.
.'
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JAMAIKA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jamaika (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"); Mengingat hubungan persahabatan dan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara dan rakyatnya; Bermaksud untuk menciptakan kondisiyang menguntungkan bagi kerjasama ekonomi yang lebih luas, khususnya bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya; Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan investasi di kedua Negara; Telah menyetujui sebagai berikut :
PASAL I DEFINISI
Untuk tujuan Persetujuan ini : 1.
Istilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanam oleh para penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a.
benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak lain seperti hipotek, hak istimewa, dan serta hak-hak serupa lainnya;
b.
hak-hak yang berasal dari penyertaan, surat berharga atau bentuk lainnya dari kepentingan dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah Pihak lain;
c.
tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai keuangan;
d.
hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah, dan keahlian;
e.
konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang berhubungan dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam.
Setiap perubahan bentuk aset yang ditanamkan tidak akan mempengaruhi karakternya sebagai penanaman modal sepanjang perubahan tersebut telah disetujui atau diakui berdasarkan Pasal II. 2.
Istilah "penanam modal" berarti : (i)
(ii)
3.
seseorang yang memiliki kewarganegaraan dari salah satu Pihak yang menanamkan modal di wilayah Pihak lainnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak lainnya tersebut; badan hukum yang dibentuk atau didirikan berdasarkan dengan undangundang yang berlaku pada salah satu Pihak yang menanamkan modal di wilayah Pihak lainnya.
Istilah "wilayah" hams diartikan sebagai: a.
Dalam hubungan dengan Republik Indonesia: Wilayah Republik Indonesia sebagaimana wilayah yang ditetapkan dalam perundang-undangannya, termasuk bagian-bagian landas kontinen, zona ekslusif, tanah dibawahnya yang berdekatan dengan batas terluar laut teritorial dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsabangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.
b.
Dalam hubungan dengan Jamaika: Wilayah Jamaika termasuk wilayah-wilayah maritim yang meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang berdekatan dengan batas terluar
2
.' laut territorial dimana Pemerintah Jamaika melaksanakan sesuai dengan hukum internasional yurisdiksi atau hak-hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi atau eksploitasi sumber alam.
PASAL Il PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1.
Masing-masing Pihak hams mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para penanam modal dari Pihak lain untuk menanam modal di wilayahnya, serta mengakui penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum dan pemndang-undangan yang berlaku.
2.
Penanaman modal oleh penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diperlakukan secara adil dan seimbang serta hams mendapat perlindungan dan pengamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.
3.
Para Pihak dapat secara berkala mengkonsultasikan mengenai kesempatan penanaman modal di berbagai sektor ekonomi untuk menentukan penanaman modal yang paling bermanfaat bagi kepentingan kedua belah pihak.
PASAL Ill PERLAKUAN ATAS PENANAMAN MODAL
1.
Setiap Pihak akan menjamin diberikannya perlakuan yang adil dan seimbang atas penanaman modal oleh para penanam modal Pihak lainnya dan tidak akan menghalangi, dengan perlakuan yang tidak beralasan atau membedabedakan, kegiatan, pengelolaan, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan atau pembuangan oleh penanam modal tersebut. Setiap Pihak harus memberikan perlindungan dan pengamanan fisik yang memadai.
3
2.
Lebih khusus, setiap Pihak akan memberikan kepada penanaman modal tersebut perlak:uan yang dalam setiap hal tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan para penanam modal dari Negara Ketiga.
3.
Jika satu Pihak memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Negara Ketiga berdasarkan persetujuan-persetujuan untuk membentuk kesatuan kepabeanan, kesatuan ekonomi, kesatuan keuangan atau lembagalembaga serupa lainnya, atau berdasarkan persetujuan-persetujuan sementara yang mengarah pada kesatuan atau kelembagaan tersebut, Pihak tersebut tidak wajib memberikan perlakuan khusus tersebut kepada penanam modal dari Pihak lain.
4.
