PUTUSAN Nomor 367 / PDT / 2015 / PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam CHAIDIR ACHYAR HARAHAP Als KAYANG, Umur 59 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan pensiunan TNI, alamat Ling. Langga Payung, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ZULHAM EFFENDI MUKHTAR,SH.CN,dkk dari Kantor Hukum ZULHAM EFFENDI MUKTAR,SH.CN, beralamat di Jalan Ragmadsyah Nomor 446/21 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat; Lawan: 1. H. ZEN HERMAN SIREGAR, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, alamat Perumahan Wira Asri Blok 3,Desa Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I; Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I, diwakili oleh Kuasanya ADI MANSAR,SH.MHum, dkk , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2015;
2. MUFLI HANDI, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan KH. Manaf Lubis Komp Griya Anugrah
-2Blok B Rantauprapat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II; 3. FREDDY PANE, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Kecamatan
alamat Rantau
Jalan Selatan,
Sahit
Pardamean
Kabupaten
Sigampal,
Labuhan
Batu,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor 367/PDT/2015/PT.MDN dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.RAP tanggal 25 Mei 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 7 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat
dalam Register Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Rap
tanggal 08 Januari 2015
,telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat I benar memiliki sebidang tanah seluas ± 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Langga Payung (Tepatnya dibelakang Puskesmas Langga Payung), Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Penggugat I berniat untuk menjual lahan tersebut serta sudah menawarkan kepada Calon Pembeli senilai Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah); 2. Bahwa pada Tanggal 25 Desember 2013 sudah ada Calon Pembeli yang bersedia untuk membeli sebidang tanah milik Penggugat I tersebut diatas sesuai dengan harga yang diinginkan oleh Penggugat I;
-33. Bahwa sekira awal bulan Januari 2014 Tergugat mengetahui tanah Penggugat I sudah ada yang bersedia membeli kemudian Tergugat mendatangi dan meminta pada Penggugat I agar sudi kiranya menjualkan sebidang tanah pertanian milik Tergugat seluas 87.842 m² (Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Dusun Aman, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun Penggugat I masih enggan karena Penggugat I sudah membuat kesepakatan untuk menjual tanah milik Penggugat I sendiri kepada Calon Pembeli; 4. Bahwa Tergugat belum mendapat respon dari Penggugat I untuk menjualkan tanah Tergugat tersebut diatas, kemudian Tergugat meminta agar Penggugat II ikut merayu Penggugat I untuk menjualkan tanah pertanian milik Tergugat seluas 87.842 m² (Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Dusun Aman, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan pasaran harga tanah diwilayah tanah Tergugat adalah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per Hektarnya maka Tergugat meminta agar Penggugat I melalui Penggugat II menjual tanah Tergugat tersebut dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Juta) Per Hektar sesuai dengan surat yang dibuat oleh Tergugat dan Istri Tergugat yang bernama Winnar Sariati Sir yang ditujukan kepada Penggugat II Tertanggal 07-01-2014 yang dibuat di Langga Payung dan ditandatangani di atas materai Rp. 6000; 5. Bahwa Tergugat menyadari Penggugat I mampu menjual tanah diatas harga pasar kemudian Tergugat kembali mendatangi Penggugat I dan meminta agar Penggugat I menjualkan tanah pertanian milik Tergugat saja dan membatalkan untuk menjual tanah milik Pengugat I kepada Calon Pembeli yang sama dengan iming-iming atau janji yang disampaikan secara lisan dihadapan saksi-saksi apabila Penggugat berhasil menjual tanah milik Tergugat seluas 87.842 m² (Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi)
-4yang terletak di Dusun Aman, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Per Meter maka Tergugat akan memberikan Kompensasi dengan nilai yang sama sesuai dengan jumlah tanah seluas 20.000 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) milik Penggugat I yang batal dijual dan bersedia memberikan komisi sebesar 60 % dari Jumlah harga tanah kepada Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III yang menjadi perantara atau membantu dalam proses penjualan tanah pertanian milik Tergugat Kepada Calon Pembeli; 6. Bahwa setelah berulang kali Tergugat memohon kepada Penggugat I untuk menjual tanah pertanian milik Tergugat seperti tersebut diatas, ditambah janjijanji yang disampaikan Tergugat secara lisan dan di pertegas lagi oleh Tergugat dengan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Istri Tergugat yang bernama Winnar Sariati Sir yang ditujukan terhadap Penggugat II (Freddy Pane) Tertanggal 07-01-2014 yang dibuat di Langga Payung dan ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-.maka Penggugat I membatalkan menjual tanah milik Penggugat I dan menawarkan tanah pertanian milik Tergugat seluas 87.842 m² (Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Dusun Aman, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada Calon Pembeli, dan karena pembatalan tersebut maka Calon Pembeli akhirnya bersedia membeli tanah pertanian milik Tergugat tersebut diatas dan memerintahkan Penggugat I untuk mengukur luas dan menguji keabsahan tanah pertanian milik Tergugat dimaksud; 7. Bahwa Penggugat I bersama dengan Penggugat II dan Penggugat III kemudian memeriksa keabsahan tanah pertanian milik Tergugat seluas 87.842 m² (Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Dusun Aman, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hajoran Nomor 593/581/HJ/2013 Tanggal 30 Desember 2013
-5dan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hajoran Nomor : 593.3/580/HJ/2013 Tanggal 30 desember 2013; 8. Bahwa setelah melaksanakan perintah Calon Pembeli untuk menguji keabsahan tanah milik Tergugat tersebut diatas, Penggugat I bersama Penggugat II dan Penggugat III menyampaikan kepada Calon Pembeli bahwa tanah pertanian tersebut adalah benar memiliki keabsahan sebagai milik Tergugat hingga akhirnya Calon Pembeli Bersedia membeli tanah milik Tergugat seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Per Meter dengan syarat Tergugat dan Calon Pembeli menanggung biaya pembuatan sertifikat tanah tersebut serta biayabiaya akad Notaris; 9. Bahwa antara Tergugat dan Calon Pembeli serta Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sudah sepakat dengan harga 87.842 m² x Rp.100.000 = Rp. 8.784.200.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dipotong biaya-biaya sesuai dengan keterangan notaris Setiawati, SH, Mkn sebagai berikut : -PPH (PHGR) Rp. 8.784.200.000 X 5% = Rp. 439.210.000,-½ X1,5% X Harga Ganti Rugi Rp. 8.784.200.000 = Rp. 65.881.500,-Biaya Pensertifikatan = Rp. 500.000.000,-Perjanjian antara Penggugat I dan Tergugat berupa Pemberian Atau Pengganti Hak Penggugat I tanah seluas 20.000 m² X Rp. 100.000,- = Rp. 2.000.000.000,Maka jumlah harga tanah Tergugat adalah Rp. 5.779.108.500,- dipotong komisi 60 % maka harga bersih tanah Tergugat adalah sebesar Rp.2.311.643.400,10. Bahwa pada saat proses jual beli akan tercapai, Tergugat menemui Penggugat II, dan Penggugat III dan mengatakan bahwa ia menarik kembali janjinya terhadap Penggugat I setentang pemberian atau pengganti hak dengan nilai yang sama sesuai dengan jumlah tanah seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) dan/atau Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) milik Penggugat I yang batal
-6dijual; 11. Bahwa setelah Penggugat I mengetahui bahwa ternyata Tergugat menarik janjinya terhadap Penggugat I maka dari pada malu terhadap calon pembeli apabila jual beli tanah milik Tergugat juga ternyata batal, kemudian Penggugat I bersama Penggugat II dan Penggugat III membangun kesepakatan lagi terhadap Tergugat dan terciptalah kesepakatan baru secara lisan bahwa pembagian dari hasil penjualan tanah milik Tergugat yaitu sebesar 60 % untuk Penggugat dan 40 % untuk Tergugat dihitung dari harga tanah setelah di potong segala biayabiaya penerbitan sertifikat dan biaya Notaris; 12. Bahwa setelah tercipta kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, maka terjadilah jual beli antara Tergugat dan Pembeli dengan harga bersih sebesar Rp. 7.779.108.500,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah); 13. Bahwa dari penjualan tanah Tergugat seluas 87.842 m² (Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di Dusun Aman, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp. 7.779.108.500,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Tergugat sudah menerima uang pembayaran dari Pembeli sebesar Rp. 3.779.108.500,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah); 14. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat setentang pembagian hasil dari penjualan tanah pertanian milik Tergugat sebesar 60 % untuk Para Penggugat dan 40 % untuk Tergugat maka seharusnya yang menjadi hak Tergugat adalah 40 % dari Rp. 7.779.108.500,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) adalah sebesar Rp. 3.111.643.400,- (Tiga Milyar Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah), sedangkan Tergugat sudah
