagian wilayah Galela, Tobelo Utara, Tobelo, dan Tobelo Tengah. b. Potensi Potensi geologi yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, antara lain: 1. Emas terdapat di Loloda Utara, Galela dan Kao; 2. Mangan terdapat di Loloda Utara dan Galela; 3. Nikel terdapat di Galela dan Kao; 4. Pasir besi terdapat di Loloda Utara dan Galela; 5. Tembaga terdapat di Loloda Utara dan Galela; 6. Semen terdapat di Galela; dan 7. Batubara terdapat di Loloda Utara, Galela, Kao, dan Malifut. c. Klimatologi 1. Tipe Kabupaten Halut merupakan daerah kepulauan yang beriklim tropis. Suhu rata-rata Kabupaten Halmahera Utara selama tahun berkisar antara 21”C sampai dengan 26,4”C. Kelembapan udara rata-

50


rata sesuai dengan BPS Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2012 berkisar antara 78% -119%. 3. Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara a. Visi Kabupaten Halmahera Utara Halmahera Utara yang aman, adil, damai sejaterah dalam suasana kekeluargaan sejati, maju, dan mampu bersaing dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Misi Kabupaten Halmahera Utara Misi Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut: 1. Memantapkan keterlibatan dan keamanan yang telah dicapai selama ini untuk lebih memberikan rasa aman dan nyaman kepada penduduk yang mendiami Halmahera Utara. 2. Membangun sarana dan prasarana wilayah yang seimbang secara proposional baik jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, air bersih, pasar, pelabuhan udara, dermaga laut, dan lainya. 3. Mengupayakan

dan

mendorong saling percaya,

dan

saling

melindungi baik antar sesama manusia maupun manusia dengan alam sekitar dan yang paling utama adalah tercipta hubungan yang sungguh-sungguh antara manusia dan Tuhan Yang Masa Esa. 4. Menciptakan iklim yang sehat untuk berkompetisi secara sportif menuju kemajuan yang kompetitif dalam segala hal.

51


5. Menjaga dan melestarikan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kondisi Kabupaten Halmahera Utara a. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Halmahera Utara kualitas sumber daya manusia masih jauh dibawah rata-rata. Angka kemiskinan dan pengangguran dari tahun ke tahun terus meningkat. Rendahnya kesadaran orang tua dan anak tentang betapa pentingnya pendidikan, tidak adanya kesempatan mengeyam pendidikan setiap anak karena faktor ekonomi orang tua yang rata-rata hanya bekerja petani paruh waktu dan buruh dan kurangnya perhatian khusus pemerintah dalam mengembangkan SDM, sehingga faktor-faktor inilah yang menjadikan masyarakat di Halmahera Utara tidak mampu berpikir maju kedepan untuk menjadi lebih baik lagi. b. Sumber Daya Alam Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Halmahera Utara merupakan salah satu daerah agraris dengan potensi alamnya yang besar terdiri dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, pertambanan, industri kecil, dan kepariwisataan. Di Halmahera Utara memiliki hampir 50 pulau yang tersebar di laut Maluku Utara dan laut Halmahera.

52


Hampir setiap pulau memiliki keindahan alam yang khas. Pulau pulau kecil dengan pemandangan pantai pasir putihnya, keindahan taman laut yang indah, aneka ragam ikannya, keanekaragaman flofafauna dan budaya serta situs-situs sejarah pada masa perah dunia II dapat dijumpai di daerah ini. B. Gambaran Umum SMP di Kabupaten Halmahera Utara yang Menerima BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang harus ditempuh bagi setiap anak didik setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD). Begitu pentingnya SMP sebagai bagian dari pendidikan dasar, maka pemerintah pun mencanangkan progam penuntasan wajib belajar 9 tahun yang dijamin dalam undang-undang dasar 1945. Semua masyarakat diminta untuk berpartisipasi mewujudkan progam tersebut, tidak terkecuali dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang menyelenggarakan SMP baik Negeri maupun Swasta untuk dijadikan tempat belajar dalam penuntasan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara. Adapun data jumlah SMP yang diterima peneliti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara pada tabel di bawah ini:

53


Tabel IV.2 Banyaknya SMP dan Status SMP di Kabupaten Halmahera Utara semester 2 Tahun 2014 NO

NAMA SEKOLAH

STATUS (N/S)

1

SMP Negeri 1 Halmahera Utara

N

2

SMP Kristen Tobelo

S

3

SMP Negeri 1 Kao

N

4

SMP Kristen Galela

S

5


N

6

SMP Negeri Satu Atap Gusuri

N

7

SMP SMP Tunas Bangsa Harimoi

S

8

SMP Kristen Pediwang

S

9

SMP Gotong Royong Tobelo

S

10 SMP Negeri 2 Kao

N

11 SMP Alkaihrat Tobelo

S

12 SMP PGRI TObelo

S

13 SMP Negeri 2 Loloda Kepulauan

N

14 SMP Negeri 3 Tobelo

N

15 SMP Bintang Laut Tobelo

S

16 SMP Negeri 2 Malifut

N

17 SMP Kristen Dorume

S

18 SMP Negeri 4 Tobelo

N

19 SMP SMP Negeri 14 Halmahera Utara

N

20 SMP Islam Tobelo

S

21 SMP Efriel Asimiro

S

22 SMP Islam Dagasuli

S

23 SMP Muh.Waringin Lamo

S

24 SMP Muhammdiyah Tobelo

S

25 SMP Negeri 1 Loloda Utara

N

26 SMP Negeri 3 Galela 3 Galela

N

27 SMP Negeri 4 Satu Atap Kao Barat

N

28 SMP Negeri 5 Satu Atap Tolonuo

N

29 SMP Negeri 6 Satu Atap Kakara

N

30 SMP Persada Posi-Posi

S

54


-Lanjutan Tabel IV.2 Banyaknya SMP dan Status SMP di Kabupaten Halmahera Utara semester 2 Tahun 2014 NO

NAMA SEKOLAH

STATUS (N/S)

31


N

32


N

33

SMP Negeri 1 Tobelo Selatan

N

34

SMP Negeri 2 Tobelo Selatan

N

35

SMP Negeri 4 Malifut

N

36

SMP Negeri 2 Tobelo

N

37

SMP Muhammadiyah Galela

S

38

SMP Nasional Galela Selatan

S

39

SMP Negeri 5 Satu Atap Lalongan

N

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halut 2015

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara, bahwa jumlah SMP penerima dana BOS di Kabupaten Halmahera Utara disesuaikan dengan jumlah SMP yang ada di Halmahera Utara adalah 39 SMP yang terdiri dari 22 SMP Negeri dan 17 SMP Swasta. Maka sesuai dengan teknik pengambilan sample yang telah dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, maka dapat diperoleh data sejumlah 5 SMP di Kabupaten Halmahera Utara yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian tentang evaluasi pelaksanaan bantuaan operasional sekolah ini. Adapun data dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dapat dilihat pada lampiran tabel dibawah ini:

55


Tabel IV.3 Gambaran Umum SMP di Kabupaten Halmahera Utara yang Diteliti Dalam Menerima BOS 2014

1.


Status (N/S) N

2.


N

176

Rp 62,480,000

3.

SMP Kristen Tobelo

S

525

Rp 186,375,000

4.

SMP Kristen Galela

S

334

Rp 118,570,00

5.

SMP Bintang Laut

S

164

Rp 58,220,000

No.

Nama Sekolah

Jumlah Siswa 342

Alokasi Dana BOS Rp 60,705,000

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halut 2015

Dalam bab ini data untuk gambaran umum sekolah SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat terbatas, karena informasi yang diberikan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan sangat terbatas. Data yang didapat dari pihak sekolah, misalnya sangat minim karena pihak sekolah yang cenderung mencurigai peneliti, data sekolah yang tidak diarsip dengan baik, laptop yang rusak, kepala sekolah atau bendahara yang sedang keluar kota. Di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan peneliti terkesan tidak diperhatikan, sehingga gambaran umum keseluruhan data tentang Kabupaten Halmahera Utara peneliti dapatkan dari data yang sudah tersedia di website resmi instansi atau lembaga pemerintahan terkait agar peneliti dapat memaksimalkan waktu yang terbatas. Akan tidak semua data yang diharapkan peneliti tidak tersedia. Untuk itu dalam penyajian data untuk menggambarkan sekolah dan dinas pendidikan sangat terbatas pula.

56


BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab V ini peneliti menguraikan hasil penelitian dan pembahasan hasil temuan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru, siswa, dan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah untuk mengetahui tentang ketepatan pelaksanaan progam BOS, mulai dari penerimaan dan pengeluaran, pengalokasian, penggunaanya, sampai dengan transparansi pertanggungjawaban dana BOS. Wawancara dilakukan kepada guru tentang pemanfatan dana BOS dan pertanggungjawaan dana BOS. Wawancara dilakukan kepada siswa untuk mengetahui ketepatan penggunaan dana BOS. Sedangkan wawancara kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan untuk mengetahui fungsi dan tugas selaku pengawas dana BOS, mulai dari sosialisasi, monitoring, dan evaluasi yang telah dilakukan.. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Januari 2015, jumlah SMP yang menerima dana BOS tahun 2014 sebanyak 39 SMP terdiri (22) SMP Negeri dan (17) SMP swasta. Dengan alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektif bahwa peneliti membutuhkan tenaga, besar biaya yang harus dikeluarkan, waktu dan besarnya populasi yang sulit dijangkau, sedangkan alasan objektif dari peneliti adalah kurang jelasnya peraturan penggunaan dan pertanggungjawaban dana

57


BOS 2014 sehingga banyak sekali penggunaan BOS tidak sesuai aturan, ketidaktransparansian pihak sekolah dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan, impementasi di lapangan banyak terjadi penyelewengan penggunaan dana BOS oleh oknum karna kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga peran serta masyarakat kecil, kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan dana BOS karna terkendala jarak lokasi yang jauh, sehingga satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan peneliti dan keterandalan subjektifitas peneliti. Oleh sebab itu, maka jumlah sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 5 SMP yang terdiri dari 2 SMP Negeri dan 3 SMP swasta antara lain: SMP Negeri 13 Halmahera Utara, SMP Negeri 2 Halmahera Utara, SMP Kristen Tobelo, SMP Kristen Galela, SMP Bintang laut, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara yang dijadikan sampel penelitian “Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Kabupaten Halmahera Utara”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bulan November 2014-Januari 2015, Peneliti akan menguraikan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: A. Ketepatan Penggunaan dana BOS Ketepatan penggunaan dana BOS yang dimaksud adalah sejauh mana penggunanaan dana BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang meliputi 13 komponen pembiayaan yang ada dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada kepala sekolah, guru, dan

58


juga hasil wawancara kepada siswa di 5 SMP untuk mengetahui tentang ketepatan penggunaan dana BOS dapat dilihat pada bagan berikut ini: Bagan V.1 Hasil dari Ketepatan Penggunaan Dana BOS

Sekolah

Mengalokasikan Dana BOS

1. Belanja buku 2. Belanja pegawai 3. Kegiatan dalam rangka penerimaan perserta didik baru 4. Kegiatan ulangan dan ujian 5. Langganan daya dan jasa 6. Pembelian dan perawatan komputer 7. Pembelian bahan -bahan habis pakai 8. Pembiayaan pengelolaan BOS 9. Belanja lain - lain 1. 2. 3. 4. 5.