Tidak satupun ketentuan dalam Persetujuan ini mewajibkan salah satu Pihak memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Pihak lainnya berdasarkan persetujuan atau pengaturan internasional atau peraturan dalam negeri yang secara keseluruhan atau sebagian berkaitan dengan pajak berganda.
PASAL IV PENGAMBIL-ALIHAN
Setiap Pihak tidak akan melak:ukan tindakan-tindakan pengambil-alihan, nasionalisasi atau tindakan lainnya yang memiliki akibat yang serupa dengan pengambil-alihan atau nasionalisasi terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lain kecuali dengan syarat-syarat di bawah ini: (a)
tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum atau untuk kepentingan umum dan dilak:ukan sesuai dengan proses hukum;
(b)
tindakan-tindakan itu tidak diskriminatif;
(c)
tindakan tersebut harus disertai dengan ketentuan pemberian ganti rugi secara cepat, dan efektif sesuai dengan harga pasar penanaman modal yang diambil alih segera sebelum tindakan pencabutan hak milik diumumkan, dan harus mencakup bunga dari tanggal pengambilalihan pada tingkat komersial yang .4
..
'
normal, dibayar tanpa penundaan dan secara efektif dapat direalisasikan dan ditransfer secara bebas. Dalam menentukan harga pasar, berbagai pertimbangan harus diberikan atas faktor yang mungkin mempengaruhi nilai penanaman modal sebelum tindakan tersebut diumumkan kepada publik
PASAL V GANTI RUGI ATAS KERUGIAN
1.
Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah Pihak lainnya, harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir perlakuan seperti restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau bentuk-bentuk penyelesaian lainnya.
2.
Perlakuan tersebut harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan Pihak tersebut terakhir kepada penanam modal sendiri maupun penanam modal dari negara ketiga.
PASAL VI TRANSFER
1.
Masing-masing Pihak harus mengizinkan penanam modal dari Pihak lainnya, berdasarkan hukum dan perundang-undanganya, hak transfer yang berkaitan dengan penanaman modal, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a.
laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya;
b.
dana-dana yang dibutuhkan (i) untuk akuisisi bahan mentah atau bahan pembantu, barangbarang setengah jadi atau jadi, atau (ii) untuk menggantikan aset modal guna melindungi kesinambungan penanaman modal;
c.
dana untuk pembayaran kembali pinjaman kerkaitan dengan penanaman modal;
5
.. .
2.
d.
royal ti atau fee;
e.
pendapatan perorangan dari Pihak lain yang dipekerjakan dalam kaitan dengan penanaman modal sesuai dengan hukum ijin tenaga kerja dari Pihak lain;
f.
hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal akan tetapi, apabila pada periode dimana neraca pembayaran dalam kesulitan, transfer dapat dilakukan selama masa periode 3 tahun;
g.
ganti rugi atas kerugian;
h.
ganti rugi atas pengambil-alihan.
Transfer tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transfer dilakukan.
PASAL VII SUBROGASI
Jika penanaman modal dari penanam modal salah satu Pihak diberikan jaminan atas risiko non komersial sesuai dengan sistem yang dibentuk berdasarkan undangundang, setiap subrogasi dari penjamin atau penjamin ulang atas hak-hak penanam modal tersebut sesuai dengan jaminan tersebut, akan diakui oleh Pihak lain, namun penjamin atau penjamin ulang tidak berhak untuk melaksanakan hak-hak selain daripada hak penanam modal yang seharusnya dilakukan.
PASAL VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK MENGENAI PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN
6
1.
Perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan dari Persetujuan ini hams diselesaikan secara bersahabat melalui pemndingan negosiasi.
2.
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan dari dimulainya negosiasi, atas permintaan salah satu Pihak hams diajukan ke suatu peradilan arbitrase, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini.
3.
Peradilan Arbitrasi dapat dibentuk dengan cara sebagai berikut : Masing-masing Pihak hams menunjuk satu anggota dan kedua anggota tersebut kemudian hams memilih seorang warganegara dari Negara ketiga yang diangkat sebagai Ketua peradilan, anggota peradilan hams ditunjuk dalam waktu 3 bulan dan Ketua dalam waktu 5 bulan dari tanggal dimana salah satu Pihak memberitahukan Pihak lain mengenai keinginannya untuk mengajukan perselisihan tersebut pada peradilan arbitrasi.
4.
Jika dalam jangka waktu yang disebutkan dalam ayat (3) Pasal ini pengangkatan yang diperlukan belum dilakukan, masing-masing Pihak dapat, dalam hal tidak ada persetujuan lain, mengundang Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan. Jika Ketua adalah seorang warganegara dari salah satu Pihak atau jika ia juga dicegah untuk melaksanakan fungsi tersebut, Wakil Ketua hams diminta untuk melak:ukan pengangkatan yang diperlukan. Jika Wakil Ketua adalah seorang warganegara dari salah satu Pihak atau ia juga dicegah untuk melaksanakan fungsi tersebut, anggota senior berikutnya dari Mahkamah Internasional yang bukan seorang warganegara dari masing-masing Pihak hams diminta untuk melak:ukan pengangkatan yang diperlukan.
5.
Peradilan arbitrase harus mengambil putusannya berdasarkan peraturan dalam Persetujuan ini dan prinsip-prinsip hukum internasional.
6.
Peradilan arbitrase hams menentukan prosedurnya sendiri dan mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Keputusan tersebut hams mempakan keputusan akhir dan mengikat kedua belah Pihak. Masing-masing Pihak hams menanggung biaya anggota peradilannya sendiri dan penasehatnya dalam proses arbitrase, biaya Ketua Mahkamah dan biaya-biaya lainnya harus ditanggung renteng oleh Para Pihak.
7
PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN PIHAK
1.
Setiap perselisihan yang muncul dalam lingkup Persetujuan ini mengenai penanaman modal antara penanam modal dari salah satu Pihak dan Pihak lainnya, bila memungkinkan, dapat diselesaikan secara bersahabat
2.
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal permintaan salah satu Pihak, maka dapat diajukan kepada : (i) (ii)
Prosedur peradilan setempat dimana penanam modal dilakukan atau Arbitrasi International berdasarkan ketentuan paragraf 3
3.
Jika perselisihan diajukan oleh penanaman modal dan Para Pihak tidak menyetujui dengan pilihan (i) atau (ii), maka pendapat penanam modal yang berlaku.
4.
Sehubungan dengan paragraf 2 dan 3, dimana penanam modal atau Pihak telah menyampaikan perselisihannya kepada peradilan dimana penanaman modal dilakukan atau arbitrasi internasional, keputusan ini merupakan keputusan terakhir.
5.
Dalam hal perselisihan diajukan kepada arbitrasi internasional, perselisihan dapat diajukan kepada : a.
Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional (ICSID) yang dibentuk oleh Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara negara dan penanam modal yang dinyatakan terbuka untuk ditandatangani di Washington pada tanggal 18 Maret 1965.
b.
Peradilan sementara yang dibentuk sesuai peraturan Arbitrasi Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Perdagangan Internasional (UNICITRAL).
8
..
-"
'
.
• :.-.~.... =·:
-~· .· ~~;: :·-~:<·::
·-'....
-.
6.
Peradilan arbitrasi tersebut harus mengapibil keputusan berdasarkan ketentilanketentuan da~am Persetujuan ini, hu1cufl1 dari Pihak yang berkaitan dengan perselisihan, definisi dari segaJa pei-setuju~n. khusus yang berkaitan dengan penanaman modal dan berkaitan dengan prinsip-prinsip hukuiii"internasional.
7.
Keputusan yang diambil arbitrasi merupakan keputusan. akhir dan mengikat bagi kedua belah Pihak yang berselisih. Setiap Pihak harus melaksanakari. keputusan tersebut berdasarkan hukum .yang berlaku dari masing-masing Pihak. .
... PASAL X PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN
Persetujuan ini berlak:u terhadap seluruh penanaman modal, yang dibuat sebelum atau · sesudah tanggal berlakunya Persetujuan ini, tetapi ketentuan-ketentuan · dalam Persetujuan ini tidak berlaku bagi perselisihan, tuntutan atau perbedaan yang timbul sebelum berlak:unya Persetujuan, jangka waktu berlakunya Persetujuan ini selama 10 tahun.
PASAL XI PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Apabila ketentuan huk:um dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku sekarang atau dibuat di masa depan antara Para Pihak $ebagai tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat peraturan, haik umum maupun khusus, yang memberi hak penanaman modal oleh penanam ·modal dari Pihak lainnya yang lebih mengunturtgkan daripada Persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang berlaku.
PASAL XII KONSULTASI DAN PERUBAHAN
1.
Salah satu Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap . masalah yang menyangk:ut Persetujuan 1m. Pihak lain harus
9
..
• 6
_\
mempertimbangkan usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan untuk · berkonsultasi. 2.
Persetujuan ini dapat' diubah- setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama.
PASAL XIII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
Persetujuan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung setelah tanggal pemberitahuan terakhir dimana para Pihak telah saling memberitahukan bahwa persyaratan konstitusional .untuk berlakunya Persetujuan ini _telah dipenuhi.
2. _ -Persetujuan ini berlaku untuk masa (10) sepuluh tahun dan·akan terns berfaku dalam jangka periode yang sama, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya satu tahun sebelum berakhirnya · Persetujuan ini. 3.
Dalam hal penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal berakhirnya Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu (10) sepuluh tahun sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini y~ng diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jamaika, tanggal 8 Pebruari 1999 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris harus ·berlaku. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH JAMAIKA
Signed
Signed
10
' •, <··If '
..
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF JAMAICA CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Jamaica hereinafter referred to as "Contracting Parties"; Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two countries and their peoples; Desiring to create favourable conditions for greater economic cooperation between them, and in particular for investinent by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party. Recognizing that the Agreement on the Promotion and Protection of such Investinents will he conducive to the stimulation of investinent activities in both countries; Have agreed as follows;
ti
ARTICLE I DEFINITIONS For the purpose of this Agreement
1.
111e term "investment" shall mean any kind of asset invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of the latter, including, but not exclusively:
,
,
I1
Ii
Il I~ ! ·I ii
:i I~ I i
~
I
r I
! I
I
;
.r
...
a.
movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, privileges, and any other similar rights;
b.
rights derived from shares, bonds or any other fom1 of interest in companies or joint venture in the territory of the other Contracting Party;
c.
claims to money or to any performance having a financial value;
d.
intellectual property rights, technical processes, goodwill and knowhow;
e.
business concessions conferred by law or under contract related to die investn1ent including concessions to search for or exploit natural resources.
Any alteration of the fom1 in which assets are invested shall not affect their character as an investn1ent, provided that such alteration has also been approved or admitted under Article II.
2.
3.
The term "investor" means: (i)
any natural person possessing citizenship of a Contracting Party who invests in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of that Contracting Party;
(ii)
legal persons which are constituted or incorporated tmder the laws of a Contracting Party and which invest in the territory of the other Contracting Party.
"Territory" shall mean: a.
'
In respect of the Republic of h1donesia: The Territory of the Republic of h1donesia as defined in its laws, including parts of the Continental Shelf, the E.xclusive Economic Zone, subsoil adjacent to the outer limit of the territorial seas over which the Republic of Indonesia has sovereignly, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. ~. l
''
b.
In respect ofJamaica: The temtory ofJamaica as well as those maritime areas, including the Sea bed and subsoil adjacent to the outer limit of the temtorial sea, over which Jamaica exercises, in accordance with inten1ational law, jurisdiction or sovereign rights for the purpose of exploration or exploitation of natural resources.
ARTICLE II PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS 1.
Either Contracting Party shall encourage and create favorable conditions for investors of the other Contracting to invest in its territory, and shall admit such capital in accordance with its laws and regulations.
2.
Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall e1rjoy adequate protection and security in the temtory of die other Contracting Party.
3.
The Contracting Parties may periodically consult concerning investment opporl:lmiti.es in various sectors of their respective economies to detemline where investments may be most beneficial in their mutual interest.
ARTICLE III MOST-FAVOURED NATION PROVISIONS
:!
,' II
1.
Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatinent of the investments of investors of the other Contracting Party and shall not irnpair, by unreasonable or discrirninatory measures, the operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal d1ereof by d1ose mvestors. Each Contracting Party shall accord to such investinent adequate physical security and protection.
2.
More particularly, each Contracting Party shall accord to such i.nvestrnents, treatment which in any case shall not be less favorable d1an that accorded to investments of investors of any Third State.
..
~
Ij
3.
ff a Contracting Party has accorded special advantages to investor of any third state by virtue of agreements establishing customs unions, economic unions, monetary unions or similar institutions, or on the basis of interim agreements leading to such unions or institutions, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages to investors of the other Contracting Party.
4.
Nothing in this Agreement shall oblige a contracting Party to extend to investors of the other Contracting Party any special advantages by virtue of any international agreement or arrangement or any domestic legislation relating wholly or mainly to double taxation.
ARTICLE IV EXPROPRIATION
I
Each Contracting Party shall not take any mea.sures of e~'Propriation, nationaliz.ation or any other dispossession, having effect equivalent to expropnab.on or nationalization against the investment of an investor of the other Contracting Party except wider the following conditions: (a) 0>)
(c)
the measures are taken for a lawful purpose or public purpose and under due process of law; the measures are non-discriminatory; the measures are accompanied by prompt and effective compensation according to the market value of the expropriated investinent immediately before the impending expropriation was publicly am1ounced, shall include interest from the date of expropriation at a normal commercial rate, shall be paid without delay and shall be etlectively realiz.able and freely transferable. In deternuning the market value, due weight shall be given to any factors which might have affected the value of the investment before the measure was publicly announced.
ARTICLEV COMPENSATION FOR LOSSES 1.
Investors of one Contracting Party, whose iuvestn1ents in the territory of the Contracting Party suffer losses owing to war or other am1ed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the
territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatn1ent, as regards restitution, indenmificat:ion, compensation or other settlement. 2.
The treatn1ent shall not be less favourable than that which the latter Contracting Party accords to investments of its own investors or investments of investors of any third state.
ARTICLE VI TRANSFERS 1.
Each Contracting Party shall grant the investors of the other Contracting Party, in accordance with its laws and regulations, the right to transfers related to investn1ents, in particular, though not exclusively of: a.
profits, interests, dividends and other current income;
b.
funds necessary {i)
for the acquisition of raw materials or auxiliary materials, semi fabricated or finished products, or
{ii)
c.
to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment; fw1ds in repayment of loans related to the investment;
d.
royalties or fees;
e.
earnings of natural persons of die other Contracting Party who are employed in co1mection widi die investment in accordance wid1 the Work Pem1it laws of die odier Contracting Party.
[
die proceeds of sale or liquidation of d1e investment, provided however, that in periods of exceptional balance of payments difficulties, transfers may be phased over drree years;
g.
compensation for losses;
I
~' II
;I
1i
I
h.
I
compensation for expropriation.
I 1 ·
2.
Any transfer shall be made at the prevailing rate of exchange on the date of transfer.
ARTICLE VII SUBROGATION It the investments of a investor of the one Contracting Party are insured against noncommercial risks under a system established hy law, any subrogation of the insurer or re-insurer to the rights of the said investor pursuant to the terms of such insurance shall be recognized by the other Contracting Party, provided, however, that the insurer or the re-insurer shall not he entitled to exercise any rights other than the rights which the investor would have heen entitled to exercise.
ARTICLE VIII SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES CONCERNING INTERPRETATI ON AND APPLICATI 0 N OF THE AGREEMENT
;
.
1.
Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, as far as possible be settled amicably through negotiations.
2.
If the dispute cannot be so settled within six months from the start of the negotiations, it shall upon the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal, in accordance 'vith the provisions of this Article.
3.
The Arbitral Tribunal shall be constituted in the following way: Each Contracting Party shall appoint an arbitrator and these two arbitrators shall d1en select a national of a third State who shall act as Chairman, the arbitrators shall be appointed within three months and the Chairman within five months from the date on which either of the two Contracting Parties infom1ed the other Contracting Party of its intention to submit the dispute to arbitration.
4.
If within the periods specified in paragraph (3) of this Article, the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the h1temational Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national
'
'
of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. IT the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said fonction, the member of the International Court ofJustice next in seniority, who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.
I
5.
The Arbitral Tribunal shall issue its decision on the basis of the rules contained in this Agreement as well as of the principles of International Law.
6.
The Arbitral Trilnmal shall determine its own procedure and shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be final and binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its Counsel in t11e arbitral proceeding.;, t11e cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.
ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN INVESTORS AND A CONTRACTING PARTY 1. Any dispute which arises within the terms of this Agreement concerning an investinent between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably. 2. IT the dispute cannot be settled within six months following the date on which the dispute has been raised by either party, it may be submitted to: the judicial procedures provided by the Contracting Party in whose territory the investinent was made or (i)
(ii)
inten1ational arbitration according to the provisions of Paragraph 3.
Where a dispute has been raised by an investor and the parties disagree as to 3. the choice of (i) or (ii) the opinion of the investor shall prevail. 4. Pursuant to Paragraph 2 and 3, where an investor or a Contracting Party has submitted a dispute to the aforementioned competent tribunal of the Contracting Party where the investtnent has been made or to international arbitration, this decision shall be final.
S.
In case of international arbitration, the disput:e shall be submitted either to: (i)
the International Centre for the Settlement of Investment Disput:es (ICSID) creat:ed by the "Convention on the Settlement of Investment Disput:es between States and Nationals of Other States" opened for signature in Washington D.C. on 18th March, 1965;
(ii)
an ad hoc arbitration tribunal set up in accordance with the Arbitration Rules of the Unit:ed Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
6. TI1e arbitration tribunal shall decide in accordance with the provisions of dus Agreement, the laws of the Contracting Party involved in the disput:e, the terms of any specific agreement concluded in relation to such an investment and the relevant principles in inten1ational laws. 7. The arbitration decisions shall be final and binding for die Parties to the dispute. Each Contracting Party shall execute them in accordance with its laws.
ARTICLEX APPLICABILITY OF THIS AGREEMENT
Tius Agreement shall apply to all investments, whether made before or after the dat:e .of entry into force of this Agreement, but the provisions of this Agreement shall not apply to any dispute, claim or difference wluch arose before its entry into force wid1 respect to investments made prior to this Agreement, die period of applicability shall be t:en years.
ARTICLE XI APPLICATION OF OTHER PROVISIONS
If the provisions of law of either Contracting Party or obligations wider inten1ational law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain a regulation whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more
favorable than is provided for by the present Agreement, such regulations shall to the extent that it is more favorable prevail over the present Agreement
ARTICLE XII CONSULTATION AND AMENDMENT 1.
Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter concenring this Agreement The other Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations.
2.
'Ibis Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual consent of bodi Contracting Parties.
ARTICLE XIII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1.
The present Agreement shall enter into force du-ee months after die date of die latest notification by which Contracting Parties have notified each other that their constitutional requirements for the entry into of this Agreement have been fulfilled.
2.
This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall continue in force thereafter for a similar period wtless either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing of its intention to temunate dris Agreement one year before its expiration.
3.
\Vidi respect to investments made prior to the date of temiination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten (10) years from the date of termination.
!
I
I I '
IN WITNESS WHEREOF, the w1dersigned, duly audiorized thereto by their respective Govenunents, have signed this Agreement.
I
Done in duplicate at Montego Bay, Jamaica, on ...S.~. February, 1999 in the Indonesian and English languages. Bodi texts are equally authentic. If there is any divergence concenung the interpretation, die English text shall prevail.
.
I
'
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBk,IC OF INDONESIA Signed
FOR T HE GOVERNMENT OF JAMAICA Signed /7"~~~~~~~~~-..~
ALIAIATAS Minister of Foreign Affairs
SEYMOUR MULLINGS Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade
I
Il !
f, >
:· 1
~ !
I
' ;
' '
;
I I