-7menerima uang sebesar Rp. 3.779.108.500,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan demikian maka Tergugat sudah menerima hasil penjualan tanah tersebut diatas melebihi batas 40 % yang seharusnya diterima Tergugat, dengan selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 667.465.100,- (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah), dan seharusnya uang senilai Rp. 667.465.100,- (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah), adalah menjadi hak para Penggugat; 15. Bahwa para Penggugat sudah berulang kali meminta agar Tergugat mematuhi kesepakatan dan memberikan hak Para Penggugat sebesar Rp. 667.465.100,(Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah),- namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak mematuhinya, maka perbuatan Tergugat tersebut
dikwalifikasi sebagai
perbuatan ingkar janji ( wanprestasi ); 16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji, maka para penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 667.465.100,- (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) 17. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji dan telah menimbulkan kerugian pada para Penggugat, maka sangatlah wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat berupa suku bunga sebesar 3 % untuk setiap bulannya dari jumlah hak para Penggugat sebesar Rp. 667.465.100,(Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) yang belum diserahkan atau dibayarkan oleh Tergugat, terhitung mulai tanggal 10 Juni 2014 sampai Tergugat menyerahkan hak Para Penggugat; 18. Bahwa mohon terhadap Tergugat juga dibebankan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 100 ribu setiap hari, apabila setiap kali lalai membayar dihitung sejak bulan Juni 2014;
-819. Bahwa karena gugatan ini diajukan karena tidak dipenuhinya Perjanjian oleh Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat menanggung setiap biaya yang timbul dari gugatan ini; Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut, maka cukup beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk menetapkan hari persidangan
serta
memanggil
pihak-pihak
yang
berperkara
untuk
hadir
kepersidangan yang telah ditetapkan untuk itu dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi; 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini. 4. Menyatakan sah dan berharga perjanjian yang disepakati secara lisan antara Para Penggugat dan Tergugat; 5. Menyatakan bahwa Surat yang ditujukan kepada Penggugat II atas nama Freddy Pane yang dibuat dan di tandatangani oleh Tergugat dan Isteri Tergugat di atas materai 6000, di Langga Payung tertanggal 7-1-2014 merupakan fakta hukum bahwa Tergugat awalnya menjual tanah pertanian miliknya hanya seharga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) per Hektar; 6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan/membayarkan kekurangan dari 60% hasil penjualan tanah Tergugat yaitu sebesar Rp. 667.465.100,- (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah); 7. Menghukum Tegugat untuk membayar ganti rugi berupa suku bunga sebesar 3 % untuk setiap bulannya dari jumlah hak Penggugat yang belum diserahkan atau dibayarkan oleh Tergugat, terhitung mulai tanggal 10 Juni 2014 sampai Tergugat menyerahkan hak Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 667.465.100,(Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu
-9Seratus Rupiah); 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 100 ribu setiap hari, apabila setiap kali lalai membayar dihitung sejak bulan Juni 2014; 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi; 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. A t a u : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. DALAM KONVENSI
TENTANG POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat I,II, dan III terkecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas. 2. Bahwa gugatan ini disebut tanpa adanya alasan Hukum (legal Standing) yang menyatakan kesediaan Tergugat memberikan uang jasa perantara (agen penjualan) dengan perbandingan pembagian 60% untuk Penggugat I,II, dan III dan 40% untuk Tergugat, karena itu wajar dan patut gugatan ini ditolak seluruhnya. 3. Bahwa disamping gugatan ini diajukan tanpa alasan Hukum (Legal Standing) maka gugatan ini ternyata tidak berkwalitas dan merupakan khayalan belaka. Sebab sesuai point 1,2 dan 3 Gugatan yang diajukan Penggugat I menyatakan akan menjual tanah milik sendiri dan membuat kesepakatan untuk diri sendiri.
- 10 4. Bahwa tidak berkwalitas gugatan ini juga dapat dilihat dari uraian yang disampaikan bagian cerita diwarung kopi yang pada intinya hanya menceritakan kehebatan pribadi Penggugat I secara subjektip tanpa adanya relevansi dengan gugatan ini. 5. Bahwa dengan melihat kepada tidak berkwalitas gugatan ini maka dengan mudah dapat dilihat bahwa gugatan ini tidak lain adalah suatu hasil rekayasa untuk menutupi rencana (itikat buruk) yang dilakukan pihak Penggugat I, II, dan III. 6. Bahwa adapun rencana (itikat buruk) yang dilakukan oleh pihak Penggugat I, II dan III dengan membuat rekayasa dalam bentuk gugatan dengan tujuan supaya pihak Penggugat I, II dan III dapat terhindar dari pertanggung jawab hukum telah melakukan penggelapan atas hasil penjualan tanah milik terguagat yang sisanya belum diberikan kepada Pihak Tergugat sebesar Rp. 1.491.411.500 ( Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah). 7. Bahwa Penggugat I, II, dan III sengaja membuat gugatan rekayasa dengan alasan tindak pidana atas penggelapan dengan Nomor Laporan Polisi No. Pol : Lp/920/VIII/2014/SPKT”I”, Tanggal 15 Agustus 2014 di POLDASU. 8. Bahwa Gugatan rekayasa ini dapat dilihat dengan jelas dari keseluruhan isi yang menjadi posita Gugatan sebab apabila dilihat segi logika atau rational hukum maka Gugatan itu jelas sekali menunjukan adanya suatu hasil rekayasa yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan rational hukum itu sendiri. 9. Bahwa sebagai bukti gugatan ini dibuat bertentangan dengan rational hukum dan tidak masuk akal adalah pihak Penggugat I, II, dan III yang bertindak sebagai perantara atau agen bisa mendapatkan bagian yang lebih besar (60%) sedang pihak Tergugat selaku pemilik tanah hanya mendapatkan hak sebesar 40 % dari
- 11 hasil penjualan. 10. Bahwa rekayasa ini semakin tidak masuk akal sebab Penggugat I,II, dan III menyatakan hasil penjualan dipotong lebih dahulu dengan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), kemudian baru diadakan pembagian dengan perbandingan 60% untuk Penggugat I, II dan III dan 40 % untuk Tergugat selaku pemilik tanah. 11. Bahwa perlu untuk diketahui sebenarnya gugatan rekayasa ini dibuat oleh Pihak Penggugat I, II, dan III dengan tujuan supaya gugatan rekayasa ini bisa memberikan hasil yang lebih atau keuntungan bagi pihak Penggugat I, II, dan III dan dengan ada hasil yang diperoleh atau nilai lebih tersebut membuat pihak Penggugat I, II,
dan III menjadi bebas (lepas) dari tanggung jawab untuk
memberikan uang sisa dari hasil penjualan tanah kepada Pihak Tergugat. 12. Bahwa karena gugatan rekayasa ini adalah merupakan wujud nyata dan itikat buruk pihak Penggugat I, II, dan III untuk menghapuskan kewajiban sebagai agen melakukan pembayaran hasil jual beli tanah kepada Pihak tergugat tentu saja hal ini merugikan pihak Tergugat, karena itu diminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan bahwa Pihak Penggugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum. 13. Bahwa disini perlu pihak Tergugat jelaskan yaitu sebenarnya perjanjian perantara atau agen ini memang ada dibuat, tetapi nilai perbandingannya adalah 40 % untuk pihak Penggugat (agen) dan 60 % untuk Tergugat selaku pemilik tanah. 14. Bahwa karena Gugatan ini diajukan tidak mempunyai dasar hukum dan juga merupakan hasil kerja rekayasa yang sangat bertentangan dengan logika atau rational Hukum, maka oleh karena itu dimohon kepada yth Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menolak Gugatan Penggugat I, II dan II untuk seluruhnya.
- 12 B. DALAM REKONVENSI -
Bahwa semua uraian dan penjelasan yang sudah Tergugat sampai dalam konvensi kepada bagian jawaban diatas adalah juga merupakan bagian dan kesatuan didalam rekonvensi ini dan oleh karena itu selanjutnya tidak perlu diulang lagi.
