PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
DAN
PEMERINTAH
KERAJAAN
NORWEGIA, MASING-MASING SELANJUTNYA DI DALAM PERSETUJUAN INI
-
DISEBUT SEBAGAI "PIHAK", MENGINGAT PERSETUJUAN ANTARA PARA PIHAK MENGENAI
DORONGAN
DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK ATAS PENANAMAN MODAL YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 24 NOPEMBER 1969, BERKEINGINAN UNTUK MENGEMBANGKAN KERJASAMA EKONOMI DIANTARA KEDUA NEGARA, DIPENUHI OLEH PEMIKIRAN UNTUK MENDORONG DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG MENGUNTUNGKAN UNTUK PENANAMAN MODAL OLEH PARA INVESTOR DARI SATU PIHAK DI WILAYAH PIHAK LAIN BERDASARKAN PERSAMAAN KEDAULATAN DAN KEUNTUNGAN BERSAMA, MENYADARI BAHWA PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL,
MENURUT
PERSETUJUAN
INI
AKAN MENIMBULKAN
DORONGAN
BAGI
INISIATIF DI BI DANG INI, TELAH BERSEPAKAT SEBAGAI BERIKUT PASAL I DEFINISI
UNTUK TUJUAN PERSETUJUAN IN I : 1.
YANG DIMAKSUD DENGAN
"PENANAMAN MODAL"
ADALAH SETIAP JENIS
ASET YANG DITANAM OLEH INVESTOR DARI SATU PIHAK DI WILAYAH
- 2 -
PIHAK LAIN, SESUAI DENGAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN TERMASUK, TETAPI TIDAK TERBATAS PADA (I)
BENDA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK DAN HAK-HAK MILIK LAIN SEPERTI HIPOTEK,
HAK GADAI ATAU JAMINAN DAN HAK-
HAK SEMACAMNYA; (II)
SAHAM-SAHAM, STOK, SURAT-SURAT HUTANG ATAU SETIAP BENTUK LAINNYA DARI PARTISIPASI DALAM PERUSAHAAN;
(III) TAGIHAN-TAGIHAN
ATAS
UANG
YANG
DIGUNAKAN
UNTUK
MENCIPTAKAN NILAI EKONOMI ATAU TAGIHAN-TAGIHAN ATAS PELAKSANAAN
BERDASARKAN
KONTRAK
YANG
MEMPUNYAI
NILAI
EKONOMI; (IV)
HAK-HAK MILIK
INDUSTRIAL
DAN
INTELEKTUAL,
SEPERTI
TEKNOLOGI, KEAHLIAN, PATEN, DESAIN PRODUK INDUSTRI, MERK DAGANG DAN GOODWILL; (V)
HAK IZIN USAHA YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG ATAU BERDASARKAN KONTRAK TERMASUK IZIN USAHA UNTUK MENELITI, MENGOLAH,
MENGGALI
ATAU MENGEKSPLOITASI
SUMBER-SUMBER
ALAM. 2.
YANG DIMAKSUD DENGAN "KEUNTUNGAN" ADALAH JUMLAH UANG SAH YANG BERASAL DARI SUATU PENANAMAN MODAL SEPERTI KEUNTUNGAN, BUNGA, ROYALTI, UANG JASA, DEVIDEN DAN PENGHASILAN SAH LAIN YANG BERASAL DARI PENANAMAN MODAL.
3,
YANG
DIMAKSUD
DENGAN
"INVESTOR"
ADALAH
SETIAP
WARGANEGARA
ATAU PERUSAHAAN SUATU PIHAK YANG SUDAH ATAU SEDANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PIHAK LAIN. "PERUSAHAAN" ADALAH, DALAM HUBUNGAN DENGAN MASING-MAS I NG PIHAK,
SETIAP
KORPORASI,
PERUSAHAAN,
FIRMA
DAN
PERUSAHAAN
YANG DIDIRIKAN ATAU DIBENTUK MENURUT UNDANG- UNDANG YANG BERLAKU DI WILAYAH PIHAK TERSEBUT.
-
"WARGANEGARA" PIHAK,
ADALAH,
3 -
DALAM
HUBUNGAN
DENGAN
MASING-MASING
SETIAP PERORANGAN YANG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN DARI
PIHAK YANG BERSANGKUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. 4.
YANG DIMAKSUD DENGAN "WILAYAH" ADALAH : DALAM
HUBUNGAN DENGAN REPUBLIK INDONESIA :
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM HUKUM NASIONALNYA REPUBLIK SESUAI
DAN
DAERAH-DAERAH
INDONESIA MEMPUNYAI KETENTUAN-KETENTUAN
YANG
BERDAMPINGAN
DIMANA
HAK BERDAULAT ATAU YURISDIKSI DALAM
KONVENSI
PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENGENAI HUKUM LAUT TAHUN 1982. DALAM
HUBUNGAN
WILAYAH
KERAJAAN
DENGAN KERAJAAN NORWEGIA
NORWEGIA
TERMASUK
LAUT
WILAYAH,
DEMIKIAN
JUGA LANDAS KONTINEN DIMANA KERAJAAN NORWEGIA MELAKSANAKAN, SESUAI DENGAN HUKUM INTERNASIONAL, HAK BERDAULAT UNTUK TUJUAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER-SUMBER ALAM DI WILAYAH TERSEBUT.
PASAL II PENERAPAN PERSETUJUAN
PERSETUJUAN
INI
BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL
OLEH
INVESTOR
KERAJAAN NORWEGIA DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YANG SEBELUMNYA TELAH DIBERIKAN IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
1 TAHUN 1967
MENGENAI PENANAMAN MODAL ASING DAN SETIAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MENGUBAH ATAU MENGGANTIKANNYA, MODAL OLEH
INVESTOR REPUBLIK
DAN BAGI PENANAMAN
INDONESIA DI
WILAYAH
KERAJAAN
NORWEGIA YANG DIBUAT SETELAH 1 JANUARI 1980 SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KERAJAAN NORWEGIA.
- 4 PASAL I I I PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANANAM MODAL
MASING-MASING PIHAK AKAN MENINGKATKAN DAN MENDORONG DI WILAYAHNYA PENANAMAN MODAL OLEH INVESTOR DARI PENANAMAN MODAL TERSEBUT SESUAI
PIHAK LAIN DAN MENERIMA
DENGAN HUKUM
DAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGANNYA SERTA MEMBERIKAN PERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG DAN MEMADAI.
PASAL IV PERLAKUAN YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN 1.
PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN PARA INVESTOR DARI SATU PIHAK DI WILAYAH PIHAK LAIN, DEMIKIAN JUGA KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH,
DIBERIKAN PERLAKUAN TIDAK KURANG MENGUNTUNGKAN
DIBANDINGKAN
DENGAN
YANG
DIBERIKAN
KEPADA
PENANAMAN
MODAL
YANG DILAKUKAN OLEH PARA INVESTOR DARI NEGARA KETIGA. 2.
PERLAKUAN YANG DIBERIKAN MENURUT PASAL INI TIDAK BERLAKU BAGI KEUNTUNGAN
YANG DIBERIKAN KEPADA PARA
INVESTOR
DARI
SUATU
NEGARA KETIGA OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN "CUSTOMS" ATAU "ECONOMIC UNION" ATAU PERSETUJUAN INTERNASIONAL SEMACAM YANG ADA ATAU DIADAKAN KEMUDIAN, ATAU PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS DIMANA SALAH SATU PIHAK MENJADI ANGGOTA ATAU AKAN MENJADI ANGGOTA. DENGAN
PERLAKUAN TERSEBUT JUGA TIDAK BERHUBUNGAN
SETIAP KEUNTUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH MASING-MASING
PIHAK KEPADA PARA INVESTOR SUATU NEGARA KETIGA BERDASARKAN PERSETUJUAN PAJAK BERGANDA ATAU PERSETUJUAN MENGENAI PERPAJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL MENGENAI PERPAJAKAN.
-
5 -
PASAL V GANTI RUGI ATAS KERUGIAN-KERUGIAN PARA INVESTOR DARI SATU PIHAK YANG PENANAMAN MODALNYA MENGALAMI KERUGIAN DI WILAYAH PIHAK LAIN KARENA PERANG,
REVOLUSI,
KONFLIK
SENJATA LAIN, NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT ATAU KEJADIAN-KEJADIAN SEMACAM HARUS DIBERIKAN PERLAKUAN YANG TIDAK KURANG MENGUNTUNGKAN DIBANDINGKAN DENGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARA INVESTOR DARI SUATU
NEGARA
KETIGA
BERKENAAN
DENGAN
GANTI RUGI ATAU PENYELESAIAN LAIN.
