PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74162

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunianya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dapat terselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DINAS KESEHATAN Tahun 2013 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi DINAS KESEHATAN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Kesehatan

dan

Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten

Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Kesehatan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40). Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja DINAS KESEHATAN Tahun 2013 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2013.

Nanga Bulik, 4 September 2013 Kepala Dinas Kesehatan Kab.Lamandau

dr. JOZEB HF. RUMOUW, M.Si NIP. 19590912 199103 1 003

Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013 i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL .........................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................

1

1.1. Latar Belakang . ...................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ...............................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan...........................................................

6

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....

8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD. .................................... 2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD ................................ ..

8 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....................................................................................

24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................

30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........................................................................

38

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...............

39

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................

39

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ....................................

43

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................

44

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013 ii

DAFTAR ISI Halaman Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD .............

10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ...........

22

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2013 ..............

31

Tabel 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional ...........................................................................

39

Tabel 3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Tahun Rencana.......................................................................

44

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2013..

46

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 .............................

48

Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013 iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu

(1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem

perencanaan

daerah,

karena Renja

SKPD

merupakan

produk

perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses

penyusunan

Renja

SKPD

dimulai

dengan

persiapan

penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013

1

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang

memerlukan

prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan

Renja SKPD bukan

kegiatan

yang berdiri sendiri,

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang

memerlukan

prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e.

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2.

Landasan Hukum Dasar

Hukum

penyusunan

Rencana

Kerja

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah : Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013

2

1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013

3

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7.

Undang–Undang

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013

4

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 13.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 14.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

15.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 16.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Kesehatan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran


5

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Kesehatan

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40); 18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);

20.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam


6

Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau adalah : 1.

Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;

2.

Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau selama tahun 2011 dan perkiraan target tahun 2012. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013

8

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2011 Anggaran Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dengan APBD (murni) sebesar Rp. 28.260.711.001,00 dan APBD (perubahan) sebesar

Rp. 27.347.511.001,00,- yang terdiri dari 13 program

dan 60 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp Rp 26.658.137.001 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar

94,36 %


9

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011

NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

TARGET

1

2

3

4

I

II

PAGU ANGGARAN (Rp) APBD-P RKPD TAHUN 2011 TAHUN 2011 5 6

DINKES

30.923.074.865

BELANJA TIDAK LANGSUNG

11.675.278.850

BELANJA LANGSUNG

19.247.796.015

1 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

27.347.511.001, 12.552.335.748

15.698.375.253

1 Tahun

2.021.276.500 13.800.000

2.001.943.063 10.680.000

1 Tahun

48.150.000

47.000.000

1 Tahun

155.500.000

155.500.000

1 Tahun

993.849.000

939.949.000

1 Tahun

10.000.000

10.000.000

1 Tahun

63.725.000

63.076.875

1 Tahun

35.000.000

35.000.000

1 Tahun

5.000.000

5.000.000


10

REALISASI KEUANGAN APBD-P 2011 (Rp) 7

REA. FISIK APBDP 2011 (%) 8

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

11

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

13

Bimtek dan koordinasi dalam daerah

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

10

1

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

3

Pembangunan gedung kantor

4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

5

Penyediaan Data Dinding Kepegawaian

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1

Pendidikan dan pelatihan formal

2

Pelatihan Jabatan Fungsional

3

Magang Tenaga UGD Puskesmas

4

Pertemuan Perijinan Kesehatan

4

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksanaya Bimtek dan koordinasi dalam daerah

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu Tersedianya gedung kantor Tersedianya Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Data Dinding Kepegawaian

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Terlaksananya Magang Tenaga UGD Puskesmas Terlaksananya Pertemuan Perijinan Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1 Tahun

2.000.000

2.000.000

1 Tahun

21.500.000

11.500.000

1 Tahun

398.400.000

435.216.000

1 Tahun

160.000.000

179.073.125

1 Tahun

114.352.500

107.948.063

583.200.000

611.500.000

100 %

51.000.000

56.000.000

100 %

253.200.000

159.200.000

100 %

242.000.000

348.300.000

100 %

37.000.000

48.000.000

86.000.000

85.850.000

100 %

35.000.000

35.000.000

100 %

37.000.000

36.850.000

100 %

14.000.000

14.000.000

100 %

1.047.389.000

1.047.389.000

100 %

1.047.389.000

1.047.389.000

100 %

100 %


11

5

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

1

Penyediaan biaya operasional gudang farmasi

2

Penyediaan biaya operasional puskesmas Bulik

3

Penyediaan biaya operasional puskesmas Sematu

4

Penyediaan biaya operasional puskesmas Beruta

5

Penyediaan biaya operasional puskesmas Delang

6

Penyediaan biaya operasional puskesmas Tapin Bini

7

Penyediaan biaya operasional puskesmas Kinipan

8

Pnyediaan biaya operasional puskesmas Bayat

9

Penyediaan biaya operasional puskesmas Merambang

10

Penyediaan biaya operasional puskesmas Melata

11

Penyediaan biaya operasional Labkesda

12

Peningkatan kesehatan masyarakat

13

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

14

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

15

PM2L Bidang Kesehatan

16

Penilaian tenaga kesehatan teladan

6

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Terlaksananya Penyediaan biaya operasional gudang farmasi Terlaksananya Penyediaan biaya operasional puskesmas Bulik Terlaksananya Penyediaan biaya operasional puskesmas Sematu Terlaksananya Penyediaan biaya operasional puskesmas Beruta Terlaksananya Penyediaan biaya operasional puskesmas Delang Tersedianya biaya operasional puskesmas Tapin Bini Tersedianya biaya operasional puskesmas Kinipan Tersedianya biaya operasional puskesmas Bayat Tersedianya biaya operasional puskesmas Merambang Tersedianya biaya operasional puskesmas Melata Tersedianya biaya operasional Labkesda Tersedianya kesehatan masyarakat Tersedianya kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Terselenggaranya penyehatan lingkungan Terlaksananya pelayanan PHBS dan Dacil di desa PM2L Terlaksananya Penilaian tenaga kesehatan teladan

Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

1.207.575.000

1.280.076.000

100 %

26.500.000

26.500.000

100 %

84.000.000

88.000.000

100 %

60.000.000

64.000.000

100 %

37.500.000

44.901.000

100 %

64.000.000

64.000.000

100 %

70.000.000

70.000.000

100 %

62.000.000

65.500.000

100 %

70.000.000

70.000.000

100 %

43.500.000

53.000.000

100 %

55.000.000

61.000.000

100 %

6.000.000

6.000.000

100 %

79.665.000

43.815.000

100 %

262.740.000

336.690.000

100 %

34.500.000

34.500.000

101 %

235.850.000

235.850.000

100 %

16.320.000

16.320.000

100 %

6.000.000

6.000.000

100 %

6.000.000

6.000.000


12

7 1

Program Pengembangan Obat Tradisional. Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia

Berkembangnya Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia

100 %

20.200.000

-

100 %

20.200.000

-

70.550.000

70.550.000

100 %

48.950.000

48.950.000

100 %

21.600.000

21.600.000

65.180.000

65.180.000

100 %

29.180.000

29.180.000

100 %

35.000.000

35.000.000

100 %

1.000.000

1.000.000

383.070.000

363.570.000

100 %

50.000.000

50.000.000

100 %

26.900.000

26.900.000

100 %

274.170.000

274.170.000

32.000.000

12.500.000

3.885.628.000

3.729.928.000

100 % 8 1

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengembangan Media Promosi dan informasi Sadar hidup sehat

2

Kegiatan Pramuka Saka Bhakti Husada

9

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

Lomba posyandu, desa UPGK dan operasional posyandu

2

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

3

Pemantauan status Gizi

4

Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Gizi

10

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

1

Penyemprotan / Fogging sarang nyamuk

2

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

3

Peningkatan imunisasi

4

Peningkatan Surveilance epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

100 % Berkembanganya Media Promosi dan informasi Sadar hidup sehat Kegiatan Pramuka Saka Bhakti Husada

Terlaksanaya Lomba posyandu, desa UPGK dan operasional posyandu Terlaksanaya Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksananya Pemantauan status Gizi Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Gizi

100 % 100 %

Tewrlaksananya Penyemprotan / Fogging sarang nyamuk Tewrlaksananya Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Tewrlaksananya Peningkatan imunisasi

100 % 11

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

100 %


13

Sarana dan Prasarana Pkm / Pustu dan Jaringannya. 1

Pembangunan / rehab puskesmas

2

Pembangunan / rehab rumah dinas

3

Pembangunan / rehab pustu polindes

4

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas / pustu / polindes

12

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja Lomba balita sehat Indonesia Pelatihan MTBS Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Pelatihan manajemen BBLR dan Asfiksia bayi baru lahir

13

Pertemuan sosialisasi kemitraan bidan, dukun di kecamatan

2

Pelatihan APN bagi bidan

3

Pertemuan dan pelacakan kasus AMP

4

Pelatihan Puskesmas Mampu PONED

14

Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

100 %

1.667.640.000

1.670.940.000

100 %

431.988.000

431.988.000

100 %

1.416.000.000

1.227.000.000

100 %

370.000.000

400.000.000

136.950.000

136.950.000

100 %

81.450.000

81.450.000

100 %

32.080.000

32.080.000

100 %

23.420.000

23.420.000

100 %

126.360.000

84.000.000

100 %

14.480.000

14.480.000

100 %

45.920.000

45.920.000

100 %

31.000.000

23.600.000

100 %

34.960.000

-

100 %

65.800.000

62.109.005

100 %

65.800.000

62.109.005

100 % Terlaksananya Lomba balita sehat Indonesia Terlaksananya Pelatihan MTBS Terlaksananya Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Terlaksananya Pelatihan manajemen BBLR dan Asfiksia bayi baru lahir

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

1

1

Tersedianya Pembangunan / rehab puskesmas Pembangunan / rehab rumah dinas Tersedianya Pembangunan / rehab pustu polindes Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas / pustu / polindes

Terlaksananya Pertemuan sosialisasi kemitraan bidan, dukun di kecamatan Terlaksananya Pelatihan APN bagi bidan Terlaksananya Pertemuan dan pelacakan kasus AMP Terlaksananya Pelatihan Puskesmas Mampu PONED

Terlaksananya Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

100 %


14

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2012 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2012 dengan usulan sebesar Rp. 27.347.511.001,- terurai dalam 14 program dan 63 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2011, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2012, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Kesehatan

Kabupaten Lamandau masih menghadapi

hambatan/kendala yang meliputi : a.

Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi Dinas Kesehatan menjadi

bias

dan

belum

sinkronnya

antara

perencanaan

dan

penganggaran. b.

Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memadai karena banyak di puskesmas ,pustu dan poskesdes kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter dan bidan sehingga masyarakat kurang terlayani dengan baik.

c. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Untuk sarana kerja dan perlengkapan masih belum memenuhi kebutuhan puskesmas,Pustu dan Poskesdes terutama Alat kesehatan, kendaraan bermotor, listrik dan air bersih (sumur) untuk mendukung kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. d. Anggaran Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013

15

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir. e . Data Kinerja dan Koordinasi Antar Bidang, Puskesmas , pustu dan poskesdes. Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar Bidang, Puskesmas , pustu dan poskesdes yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 20092013 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : “Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat Menuju Kabupaten Lamandau Sehat”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai

tujuan

organisasi

adalah

:

“Menggerakkan

pembangunan

berwawasan kesehatan, Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, Memelihara dam meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,


16

merata dan

terjangkau, dan Memelihara dan meningkatkan kesehatan

individu, Keluarga dan masyarakat beserta lingkungan”.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. KEPALA BADAN b. SEKRETARIAT terdiri dari : 1.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

2.

Sub Bagian Keuangan

3.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

c. Bidang terdiri dari : 1.

2.

3.