Bahwa Gugatan Penggugat rekonvensi dr/tergugat dk berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa penggugat dr/Tergugat dk adalah pemilik asli dari tanah yang dijual 2. Bahwa tanah milik Penggugat dr/Tergugat dk itu ternyata juga sudah dilakukan jual beli dengan harga Rp. 8.784.200.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dapat dilihat dari akta yang dibuat oleh setiawati, SH Notaris di Rantau Prapat tentang Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 23, tanggal 07 februari 2014. 3. Bahwa ternyata hasil penjualan atas tanah milik Tergugat dk/Penggugat dr sudah dibayar lunas oleh Sdr.DR.Raja.D.L Sitorus selaku orang tua dari sipembeli (Sabar Ganda Sitorus) dan hal inidapat dilihat dari Surat Pernyataan tentang telah dilakukan pembayaran lunas yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR. Raja D.L Sitorus, sesuai dengan Surat Pernyataan, tanggal 24 Juli 2014. 4. Bahwa dengan sudah dilakukannya diproses administrasi peralihan hak dihadapan Notaris Setiawati, SH dan kemudian dilanjutkan Surat Pernyataan pembayaran lunas oleh DR. Raja. D.L. Sitorus berarti dengan demikian proses jual beli sudah selesai dan tuntas secara Hukum, terhitung sejak dibuatnya Surat Pernyataan lunas oleh saudara DR. Raja. D.L. Sitorus tersebut. 5. Bahwa disini perlu untuk diketahui dimana karena Pihak Tergugat dk/
- 13 Penggugat dr tidak pernah menerima langsung pembayaran dari D.R Raja. D.L.
Sitorus
karena
terhadap
proses
pembayaran
Pihak
Tergugat
dk/Penggugat dr telah menunjuk Sdr. Notaris Setiawati, SH adalah satu satunya pihak yang berhak menerima uang hasil penjualan tanah tersebut yang kemudian barulah bisa diberikan kepada Pihak Tergugat dk/ Penggugat dr selaku pemilik tanah sebagaimana dapat dilihat dari Surat Pernyataan tentang penerima uang yang Tergugat dk/ Penggugat dr buat tanggal 07 Mei 2014, yang telah didaftarkan kepada Notaris Setiawati, SH, di Rantau Prapat dengan No: 116/W/2014, tanggal 02 Juni 2014 dan Surat Pernyataan tersebut sudah Tergugat berikan kepada Pihak Notaris Setiawati, SH. 6. Bahwa dengan telah Tergugat dk/Penggugat dr buat Surat Pernytaan Kuasa untuk menerima uang hasil jual beli tanah kepada Notaris Setiawati, SH dan Surat Pernyataan itu tidak pernah dicabut atau dibatalkan, maka tentu saja karena itu satu satunya pihak yang berhak menerima uang hak atas Hasil penjualan tanah tersebut adalah Notaris Setiawati, SH seorang saja dan tidak ada orang lain sama sekali. 7. Bahwa setelah Sdr. DR. Raja. D.L. Sitorus mengeluarkan Surat Pernyataan tentang pelunasan pembayaran hasil penjualan tanah, ternyata uang yang diberikan oleh Notaris Setiawati, SH kepada Pihak Tergugat selaku Pemilik Tanah hanya berjumlah sebesar Rp. 3.779.108.500 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) 8. Bahwa sesuai dengan perjanjian untuk bertindak sebagai perantara (agen) sesuai dengan Surat Pernyataan, tanggal 09 Januari 2014 yang mana seharusnya Pihak Tergugat dk/ Penggugat dr mendapatkan bagian sebesar 60 % X Rp. 8.784.200.000 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) = Rp. 5.270.520.000 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- 14 9. Bahwa dengan diberikannya hasil penjualan tanah tersebut hanya sebesar RP. 3.779.108.500 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan bukan sebesar 60 % atau Rp. 5.270.520 ( lima milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), maka tentu saja dalam hal ini Pihak Penggugat dr/ Tergugar dk menjadi pihak yang dirugikan dengan nilai sebesar Rp. 1.491.411.500 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah ) 10. Bahwa terhadap pihak-pihak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr/ Tergugat dk didalam kasus jual beli ini tentu saja terhadap mereka yang diberi kuasa menerima uang dan terlibat di dalam penggunaan uang tersebut patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. 11. Bahwa ternyata dengan adanya Surat Pernyataan lunas yang dibuat oleh DR. Raja Raja. D.L. Sitorus sedangkan uang ynag diberikan kepada Pihak Penggugat dr/ Tergugat adalah hanya sebesar Rp. 3.779.108.500 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) atau tidak sampai nilai sebesar 60 % atau Rp. 5.270.520 ( lima milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), maka tentu saja berarti dalam hal ini Pihak Penggugat dr/ Tergugat dk telah dibohongi sebab nilai kekurangan sebesar 1.491.411.500 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah ) belum diberikan. 12. Bahwa karena yang berhak menerima uang hasil penjualan tanah sekaligus membagikan hasil penjualan adalah Notaris Setiawati, SH bersama dengan Pihak Penggugat I, II, dan III dk Tergugat, I, II, dan III, maka dengan adanya Surat Pernyataan pelunasan dari DR. Raja Raja. D.L. Sitorus dan kemudian juga dilanjutkan dengan Gugatan ini berarti dengan demikian hasil jual beli tanah sudah dibagikan oleh Penggugat I, II dan III dk Tergugat, II dan III dr bersama dengan Notaris Setiawati, SH sedangkan sisa pembayaran tidak
- 15 diteruskan kepada Penggugat dr/ Tergugat dk, karena itu dimohonkan kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat dinyatakan bahawa Penggugat I, II dan III dk Tergugat, II, dan III dr telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab telah membagi bagikan uang hasil penjualan tanah bersama Notaris Setiawati, SH, tetapi sisa hasil penjualan tidak diteruskan/diserahkan (diberikan) kepada pihak Penggugat dr/ Tergugat dk. 13. Bahwa Penggugat I, II dan III dk Tergugat, II dan III telah jelas terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan telah membagi bagikan uang hasil penjualan tanah bersama dengan Notaris Setiawati, SH sedang uang sisa hasil penjualan tanah belum diberikan/diserahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk yang nilainya sebesar Rp. 1.491.411.500 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah ) maka oleh karena itu dimohonkan kepada Bapak Majelis Hakim menyatakan Tergugat Tergugat I, II dan III dr/ Penggugat I, II dan III dk yang telah membagi bagikan hasil penjualan tanah yang merugikan pada Pihak Penggugat dr/ Tergugat dk sebesar 1.491.411.500 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah ) adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat I, II dan III dr/ Penggugat I, II dan III dk untuk menyerahkan/ memberikan uang sisa hasil penjualan tanah kepada Penggugat dr/ Tergugat dk sebesar Rp. 1.491.411.500 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah ) ditambah denda bunga sebesar 6% setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai sisa uang sebesar 1.491.411.500 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah )
- 16 diserahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk. - Bahwa apabila Tergugat I, II dan III dr/ Penggugat I, II dan III dk tidak melaksanakan hukum dengan suka rela, oleh karena itu sangat beralasan hukum bilamana Tergugat I, II dan III dr/ Penggugat I, II dan III dk dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II dan III dr/ Penggugat I, II dan III dk lalai dalam melaksanakan putusan hukum dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWIJSDE). - Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk memakai jasa Advokat/Pengacara untuk mengurus menjalankan jawapan atas gugatan ini dan sekaligus gugat balik atas gugatan Penggugat I, II dan III dk/ Tergugat I, II dan III dr sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah) - Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/ Tergugat dk ini tidak hampa sia-sia dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan serta jaminan (conservatoir) terhadap harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat I, II dan III dr/Penggugat I, II, dan III dk terutama : 1. Sebidang tanah berikut rumah milik Tergugat I dr/Penggugat I dk yang terletak di Perumahan Wira Asri Blok 3, Desa Siol dengan Kec. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan batu. 2.Sebidang tanah berikut rumah yang terletak di Jl. KH Manaf Lubis, Komplek Griya Anugrah Blok B Rantau prapat. 3.Sebidang tanah berikut rumah yang terletak di jalan Sahit Perdamean Sigambal, Kec. Rantau Prapat. - Bahwa karena gugatan Rekonvensi didukung oleh bukti-bukti yang otentik
- 17 dengan pembuktian yang sempurna dan dimohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (UIT VOER BAAR BIJ VOORRAAD VER KLAARD) meskipun ada VERZET, Banding atau Kasasi. - Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar dapat membuat keputusan yang amarnya sebagai berikut : MENGADILI PRMAIR DALAM POKOK PERKARA A. DALAM KONVENSI 1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan Penggugat I, II, dan III untuk seluruhnya. B. DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk, untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua surat-surat yang menjadi bukti dan dasar hukum Penggugat dr/ Tergugat dk dalam perkara ini. 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) yang telah diletakkan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak terutama : 1. Sebidang tanah berikut rumah milik Tergugat I dr/Penggugat I dk yang terletak di Perumahan Wira Asri Blok 3, Desa Siol dengan Kec. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan batu.