RESTITUSI,
PERLINDUNGAN,
PEMBAYARAN GANTI RUGI HARUS
DAPAT DITRANSFER SECARA BEBAS.
PASAL VI PENGAMBILALIHAN HAK DAN GANTI RUGI 1.
PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PARA INVESTOR DARI SATU PIHAK DI WILAYAH PIHAK LAIN TIDAK BOLEH DIAMBILALIH, DINASIONALISASIKAN ATAU DIKENAKAN TINDAKAN-TINDAKAN LAIN YANG BERAKIBAT
SAMA,
TINDAKAN-TINDAKAN
DISEBUT "PENGAMBILALIHAN HAK",
TERSEBUT
SELANJUTNYA
KECUALI JIKA PERSYARATAN-
PERSYARATAN DI BAWAH INI DIPENUHI : (I)
PENGAMBILALIHAN
HAK
DILAKUKAN
UNTUK KEPENTINGAN
UMUM
DAN DILAKSANAKAN MENURUT PROSEDUR HUKUM NASIONAL. (II)
TIDAK DISKRIMINATIF.
(III) HANYA DILAKUKAN DENGAN GANTI RUGI. 2.
GANTI RUGI TERSEBUT HARUS SEBESAR NILAI PASAR DARI PENANAMAN MODAL SEBELUM TANGGAL PENGAMBILALIHAN HAK DAN DIBAYAR TANPA PENUNDAAN.
GANTI RUGI AKAN TERMASUK BUNGA,
DIHITUNG SEJAK
HARI PERTAMA SESUDAH TANGGAL PENGAMBILALIHAN HAK SAMPAI TANGGAL PEMBAYARAN,
PADA TINGKAT SUKU BUNGA KOMERSIAL DALAM
JANGKA WAKTU TERSEBUT.
PEMBAYARAN DARI GANTI RUGI ITU HARUS
- 6 -
SECARA EFEKTIF DAPAT DIREALISIR DAN DAPAT DITRANSFER SECARA BEBAS.
PASAL VII TRANSFER 1.
MASING-MASING PIHAK MENJAMIN,
SESUAI DENGAN DAN SEJAUH YANG
DIIJINKAN OLEH HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEPADA PARA
INVESTOR DARI
PIHAK
LAIN,
BERKENAAN
DENGAN
PENANAMAN
MODAL MEREKA, TANPA PENUNDAAN MENTRANSFER : (I)
KEUNTUNGAN,
ROYALTI DAN PENGHASILAN LAIN YANG BERASAL
DARI PENANAMAN MODAL; (II)
MODAL YANG DITANAM ATAU SELURUH ATAU SEBAGIAN HASIL PENDAPATAN DALAM HAL LIKUIDASI ATAU HARTA BERKENAAN DENGAN PENANAMAN MODAL;
(III) DANA PEMBAYARAN KEMBALI ATAS PINJAMAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENANAMAN MODAL DAN BUNGANYA; (IV)
PENGHASILAN DARI PARA PEKERJA YANG BEKERJA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.
2.
TRANSFER MATA UANG MENURUT PERSETUJUAN
INI HARUS DILAKUKAN
TANPA PENUNDAAN DALAM MATA UANG YANG DAPAT DIPERTUKARKAN YANG MANA PENANAMAN MODAL TELAH DILAKUKAN ATAU DALAM MATA UANG LAIN YANG DAPAT DIPERTUKARKAN JIKA DISETUJUI OLEH INVESTOR, DENGAN KURS RESMI YANG BERLAKU PADA TANGGAL TRANSFER.
PASAL VIII SUBROGASI APABI LA SALAH SATU PIHAK ATAU SETIAP WAKIL YANG DITUNJUKNYA TELAH MEMBERIKAN JAMINAN TERHADAP RISIKO-RISIKO NON KOMERSIAL BERKENAAN
-
7 -
DENGAN SUATU PENANAMAN MODAL OLEE INVESTORNYA DI WILAYAH P I H LAIN DAN TELAH MELAKUKAN MENURUT
JAMINA~ '.
ITU,
KEPADA I VE S TOR
~EMBAYARAN
PIHAK LAIN
HARUS MENGAKUI
I~
ERSEB UT
PENGA LI HAN
HAI~
INVESTOR IT'...' KEPADA PIHAI{ YANG DI SEBUT AN TERDAHULU AT U SET IAP WAKIL
YANG DI TUN JUKNYA .
SUBROGASI
DARI
PIHAK YA G DIS EBUTKAN
BELAKANGAN TIDAK BOLER MELEBIHI H K-HAK ASLI I NV ESTOR TERSEBUT. ME GENAI
PENG LIHA
PEMBAYARAN -PEMBAYARAN
YANG
HARUS
DILAKUKAN
KEP DA PI HAK LAI N BERDASARKAN SUBROGASI TERSEBUT, KETENTUAN' ETENTUAN PASAL V, VI DAN VI I MAS ING - MAS I NG AKAN BERLAKU.
PASAL IX PERSELI SIHAN ANTARA PIHAK DAN INVESTOR 1.
PERSE LIS I HAN APAPUN YANG TIMBUL ANTARA SALAH SATU PIHAK · DENGAN
INVESTOR DARI
PIHAK
LAIN HARUS
DISELESAIKAN
SECARA
DAMA ! . 2.
APABILA PERSELISIHAN ITU TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA DAMA! DALAM WAKTU 6 BULAN DARI TANGGAL PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS, INVESTOR BOLEH MENGAJUKAN PERSELISIHAN ITU, MENURUT KEHENDAKNYA, KEPADA : A) PENGADILAN
MAS ING-MAS ING
PIHAK,
PADA
SEMUA
TINGKAT,
DIDALAM WILAYAH HUKUMNYA; B) "THE INTERNAT I ONAL CENTRE FOR THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES" UNTUK MENERAPKAN PROSEDUR ARBITRASE YANG DITENTUKAN OLEH WASHINGTON CONVENTION TERTANGGAL 18 MARET 1965 MENGENAI
"PENYELESAIAN PERSELISIHAN-PERSELISIHAN
PENANAMAN MODAL ANTARA NEGARA-N EGARA DAN WARGANEGARAWARGANEGARA NEGARA-NEGARA LAIN. 3.
SEMENTARA PROSES HUKUM SECARA ARBITRASE UNTUK MENYELESA I KAN PERSELIS I HAN DEMIKIAN SEDANG BERLANGSUNG, MENAHAN DI R! DAR I SETI AP CAMPUR TANGAN.
KEDUA PIHAK HARUS
- 8 -
PASAL X PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK
1.
PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK MENGENAI INTERPRETASI ATAU PENERAPAN DARI PERSETUJUAN INI BARUS SEJAUH MUNGKIN DISELESAIKAN MELALUI PERUNDINGAN ANTARA PARA PIHAK.
2.
JIKA PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK TIDAK DAPAT DISELESAIKAN DALAM WAKTU 6 BULAN SETELAH PERUNDINGAN DIMULAI, PERSELISIHAN
ITU ATAS PERMINTAAN
DARI
SALAH SATU
MAKA PIHAK
DIAJUKAN KE SUATU PERADILAN ARBITRASE. 3.
PERADILAN ARBITRASE TERSEBUT DIBENTUK UNTUK TIAP KASUS DENGAN CARA : DALAM WAKTU 3 BULAN SEJAK PERMINTAAN UNTUK ARBITRASE DITERIMA, TIAP PIHAK MENGANGKAT SATU ANGGOTA PERADILAN. KEDUA ANGGOTA MEMILIH SEORANG WARGANEGARA DARI NEGARA KETIGA YANG ATAS PERSETUJUAN KEDUA PIHAK AKAN DITUNJUK SEBAGAI KETUA PERADILAN. KETUA DIANGKAT DALAM WAKTU 2 BULAN SEJAK TANGGAL PENGANGKATAN KEDUA ANGGOTA.
4.
JIKA DALAM WAKTU YANG DISEBUTKAN DALAM AYAT 3 DARI PASAL INI PENGANGKATAN YANG DIPERLUKAN BELUM DILAKUKAN, PIHAK DAPAT,
TANPA ADA PERSETUJUAN
LAIN,
SALAH SATU
MEMINTA
KETUA
MAHKAMAH INTERNASIONAL UNTUK MELAKUKAN PENGANGKATAN YANG DIPERLUKAN.
JIKA KETUA ADALAH WARGANEGARA DARI SALAH SATU
PIHAK ATAU DICEGAH UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI TERSEBUT, WAKIL KETUA DIMINTA UNTUK MELAKUKAN PENGANGKATAN YANG DIPERLUKAN. JIKA WAK I L KETUA ADALAH WARGANEGARA DARI SALAH SATU PIHAK ATAU JIKA IA JUGA DICEGAH UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI TERSEBUT, ANGGOTA SENIOR MAHKAMAH INTERNASIONAL SELANJUTNYA YANG BUKAN WARGANEGARA SALAH SATU PIHAK DIMINTA UNTUK MELAKUKAN PENUNJUKAN YANG DIPERLUKAN. 5.