Siswa

Sumbangan sarana dan prasarana Biaya pendaftaran + daftar ulang Iuran kegiatan siswa Iuran komite/SPP Biaya perbaikan gedung

Sumber: Hasil Penelitian Evaluasi BOS 2015

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan hasil bahwa ketepatan penggunaan dana BOS di SMP Kabupaten Halmahera Utara belum tepat penggunaannya, karena belum sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis BOS. Ketidaktepatan dalam penggunaan bisa dinilai dari data yang telah diperoleh dari hasil wawancara kepala sekolah dibandingkan dengan hasil wawancara kepada siswa, laporan pertanggungjawaban dan observasi. Hasil wawancara kepada kepala sekolah ternyata bertolak belaka dengan dengan

59


keadaaan yang telah dihadapi oleh siswa dalam ketepatan penggunaan dana BOS. Di lihat dari hasil perbandingan tersebut peneliti mendapatkan data hasil wawancara dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa penggunaan dana BOS sudah sesuai ketentuan 13 komponen pembiayaan yang berlaku di petunjuk teknis BOS 2014. Dengan mengalokasikan dana BOS untuk berbagai macam pembiayaan pembelajaan barang kebutuhan sekolah dan membantu siswa, khususnya untuk kegiatan siswa di sekolah kurang diperhatikan, terutama kegiatan ekstrakulikuler. Dana BOS sudah dialokasikan untuk kepentingan kegiatan sekolah. Ini bisa dilihat dari RAPBS/RKAS yang telah didapatkan dari setiap sekolah. Akan tetapi peneliti hanya mendapatkan 3 RAPBS/RKAS dengan berbagai alasan laptop rusak, belum dibuat RAPBS/RKAS, sekretaris bendahara sedang keluar daerah, bahkan ada yang masih bingung dengan istilah RKAS. Dari RAPBS/RKAS yang peneliti peroleh, dana BOS sudah dialokasikan untuk pembelajaan yang telah dikelompokan, seperti; belanja buku, belanja pegawai, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, kegiatan ulangan dan ujian, langganan daya dan jasa, pembelian dan perawatan komputer, pembelian bahan habis pakai, pembiayaan pengelolaan BOS, dan belanja lain-lain. Akan

tetapi

pada

kenyataannya

dari

hasil

wawancara

dan

RAPBS/RKAS, benarkah semua dana sudah dialokasikan sesuai dengan yang telah disebutkan oleh setiap kepala sekolah saat diwawancarai, karena peneliti

60


keterbatasan dalam mendapatkan data sebagai lampiran tentang alokasi penggunaan dana BOS, maka peneliti melakukan observasi pada setiap sekolah dengan mencatat apakah pembiayaan yang disebutkan oleh kepala sekolah sesuai dengan 13 komponen pembiayaan penggunaan dana BOS. Tabel V.1

Hasil Persentase Ketepatan Penggunaan Dana BOS No

Dalam Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana BOS Dalam Realitanya Sesuai Petunjuk Belum Sesuai Petunjuk Teknis Teknis Wajib membeli buku Belum digunakan untuk teks kurikulum 2013, membeli buku teks kurikulum dan menambah koleksi 2013, tidak mengganti buku buku perpustakaan teks yang rusak (20%) (80%)

1.

Pengembangan perpustakaan

2.

Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru

Tidak dikenakan administrasi pendaftaran, (20%)

Dikenakan biaya pendaftaran dan belum digunakan untuk pembuatan spanduk bebas pungutan (80 %)

3.

Kegiatan pembelajaran ekstra kurikuler peserta didik Kegiatan ulangan dan ujian

Ada kegiatan dan dibiayai oleh sekolah (60%)

Masih dikenakan biaya pembelajaran kesenian dan pramuka (40)

Tidak dikenakan biaya ulangan dan ujian sekolah (60)

Dikenakan pemungutan biaya ulangan dan ujian sekolah, biaya pembuatan laporan hasil ulangan (40%) Masih dikenakan pemungutan biaya pembelian kapur,pensil, spidol dan alat alat kebersihan (60%)

4.

5.

Pembelian bahan – Tidak dikenakan biaya bahan habis pakai pembelian buku tulis, kapur tulis, spidol, kerja, bahan pratikum, dan buku induk (40%)

6.

Langganan daya & Menggunakan dana jasa BOS untuk listrik dan telepon, (60%)

61

Belum menggunakan jasa air PAM, internet dan membeli genset, berlangganan TV kabel (40%)


-lanjutan Tabel V.1


Penggunaan Dana BOS Dalam Realitanya Dalam Petunjuk Teknis

Sesuai Petunjuk Teknis

Belum Sesuai Petunjuk Teknis

7.

Perawatan sekolah

Sekolah sudah menggunakan dana BOS untuk perbaikan pintu dan atap jendela (20%)

Belum digunakan untuk perbaikan jendela, pengecatan, kamar mandi/WC dan perbaikan fasilitas kamar mandi agar berfungsi dengan baik padahal sudah rusak parah. (80%)

8.

Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer (khusus sekolah negeri sebesar 20%)

Sekolah membayaran guru honorer, pegawai administrasi dan penjaga sekolah dengan dana BOS (40%)

Masih menarik uang komite untuk menambah pembayaran guru honorer (60%)

9.

Pengembangan profesi guru

Melakukan pengembangan profesi guru mengikuti seminar (60%)

Membayar perjalanan dinas kepala sekolah (40%)

10.

Bantuan untuk siswa miskin

Digunakan untuk siswa kurang mampu berupa pemberian uang untuk digunakan keperluan sekolah (20%)

Menggunakan biaya BOS untuk membantu siswa kurang mampu, mengurangi beban SPPnya (80%)

11.

Pembiayaan pengelolaan BOS

Digunakan untuk membeli printer, flasdisk,tinta dan insentif (80%)

Tidak menggunakan biaya pengelolaan BOS seperti printer sehingga menghambat proses pembuatan data (20%)

12.

Pembelian dan perawatan perangkat komputer

Dana BOS sudah digunakan untuk pembelian komputer baru, printer baru (20%)

Belum menggunakan dana BOS untuk pembelian perangkat komputer (80%)

62


-lanjutan Tabel V.1


Penggunaan Dana BOS Dalam Realitanya 13 Komponen Pembiayaan

13.

Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaan dari BOS

Sesuai Petunjuk Teknis Ada yang membeli kursi, meja yang sudah rusak. (20%)

Jumlah Persentase

44,62%

Belum Sesuai Petunjuk Teknis Belum terpenuhi tetapi sekolah sudah berlangganan TV kabel, AC di ruang kepala sekolah menggunakan biaya setelah komponen 1 s.d 12 terpenuhi (80%) 55,38%

Sumber: Hasil Penelitian Evaluasi 2015

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa (55,38%) sekolah belum cukup tepat dalam penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS 2014, tetapi ada (44,62%) sudah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS 2014. Data yang telah peneliti dapat dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan siswa akan diuraikan sesuai dengan aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang meliputi 13 komponen pembiayaan. Berikut ini adalah hasil data mengenai ketepatan penggunaan dana BOS yang belum sesuai yang didapat oleh peneliti, antara lain: 1. Pengembangan Perpustakaan Salah satu penggunaan dana BOS yaitu untuk pengembangan perpustakaan seperti pembelian buku teks pelajaran siswa dan pegangan

63


guru Kurikulum 2013 yang nantinya juga akan menjadi koleksi perpustakaan guna membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran. Data yang ada menunjukkan bahwa (80%) sekolah telah menggunakan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan, sedangkan (20%) lainya tidak menggunakan dana BOS untuk pembelian buku teks Kurikulum 2013 dan menambah koleksi buku, namun alokasi dana BOS untuk pengembangan perpustakaan SMP lebih berfokus pada pembelian buku teks pembelajaran, dibandingkan

dengan

pemeliharaan

buku/koleksi

perpustakaan,

pemeliharaan perabot perpustakaan, tenaga perpustakaan, pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan sehingga siswa merasa nyaman dan tenang, buku tidak rusak atau hilang, bahkan di beberapa sekolah yang sudah berdiri selama berpuluhan tahun masih menggunakan perpustakaan darurat yang sangat tidak layak, buku-buku yang tidak tertata rapi, buku, dan perabotan berdebu yang bisa mengakibatkan siswa terserang penyakit. Tak jarang siswa disuruh membersihkan perpustakaan karena tidak ada petugas kebersihan dan tenaga perpustakaan. Ironisnya lagi masih ada sekolah yang sama sekali tidak memiliki koleksi buku baru di perpustakaanya, hanya ada buku lama. Kalaupun ada buku baru hanya diletakan di kantor dan belum digunakan. Hanya guru mata pelajaran saja yang menggunakannya. Hal ini tentunya akan menghambat siswa dalam kegiatan pembelajaran karena tidak ada buku yang bisa menunjang siswa dalam mendapat pengetahuan yang baru dari buku tersebut. 2. Kegiatan dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru

64


Selain pengembangan perpustakaan salah satu penggunaan dana BOS yaitu untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam penerimaan siswa baru seperti untuk biaya pendaftaran, pembuatan spanduk sekolah bebas pungumutan, administrasi pendaftaran, dan penyusunan RAPBS/RKAS. Dari hasil wawancara dan data yang ada menunjukkan bahwa (80%) bahwa siswa masih dipungut biaya untuk pendaftaran saat masuk sekolah. Pungutan disetiap sekolah berbeda-beda dengan sekolah lainnya. Pungutan di sekolah negeri tentu berbeda dengan sekolah swasta. Hal ini bisa dilihat dari SMP yang masih menarik biaya pendaftaran, ada yang ribuan rupiah bahkan sampai ada ratusan ribu rupiah. Mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 150.000, tergantung dari punggutan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tidak hanya biaya pendaftaran yang dipungut oleh sekolah, biaya daftar ulang masih dipungut oleh sekolah dan jumlahnya juga bervariasi mulai Rp 10.000 dan Rp 30.000, terutama untuk sekolah swasta. Hal ini menunjukan sekolah dalam menggunakan dana BOS belum tepat penggunaannya untuk kegiatan pendaftaran penerimaan siswa baru dan daftar ulang, Sehingga sekolah masih tetap menarik biaya pendaftaran dari orang tua siswa. Padahal dalam kegiatan pendaftaran dan daftar ulang sekolah telah mendapatkan bantuan berupa dana BOS dari pemerintah. Peneliti juga tidak menemukan pembuatan spanduk bahwa sekolah menerima dana BOS bebas pemungutan, sehingga ada banyak orang tua siswa yang tidak tahu tentang adanya dana BOS.

65


3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler Peserta Didik Dana BOS juga digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ektra kurikuler peserta didik. Dari hasil wawancara dan data yang ada menunjukkan bahwa (40%) ternyata siswa masih diminta iuran untuk kegiatan kesiswaan, salah satunya untuk kegiatan biaya pratikum biologi sebesar Rp 10.000, biaya pramuka sebesar Rp 40.000, biaya fotokopi Rp 3.000, dan Rp 7.000. Penarikan dilakukan tidak rutin, hanya saat ada kegiatan saja baru dilakukan penarikan. Misalnya penarikan untuk membayar fotokopi materi pembelajaran yang sudah di fotokopi guru jadi siswa hanya membayar saja. Dengan adanya penarikan sejumlah uang untuk kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik tersebut, membuktikan bahwa penggunaan dana BOS masih belum direalisasikan dengan baik. Hal ini yang terkadang membuat tersendatnya proses kegiatan siswa di sekolah dan membuat orang tua siswa merasa terbebani terutama untuk keluarga siswa yang kurang mampu. 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian Dana BOS juga digunakan untuk pembiayaan ulangan dan ujian sekolah, tetapi pada kenyataannya dari hasil wawancara dan data yang ada menunjukkan bahwa (40%) sekolah masih menarik biaya untuk kegiatan ulangan dan ujian sekolah, sebagian besar yang melakukan penarikan adalah sekolah swasta. Karena biaya operasional sekolah swasta tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara, dibandingkan dengan sekolah negeri.

66


Di sekolah swasta penarikan biaya ulangan berkisar dari Rp 10.000 sampai dengan Rp 25.000, sedangkan untuk biaya ujian sekolah karena biaya sebesar Rp 20.000, dan Rp 50.000. Hal ini membuat orang tua siswa merasa cukup terbebani. Untuk sekolah negeri peneliti tidak menemukan adanya penarikan biaya ulangan dan ujian sekolah karena sepenuhnya sudah ditanggung oleh negara melalui dana BOS dan bantuan bantuan lainnya. 5. Pembelian Bahan Habis Pakai Penggunaan dana BOS untuk membeli bahan habis pakai seperti pangadaan suku cadang sekolah, alat kantor, membeli minuman, dan makanan ringan untuk kebutuhan sekolah. Dari data yang ada menunjukkan bahwa (60%) siswa masih diminta mengumpulkan sejumlah uang oleh wali kelas sebesar Rp 500 dan Rp 1.000 setiap minggunya. Uang itu digunakan sebagai uang kas kelas untuk digunakan sewaktu-waktu apabila spidol, kapur, penghapus buku induk pesera didik, sapu, membeli manila untuk membuat jadwal petugas kebersihan kelas, dan taplak meja guru di kelas karna habis digunakan atau hilang. Hal ini tentunya membuat siswa merasa terbebani, uang yang tadinya diberikan orang tua seharusnya untuk uang jajan, malah diberikan untuk membayar iuran kelas. Padahal dalam pernyataan kepala sekolah bahwa pengalokasian utama dana BOS adalah untuk kegiatan kegiatan siswa di sekolah terutama untuk kegiatan pembelajaran. Tetapi pada kanyataannya berbanding terbalik dengan hasil wawancara kepada guru dan siswa, penyebabnya bisa

67


jadi

bahwa

dalam

melakukan

penyusunan

RAPBS/RKAS

tidak

memberikan kesempatan kepada guru mengajukan penarikan sejumlah dana untuk digunakan pada kegiatan siswa di sekolah. Sehingga guru membuat ide iuran keuangan kelas yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan kelas. Ada juga kepala sekolah yang memberikan keluasan kepada guru untuk membeli sendiri bahan habis pakai untuk pembelajaran, setelah itu guru yang bersangkutan bisa menunjukan bukti/nota pembelian untuk diganti uangnya. 6. Langganan Daya dan Jasa Dana BOS juga digunakan untuk pembiayaan langganan daya dan jasa di sekolah. Data yang ada menunjukkan bahwa (40%) peneliti menemukan sekolah tidak menggukan internet (modem) baik dengan cara berlangganan atau prabayar sehingga untuk melaporkan pertanggungjawaban dana BOS, bendahara/operator sekolah harus pergi ke warnet atau memberikan ke Dinas Pendidikan setelah itu Dinas Pendidikan yang meng-upload pelaporan sekolah ke webside Kemendikbud. Di beberapa kecamatan masih sering terjadi mati listrik pada waktu siang hari, tentu akan menghambat kegiatan di sekolah terutama kegiatan TU, Sekolah tidak melakukan pengadaan genset atau panel surya, agar ketika terjadi mati listrik sekolah bisa langsung menyalakan genset atau panel surya. Hal ini mestinya menjadi perhatian khusus oleh pihak sekolah terutama kepala sekolah dalam mengalokasikan dana BOS.

68


7. Perawatan Sekolah Di dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS 2014 menyebutkan bahwa komponen pembiayaan perawatan sekolah seperti; pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela kamar mandi, wc, perawatan lantai, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. Dengan adanya dana BOS harusnya sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk melakukan perawatan sekolah. Data yang ada menunjukkan bahwa (80%) sekolah masih memungut biaya berupa perbaikan dan perawatan gedung, dan fasilitas sekolah lainya. Besar pungutan bervariasi tergantung sekolah yang menarik biaya tersebut. Sebagian besar disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua siswa masing-masing. Besar biaya pungutan ada Rp 300.000, Rp 450.000, Rp 500.000, dan ada juga sampai Rp 700.000. Berdasarkan data hasil wawancara dengan kepala sekolah, siswa dan data hasil observasi ternyata perawatan sekolah tidak dilakukan oleh sekolah, padahal sekolah sudah menerima dana BOS dari pemerintah pusat dan ditambah sumbangan dari orang tua siswa. Tetapi pada kenyataanya, setelah peneliti melakukan observasi ternyata masih banyak sekali kerusakan ringan di sekolah seperti tidak tersedia air di kamar mandi, pegangan pintu sdh rusak, keramik yang kotor, kamar mandi gelap karena tidak diterangi lampu, dan Sirkulasi udara yang buruk sehingga kamar mandi dan wc mengeluarkan bau busuk. Memang sekolah membutuhkan dana yang besar, mungkin melebihi dana BOS yang diterima dari pemerintah untuk alokasi perbaikan dan perawatan sekolah, Tapi dana BOS

69


yang tersedia seharusnya digunakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan agar lebih bisa dirasakan manfaatnya. 8. Pembayaran Honorarium Bulanan Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer Dana BOS juga digunakan untuk membayar honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan honorer. Dari data yang ada menunjukkan bahwa (60%) sekolah masih menarik uang komite/SPP untuk membayar guru honorer dan tenaga kependidikan terutama di sekolah swasta. Karena sekolah swasta guru honorer dan pegawai kependidikan honorer jauh lebih banyak dibandingkan dengan PNS, Hampir disetiap sekolah swasta memiliki 13 sampai 19 Guru honorer dan tenaga kependidikan akibatnya dana BOS disekolah swasta sebagian besar dialokasi untuk pembiayaan ini jauh lebih besar dari alokasi pembiayaan lainnya. Hal ini juga tidak terlepas dengan ketidakjelasan aturan penggunaan dana BOS khususnya sekolah swasta. Pembayaran Honorarium berdasarkan kualifikasi guru honor dan tenaga kependidikan. Untuk pembayaran guru honorer dihitung per jam kerja atau per sekali tatap muka Rp 20,000, Rp 35.000, dan Rp 40.000, pembayaran bisa dilakukan perminggu atau perbulan. Bahkan ada guru yang sudah minta dibayar cicil gajinya sebelum mengajar, sedangkan untuk pegawai

admistrasi

Rp

1.500.000,

Rp

1.650.000,

dan

pegawai

perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan, pembayaran honor per bulan ada juga yang per minggu untuk kisaran bervariasi Rp 450.000, Rp 500.000, dan Rp 650.000. Peneliti juga menemukan