- 18 2. Sebidang tanah berikut rumah yang terletak di Jl. KH Manaf Lubis, Komplek Griya Anugrah Blok B Rantau prapat. 3. Sebidang tanah berikut rumah yang terletak di jalan Sahit Perdamean Sigambal, Kec. Rantau Prapat. 4. Menyatakan penggugat dr/Tergugat dk adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 87.842 m2 yang terletak di Dusun Aman, Desa Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatera Utara 5. Menyatakan sah jual beli tanah seluas 87.842 m² dengan harga sebesar Rp. 8.874.200.000. (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 23, Tanggal 07 februari 2014, yang dibuat dihadapan SETIAWATI, SH, Notaris di Rantau Prapat antara CHAIDIR ACHYAR HARAHAP, (Penggugat dr/ Tergugat dk) dan WINNAR SARIATI SIREGAR dengan SABAR GANDA SITORUS. 6. Menyatakan sah Surat Pernyataan dari CHAIDIR ACHYAR HARAHAP (Penggugat dr/ Tergugat dk) dan WINNAR SARIATI SIREGAR, tanggal 09 Januari 2014, yang dilegalisasi oleh Notaris Setiawati, SH di Rantau Prapat dengan No : 2227/L/2014, Tanggal 09 Januari 2014. 7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III dr/ Penggugat I, II, dan III dk membagikan uang sisa penjualan tanah milik Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 1.491.411.500 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah ) adalah merupakan perbuatan melawan hukum 8. Menghukum Tergugat I, II dan III dr/ Penggugat I, II, dan III dk
agar
menyerahkan/ memberikan uang sisa hasil penjualan tanah kepada Penggugat
dr/Tergugat
dk
secara
tanggung
renteng
sebesar
Rp.
- 19 1.491.411.500 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah ) dan ditambah denda bunga sebesar 6 % setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai sisa uang sebesar 1.491.411.500 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah ) diserahkan/diberikan kepada Penggugat dr/ Tergugat dk. 9. Menghukum Tergugat I, II dan III dr/ Penggugat I, II, dan III dk
agar
membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, apabila Tergugat I, II dan III dr/ Penggugat I, II, dan III dk lalai dalam melaksanakan putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWIJSDE) 10.Menghukum Tergugat I, II dan III dr/ Penggugat I, II, dan III dk
jasa
Advokat/Pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 11.Menghukum Tergugat I, II dan III dr/ Penggugat I, II, dan III dk
secara
tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. 12.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/VIT VOER BAAR BIJ VOOR RAAD) meskipun ada VERZET banding maupun kasasi; SUBSIDAIR Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
tersebut
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat telah diputus tanggal 25 Mei 2015 ,Nomor 01/Pdt.G/ 2015/ PN.Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONVENSI - Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI
- 20 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
Telah membaca : 1. Akta Pernyataan Permohonan
Banding Nomor 01/PDT.G/2015/PN.Rap
tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat oleh SATIA MAULANA SIREGAR,SH Plh.Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Rap tanggal 25 Mei 2015; 2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding I semula Penggugat I tanggal 10 Juni 2015 bahwa Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 10 Juni 2015; 3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding II semula Penggugat II tanggal 17 Juni 2015 bahwa Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 10 Juni 2015; 4. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding III semula Penggugat III tanggal 17 Juni 2015 bahwa Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 10 Juni 2015; 5. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari semula
Tergugat yang dibuat SAHARUDDIN, Jurusita
Pembanding
pada Pengadilan
Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding I semula Penggugat I tanggal 18 Juni 2015; 6. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari semula
Tergugat yang dibuat SAHARUDDIN, Jurusita
Pembanding
pada Pengadilan
- 21 Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding II semula Penggugat II tanggal 17 Juni 2015; 7. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari semula
Tergugat yang dibuat SAHARUDDIN, Jurusita
Pembanding
pada Pengadilan
Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding III semula Penggugat III tanggal 17 Juni 2015; 8. Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat I yang dibuat JULI SRINITA,SH Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan
atas permintaan bantuan Pengadilan Rantau
Prapat kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 03 Agustus 2015; 9. Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat I yang dibuat SAHARUDDIN Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding II semula Penggugat II tanggal 27 Juli 2015; 10. Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat I yang dibuat SAHARUDDIN Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding III semula Penggugat III tanggal 13 Juli 2015; 11. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat JULI SRINITA,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada
Pembanding semula
Tergugat tanggal 10 Agustus 2015 dalam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; 12. Relaas
pemberitahuan
mempelajari
berkas
banding
yang
dibuat
SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding I semula Penggugat I tanggal 01 Juli 2015
dalam
dalam
- 22 tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; 13. Relaas
pemberitahuan
mempelajari
berkas
banding
yang
dibuat
SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding II semula Penggugat II tanggal 01 Juli 2015
dalam
dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; 14. Relaas
pemberitahuan
mempelajari
berkas
banding
yang
dibuat
SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terbanding III semula Penggugat III tanggal 13 Juli 2015
dalam
dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut: Dalam Konpensi. Pokok Perkara. - Bahwa Judex Faxsi (MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Rantauprapat) Putusannya telah Tepat menyatakan Gugatan Ditolak, karena itu tidak perlu dikomentari lagi; Dalam Rekonpensi. A.
Bahwa
Putusan
Judex
faktie
(Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat) Kurang Tepat dan Kontroversial, sebab Fakta – fakta Hukum yang ada dan telah dimasukkan sebagai pertimbangan Hukum, kemudian diabaikan dengan begitu saja, sehingga akhirnya Putusan yang dijatuhkan menjadi melenceng, tidak Pas dan mengecewakan;
- 23 1. Bahwa Judek faxtie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) telah menyatakan dalam pertimbangan Hukumnya jual beli itu benar ada telah terjadi berdasarkan Bukti – bukti yang cukup, dalam kaitannya satu sama lainnya bersesuaian, tetapi kenyataannya Gugatan rekonpensi kemudian ditolak, tentu saja hal ini menjadi suatu Putusan yang sangat aneh dan Kontrovesial; 2. Bahwa dengan telah dinyatakannya jual beli itu atas tanah itu telah terjadi dengan harga yang telah disepakati, apalagi hal ini juga telah diakui dan tidak dibantah, maka dengan demikian berarti Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding telah berhasil dan dapat membuktikan dengan “Bukti yang sempurna”, sehingga dengan telah terjadinya jual beli itu berarti uang hasil jual beli yang menjadi Hak miliknya Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding itu memang benar – benar ada dan dikuasai oleh pihak Tergugat – I Dr/ Penggugat – I Dk/ Terbanding Cs dalam kapasitas selaku Pemegang Kuasa Menjual yang Nilainya sudah pasti sesuai dengan Harga yang telah disepakati, yaitu: Rp.8.784.200.000,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); 3. Bahwa kemudian Bukti yang sempurna itu juga dilengkapi dengan adanya Bukti Petunjuk yang kemudian telah menjadi Bukti yang sempurna sebab Diakui dan tidak pula dibantah oleh Tergugat – I Dr/ Penggugat – I Dk/ Terbanding Cs dalam bentuk Surat Pernyataan dari Sdr. Raja DL Sitorus yang isinya membenarkan seluruh Nilai jual beli itu telah dibayar dengan Lunas, tentu saja dengan demikian berarti persoalan tentang benar telah terjadi jual beli dengan harga yang disepakati dan telah dibayar dengan Lunas sudah pula menjadi suatu pemahaman yang bulat dan tidak diperdebatkan lagi, sehingga artinya Gugatan Rekonpensi telah dapat dibuktikan dengan sempurna; 4. Bahwa kemudian juga ternyata didalam Gugatan Konvensi ini diajukan oleh pihak Tergugat – I Dr/ Penggugat Dk/ Terbanding didalam salah satu Positanya