PER ADILAN
ARBITRASE
MENENTUKAN
PROSEDURNYA
S END I RI.
PERADILAN MENCAPAI KEPUTUSAN BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN
- 9 -
DALAM PERSETUJUAN IN! ATURAN
HUKUM
DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM DAN ATURANPERADILAN ARBITRASE MENCAPAI INTERNASIONAL.
KEPUTUSAN DENGAN SUARA TERBANYAK.
KEPUTUSAN TERSEBUT FINAL
DAN MENGIKAT KEDUA PIHAK. 6.
MASING-MASING PIHAK HARUS MENANGGUNG BIAYA ANGGOTA PERADILAN DAN PERWAKILANNYA DALAM SIDANG-SIDANG ARBITRASE; BIAYA KETUA DAN
BIAYA-BIAYA LAIN
PIHAK.
HARUS
DITANGGUNG RENTENG
OLEH
PIHAK-
MESKIPUN DEMIKIAN, PERADILAN DAPAT MENETAPKAN DI
DALAM KEPUTUSANNYA BAHWA SEBAGIAN BESAR BIAYA DITANGGUNG OLER SALAH SATU PIHAK, DAN KEPUTUSAN !NI MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK.
PASAL XI KONSULTASI WAKIL-WAKIL DARI PARA PIHAK BILAMANA DIPERLUKAN AKAN MENGADAKAN PERTEMUAN DALAM RANGKA MENINJAU PELAKSANAAN PERSETUJUAN !NI. PERTEMUAN-PERTEMUAN !NI DIADAKAN ATAS USUL
DARI SATU PIHAK, PADA
TEMPAT DAN WAKTU YANG DISEPAKATI BERSAMA MELALUI SALURAN DIPLOMATIK.
PASAL XII PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN APABILA PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DARI PARA PIHAK ATAU PERSETUJUAN INTERNASIONAL YANG ADA ATAU NANTINYA ADA YANG DAPAT DITERAPKAN ANTARA KERAJAAN NORWEGIA DAN REPUBLIK INDONESIA BERISI PERATURAN UMUM ATAU KHUSUS MENGENAI PENANAMAN MODAL OLEH PARA INVESTOR DARI PIHAK LAIN DENGAN PERLAKUAN YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN DIBANDINGKAN YANG DIBERIKAN DALAM PERSETUJUAN INI, MAKA PERATURAN-PERATURAN !NI AKAN DIUTAMAKAN.
- 10 PASAL XIII MULAI BERLAKUNYA PARA PIHAK HARUS
SALING MEMBERITAHUKAN
DISYARATKAN
OLEH
MEMBERLAKUKAN
PERSETUJUAN
MULAI
BERLAKU
MASING-MASING
30
HARI
INI
BAHWA PROSEDUR YANG
PERUNDANG-UNDANGAN
TELAH
SETELAH
DIPENUHI. TANGGAL
UNTUK
PERSETUJUAN
PENERIMAAN
INI DARI
PEMBERITAHUAN KEDUA.
PASAL XIV MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN PERSETUJUAN INI BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 10 TAHUN. INI
BOLEH DIAKHIRI
MASING PIHAK.
PERSETUJUAN
SETELAH PEMBERITAHUAN TERTULIS DARI
MASING-
DALAM HAL DEMIKIAN PERSETUJUAN AKAN BERAKHIR 6
BULAN SETELAH TANGGAL PEMBERITAHUAN TERTULIS.
PERPANJANGAN
PERSETUJUAN SETIAP 10 TAHUN BERLAKU SECARA OTOMATIS, KECUALI JIKA DIAKHIRI
SECARA
TERTULIS
OLER
SALAH
SATU
PIHAK,
SEKURANG-
KURANGNYA 6 BULAN SEBELUM SUATU JANGKA WAKTU BERLAKUNYA BERAKHIR. BERKENAAN DENGAN
PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN
PEMBERITAHUAN TENTANG PENGAKHIRAN DITERIMA,
SEBELUM
KETENTUAN-KETENTUAN
PADA PASAL I SAMPAI DENGAN PASAL XII TETAP BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 10 TAHUN BERIKUTNYA TERHITUNG MULAI TANGGAL PENERIMAAN PEMBERITAHUAN TERSEBUT.
PASAL XV ATURAN-ATURAN LAIN DENGAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN INI, PERSETUJUAN ANTARA PARA PIHAK MENGENAI MODAL
DORONGAN
DAN
PERLINDUNGAN TIMBAL-BALIK ATAS
YANG DITANDATANGANI
DI
JAKARTA TANGGAL
BERAKHIR DAN DIGANTI DENGAN PERSETUJUAN INI.
24
PENANAMAN
NOPEMBER
1969
- 11 -
SEBAGAI BUKTI, KUASA
OLEH
YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI,
PEMERINTAH
MAS ING-MAS ING,
TELAH
DENGAN DIBERI
MENANDATANGANI
PERSETUJUAN INI. DIBUAT DI
~ ...
PADA
.'~.~ ....... TANGGAL.~~.(99/
MASING-MASING DALAM BAHASA INDONESIA, BAHASA NORWEGIA DAN BAHASA INGGRIS DALAM RANGKAP ASLI, SEMUA NASKAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA. DALAM
HAL
TERDAPAT
PERBEDAAN
PENAFSIRAN
DARI
PERSETUJUAN
INI,
MAKA NASKAH DALAM BAHASA INGGRIS YANG BERLAKU.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Signed
SK/a
UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA
Signed
AVT ALE MELLOM REPUBLIKKEN INDONESIAS REGJERING OG KONGERIKET NORGES REGJERING OM GJENSIDIG FREMME OG BESKYTTELSE AV INVESTERINGER
REPUBLIKKEN INDONESIAS REGJERING OG KONGERIKET NORGES REGJERING, HVER HERETTER KALT EN KONTRAHERENDE PART, SOM TAR I BETRAKTNING AVTALEN MELLOM DE KONTRAHERENDE PARTER VEDR0RENDE STIMULERING OG GJENSIDIG BESKYTTELSE AV INVESTERINGER SOM BLE UNDERTEGNET I DJAKARTI\ DEN 24. NOVEMBER 1969, SOM 0NSKER A UTVIKLE DET 0KONOMISKE SAMARBEID MELLOM DE TO STATER, SOM ER OPPTATT AV A STIMULERE OG SKAPE GUNSTIGE FORHOLD FOR INVESTERINGER FORETATT AV INVESTORER
TILH0R~NDE
DEN ENE
KONTRAHERENDE PART PA DEN ANDRE KONTRAHEREN'JE PARTS TERRITORIUM BASERT PA LIKHET OG GJENSIDIG N'lTTE, SOM ERKJENNER AT GJENSIDIG STIMULERING OG BESKYTTELSE AV INVESTERINGER I SAMSVAR MED DENNE AVTALE VE.. FREMME INITIATIV PA DETTE OMRADET, ER BLITT ENIGE OM F0LGENDE: ARTIKKEL I DEFINISJONER I DENNE AVTALE GJELDER F0LGENDE DEFINISJONEH: 1.
UTTRYKKET "INVESTERING" BETYR ENHVER FORM FOR AKTIVA SOM
2
EN INVESTOR TILH0RENDE EN AV DE KONTRAHERENDE PARTER INVESTERER PA DEN ANDRE KONTRAHERENDE PARTS TERRITORIUM, I SAMSVAR MED DENNE PARTS LOVER OG FORSKRIFTER, OG SKAL SPESIELT, MEN IKKE UTELUKKENDE, OMFATTE: (I)
FAST EIENDOM OG R0RLIG GODS SAMT ANDRE EIENDOMSRETTIGHETER SA SOM PANT I FAST EIENDOM, TILBAKEHOLDSRETT, HANDPANT OG LIGNENDE RETTIGHETER;
(II)
AKSJER, FOND, OBLIGASJONER OG ANDRE FORMER FOR KAPITALINTERESSER I SELSKAPER;
(III)
KRAV PA PENGER SOM ER BRUKT TIL A SKAPE 0KONOMISK VERDI ELLER KRAV PA ENHVER YTELSE I HENHOLD TIL KONTRAKT SOM HAR EN 0KONOMISK VERDI;
(IV)
INDUSTRIELLE OG IMMATERIELLE EIENDOMSRETTIGHETER SA SOM TEKNOLOGI, KNOW-HOW, PATENTER, INDUSTRIDESIGN, VAREMERKER OG GOOD-WILL;
(V)
FORRETNINGSKONSESJONER I HENHOLD TIL LOV ELLER KONTRAKT, HERUNDER KONSESJON OM LETING ETTER, FOREDLING, UTVINNING ELLER UTNYTTELSE AV NATURRESSURSER.