70


adanya guru PNS di sekolah swasta yang menerima bayaran gaji PNS dan juga mendapatkan bayaran honorer juga dari pihak yayasan. Hal ini juga tentunya menambah biaya yang harus dikeluarkan sekolah. Sedangkan di sekolah negeri sebagian besar guru dan tenaga kependidikan sudah berstatus PNS, sedangkan tenaga kependidikan honorer 3 sampai 5 orang saja sehingga sekolah negeri dalam mengalokasian dana BOS untuk membayar honorer tidak melebihi ketentuan yang diberlaku sebesar 20%. Peneliti juga menemukan bahwa sekolah negeri sudah menerima dana BOS, tetapi masih memungut uang komite/SPP yang lumayan besar, dan juga menerima uang sumbangan dari orang tua siswa. Padahal biaya pembayaran honorer guru dan tenaga kependidikan di sekolah negeri jauh lebe kecil bila dibandingkan dengan sekolah swasta yang menghabiskan sebagian besar dana BOS hanya untuk membayar guru honorer dan tenaga kependidikan. 9. Pengembangan Profesi Guru Dana BOS juga digunakan untuk pengembangan profesi guru. Dari data yang ada menunjukan bahwa (60%) sekolah telah menggunakan dana BOS untuk pembiayaan kegiatan biaya transport seminar kurikulum 2013 Rp 2.000.000, dan Rp 1.800.000, Pembinaan dan pelatihan dapodik Rp

1.100.000,

dan

1.250.000,

pembinaan

tenaga

ketatausahaan

Rp 1.800.000, dan Biaya perjalan dinas kepsek. Sedangkan (40%) sekolah tidak menggunakan dana BOS untuk pengembangan profesi guru. Dengan adanya dana BOS tidak hanya meringankan biaya operasional sekolah

71


tetapi juga meningkatkan kualitas para guru dan tenaga kependidikan melalui kegiatan tersebut. 10. Membantu Peserta didik Miskin Dana BOS juga harusnya bisa digunakan untuk pemberian bantuan transportasi siswa miskin. Hasil wawancara dengan kepala sekolah maupun siswa, peneliti tidak menemukan adanya pemberian bantuan transportasi bagi siswa miskin. Dari data yang ada menunjukkan bahwa (80%) tidak ada sekolah yang memberikan bantuan transportasi tersebut. Karena siswanya bertempat tinggal dekat dengan sekolah, namun ada juga yang bertempat tinggal jauh di luar kota dan setiap harinya harus naik angkutan umum, truk atau ojek ke sekolah. Itu dilakukan setiap hari, meskipun begitu ada juga yang memberikan bantuan biaya transportasi untuk siswa hanya berupa bantuan (BSM) (20%) saja yang pemberianya 1 semester sekali atau ada juga diganti dengan mengurangi beban uang komite/SPP kepada orang tua siswa yang kurang mampu. 11. Pembiayaan pengelolaan BOS Dana BOS juga digunakan untuk pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor, pengadaan, flash disk, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam penyusunan laporan, dan biaya transport pengambilan dana BOS, Dari data yang ada menunjukkan bahwa (80%) penggunaan dana BOS untuk alokasi ini sudah tepat. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperlancar dan mempermudah pihak sekolah khususnya kepala sekolah dan bendahara dalam melakukan pengelolaan BOS. Sayangnya

72


peneliti menemukan dalam hal ini biaya insentif dan transport terlalu besar, misalkan sekolah yang berada di dalam kota berdekatan dengan Bank tetapi biaya transport yang terlampu besar. Peneliti juga masih menemukan (20%) sekolah belum menggunakan dana BOS untuk pengelolaan seperti membeli printer sehingga menghambat ketika peneliti meminta laporan pertanggungjawaban sehingga harus menunggu beberapa hari untuk di print dan juga surat telah melakukan penelitian. 12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer Berdasarkan data yang ada menunjukkan (20%) Dana BOS digunakan sekolah untuk membeli 1 unit printer, dan laptop, dicatat sebagai inventaris sekolah ditaru di sekolah. Khususnya untuk laptop terkadang bendahara membawa pulang ke rumah untuk digunakan membuat laporan keuangan. Ketika peneliti meminta data sekunder berupa laporan per triwulan kepada pihak sekolah, sekolah malah beralasan sekolah laptop rusak dan belum diperbaiki sehingga peneliti tidak mendapat data yang akurat. 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaanya dari BOS Pada pembiayaan dilakukan jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi dari BOS. Tetapi pada kenyataanya data yang ada menunjukkan bahwa (80%) setiap sekolah telah menggunakan dana BOS untuk pembiayaan sebelum terpenuhi komponen 1 s.d 12, terutama digunakan untuk pembiayaan pembelian dan perbaikan kursi dan meja siswa. Selain itu juga sekolah menggunakan dana BOS untuk

73


membayar iuran TV kabel yang ditaru di ruang guru dan TU, ironisnya kamar mandi/WC tidak diperbaiki, lantai sekolah rusak, lampu penerangan di sekolah yang tidak memadai untuk penerangan malam hari, tempat sampah pun tidak ada, alhasil siswa membuang sampah sembarangan, dan juga dana BOS digunakan untuk kebutuhan natal. Semua itu tentu akan mengurangi alokasi yang seharusnya sudah ditetapkan. Padahal sekolah telah menerima uang sumbangan dari orang tua siswa untuk uang pembangunan dan menarik uang komite sekolah. Ada pula sekolah malah mendiamkan sisa dana BOS periode tahun sebelumnya, padahal kondisi sarana dan prasarana sekolah rusak, bukannya diperbaiki malah di diamkan dana BOS. Dari adanya uraian tentang ketepatan penggunaan dana BOS oleh setiap sekolah, maka dapat diketahui bahwa dalam pemanfaatan dana BOS dari pemerintah belum dapat direalisikan dengan baik dan tepat oleh pihak sekolah. Padahal banyak pihak yang menuntut agar alokasi anggaran pendidikan dinaikan guna untuk peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan. Sehingga tidak ada permasalahan siswa putus sekolah apalagi sekolah pendidikan dasar dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dan menikamati pendidikan dengan layak di pendidikan dasar. Padahal pemerintah sudah berusaha untuk memberikan berbagai macam bantuan. Salah satunya dana BOS ini yang harus dimanfaatkan sebaikbaiknya dalam mengoperasikan kegiatan di sekolah, untuk itu perlu juga didukungan dari setiap sekolah yang telah mendapat sumbangan bantuan

74


dana BOS guna membantu siswa yang tidak mampu untuk bisa menuntaskan pendidikan dasarnya, bukan malah menambah pungutan yang harus ditanggung orang tua siswa. Memang kebutuhan setiap sekolah berbeda-beda terutama kebutuhan sekolah di daerah tertinggal dan juga dana BOS yang diberikan pemerintah berbeda-beda pula, tergantung jumlah siswanya. Tetapi pada kenyataan peneliti mendapat bahwa dana BOS yang diterima tidak dialokasikan pengunaannya dengan baik sesuai kebutuhan yang tepat sesuai dengan aturan dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS oleh sekolah. B. Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Diartikan peneliti tentang transparansi pertanggungjawababn keuangan dana

BOS

adalah

sejauh

mempertanggungjawabkan

mana dana

keterbukaan BOS

pihak

yang

sekolah

dalam

diterima

dan

dipertanggungjawabkan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada kepala sekolah dan guru tentang pertanggungjawaban dana BOS dapat dilihat pada bagan dibawah ini: Bagan V.2 Hasil dari Transparansi Pertanggungjawaban Dana BOS Dana BOS dari Pemerintah Pusat

Di Transfer

ke Rek. Sekolah

(Dibuat Kepala Sekolah + Bendahara)

RAPBS/RKAS Laporan BOS

Kemendikbud/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara

75


Sumber: Hasil Penelitian Dana BOS 2015

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa secara umum pertanggungjawaban Dana BOS di SMP Kabupaten Halmahera Utara belum transparan. Pertanggungjawaban dana BOS yang telah diterima digunakan oleh setiap sekolah belum sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan BOS 2014 yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel V.2 Hasil Persentase Transparansi Pertanggungjawaban Dana BOS Transparansi Pertanggungjawaban Dana BOS NO .

Realita Disekolah Petunjuk Teknis BOS

1.

Memasukan dana BOS yang diterima ke dalam RAPBS / RKAS

2.

Pengeluaran dana BOS berdasarkan RAPBS / RKAS yang sudah disepakati oleh Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah, Ketua Yayasan

Sesuai Dengan Petunjuk Teknis BOS Dana BOS dimasukan dalam RAPBS/RKAS yang mnecangkup seluruh penerimaan sekolah dan bisa menunjukannya (60%)

Belum Sesuai Dengan Petunjuk Teknis BOS

Pengalokasian dan pengeluaran dana BOS berdasarkan RABPS/RKAS disepakati oleh komponen sekolah, komite sekolah dan mengungumkan di papan informasi (20%)

Pengeluaran dana BOS hanya disepakati yang menyusun RAPBS / RKAS saja yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara. Dan tidak mengumumkannya (80%)

76

Dana BOS dimasukan dalam RAPBS/RKAS,tapi tidak bisa menunjukan RAPBS/RKAS‟nya dan dalam penyusunannya tidak melibatkan pihak lain, hanya Kepala Sekolah dan Bendahara. (40%)


-lanjutan Tabel V.2 Hasil Persentase Transparansi Pertanggungjawaban Dana BOS Transparansi Pertanggungjawaban Dana BOS NO

Realita Disekolah

.