- 24 ada dibuat suatu keterangan yang menyatakan Tergugat Dk/ Penggugat Dr/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) telah menerima uang pembayaran sebesar Rp. 3.779.108.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah – lihat Posita Gugatan point 13), maka dengan demikian berarti dalam hal ini telah terjadi adanya “Suatu Bukti Pengakuan atau Bukti yang sempurna”, maka dengan demikian berarti Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding telah berhasil membuktikan Nilai Kerugian yang dimaksud oleh Gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan dasar tuntutan yang fokus kepada Nilai Total jual beli Rp.8.784.200.000,-; 5. Bahwa kemudian Tergugat – I Dr/ Penggugat – I Dr/ Terbanding juga telah mengajukan Bukti dengan Kode P – 3, yaitu berupa Surat Pernyataan Tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Sdr. Chaidir Achyar Harahap dan disetujui oleh Istrinya Winnar Sariati Siregar, yang isinya menyatakan “Pembagian sebesar 60% untuk Chaidir selaku pihak Penjual dan 40% diberikan kepada Sdr. Herman Siregar Cs selaku Agen, maka dengan demikian dalam hal berarti pihak Tergugat – I Dr/ Penggugat – I Dk/ Terbanding “secara otomatis telah mengakui sendiri” dan sekaligus juga hal ini berarti “Sudah menjadi Bukti yang sempurna” dimana Gugatan Konpensi yang telah diajukannya adalah Rekayasa (tidak benar); 6. Bahwa seharusnya dengan “sudah diakuinya sendiri secara langsung” maupun “secara tertulis melalui Pengatanr alat Bukti dan Surat Bukti P – 3 tersebut”, maka mestinya judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) sudah bisa menyimpulkan bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding ternya sudah terbukti atau Dapat dibuktikan, sebab dengan Sudah diakuinya nilai jual beli itu Harganya Totalnya adalah Rp.8.784.200.000,- sedangkan yang menjadi Hak dari Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) selaku Penjual 60% dan untuk Sdr. H. Herman Siregar Cs selaku Perantara (Agen)
- 25 adalah 40%, dengan demikian berarti Hak yang mestinya diperoleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) selaku Penjual 60% dari nilai Total Rp.8.784.200.000,- adalah sebesar Rp.5.270.520.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); 7. Bahwa karena hak yang diperoleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) selaku Penjual adalah
60% atau sama dengan
Rp.5.270.520.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), maka dengan demikian berarti Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) telah berhasil membuktikan Gugatan rekonpensi yang diajukan sebagaimana dimaksud oleh Posita Rekonpensi yang dicantumkan pada point 8 dan 9; 8. Bahwa dengan telah terbuktinya Posita yang Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) tuntut pada point 8 dan 9 itu yang pada prinsipnya menyatakan Bagian yang menjadi Hak milik dari Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) adalah sebesar Rp.5.270.520.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian “dihubungkan pula dengan Pengurangan Nilai” sebagaimana dimaksud oleh Posita point 7 yang menyatakan Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) selaku pemilik Tanah yang dijual hanya memperoleh uang hasil penjualan sebesar sebesar Rp. 3.779.108.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) yang dikuatkan dengan Bukti Pengakuan atau Bukti sempurna dari Tergugat – I Dr/ Penggugat – I Dk/ Terbanding sebagaimana dicantumkan dalam Posita Gugatan Konpensi point 13), sehingga “akhirnya diperolehlah Suatu BUKTI pengakuan yang sempurna” dimana masih ada Hasil Sisa yang belum dibayar Rp.1.491.411.500,- (satu milar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus
- 26 rupiah) sebagaimana yang telah Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) tuntut dalam Posita Rekonpensi point 9 tersebut; 9. Bahwa dengan telah terbuktinya semua Posita Gugatan Rekonpensi yang Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) ajukan dan tuntut tersebut, maka dengan demikian berarti semua alasan dan dalil Gugatan rekonpensi yang telah Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) sudah terpenuhi dengan Beban Bukti yang Sempurna, sehingga karena itu sangat sangat wajar untuk dikabulkan seluruhnya, dan hal ini sekaligus menjadi Bukti bahwa Putusan Judex Faksi (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat) adalah Kurang tepat dan Kontroversial; 10. Bahwa dengan sudah dapat dibuktikannya Gugatan Rekonpensi ini dengan suatu beban “Bukti Pengakuan yang sifatnya sempurna”, maka dengan demikian
semestinya Judex faxtie
(Majelis Hakim
Pengadilan
negeri
Rantauprapat) tidak perlu lagi mencari- cari pertimbangan Hukum dalam bentuk Alat Bukti yang lain seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901.K/ Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang pada prinsipnya tidak ada Korelasi dan relevansinya, “terkecuali bila didalam perkara itu tidak ada ditemukan Alat Bukti yang sifatnya Riel dan Nyata atau telah menjadi Bukti yang sempurna” tersebut:
11. Bahwa dengan dipakai dan dimasukkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901.K/ Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 sebagai pertimbangan Hukum oleh Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat), maka dengan demikian berarti Judex faktie
(Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Rantau Prapat) itu telah mengabaikan dan mengeyampingkan Alat – alat Bukti dalam bentuk Bukti Pengakuan atau Bukti yang sempurna tersebut; 12. Bahwa karena didalam persidangan ini bentuk bentuk alat Bukti yang ditemukan adalah ada yang berupa Akte Otentik, yaitu (1). Akte Pelepasan Hak
- 27 dengan Ganti rugi No: 23 Tanggal 7 Februari 2014 (Akte Peralihan Hak Jual beli) dengan kode Bukti T – 4, (2). Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 2014 yang didaftar dengan register Nomor: 116/10/2014 tanggal 7 Juni 2014 yang keduanya dibuat oleh Notaris Setiawati, SH di Rantauprapat, maka dengan demikian berarti Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat) itu telah mengabaikan mengenyampingkan Undang – undang Pasal 164 HIR – 138 Rbg, jo. Pasal 165 HIR – 139 Rbg, jis Pasal 1866 dan 1868 KUHPerdata;
B. Bahwa
Putusan
Judex
faktie
(Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat) sengaja membuat Penafsiran Hukum yang Keliru dan salah terhadap penggunaan Hukum Kebiasaan (jurisprudensi) yang selalu dilakukan dalam Proses Hukum; 1. Bahwa
semestinya
Judex
faktie
(Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat) didalam memakai dan mempergunakan Putusan Mahkamah Agung
Nomor:
3901.K/
Pdt/1985
tanggal
29
Nopember
1988
bisa
menempatkannya dalam posisi penggunaan yang tepat sebagai sumber Hukum, Apabila didalam perkara itu ditemukan adanya suatu kekaburan atau hal – hal yang tidak jelas sehingga diperlukan suatu rujukan;
2. Bahwa akan tetapi karena didalam perkara ini ternyata semua persoalan yang dituntut dalam Posita ternyata sudah dapat dibuktikan oleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) dengan jelas, tegas dan Sempurna, maka semestinya Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) tidak perlu lagi harus mencari Rujukan dalam bentuk Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901.K/ Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 tersebut, tetapi ternyata didalam kasus ini Rujukan yang menyimpang itu dilakukan dan dipergunakan oleh Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) karena itu terhadap Putusan tersebut Judex faktie
- 28 (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) wajar dan Patut dinyatakan telah sengaja membuat Penafsiran Hukum yang keliru dan Salah atas penggunaaan Hukum Kebiasaan (Jurisprudensi) yang selalu dilakukan dalam Proses Hukum; C.
Bahwa
Putusan
Judex
faktie
(Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat) telah melanggar Undang – undang; -
Bahwa dengan telah diabaikan dan dikesampingkan penggunaan Pasal 164 HIR – 138 Rbg, jo. Pasal 165 HIR – 139 Rbg, jis Pasal 1866 dan 1868 KUHPerdata didalam perkara ini, dengan demikian berarti Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) telah melakukan pelanggaran terhadap Undang – undang;
Berdasarkan Alasan – alasan tersebut diatas dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi medan c/q. Bapak Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Banding ini untuk dapat menyatakan mengabulkan Gugatan rekonpensi Pembanding/ Penggugat Dr/ Tergugat Dk seluruhnya; Selanjutnya dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi medan c/q. Bapak Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Banding ini untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagaimana Amar yang diajukan dalam Gugatan Rekonpensi semula; Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM KONVENSI 1. Bahwa dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding Tetap pada dalil yang diajukan didalam Gugatan Konvensi Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar dimasukkan di dalam Kontra Memori Banding ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan.