2.
UTTRYKKET "AVKASTNING" BETYR LOVLIGE BEL0P SOM INVESTERINGEN KASTER AV SEG, SA SOM FORTJENESTE, RENTER , ROYALTIES, GEBYRER, DIVIDENDER ELLER ANNEN LOVLIG INNTEKT SOM F0LGER AV INVESTERINGENE.
3.
UTTRYKKET "INVESTOR" BETYR EN BORGER ELLER ET SELSKAP HJEMMEH0RENDE I EN KONTRAHERENDE PART SOM HAR FORETATT ELLER SOM ER I FERD MED A FORETA INVESTERINGER PA DEN ANDRE KONTRAHERENDE PARTS TERRITORIUM.
3
"SELSKAP" BETYR, FOR HVER AV DE KONTRAHERENDE PARTER, ENHVER JURIDISK PERSON, SELSKAP, FIRMA OG BEDRIFT SOM ER REGISTRERT ELLER OPPRETTET I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV PA VEDKOMMENDE KONTRAHERENDE PARTS TERRITORIUM. "BORGER" BETYR, FOR HVER AV DE KONTRAHERENDE PARTER, ENHVER FYSISK PERSON SOM HAR STATSBORGERSKAP I VEDKOMMENDE KONTRAHERENDE PART I SAMSVAR MED VEDKOMMENDE PARTS LOVGIVNING. 4.
UTTRYKKET "TERRITORIUM" BETYR: FOR REPUBLIKKEN INDONESIA$ VEDKOMMENDE: REPUBLIKKEN INDONESIAS TERRITORIUM, HERUNDER DE TILST0TENDE OMRADER HVOR REPUBLIKKEN INDONESIA UT0VER SUVERENE RETTIGHETER OG JURISDIKSJON I HENHOLD TIL BESTEMMELSENE I DE FORENTE NASJONERS HAVRETTSKONVENSJON AV 1982. FOR KONGERIKET NORGES VEDKOMMENDE: KONGERIKET NORGES TERRITORIUM, HERUNDER DET TERRITORIALFARVANN OG DEN KONTINENTALSOKKEL HVOR KONGERIKET NORGE, I SAMSVAR MED FOLKERETTEN, UT0VER SUVERENE RETTIGHETER FOR SA VIDT ANGAR LETING ETTER OG UTNYTTELSE AV NATURFOREKOMSTER I DISSE OMRADENE.
ARTIKKEL II AVTALENS GYLDIGHET DENNE AVTALE KOMMER TIL ANVENDELSE FOR INVESTERINGER FORETATT AV INVESTORER TILH0RENDE KONGERIKET NORGE INNENFOR REPUBLIKKEN INDONESIA$ TERRITORIUM, SOM DET TIDLIGERE ER GITT TILLATELSE TIL I HENHOLD TIL LOV NR 1 AV 1967 OM INVESTERINGER AV UTENLANDSK KAPITAL OG ENHVER ANNEN LOV SOM ENDRER ELLER ERSTATTER DENNE, SAMT FOR INVESTERINGER FORETATT AV INVESTORER TILH0RENDE REPUBLIKKEN INDONESIA INNENFOR KONGERIKET NORGES
4 TERRITORIUM ETTER 1. JANUAR 1980 I SAMSVAR MED GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER I KONGERIKET NORGE.
ARTIKKEL III FREMME OG BESKYTTELSE AV INVESTERINGER HVER KONTRAHERENDE PART SKAL PA SITT TERRITORIUM FREMME OG STIMULERE INVESTERINGER SOM FORETAS AV INVESTORER TILH0RENDE DEN ANDRE KONTRAHERENDE PART OG SKAL AKSEPTERE SLIKE INVESTERINGER I SAMSVAR MED SINE LOVER OG FORSKRIFTER OG GI DEM RETTFERDIG OG RIMELIG BEHANDLING OG BESKYTTELSE.
ARTIKKEL IV MESTBEGUNSTIGELSESREGLER 1.
INVESTERINGER SOM FORETAS AV INVESTORER TILH0RENDE DEN ENE KONTRAHERENDE PART INNENFOR DEN ANDRE KONTRAHERENDE PARTS TERRITORIUM, SAVEL SOM AVKASTNING AV SLIKE INVESTERINGER, SKAL GIS EN BEHANDLING SOM IKKE ER MINDRE GUNSTIG ENN DEN SOM GIS INVESTERINGER FORETATT AV INVESTORER TILH0RENDE ETHVERT TREDJELAND.
2.
BEHANDLINGEN I HENHOLD TIL DENNE ARTIKKEL GJELDER IKKE FORDELER SOM DEN ANDRE KONTRAHERENDE PART HAR INNR0MMET INVESTORER TILH0RENDE ET TREDJELAND I KRAFT AV EN EKSISTERENDE ELLER FREMTIDIG TOLLUNION ELLER 0KONOMISK UNION ELLER LIGNENDE INTERNASJONAL AVTALE, ELLER FRIHANDELSAVTALE SOM DEN ENE ELLER DEN ANDRE KONTRAHERENDE PART ER ELLER BLIR PART I.
HELLER IKKE
SKAL SLIK BEHANDLING GJELDE FORDELER SOM DEN ENE ELLER DEN ANDRE KONTRAHERENDE PART INNR0MMER INVESTORER TILH0RENDE ET TREDJELAND I MEDHOLD AV EN AVTALE OM DOBBELTBESKATNING ELLER ANDRE AVTALER OM BESKATNING ELLER NASJONAL SKATTELOVGIVNING.
')
5
ARTIKKEL V ERSTATNING FOR TAP INVESTORER TILH0RENDE DEN ENE KONTRAHERENDE PART SOM LIDER TAP PA DEN ANDRE KONTRAHERENDE PARTS TERRITORIUM SOM F0LGE AV KRIG, REVOLUSJON, ANDRE
V~PNEDE
KONFLIKTER, NASJONAL
UNNTAKSTILSTAND ELLER ANDRE LIGNENDE HENDELSER, SKAL GIS EN BEHANDLING SOM IKKE ER MINDRE GUNSTIG ENN DEN SOM GIS INVESTORER TILH0RENDE ETHVERT TREDJELAND NAR DET GJELDER TILBAKEBETALING, SKADESERSTATNING, ERSTATNING ELLER ANNEN BETALING.
EN SLIK UTBETALING SKAL FRITT KUNNE OVERF0RES.
ARTIKKEL VI EKSPROPRIASJON OG ERSTATNING 1.
INVESTERINGER SOM FORETAS AV INVESTORER TILH0RENDE DEN ENE KONTRAHERENDE PART INNENFOR DEN ANDRE KONTRAHERENDE PARTS TERRITORIUM, KAN IKKE BLI EKSPROPRIERT, NASJONALISERT ELLER
V~RE
GJENSTAND FOR ANDRE TILTAK MED
LIGNENDE VIRKNING, SOM ALLE HERETTER ER KALT "EKSPROPRIASJON", MED MINDRE F0LGENDE VILKAR ER OPPFYLT: (I)
EKSPROPRIASJONEN SKAL
V~RE
I ALLMENNHETENS
INTERESSE OG I SAMSVAR MED VEDKOMMENDE KONTRAHERENDE PARTS LOVGIVNING;
2.
(II)
DEN SKAL IKKE
(III)
DEN SKAL BARE SKJE MOT ERSTATNING.
V~RE
DISKRIMINERENDE;
SLIK ERSTATNING SKAL UTGJ0RE INVESTERINGENS MARKEDSVERDI UMIDDELBART F0R DATOEN FOR EKSPROPRIASJONEN OG SKAL UTBETALES UTEN OPPHOLD. ERSTATNINGEN SKAL INNBEFATTE RENTER BEREGNET FRA DEN F0RSTE DAG ETTER EKSPROPRIASJONSDATOEN INNTIL UTBETALINGSDAGEN, ETTER KOMMERSIELL RENTE FOR TILSVARENDE TIDSROM. UTBETALING AV
6
SLIK ERSTATNING SKAL PRAKTISK KUNNE GJENNOMF0RES OG SKAL KUNNE OVERF0RES FRITT. ARTIKKEL VII OVERF0RINGER 1.
HVER KONTRAHERENDE PART GARANTERER, AVHENGIG AV OG I DEN UTSTREKNING DENS LOV OG FORSKRIFTER TILLATER DET, INVESTORER TILH0RENDE DEN ANDRE KONTRAHERENDE PART OVERF0RING I FORBINDELSE MED DERES INVESTERINGER, UTEN FORSINKELSE, (I)
AV:
AVKASTNING, ROYALTIES OG ANDRE INNTEKTER SOM F0LGER AV INVESTERINGENE;
(II)
INVESTERT KAPITAL ELLER UTBYTTE AV EN FULLSTENDIG ELLER DELVIS AVVIKLING ELLER AVHENDELSE AV EN INVESTERING;
(III)
MIDLER SOM TILBAKEBETALES FOR LAN I FORBINDELSE MED EN INVESTERING OG FORFALTE RENTER;
(IV)
INNTEKT MOTTATT AV ANSATTE FOR ARBEID UTF0RT I FORBINDELSE MED EN INVESTERING.
2.
OVERF0RINGER AV VALUTA I HENHOLD TIL DENNE AVTALE SKAL SKJE UTEN OPPHOLD I DEN KONVERTIBLE VALUTA INVESTERINGEN BLE GJORT I, ELLER I ENHVER ANNEN KONVERTIBEL VALUTA HVIS DETTE ER AVTALT MED INVESTOREN, OG TIL DEN OFFISIELLE VEKSLINGSKURS SOM GJELDER PA DATOEN FOR OVERF0RINGEN.
ARTIKKEL VIII SUBROGASJON DERSOM EN KONTRAHERENDE PART ELLER ORGANER DEN HAR UTPEKT HAR GITT GARANTI FOR RISIKO AV IKKE FORRETNINGSMESSIG ART I
7
FORBINDELSE MED EN INVESTERING FORETATT AV INVESTORER TILH0RENDE DENNE PART PA DEN ANDRE KONTRAHERENDE PARTS TERRITORIUM, OG HAR FORETATT UTBETALINGER TIL DENNE INVESTOR I HENHOLD TIL DENNE GARANTIEN, SKAL DEN ANDRE KONTRAHERENDE PART GODTA AT DENNE INVESTORENES RETTIGHETER OVERDRAS TIL DEN F0RSTNEVNTE KONTRAHERENDE PART ELLER ORGANER DEN HAR UTPEKT. DEN SISTNEVNTE PARTS SUBROGASJON SKAL IKKE OVERSKRIDE INVESTORENS OPPRINNELIGE RETTIGHETER.
NAR DET GJELDER
OVERF0RING AV UTBETALINGER TIL DEN ANDRE KONTRAHERENDE PART I KRAFT AV SLIK SUBROGASJON, KOMMER HENHOLDSVIS ARTIKKEL V, VI OG VII TIL ANVENDELSE.
ARTIKKEL IX TVISTER MELLOM EN KONTRAHERENDE PART OG EN INVESTOR 1.
ENHVER TVIST SOM OPPSTAR MELLOM EN KONTRAHERENDE PART OG EN INVESTOR TILH0RENDE DEN ANDRE KONTRAHERENDE PART SKAL, I ST0RST MULIG UTSTREKNING, L0SES I MINNELIGHET.
2.
DERSOM DET IKKE ER MULIG A L0SE EN SLIK TVIST I MINNELIGHET INNEN SEKS MANEDER ETTER SKRIFTLIG UNDERRETNING ER GITT, KAN VEDKOMMENDE INVESTOR HENVISE TVISTEN FOR AVGJ0RELSE, ETTER EGET VALG, TIL: A)
DOMSTOL, I ALLE INSTANSER, TILH0RENDE DEN KONTRAHERENDE PART SOM HAR TERRITORIAL JURISDIKSJON;
B)
"DET INTERNASJONALE SENTER FOR BILEGGELSE AV INVESTERINGSTVISTER", FOR ANVENDELSE AT VOLDGIFTSREGLENE FASTSATT I WASHINGTONKONVENSJONEN AV 18. MARS 1965 OM "BILEGGELSE AV INVESTERINGSTVISTER MELLOM STATER OG BORGERE AV ANDRE STATER".
8
3.
MENS BEHANDLINGEN AV DE RETTSLIGE SKRITT SOM ER INNLEDET FOR A L0SE EN SLIK TVIST PAGAR, SKAL BEGGE DE KONTRAHERENDE PARTER AVSTA FRA A GRIPE INN.
ARTIKKEL X TVISTER MELLOM DE KONTRAHERENDE PARTER 1.
TVISTER MELLOM DE KONTRAHERENDE PARTER ANGAENDE FORTOLKNINGEN ELLER ANVENDELSEN AV DENNE AVTALE B0R, I DEN GRAD DET ER MULIG, L0SES VED FORHANDLINGER MELLOM DE KONTRAHERENDE PARTER.
2.
DERSOM EN TVIST MELLOM DE KONTRAHERENDE PARTER IKKE ER BILAGT PA DENNE MATEN INNEN SEKS MANEDER ETTER AT FORHANDLINGENE BLE INNLEDET, SKAL DEN HENVISES TIL EN VOLDGIFTSDOMSTOL ETTER ANMODNING FRA EN AV DE KONTRAHERENDE PARTER.
3.
VOLDGIFTSDOMSTOLEN SKAL OPPNEVNES FOR HVER ENKELT SAK PA F0LGENDE MATE:
INNEN TRE MANEDER ETTER AT ANMODNING OM VOLDGIFT ER MOTTATT SKAL HVER AV DE KONTRAHERENDE PARTER OPPNEVNE ETT MEDLEM AV VOLDGIFTSDOMSTOLEN. DISSE TO MEDLEMMENE SKAL DERPA VELGE EN BORGER TILH0RENDE ET TREDJELAND SOM, ETTER GODKJENNELSE AV DE TO KONTRAHERENDE PARTER, SKAL OPPNEVNES TIL FORMANN FOR DOMSTOLEN.
FORMANNEN SKAL
OPPNEVNES INNEN TO MANEDER ETTER DATOEN FOR OPPNEVNELSEN AV DE TO ANDRE MEDLEMMENE. 4.
DERSOM DE N0DVENDIGE OPPNEVNELSER IKKE ER FORETATT INNEN DE TIDSFRISTER SOM ER ANGITT I PUNKT (3) I DENNE ARTIKKEL, KAN EN AV DE KONTRAHERENDE PARTER, DERSOM INGEN ANNEN AVTALE FORELIGGER, ANMODE PRESIDENTEN FOR DEN
9
INTERNASJONALE DOMSTOL OM A FORETA DE N0DVENDIGE OPPNEVNELSER.
DERSOM PRESIDENTEN ER BORGER I EN AV DE
KONTRAHERENDE PARTER, ELLER ER FORHINDRET FRA A UT0VE DEN NEVNTE FUNKSJON, SKAL VISEPRESIDENTEN ANMODES OM A FORETA DE N0DVENDIGE OPPNEVNELSER.
DERSOM VISEPRESIDENTEN ER
BORGER I EN AV DE KONTRAHERENDE PARTER, ELLER DERSOM OGSA HAN ER FORHINDRET FRA A UT0VE DEN NEVNTE FUNKSJON, SKAL DET MEDLEM AV DEN INTERNASJONALE DOMSTOL MED LENGST ANSIENNITET SOM IKKE ER BORGER I EN AV DE KONTRAHERENDE PARTER, ANMODES OM A FORETA DE N0DVENDIGE OPPNEVNELSER. 5.
VOLDGIFTSDOMSTOLEN SKAL SELV FASTSETTE SIN PROSEDYRE. DEN SKAL TREFFE SIN AVGJ0RELSE PA GRUNNLAG AV BESTEMMELSENE I DENNE AVTALE OG FOLKERETTENS GENERELLE REGLER OG PRINSIPPER. VOLDGIFTSDOMSTOLEN TREFFER SIN AVGJ0RELSE VED STEMMEFLERTALL.
AVGJ0RELSEN ER ENDELIG OG
BINDENDE FOR BEGGE DE KONTRAHERENDE PARTER. 6.
HVER KONTRAHERENDE PART SKAL BJERE OMKOSTNINGENE FOR SITT EGET MEDLEM I DOMSTOLEN OG FOR SIN DELTAKELSE I VOLDGIFTSPROSEDYREN; OMKOSTNINGENE FOR FORMANNEN OG DE RESTERENDE KOSTNADER SKAL DE KONTRAHERENDE PARTER BJERE MED LIKE OELER.
RETTEN KAN IMIDLERTID I S I N KJENNELSE
BESTEMME AT EN ST0RRE ANDEL AV OMKOSTNINGENE SKAL BJERES AV DEN ENE AV DE TO PARTENE, OG DENNE KJENNELSEN SKAL VJERE BINDENDE FOR BEGGE PARTER.
ARTIKKEL XI KONSULTASJONER REPRESENTANTER FOR DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL KOMME SAMMEN HVER GANG DET ER N0DVENDIG FOR A VURDERE NJERMERE GJENNOMF0RINGEN AV DENNE AVTALE.
DISSE M0TENE BKAL HOLDES
ETTER FORSLAG FRA EN KONTRAHERENDE PART, OG STED OG TIDSPUNKT SKAL AVTALES GJENNOM DE DIPLOMATISKE KANALER.
10
ARTIKKEL XII ANVENDELSE AV ANDRE BESTEMMELSER DERSOM DE KONTRAHERENDE PARTERS NASJONALE LOVGIVNING ELLER FORELIGGENDE ELLER FREMTIDIGE INTERNASJONALE AVTALER MELLOM KONGERIKET NORGE OG REPUBLIKKEN INDONESIA SKULLE INNEHOLDE GENERELLE ELLER SPESIFIKKE BESTEMMELSER SOM GIR INVESTORER TILH0RENDE DEN ANDRE KONTRAHERENDE PART RETT TIL A FORETA INVESTERINGER PA VILKAR SOM ER GUNSTIGERE ENN DEM SOM GIS I HENHOLD TIL DENNE AVTALE, SKAL EN SLIK BESTEMMELSE, I DEN UTSTREKNING DEN ER GUNSTIGERE, GA FORAN DENNE AVTALE.
ARTIKKEL XIII IKRAFTTREDELSE DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL UNDERRETTE HVERANI>RE OM SLUTTF0RINGEN AV DE PROSEDYRER SOM KREVES ETTEFt VEDKOMMENDE PARTS LOVGIVNING FOR AT DENNE AVTALE SKAL TRE I KRAFT. DENNE AVTALE SKAL TRE I KRAFT TRETT! DAGER ETTER DATOEN FOR MOTTAKELSE AV DEN ANDRE UNDERRETNINGEN.
ARTIKKEL XIV VARIGHET OG OPPH0R DENNE AVTALE SKAL vmRE GYLDIG I TI AR. SKRIFTLIG VARSEL AV HVER AV PARTENE.
DEN KAM SIES OPP MED I SA FALi, SKAL DEN
OPPH0RE SEKS MANEDER ETTER AT SKRIFTLIG VARSEL BLE GITT. DEN FORLENGES AUTOMATISK FOR YTTERLIGERE PERIODER PA TI AR, MED MINDRE DEN SIES OPP SKRIFTLIG AV EN AV DE KONTRAHERENDE PARTER, SENEST SEKS MANEDER F0R HVER GYLDIGHETSPERIODE UTL0PER.
FOR INVESTERINGER SOM ER FORETATT F0R MOTTAKELSEN AV
UNDERRETNING OM AT AVTALEN OPPH0RER, SKAL BESTEMMELSENE I ARTIKKEL I TIL XII FORTSATT GJELDE I EN TIARS-PERIODE FRA DEN DATO UNDERRETNINGEN BLE MOTTATT.
11
ARTIKKEL XV ANDRE AVTALER VED DENNE AVTALENS IKRAFTTREDELSE, SKAL AVTAI.EN MELLOM DE KONTRAHERENDE PARTER VEDR0RENDE STIMULERING OG GJENSIDIG FREMME AV INVESTERINGER SOM BLE UNDERTEGNET IIEN 24. NOVEMBER 1969, OPPH0RE A GJELDE OG ERSTATTES AV DENNE AVTALE.
TIL BEKREFTELSE PA DETTE HAR DE UNDERTEGNEDE, SOM ER BEH0RIG BEMYNDIGET TIL DET AV SINE RESPEKTIVE REGJERlNGER, UNDERTEGNET DENNE AVTALE.
* * * UTFERDIGET I
Ti \'\./:) c:A o 'j
.J~~o_r.t~ ................. DEN -~~ .")~.~ 1'1'1 \
I TO ORIGINALEKSEMPLARER PA INDONESISK, NORSK OG ENGELSK, IDET ALLE TEKSTENE HAR SAMME GYLDIGHET. I TILFELLE UENIGHET OM FORTOLKNINGEN, SKAL DEN ENGELSKE TEKSTEN GA FORAN.
Signed FOR REPUBLIKKEN INDONESIAS REGJERING
Signed FOR KONGERIKET NORGES REGJERING
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE MUTUAL PROMOT ION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
THE GOVERNME NT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KI NGDOM OF NORWAY,
EACH HEREINAFTER
REFERRED TO AS A " CONTRACT ING PARTY", BE AR ING
IN
MI ND
THE
AGREEMENT
BETWEEN
THE
CONTRACTING PARTIES CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND THE RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS WH ICH WAS SIGNED AT JAKARTA ON 24 NOVEMBER, 196 9, DES IRING TO DEVELOP THE ECONOM IC COOPERATION BETWEEN THE TWO STATES, PREOCUPIED WITH ENCOURAGING AND CREATING FAVOURABLE CO ND ITIONS
FOR
INVESTMENTS
CONT RACTING PARTY
IN
THE
BY
INVESTORS
TERRITORY
OF
THE
OF
ONE
OTHER
CONTRACTI NG PARTY ON THE BASIS OF EQUALITY AND MUTUAL BENEFIT, CONSCIOUS THAT THE MUTUAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS, ACCORD ING TO THE PRESENT AGREEMENT WILL STI MULATE INITIATIVES IN THIS FIELD, HAVE AGREED AS FOLLOWS :
-
2 -
ARTICLE I DEFINITIONS FOR THE PURPOSE OF THE PRESENT AGREEMENT : 1. THE TERM "INVES TMENT"
SHALL MEAN ANY KIND OF AS SET
INVESTED BY AN I NVESTOR OF ONE CONTRACTING PARTY IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY, CON FORMITY
WITH
ITS
LAWS
AND
REGULATIONS
IN AN D
INCLUDING IN PART ICULAR, THOUGH NOT EXCLUSIVELY (I )
MOVABLE AND
IMMOVABLE PROPERTY AND
ANY OTHER
PROPERTY RIGHTS SUCH AS MORTGAGES, LIENS, PLEDGES AND SIMILAR RIGHTS; (I I)
SHARES,
STOCKS,
DEBENTURES OR ANY OTHER FORMS
OF PART ICIPATION IN COMPANIES; (III) CLA IMS TO MONEY WHICH HAS BEEN USED TO CREATE AN ECONOMIC VALUE OR CLAI MS TO ANY PERFORMANCE UNDER CONTRACT HAVING AN ECONOMIC VALUE; (IV)
INDUSTRIAL SUCH
AS
AND
INTELLECTUAL
TEC HNO LOGY,
PROPERTY
KNOW-HOW,
RIGHTS,
PATENTS,
INDUSTRI AL DESIGNS, TRADE-MARKS AND GOODWILL; (V)
BUS I NESS CONCESSIONS CONFERRED BY LAW OR UNDER CONTRACT I NCLUDING CONCES SIONS TO SEARCH FOR, CULTIVATE, RESOURCE S.
EXTRACT
AND
EXP LOIT
NA TURAL
2. THE TERM "RETURNS" SHALL MEAN THE LAWFUL AMOUNTS YIELDED BY AN ROYALTIES,
INVESTMENT SUCH AS PROF IT,
FEES,
DIVIDENDS
DER IVED FROM INVESTMENTS.
AND
INTEREST,
OTHER LAWFUL
INCOME
-
3 -
3. THE TE RM "INVESTOR" SH AL L MEAN ANY NATIONAL OR COMPANY OF A CONTRACTING
PARTY WHO EFFECTED OR IS
EFFECTING INVESTMENT IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY. "COMPANY" SHALL MEAN, WITH REGARD TO EACH CONTRACTING PARTY, ANY CORPORAT ION, COMPANY, FIRM AND ENTERPRISE INCORPORATED OR CONSTITUTED UNDER THE LAW IN FORCE IN THE TERRITORY OF THAT CONTRACTING PARTY. "NATIONAL"
SHALL
CONTRAC TING PARTY,
MEAN,
WITH
REGARD
TO
EACH
ANY NATURAL PER SO N HAVING THE
NATIONALITY OF THAT CONTRACTING PARTY IN ACCORDANCE WITH ITS LAWS. 4. THE TERM "TERRITORY" SHALL MEAN : IN RES PECT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA THE TERR ITORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AS DEFINED IN
ITS
LAWS AND THE ADJACENT AREAS OVER WHICH THE
REPUBLIC OF
INDONESIA HAS SOVEREIGN RIGHTS OR
JURISDICTION IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982. IN RESPECT OF THE KINGDOM OF NORWAY : THE TERRITORY OF THE KINGDOM OF NORWAY INCLUDI NG THE TERRITORIAL SEA, AS WE LL AS THE CONTINENTAL SHELF OVER WHICH THE KINGDOM OF NO RWAY EXERCISES, ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW,
IN
SOVEREIGN RIGHTS
FOR THE PURPOSE OF EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE NATURAL RE SOURCES OF SUCH AREAS.