Petunjuk Teknis BOS

3

Pelaporan pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada pihak yang berkepentingan setiap triwulannya

Jumlah Persentase

Sesuai Dengan Petunjuk Teknis BOS Dilaporkan ke Dinas Pendidikan K dan Dinas Pendidikan P dan Kemdikbud dan yayasan bagi sekolah swasta setiap triwulan (60%) 46,67%

Belum Sesuai Dengan Petunjuk Teknis BOS Laporan pertanggungjawaban keuangan hanya dilaporkan ke Dinas Kabupaten setiap triwulannya (40%)

53,33%


Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa (53,33%) SMP di Kabupaten Halmahera Utara belum melakukan pertanggungjawaban secara transparan, sedangkan baru (46,67%) SMP di Halmahera Utara telah melakukan pertanggungjawaban keuangan dana BOS secara transparan. Hal tersebut diketahui hasil wawancara kepada guru dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang telah digunakan oleh sekolah mulai dari: 1. Di terima Dana BOS dan dimasukan ke dalam RAPBS/RKAS Dalam penerimaan dana BOS seharusnya dana tersebut langsung dimasukkan dalam RAPBS/RKAS (Formulir BOS K-1 dan BOS-K2) untuk dijadikan bagian dari pendapatan sekolah yang digunakan dalam pengoperasian kegiatan sekolah. Dari data yang ada menunjukkan bahwa (20%) sekolah tidak bisa memberikan RAPBS/RKASnya dengan alasan

77


bendahara sedang bertugas keluar kota dan belum direvisi laporan penggunaan dana BOS, sehingga peneliti tidak bisa mengetahui pemasukan dana BOS tersebut ke dalam RAPBS/RKAS, meskipun setiap kepala sekolah yang diwawancarai telah menyatakan bahwa dana BOS sudah masuk dalam RAPBS/RKAS. Guna untuk mengetahui bahwa dana BOS sudah dimasukan kedalam RAPBS/RKAS, maka dalam penyusunan RAPBS/RKAS seharunya banyak pihak yang terlibat, meskipun bila dilihat kurang efisien karna sekolah harus membutuhkan tenaga, waktu dan biaya dalam pembuatannya karena melibatkan banyak pihak, tetapi hasilnya pun lebih dapat dipercaya oleh sekolah sendiri dan juga orang tua siswa. Akan tetapi peneliti menemukan dalam penyusunan RAPBS/RKAS ini, sekolah hanya melibatkan kepala sekolah dan bendahara saja, bahkan ada juga kepala sekolah yang mengakui bahwa penyusunan sepenuhnya diberikan tanggungjawab kepada bendaraha. Karena RAPBS/RKAS hanya dijadikan formalitas administrasi sebagai pertanggunjawaban saja. Sehingga sekolah tidak mengikut sertakan keterlibatan orang tua siswa dalam penyusunan RAPBS/RKAS. Kepala sekolah beralasan bahwa akan membutuhkan waktu dan biaya, maka hanya di wakili oleh Komite Sekolah saja dirasanya sudah cukup.

Tetapi

dalam

hal

ini,

Komite

Sekolah

hanya

sebatas

menandatangangi saja, tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan RAPBS/RKAS. Padahal dalam petunjuk teknis penggunaan BOS 2014 sudah jelas bahwa rencarana jangka menengah, dan RAPBS/RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan

78


komite sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). Yang lebih parah lagi sekolah tidak melibatkan guru dalam penyusunan RAPBS/RKAS seperti penjelasan di atas, bahwa hanya kepala sekolah dan bendahara yang mengetahui karena terlibat langsung dalam penyusunan RAPBS/RKAS, guru yang terlibat hanya guru yang dijadikan bendahara. Sedangkan guru yang lainya tinggal menerima hasil penyusunan tersebut tanpa bisa memberikan kritik dan saran dari hasil penyusunan tersebut. Guru hanya diberikan kesempatan oleh kepala sekolah untuk mengajukan proposal kegiatan sekolah seperti pembelian alat untuk dijadikan sarana pembelajaran dan bahan habis pakai. Guru juga diberikan kesempatan membeli kebutuhan kegiatan di sekolah dengan dana pribadi guru, setelah itu guru yang bersangkutan bisa menunjukan bukti pembelian untuk diganti dana yang telah dikeluarkannya, meskipun begitu belum tentu guru mengetahui langsung bahwa proposal kegiatannya sudah dimasukan ke dalam anggaran belanja. Hal ini karena kebijakan sepenuhnya ada ditangan kepala sekolah. Sedangkan dari hasil wawancara dengan siswa, siswa masih diminta membawa beberapa alat untuk digunakan dalam kegiatan sekolah, seperti kegiatan kerja bakti, siswa diminta membawa sapu, kain lap, bunga, parang untuk membersikan rumput dihalaman sekolah dan ruang kelas, ada juga diminta iuran praktek, iuran uang kelas untuk membeli spidol, kapur, penghapus, dan taplak meja. Padahal sudah jelas dalam petunjuk teknis penggunaan BOS 2014, sekolah mengalokasikan dana BOS yang disusun

79


dalam RAPBS/RKAS sudah harus mencangkup 13 komponen pembiayaan BOS tersebut. 2. Kesepakatan Pengalokasian Penggunaan Dana BOS Sesuai dengan aturan petunjuk teknis BOS 2014, bahwa penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS kabupaten, kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah ( 1 orang tua wali siswa), dan ketua yayasan bagi sekolah swasta. Hasil dari kesepakatan di atas harus ditulis dalam bentuk berita acara rapat dan di tandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus di dasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah. Dari data yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa (80%) sekolah menggunaan

dana

BOS

hanya

disepakati

oleh

yang

membuat

RAPBS/RKAS saja, jadi dana yang dikeluarkan sekolah sesuai dengan yang ada di RAPBS/RKAS itu, selain itu tidak diperkenankan. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, menyatakan bahwa semua komponen sekolah telah disepakati dalam penggunaan dana BOS, artinya bahwa semua komponen sekolah telah disepakati dan diputuskan bersama antara tim manajemen BOS kabupaten, kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, dan ketua yayasan bagi sekolah. Akan tetapi dari hasil wawancara dengan guru menunjukan bahwa kepala sekolah tidak melibatkan tim BOS kabupaten, dewan guru, dan komite sekolah, hanya disetujui oleh kepala sekolah dan bendahara saja. Karena pada kenyataannya penyusunan RAPBS/RKAS untuk pengalokasian

80


dan penggunaan dana BOS, kepala sekolah dan bendahara yang membuat sendiri dan menyepakatinya tanpa melibatkan pihak lain, kalaupun dilibatkan

hanyalah

komite

sekolah

saja,

itupun

hanya

untuk

menandatangani saja tidak melibatkan dalam penyusunan pengalokasian dan penggunaan dana BOS. Salah satu kepala sekolah menyatakan bahwa kebutuhan sekolah hanyalah kepala sekolah yang paling tau. Untuk itu kebijakan penggunaan dana sekolah sepenuhnya ada ditangan kepala sekolah. Sedangkan kepada orang tua murid, kepala sekolah menyatakan hanya memberikan sosialisasi terkait dana BOS. 3. Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS. Dalam rangka untuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS, sekolah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan seperti RAPBS/RKAS (BOS K-1 dan BOS K-2), berbagai macam pembukuan seperti buku kas umum (BOS K-3), buku pembantu kas (BOS K-4), buku pembantu bank (BOS-K5), buku pembantu pajak (BOS K-6), (BOS K-7) realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, bukti pengeluaran, buku pajak, sesuai yang telah dinyatakan oleh kepala sekolah. Tetapi dari data yang ada menunjukkan bahwa (80%) sekolah dalam pelaporan keuangan dana BOS hanya melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan (20%) sekolah melaporkan Kabupaten,

pertangggungjawaban Dinas

keuangan

Pendidikan

ke

Provinsi,

Dinas

Pendidikan

Kemendikbud

(www.bos.kemendikbud.go.id) dan Ketua yayasan. Selain itu pihak atasan

81


tidak diberikan laporannya, pernyataan ini langsung dari wawancara yang dilakukan kepada sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara. Padahal dalam pelaporan penggunaan dana BOS selain pihak sekolah melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditingkat kabupaten harusnya sekolah melaporkan juga kepada pihak lain yang berkepentingan salah satunya orang tua siswa juga sepantasnya mengetahui penggelolaan keuangan dana BOS disekolah. Meskipun orang tua siswa bukan yang memberikan dana BOS tersebut tetapi orang tua siswa merasa anaknya mendapat bantuan dana BOS dari Pemerintah untuk itu orang tua siswa juga berhak dan merasa wajar bila harus mengetahui pengelolaan dan pelaporanya. Karena orang tua siswa juga merasa masih terbebani mengeluarkan uangnya untuk berbagai biayai sekolah anaknya, baik yang berupa sumbangan, uang pembangunan, iuran tiap bulan, uan pendaftaran, dan uang praktek, jadi harusnya wajib orang tua siswa mengetahui semua laporan yang berkaitan dengan keuangan terutama dana BOS. Sedangkan waktu pelaporan penggunaan dana BOS ke Dinas Pendidikan yaitu setiap triwulan atau setiap tiga bulan sekali dengan membuat membuat RAPBS/RKAS (BOS-K1 dan BOS K-2), berbagai macam pembukuan seperti buku kas umum (BOS-K3), buku pembantu kas (BOS-K4), buku pembantu bank (BOS-K5), buku pembantu pajak (BOS K-6), realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, bukti pengeluaran, buku pajak dan (BOS K-7).

82


Dalam petunjuk teknis dana BOS bahwa pelaporannya selain setiap 3 bulan sekali, setiap semester dan setiap tahunan sekali, terkadang jadwal pelaporannya berubah. Hal ini karena pemerintah membuat jadwal yang kadang berubah-ubah waktunya (terang salah satu kepala sekolah saat diwawancarai). Faktor inilah yang terkadang membuat pihak sekolah terlambat dalam dalam membuat laporan pertanggungjawabannya dan cenderung lambat membuat laporannya. Dari adanya uraian di atas tentang pertanggungjawaban dana BOS, telah diketahui dalam pertanggungjawabannya dana BOS, sekolah belum transparansi, karena pihak sekolah dalam melaporkan penggunaan dana BOS hanya ke pihak atasan saja, tanpa melibatkan pihak orang tua siswa atau warga sekolah. Padahal bantuan dana BOS diberikan pemerintah memang ditunjukan untuk meringankan biaya operasinal sekolah yang secara langsung meringankan biaya pendidikan bagi orang tua siswa. Selain itu pula orang tua siswa juga menjadi salah satu sumber masukan pendapatan kas sekolah yang berupa sumbangan iuran setiap bulan, uang pembangunan, dan uang lainnya. Selain laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tidak disampaikan kepada orang tua siswa dalam rapat orang tua murid, harusnya sekolahan bisa menyampaikan secara langsung kepada orang tua siswa dengan cara menempelkan laporan pertanggunjawaban BOS di papan informasi di depan sekolah. Dengan begitu orang tua siswa bisa mempunyai gambaran atau pengetahuan tentang pengelolaan BOS dan tidak lagi

83


membuat orang tua siswa bertanya-tanya dengan ketidakjelasan yang selama ini orang tua siswa rasakan dan pertanyakan, terutama tentang laporan pengelolaan keuangan disekolah khususnya pengelolaan dana BOS. C. Pengawasan Pelaksanaan Dana BOS Dari hasil wawancara kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara tentang Pengawasan Pelaksanaan Dana BOS dapat di lihat di bagan di bawah ini: Bagan V.3 Hasil Dari Pengawasan Pelaksanaan Dana BOS

Tim Manajemen BOS Kota / Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara/BPK


Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa secara umum pengawasan dana BOS yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara selaku pimpinan instansi pendidikan tertinggi di kabupaten belum sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan dana BOS. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini:

84


Tabel V.3 Hasil Persentase Pengawasan Pelaksanaan Dana BOS Pengawasan Pelaksanaan Dana BOS Dalam Realitanya NO.