- 29 2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang amarnya menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, dalam hal ini penggugat tidak sependapat dengan putusan No: 01/Pdt.G/2015/PNRAP. 3. Bahwa perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pada Tingkat Banding tentang Terbanding I adalah penerima kuasa tertanggal 12 Februari 2015 (vide : bukti P-1) tentang penjualan tanah sampai pada penerimaan uang hasil penjualan
milik
Pembanding
yang
telah
dikuasakan
langsung
oleh
Pembanding. Dimana, surat kuasa tersebut tidak pernah dilakukan pencabutan oleh pembanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, uang hasil penjualan tersebut tidak pernah diterima secara utuh oleh Terbanding I. Maka dari itu itu, perbuatan Pembanding dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan ingkar Janji (Wanprestasi). Maka terhadap bukti yang telah dibuktikan dalam persidangan tersebut dan diakui oleh Pembanding keasliannya, mohon Kepada Majelis Hakim Pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan Menyatakan Pembanding telah melakukan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi). 4. Bahwa terhadap perbuatan Pembanding tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian yang dialami Terbanding I sesuai perjanjian yang telah disepakati antara Pembanding Dengan Terbanding I sebagaimana telah didalilkan didalam Gugatan Konvensi Penggugat pada poin 14. 5. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dimuat dalam Kontra Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam Konvensi Kemudian menerima Kontra Memori Banding Terbanding dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Konvensi. DALAM REKONVENSI
- 30 Bahwa
terhadap
Putusan
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat
No.
01/Pdt.G/2015/PN-RAP tertanggal 25 Mei 2015 yang menyatakan Menolak Gugatan
Rekonvensi
Untuk
Seluruhnya,
terbanding
menilai
bahwa
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah tepat dan memenuhi rasa keadian. Terhadap Memori Banding Pembanding, Terbanding I akan memberi tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa Putusan Judex Faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) telah tepat dan tidak controversial sebab fakta-fakta Hukum yang ada tidak dapat membuktikan Gugatan Rekonpensi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat. 2. Bahwa terhadap jual beli yang telah terjadi tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya wanprestasi yang menyebabkan kerugian melainkan harus dibuktikan adanya perbuatan wanprestasi tersebut. Dalam hal ini, Pembanding tidak dapat membuktikan dalil adanya perbuatan wanprestasi oleh Terbanding I yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding. 3. Bahwa terhadap dalil didalam Memori Banding Pembanding pada Halaman 3 poin 2 yang menyatakan uang hasil jual beli tanah milik Pembanding dikuasai oleh Terbanding I dkk adalah tidak benar. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam catatan transaksi a/n Zen Herman Siregar Pada Bank BNI tertanggal 10 Juni 2014 Sampai 30 Juni 2014 (vide bukti P-4). Dalam catatan transaksi tersebut terlihat bahwa Terbanding menerima uang hasil jual beli tersebut dari Notaris Setiawati, SH dan Itupun hanya senilai Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah). Oleh karena itu, uang hasil jual beli tersebut dikuasai langsung oleh Notaris Setiawati, SH sedangkan Pembanding tidak menarik Notaris Setiawati, SH sebagai pihak dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding.
- 31 4. Bahwa terhadap Halaman 3 poin 3 Memori Banding tentang Surat Pernyataan dari sdr. DL Sitorus yang isinya membenarkan seluruh nilai jual beli telah dibayar dengan lunas adalah menjadi pertanyaan Terbanding I “terhadap siapa Pelunasan jual beli itu diberikan tidaklah dapat dibuktikan oleh Pembanding”,
terlebih
mengingat
Putusan
Mahkamah
Agung
Nomor:
3901.K/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang intinya memuat “surat buktiyang merupakan pernyataan belaka dari orang orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apaapa”. Sehingga telah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding. 5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara para Penggugat dk dan Tergugat dk tentang pembagian hasil dari penjualan tanah pertanian milik Tergugat dk/Penggugat dr/Pembanding sebesar 60% untuk para Penggugat dk dan 40% untuk Tergugat dk. Maka, dengan diterimanya uang hasil penjualan tanah tersebut senilai Rp. 3.779.108.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) maka hal itu telah melebihi ketentuan kesepakatan yang seharusnya menjadi milik Pembanding adalah senilai Rp. 3.111.643.400,- dari nilai Rp. 7.779.108.500,- (lihat gugatan poin 14). Hal ini didukung oleh keterangan saksi Rahmad Budiansyah Ritonga yang menyatakan bahwa hasil penjualan tanah dibagi keuntungannya dimana untukPenggugat dk selaku agen adalah 60% sedangkan untuk Tergugat dk sebesar 40% dari hasil penjualan. 6. Bahwa terhadap surat pernyataan tertanggal 9 Januari 2014 tidak menjelaskan secara
terperinci
mengenai
berapa
bagian
Penggugat
dk/Tergugat
dr/Terbanding I dan berapa bagian Tergugat dk/Penggugat dr/Pembanding. Sehingga bukti ini tidak mendukung terhadap pembuktian.
- 32 7. Bahwa perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pada Tingkat Banding tentang Terbanding I adalah penerima kuasa tertanggal 12 Februari 2015 (vide : bukti P-1) tentang penjualan tanah sampai pada penerimaan uang hasil penjualan
milik
Pembanding
yang
telah
dikuasakan
langsung
oleh
Pembanding dan disetujui oleh Istri Pembanding dimana surat kuasa tersebut tidak pernah dilakukan pencabutan oleh pembanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, uang hasil penjualan tersebut tidak pernah diterima secara utuh oleh Terbanding I. Maka dari itu itu dapat dikwalifikasikan perbuatan Pembanding adalah perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi). 8. Bahwa perlu menjadi perhatian dimana Pembanding sangat memaksakan dalil gugatannya, hal ini terlihat dengan tidak memuat dalil tentang biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan surat-surat tanah sesuai keterangan Notaris setiawati, SH adalah dibebankan terhadap hasil penjualan tanah milik Pembanding tersebut (gugatan konvensi poin 9). 9. Bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat
dalam
pertimbangannya memuat putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901.K/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang intinya memuat “surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa” maka Bukti Yang Sempurna seperti yang didalilkan Pembanding Merupakan asumsi semata yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apa-apa. Maka dari itu, tidak terdapat kekeliruan serta tidak melanggar Undang-Undang putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat. 10. Bahwa terhadap seluruh dalil yang telah dinyatakan oleh Pembanding, Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Disamping itu dalil dan fakta yang dinyatakan dan dihadirkan Terbanding I telah dapat dibuktikan oleh Terbanding I. Maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pada
- 33 Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan untuk Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi Untuk Seluruhnya. Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan agar mengambil Keputusan yang amarnya sebagai berikut: DALAM KONVENSI -
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 01/Pdt.G/ 2015/PN-RAP tertanggal 25 Mei 2015
MENGADILI SENDIRI 1. Menerima Kontra Memori Banding Pembanding Untuk Seluruhnya. 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. DALAM REKONVENSI Menghukum
Tergugat
dalam
konpensi/Penggugat
dalam
rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Pada Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 367/PDT/2015/PT.MDN turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal
25 Mei 2015 dan setelah
pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula
- 34 Tergugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding I semula Penggugat I maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini; DALAM KONPENSI Menimbang, bahwa
Pembanding semula
Tergugat pada pokoknya
sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensi, namun sebaliknya Para Terbanding semula Para Penggugat tidak sependapat dengan putusan dimaksud;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan banding terhadap putusan ini sehingga dianggap telah menerima putusan ini dan keberatan berkaitan dengan putusan dalam konpensi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga segala pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dalam Konpensi telah tepat dan benar dan segala pertimbangan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan di Tingkat banding ini; DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat antara lain pada pokoknya
Putusan
Judex
faktie
(Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat) Kurang Tepat dan Kontroversial, sebab Fakta – fakta Hukum yang ada dan telah dimasukkan sebagai pertimbangan Hukum, kemudian diabaikan dengan begitu saja, sehingga akhirnya Putusan yang dijatuhkan menjadi melenceng, tidak Pas dan mengecewakan; -
Bahwa Judek faxtie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) telah menyatakan dalam pertimbangan Hukumnya jual beli itu benar ada telah terjadi berdasarkan Bukti – bukti yang cukup, dalam kaitannya satu sama lainnya bersesuaian, tetapi kenyataannya Gugatan rekonpensi kemudian ditolak, tentu saja hal ini menjadi suatu Putusan yang sangat aneh dan Kontrovesial;