- 4 -
ARTICLE II APPLICABILITY OF THE PRESENT AGREEMENT
THIS AGREEMENT SHALL APPLY TO INVESTMENTS BY INVESTORS OF THE KINGDOM OF NORWAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA WHICH HAVE BEEN PREVIOUSLY GRANTED ADMISSION IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO. FOREIGN CAPITAL INVESTMENT AND ANY
1 OF 1967 ON
LAW AMENDING OR
REPLACING IT, AND TO INVESTMENTS BY INVESTORS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE TERRITORY OF THE KINGDOM OF NORWAY MADE AFTER 1 JANUARY 1980 IN ACCORDANCE WITH THE LAWS AND REGULATIONS OF THE KINGDOM OF NORWAY.
ARTICLE III PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
EACH CONTRACTI NG PARTY SHALL PROMOTE AND ENCOURAGE
IN
ITS TERRITORY INVESTMENTS OF INVESTORS OF THE OTHER CONTRACTING PARTY AND ACCEPT SUCH INVESTMENTS IN ACCORDANCE WITH ITS LAWS AND REGULATIONS AND ACCORD THEM EQUITABLE AND REASONABLE TREATMENT AND PROTECTION.
ARTICLE IV MOST FAVOURED NATION TREATMENT
1. INVES TMENTS MADE BY INVESTOR S OF ONE CONTRACTING PARTY
IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING
PARTY, AS WELL AS THE RETURNS THEREFROM, SHALL BE AC CORD ED TREATMENT NO LESS
FAVOURABLE
THAN THAT
ACCORDED TO INVESTMENTS MADE BY INVESTORS OF ANY THIRD STATE.
-
5 -
2. THE TREATMENT GRANTED UNDER THIS ARTICLE
SHALL NOT
APPLY TO ANY ADVANTAGE ACCORD ED TO INVESTORS OF A THIRD STATE BY THE OTHER CONTRACTING PARTY BASED ON ANY EXISTING OR FUTURE CUSTOMS OR ECONOMIC UNION OR SIMILAR INTERNATIONAL AGREEMENT, OR FREE TRADE AGREEMENT TO WHICH EITHER OF THE CONTRACTING PARTIES IS OR BECOMES A PARTY.
NEITHER SHALL SUCH TREATMENT
RELATE TO ANY ADVANTAGE WHICH EITHER CONTRACTING PARTY ACCORDS TO INVESTORS OF A TH I RD STATE BY VIRTUE OF A DOUBLE
TAXATION AGREEMENT OR OTHER AGREEMENTS
RE GARD I NG MATTERS OF TAXATION OR ANY DOMESTIC LEGISLATION RELATING TO TAXATION.
ARTICLE V COMPENSATION FOR LOSSES
INVESTORS OF ONE CONTRACTING PARTY WHOSE INVESTMENTS SUFFER LOSSES IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY OWI NG TO WAR,
REVOLUTION,
OTHER ARMED CONFLICT,
STATE OF NATIONAL EMERGENCY OR OTHER SIMILAR EVENTS SHALL BE ACCORDED TREATMENT NO LESS FAVOURABLE THAN THAT ACCORDED TO INVESTORS OF ANY THIRD STATE AS REGARDS RESTITUTION, SETTLEME NT.
INDEMNIFICATION,
COMPENSATION OR OTHER
SUCH PAYMENTS SHALL BE FREELY TRANSFERABLE.
ARTICLE VI EXPROPRIATION AND COMPENSATION
1. I NVESTMENTS MADE BY INVESTORS OF ONE CONTRACTING PARTY IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY CAN NOT BE EXPROPRIATED, NATIONAL I ZED OR SUBJ ECTED TO OTHER MEASURES HAVING A SIM I LAR EFFECT, ALL SUCH MEASURES HERE INAFTER REFERRED TO AS "EXPROPRI ATION ",
-
6 -
EXCEPT WHEN THE FOLLOWING CONDITIONS ARE FULFILLED : (I)
THE EXPROPRIATION SHALL BE DONE FOR PUBLIC INTEREST AND UNDER DOMESTIC LEGAL PROCEDURES;
(II)
IT SHALL NOT BE DISCRIMINATORY;
(III) IT SHALL BE DONE ONLY AGAINST COMPENSATION. 2. SUCH COMPENSATION SHALL AMOUNT TO THE MARKET VALUE OF THE
INVESTMENT
IMMEDIATELY BEFORE THE DATE OF
EXPROPRIATION AND SHALL BE PAID WITHOUT DELAY, COMPENSATION
SHALL
INCLUDE
INTEREST,
COMPUTED
THE FROM
THE FIRST DAY FOLLOWING THE DATE OF EXPROPRIATION UNTIL THE DATE OF PAYMENT, AT THE COMMERCIAL RATE OF INTEREST FOR THE CORRESPONDING PERIOD OF TIME.
THE
PAYMEN T OF SUCH COMP EN SATION SHALL BE EFFECTIVELY REALIZABLE AND FREELY TRANSFERABLE.
ARTICLE VII T R A N S F E R S
1. EACH CONTRACTI NG PARTY GUARANTEES, SUBJECT TO AND TO THE EXTENT PERMITTED BY ITS LAWS AND REGULATIONS, TO THE INVESTORS OF THE OTHER CONTRACTING PARTY, RESPECT
OF
THEIR
INVESTMENTS
1
WITHOUT
DELAY
IN THE
TRANSFER OF : (I)
RETURNS,
ROYALTIES AND OTHER
INCOME
RESULTING
FROM INVESTMENTS; (III
THE INVESTED CAPITAL OR THE PROCEEDS OF THE TOTAL OR PARTIAL LIQUIDATION OR ALIENATION OF AN INVESTMENT;
-
7 -
(III) FUNDS IN REPAYMENT OF BORROWINGS IN CONNECTION WITH AN INVESTMENT AND INTEREST DUE; (IV)
THE EARNI NGS OF EMPLOYEES WHO WORK WITHIN THE FRAMEWORK OF AN INVESTMENT.
2. TR AN SFER
OF
AGREEMENT
CURRENCY
SHALL
BE
PURSUANT
MADE
TO
WITHOUT
THE
PRESENT
DELAY
IN
THE
CONVERTIBLE CURRENCY IN WHICH THE INVESTMENT HAS BEEN MADE OR IN ANY OTHER CONVERTIBLE AGREED BY
THE
INVES TOR ,
AT
THE
CURRENCY
OFFICIAL
IF
SO
RATE
OF
EXCHANGE IN FORCE AT THE DATE OF TRANSFER.
ARTICLE VIII SUBROGAT ION
IN CASE ONE CONTRACTING PARTY OR ANY OF ITS DESIGNATED AGENCIES
HAS
GRANTED
ANY
GUARANTEE
AGAINST
NON-
COMMERCIAL RIS KS IN RESPECT OF AN INVESTMENT BY ITS INVES TOR IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY AND HAS MADE PAYMENT TO SUCH GUARANTEE,
INVESTOR UNDER THAT
THE OTHER CONTRACTING PARTY SHALL RECOGNIZE
THE TRANSFER OF THE RI GH TS OF SUCH
INVESTOR TO THE
F ORM ER CONTRACTING P AR TY OR ANY OF ITS DESIGNATED AGE NCIES.
THE SUBROG ATION OF THE LATTER SHALL NOT
EXCEED THE OR IG I NAL RI GHTS OF SUCH INVESTOR. AS REGARDS THE TRANSFER OF PAYMENTS TO BE MADE TO THE OTHER CONTRACTING PARTY BY VIRTUE OF SUCH SUBROGATION, THE PROVISIONS RESPECTIVELY.
OF ARTICLE V,
VI
AND
VII
SHALL APPLY
-
8 -
ARTICLE IX DISPUTES BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND AN INVESTOR
1. ANY DISPUTE ARISING BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND AN INVESTOR OF THE OTHER CONTRACTING PARTY, SHALL BE SETTLED AS AMICABLY AS POSSIBLE. 2. IN THE EVENT THAT SUCH A DISPUTE CAN NOT BE SETTLED AMICABLY WITHIN SIX MONTHS FROM THE DATE OF A WRITTEN NOTIF ICATION, THE INVESTOR IN QUESTION MAY SUBMIT THE DISPUTE, AT HIS DISCRETION, FOR SETTLEMENT TO : A) THE CONTRACTING PARTY'S COURT,
AT ALL INSTANCES,
HAVING TERRITORIAL JURISDICTION; B) THE
"INTERNATIONAL CENTRE
INVESTMENT DISPUTES",
FOR THE SETTLEMENT OF
FOR THE APPLICATION OF THE
ARBITRATION PROCEDURES PROVIDED BY THE WASHINGTON CONVENTION OF 18 MARCH 1965 ON THE "SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES". 3. WH ILE ARBITRATION OF JUDICIAL PROCEEDING INSTITUTED FOR THE SETTLEMENT OF SUCH A DISPUTE ARE IN PROGRESS, BOTH CONTRACTING PARTIES
SHALL REFRAIN
FROM ANY
INTERVENTION.