Dalam Petunjuk Teknis

Sesuai Dengan Petunjuk Teknis

Belum Sesuai Dengan Petunjuk Teknis

1.

Mensosialisasikan dana BOS serta melakukan pembinaan dana BOS

Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap sekolah (80%)

Hanya mensosialisasikan serta pembinaan kepada kepala sekolah / bendahara saja sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang dana BOS (20%)

2.

Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan dana BOS oleh masyarakat

Memberikan pelayanan dan pengaduan BOS baik secara online maupun secara langsung serta melakukan penanganan pengaduan oleh masyarakat (20%)

Memberikan pelayanan dan penanganan hanya kepada kepala sekolah/bendahara saja dan melakukan penanganan (80%)

3.

Melakukan monotoring /evaluasi pelaksanaan dana BOS di sekolah

Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyaluran, penyerapan, penggunaan langsung dengan kunjungan ke sekolah (40%) 46,66%

Hanya menerima laporan dari pengawas sekolah / operator Sekolah BOS secara langsung dan online (60%)

Jumlah Persentase

53,34%

Sumber Hasil Penelitian Evaluasi 2015

Di lihat tabel di atas menunjukkan bahwa (53,34%) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara belum menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan petunjuk teknis BOS, tetapi (46,66%) sudah sesuai dengan pentunjuk teknis pengawasan BOS. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara akan diuraikan satu persatu untuk dapat diketahui dengan jelas realita pengawasan

85


pelaksanaan dana BOS yang telah dilakukan. Adapun hasil data mengenai pengawasan dana BOS yang belum sesuai, antara lain: 1. Mensosialisasikan Dana Bos dan Melakukan Pembinaan Salah satu tugas dari Dinas Pendikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara adalah mensosialisasikan dana BOS serta melakukan pembinaan kepada sekolah dan masyarakat. Tetapi dari data yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa (20%) Dinas Pendidikan sejauh ini hanya mengsosialisasi dana BOS kepada sekolah (Kepala sekolah dan Bendahara) sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya Dinas Pendidikan belum melakukannya. Dinas Pendidikan menyatakan bahwa sekolah sudah mengsosialisasikan dana BOS kepada masyarakat/orang tua siswa, sosialisasi dilakukan pada saat rapat orang tua murid. Tetapi pada kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang peneliti temukan di sekolah. Di sekolah sosialisasi yang dilakukan hanya berupa gambaran umum saja, artinya tidak dibahas secara rinci dan mendalam mengenai ketentuan aturan-aturan dana BOS 2014, sehingga orang tua siswa mempercayai saja tanpa berpikir kritis mempertanyakan tentang dana BOS tersebut. Pada saat sosialisasi Dinas Pendidikan memberikan buku panduan petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS 2014 kepada setiap sekolah dan menjelaskan kepada kepala sekolah/bendahara terkait adanya perubahan baru dalam pentujuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang baru secara umum.

86


Sekolah juga diberi kesempatan secara langsung ketika sekolah tidak memahami petunjuk teknis penggunaan dan pelaporan BOS, maka sekolah bisa langsung datang meminta penjelasan ke Dinas Pendidikan untuk diarahkan. Dinas Pendidikan memang sudah memberikan sosialiasi kepada seluruh kepala sekolah dan bendahara, tetapi mengsosialisasikan ke masyarakat haruslah dilakukan, karena masyarakat harus mengetahui progam BOS ini, bukan cuma sekedar mengetahui saja, tetapi masyarakat berfungsi sebagai pengawas independent progam BOS. . Hal ini menunjukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera utara tidak menjalankan fungsi dan tugas yang semestinya. Padahal dalam aturan BOS dan juga undang-undang nomor 14 tahun 2008 menjamin masyarakat untuk menerima informasi dari pejabat publik, termasuk mempertanyakan keterbukaan pengunaan dana BOS, pejabat publik pun wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada pemohon dan bahkan bisa di penjara atau di denda jika mengabaikan keterbukaan informasi itu. Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara wajib harus memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada setiap kepala sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang progam BOS. 2. Memberikan Pelayanan dan Penanganan BOS Selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara memberikan sosialisasi dan pembinaan dana BOS. Dinas Pendidikan juga memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan BOS. Dari data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa (80%) Dinas Pendidikan dalam memberikan

87


pelayanan dan penanganan pengaduan BOS terutama dari orang tua murid, guru, lembaga masyarakat hanya dilakukan di website resmi secara online, dan sms yang telah disediakan kemendikbud, untuk itu sebagian besar pelayanan dan pangaduan BOS Dinas Pendidikan menyatakan selama ini hanya memberikan pelayanan dan pengaduan secara langsung kepada kepala sekolah atau bendahara sekolah saja yang datang ke Dinas Pendidikan. Seperti mengverifikasi jumlah siswa, pembuatan laporan pertanggunjawaban BOS, pengalokasian, dan penggunaan BOS. Dinas Pendidikan menyatakan bahwa pelayanan dan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, orang tua siswa, guru, LSM secara online atau sms bisa dilakukan di webside resmi Kemendikbud yang akan ditindak lanjuti oleh tim manejemen pusat sesuai aturan yang berlaku. Tetapi dari keterangan sejumlah guru, peneliti dapatkan mengungkapkan bahwa pengaduan tersebut terkesan tidak ditangani secara serius oleh Dinas Pendidikan dan terkesan lambat penanganannya. Memang selain pelayanan dan pengaduan secara online atau sms, Dinas Pendidikan juga memberikan pelayanan dan pengaduan secara langsung, tetapi Dinas Pendidikan sendiri menyatakan selama ini tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat, orang tua murid, guru, dan lembagalembaga lainya. 3. Monotoring dan Evaluasi di Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara mempunyai fungsi dan tugas yaitu memonitoring dan mengevaluasi dana BOS secara langsung

88


setiap di sekolah sebagai tindakan yang berfungsi untuk memperhatikan kondisi yang terjadi dilapangan dengan kondisi yang diharapkan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Dari data yang ada menunjukkan bahwa (60%) Dinas Pendidikan menerima laporan dari sekolah baik secara online dan laporan tertulis saja. Padahal jika dilihat dilapangan, belum tentu sesuai dengan laporan yang dilaporkan sekolah ke Dinas Pendidikan. Meskipun saat diwawancarai kepada Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan mengatakan bahwa Dinas memang melakukan evaluasi dan memotoring langsung di sekolah dengan memperdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten. Dinas Pendidikan juga mengatakan bahwa pengawasan utama untuk hal pengauditan dan penyalagunaan dana BOS sepenuhnya diaudit langsung oleh Inspektorat Kabupaten/Provinsi atau BPKD, setelah itu hasil laporan diberikan ke Dinas untuk selanjutnya diambil tindakan, Dinaspun tidak

segan

memberikan

tindakan

keras

kepada

sekolah

yang

menyalahgunakan dana BOS. Sanksi bisa berupa pembinaan pada oknum yang melakukan penyimpangan. Tetapi peneliti menemukan adanya sejumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang menyalahi sejumlah komponen yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis BOS.

Bahkan

peneliti

menemukan

dilaporan

pertanggungjawaban

membayar servis laptop tapi ternyata laptop masih rusak belum diperbaiki. Memang pengauditan laporan penggunaan BOS disertai bukti-bukti pembelian-pembayaran. Akan tetapi ada baiknya Dinas Pendidikan langsung mengobservasi ke sekolah untuk melihat bentuk fisik barang

89


seperti

yang

dilaporakan

pertanggungjawabannya,

agar

oleh lebih

sekolah meyakinkan

dalam

laporan

pertanggunajawab

penggunaan dana BOS yang digunakan oleh sekolah. Dengan adanya uraian tentang dana BOS di atas, mulai dari penggunaan dana BOS, transparansi penggunaan dana BOS, dan pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara ini masih memiliki sejumlah kelemahan yang mengakibatkan progam BOS tidak bisa berperan lebih besar dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Ada 4 kelemahan utama dalam progam BOS, antara lain Pertama, terletak pada kesalahan konsep BOS yaitu dana yang telah disediakan sama sekali tidak cukup untuk sekolah. Karena BOS seharusnya memberikan pendidikan gratis dalam arti bebas pungutan bagi seluruh peserta didik terutama negeri terhadap biaya operasional sekolah, membebaskan pungutan bagi seluruh siswa miskin dari pungutan apapun, baik sekolah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta. Tetapi pada kenyataannya tetap saja mengijinkan sekolah meminta pungutan. Kedua, dana yang diberikan pemerintah jauh lebih sedikit dari kebutuhan masyarakat dan kebutuhan setiap sekolah tentunya berbeda-beda pula. Hal ini menyebabkan pungutan di sekolah tetap ada dan juga tidak adanya aturan tegas yang melarang sekolah untuk mengambil pungutan. Apa bila pemerintah memberikan dana lebih banyak dan tegas melarang sekolah mengambil pungutan, pungutan pasti dapat dihentikan. Ketiga, sosialisasi yang minim membuat informasi yang didapat