- 35 -
Bahwa dengan telah dinyatakannya jual beli itu atas tanah itu telah terjadi dengan harga yang telah disepakati, apalagi hal ini juga telah diakui dan tidak dibantah, maka dengan demikian berarti Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding telah berhasil dan dapat membuktikan dengan “Bukti yang sempurna”, sehingga dengan telah terjadinya jual beli itu berarti uang hasil jual beli yang menjadi Hak miliknya Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding itu memang benar – benar ada dan dikuasai oleh pihak Tergugat – I Dr/ Penggugat – I Dk/ Terbanding Cs dalam kapasitas selaku Pemegang Kuasa Menjual yang Nilainya sudah pasti sesuai dengan Harga yang telah disepakati, yaitu: Rp.8.784.200.000,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
-
Bahwa kemudian Bukti yang sempurna itu juga dilengkapi dengan adanya Bukti Petunjuk yang kemudian telah menjadi Bukti yang sempurna sebab Diakui dan tidak pula dibantah oleh Tergugat – I Dr/ Penggugat – I Dk/ Terbanding Cs dalam bentuk Surat Pernyataan dari Sdr. Raja DL Sitorus yang isinya membenarkan seluruh Nilai jual beli itu telah dibayar dengan Lunas, tentu saja dengan demikian berarti persoalan tentang benar telah terjadi jual beli dengan harga yang disepakati dan telah dibayar dengan Lunas sudah pula menjadi suatu pemahaman yang bulat dan tidak diperdebatkan lagi, sehingga artinya Gugatan Rekonpensi telah dapat dibuktikan dengan sempurna;
-
Bahwa kemudian juga ternyata didalam Gugatan Konvensi ini diajukan oleh pihak Tergugat – I Dr/ Penggugat Dk/ Terbanding didalam salah satu Positanya ada dibuat suatu keterangan yang menyatakan Tergugat Dk/ Penggugat Dr/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) telah menerima uang pembayaran sebesar Rp. 3.779.108.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah – lihat Posita Gugatan point 13), maka dengan demikian berarti dalam hal ini telah terjadi adanya “Suatu Bukti Pengakuan atau Bukti yang sempurna”, maka dengan
- 36 demikian berarti Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding telah berhasil membuktikan Nilai Kerugian yang dimaksud oleh Gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan dasar tuntutan yang fokus kepada Nilai Total jual beli Rp.8.784.200.000,-; -
Bahwa kemudian Tergugat – I Dr/ Penggugat – I Dr/ Terbanding juga telah mengajukan Bukti dengan Kode P – 3, yaitu berupa Surat Pernyataan Tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Sdr. Chaidir Achyar Harahap dan disetujui oleh Istrinya Winnar Sariati Siregar, yang isinya menyatakan “Pembagian sebesar 60% untuk Chaidir selaku pihak Penjual dan 40% diberikan kepada Sdr. Herman Siregar Cs selaku Agen, maka dengan demikian dalam hal berarti pihak Tergugat – I Dr/ Penggugat – I Dk/ Terbanding “secara otomatis telah mengakui sendiri” dan sekaligus juga hal ini berarti “Sudah menjadi Bukti yang sempurna” dimana Gugatan Konpensi yang telah diajukannya adalah Rekayasa (tidak benar);
-
Bahwa seharusnya dengan “sudah diakuinya sendiri secara langsung” maupun “secara tertulis melalui Pengatanr alat Bukti dan Surat Bukti P – 3 tersebut”, maka mestinya judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) sudah bisa menyimpulkan bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding ternya sudah terbukti atau Dapat dibuktikan, sebab dengan Sudah diakuinya nilai jual beli itu Harganya Totalnya adalah Rp.8.784.200.000,- sedangkan yang menjadi Hak dari Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) selaku Penjual 60% dan untuk Sdr. H. Herman Siregar Cs selaku Perantara (Agen) adalah 40%, dengan demikian berarti Hak yang mestinya diperoleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) selaku Penjual
60%
dari nilai Total
Rp.8.784.200.000,- adalah sebesar
Rp.5.270.520.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 37 -
Bahwa karena hak yang diperoleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) selaku Penjual adalah
60% atau sama dengan
Rp.5.270.520.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), maka dengan demikian berarti Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) telah berhasil membuktikan Gugatan rekonpensi yang diajukan sebagaimana dimaksud oleh Posita Rekonpensi yang dicantumkan pada point 8 dan 9; -
Bahwa dengan telah terbuktinya Posita yang Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) tuntut pada point 8 dan 9 itu yang pada prinsipnya menyatakan Bagian yang menjadi Hak milik dari Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) adalah sebesar Rp.5.270.520.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian “dihubungkan pula dengan Pengurangan Nilai” sebagaimana dimaksud oleh Posita point 7 yang menyatakan Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) selaku pemilik Tanah yang dijual hanya memperoleh uang hasil penjualan sebesar sebesar Rp. 3.779.108.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) yang
dikuatkan dengan Bukti
Pengakuan atau Bukti sempurna dari Tergugat – I Dr/ Penggugat – I Dk/ Terbanding sebagaimana dicantumkan dalam Posita Gugatan Konpensi point 13), sehingga “akhirnya diperolehlah Suatu BUKTI pengakuan yang sempurna”
dimana
masih
ada
Hasil
Sisa
yang
belum
dibayar
Rp.1.491.411.500,- (satu milar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang telah Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) tuntut dalam Posita Rekonpensi point 9 tersebut; -
Bahwa dengan telah terbuktinya semua Posita Gugatan Rekonpensi yang Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) ajukan
- 38 dan tuntut tersebut, maka dengan demikian berarti semua alasan dan dalil Gugatan rekonpensi yang telah Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) sudah terpenuhi dengan Beban Bukti yang Sempurna, sehingga karena itu sangat sangat wajar untuk dikabulkan seluruhnya, dan hal ini sekaligus menjadi Bukti bahwa Putusan Judex Faksi (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat) adalah Kurang tepat dan Kontroversial; -
Bahwa dengan sudah dapat dibuktikannya Gugatan Rekonpensi ini dengan suatu beban “Bukti Pengakuan yang sifatnya sempurna”, maka dengan demikian semestinya Judex faxtie (Majelis Hakim Pengadilan negeri Rantauprapat) tidak perlu lagi mencari- cari pertimbangan Hukum dalam bentuk Alat Bukti yang lain seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901.K/ Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang pada prinsipnya tidak ada Korelasi dan relevansinya, “terkecuali bila didalam perkara itu tidak ada ditemukan Alat Bukti yang sifatnya Riel dan Nyata atau telah menjadi Bukti yang sempurna” tersebut:
-
Bahwa dengan dipakai dan dimasukkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901.K/ Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 sebagai pertimbangan Hukum oleh Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat), maka dengan demikian berarti Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat) itu telah mengabaikan dan mengeyampingkan Alat – alat Bukti dalam bentuk Bukti Pengakuan atau Bukti yang sempurna tersebut;
-
Bahwa karena didalam persidangan ini bentuk bentuk alat Bukti yang ditemukan adalah ada yang berupa Akte Otentik, yaitu (1). Akte Pelepasan Hak dengan Ganti rugi No: 23 Tanggal 7 Februari 2014 (Akte Peralihan Hak Jual beli) dengan kode Bukti T – 4, (2). Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 2014 yang didaftar dengan register Nomor: 116/10/2014 tanggal 7 Juni 2014 yang keduanya dibuat oleh Notaris Setiawati, SH di Rantauprapat, maka dengan
- 39 demikian berarti Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat) itu telah mengabaikan mengenyampingkan Undang – undang Pasal 164 HIR – 138 Rbg, jo. Pasal 165 HIR – 139 Rbg, jis Pasal 1866 dan 1868 KUHPerdata; Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding Pembanding, Terbanding I akan memberi tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa Putusan Judex Faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) telah tepat dan tidak controversial sebab fakta-fakta Hukum yang ada tidak dapat membuktikan Gugatan Rekonpensi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat. 2. Bahwa terhadap jual beli yang telah terjadi tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya wanprestasi yang menyebabkan kerugian melainkan harus dibuktikan adanya perbuatan wanprestasi tersebut. Dalam hal ini, Pembanding tidak dapat membuktikan dalil adanya perbuatan wanprestasi oleh Terbanding I yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding. 3. Bahwa terhadap dalil didalam Memori Banding Pembanding pada Halaman 3 poin 2 yang menyatakan uang hasil jual beli tanah milik Pembanding dikuasai oleh Terbanding I dkk adalah tidak benar. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam catatan transaksi a/n Zen Herman Siregar Pada Bank BNI tertanggal 10 Juni 2014 Sampai 30 Juni 2014 (vide bukti P-4). Dalam catatan transaksi tersebut terlihat bahwa Terbanding menerima uang hasil jual beli tersebut dari Notaris Setiawati, SH dan Itupun hanya senilai Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah). Oleh karena itu, uang hasil jual beli tersebut dikuasai langsung oleh Notaris Setiawati, SH sedangkan Pembanding tidak menarik Notaris Setiawati, SH sebagai pihak dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding.
