PUTUSAN Nomor : 33 / PDT / 2015 / PT- MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SONI HUSNI GINTING, Umur 36 Tahun pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Tiga Binanga Jalan Pekan Lama Desa Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
RIVALINO BUKIT, SH- Advokat
berkantor di Kantor Advokat Rivalino Bukit, SH alamat JLn. Veteran No.148 Berastagi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus
yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.10/2012 Januari
2012,
tertanggal
30
selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula PENGGUGAT ; L A W A N : 1.dr.SRI ALEMINA BR.GINTING Sp.A, pekerjaan Dokter, beralamat di Rumah Sakit Umum Selamat
Kabanjahe Jl.Kapten
Ketaren Kabanjahe, Kab. Karo
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2.RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE beralamat tinggal di Jalan kapten Selamat Ketaren Kabanjahe
Kabupaten
Karo- Sumatera Utara, selanjutnya
disebut
sebagai
semula
TERBANDING
II
TERGUGAT II ; 3.RUMAH
SAKIT UMUM SERASI,
beralamat di Jalan
Letnan
Rata
Perangin-angin Kabanjahe Kabupaten KaroSumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ; Pemerintah .............
2
4.PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA Cq.MENTERI
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan
di
Jl.Rasuna Said Blok X – 5, Kav.4-9 Jakarta Selatan,
selanjutnya
disebut
sebagai
TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA; Membaca, gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 30 Januari 2012 dibawah register perkara Nomor : 02 / Pdt. G / 2012 / PN. Kbj, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas hal - hal sebagai berikut : 1.
Bahwa RISKI GINTING seorang anak laki-laki adalah anak Keterangan
kandung
dari PENGGUGAT
Lahir dari RSU
Kabanjahe
berumur 3 bulan berdasarkan
tertanggal
Surat
28 Juli 2011
dengan Nomor Daftar : 08/skl/2011 yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai KORBAN ; 2.
Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 PENGGUGAT membawa KORBAN berobat ke tempat TERGUGAT III ;
3.
Bahwa di tempat TERGUGAT III, KORBAN dan PENGGUGAT diterima oleh petugas IGD sekitar pukul 14.00 Wib dengan keluhan KORBAN panas hingga
suhu tubuh
39˚ C, mulut bercak putih
/sariawan dan sulit makan ; 4.
Bahwa dokter
jaga yang ada
langsung memasang
di IGD di tempat TERGUGAT III
Oxygen ke hidung KORBAN
dan setelah
menanyakan keluhan KORBAN maka dokter yang bertugas di IGD tempat TERGUGAT III menyarankan
agar KORBAN dibawa
ketempat TERGUGAT II ; 5.
Bahwa setelah sampai di IGD tempat TERGUGAT II maka KORBAN diterima oleh Petugas kesehatan yang jaga di ruangan IGD di tempat ..............
3
tempat TERGUGAT II dan di ruangan IGD tersebut KORBAN tidak ada dilakukan tindakan apa-apa hanya menanya identitas PENGGUGAT dan KORBAN kemudian membawa korban ke ruangan perawatan ; 6.
Bahwa setelah sampai di ruang perawatan maka dilakukan tindakan pemasangan infus dan pemasangan NGT ;
7.
Bahwa setelah
selesai pemasangan infus
dan NGT
barulah
KORBAN diantar ke bangsal atau tempat tidur. Seterusnya dokter mengatakan
KORBAN mengalami
GIZI BURUK dan menyuruh
PENGGUGAT membeli obat-obatan sesuai dengan resep yang telah ditulis oleh TERGUGAT I ; 8.
Bahwa
terhadap KORBAN ada dilakukan
Roentgen namun dari
pemeriksaan
Foto
hasil keterangan Roentgen hingga sampai
KORBAN meninggal dunia TERGUGAT I tidak ada menyampaikan hasilnya kepada PENGGUGAT ; 9.
Bahwa terhadap KORBAN ada dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium tersebut dikatakan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT kalau KORBAN harus di Transfusi darah PRC ;
10.
Bahwa
dalam hal Transfusi
tersebut TERGUGAT
I
tidak ada
menjelaskan mengenai transfusi terhadap PENGGUGAT maupun keluarga
yang lain
bahwa
dalam hal
ini
sudah bertentangan
dengan : a. Peraturan Pemerintah
No.32 Tahun
1996
Tentang
Tenaga
Kesehatan Pasal 22 ayat 1 c ; b. Permenkes No.585/89 Pasal 5 ayat (1) ; c. UU
No.44 Tahun
2009 Tentang Rumah Sakit
yakni
pasien
berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko
dan komplikasi
terhadap tindakan
yang mungkin
yang dilakukan
terjadi, serta
dan prognosis
perkiraan
biaya
pengobatan ; d. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga
merupakan Undang - Undang
yang
bertujuan
untuk
memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur dalam ...............
4
dalam pasal 52 UU No.29/2004 adalah mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) ; 11.
Bahwa
dalam hal tindakan
Transfusi darah
tersebut
baik
TERGUGAT I tidak ada meminta persetujuan dari PENGGUGAT maupun keluarganya sehingga dalam hal ini sangat bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam ; a. Peraturan pemerintah No.32 Tahun 1996 Pasal 22 ayat 1 d : meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan ; b. Peraturan
Menteri
Kesehatan
No.585/Men.Kes/PER/XI/1989 bertanggung
jawab atas
Republik
Pasal 12 ayat pelaksanaan
Indonesia
(1)
Dokter
ketentuan
tentang
persetujuan tindakan medis, (2) Pemberian persetujuan tindakan medis yang dilaksanakan di rumah sakit/klinik, maka rumah sakit/ klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab ; 12.
Bahwa berhubung karena di tempat TERGUGAT II tidak ada alat pengolahan bahan darah PRC maka dibuat rujukan ke Rumah Sakit Umum ADAM MALIK Medan ;
13.
Bahwa PENGGUGAT
sempat mengatakan
kepada Perawat
di
tempat TERGUGAT II “kalau urusan mengambil darah ke RSU Adam Malik bukannya pihak RS
yang mengupayakan ?, karena
tidak
mungkin ditenteng gitu aja kantung darah “. Namun perawat dari TERGUGAT II mengatakan
“seperti itu biasanya”,
pihak keluarga
pasien yang ambil darah kesana. Bahwa menurut PP No.7 Tahun 2011 hal tersebut sudah bertentangan karena plasma darah yang dibawa oleh keluarga pasien tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan baik suhu maupun tempat untuk membawa yang dibutuhkan beberapa jam ; 14.
Bahwa
pada tanggal
25-11-2011
pukul 14.00 Wib
dijemputlah
darah ke RSU Adam Malik oleh PENGGUGAT ; 15.
Bahwa
pada pukul
19.00 Wib PENGGUGAT sampai
di tempat
TERGUGAT II membawa darah dan menyerahkan kepada perawat jaga dan perawat jaga menyarankan agar PENGGUGAT dekap darah tersebut agar tidak terjadi pembekuan, lalu karena merasa beresiko setelah
kurang lebih
2 jam PENGGUGAT dekap
maka
PENGGUGAT serahkan kembali darah tersebut pukul 07.00 wib ; Bahwa ..............
5
16.
Bahwa pada tanggal 26-11-2011 sekitar pukul 07.00 wib perawat melakukan Transfusi darah sebanyak 20 cc dengan menggunakan alat suntik (spuit) terhadap KORBAN, bahwa dalam hal ini sangat bertentangan dengan teori-teori medis yang mana dalam pemberian darah harus dilakukan dengan secara lambat dan hati-hati apalagi KORBAN yang masih berumur tiga bulanan yang mana kapasitas jantung dan pembuluh darah untuk menerima darah masih sangat minim sekali. Dimana
dalam pemberian
Transfusi darah
harus benar-benar
dipantau bagaimana tanda-tanda vital seorang pasien anak baik frikuensi
nadi dan
frikuensi
pernafasan pasien, Menurut
A.Aziz
Alimul Hidayat, S.Kp, “Buku Saku Praktikum Kebutuhan Dasar Manusia” Penulis A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kp, Musrifatul Uliyah, S.Kp, Editor : Monica Ester – Jakarta : EGC : 2004 Prosedur Kerja Transfusi Darah adalah sebagai berikut : 1. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan ; 2. Cuci tangan ; 3. Gunakan
larutan
NaCi 0.9% dalam botol
untuk dugunakan
setelah transfusi darah ; 4. Gunakan
slang infus yang mempunyai
filter (slang ‘Y’ atau
tunggal) ; 5. Lakukan pemberian infus NaCi
0,9% (baca : Prosedure
pemasangan infus) terlebih dahulu sebelum pemberian transfusi darah ; 6. Lakukan
terlebih dahulu
tarnsfusi darah
dengan memeriksa
identifikasi kebenran produk darah : periksa kompatibilitas dalam kantong darah, periksa kesesuaian
dengan identifikasi pasien,
periksa kadaluwarsanya, dan periksa adanya bekuan ; 7. Buka set pemberian darah ; 1. Untuk slang ‘Y’ atur ketiga klem ; 2. Untuk slang tunggal, klem pengatur pada posisi off; 8. Cara transfusi darah dengan slang ‘Y’ : 1. Tusuk kantong NaCi 0,9% ; 2. Isi slang dengan NaCi 0,9% ; Buku ..............