90


masyarakat sangat sedikit bahkan ada yang tidak mengetahui adanya dana BOS ini, akibatnya banyak masyarakat terutama orang tua murid tidak bisa mengetahui dan menjalankan fungsi pengawasan yang seharusnya. Disamping itu masyarakat terkesan mendiamkan dan tidak kritis. Hal ini yang menyebabkan pengelolaan dana BOS tidak transparan oleh sekolah, dan terkesan menerima saja kebijakan sekolah, seperti masih adanya pungutan dari sekolah, karena pendapatan sekolah tidak mencukupi untuk operasional sekolah. Kempat pengawasan yang dilakukan hanya berorentasi pada laporan tertulis yang dilaporkan secara online atau tertulis saja tanpa melihat dan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Sehingga banyak sekali terjadi penyimpangan yang tidak diketahui. Selama ini tindakan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan penggunaan dana dan penyalahgunaan jabatan tidak ditindak secara serius, malah terkesan di diamkan, artinya tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang semestinya. Dari pembahasan di atas ketidaktepatan, ketidaktransparansian pihak sekolah, dan pengawasan yang kurang baik oleh Dinas Pendidikan yang ditemukan oleh peneliti berlandaskan pada Petunjuk Teknis Penggunaan BOS 2014 dan perundang-undangangan dengan temuan-temuan dilapangan. Akan tetapi ketidaktepatan dan ketidaktransparansian yang ditemukan baik semua sekolah penerima BOS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengawas utama SKPD, Inspektorat Kabupaten, dan BPK yang diprioritaskan

telah

mempunyai

kebijakan

tersendiri

yang

dapat

dipertanggungjawabkan pada pemerintah pusat dan juga dihadapkan hukum.

91


BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan tentang Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Kabupaten Halmahera Utara dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Halmahera Utara diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Ketepatan Penggunaan Dana BOS Terdapat 44,62% sekolah sudah tepat dalam penggunaan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah, dan 55,38% sekolah belum tepat dalam penggunaan dana BOS sesuai dengan 13 komponen pembiayaan penggunaan dana BOS yang telah diterima dari pemerintah. Ketidaktepatan itu berupa pungutan kepada orang tua, pungutan yang dilakukan sekolah seharusnya semua sudah dibiayai oleh dana BOS. Selain itu, masih banyak sekolah yang menggunakan dana BOS yang peruntukannya tidak mendukung kegiatan siswa di sekolah, seperti sekolah menggunakan jasa TV kabel dari pada menggunakan langganan jasa PAM, sehingga siswa tidak harus menggangkat air dari sumur lagi untuk digunakan di kamar mandi. Dengan adanya dana BOS yang diberikan pemerintah kepada sekolah seharusnya sekolah tidak lagi memungut dana dari orang tua siswa/siswa,

92


bukan malah sebaliknya sekolah sebelum dan sesudah dana BOS diterima dan digunakan tidak terlihat adanya perubahan yang terjadi di sekolah. 2. Transparansi Pertanggunajawaban Keuangan Dana BOS Pertanggungjawaban dana BOS yang dilakukan oleh SMP di Kabupaten Halmahera Utara 46,67% sudah transparan, dan 53,33% sekolah belum melakukan pertangungjawaban dana BOS secara transparan. Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan orang tua siswa dan guru, baik mulai saat penyusunan RAPBS/RKAS sampai pada pelaporan dana BOS. Dalam penyusunan alokasi penggunaan dana BOS sampai pada pelaporan dana BOS, kepala sekolah dan bendahara merasa membutuhkan waktu terlalu lama padahal sekolah sudah harus mencairkan dana untuk pembiayaan dan juga biaya tambahan jika melibatkan orang tua siswa dan guru. Oleh karena itu sekolah hanya melibatkan komite sekolah untuk mewakili orang tua dan guru. Selain itu dalam hal pelaporan dana BOS, sekolah hanya melaporkan kepada instansi tertinggi saja, tidak melaporkan kepada orang tua siswa. Padahal

orang

tua

siswa

juga

sangat

berhak

mengetahui

pertanggungjawaban penggunaan keuangan BOS dan sejumlah uang pungutan yang telah dibayarkan kepada sekolah seperti uang sumbangan pembangunan, SPP tiap bulan, dan berbagai macam pungutan lain dari sekolah.

93


3. Pengawasan Pelaksanaan Dana BOS Terdapat 46,66% sudah sesuai dengan fungsi dan tugas seperti disebutkan dalam petunjuk teknis dana BOS, sedangkan 53,34% belum melakukan pengawasan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis pengawasan dana BOS. Hal ini terjadi karena sosialisasi dan pembinaan yang kurang baik oleh Dinas Pendidikan. Selain itu, dalam memberikan pelayanan pengaduan Dinas Pendidikan terkesan lambat dalam bertindak dan menangani masalah pengaduan. Dinas Pendidikan juga dalam monitoring dan mengevaluasi hanya memperdayakan pengawas sekolah saja, dan menerima hasil laporan saja. Padahal jika diperiksa laporan pertanggungjawaban dana BOS saja, belum tentu sesuai dengan yang ada di sekolah. B. Keterbatasan Penelitian Pada saat penelitian ini, peneliti kurang mendapatkan data yang diinginkan karena pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agak tertutup dalam memberikan sejumlah data yang dibutuhkan, Keterbatasan yang lain adalah jumlah sampel. Dari 39 sekolah di Kabupaten Halmahera Utara yang menerima dana BOS, peneliti mengambil sampel sebanyak 13 SMP. Akan tetapi dengan segala keterbatasan data yang diperoleh, peneliti memutuskan hanya menggunakan 5 sekolah datanya lengkap dan dapat direduksi lebih lanjut. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan waktu, jarak, materi, akses pengambilan data wawancara, dan juga sejumlah data sekunder. Dengan ini penelitian belum

94


bisa menggambarkan situasi pelaksanaan dana BOS secara memuaskan dari seluruh SMP di Kabupaten Halmahera Utara. C. Saran Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Penggunaan dana BOS di SMP Kabupaten Halmahera Utara ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain: 1. Bagi Pemerintah Pusat Dengan adanya progam BOS yang telah berjalan dari tahun ke tahun mulai 2005-2014, kenyataannya setiap sekolah yang peneliti datangi selalu mengeluhkan kekurangan dana untuk operasional sekolah. Karena pada dasarnya kebutuhan setiap sekolah itu berbeda-beda, terutama kebutuhan sekolah di daerah tertinggal dan tuntutan biaya hidup masyarakat yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah dalam memberikan bantuan harus melihat langsung kebutuhan sesungguhnya di setiap sekolah dan pendapatan para orang tua siswa. 2. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara Dinas Pendidikan selaku pengawas utama pelaksanaan dana BOS harus meningkatkan sosialisasi terutama kepada masyarakat, pembinaan terhadap sekolah, memberikan pelayanan pengaduan dan secepatnya mengambil tindakan, melakukan monitoring, dan evaluasi langsung ke sekolah. Dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dari sebelumnya diharapkan bisa menghindar dari ketidakjelasan penggunaan dan pertanggungjawaban

95


dana BOS tersebut. Sehingga nantinya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dengan adanya dana BOS. 3. Bagi Sekolah Sekolah sudah diberi bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, sebaiknya mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selain itu sekolah harus lebih transparan dengan

memberitahukan

laporan

pengalokasian

penggunaan

dan

pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa dan guru. Sehingga orang tua siswa, guru dan masyarakat mengetahui yang sebenarnya pengelolaan keuangan di sekolah. 4. Bagi Masyarakat Masyarakat harus lebih kritis, jangan hanya mendiamkan, peka terhadap ketidakjelasan situasi yang terjadi dan mengawal pelaksanaan progam BOS yang dijalankan oleh seluruh SMP. Misalkan ada pungutan yang dilakukan sekolah terhadap orang tua siswa pada saat peneriman siswa baru, orang tua siswa harus mempertanyakan pungutan yang dilakukan, pungutan ini nntinya akan digunakan untuk apa saja, orang tua siswa juga harus meminta kejelasan tentang kebutuhan sekolah sehingga menarik pungutan yang cukup besar terutama pungutan uang gedung, dan orang tua siswa harus meminta laporan pertanggungjawaban setiap tahun ajaran sebelumnya pada saat rapat orang tua murid di setiap semester atau pada saat rapat tahun ajaran baru. Masyarakat

harus

berani

membantu

pemerintah

dalam

mengawasi

pelaksanaan dana BOS agar sesuai dengan tujuannya wajib belajar 9 tahun.

96


DAFTAR PUSTAKA

Petunjuk Teknis. 2014. Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah. Halmahera Utara. Purwaningsi, 2007. Skripsi. Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Kabupaten Klaten. Diakses pada tanggal 20 April 2014. Perpustakaan Sanata Dharma Yogyakarta. Arikunto, 1989. Prosedur Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Hadi, Sutrisno. 1991. Analisis Butir Untuk Instrumen. Yogyakarta: Kanisius. http://bos.kemdikbud.go.id/ Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu. Diakses pada bulan 20 Juli 2014 Pukul 15.00 WIB. http://bos.kemdiknas.go.id/pengaduan/home/lihat_pengaduan_sms/15 Layanan Pengaduan BOS di akses pada 5 maret 2015 http://www.setkab.go.id/pro-rakyat-11222-sekolah-gratis-sd-Sekolah Gratis. Diakses pada tanggal 23 Juli pukul 19.00 WIB di Perpustakaan Sanata Dharma Yogyakarta. http://indonesiabicara.com/pengawasan-dana-bos-tak-jelas-rawanpenyalahgunaan/ Dana BOS Rawan Penyalahgunaan. Diaskses pada tanggal 15 Agustus 20014. http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-20-tahun-2003tentang-sistem-pendidikan-nasional Undang – Undang Republik Indonesia No 20 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta diakses 15 Agustus 2014 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c7de1d51ae42/kepala-sekolahaktor-utama-korupsi-bos. Kepala Sekolah Aktor Utama Korupsi dana BOS. Diakses. 20 Februari 2015 Muhadjir, Noeng. 2003. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluastion Research, Yogyakarta : Rake Sarasin. Sugiyono. 2000. Statistika Untuk Penelitian. Jakarta: Erlangga. Miles, MB & Huberman, A.M. (1992). Analisis Data Kualitatif. (Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pers).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan. Jakarta : CV. Eko Jaya.