- 40 4. Bahwa terhadap Halaman 3 poin 3 Memori Banding tentang Surat Pernyataan dari sdr. DL Sitorus yang isinya membenarkan seluruh nilai jual beli telah dibayar dengan lunas adalah menjadi pertanyaan Terbanding I “terhadap siapa Pelunasan jual beli itu diberikan tidaklah dapat dibuktikan oleh Pembanding”,
terlebih
mengingat
Putusan
Mahkamah
Agung
Nomor:
3901.K/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang intinya memuat “surat buktiyang merupakan pernyataan belaka dari orang orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apaapa”. Sehingga telah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk/Pembanding. 5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara para Penggugat dk dan Tergugat dk tentang pembagian hasil dari penjualan tanah pertanian milik Tergugat dk/Penggugat dr/Pembanding sebesar 60% untuk para Penggugat dk dan 40% untuk Tergugat dk. Maka, dengan diterimanya uang hasil penjualan tanah tersebut senilai Rp. 3.779.108.500,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) maka hal itu telah melebihi ketentuan kesepakatan yang seharusnya menjadi milik Pembanding adalah senilai Rp. 3.111.643.400,- dari nilai Rp. 7.779.108.500,- (lihat gugatan poin 14). Hal ini didukung oleh keterangan saksi Rahmad Budiansyah Ritonga yang menyatakan bahwa hasil penjualan tanah dibagi keuntungannya dimana untukPenggugat dk selaku agen adalah 60% sedangkan untuk Tergugat dk sebesar 40% dari hasil penjualan. 6. Bahwa terhadap surat pernyataan tertanggal 9 Januari 2014 tidak menjelaskan secara
terperinci
mengenai
berapa
bagian
Penggugat
dk/Tergugat
dr/Terbanding I dan berapa bagian Tergugat dk/Penggugat dr/Pembanding. Sehingga bukti ini tidak mendukung terhadap pembuktian. 7. Bahwa perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pada Tingkat Banding tentang Terbanding I adalah penerima kuasa tertanggal 12 Februari 2015
- 41 (vide : bukti P-1) tentang penjualan tanah sampai pada penerimaan uang hasil penjualan
milik
Pembanding
yang
telah
dikuasakan
langsung
oleh
Pembanding dan disetujui oleh Istri Pembanding dimana surat kuasa tersebut tidak pernah dilakukan pencabutan oleh pembanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, uang hasil penjualan tersebut tidak pernah diterima secara utuh oleh Terbanding I. Maka dari itu itu dapat dikwalifikasikan perbuatan Pembanding adalah perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi). 8. Bahwa perlu menjadi perhatian dimana Pembanding sangat memaksakan dalil gugatannya, hal ini terlihat dengan tidak memuat dalil tentang biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan surat-surat tanah sesuai keterangan Notaris setiawati, SH adalah dibebankan terhadap hasil penjualan tanah milik Pembanding tersebut (gugatan konvensi poin 9). 9. Bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat
dalam
pertimbangannya memuat putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901.K/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang intinya memuat “surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa” maka Bukti Yang Sempurna seperti yang didalilkan Pembanding Merupakan asumsi semata yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apa-apa. Maka dari itu, tidak terdapat kekeliruan serta tidak melanggar Undang-Undang putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat. 10. Bahwa terhadap seluruh dalil yang telah dinyatakan oleh Pembanding, Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Disamping itu dalil dan fakta yang dinyatakan dan dihadirkan Terbanding I telah dapat dibuktikan oleh Terbanding I. Maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan untuk Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi Untuk Seluruhnya.
- 42 Menimbang, bahwa
terhadap keberatan
Pembanding semula
Tergugat
tersebut setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah dipertimbangkan
dengan
tepat
dan
benar
dan
tidak
bersifat
kontroversial
sebagaimana diuraikan Pembanding semula Tergugat dalam keberatannya, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat lainnya pada pokoknya Putusan Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) sengaja membuat Penafsiran Hukum yang Keliru dan salah terhadap penggunaan Hukum Kebiasaan (jurisprudensi) yang selalu dilakukan dalam Proses Hukum; 1. Bahwa
semestinya
Judex
faktie
(Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat) didalam memakai dan mempergunakan Putusan Mahkamah Agung
Nomor:
3901.K/
Pdt/1985
tanggal
29
Nopember
1988
bisa
menempatkannya dalam posisi penggunaan yang tepat sebagai sumber Hukum, Apabila didalam perkara itu ditemukan adanya suatu kekaburan atau hal – hal yang tidak jelas sehingga diperlukan suatu rujukan; 2. Bahwa akan tetapi karena didalam perkara ini ternyata semua persoalan yang dituntut dalam Posita ternyata sudah dapat dibuktikan oleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk/ Pembanding (Chaidir Achyar Harahap) dengan jelas, tegas dan Sempurna, maka semestinya Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) tidak perlu lagi harus mencari Rujukan dalam bentuk Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901.K/ Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 tersebut, tetapi ternyata didalam kasus ini Rujukan yang menyimpang itu dilakukan dan dipergunakan oleh Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) karena itu terhadap Putusan tersebut Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) wajar dan Patut dinyatakan telah sengaja membuat Penafsiran Hukum yang keliru dan Salah atas
- 43 penggunaaan Hukum Kebiasaan (Jurisprudensi) yang selalu dilakukan dalam Proses Hukum; Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tingkat banding berpendapat tidak beralasan karena sistem peradilan di Indonesia tidak terikat dengan adanya Jurisprodensi, tetapi Hakim dapat mempedomani Yurisprodensi dimaksud sehingga penggunaan Yurisprodensi tersebut hanyalah digunakan untuk rujukan terhadap pemecahan masalah terhadap peristiwa hukum yang serupa, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;
Menimbang, bahwa keberatan selanjutnya adalah Putusan Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) telah melanggar Undang – undang; -
Bahwa dengan telah diabaikan dan dikesampingkan penggunaan Pasal 164 HIR – 138 Rbg, jo. Pasal 165 HIR – 139 Rbg, jis Pasal 1866 dan 1868 KUHPerdata didalam perkara ini, dengan demikian berarti Judex faktie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat) telah melakukan pelanggaran terhadap Undang – undang; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan
meneliti secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak diketemukan adanya pengesampingan terhadap penggunaan pasal –pasal yang menjadi keberatan, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan, sehingga sepatutnya ditolak; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka seluruh keberatan dari
Pembanding semula Tergugat
tidak beralasan hukum
sehingga sepatutnya ditolak seluruhnya; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding dan
berdasarkan pertimbangan-
- 44 pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 01/Pdt.G/ 2015/PN.Rap tanggal 25 Mei 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan , maka
Pembanding
semula Tergugat
berada dipihak yang kalah,
sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 01/Pdt.G/2015/ PN.Rap, tanggal 25 Mei 2015 yang dimohonkan banding;
-
Menghukum
Pembanding semula
dalam kedua tingkat peradilan,
Tergugat
untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2015, oleh kami, RUSTAM IDRIS,SH, sebagai Hakim Ketua, BENAR KARO KARO,SH.MH dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Surat
Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
367/PDT/2015/PT.Rap tanggal 19 Oktober 2015 putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu MANGARATUA SIMARMATA,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding atau Kuasanya.
- 45 HAKIM ANGGOTA MAJELIS
HAKIM KETUA MAJELIS
- TTD -
- TTD-
1. BENAR KARO KARO, SH., MH.
RUSTAM IDRIS, S.H.
- TTD 2. HERU PRAMONO, SH., M.Hum. PANITERA PENGGANTI
- TTD MANGARATUA SIMARMATA, S.H. Perincian biaya perkara: Meterai ---------------- : Rp 6.000,Redaksi ----------------: Rp 5.000,Pemberkasan --------: Rp 139.000.Jumlah-----------------: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