ARTICLE X DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES
1. DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES CONCERNING THE INTERPRETATION OR APPLICATION OF THIS AGREEMENT S HOUL D, AS FAR AS POSSIBLE, BE SETTLED THROUGH NEGOTIATIONS BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES.
- 9 -
2. IF A DISPUTE BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES CAN NOT THUS BE SETTLED WITHIN SIX MONTHS AFTER THE BEGINNING OF NEGOTIATIONS,
IT SHALL UPON THE REQUEST OF EITHER
CONTRACTING PARTY BE SUBMITTED TO AN ARBITRAL TRIBUNAL . 3. SUCH AN ARBITRAL TRIBUNAL SHALL BE CONSTITUTED FOR EACH INDIVIDUAL CASE IN THE FOLLOWING WAY : WITHIN THREE MONTHS FROM THE RECEIPT OF THE REQUEST FOR ARBITRATION, EACH CONTRACTING PARTY SHALL APPOINT ONE MEMBER OF THE TRIBUNAL.
THESE TWO MEMBERS SHALL
THEN
A THIRD
SELECT
A NATIONAL
OF
STATE
WHO
ON
APPR OVAL BY THE TWO CONTRACTING PARTIES SHALL BE APPOINTED CHAIRMAN OF THE TRIBUNAL.
THE CHAIRMAN
SHALL BE APPOINTED WITHIN TWO MONTHS FROM THE DATE OF APPO INTMENT OF THE OTHER TWO MEMBERS. 4. IF WITHIN THE PERIODS SPECIFIED IN PARAGRAPH 3 OF THIS ARTICLE THE NECESSARY APPOINTMENTS HAVE NOT BEEN MADE, EITHER CONTRACTING PARTY MAY, IN THE ABSENCE OF ANY OTH ER AGREEMENT,
INVITE THE PRESIDENT OF THE
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE TO MAKE THE NECESSARY APPOINTMENTS.
IF THE PRESIDENT
EITHER CONTRACTING PARTY OR
IS IS
A NATIONAL OF PREVENTED FROM
DISCHARGING THE SA ID FUNCTION, THE VICE-PRESIDENT SHALL BE INVITED TO MAKE THE NECESSARY APPOINTMENTS. IF THE VICE-PRESIDENT IS
A NATIONAL OF EITHER
CONTRACTING PARTY OR IF HE TOO IS PREVENTED FROM DISC HARGING THE SAID FUNCTION,
THE MEMBER OF THE
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE NEXT IN SENIORITY WHO IS NOT A NATIONAL OF EITHER CONTRACTING PARTY SHALL BE INVITED TO MAKE THE NECESSARY APPOINTMENTS. 5. THE ARBITRAL TRIBUNAL DETERMINES ITS OWN PROCEDURE. THE TR IBUNAL REACHES ITS DECISION ON THE BASIS OF THE P RO VIS IONS OF THE PRE SE NT AGREEMENT AND OF THE
-
10 -
GENERAL PRINCIPLES AND RULES OF THE ARBITRAL TRIBUNAL REACHES MAJORITY VOTE.
INTERNATIONAL LAW. ITS DECISION BY A
SUCH DECISIO N SHALL BE FINAL AND
BINDING ON BOTH CONTRACTING PARTIES. 6. EACH CONTRACTING PARTY SHALL BEAR THE COST OF ITS OWN MEMBER OF THE TRIBUNAL AND OF ITS REPRESENTATION IN THE ARBITRAL PROCEEDINGS;
THE COST OF THE CHAIRMAN
AND THE REMAINING COSTS SHALL BE BORNE IN EQUAL PARTS BY THE CONTRACTING PARTIES. HOWEVER,
THE TRIBUNAL MAY,
IN ITS DECISION DIRECT THAT A HI GHER
PROPORT ION OF COSTS SHALL BE BORNE BY ONE OF THE TWO PARTIES, AND THIS AWARD SHALL BE BI ND I NG ON BOTH PARTIES.
ARTICLE XI
CONSULTATIONS
THE REPRESENTATIVES
OF
THE
CONTRACTING PARTIES
SHALL,
WHENEVER NEEDED HOLD MEETINGS IN ORDER TO REVIEW THE IMPLEMENTATION OF THE PRESENT AGREEMENT. THESE MEETINGS SHALL BE HELD ON THE PROPOSAL OF ONE CONTRACTING PARTY, AT A PLACE AND AT A TIME AGREED UPON THROUGH DI PLOMAT I C CHANNELS.
ARTICLE XII APPLI CATION OF OTHER PROVISIONS
SHOULD NATI ONAL LEGISLATION OF THE CONTRACTING PARTIES OR PRESENT OR FUTURE I NTERNAT IONAL AGREEMENT APPLICABLE BETWE EN
THE KINGDOM OF NORWAY
I NDONESIA EN TITLING
CONTA I N GENERAL I NVESTM E NTS
BY
OR
AND
THE
SPECIFIC
INVESTORS
REPUBLIC
OF
RE GULAT I ON S
OF THE
OTHER
-
11 -
CONTRACTING PARTY TO A TREATMENT MORE FAVOURABLE THAN IS PROVIDED FOR IN THE PRESENT AGREEMENT,
SUCH REGULATION
SHALL TO THE EXTENT THAT IT IS MORE FAVOURABLE PREVAIL OVER THE PRESENT AGREEMENT.
ARTICLE XIII ENTRY INTO FORCE
THE CONTRACTING PARTIES SHALL NOTIFY EACH OTHER OF THE COMP LETION OF THE PROCE DURES REQUIRED BY ITS LAW FOR BRI NG I NG THE PRESENT AGREEMENT INTO FORCE.
THE PRESENT
AGREEMENT SHALL ENTER INTO FORCE THIRTY DAYS AFTER THE DATE OF THE RECEIPT OF THE SECOND NOTIFICATION.
ARTICLE XIV DURATION AND TERMINATION
THE PRESENT AGREEMENT SHALL REMAIN IN FORCE FOR A PERIOD OF TEN YEARS.
IT MAY BE TERMINATED UPON WRITTEN NOTICE
BY EACH CONTRACTING PARTY.
IN
SU CH
CASE
IT
SHALL
TERMI NATE UPON THE EXPIRATION OF SIX MONTHS FROM THE DATE OF THE WRITTEN NOTICE. IT SHALL BE EXTENDED TACITLY FOR FURTHER PERIODS OF TEN YEARS, EXCEPT IN THE CASE OF DENU NCIATION IN WRITING BY ONE OF THE CONTRACTI NG PART IES AT LEAST SIX MONTHS BEFORE THE EXPIRY OF EACH PERIOD OF VALIDITY. WITH RESPECT TO INVESTMENTS MADE
PRIOR TO THE RECEIPT OF THE NOTIFICATION OF TERMINATION, THE PROVISIONS OF ARTICLE I TO XII SHALL REMAIN IN FORCE FOR A FURTHER PERIOD OF TEN YEARS FROM THE DATE OF THE RECEI PT OF THE NOTIF ICATION.
- 12 -
ARTICLE XV OTHER ARRANGEMENTS
UPON ENTRY INTO FORCE OF THIS AGREEMENT, BET WEEN
THE
CONTRACTING
E NCOUR AGEMENT
AND
THE
PARTIES
RECIPROCAL
THE AGREEMENT
CONCERNING PROTECTION
THE OF
INVESTMENTS WHICH WAS SIGNED AT JAKARTA ON 24 NOVEMBER 196 9 SHALL BE TERMINATED AND REPLACED BY THIS AGREEMENT.
IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED,
DULY AUTHORIZED
THERETO BY THEIR RESPECTIVE GOVERNMENTS, HAVE SIGNED THE PRESENT AGREEMENT.
DONE AT ..
~~~~ . . . . . . . . . . . . . .
ON
••
~~~~.(~
U, ~ /9'JI. IN DUPLICATE
IN THE
INDONESIAN,
NORWEGIAN AND
ENGLISH
LANGUAGES, ALL TEXTS BEING EQUALLY AUTHENTIC.
IN CASE OF DIVERGENCI ES
OF
INTERPRETATION THE ENGLISH
TEXT SHALL PREVAIL.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLI C OF INDONESIA
KINGDOM OF NORWAY
Signed
Signed