97


LAMPIRAN 1 SURAT PENELITIAN

98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


LAMPIRAN 2 SMP PENERIMA DANA BOS

108


109


110


LAMPIRAN 3 DATA RAPBS/RKAS DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENISNYA

111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


LAMPIRAN 4 PEDOMAN WAWANCARA

140


PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH (Berkaitan Dengan Hal Penggunaan Dana BOS dan Pertanggungjawaban Dana BOS) Nama

:

Sekolah

:

Pertanyaan 1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah? 2. Berapakah jumlah dana BOS yang Bapak/Ibu terima? 3. Apakah jumlah dana BOS yang diterima disesuaikan dengan jumlah seluruh siswa di sekolah? 4. Berapa jumlah siswa di sekolah Bapak/Ibu? 5. Apakah dana BOS yang diterima masuk dalam RAPBS? 6. Sejauh manakah keterlibatan orang tua siswa dalam penyusunan RAPBS? 7. Bagaimana pengalokasian dana BOS tersebut? (Dialokasikan untuk apa saja) 8. Apakah masih ada kewajiban siswa untuk membayar kepada sekolah? ( kalau ada mohon dijelaskan jenis dan nilainya?) 9. Dalam penggunaan dana BOS, dana BOS yang keluar harus disepakati oleh siapa saja? 10. Dicatat dimanakah penerimaan dan pengeluaran dana BOS tersebut? 11. Kepada siapa sajakah Bapak/Ibu melaporkan penggunaan BOS tersebut? 12. Bagaimana mekanisme pelaporan dana BOS tersebut? (Berapa bulan sekali dan laporan apa saja yang dibuat oleh sekolahan sehubungan dengan BOS) 13. Apakah terdapat hambatan dalam melakukan pengelolaan dana BOSBapak/Ibu? 14. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi masalah dalam melakukan pengelolaan dana BOS? 15. Apa saran Bapak/Ibu kepada pemerintah sehubungan dengan adanya progam BOS?

141


PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU (Berkaitan Dengan Hal Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana BOS) Nama

:

Sekolah

:

Pertanyaan 1. Apakah ada perbaikan kualitas pembelajaran sejak adanya dana BOS? 2. Apakah ada perlengkapan/sarana pembelajaran yang baru setelah adanya BOS? (bila ada,sebutkan) 3. Apakah Bapak/Ibu menarik sejumlah dana untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran Bapak/Ibu? 4. Apakah dalam penarikan dana Bapak/Ibu mencatatnya berdasarkan ketentuan? 5. Apakah Bapak/Ibu ikut menyusun RAPBS?

142


PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA (Berkaitan Dengan Hal Penggunaan Dana BOS) Nama Kelas Sekolah

: : :

Pertanyaan 1. Apakah kamu dikenakan biaya pendaftaran masuk sekolah setelah adanya progam BOS? (bila ada, berapa besarnya) 2. Apakah kamu dikenakan biaya pendaftaran ulang sekolah setelah adanya progam BOS?(bila ada, berapa besar biayanya) 3. Apakah kamu dikenakan iuran untuk pembelian buku perpustakaan? (bila ada, berapa besarnya) 4. Apakah kamu menemukan koleksi buku baru di perpustakaan setelah adanya progam BOS? (bila ada, sebutkan macam-macam buku tersebut) 5. Apakah kamu dikenakan iuran untuk pembelian bahan-bahan pratikum sekolah? (bilaada, berapa besarnya dan untuk pratikum apa saja) 6. Apakah kamu dikenakan biaya untuk mengikuti kegiatan kesiswaan seperti olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka? (bila ada, sebutkan berapa besar biayanya) 7. Apakah kamu dikenakan biaya untuk ulangan umum? Bila ada, berapa besar biayanya) 8. Apakah kamu dikenakan biaya untuk ujian sekolah? (bila dikenakan, berapa besar biayanya) 9. Apakah ada perawatan ringan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela? (bila ada, apa saja?) 10. Apakah kamu menemukan adanya perbaikan dan pembetulan kamar mandi atau WC setelah adanya BOS? 11. Apakah kamu dikenakan biaya untuk perbaikan dan perawatan gedung sekolah setelah adanya progam BOS? 12. Apakah kamu mengetahui adanya pemberian transportasi bagi siswa kurang mampu setelah adanya progam BOS? 13. Apakah kamu menemukan adanya perlengkapan atau sarana-prasarana pembelajaran baru setelah adanya progam BOS? (seperti komputer baru, perlengkapan laboratorium)

143


PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA (Berkaitan Dengan Hal Pengawasan Dana BOS) Nama Jabatan

: :

Pertanyaan 1. Sejak kapan Progam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP dilaksanakan di kabupaten Halmahera Utara Bapak/Ibu? 2. Berapa jumlah SMP/SMPLB/SMPT yang menerima dana BOS? 3. Dengan banyaknya jumlah SMP yang menerima dana BOS,bagaimana Dinas Pendidikan melakukan pengawasan? (Apakah dinas pendidikan mempunyai progam pengawasan dan evaluasi yang objektif dan berkelanjutan) 4. Apakah dalam melakukan pengawasan Dinas Pendidikan sering mengalami kendala Bapak/Ibu? (Kalau ada, sebutkan apa saja?) 5. Apakah Dinas Pendidikan selalu memeriksa laporan keuangan setiap triwulannya dan pengawasan setiap progam sekolah? 6. Jika didalam penggunaan dana BOS ditemukan penyalagunaan wewenang, tindakan apa yang akan dilakukan Dinas Pendidikan? 7. Apakah Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait penggunaan dana BOS? 8. Kapan kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan penggunaan dana BOS? (sebelum atau sesudah dana BOS diterima) 9. Kepada siapa saja sosialilasi dilakukan? 10. Apakah setiap sekolah yang menerima dana BOS diberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS? 11. Apakah ada pelayanan dan pengaduan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan? 12. Bagaimana Dinas Pendidikan dalam menangani masalah pengaduan? 13. Kapan Evaluasi dan Monitoring langsung dilakukan disekolah? 14. Jika dalam melakukan evaluasi dan monitoring ditemukan ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis terkait penggunaan dan pertanggunajawaban. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan? (Misalnya salah mengalokasikan dana) 15. Apakah Dinas Pendidikan selaku pengawas progam BOS selalu melakukan evaluasi diri terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan?

144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


LAMPIRAN 5 PERHITUNGAN HASIL PENELITIAN

162


PERHITUNGAN HASIL PENELITIAN (%) KETEPATAN PENGGUNAAN DANA BOS (Berdasarkan Hasil Wawancara/Observasi/Data RAPBS/RKAS dan Laporan Keuangan Sekolah)

No

1.

13 Komponen Pembiayaan BOS

SMP Negeri 2 Halmahera Utara Sesuai Belum Sesuai


SMP Kristen Tobelo Sesuai

Belum Sesuai

SMP Kristen Galela Sesuai

SMP Bintang Laut

Belum Sesuai

Sesuai

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Belum Sesuai

Jumlah Sesuai

Belum Sesuai

4 4

1 1 5 5 5 5 5 4 5 3 5 46

Pengembangan perpustakaan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Wajib membeli buku teks 2013 Membeli buku pengangan guru 2013 Mengganti buku teks yang rusak Menambah rasio buku per siswa Langganan publikasi berkala Akses informasi online Pemeliharaan buku perpustakaan Tenaga kerja perpustakaan Pengembangan database Pemeliharaan perabotan perustakan Pembelian AC Jumlah

a) 4

1 1

1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

9

1 100% = 80%

2.

100% = 20% 5 5 Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru a) Administrasi pendaftaran b) Pengandaan formulir 1 c) Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan d) Pendaftaran ulang 1 e) Penyususan RKAS/RAPBS Jumlah a) 1

4 = 100% = 20%

5

100% = 80% 5

1

1 1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 5

1 1

4 5

3

2 5

8

17

1


PERHITUNGAN HASIL PENELITIAN (%) TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS (Berdasarkan Hasil Wawancara/Observasi/Data RAPBS/RKAS dan Laporan Keuangan Sekolah)

1.

SMP Negeri 2 Halmahera Transparansi Pertanggunajawaban Dana Utara BOS Sesuai Belum Sesuai Memasukan dana BOS yang diterima ke dalam RAPBS/RKAS

2.

Membuat RAPBS/ RKAS yang mencangkup seluruh penerimaan sekolah (BOS) dan bisa 1 1 1 1 1 3 2 menunjukannya Jumlah 3 2 1) 3 2 100% = 60% 100% = 40% 5 5 Pengeluaran dana BOS berdasarkan RAPBS/RKAS yang sudah disepakati oleh Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah (orang tua siswa) dan Ketua yayasan

3.

Pengalokasian dan pengeluaran dana BOS berdasarkan RABPS/RKAS disepakati oleh komponen sekolah, komite sekolah dan 1 1 1 1 mengumumkan di papan pengumuman sekolah Jumlah 2) 1 4 = 100% = 20% 100% = 80% 5 5 Pelaporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada pihak – pihak yang berkepentigan setiap triwulannya

No

Dilaporkan ke dinas pendidikan K dan P dan kemendikbud 1 (www.bos.kemendikbud.go.id) dan pihak yayasan Jumlah 3) 3 2 100% = 60% 100% = 40% 5 5


1

SMP Kristen Tobelo Sesuai

1

Belum Sesuai

SMP Kristen Galela Sesuai

Belum Sesuai

1

SMP Bintang Laut Sesuai

1

Belum Sesuai

1

Jumlah Sesuai

Belum Sesuai

1

4

1

4

3

2

6

9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents