PERUBAHAN PARADIGMA PENGAWASAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Oleh: INSPEKTUR JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI Jakarta, 28 Februari 2011
I. Pendahuluan × Perubahan menjadi sebuah keniscayaan dan selalu terjadi secara berkelanjutan yang harus dihadapi oleh siapapun. × Perubahan politik, teknologi, kehidupan sosial masyarakat dan perubahan peraturan kerap terjadi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi institusi. × setiap perubahan yang terjadi akan menimbulkan risiko baru. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap unit untuk mengidentifikasikan perubahan yang terjadi dan memberi keyakinan bahwa proses pengelolaan risiko oleh manajemen telah berjalan dengan baik. × Setiap Unit Satker harus memberi keyakinan bahwa risiko-risiko yang ada tetap pada tingkatan yang dapat diterima (risk apetite). Setiap Unit harus secara terus menerus mengupayakan jalannya operasional organisasi hingga memberi keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. × Dengan konsep tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap aparat saat ini untuk lebih memahami core bussiness organisasi (satker) dan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya
2
II. Perubahan Paradigma Pengawasan A. Tahapan Perubahan MASA LALU “ WATCH DOG “ • • • • •
Pendekatan Birokrasi Berorientasi menghukum Instruktif Kurang memberi solusi Kurang memberi kesempatan kepada auditee untuk menjelaskan sesuatu
s.d. 2010 COUNSELING PARTNER • Koordinatif • Partisipatif • Konsultatif Guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan
MULAI TAHUN 2011 COUNSELING PARTNER AND QUALITY ASSURANCE Pengawasan untuk menghantar suatu unit kerja dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja sesuai rencana dan ketentuan.
Dengan paradigma baru, ukuran keberhasilan APIP bukan dari JUMLAH TEMUAN, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen mengatasi permasalahan yang timbul, meliputi aspek pengelolaan resiko, kontrol, dan tata-proses yang baik. VALUES Pengawasan: 1. Transparan, 2. Obyektif, 3. Independen, 4. Akuntabel Mengutamakan pengawasan preventif dan pre-emtif dengan fokus pembinaan, advokasi, pendampingan, dan pengendalian pada setiap tahapan kegiatan 3
B. Proses Pengawasan Umpan Balik
Penentuan Sasaran Kinerja
Penentuan Standard dan Metode Penilaian Kinerja
Menguku r Kinerja j
Pengambilan Tindakan Apakah Kinerja yang dicapai Koreksi dan sesuai dengan Tidak Melakukan Standar ? evaluasi ulang atas Standar yang Ya telah ditetapkan Tujuan Tercapai
Mulai dari tahap perencanaan & penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan hasil yg diperoleh (input, process, output, outcome dan impact) . 4
C. Operasional Pengawasan OPERASIONAL PENGAWASAN PENGAWASAN PRE-EMTIF MEMBANGUN KESADARAN DAN KOMPETENSI SDM 1. Sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan; 2. Peningkatan kemapuan SDM (capacity building, dan charachter building) 3. Sidak; dll.
PENGAWASAN REPRESIF
PENGAWASAN PREVENTIF MEMBANGUN SISTEM, PROSEDUR, DAN LANGKAH ANTISIPATIF
PENGAWASA N DAN PEMERIKSAA 1. Audit N Kinerja;
1. Early warning system; 2. Survey;
2. Reviu;
3. SOP 4. Juklak, Juknis 5. Standard kinerja berbasis KPI dan Produktivitas 6. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 7. Kode Etik pelayanan publik; dll.
1. Pembentukan ULP 2. SPI 3. Penilaian kinerja berbasis KPI dan Produktivitas 4. Klinik Itjen 5. Advokasi, dll.
3. Monev Pelaksanaan KIN (peta panduan); 4. Evaluasi Kebijakan;
PEMERIKSAA N KHUSUS 1. Audit Risiko (Risk Based Audit) 2. Audit aduan Masyarakat 3. Verifikasi Hasil Audit Eksternal; 4. Audit tertentu
5. Tindak Lanjut Hasil Audit
5
D. Sasaran Pengawasan 1. 2. 3. 4. 5.
Mempertahankan opini WTP; Mewujudkan pencapaian KPI (Key Performance Indicators); Mewujudkan reformasi birokrasi; Mewujudkan efektifitas restrukturisasi organisasi; Memberikan feedback terhadap NSPK sektor industri.
E. Rencana Kerja 2011 1. Melaksanakan rencana aksi mempertahankan opini WTP; 2. Melakukan advokasi dan pendampingan sejak tahap perencanaan kegiatan, dan pelaksanaannya; 3. Pemeriksaan komprehensif, untuk evaluasi capaian sasaran dan target program yang ditetapkan; 4. Mengadakan forum koordinasi tindak lanjut hasil audit; 5. Menyelesaikan temuan atas laporan keuangan tahun 2010; 6. Bimbingan teknis penyusunan Laporan Realisasi Anggaran/Reviu LK-BMN; 7. Penerapan SPIP; 8. Melakukan pengendalian dengan monitoring & evaluasi program /kegiatan Prioritas: a. ITPT, b. Industri Gula; c. P3DN; d. KUR; e. Klaster Industri Agro (CPO, Kakao, Karet), f. Dekonsentrasi; g. Capaian KPI masing-masing Unit Eselon-I; h. Hasil Litbang; i. JPT; j. Pendidikan dan Latihan SDM; dan k. SPIP. 9. Peningkatan profesionalism aparat pengawas internal; 6 10 Memperkuat sarana & Prasarana kerja
III. Peningkatan Kinerja Kemenperin A. Fokus Pengawasan 1.
Program/Kegiatan; Apakah core business masing-masing satker/unit sudah dilaksanakan dengan baik, telah sesuai dengan RPJM, Renstra, Renja, Renkin, dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
2.
Anggaran/Keuangan;
3.
→ Apakah target penyerapan anggaran (minimal 90%) telah dibuat dengan realistis (disiplin waktu dan anggaran) → Apakah telah dilakukan secara tertib, tepat waktu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Barang Milik Negara; → → → →
4.
Analisa kebutuhan Pencatatan dan inventarisasi Sistem pengamanan terhadap penyimpanan Prosedur penghapusan
Sumber Daya Manusia; → Rencana kebutuhan pegawai → Penataan dan penempatan pegawai → Penegakan disiplin pegawai (penghargaan dan sanksi). → Implementasi pola pengembangan karir, mutasi, diklat, magang dan lain-lain. → Pembinaan jabatan fungsional, kepangkatan dan jabatan. → Tertib administrasi, kepangkatan, cuti, gaji berkala, DP3, pemberhentian dan pemensiunan pegawai 7
A. Fokus Pengawasan (lanjutan)
5. Sistem/Prosedur Kerja (SOP); → → → → → → → → → →
Penyusunan program Pengelolaan anggaran Pengelolaan PNBP Pengadaan barang / jasa Pengelolaan BMN Pengelolaan kepegawaian Pengelolaan persuratan Pengelolaan dokumentasi/ arsip Pelaporan Pelayanan publik
6. Pelayanan Publik. → Monitoring dan audit penerapan e-licensing → Evaluasi penerapan sistem integritas pelayanan publik → Monitoring penerapan praktek anti korupsi
8
Contoh: Aspek Program/Kegiatan KIN
Roadma p
Renstra
Renja
Renkin
Progra m
Kegiatan
Kinerja unit/satker Kegiata n
Unit penanggun g jawab
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasila n
Ukuran Keberhasila n
Target
% Capaian
Keteranga n
(a) (b) (c)
Relevansi dan manfaat: 1. 2. 3.
Kesesuaian dengan Tupoksi (core business); Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri (Efisiensi, produktivitas, inovasi, konektifitas); Peningkatan & penguatan struktur (pendalaman, kelengkapan pohon industri, pencegahan monopoli); 4. Peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional; 5. Peningkatan kemampuan SDM industri, R &D, dan kewirausahaan; 6. Peningkatan kemampuan teknologi industri; 7. Penyebaran industri ke luar Pulau Jawa; 8. Peningkatan peran IKM dalam PDB; 9. Perbaikan pelayanan publik; 10. Penguatan kelembagaan.
9
Contoh: Aspek Program/Kegiatan di Pusat 1. Ditjen Basis Industri Manufaktur Ö Melakukan analisa dan merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pada sub-sektor Basis Industri Manufaktur Ö Memulihkan kinerja industri-industri yang terkena dampak krisis finansial global yang mengimbas pada industri-industri yang melakukan ekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat. Ö Mengatasi permasalahan aktual industri Ö Menumbuh-kembangkan klaster industri melalui pelaksanaan rencana aksi yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang peta panduan klaster industri prioritas melalui: restrukturisasi, peningkatan daya saing, peningkatan kapasitas, penguatan dan pendalaman struktur industrinya, serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
2. Ditjen Industri Agro Ö Melakukan analisa dan merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pada sub-sektor Industri Agro Ö Menumbuh-kembangkan klaster industri melalui pelaksanaan rencana aksi yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang peta panduan klaster industri prioritas, melalui: hilirisasi dengan upaya diversifikasi, peningkatan nilai tambah dan pendalaman struktur, khususnya ke luar Jawa Ö Mengatasi permasalahan aktual industri 10
3. Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Ö Melakukan analisa dan merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pada sub-sektor Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Ö Menumbuhkan industri yang utamanya diarahkan pada penguasaan pasar ekspor. Ö Menumbuh-kembangkan klaster industri melalui pelaksanaan rencana aksi yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang peta panduan klaster industri prioritas, melallui: 9 Peningkatan investasi baru, penguatan komponen lokal, peningkatan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan, baik komponen maupun produk utuh, melakukan full manufacturing, penguasaan teknologi tinggi yang terbaru, serta pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri. 9 Pengembangan klaster industri elektronika dan Telematika dengan melakukan investasi, restrukturisasi, peningkatan daya saing, peningkatan kapasitas, penguatan dan pendalaman struktur industri. 9 Pengembangan klaster industri kreatif dengan cara memperkuat faktor pendorong kemampuan pasokan (supply push) dan faktor penguat pasar (demand pull) secara simultan. Ö Mengatasi permasalahan aktual industri 11
4. DITJEN IKM Ö Melakukan analisa dan merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan IKM, Ö Meningkatan nilai tambah produk primer daerah, Ö Menumbuhkan populasi IKM berdasarkan kompetensi inti industri daerah, Ö Memanfaatkan sumber daya termasuk SDA daerah secara optimal, Ö Menyebarkan industri ke berbagai daerah, Ö Meningkatkan daya saing daerah berlandaskan keunggulan daerah, Ö Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi unggulan daerah, Ö Membangun keunikan yang dimiliki daerah, Ö Melakukan kerjasama antar daerah, serta membangun kerjasama yang harmonis antar daerah. Ö Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu dilakukan melalui penguatan sentra-sentra IKM dengan meningkatkan fasilitas layanan UPT yang didukung oleh kelembagaan yang ada di daerah. Ö Peningkatan akses terhadap sumber dana dan manajemen, tersedianya pasar khusus untuk ekspor, serta kemampuan dalam menguasai desain, teknologi dan jaminan terhadap mutu. 12
5. DITJEN Pengembangan Perwilayahan Industri Ö Pelaksanaan public-private partnership Ö Pengembangan kawasan industri Ö Mempersiapkan peta panduan industri unggulan provinsi dan kompetensi inti industri kabupaten/kota. Ö Penanganan permasalahan aktual dalam pengembangan public-private partnership Ö Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan peta panduan pengembangan industri unggulan dan kompetensi inti industri kabupaten/kota.
6. DITJEN Kerjasama Industri Internasional Ö Penyelenggaraan hubungan kerjasama industri internasional dalam rangka meningkatkan penguasaan pasar luar negeri, Ö Menyiapkan perumusan dan analisa peningkatan kerjasama industri internasional di sektor industri, Ö Melaksanakan peningkatan kerjasama industri internasional di bidang penelitian dan pengembangan industri Ö Merumuskan peningkatan kerjasama industri internasional Ö Melakukan analisa dan merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penelitian dan pengembangan kerjasama industri internasional, Ö memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan kerjasama industri internasional.
13
7. Program Kebijakan, Iklim Usaha dan Mutu Ö Ö Ö Ö
Mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui: Perumusan dan analisa kebijakan dan iklim di sektor industri, Pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri Meningkatkan kemampuan dalam menciptakan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam: 9 Uji komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, 9 Rancangan produk baru, 9 Pengembangan proses produksi, 9 Energi terbarukan, 9 Lingkungan hidup, dan tenaga kerja
8. Setjen Ö Dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal, dengan indikator pencapaiannya meliputi: 9 terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, 9 terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat, 9 terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian. Ö Dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian Perindustrian
14
Contoh: 2. Aspek SDM < Kompetensi >
Kompetensi Praktis Bisnis Kopetensi Praktis Substantif Lanjutan Kompetensi Praktis Substantif Kompetensi Dasar
- AMT - Bahasa Inggris II - Prajabatan - Bendaharawan Gol. II - Komputer II - Orientasi - Bhs Indonesia Tupoksi II - Personal Empowerment - Statistika I - Tata Tulis Lap. - Bhs Inggris I I - Komputer / IT I - Bhs Indonesia I
Staf
Staf
II/a
II/b
- Bhs Inggris III - Komputer III - P3DN/TKDN - Statistika II - Pengadaan Barang/Jasa
Staf II/c – II/d
Kompetensi Praktis Teknis - Bahasa Inggris IV - Magang - Sistem Industri I - Orientasi Tupoksi - Prajabatan Gol. III - Diklat PIM Tk. IV - Character Building - Ekonomi Mikro - E-Procurement - LAKIP - RKAKL
Staf III/a – III/b
- Manajemen Proyek - Perencanaan Strategis - Metodologi Penelitian - Menulis Laporan dlm Bhs. Inggris - Teknik Penulisan Laporan & Presentasi - Diklat PIM Tk. III - Sistem Industri II - Team Building - Ekonomi Makro
Eselon IV III/c – III/d
Wawasan internasional & Kompetensi kepemimpinan Praktis Manajemen Bisnis
- Leadership & Change Mgmnt - Good & Clean Governance - Manajemen Performance - Sistem Pengendalian Rencana & Laporan - Diklat PIM Tk. I - Sistem Industri III - Ekonomi Industri - Kecerdasan Emosional - Analisis Kebijakan - Decision Making Process
Eselon III IV/a –
- LEMHANAS - Kepemimpinan (PIM) Tk. II - Ekonomi Politik - Int’l Economic - Diplomasi dan Negosiasi - Creative & Innovative Thinking - Psikologi Investasi - Sistem Industri IV - Short course di LN
Eselon II IV/c –
Kepemimpinan Visioner
- Strategic Negotiation - Leading Change & Organizational Renewal (HBS) - High otentials Leadership Program (HBS) - Kepemimpinan (PIM) Tk. I
Eselon I IV/d – IV/e
15
Contoh: 3. Aspek Pelayanan Publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
• PERIJINAN • REKOMENDASI • SERTIFIKASI • KONSULTASI • FASILITASI KEPUASAN PENYEDERHANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM DAN PROSEDUR • Waktu • Biaya • BERBASIS IT
PELANGGAN
PTSP
MELALUI PELAYANAN PRIMA
FAKTOR PENDUKUNG • KELEMBAGAAN • SUMBERDAYA MANUSIA • SARANA DAN PRASANA • PEMIBIAYAAN
16
B. Langkah-Langkah Tindak Lanjut 1. Itjen < Kuantitas dan Kualitas Itjen > Tujuan Pengawasan : Memberikan nilai tambah dan memperbaiki pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kementerian Perindustrian Assurance Activity
Consulting Activity
Kompetensi Auditor
2. 3. 4.
Kompetensi Inti Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik Bidang Strategi Pengawasan Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan Bidang Sikap Profesional
1. 2.
Kompetensi Pendukung Bidang Komunikasi Bidang Lingkungan Pemerintahan
1.
Kompetensi Manajerial Bidang Manajemen Pengawasan 17
2. Satker
4. WORLD CLASS 3. BREAKTHROUGH 2. PROACTIVE 1. AWAKENING
ENVISIONING INFRASTRUCTURING CULTURE BUILDING COMPETENCE BUILDING
PARADIGMS SHIFT SENSE OF URGENCY
COMMITMENT PERFORMANCE STANDARDS
VALUE CREATING
PROCESS MANAGEMENT QUALITY MANAGEMENT CHANGE MANAGEMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT PEOPLE MANAGEMENT
18
IV. PENUTUP 9 Esprit de corps Kementerian Perindustrian (sense of pride, honor). Mari kita tingkatkan rasa kebanggaan sebagai pegawai Kementerian Perindustrian, dengan meningkatkan kinerjanya melalui bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja iklas berlandaskan prinsip--prinsip good governance menuju clean goverment. 9
Jadikan Itjen sebagai katalisator dan quality assurance dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja sesuai core business masing-masing unit/satker.
9
Dalam rangka mendukung perubahan paradigma Itjen, dimohon secara simultan seluruh pejabat pada masing-masing unit/satker mulai tahun 2011 juga ikut berubah ke arah yang lebih baik. 19
Pengawasan Kementerian Perindustrian
”Taat SPIP, selamanya WTP” 20