6
3. Buku
klem
pengatur
pada slang ‘Y’ dan hubungkan
ke
kantong NaCi 0.9% ; 4. Tutup/Klem pada slang yang tidak digunakan ; 5. Tekan sisi balik dengan ibu jari dan jari telunjuk ( biarkan ruang filter terisi sebagian) ; 6. Buka klem pengatur bagian bawah dan biarkan slang terisi NaCI 0,9% ; 7. Kantong darah perlahan di balik-balik 1-2 kali agar sel-selnya tercampur. Kemudian
tusuk
kantong darah
pada tempat
penusukan
yang tersedia dan buka klem pada slang dan filter terisi darah ; 9. Cara transfusi darah dengan slang tunggal : 1. Tusuk kantong darah ; 2. Tekan sisi balik dengan ibu jari dan jari telunjuk sehingga filter terisi sebagian ; 3.
Buku klem pengatur, biarkan slang infus terisi darah ;
10. Hubungkan slang transfusi ke kateter IV dengan membuka klem pengatur bawah ; 11. Setelah darah masuk, pantau tanda vital tiap 5 menit selama 15 menit pertama, dan tiap menit selama 1 jam berikutnya ; 12. Setelah darah di infuskan, bersihkan slang dengan NaCI 0,9% ; 13. Catat type, jumlah dan komponen darah yang diberikan ; 14. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan ; 17.
Bahwa
setengah
jam
setelah
Transfusi
dilakukan
terhadap
KORBAN maka KORBAN tampak gelisah, nafas sesak, cepat dan merengek ; 18.
Bahwa pada pukul 19.00 wib pada hari dan tanggal yang sama perawat kembali melakukan Transfusi lagi sebanyak 10 cc dengan menggunakan spuit (alat suntik) ke tubuh KORBAN yang mana seharusnya jika Haemoglobin masih tetap rendah maka jangan diulangi dalam empat hari ; Bahwa ...............
7
19.
Bahwa satu jam setelah dilakukan Transfusi darah
yang kedua
maka KORBAN mengalami muntah darah. Dalam hal pemberian Transfusi darah tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan teori atau standar dalam pemberian Transfusi darah yang mana akibatnya Korban terjadi pendarahan yang menyebabkan meningal dunia ; 20.
Bahwa PENGGUGAT memanggil perawat dan bertanya “kenapa ini? “ namun perawat mengatakan itu proses dari Transfusi darah, lalu PENGGUGAT
suruh panggil
dokter,
perawat mengatakan
dokter visite hanya satu kali dalam sehari ; 21.
Bahwa Perawatpun
kembali ke ruangan
perawatan sementara
kondisi KORBAN semakin mengkhawatirkan ; 22.
Bahwa dua jam
kemudian KORBAN
kembali muntah
lagi dan
bersamaan berak darah ; 23.
Bahwa PENGGUGAT kembali mendatangi ruangan perawatan agar segera
menghubungi dokter, namun karena
maka PENGGUGAT konfirmasi TERGUGAT II
dokter tidak datang,
ke bagian Humas di tempat
melalui SMS soal KORBAN, lalu Humaspun
membalas SMS PENGGUGAT yang isinya “ia saya segera datang” kata Humas ; 24.
Bahwa ketika Humas datang ke ruang 4 (tempat korban dirawat) baru kemudian datang dokter jaga dan melihat
kondisi KORBAN,
lalu menyuruh perawat membuat resep obat yang harus saya beli ke apotik ; 25.
Bahwa setelah saya serahkan obat yang dimaksud dokter jaga tersebut, dokter jaga tersebut memberikan obat tersebut dan dokter jagapun pergi sementara kondisi anak saya tidak ada perobahan ;
26.
Bahwa
setengah jam
kemudian
kondisi KORBAN kejang-kejang,
PENGGUGAT panggil perawat jaga malam, namun tidak ada yang menyauhtin karena tidur. Kemudian PENGGUGAT mengedor-ngedor namun tetap tidak ada perawat yang bangun sampai akhirnya PENGGUGAT mendengar istrinya menangis histeris, PENGGUGAT dalam
keadaan
panik
dan
pandangan
berkunang-kunang
PENGGUGAT lari ke tempat KORBAN dan sempat menabrak kaca, PENGGUGAT lihat KORBAN sudah tidak ber nafas lagi ; Bahwa ..............
8
27.
Bahwa PENGGUGAT lari
ke ruang
perawat
ingin memanggil
perawat jaga, namun yang PENGGUGAT lihat hanyalah mahasiswa yang sedang praktik ; 28.
Bahwa sekitar dua puluh menit kemudian datang dokter jaga melihat anak saya dan mengatakan anak saya benar sudah meninggal, dokterpun pergi ;
29.
Bahwa tidak ada perawat yang mengurus jenazah KORBAN, hingga akhirnya PENGGUGAT sendiri yang cabut semua selang infus dari gantungannya dan PENGGUGAT beres-beres mahasiswa
yang sedang
praktek
dan
dibantu
beberapa
melihat kondisi
tersebut
mahasiswa yang pada saat itu praktek di tempat TERGUGAT II juga menangis melihat keadaan PENGGUGAT dan keluarga pada saat itu ; 30.
Bahwa
akhirnya PENGGUGAT pada hari Minggu
tanggal
27
Nopember 2011 pukul 04.00 wib membawa KORBAN pulang untuk dikebumikan ; 31.
Bahwa hingga gugatan ini diajukan pihak dari PARA TERGUGAT tidak ada sama sekali menghiraukan atas kematian korban ;
32.
Bahwa berdasarkan
hal-hal diatas,
maka sudah jelas
dan nyata
bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada saat pasca rawat inap dan pengobatan terhadap KORBAN dimana dari tindakan medik yang dilakukan telah mengakibatkan KORBAN mengalami pendarahan yang menyebabkan KORBAN akhirnya meninggal dunia ; 33.
Bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
pada orang lain
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu” ; 34.
Bahwa yang menjadi dasar pertanggung-jawaban hukum dari aspek hukum perdata seorang petugas kesehatan dapat berupa : A. Pertanggung-jawaban yang didasarkan atas tiga prinsip sebagai berikut :
Setiap .............
9
1) Setiap
tindakan
yang mengakibatkan
orang lain
menyebabkan
membayar
kompensasi
orang
kerugian
atas diri
yang melakukan
harus
sebagai
pertanggung-jawaban
2) Seseorang harus bertanggung-jawab
tidak hanya karena
kerugian ;
kerugian yang dilakukan dengan sengaja tapi juga karena kelalaian dan kurang hati-hati ; 3) Seseorang harus memberikan pertanggung-jawaban
tidak
hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tapi juga karena
tindakan
orang lain
yang berada
dibawah
pengawasannya ; Ketiga
prinsip tersebut
terkandung
dalam rumusan
pasal
1365, 1366, 1367 KUHPerdata ; B. Pertanggung-jawaban
karena resiko
pertanggung-jawaban
karena
sebagai kebalikan
kesalahan
dari
dalam pertanggung-
jawaban
ini biasanya dihubungkan dengan produk tertentu,
misalkan
obat, peralatan medik atau alat-alat lain
( peranan
informal sesaat dalam transaksi terpenting oleh Dokter Veronika Komalawati, SH,MH. Penerbit
PT.Citra
Aditya Bakti, Bandung,
2002, halaman 97) ; 35.
Bahwa
didalam
hal melihat
aspek
hukum malpraktik, maka
pedoman yang harus diperhatikan adalah adanya : -- Penyimpangan dari standar profesi medis ; -- Kesalahan yang dilakukan, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian ; --
Akibat
yang terjadi
disebabkan
oleh tindakan medis
yang
menimbulkan kerugian baik materiil/immateriil atau fisik (luka, kematian, atau mental) ; (Hukum
Kedokteran
oleh Dr.Danny Eiradharma, SH.MS,Jm,
Penerbit Binarupa Aksara 1996, hal 92) ; 36.
Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa seseorang dan/atau badan hukum
bisa dikatakan
melanggar pasal 1365 KUHPerdata
karena memenuhi unsur-unsur seperti dibawah ini : -
Harus
ada perbuatan
yang salah / bertentangan
dengan
kewajiban hukum si pelaku ; Harus ..............
10
-
Harus ada
peraturan/perundang-undangan
yang dilanggar/
melanggar hukum subjektif orang lain ; -
Harus ada menimbulkan kerugian yang nyata dapat dibuktikan secara rinci / melanggar kaidah tata susila ;
-
Harus melanggar PATIHA, yakni melanggar kepatutan, normanorma, kehati-hatian dalam masyarakat bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat/terhadap harta benda orang lain ;
37.
Bahwa dalam hal ini PARA TERGUGAT
telah memenuhi unsur-
unsur yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPerdata yakni ; -
TERGUGAT I
telah melakukan
kesalahan
dalam menangani
perawatan medis anak PENGGUGAT ; -
TERGUGAT I
tidak menjalankan
seluruh peraturan yang ada
mengenai Standar Profesi Medis ; -
Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam
menangani
perawatan
KORBAN
mengakibatkan
KORBAN mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia; - Bahwa TERGUGAT I telah melanggar PATIHA, yakni : tidak hati-hati dan tidak teliti dalam melakukan tindakan perawatan terhadap KORBAN yang mengakibatkan KORBAN mengalami perdarahan menyebabkan KORBAN meninggal dunia ; 38.
Bahwa suatu rumah sakit mempunyai aspek fungsi sosial sebagai suatu
lembaga
yang memberikan
pelayanan
perawatan
dan
pengobatan, bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi didalamnya, serta bertanggung jawab
atas
pengendalian
mutu
secara keseluruhan dari pelayanan yang diberikan ; 39.
Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 ayat 1 tertulis :”Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya ; Bahwa ...............
11
40.
Bahwa hubungan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut adalah hubungan antara seseorang tenaga kesehatan yang berpraktek di rumah sakit (negeri/swasta) dimana TERGUGAT I telah melakukan tindakan medis terhadap KORBAN di tempat TERGUGAT II berakibat KORBAN mengalami
pendarahan
yang
dan menyebabkan
KORBAN meninggal dunia ; 41.
Bahwa
dengan melihat bentuk
hubungan
TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat
hukum antara
dipandang
sebagai
hubungan hukum antara majikan dengan karyawan, maka doktrin Vicarious liability let the master answer, in casu dapat diterapkan dalam hubungan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ; 42.
Bahwa pasal 1367 KUHPerdata, mengatur tentang
pertanggung-
jawaban majikan atas perbuatan yang merugikan yang dilakukan oleh karyawannya. Bahwa majikan turut bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan yang dilakukan oleh karyawannya ; 43.
Bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap
KORBAN dalam
menangani
perawatan
KORBAN dimana TERGUGAT I telah melakukan
kesehatan
tindakan
yang
bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara kesehatan. Yang mana akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT I sehingga KORBAN mengalami
pendarahan
yang
menyebabkan KORBAN meninggal dunia ; 44.
Bahwa kedatangan KORBAN yang dibawa PENGGUGAT ke tempat TERGUGAT III TERGUGAT II
dan ke tempat TERGUGAT II dikarenakan dan TERGUGAT III merupakan tempat pengobatan
( rumah sakit ) yang keberadaannya resmi (legal) sebagai tempat berobat
yang resmi
izin
operasionalnya dikeluarkan
oleh
TERGUGAT IV dan diawasi oleh TERGUGAT IV ; 45.
Bahwa PENGGUGAT mempunyai dasar hukum untuk menggugat TERGUGAT IV sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia tercantum pada Bab IV mengenai Tanggung Jawab Pemerintah antara lain pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19
Undang-Undang
Kesehatan. Dimana
RI
No.36 Tahun
TERGUGAT IV
sebagai
2009
tentang
pemegang
dan
penyelenggara otoritas dan kebijakan kesehatan untuk masyarakat Indonesia ...............
12
Indonesia sehingga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga dan sekali gus meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat di
seluruh
Indonesia , serta TERGUGAT IV
wilayah
Republik
berkewajiban melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya
kesehatan, dan
berwenang mengambil tindakan administratif terhadap lembaga kesehatan
dan atau
sarana kesehatan
yang melakukan
pelanggaran. TERGUGAT IV adalah pemberi izin resmi kepada rumah sakit - rumah sakit di wilayah hukum Indonesia, khususnya pada saat TERGUGAT II
dan TERGUGAT III memperoleh izin
operasional, oleh karenanya
sangat beralasan bagi PENGGUGAT
untuk menuntut ganti rugi dan mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan TERGUGAT IV mencabut izin operasional yang pernah diberikan kepada TERGUGAT II 46.
dan TERGUGAT III ;
Bahwa pada dasarnya setiap orang termasuk badan hukum harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut merugikan orang lain badan hukum, maka perbuatannya
orang
tersebut
atau badan hukum
telah
merugikan
atau
yang karena
orang lain
harus
bertanggung jawab secara hukum dan membayar ganti rugi atas perbuatannya
tersebut.
KUHPerdata
yang lazim
Hal
ini
jelas diatur
disebut
Perbuatan
dalam pasal 1365 Melawan
Hukum
(onrechtmatige daad) ; 47.
Bahwa
akibat
dari perbuatan
PARA TERGUGAT, maka
PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut : KERUGIAN MATERIIL ; Hilangnya sejumlah uang untuk pengobatan anah PENGGUGAT ; Biaya Perawatan dan Pemakaian Obat ; Tanggal 23 November 2011 ; - R/Obat-obatan
Rp.48.000.00
- R/Obat-obatan
Rp.20.000.00
- R/Obat-obatan
Rp.26.000.00
Tanggal 26 November 2011 - R/Obat-obatan
Rp.135.000.00
- R/Obat-obatan
Rp.18.000.00 Bahwa .............
13
Bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk permbelian obat-obatan, peralatan dan pembelian kantung darah sejumlah Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah ) ; KERUGIAN IMMATERIIL ; Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT berupa trauma psikis yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan
oleh
PARA PENGGUGAT
menyebabkan
dibenarkan secara hukum bagi PENGGUGAT untuk menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000.00 ( lima milyar rupiah) yang harus dibayar tunai secara tanggung renteng terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Sehingga
total kerugian
diakibatkan
oleh
yang diderita
PENGGUGAT yang
PARA PENGGUGAT
yaitu
sebesar
Rp.5.001.200.000.00 ( lima milyar satu juta dua ratus ribu rupiah) ; 48.
Bahwa karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti yang kuat maka PARA TERGUGAT agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) perharinya dan/atau setiap 1 (satu) hari PARA TERGUGAT
lalai
memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga sampai dilaksanakan ; 49.
Bahwa karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari maka sangat beralasan
pula apabila
PENGGUGAT mohon
agar Pengadilan
Negeri Kabanjahe terlebih dahulu menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta barang
bergerak
dan tidak bergerak
milik TERGUGAT I yang
diajukan tersendiri ; 50.
Bahwa karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari maka sangat beralasan pula apabila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe
terlebih dahulu
menetapkan
dan meletakkan
sita
jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta barang bergerak dan tidak bergerak milik dari TERGUGAT II
yang
terletak di Jl.Kapten Selamat Ketaren yang lazim disebut rumah Sakit Umum Kabanjahe ; Bahwa ...............
14
51.
Bahwa karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari maka sangatlah beralasan
pula apabila
PENGGUGAT mohon
agar Pengadilan
Negeri Kabanjahe terlebih dahulu menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta barang bergerak dan tidak bergerak milik dari TERGUGAT III yang terletak
di Jl.Letnan
Rata Perangin-angin Kabanjahe, Kabupaten
Karo, Sumatera Utara yang lazim disebut dengan Rumah Sakit Umum Serasi ; 52.
Bahwa mengingat dapat
dalil - dalil
dan bukti - bukti
diragukan kebenarannya, maka PENGGUGAT
yang tidak mohon agar
diputuskan secara serta merta (uitvorbaar bijvoorraad) walau ada verzet, banding maupun kasasi ; Berdasarkan
uraian-uraian
dan alasan-alasan
hukum tersebut
diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan
memeriksa
dan memutuskan
perkara ini
sebagai berikut : 1. Menerima
dan mengabulkan
gugatan PENGGUGAT
untuk
seluruhnya ; 2. Menyatakan
bahwa PARA
TERGUGAT
telaha melakukan
perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini ; 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini ; 5. Menyatakan
bahwa
akibat
dari PARA
TERGUGAT
telah
menimbulkan kerugian secara materiil sejumlah Rp.1.200.000.00 ( satu
juta dua ratus
ribu
rupiah)
dan immateriil sejumlah
Rp.5.000.000.000.00
( lima milyar rupiah), dan memerintahkan
PARA TERGUGAT
untuk membayar kerugian yang diderita
oleh PENGGUGAT ; 6. Menyatakan (dwangsom)
agar dihukum sebesar
untuk membayar
Rp. 5.000.000.00
uang paksa
( lima juta rupiah ) perharinya ............
15
perharinya dan/atau 1 (satu) hari memenuhi
PARA
TERGUGAT
isi putusan, terhitung sejak putusan
ini
lalai
diucapkan
hingga sampai dilaksanakan ; 7. Memerintahkan
agar TERGUGAT IV
operasional dari TERGUGAT II 8. Memerintahkan
untuk mencabut
izin
dan TERGUGAT III ;
agar TERGUGAT IV
untuk mencabut
izin
praktek dari TERGUGAT I ; 9. Menghukum
dan memerintahkan
meminta maaf
PARA
TERGUGAT
kepada PENGGUGAT melalui
untuk
dua Harian
Nasional dan tiga Televisi Nasional dengan format yang akan ditentukan oleh pihak PENGGUGAT ; 10. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad) walau ada verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT ; 11. Menetapkan agar PARA TERGUGAT
untuk tunduk dan patuh
terhadap putusan dalam perkara ini ; 12. Menghukum PARA TERGUGAT
untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini ; SUBSIDAIR Apabila Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain : Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono) ; Membaca jawaban TERGUGAT I dan II tertanggal 26 April 2012 , yang isinya sebagai berikut : 1.
Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II terlebih dahulu menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat dalil-dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
2.
Bahwa
benar
pada tanggal 17
Nopember
2011 PENGGUGAT
datang kepada TERGUGAT II dengan membawa pasien atas nama RISKI GINTING berumur 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dengan kondisi
tidak sadar, badan sangat kurus, demam, apnoe (tidak
bernafas), nadi cepat dan halus, biru pada wajah dan bibir (sianosis), badan tidak bergerak ; 3.Pada .............
16
3.
Pada point 5 PENGGUGAT menyatakan bahwa setelah sampai di IGD tempat TERGUGAT II
dan diruangan IGD tersebut KORBAN
tidak ada dilakukan tindakan apa-apa hanya menanya identitas PENGGUGAT
dan
KORBAN
kemudian
perawatan. Untuk itu TERGUGAT II tempat TERGUGAT II
dibawa
keruangan
membantah bahwa di IGD
setelah diperiksa oleh dokter maka langsung
dilakukan pemasangan oksigen, mengingat pasien adalah seorang bayi
yang memerlukan
penanganan
dengan ketrampilan
yang
khusus maka oleh TERGUGAT II pasien langsung dibawa ke ruang anak untuk dilakukan tindakan medis dan perawatan kepada pasien; Bahwa
pada waktu TERGUGAT I memeriksa
pasien
diperoleh
informasi dan data sebagai berikut : a. Keterangan yang diperoleh dari ibu pasien yang menyatakan bahwa : 1. Sesak
nafas
sejak 3 hari
yang lalu, tidak berhubungan
dengan aktifitas ; 2. Demam sejak 3 hari yang lalu ; 3. Putih-putih dibibir, lidah dan rongga mulut sejak satu (satu) bulan yang lalu, sejak itu pasien tidak mau minum susu, karena putih-putih dimulut, orangtua membawa pasien berobat ke dukun, dan dukun menganjurkan supaya jangan memberi apapun melalui mulut, karena anjuran dukun, maka selama 10 hari pasien sama sekali tidak mendapat susu atau makanan apapun ; 4. Sejak lahir pasien tidak mendapat ASI (air susu ibu), hanya mendapat susu botol atau susu formula ; 5. Pasien merupakan anak ke 6 dari 6 bersaudara. Dikeluarga pasien ada saudara yang mempunyai penyakit yang sama dengan pasien, dan dirawat disalah satu Rumah Sakit Pusat rujukan di Medan, dan akhirnya meninggal ( anak ke 5 ) ; 6. Badan anak sangat kurus terutama dikeluhkan sejak pasien menderita sakit putih di mulut ; b. Data pemeriksaan ditempat TERGUGAT II oleh TERGUGAT I diperoleh data medis ; 1. Anak tidak aktif (apatis), berat badan lahir 2,9 Kg, Berat badan sekarang 3 Kg, temperature 38,5 ̊ c Pemeriksaan ..............
17
2. Pemeriksaan Fisik Wajah : muka seperti orangtua, tulang pipi menonjol ; Mulut :
putih-putih diseluruh bibir, lidah dan rongga mulut ;
Hidung : kembang kempis (pernapasan cuping hidung) ; Leher : kulit kering, bersisik ; Dada : sela iga jelas, setiap menarik nafas ada tarikan otot kedalam sela iga ( retraksi interkostal), tarikan didaerah
tulang
dada
bagian
atas
otot
(retraksi
suprasternal ), tarikan otot didaerah batas dada dan perut (retraksi epigastrial), Frekwensi pernafasan 52 kali permenit, teratur tidak ada suara tambahan, Frekwensi jantung 98 kali permenit, tidak ada desah ; Perut :
Buncit, hati / limpa tidak teraba, peristaltic (+), kesan normal ;
Kaki dan tangan : kaki dan tangan lemah (hipotoni), kecil (hipotropi), sewaktu ditarik kulit terasa longgar karena tidak ada lemak dibawah lapisan kulit. Pada bokong tampak kulit longgar. Seluruh kulit pada kaki dan tangan kering, kasar dan bersisik
berwarna kehitaman. Tidak ada
tumpukan
cairan
dibawah kulit (oedem) pada kaki ; 3. Hasil Analisa ; Gizi buruk + infeksi akut jaringan paru ( bronkopneumoni) + jamur pada mulut ( kandidiasis) ; Selanjutnya atas hasil analisis tersebut diatas, TERGUGAT I menulis resep dan membuat surat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan
foto
roengent
dan mengkonsulkan pasien
tersebut ke bagian gizi. Hanya saja tindakan pemenuhan resep tersebut pasien
tidak ditindaklanjuti tidak mengkonsumsi
oleh PENGGUGAT
sehigga
obat selama kurang lebih 4
(empat) hari ; Adapun alasan PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti resep yang diberikan
karena ada
permintaan
dari keluarga
pasien
bahwa pasien sedang melakukan upaya pengobatan melalui dukun ;
Bahwa .............
18
4.
Bahwa dalam Surat
Gugatannya
pada point 8, PENGGUGAT
menyatakan bahwa terhadap korban ada dilakukan pemeriksaan foto roengent hingga sampai korban meninggal dunia TERGUGAT I tidak ada menyampaikan
hasil kepada PENGGUGAT, untuk ini
TERGUGAT I dapat menjelaskan bahwa TERGUGAT I tidak wajib memberitahukan setiap hasil pemeriksaan kepada PENGGUGAT ( kecuali ditanyakan) karena foto tersebut TERGUGAT I
digunakan
oleh
untuk alat bantu diagnose atau mencari penyakit
penyerta dari pasien ; 5.
Bahwa pada point 9, 10 dan 11 PENGGUGAT menyatakan terhadap korban
ada dilakukan
pemeriksaan
pemeriksaan
laboratorium
laboratorium
tersebut dikatakan
dan dari hasil
oleh TERGUGAT I
kepada PENGGUGAT kalau korban harus ditransfusi darah PRC, dalam hal
transfusi
tersebut TERGUGAT I tidak ada meminta
persetujuan dan memberikan penjelasan mengenai transfusi kepada PENGGUGAT maupun keluarga bertentangan
yang lain karenanya
dengan Peraturan
tentang Tenaga
Pemerintah
hal ini
No.32 Tahun
1996
Kesehatan, Permenkes Nomor 585/89, Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UndangUndang
Nomor 29 Tahun
TERGUGAT I dilakukan
2004
tentang Praktik
Kedokteran.
membantah dalil ini dengan alasan bahwa sebelum
tindakan
di Rumah
Sakit
maka sebelumnya sudah
diminta persetujuan untuk perawatan pasien dan tindakan medis terhadap pasien
dari keluarga
pasien
sudah ditanda tangani ibu pasien. transfusi
juga
mengenai
menyetujuinya
dulu dengan
PENGGUGAT
Dan
penjelasan
telah disampaikan kepada PENGGUGAT. Setelah
dijelaskan PENGGUGAT berunding
dan persetujuan tersebut
keluarga.
dan Nenek
pasien
serta mengatakan
akan
hari kemudian
baru
2
mengatakan
bahwa pasien
sebaiknya segera di transfusi. Dengan demikian maka pelaksanaan transfusi
sudah sesuai
dengan ketentuan
peratura perundang-
undangan ; Selanjutnya tidak
TERGUGAT I
memiliki pengetahuan
sampaikan bahwa jelas PENGGUGAT terkait
dengan peraturan
dibidang
kesehatan dimana Permenkes Nomor 585/89 tentang persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) telah dicabut dengan Peraturan Menteri .............
19
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran sejak tanggal 26 Maret 2008 sehingga layak dan pantas Gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan ; 6.
Bahwa pada point 12 dan 13 PENGGUGAT menyatakan bahwa di tempat TERGUGAT II tidak ada alat pengobatan bahan darah PRC (Sel darah Merah) maka dibuat rujukan ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, dalam hal ini PENGGUGAT sempat
menyatakan
kepada
TERGUGAT II menyatakan bahwa hal ini pihak Penggugatlah yang mengambilnya. Dan hal ini menurut PENGGUGAT telah bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 7
Tahun 2011
tentang
Pelayanan Darah. TERGUGAT II membantah dalil PENGGUGAT dengan alasan bahwa
penerbitan rujukan ke Rumah Sakit Adam
Malik Medan untuk pengambilan darah tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan
Darah ; 7.
Bahwa pada point 13, 15 dan 16 PENGGUGAT menyatakan pada tanggal
25 Nopember
2011 pukul 11.00 wib
PENGGUGAT
menjeput darah ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, pukul 19.00 wib PENGGUGAT
sampai di TERGUGAT II
dan PENGGUGAT
menyerahkan darah kepada TERGUGAT II dan pada tanggal 26 Nopember 2011 pukul 07.00 wib dilakukan transfusi darah terhadap RISKI GINTING sebanyak 20 cc dengan menggunakan alat suntik (spuit). Hal ini menurut PENGGUGAT sangat bertentangan dengan teori-teori
medis
yang mana dalam
pemberian
darah harus
dilakukan dengan secara lambat dan hati-hati apalagi korban yang masih berumur tiga bulanan
yang mana kapasitas
jantung
dan
pembuluh darah untuk menerima darah masih sangat minim sekali. Dimana
dalam pemberian
transfusi
harus benar-benar
dipantau
bagaimana tanda-tanda vital seorang pasien anak frekwensi nadi dan frekwensi pernapasan pasien. Dari pernyataan PENGGUGAT pada point
13, 15 dan 16
ini
jelas
bertentangan
dengan
pernyataannya pada point 9, 10 dan 11 terdahulu bahwa TERGUGAT tidak minta
persetujuan
transfusi.
Kalau memang PENGGUGAT
tidak setuju kenapa PENGGUGAT bersedia mengambil darah ke RS Adam ............
20
Adam Malik Medan. TERGUGAT I juga membantah dalil pada point 13, 15 dan 16
ini dengan alasan
bahwa
setelah dilakukan
perhitungan jumlah darah yang dibutuhkan oleh pasien sebanyak 40 cc dan ini akan diberikan secara bertahap. Pada tahap pertama akan diberikan sebanyak 20 cc kalau darah itu ditransfusikan secara langsung
dari kantung
darah seperti
yang diuraikan
oleh
PENGGUGAT pada butir 16. Dan pemberian transfusi sebanyak 20cc ini TERGUGAT I berikan dalam waktu satu setengah jam dan ini sesuai dengan perhitungan kecepatan pemberian transfusi pada bayi (3-5 ml/Kg BB/jam), Transfusi Darah Komponen, Buku Ajar Neonatalogi edisi
pertama),
Semua
cara-cara
yang diuraikan
PENGGUGAT pada butir 16 sudah dilakukan oleh TERGUGAT I perbedaannya hanya terdapat pada penggunaan kantong dan spuit. Alasan lain dilakukan dengan spuit karena pemberian dengan spuit kecepatannya
lebih lambat
dan dapat
disesuaikan
dengan
kecepatan transfusi pada bayi serta dapat dihitung jumlah darah yang ditransfusi pada bayi serta dapat dihitung jumlah darah yang ditransfusikan dengan cepat ; 8.
Bahwa pada point 17, 18 dan 19, 22 PENGGUGAT menyebutkan setengah jam setelah selesai
transfusi dilakukan terhadap RISKI
GINTING maka RISKI GINTING tampak gelisah, nafas sesak, dan merengek dan pukul 19.00 wib pada hari dan tanggal yang sama kembali dilakukan transfusi sebanyak 10 cc dengan alt suntik (spuit). Yang mana seharusnya jika hemoglobin masih tetap rendah maka jangan diulangi dalam empat hari. Dan satu jam setelah dilakukan transfusi darah yang kedua RISKI GINTING mengalami muntah darah. Dalam hal ini pemberian transfusi tersebut sudah sangat jelas bertentangan transfusi darah
dengan teori atau standar dalam pemberian
yang mana
akibatnya RISKI
GINTING
terjadi
pendarahan dan menyebabkan meninggal dunia. Dua jam kemudian RISKI
GINTING
TERGUGAT I
kembali muntah
dan berak darah.
Untuk itu
dapat menjelaskan
bahwa sebelum
transfusi
dilakukan kondisi pasien sudah sangat jelek, hal ini jelas terlihat pada waktu pemeriksaan pertama pada waktu masuk ke tempat TERGUGAT II. Dan rencana transfusi
juga baru terpenuhi 3 hari
setelah transfusi dianjurkan. Sepuluh jam kemudian pada pukul 19.00 wib .............
21
19.00 wib diberikan lagi transfusi sebanyak 10 cc karena menurut perhitungan masih dibutuhkan untuk pencapaian kadar haemoglobin yang diinginkan jam.
( pemberian dapat diulang dengan interval 6-12
Darah dan tumbuh
Kembang
Aspek
Transfusi. Naskah
lengkap pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak XLI halaman 55 ). Bahwa
pasien ada muntah
kecoklatan
warna kecoklatan
dan berak warna
bukan karena kesalahan transfuse muntah dan diare
lazim dialami oleh pasien Gizi Buruk. 9.
Bahwa pada point 32 PENGGUGAT menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal diatas , maka sudah jelas dan nyata bahwa Para tergugat telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum
pada saat
pasca
rawat inap dan pengobatan terhadap RISKI GINTING dimana dari tindakan
medik
yang dilakukan telah
GINTING dimana dari mengakibatkan RISKI
tindakan medik GINTING
mengakibatkan
RISKI
yang dilakukan telah
mengalami
pendarahan
yang
menyebabkan RISKI GINTING meninggal dunia. TERGUGAT I membantah dalil PENGGUGAT tersebut kematian RISKI
GINTING
dengan alasan
bukan merupakan
bahwa
akibat kesalahan
tindakan medis, melainkan karena kondisi pasien ketika ditangani oleh TERGUGAT I adalah
sudah sangat buruk. Penyebab kematian pasien
karena gizi buruk
ditambahi
infeksi
pada paru
(Brokopneumoni). Kemungkinan penyebab gizi buruk pada pasien ini adalah karena sejak lahir pasien tidak pernah mendapat ASI (Air Susu Ibu), hanya mendapat susu botol atau susu formula dan kemungkinan besar pemberian susu botol atau susu formula juga tidak benar. Hal ini merupakan kesalahan dari orang tua terutama ibu yang
tidak memberikan
ASI dan PENGGUGAT
yang tidak
mendorong si istri untuk memberikan ASI kepada pasien sejak lahir. Diperkirakan lebih dari 1 juta anak meninggal tiap tahun akibat diare, penyakit saluran napas, dan infeksi lainnya karena tidak disusui secara memadai. ( Pelatihan Konseling Menyusul, Panduan Peserta
Departemen
Kesehatan RI
Direktorat
Jenderal
Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat
Bina Tahun
2007, 7 ) ; Diseluruh ..............
22
Diseluruh dunia gizi buruk merupakan penyebab kematian utama pada anak berusia kurang dari 5 tahun. (Nelson Esensi Pediatri, edisi
4 EGC hal.80)
Mentri
Kesehatan Republik Indonesia
mengatakan bahwa angka kematian bayi karena gizi buruk 59 % ( Sambutan Menteri Kesehatan RI, Endang peresmian
Rumah
Sedyaningsih pada
Pemulihan Gizi Balita di Yogyakarta, pada 12
Maret 2010 ) Gizi buruk merupakan masalah kesehatan utama di Negara berkembang dan melatar belakangi lebih dari 50 % kematian BALITA ; Mortalitas Gizi Buruk berat, dimana-mana dilaporkan tinggi. Hasil penyelidikan yang dilakukan Poey, menunjukan angka kematian 55 % dan 35 % meninggal dalam perawatan minggu pertama. 20 % sesudahnya
(Ilmu
Gizi
Klinis
pada
Anak
Edisi
kedua,
Prof.DR.Dr.Solihin Pudjiadi, DSAK). Bahwa pasien masuk dengan tanda-tanda bahaya pada penderita gizi buruk seperti frekwensi nafas 52 x/menit. Keadaan ini dikatakan bahwa pasien terkena infeksi akut jaringan paru ( pneumonia) ( Anak Gizi Buruk Buku II Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat 2005 ) Penyakit yang dapat mematikan anak-anak ketika asupan gizinya berkurang antara lain penyakit saluran napas (pneumonia) diare, campak (Busung lapar : Potret Buram anak
Indonesia di Era
Otonomi
daerah oleh
Irianto
Aritonang, Endah Priharsiwi). WHO melaporkan bahwa penyebab kematian
bayi
(Tetapkan
dan balita
mendiagnosis
karena
(pneumonia)
adalah
19 %
pneumonia berdasarkan pemeriksaan
radiologi semata. Manajemen kasus respiratorik anak dalam praktek sehar-hari, Hal 83. Bahwa selain hal-hal diatas tanda bahaya lain yang dialami oleh pasien
adalah
demam
yang menandakan
adanya
infeksi.
Kehilangan nafsu makan, perubahan kondisi mental menjadi tidak sadar, biru pada bibir, hidung kembang kempis (pernafasan cuping hidung),
tarikan dinding
dada
dan bagian
atas
tulang
dada
sewaktu bernafas. ( Anak Gizi Buruk. Buku II Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Gizi Masyarakat, 2005). Keadaan ini menambah beratnya penyakit ..............
23
penyakit yang diderita oleh pasien. Bahwa melihat beratnya keadaan penyakit pasien secara teori medis dan tingginya angka kematian yang disebabkan oleh keadaan tersebut, maka usaha pengobatan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah maksimal ; Bahwa
berdasarkan
hal-hal
tersebut
diatas
menyatakan bahwa gugatan Penggugat
Tergugat I dan II
tidak memenuhi unsur
pasal 1365 KUHPerdata ; Berdasarkan
uraian
dan dasar hukum
yang disampaikan
TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan
yang amarnya
berbunyi : MENGADILI : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan
perbuatan
Tergugat
I dan
Tergugat II
tidak
merupakan Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ( ex aquo et bono ) ;
Membaca jawaban dari Tergugat III tertanggal 21 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut : 1. Bahwa sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya halaman kesatu angka 2,3 dan 4 yang menyatakan bahwa : Angka 2 : Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 PENGGUGAT
membawa
korban (anak Penggugat yang bernama RISKI GINTING) berobat ke tempat TERGUGAT III ; Angka 3 : Bahwa ditempat TERGUGAT III, korban dan PENGGUGAT diterima oleh petugas
IGD sekitar
pukul 14.00 wib
dengan keluhan panas
hingga suhu 39ºC, mulut bercak putih/sariawan dan sulit makan ; Angka 4 : Bahwa Dokter jaga yang ada di IGD di tempat TERGUGAT III langsung memasang
oxygen ke hidung
korban dan setelah menanyakan keluhan .............
24
keluhan korban, maka dokter yang bertugas di IGD tempat TERGUGAT III menyarankan agar korban dibawa ke tempat TERGUGAT II (RSU Kabanjahe ) ; Terhadap tersebut diatas, dapat TERGUGAT III tanggapi bahwa dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT III dalam penanganan anak kandung PENGGUGAT adalah tidak tepat, dan karenanya pelayanan
harus ditolak kesehatan
dan dikesampingkan, sebab
yang diberikan
kandung PENGGUGAT telah sesuai
pemberian
TERGUGAT III kepada anak dengan pelayanan
kesehatan
di tempat TERGUGAT III ; Untuk itu, TERGUGAT III
mohon
kepada Majelis
Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan
menyatakan
untuk menolak
seluruh
dalil gugatan
PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; 2. Bahwa di dalam Gugatan PENGGUGAT
jelas terkesan
dipaksakan
dengan menarik-narik TERGUGAT III dalam perkara ini. Hal ini dapat dilihat dari gugatan PENGGUGAT yang tidak jelas baik bukti maupun alasan
hukum anak kandung
PENGGUGAT dilakukan
di tempat
TERGUGAT III telah tepat dan benar ; 3. Terhadap hal-hal lebih lanjut terkait pelayanan kesehatan terhadap anak kandung PENGGUGAT pasti TERGUGAT II
akan menjelaskan
sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku dalam berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan tepat untuk anak kandung PENGGUGAT ; 4. Karena tidak ada bukti TERGUGAT III Hukum
melakukan Perbuatan Melawan
sebagaimana dituduhkan PENGGUGAT, maka adalah tidak
beralasan menurut hukum permohonan PENGGUGAT untuk menuntut ganti rugi
dari TERGUGAT III, karena sama sekali
tidak ada bukti
TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh sebab itu juga tidak ada alasan menuntut uang paksa sebagaimana diajukan PENGGUGAT, melainkan sebaliknya gugatan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT III
harus ditolak seluruhnya
atau setidak-tidaknya
harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Untuk ................
25
Untuk itu TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dana mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi : - Menyatakan menolak
gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -
Menyatakan tidak benar TERGUGAT III
melakukan Perbuatan Melawan
Hukum ; - Menghukum PENGGUGAT
untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini ;
Membaca jawaban yang isinya
dari TERGUGAT IV tertanggal 24 april 2012
sebagai berikut :
I.DALAM EKSEPSI 1.
Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili gugatan
terhadap TERGUGAT IV ; -- Sebagaimana dikemukakan Penggugat didalam gugatannya bahwa alasan PENGGUGAT menggugat TERGUGAT IV karena TERGUGAT IV adalah sebagai kebijakan
pemegang
kesehatan
tanggung jawab
dan penyelenggara
masyarakat
dalam menjaga
Otoritas
Indonesia
sehingga
sekaligus
meningkatkan
dan
mempunyai derajat
kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Serta dimana
TERGUGAT IV
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
berkewajiban
melakukan
semua kegiatan
upaya kesehatan,
yang
pembinaan
berkaitan
dan berwenang
dan
dengan
mengambil
tindakan administratif terhadap lembaga kesehatan dan/atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran ; --
Bahwa berdasarkan alasan/dasar gugatan seperti
dikemukakan
diatas yaitu atas dasar TERGUGAT IV (Pemerintah RI Cq.Menteri Kesehatan RI ) selaku pemegang kebijakan
kesehatan
dan penyelenggara otoritas
untuk seluruh
wilayah
hukum
dan
Republik
Indonesia, maka tugas dan kewenangan tersebut adalah merupakan sebagian tugas penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik yang bukan merupakan
tugas
dan tanggung jawab
yang bersifat
keperdataan, sehingga tidak memiliki tanggung jawab dalam lingkup hukum perdata (privatatechtelijke veraantwoordelijkheid), tugas dan tanggung
jawab tersebut adalah
bersifat
melainkan tugas dan
tanggung ..............
26
tanggung jawab publik sehingga pertanggung jawabannya adalah bersifat tanggung jawab dalam lingkup hukum publik
( publiek
rechtelijke eraantwoordelijkheid) ; Dengan demikian, apabila ada bukti yang sah menurut hukum, Menteri Kesehatan RI melakukan kesalahan atau kelalaian atau tidak melakukan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku, maka
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban menurut jabatan, misalnya
diberhentikan
dari jabatannya
(pertanggungjawaban
dalam
jabatan publik) dan sama sekali tidak memiliki tanggung jawab dalam lingkup
hukum
keperdataan.
apalagi, dalam perkara ini
tidak jelas
kesalahan atau kelalaian apa yang dilakukan TERGUGAT IV yang dapat diminta pertanggung jawaban perdata ;
Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai Pengadilan yang berwenang
mengadili
perkara
perdata adalah keliru,
karena Menteri
Kesehatan dalam menjalankan tugas penyelenggarakan kebijakan dan otoritas
kesehatan
adalah
tugas
dan kewenangan
Publik
di bidang
penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Negara yaitu di bidang Kesehatan ; Untuk itu TERGUGAT IV, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe
yang berwenang mengadili
perkara perdata untuk berkenan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili gugatan dalam perkara ini sepanjang gugatan yang diajukan kepada TERGUGAT IV, selanjutnya
menyatakan
menolak
gugatan
PENGGUGAT ; Karena
eksepsi
ini adalah
eksepsi
terhadap
kewenangan
Absolut
(Absolute Competentie), TERGUGAT IV mohon pula agar eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ;
2. Gugatan terhadap TERGUGAT IV Salah Alamat Sebagaimana tertuang dalam gugatan
PENGGUGAT angka
45, yang
berbunyi : “ Bahwa PENGGUGAT mempunyai TERGUGAT IV sesuai dengan
dasar hukum
ketentuan hukum
untuk menggugat positif di Indonesia tercantum .............
27
tercantum pada bab IV mengenai Tanggung Jawab Pemerintah
antara
lain pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 UndangUndang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana TERGUGAT IV sebagai pemegang
dan penyelenggara otoritas dan kebijakan kesehatan
untuk
masyarakat
Indonesia
dalam
menjaga
sehingga
mempunyai
dan sekaligus meningkatkan
masyarakat di seluruh
tanggung jawab
derajat
kesehatan
wilayah Republik Indonesia, serta TERGUGAT IV
berkewajiban melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyenggaraan upaya
kesehatan,
dan berwenang
mengambil tindakan administratif terhadap lembaga kesehatan dan atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran. TERGUGAT IV adalah pemberi izin resmi kepada Rumah Sakit-Rumah Sakit di wilayah hukum Indonesia, khususnya memperoleh izin
pada saat TERGUGAT II
operasional, oleh karenanya
dan TERGUGAT III
sangat beralasan
bagi
PENGGUGAT untuk menuntut ganti rugi dan mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan TERGUGAT IV mencabut izin operasional yang pernah diberikan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;
Berdasarkan uraian diatas, maka jelas dalil yang disangkakan dalam gugatan yang diajukan PENGGUGAT salah alamat ( error in persona). Hal ini
disebutkan
demikian
mengingat
terhitung
sejak disahkannya
Undang-Undang tentang Rumah Sakit pada tanggal 28 Oktober 2009, maka ketentuan
perundang-undangan
perumahsakitan selayaknya
yang berlaku
dalam bidang
mengacu pada Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
Bahwa sejak diberitahukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
tentang
Indonesia Nomor 5072) otoritas dan kebijakan
Rumah
Sakit
dinyatakan
(Lembaran
Negara
Republik
bahwa pemegang, penyelenggara
kesehatan dalam hal penerbitan izin operasional
Rumah sakit dibagi menurut kepemilikan dan kelas rumah sakit. Sehingga sebagaimana tertuang dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa : Ayat (1) : “ Izin Rumah sakit Kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri
diberikan oleh Menteri s etelah mendapat ..............
28
mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintahan daerah Provinsi “ Ayat (2) : “Izin
Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat
rekomendasi
dari instansi
yang melaksanakan
urusan
penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri “ ; Ayat (3) : “Izin Rumah Sakit Kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi
setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” ; Ayat (4) : “Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang
di bidang
kesehatan
pada
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota” ;
Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) dan IV tentang Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 16 dan 17)
82, Bab
Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, maka kewenangan
pencabutan izin operasional
tersebut bukan menjadi kewenangan TERGUGAT IV ;
Berhubung terbukti bahwa gugatan yang diajukan kepada TERGUGAT IV adalah salah alamat, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap
merupakan bagian
dari dan karenanya
mohon dianggap
telah pula diulangi Dalam Pokok Perkara ; Bahwa ..............
29
2. Bahwa TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT , kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan TERGUGAT IV ; 3. Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT
dalam gugatan angka 45
dan dalam petitum angka 7 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada TERGUGAT IV agar mencabut izin operasional TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka dapat TERGUGAT IV jelaskan : a. Bahwa berdasarkan
dalam pasal 27
Indonesia Nomor 44
Tahun
Undang-Undang Republik
2009 tentang
Rumah Sakit yang
menyebutkan bahwa : “Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika : -- Habis masa berlakunya ; -- Tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar ; -- Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan/atau ; -- Atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum ; b. Disebutkan pula dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Rumah Sakit yang berbunyi : “Rumah Sakit
yang
tak memenuhi
persyaratan
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12, pasal 13, pasal 14,
pasal 15, dan
diberikan
atau tidak
izin mendirikan, dicabut
pasal 16 tidak
diperpanjang
izin
operasional Rumah Sakit ; Bahwa dalam pasal 7 s/d 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2009 tentang
Rumah Sakit
adalah
mengatur
tentang persyaratan penyelenggaraan Ruamh Sakit yang terdiri dari persyaratan
lokasi,
bangunan prasarana, sumber daya manusia,
kefarmasian dan peralatan ; c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka pencabutan izin operasional suatu Rumah Sakit hanya dapat dilakukan apabila memenuhi
ketentuan
pasal 17 dan 7
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ; d. Adapun dalam perkara a quo , permohonan pencabutan izin adalah dengan alasan pihak Rumah Sakit diduga telah melakukan tindakan malpraktik kepada seorang pasien. Terhadap hal ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut : Berdasarkan ............
30
1. Berdasarkan aspek hukum, maka permohonan pencabutan izin Rumah Sakit
yang didasarkan pada dugaan malpraktik adalah
tidak tepat karena tidak ada satu peraturan pun yang mengatur hal tersebut. Yang ada adalah pencabutan izin yang memenuhi ketentuan
dalam pasal
17 dan 27
Undang-Undang Republik
Indonesia tentang Rumah Sakit ; 2. Berdasarkan
aspek
sosiologis, maka
pencabutan izin Rumah
Sakit yang hanya didasarkan pada dugaan malpraktik terhadap satu orang pasien adalah alasan yang tidak rasional karena pencabutan
izin
tersebut
akan berdampak
pada masyarakat
luas, dimana masyarakat akan kehilangan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjang kehidupan dan kesehatan mereka. Hal ini telah diatur sebagaimana dalam : Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa : Pemerintah
bertanggung jawab
atas ketersediaan
akses
terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan
dan memlihara
derajat
kesehatan
yang
setinggi-tingginya “ ; Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan : “Pemerintah bentuk
bertanggung
upaya
jawab
kesehatan
atas
ketersediaan
segala
yang bermutu, aman, efisien dan
terjangkau” ; Sehingga sebuah tindakan yang sangat merugikan hidup orang banyak apabila pencabutan izin
rumah sakit
hanya didasarkan
pada dugaan malpraktik kepada satu orang pasien dan bukan merupakan ukuran yang layak jika kematian seorang pasien, menjadi
ukuran sebuah
Rumah Sakit
yang dinyatakan
layak
untuk dicabut izinnya, padahal ada ratusan pasien lainnya dan ribuan masyarakat
yang sangat
membutuhkan
pelayanan
kesehatan dari Rumah Sakit tersebut ; 4. Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT dalam petitum angka 8 yang memohon
kepada Majelis
Hakim
agar memerintahkan
TERGUGAT IV untuk mencabut izin praktik dari TERGUGAT I adalah tidak tepat dan menyesatkan, karena sesuai dengan : Pasal 36 ................
31
a. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa : “setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik” ; Pasal 37 ayat (1) : “Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 tersebut diatas
dikeluarkan
Kabupaten/Kota
oleh Pejabat
tempat
praktik
Kesehatan
yang berwenang
kedokteran dan kedokteran
di gigi
dilaksanakan ; b. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor.
2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran ; Pasal 1 ayat (4) ; Yang dimaksud dengan : Surat Izin Praktik, selanjutnya ditingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan : Pasal 2 : (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP ; (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ; Pasal 31 : (1) Dalam
rangka
pembinaan
dan pengawasan, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini ; (2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP ;
Pasal 32 : Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota dapat mencabut
SIP
Dokter dan Dokter Gigi dalam hal : a. Atas dasar rekomendasi MKDKI ; b. STR Dokter dan Dokter Gigi dicabut oleh KKI ; c. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPnya dan/atau ; dicabut ...............
32
d. Dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu ; Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa pencabutan Surat Izin
Praktik
Dokter
adalah
bukan merupakan
kewenangan
TERGUGAT IV, sehingga layak gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak ;
5. Bahwa
sebagaimana
dikemukakan
PENGGUGAT dalam gugatan
angka 45, alasan yang dijadikan PENGGUGAT sebagai dasar hukum mengajukan gugatan kepada TERGUGAT IV semata-mata hanya karena sesuai
Undang-Undang
No. 36
Tahun
2009 tentang Kesehatan,
Tergugat IV adalah sebagai pemegang dan penyelenggara otoritas dan kebijakan mempunyai
kesehatan
untuk masyarakat
tanggung jawab
Indonesia
dalam menjaga
sehingga
dan sekali gus
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta TERGUGAT IV berkewajiban melakukan pengawasan terhadap
semua kegiatan
yang berkaitan
dengan
penyelenggaraan
upaya kesehatan, dan berwenang mengambil tindakan administratif terhadap lembaga
kesehatan
dan/atau
sarana kesehatan
yang
melakukan pelanggaran ;
6. Karena tidak ada bukti
TERGUGAT IV melakukan
adalah sebagai
perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, maka adalah tidak beralasan menurut hukum permohonan Penggugat untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat IV karena sama sekali tidak ada bukti Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh sebab itu juga tidak ada alasan menuntut uang paksa (dwangsoom) sebagaimana melainkan
diajukan
Penggugat
sebaliknya
gugatan
dalam petitum tersebut
gugatan
harus ditolak
butir 6, dan
dikesampingkan seluruhnya ; Berdasarkan
uraian-uraian
tersebut diatas, maka
gugatan
yang
ditujukan kepada Tergugat IV harus ditolak seluruhnya atau setidaktidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Untuk itu Tergugat IV kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
di Pengadilan
Negeri
Kabanjahe
agar berkenan
menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi : MENGADILI ...............
33
MENGADILI I. DALAM EKSEPSI -
Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
-
Menyatakan
menolak
gugatan
Penggugat
untuk seluruhnya
atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; II. DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan
menolak
gugatan penggugat untuk seluruhnya
atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - Menyatakan tidak benar Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum ; - Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV ;
-
Menyatakan
gugatan
penggugat
tidak dapat
diterima
( niet
ontvankelijke verklaard ) ; DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Menyatakan tidak benar Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) ; Membaca Akta
Banding
Nomor : 26/Pdt.Bdg/2012/PN.Kbj yang
dibuat oleh JASMIN GINTING, SH Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa Oktober
Penggugat / Pembanding pada tanggal 23
2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Kabanjahe 02/Pdt.G/2011/PN.Kbj ;
tanggal
09 Oktober
2012
Nomor :
34
Membaca Relas
Pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor :
02/Pdt.G/2011/PN.Kbj, akta No.26 / 2012 : bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diberitahukan kepada : 1.-
Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 21 Nopember 2014 ;
2.-
Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 21 Nopember 2014 ;
3.-
Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 27 Nopember 2014 ;
4.-
Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 30 Nopember 2013 ;
Membaca Memori Banding
yang diajukan oleh Penggugat /
Pembanding tertanggal 05 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Mei 2013 dan memori banding tersebut
telah diberitahukan kepada :
1.-
Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 21 Nopember 2014 ;
2.-
Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 21 Nopember 2014 -
3.-
Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 27 Nopember 2014 ;
4.-
Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 23 Oktober 2014 ;
Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat IV / Terbanding IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 31
Oktober 2013 dan
diberitahukan
kepada Penggugat
kontra memori banding tersebut telah /
Pembanding
pada tanggal
21
Nopember 2014 ;
Membaca Relaas Pemberitahuan
Mempelajari
Berkas Perkara
Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Kbj, kepada : -
Tergugat IV / Terbanding IV Pembanding
tanggal 25 Oktober 2014.
-
Tergugat I / Terbanding I tanggal 21 Nopember 2014.
-
Pembanding / Penggugat tanggal 21 Nopember 2014.
-
Tergugat III / Terbanding III tanggal 27 Nopember 2014.
yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
35
berkas perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, sebelum berkas perkara tersebut
dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa
alasan banding
dari Pembanding semula
Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : --
bahwa
pada persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim
tidak
memanggil siswi praktek yang jaga pada saat korban dalam keadaan kritis sampai akhirnya meninggal dunia guna dimintai keterangannya sebagai saksi ; --
bahwa pada persidangan tingkat pertama memanggil saksi ahli
dari dokter
Majelis Hakim
kehakiman
guna
tidak dimintai
keterangannya; --
bahwa Pembanding/Penggugat menolak / tidak sependapat terhadap putusan Yudex factie yang tidak memberikan pertimbangan hukum dan kurang memahami hukum kesehatan dalam pokok perkara ;
--
bahwa
dalam
pemberian
pelayanan
kesehatan
pada
anak
Pembanding/Penggugat oleh Terbanding I/Tergugat I,II dan III harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah di atur oleh Terbanding IV/Tergugat IV dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota pasal 2 ayat 1, dan ayat 2 huruf a poin 10 yang bunyi ayatnya ; (1)
Kabupaten/Kota
harus menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan
sesuai dengan SPM Kesehatan ; (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indicator
kinerja
dan target
Tahun
2010-2015 ; a. Pelayanan
Kesehatan dasar : 10 cukupan pelayanan bayi gizi buruk mendapat perawatan 100% pada tahun 2010 ; Bahwa ..............
36
--
Bahwa guna mempermudah pemeriksaan dimuka persidangan agar Terbanding IV/Tergugat IV
memperlihatkan
semua
yang didalilkan
Penggugat / Pembanding sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberi
perlindungan
kepada masyarakat,
baik berupa
Undang-
Undang , Peraturan, Buku, Petunjuk teknis dan pedoman pelayanan kesehatan yang diuraikan oleh Pembanding / Penggugat pada poin 5 di atas ;
--
Bahwa Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II pada saat persidangan di Pengadilan tingkat pertama tidak ada memberikan alat bukti Rekam Medis si Unit Gawat Darurat, Rawat Inap dan Rekam Medis Transfusi darah anak Pengugat/Pembanding ;
--
Bahwa dalam pemberian darah PRC sebanyak 20cc dengan alat suntik kepada anak Pembanding / Penggugat
yang dilakukan oleh
perawat yang bernama MAGDALENA, dan sebanyak 10cc dengan alat suntik
oleh perawat
br Saragih
tidak sesuai
dengan petunjuk
teknis tata laksana transfusi darah pada anak gizi buruk di rumah sakit;
-
Bahwa dalam pemberian terbukti
yang dilakukan
oleh perawat
Terbanding I /Tergugat I telah melakukan PELANGGARAN
DISPLIN
KEDOKTERAN karena telah mendelegasikan
kepada tenaga untuk
darah PRC
kesehatan
melaksanakan
Penggugat
Dasar
tertentu
tranfusi
yang tidak memiliki kompetensi
darah
PERMENKES
pekerjaan
kepada anak
Pembanding /
Nomor. 1419/Menkes/Per/X/2005
tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan dokter gigi Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) serta PP No.7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Data pasal 16 ayat (3) yang bunyinya : Tindakan medis pemberian darah dan/atau komponennya kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan
di fasilitasi pelayanan
kesehatan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ;
Bahwa ..............
37
--
Bahwa setelah
anak
Pembanding/Penggugat
meninggal dunia
Terbanding II / Tergugat II
dan Terbanding I / Tergugat I
melakukan
terhadap
perawatan
jenazah,
keterangan kematian, dan tidak menyediakan kepada jenazah
tidak
tidak ada
memberi
fasilitas
surat
ambul;ance
anak Pembanding/Penggugat. Dalam hal jenazah
pasien di terlantarkan tersebut diatas telah terbukti Terbanding I/ Tergugat I
dan Terbanding II / Tergugat II
Menteri Kesehatan STANDAR
melanggar Keputusan
Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008
PELAYANAN
MINIMAL
RUMAH
TENTANG
SAKIT BAB III
yang
bunyinya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam pedoman ini meliputi
jenis-jenis
pelayanan indikator
dan standar
pencapaian
kinerja pelayanan rumah sakit Huruf : A Jenis- jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi angka 17 Pelayanan
ambulans/kereta jenazah
dan angka
18 Pelayanan
pemulasaraan jenazah ; --
bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas mohon agar Pengadilan Tinggi
menolak eksepsi
Tergugat IV dan mengabulkan
gugatan Pembanding /
Penggugat untuk seluruhnya ;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding IV semula Tergugat IV, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : --
bahwa memori banding Pembanding / Penggugat halaman 3 angka 6 yang mengatakan bahwa guna
mempermudah pemeriksaan dimuka
persidangan agar Terbanding IV / Tergugat IV memperlihatkan semua yang didalilkan
Pembanding / Penggugat, menunjukan
bahwa
Pembanding / Penggugat tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum
yang merugikan Pembanding / Penggugat, karena
Pembanding/Penggugatlah yang harus
dalil-dalil gugatannya bukan
berharap dari pembuktian Terbanding IV / Tergugat IV ; --
bahwa memori banding Pembanding hal 9 angka 47, pada pokoknya Terbanding IV / Tergugat IV telah melakukan cidera janji (wanprestasi ) karena terbukti melanggar Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan pasal 19 adalah tidak benar
karena Terbanding
IV / Tergugat IV
tidak
melakukan perbuatan apapun dengan Pembanding/Penggugat ; bahwa ...............
38
--
bahwa memori banding Pembanding hal 10 angka 48 menyatakan bahwa pada saat dipersidangan Terbanding IV/Tergugat IV tidak ada mengajukan saksi karena
antara Pembanding/Penggugat
Terbanding IV / Tergugat IV
tidak
mempunyai
hubungan
dengan hukum
sehingga tidak tepat mendudukan Terbanding IV / Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini ; --
bahwa dalam memori banding Terbanding
halaman 10 angka 50 bahwa Para
tidak dapat membuktikan
tersebut tidak
benar
dalil-dalilnya, argumentasi
karena Terbanding IV / Tergugat IV, sudah
menyampaikan bukti-bukti surat yang telah di nizegelen di Kantor Pos ; --
bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya ternyata seluruhnya tidak ada yang mengandung kebenaran sehingga harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama
berkas perkara
putusan
Pengadilan
No.02/Pdt.G/2012/PN.Kbj
Negeri Kabanjahe
No.02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, memori banding Penggugat
dan kontra
memori banding
tanggal
dan salinan resmi 09 Oktober 2012
dari Pembanding semula dari Terbanding IV semula
Tergugat IV berpendapat sebagai berikut : Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yaitu : 1. Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara ini 2. Gugatan terhadap Tergugat IV salah alamat ( eror in persona ) ; Menimbang,
bahwa
Pengadilan Tinggi
sependapat
dengan
Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi ke 1 dari Terbanding IV Kabanjahe sebagaimana
semula Tergugat IV , dan menyatakan Pengadilan Negeri
berwenang dalam
untuk memeriksa putusan
Sela
dan mengadili tanggal
5
perkara ini Juni
2012
No.2/Pdt.G/2012/PN.Kbj dan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pertimbangan ............
39
pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama
yang telah
mengabulkan eksepsi dari Terbanding IV semula Tergugat IV
bahwa
gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding IV semula Tergugat IV salah alamat / Eror in persona karena dalam posita dan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat meminta agar Terbanding IV mencabut ijin operasional Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, padahal
berdasarkan
pasal
26 ayat (4)
UU. No.44 Tahun 2009,
kewenangan tersebut tidak berada pada Menteri Kesehatan Terbanding IV / Tergugat IV. Oleh karena itu
Pengadilan Tinggi
mengambil alih
pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi menjadi
pertimbangan-pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri
dalam
mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan tentang eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV dikabulkan dapat dipertahankan ; DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa dengan dikabulkan eksepsi dari Terbanding IV
semula Tergugat IV, maka konsekwensi hukumnya adalah gugatan
Penggugat
haruslah
verklaard), sehingga
dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet onvankelijk
Pokok Perkara
dipertimbangkan oleh karena itu
dalam perkara ini
tidak perlu
keberatan-keberatan Pembanding semula
Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak mempunyai alasan hukum yang tepat ;
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas pada dasarnya putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 Oktober 2012 No.02/Pdt.G/2011/PN.Kbj dapat dikuatkan, akan tetapi karena pernyataan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
( niet
ontvankelijke verklaard ) dicantumkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, menurut Pengadilan Tinggi berlebihan,
maka amar putusan
tentang eksepsi
perlu
diperbaiki
sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena
Pembanding semula Penggugat
tetap berada dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam kedua
tingkat
peradilan
harus dibebankan kepadanya
akan
tetapi
berdasarkan .............
40
berdasarkan
penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Medan
No.1/Pdt/Prodeo/2013/PT.Medan, tanggal 1 Mei 2013 Pembanding semula Penggugat, telah diberi izin
berperkara
secara
Prodeo
pada tingkat
banding, maka biaya perkara dalam tingkat banding Nihil ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
-
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
-
Memperbaiki Oktober
Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe
2012
tanggal
Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, tentang
09
eksepsi
sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
Dalam Eksepsi -
Mengabulkan eksepsi Tergugat IV ;
Dalam Pokok Perkara -
Menyatakan
gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
( Niet
onvankelijk verklaard ); -
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Nihil ;
Demikian
diputuskan
dalam
sidang
permusyawaratan
Hakim
majelis pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 oleh kami : Hj.WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Ketua
Majelis, YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH, SH.MH
sebagai
Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 33/PDT/2015/PT-MDN
tanggal 04 Pebruari 2015 dan
putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ROSELINA, SH
Panitera .............
41
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan ,tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara atau Kuasa Hukumnya .
HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS
TTD
TTD
YANSEN PASARIBU, SH
Hj.WAGIAH ASTUTI, SH
TTD
ABDUL FATTAH, SH.MH
PANITERA PENGGANTI
TTD
ROSELINA, SH .
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
NIP. 19630517 199103 1 003.