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN terdiri dari : 1.1

SEKSI PELAYANAN MEDIK

1.2

SEKSI GIZI

1.3

SEKSI KES KELUARGA

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT terdiri dari : 2.1

SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

2.2

SEKSI WABAH DAN BENCANA

3. 3

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN terdiri dari : 3.1

SEKSI JAMINAN KESEHATAN

3.2

SEKSI KETENAGAAN

3.3

SEKSI KEFARMASIAN DAN SARANA KESEHATAN


17

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau didukung oleh 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) orang Pegawai, terdiri dari 348 (tiga ratus empat puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil, 25 (dua puluh lima) Pegawai tidak tetap (PTT) , 25 (Dua puluh lima ) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan terdiri dari 2 (dua) orang

berpendidikan

Magister

(S2),

36

(Tiga

puluh

enam)

orang

berpendidikan Sarjana (S1), 190 (seratus sembilan puluh) berpendidikan Diploma (D3) , 116 (seratus enam belas) orang SLTA dan 4 (empat) orang SMP. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 1 (satu) orang, Eselon III/a 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 3 (tiga) orang, dan Eselon IV/a sebanyak 12 (dua belas) orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Dinas Kesehatan

adalah Membantu Bupati

Lamandau dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang

kesehatan

berdasarkan

sesuai

peraturan

dengan

kebijaksanaan

perundang-undangan

yang

yang

ditetapkan

berlaku.

Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan mempunyai Fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan

yang

ditetapkan

Bupati

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku b.

Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus

c.

Pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradicional


18

d. Pembinaan,

pendayagunaan

dan

pengembangan

sumber

daya

kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi e.

Pembinaan kesehatan,

promosi Jaminan

kesehatan Pemeliharaan

meliputi

kegiatan

Kesehatan

penyuluhan

Masyarakat

(JPKM),

kesehatan keluarga dan gizi f.

Pembinaan,

pelayanan,

pengawasan,

pengendalian,

monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan g.

Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa (KLB) serta pembinaan penyehatan lingkungan

h. Pengoordinasian

penyusunan

program

pembangunan

kesehatan,

pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan i.

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas


19

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2009 KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

SEKSI PELAYANAN MEDIK

SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI JAMINAN KESEHATAN

SEKSI KETENAGAAN SEKSI GIZI

SEKSI KES KELUARGA

SEKSI WABAH DAN BENCANA

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN

UPTD

SEKSI KEFARMASIAN DAN SARANA KESEHATAN


20

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target MDG’s. Selain itu, terdapat beberapa penyakit seperti penyakit Filariasis, Kusta, Frambusia cenderung meningkat kembali. Disamping

itu,terjadi

peningkatan

penyakit

tidak

menular

yang

berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian, utamanya pada penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai, perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Akibat dari cakupan Universal Child Imunization (UCI) yang belum tercapai akan berpotensi timbulnya kasus-kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di beberapa kecamatan risiko tinggi yang selanjutnya dapat mengakibatkan munculnya wabah. Untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I perlu upaya imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata.

2). Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di desa di setiap kecamatan. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Masalah kurangnya tenaga kesehatan terutama bidan dan dokter, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013

21

terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.

3). Sarana dan Prasarana •

Sistem informasi kesehatan (SIK) menjadi lemah setelah diterapkan kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum

optimal

dan

surveilans

belum

dilaksanakan

secara

menyeluruh dan berkesinambungan. Proses sosialisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan masalah pada buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran dinas kesehatan, puskesmas dan pustu poskesdes termasuk di dalamnya adalah masalah

pembiayaan

khususnya

untuk

kegiatan

dan

biaya

operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan manajemen Rumah Sakit, serta komitmen pemerintah daerah untuk biaya operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang masih minim. •

Pemerintah telah berusaha untuk menyiapkan obat generic bagi puskesmas namun masih banyak kendala yang dihadapi, salah satunya dalam hal persediaan obat yang masih kurang. Idealnya setiap puskesmas, psutu dan poskesdes mempunyai persediaan obat dasar selama 18 bulan. Hal inilah yang menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


22

•

Masih

terbatasnya

Alat

kesehatan

di

puskesmas

terutama

puskesmas rawat inap sehingga bangunan untuk rawat inap belum bisa difungsikan secara optimal. •

Beberapa desa masih belum mempunyai bangunan pustu maupun poskesdes.

4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Untuk anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahannya lebih pada alokasi yang cenderung pada upaya kuratif dan masih kurangnya anggaran untuk biaya operasional dan kegiatan langsung untuk Puskesmas. Terhambatnya realisasi anggaran juga terjadi karena proses anggaran yang terlambat. Akibat

dari pembiayaan

kesehatan

yang masih

cenderung kuratif

dibandingkan pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan

yang

menimbulkan

tidak

efektif

permasalahan

dan

pada

efisien,

sehingga

kecukupan

dan

berpotensi optimalisasi

pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Tingginya presentase masyarakat yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan mengakibatkan rendahnya akses masyarakat dan risiko pembiayaan kesehatan yang berakibat pada timbulnya kemiskinan.

b. Isu Eksternal 1). Globalisasi Dalam konteks eksternal, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi adalah berlangsungnya era globalisasi, perkembangan teknologi, transportasi,

dan

telekomunikasi-informasi

yang

mengarah

pada

terbentuknya dunia tanpa batas. Globalisasi yang ditandai oleh Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013

23

meningkatnya persaingan bebas, mengharuskan setiap komponen bangsa meningkatkan daya saing. Sejalan dengan itu demokratisasi, hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup telah menjadi tuntutan dunia yang semakin mendesak. Keterikatan Indonesia dengan berbagai komitmen

internasional

seperti

Millennium

Development

Goals,

Sustainable Development Principles, World Fit for Children dan agendaagenda

internasional

lainnya

di

bidang

kesehatan,

perlu

dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Pada Pertemuan UNSG tentang Inisiatif Global dalam Strategi Kesehatan Ibu dan Anak (UNSG Initiative on Global Strategy for Women’s and Children Health /MDGS 4 dan 5), disampaikan statement tentang inisiatif untuk mobilisasi upaya dan kerjasama internasional untuk mencapai Target MDGs 4 dan 5 yang mencakup : (1) menjamin pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih secara universal pada tahun 2015 dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, (2) pada tahun 2011 pemerintah menjamin setidaknya 1,5 juta kelahiran ibu melahirkan dari keluarga miskin dijamin oleh pemerintah, (3) meningkatkan anggaran kesehatan sebesar $ 556 juta pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan di 552 rumah sakit, 8.898 puskesmas, dan 52.000 pos kesehatan desa/polindes. Komitmen Indonesia ini telah merupakan bagian dari The Global Strategy for Womens and Children’s Health yang diluncurkan oleh


24

Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon sebagai upaya khusus untuk mencapai target MDG 4 dan 5 pada tahun 2015.

2). Peraturan Perundang-Undangan

Kebijakan di bidang kesehatan telah banyak disusun, baik pada tingkatan strategis, manajerial maupun teknis seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan penyesuaian (revisi) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berbagai kebijakan dalam tingkatan manajerial juga tersedia, seperti Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025, Rencana Strategis (Renstra) Departemen Kesehatan 2005-2009, dan telah ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Kebijakan teknis sebagian besar sudah tersedia. Namun dirasakan hubungan antar sekuen perencanaan belum berjalan baik, antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan, dan juga antara dokumen kebijakan dengan dokumen perencanaan dan anggaran yang masih harus disinkronkan. Pada masa yang akan datang berbagai panduan ini perlu disempurnakan seperti sistem

penganggaran

dilengkapi

dengan

yang

panduan

berbasis tentang

kinerja

untuk

Kewenangan

selanjutnya Wajib

serta

implementasi SPM dalam rangka desentralisasi. Sementara itu hukum kesehatan perlu ditata secara sistematis, serta banyak peraturan yang Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013

25

masih harus dilengkapi. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, maka masyarakat dan tenaga kesehatan sebagai pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan perlu dilindungi.

Permasalahan

Sesuai

dengan

UU

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional, telah ditetapkan arah RPJMN Tahap II ialah perlunya memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan kualitas Daya Manusia (SDM), membangun kemampuan IPTEK serta memperkuat daya saing perekonomian. Dalam

dokumen

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Bidang

Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke–2 (2010–2014), kondisi pembangunan

kesehatan

diharapkan

kesejahteraan

masyarakat

yang ditunjukkan

berbagai indikator meningkatnya

pembangunan

derajat

kesehatan

telah

Sumber dan

mampu

mewujudkan

dengan membaiknya

Daya

status

Manusia, gizi

seperti

masyarakat,

meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.


26

Dampak Upaya kesehatan di Indonesia belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersifat peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) masih dirasakan kurang. Meskipun sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah seperti Puskesmas telah terdapat di semua kecamatan dan ditunjang paling sedikit oleh tiga Puskesmas Pembantu, namun upaya kesehatan belum dapat dijangkau oleh

seluruh

masyarakat.

Kabupaten

Lamandau

memang

masih

menghadapi permasalahan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Diperkirakan hanya sekitar 30% penduduk yang memanfaatkan pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Selanjutnya meskipun rumah sakit telah di bangun, namun sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan juga belum dapat berjalan dengan semestinya. Pengalokasian dana bersumber pemerintah yang dikelola oleh sektor kesehatan sampai saat ini belum begitu efektif. Dana pemerintah lebih banyak dialokasikan pada upaya kuratif dan sementara itu besarnya dana yang dialokasikan untuk upaya promotif dan preventif sangat terbatas. Pembelanjaan dana pemerintah belum cukup adil untuk mengedepankan upaya kesehatan masyarakat dan bantuan untuk keluarga miskin. Mobilisasi sumber pembiayaan kesehatan dari masyarakat masih terbatas serta bersifat perorangan (out of pocket). Jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan masih terbatas. Metoda pembayaran kepada penyelenggara pelayanan masih didominasi oleh pembayaran tunai sehingga kesehatan

mendorong secara

penyelenggaraan

berlebihan

serta

dan

pemakaian

meningkatnya

biaya

pelayanan kesehatan.

Demikian pula penerapan teknologi canggih dan perubahan pola penyakit Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013

27

sebagai akibat meningkatnya umur harapan hidup akan mendorong meningkatnya biaya kesehatan yang tidak dapat dihindari.

Tantangan dan Peluang Lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Untuk penyakit

tidak menular,

berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan peningkatan kasus dan penyebab kematian, terutama pada kasus kardiovaskular (hipertensi), diabetes mellitus, dan obesitas.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya

tersebut

kependudukan,

dilakukan epidemiologi

dengan

memperhatikan

penyakit,

perubahan

dinamika

ekologi

dan


28

lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi

dan

demokratisasi

dengan

semangat

kemitraan

dan

kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari Puskesmas, Pustu dan poskesdes.


29

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut: TABEL 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No. (1)

1

2

3

4

5

6

7

Kabupaten

Kebijakan Provinsi

(2)

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Bumil, Balita dan Lansia Meningkatkan Pelayanan Perbaikan Gizi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Penunjangnya Meningkatkan Pelayanan Preventif dan Kuratif Kesehatan Meningkatkan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Meningkatkan Pelayanan Kefarmasian dan

(3)

Nasional (4)

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Peningkatan jumlah dan kualitas puskesmas

Program upaya kesehatan masyarakat

Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Kesehatan

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Sistem jaminan kesehatan untuk penduduk miskin

Program

Sosialisasi kesehatan Lingkungan dan pola hidup sehat

Program pelayanan Kesehatan anak balita

Pendidikan kesehatan sejak usia dini

Program pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak

Pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar

Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan


30

sarana kesehatan.

8

Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2009-2013, RPJMD Prov.Kalteng 2010-2015 dan RPJMN 2010-2014 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2013. Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat

indikatif

kesehatan

yang

dan

memuat

akan

berbagai

dilaksanakan

program

langsung

oleh

pembangunan Kementerian

Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2013, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s). Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan penyakit,

memperhatikan perubahan

dinamika

ekologi

dan

kependudukan, lingkungan,

epidemiologi

kemajuan

ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.


31

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013.

•

Tujuan Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat 2. Menurunkan jumlah balita gizi buruk dan memberikan pelayanan gizi pada balita BGM 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penduduk yang berperilaku hidup sehat dan bersih 4. Meningkatkan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar 5. Meningkatkan Jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kesehatan dalam memberi pelayanan yang bermutu.

•

Sasaran Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Bumil, Balita dan Lansia; 2. Meningkatkan Pelayanan Perbaikan Gizi


32

3. Meningkatkan

Pelayanan

Kesehatan

Dasar,

Rujukan

dan

penunjangnya 4. Meningkatkan Pelayanan Preventif dan Kuratif Kesehatan 5. Meningkatkan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar 6. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 7. Meningkatkan Pelayanan Kefarmasian dan sarana kesehatan 8. Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 9. kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya.

TABEL 3.2.

Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya pelayanan

1. Usia harapan Hidup : 65 tahun

kesehatan bagi ibu dan bayi,

2. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 : 95 %

keluarga berencana, kesehatan

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh

usia lanjut dan pelayanan obstetric dan neonatal emergency dasar dan komprehensif

bidan dan tenaga kesehatan : 90 % 4. Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk : 100 % 5. Cakupan kunjungan neonatus : 90 % 6. Cakupan kunjungan bayi : 90 % 7. Bayi mendapat ASI Eksklusif : 80 % 8. Cakupan bayi BBLR yang ditangani : 100 %


33

9. Cakupan peserta aktif KB : 70 % 10.

Cakupan pelayanan kesehatan pra

usia lanjut dan usia lanjut : 70 % 11.

Ibu hamil risiko tinggi/komplikasi

yang ditangani : 100 % 12.

Cakupan TT1 bumil : 100 %

13.

Cakupan TT2 bumil : 90 %

14.

Cakupan pelayanan anak balita : 90 %

15.

Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD dan Setingkat : 100 %

1. Meningkatnya pelayanan perbaikan gizi pada balita, bumi. 2. Meningkatnya pemantauan tumbuh kembang balita 3. Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi (PE) Gizi Buruk

1. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali setahun : 90 % 2. Cakupan bumil mendapat tablet Fe : 90 % 3. Cakupan pemberian MP-ASI pada balita BGM dari Gakin : 100 % 4. Balita yang naik berat badannya (N/D) : 80 % 5. Cakupan D/S : 80 % 6. Balita BGM : < 5 % 7. Kecamatan bebas rawan gizi : 80 %

Tersediannya sarana prasarana

1. Persentase penduduk yang

dan tenaga kesehatan yang

memanfaatkan Sarana Kesehatan dasar

memadai dan berkualitas.

(Puskesmas, Pustu, Polindes) : 15 %


34

2. Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat : 90 % 3. Cakupan rawat jalan : 15 % 4. Cakupan rawat inap : 1,5 % 5. Pelayanan kesehatan dasar gratis bagi penduduk : 100 % 6. Cakupan posyandu aktif : 83 desa 7. Cakupan kader aktif posyandu minimal : 415 orang. 8. Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap : 4 Puskesmas rawat inap. 9. Pembangunan pustu polindes di 83 desa. 10.

Penyediaan tenaga medis dan

paramedis di sarana kesehatan. 11.

Penyediaan sarana pusling ( roda 4,

roda 2 dan air ) di setiap Puskesmas. 12.

Penyediaan rumah dinas medis dan

paramedis. 13.

Peningkatan pendidikan ke D3

kesehatan. 14.

Peningkatan pendidikan D3 ke S1.

15.

Peningkatan pendidikan S1 ke S2


35

1. Tercapainya UCI dan meningkatnya pelayanan imunisasi 2. Menurunkan prevalensi penyakit polio, ISPA, HIV/AIDS, DBD, Diare, Malaria, dan Kusta

1. Persentase angka kematian akibat penyakit endemik / epidemic : 0 % 2. Desa/kelurahan UCI : 100 % 3. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 per tahun : 100 % 4. Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani : 100 % 5. Klien yang mendapat penanganan HIV/AIDS : 100 % 6. Penderita DBD yang ditangani : 100 % 7. Balita dengan diare yang ditangani : 100 % 8. Penderita malaria yang diobati : 100 % 9. Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) : 90 % 10.

Penemuan pasien baru TB ( BTA + )

:100 %

Meningkatnya pelayanan

1. Institusi yang dibina : 70 %

kesehatan lingkungan,

2. Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk

pengendalian vektor dan hygiene sanitasi di tempat umum

Aedes : > 95 % 3. Tempat umum yang memenuhi syarat : 80 % 4. Jumlah kepemilikan akses air bersih : 50 %


36

1. Mendekatkan jangkauan masyarakat terhadap informasi kesehatan 2. Meningkatnya penyuluhan

1. Informasi kesehatan bagi masyarakat umum meningkat. 2. Cakupan penyuluhan kelompok : 30 % 3. Cakupan penyuluhan massa : 2 kali

perilaku sehat 1. Meningkatnya pelayanan penyediaan dan pengawasan

1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan : 90 %

obat, makanan, minuman

2. Pengadaan obat esensial : 100 %

dan perbekalan alat

3. Pengadaan obat generik : 100 %

kesehatan dari bahan

4. Pemberian rekomendasi ijin apotik, toko

berbahaya 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

obat dan warung obat 5. Pengawasan obat makanan dan minuman : 2 kali setahun 6. Tersedianya alkes dan obat-obatan di semua sarana kesehatan : 100 %.

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Gakin dan masyarakat rentan 2. Terselenggaranya pembiayaan kesehatan

1. Pemerataan kepemilikan kartu askes : 100 % 2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas dan jaringannya : 100 %

masyarakat


37

3.3.

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

teknis

daerah

yang

Membantu

Bupati

Lamandau

dalam

melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan sesuai dengan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 yaitu “Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat Menuju Kabupaten Lamandau Sehat”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau tahun 2012 terdiri dari : Program Utama : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.; 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan; 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.; 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pkm / Pustu dan Jaringannya; 8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja; 9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu; Perubahan Rencana Kerja --- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 2013

38

10. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

Program Penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 3.3.

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 No.

1.

Prioritas Program

Program

Obat

dan

Perbekalan • Pengadaan obat dan perbekalan

Kesehatan;

2.

Program Masyarakat.;

Kegiatan

kesehatan

Upaya

Kesehatan

• Penyediaan biaya operasional gudang farmasi • Penyediaan biaya operasional puskesmas Bulik • Penyediaan biaya operasional puskesmas Sematu • Penyediaan biaya operasional puskesmas Beruta • Penyediaan biaya operasional puskesmas Delang


39

• Penyediaan biaya operasional puskesmas Tapin Bini • Penyediaan biaya operasional puskesmas Kinipan • Pnyediaan biaya operasional puskesmas Bayat • Penyediaan biaya operasional puskesmas Merambang • Penyediaan biaya operasional puskesmas Melata • Penyediaan biaya operasional Labkesda • Peningkatan kesehatan masyarakat • Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya • Penyelenggaraan penyehatan lingkungan • PM2L Bidang Kesehatan • Penilaian tenaga kesehatan teladan

3.

Program Makanan;

Pengawasan

Obat

dan • Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan


40

Berbahaya

4.

Program

Promosi

Kesehatan

dan • Pengembangan Media Promosi

Pemberdayaan Masyarakat.;

dan Informasi Sadar Hidup Sehat • Kegiatan Seminar Kesehatan dalam Rangka HKN

5.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

• Pemberian tambahan makanan dan Vitamin • Lomba Posyandu • Pemantauan Status Gizi • Operasional Posyandu

6.

Program

Pencegahan

dan • Penyemprotan / Fogging Sarang

Penanggulangan Penyakit Menular;

Nyamuk • Peningkatan Imunisasi • Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah • Penjaringan Kasus TBC • Malariometrik survei dan penyemprotan • Penanggulangan HIV/AIDS • Penanggulangan P2 Kusta


41

7.

Program

Pengadaan,

Peningkatan • Pembangunan / rehab puskesmas

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana • Pembangunan / rehab pustu Pkm / Pustu dan Jaringannya;

polindes • Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pustu / polindes

8.

Program

Peningkatan

Pelayanan • Lomba Balita Sehat Indonesia

Kesehatan Anak dan Remaja;

• Pelatihan Dokter Kecil • Penjaringan Kesehatan Anak SD

9.

Program

Peningkatan

Kesehatan Ibu;

Pelayanan • Pertemuan dan pelacakan kasus AMP • Pelatihan Kader Posyandu

10.

Program Kebijakan dan Manajemen • Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

Pembangunan Kesehatan.


42

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja bidang kesehatan dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam

penyusunan

penyelenggaraan

berbagai

pembangunan

kebijakan, kesehatan

pedoman serta

dan

arahan

pembangunan

berwawasan kesehatan. Rencana Kerja ini merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem nasional lainnya dalam suatu suprasistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan. Oleh karena itu tidak tertutup terhadap penyesuaian dan penyempurnaan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja

ini sangat bergantung pada

semangat, dedikasi, ketekunan, kerja keras, kemampuan dan ketulusan para penyelenggara, serta sangat bergantung pula pada petunjuk, rahmat, dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.


43

Tabel 3.4. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Lamandau Tahun 2013 SKPD : Dinas Kesehatan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1

1

1

Rencana Tahun 2013 Lokasi

Target

4

5

Pagu Indikatif (Rp) 6

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target

Pagu Indikatif (Rp)

8

9

Total Belanja

1 Tahun

27.320.763.694

1 Tahun

32.137.962.312

Belanja Tidak Langsung

1 Tahun

14.483.697.000

1 Tahun

18.538.683.971

Belanja Langsung

1 Tahun

12.837.066.694

1 Tahun

13.599.278.341

Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

1 2 1

1 2 1

1 2 1

1 2 1

1 2 1

1

2

6

7

8

Kelancaran Administrasi Keluaran : Tersedianya kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat akan surat menyurat Hasil : Tersedianya perangko dan materai Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Keluaran : Tersedianya biaya air, dan Listrik telepon, air, listrik kantor dan aula Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran : Tersedianya jaminan Kendaraan Dinas/Operasional perizinan kendaraan dinas Hasil : Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas Keluaran : Tertibnya jaminan jasa Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan administrasi keuangan Hasil : Tertibnya administrasi keuangan Keluaran : Terjaganya kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kantor

13 Kegiatan

100% Nanga Bulik

1 Tahun

13.800.000

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun

1 Tahun

71.350.000

1 Tahun

152.600.000

1 Tahun

1 Tahun

74.917.500

1 Tahun

160.230.000

1 Tahun 2.046.406.400

100% Nanga Bulik

14.490.000

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

100%

1 Tahun

2.148.726.720

100% 46.400.000

1 Tahun

48.720.000

Kode 1



2

3

1 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan 1 2 1 11 Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi 1 2 1 12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 2 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1 2 1 15 Perundang-undangan

1 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 1 2 1 20 dalam Daerah

Hasil : Terciptanya kantor yang asri dan bersih Keluaran : Tersedianya peralatan alat tulis kantor Hasil : Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan keg. Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Hasil : Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Keluaran : Tersedianya bahan bacaan aparatur Hasil : Meningkatnya minat baca aparatur Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum kantor Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Target

4

5 1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

46.724.125

1 Tahun

33.225.000

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

6.058.000

1 Tahun

16.658.304

1 Tahun

503.646.000

1 Tahun

49.060.331

1 Tahun

34.886.250

1 Tahun

5.250.000

1 Tahun

6.360.900

1 Tahun

17.491.219

1 Tahun

528.828.300

1 Tahun

82.542.000

100%

Luar Daerah

1 Tahun

100%

1 Tahun

Dalam Daerah

9

1 Tahun

100%

Nanga Bulik

8

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

Pagu Indikatif (Rp)

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

Target

1 Tahun

1 Tahun

Nanga Bulik

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Adanya sinkronisasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Keluaran : Terlaksananya koordinasi 1 2 1 18 Daerah dan konsultasi keluar daerah


Catatan Penting

1 Tahun

86.669.100

100%

236.288.115

1 Tahun

248.102.521

Kode 1

1 2 2

1 2 2



2

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Pembangunan Gedung Kantor


Target

4

5

Hasil : Adanya sinkronisasi

100%

Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

100%

Keluaran : Terlaksananya perluasan gedung Aula kantor tahap

Nanga Bulik

Hasil : Tercapainya pembangunan perluasan gedung Aula kantor tahap

1 Paket


Catatan Penting 7


Pagu Indikatif (Rp)

8

9

100%

5 Kegiatan

203.200.000

1 Gedung parkir

100%

1 Paket

213.360.000

1 Gedung Parkir

Keluaran : Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana 1 2 2

5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

aparatur

Nanga Bulik

1 Paket

76.968.750

1 Paket

14.490.000

Hasil : Adanya sarana perlengkapan

1 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

gedung kantor Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Hasil : Terpeliharanya gedung kantor Keluaran : Tersedianya kebutuhan 1 2 3 pakaian dinas pegawai Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai Rehabilitasi /sedang / berat kendaraan dinas Keluaran : Dapat beroperasinya 1 2 3 13 Operasional Mobil Pusling Hasil : Mobil Pusling dapat dipergunakan dengan baik dan lancar. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari 5 Tertentu

1 Tahun

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

48.865.000

1 Tahun

51.308.250

Nanga Bulik

1 Stel 300 Pegawai

25.000.000

1 Stel 300 Pegawai

26.250.000

Nanga Bulik

1 unit

60.000.000

1 unit

63.000.000

1 unit

1 unit

Kode 1 1 2 5

1 2 5



2

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan formal

Magang Tenaga UGD Bagi POSKESDES Terpencil

Pelatihan Manajemen Puskesmas


Target

4

5

Peningkatan SDM Aparatur Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan pembangunan Keluaran :Bertambahnya ilmu pengetahuan tenaga UGD Hasil : Ilmu yang didapat dimanfaatkan

Keluaran :Terlaksananya pelatihan manajmen puskesmas

Catatan Penting


100%

Luar Daerah

1 tahun

Target

Pagu Indikatif (Rp)

7

8

9

3 Kegiatan

100%

48.500.000

10 Kali

Pegawai Dinkes 1 RSUD Luar Daerah

5 bidan

Nanga Bulik

1 Tahun


50.925.000

10 Pegawai 0

1 RSUD

0

5 bidan

0

1 Tahun

0

Hasil : Kegatan pelatihan terselenggara dengan sukses Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan

100%

Keluaran :Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Hasil : Ada obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan ke masyarakat

Nanga Bulik

1 Tahun

1 Kegiatan

2.628.600.000

100%

1 Tahun

2.760.030.000

Kode



2

3

1

1

21

1

21 9

1

Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya


Target

4

5

Kegiatan Seminar Kesehatan dalam Rangka 21 12 HKN

1

21 13 Perbaikan Gizi Masyarakat


100% Keluaran :Survei pasar,toko obat,apotek dan pabrik makanan. Hasil : Terjaminnya obat dan makanan yang beredar di

Nanga Bulik

kab.Lamandau Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Keluaran :Tersedianya promosi 21 11 Sadar Hidup Sehat kesehatan bagi masyarakat Hasil : Pengetahuan masyarakat sadar hidup sehat

1

Catatan Penting

meningkat Keluaran :Meningkatnya pengetahuan masyrakat mengenai masalah mengenai masalah kesehatan Hasil : Kesadaran masyarakat tentang kesehatan

1 Tahun

Nanga Bulik

Target

Pagu Indikatif (Rp)

7

8

9

1 Kegiatan

100%

6.000.000

100%


1 Tahun

2 Kegiatan

14.490.000

100%

1 Tahun

0

1 Tahun

0

1 Tahun

23.590.000

1 Tahun

24.769.500

semakin baik

1

1 1

100%

4 Kegiatan

100%

Pemberian tambahan makanan dan Vitamin

Keluaran :PMT sampai di masyarakat

Nanga Bulik

Lomba Posyandu

Hasil : PMT dimanfaatkan Keluaran :Dana operasional lomba posyandu tersedia Hasil : Pelayanan kesehatan meningkat

Nanga Bulik

1 Tahun

0

1 Tahun

0

Pelacakan Kasus Gizi Buruk

Keluaran :Ada laporan gizi buruk

Dalam daerah

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.500.000

Operasional Posyandu

Hasil : Balita sehat Keluaran :Adanya biaya operasional posyandu

Dalam daerah

1 Tahun

0

1 Tahun

0

21 16

21 18 21 19

25.000.000

34.886.250

Kode 1



2

3

1

21 20

1

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 21 21 Menular

21 22 Peningkatan Imunisasi

1

21 23 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

1

Penjaringan Kasus TBC

15

1

15 2

Malariometrik survei dan penyemprotan

Penanggulangan HIV/AIDS 1

15 6

Target

4

5



Pagu Indikatif (Rp)

7

8

9

100% Keluaran :Kegiatan fogging berjalan lancar Hasil : Angka penderita DBD menurun Keluaran :Terlaksananya kegiatan imunisasi Hasil : Kabupaten dan Desa mencapai UCI

5 Kegiatan

100%

Dalam daerah

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

47.250.000

Dalam daerah

1 Tahun

148.880.000

1 Tahun

156.324.000

Dalam daerah

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

10.500.000

Keluaran :Terdatanya penderita TBC Hasil : Penderita TBC dapat ditangani dengan baik Keluaran :Wabah malaria dapat diminimalisir Pencegahan dan penanggulangan kasus malaria di Kabupaten Lamandau Keluaran :Terdatanya penderita HIV AIDS di Kabupaten

Dalam daerah

1 Tahun

34.200.000

1 Tahun

35.910.000

Dalam daerah

1 Tahun

53.550.000

1 Tahun

56.227.500

Lamandau Hasil : Penyakit HIV AIDS dapat ditanggulangi

Dalam daerah

1 Tahun

23.600.000

1 Tahun

35.910.000

Keluaran :Ada peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah di masyarakat Hasil : Angka penularan wabah penyakit tertentu dapat ditanggulangi

21 24

1

Lokasi

Catatan Penting

Hasil : pelayanan posyandu lancar

Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk 1

Rencana Tahun 2013

Kode



2

3

1

Penanggulangan P2 Kusta 1

15 7

1

Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu 15 8 dan Jaringannya Pembangunan / rehab puskesmas

1

Keluaran :Terdatanya masyarakat yang menderita kusta Hasil : Penanganan penyakit kusta terlaksana

1

22 9

Target

4

5

Dalam daerah

1 Tahun


7

10.000.000

100% Keluaran :ada tempat pelayanan kesehatan


Pagu Indikatif (Rp)

8

9

1 Tahun

3 Kegiatan

10.500.000

100%

1 Tahun

0

1 Tahun

0

dan poskesdes Hasil : Jangkauan pelayanan kesehatan dekat Keluaran :Tersedianya sarana untuk Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas / Puskesmas/Pustu/

Dalam daerah

1 Tahun

4.160.100.000

1 Tahun

4.368.105.000

pustu / polindes

Dalam daerah

1 Tahun

0

1 Tahun

0

Hasil : Aman dan sehat Keluaran :Ada dana untuk bangunan pustu Pembangunan / rehab pustu polindes

22

Lokasi

Catatan Penting

Dalam daerah

15 10

1

Rencana Tahun 2013

Polindes Hasil : Sarana dan prasaranadimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan

Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan 1

22 10 Kesehatan

100%

1 Kegiatan

100%

Keluaran :Adanya pelatihan bagi pengelola data Kesehatan

Nanga Bulik

1 Tahun

0

1 Tahun

Hasil : Adanya profil kesehatan Kabupaten Lamandau Upaya Kesehatan Masyarakat

100%

14 Kegiatan

100%

0

Kode



2

3

1

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1

24

1

24 4

Gudang Farmasi


Catatan Penting


Lokasi

Target

4

5

Nanga Bulik

1 Tahun

19.100.000

Nanga Bulik

1 Tahun

80.100.000

Sematu

1 Tahun

78.000.000

1 Tahun

81.900.000

Bukit Jaya

1 Tahun

51.900.000

1 Tahun

49.900.000

Kudangan

1 Tahun

70.000.000

1 Tahun

73.500.000

Tapin bini

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

42.000.000

Kinipan

1 Tahun

66.000.000

1 Tahun

69.300.000

7

Target

Pagu Indikatif (Rp)

8

9

1 Tahun

20.055.000

kesehatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bulik

1

Keluaran :obat terdistribusi dengan baik Hasil : Obat dimanfaatkan untuk pelayanan

Rencana Tahun 2013

24 5 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sematu

Keluaran :PKM Bulik ada biaya operasional Pelayanan kesehatan lancar Keluaran :Puskesmas ada biaya operasional

1 Tahun

84.105.000

Hasil : Pelayanan kesehatan lancar Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1

26

1

26 1

Puskesmas Bukit Jaya

Hasil : Pelayanan kesehatan lancar Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Delang

1

26 2

Keluaran :Puskesmas ada biaya operasional Hasil : Pelayanan kesehatan lancar

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tapin Bini 1

Keluaran :Puskesmas ada biaya operasional

26 3


Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kinipan

Keluaran :Puskesmas ada biaya operasional

Kode



2

3

1 1

26 4

Rencana Tahun 2013 Pagu Indikatif (Rp) 6

Catatan Penting


Lokasi

Target

4

5

Bayat

1 Tahun

74.000.000

1 Tahun

77.700.000

Merambang

1 Tahun

50.750.000

1 Tahun

52.272.500

Melata

1 Tahun

64.500.000

1 Tahun

66.435.000

1 Tahun

39.000.000

1 Tahun

40.170.000

1 kegiatan

52.710.000

1 Tahun

55.345.500

7

Target

Pagu Indikatif (Rp)

8

9

Hasil : Pelayanan kesehatan lancar Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bayat


Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1

28

1

28 1

Puskesmas Merambang


Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Melata


Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1 1

Labkesda Lamandau 30 30 3 Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Kesehatan

Keluaran :Puskesmas ada biaya operasional Hasil : Pelayanan kesehatan lancar Keluaran :Terlaksananya Rapat Kerja Teknis / Rakernis

Nanga Bulik

Hasil : Rapat kerja teknis terlaksana Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Masyarakat Miskin

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Keluaran :Terlaksananya pelayanan kesehatan gratis Hasil : Pelayanan kesehatan masyarakat tidak bermasalah Keluaran :Terlaksananya penyehatan lingkungan Hasil : Terciptnya lingkungan umum yang sehat dan

1 kegiatan

Dalam daerah

1 Tahun

239.500.000

1 Tahun

251.475.000

Dalam daerah

1 Tahun

29.000.000

1 Tahun

30.450.000

Kode



2

3

1

Rencana Tahun 2013 Pagu Indikatif (Rp) 6

Catatan Penting


Lokasi

Target

4

5

Dalam daerah

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

31.500.000

Nanga Bulik

1 Tahun

20.780.000

1 Tahun

21.819.000

Nanga Bulik

1 Tahun

130.000.000

1 Tahun

136.500.000

Kawa

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

36.750.000

Arga Mulya

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

31.500.000

7

Target

Pagu Indikatif (Rp)

8

9

bersih Keluaran :Kegiatan PM2L Terlaksana dengan PM2L Bidang Kesehatan

Penilaian tenaga kesehatan teladan

Pengelolaan Program Askes PNS

baik Hasil : Adanya sarana kesehatan dan kegiatan Pelayanan kesehatan Keluaran :Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Hasil : Memacu semangat kerja tenaga kesehatan Keluaran :Adanya jaminan asuransi kesehatan bagi PNS Hasil : Kesehatan PNS semakin baik

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kawa


Penyediaan Biaya Operasioanl dan Pemeliharaan Puskesmas Arga Mulya


Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal

Kabupaten Keluaran : Kegiatan PPSP terlaksana Lamandau Hasil : Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat Kabupaten Hasil : Klaim jamkesmas dan jampersal dapat dilunasi Lamandau

1 tahun

158.485.000

1 tahun

166.409.250

1 tahun

300.000.000

1 tahun

315.000.000

Kode



2

3

1


Target

4

5

Dalam daerah

100% 1 Tahun

Nanga Bulik

Dalam daerah

Catatan Penting


7


Pagu Indikatif (Rp)

8

9

Hasil : Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja Lomba Balita Sehat

Pelatihan Dokter Kecil

Keluaran :Terpilihnya juara Hasil : Juara dilombakan di tingkat propinsi Keluaran :Adanya dokter kecil disekolah-sekolah

48.710.000 3 Kegiatan

100% 1 Tahun

51.145.500

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

21.000.000

1 Tahun

0

1 Tahun

166.409.250

Hasil : Meningkaatnya pengetahuan anak tentang kesehatan dan gizi Keluaran :Adanya data tentang kesehatan Penjaringan Kesehatan Anak SD

anak SD Hasil : Penanganan masalah kesehatan anak SD cepat diselesaikan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Pertemuan dan pelacakan kasus AMP

Pelatihan Kader Posyandu

100% Keluaran :Kasus AMP terdeteksi Hasil : Ada jalan keluar penurunan AKB Keluaran :Jumlah peserta yang mengikuti Keluaran : pelatihan terlaksana dengan baik Hasil : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pelayanan kesehatan

2 Kegiatan

100%

Dalam daerah

1 Tahun

207.780.000

1 Tahun

218.169.000

Dalam daerah

1 Tahun

0

1 Tahun

0

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Recommend Documents