PUTUSAN Nomor 322/Pid/2013/PT Bdg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : MASITA AYU MARTIANINGSIH binti H. BIBIT KASMOREJO Lahir di Bandung, umur/tanggal lahir 21 tahun (31 Maret 1991), jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Baranang Siang Indah Blok H- 1 No. 12 RT 01/11, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung; ---------Terdakwa berada diluar tahanan/tidak ditahan; -----------------------------
PENGADILAN TINGGI tersebut ; ------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;---------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Juli 2013 Nomor 493/Pid.B/2013/PN BB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.
Menyatakan Terdakwa MASITA AYU MARTIANINGSIH binti H. BIBIT KASMOREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN DALAM JABATAN”; ---------
2.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----------------------------------------------------
3.
Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;-------------------------------------
Halama 1 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
4.
Memerintahkan barang bukti berupa : -
1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal Bandung, 02 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Masita Ayu diatas meterai Rp. 6.000 ;
-
1 (satu) lembar surat penugasan Terdakwa di KCP Majalaya, yang dikeluarkan oleh KSP Bama Parahyangan tertanggal 02 Pebruari 2012 ;-------------------------------------------------------------------------------------
-
1 (satu) lembar surat fakta integritas tertanggal 3 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Masita Ayu diatas meterai Rp. 6.000 ; -------------dikembalikan kepada saksi BENNY MUAL LUMBAN GAOL;
5.
Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;-------------------------------------------------------------------------
Mengingat akan akta permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid/2013/ PN BB yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2013; ---------Memperhatikan memori banding tertanggal 30 Juli 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum /pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 1 Agustus 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2013, namun oleh terdakwa tidak diajukan kontra memori banding; ---------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum/pembanding maupun kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan
Halama 2 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
Pengadilan Negeri Bale Bandung yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 28 Agustus 2013;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terdakwa MASITA AYU MARTIANINGSIH binti H. BIBIT KASMOREJO tersebut diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut : KESATU PRIMAIR Bahwa ia Terdakwa MASITA AYU MARTIANINGSIH Binti H. BIBIT KASMOREJO , antara bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Pos Cabang Majalaya yang beralamat di Jl. Station No. 28 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya
bukan
karena
kejahatan
tetapi
berhubungan
dengan
pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika terdakwa selaku pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bama Parahyangan yang ditempatkan di Perwakilan KSP Bama Parahyangan Kantor Pos Cabang Majalaya yang menjabat sebagai Marketing Officer (MO) dengan tugas yaitu diantaranya memutuskan pemberian kredit dan mencairkannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban MO yang juga diberi kewenangan menerima uang pelunasan dari PT. Pos selaku mitra KSP Bama Parahyangan yang kemudian uang tersebut harus disetorkan kepada
Halama 3 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
kantor KSP Bama Parahyangan namun Terdakwa memanfaatkan jabatan terdakwa selaku Marketing Oficer (MO) tersebut dengan cara uang pelunasan yang diterima dari kesembilan debitur yaitu sdr. UMAEDI, sdri. INUN NURYATI, sdr. OHA SETIAWAN, sdr. HUDAJA, saksi ALIT NURAENI, sdri. ONDI RODIAH, sdr. JAJA SURJANA, sdri. MARJATI, sdri. ONIH ROHAYANI dengan jumlah keseluruhannya sekitar Rp 21.230.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu sejak dari bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 yang telah melakukan pelunasan atas pinjaman ke KSP Bama Parahyangan yang telah diterima oleh terdakwa selaku marketing Officer (MO) tetapi uang pelunasan tersebut ditahan oleh terdakwa dengan tidak disetorkan kepada kantor KSP Bama Parahyangan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk laporannya kepada pihak Kantor KSP Bama Parahyangan seolah-olah para debitur yang telah melakukan pelunasan masih mempunyai kewajiban dengan membayar cicilan atau angsuran setiap bulannya, dan untuk menutupi atau manipulasi hal tersebut terdakwa melakukan pembayaran kepada juru sita bayar pihak PT. Pos Indonesia KCP Majalaya selaku Mitra KSP Bama Parahyangan atas nama debitur sejumlah sesuai dengan yang biasa disetorkan oleh para debitur dan cara terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan kepada atasannya yaitu saksi BENNY MUAL LUMBAN GAOL selaku koordinator KSP Bama Parahyangan yang membawahi KCP Majalaya ; Akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bama
Parahyangan
mengalami
kerugian
kurang
lebih
sebesar
Rp
21.230.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP;
Halama 4 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
SUBSIDIAIR: Bahwa ia Terdakwa MASITA AYU MARTIANINGSIH Binti H. BIBIT KASMOREJO , antara bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Pos Cabang Majalaya yang beralamat di Jl. Station No. 28 Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya,
perbuatan Terdakwa
dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika terdakwa selaku pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bama Parahyangan yang ditempatkan di Perwakilan KSP Bama Parahyangan Kantor Pos Cabang Majalaya yang menjabat sebagai Marketing Officer (MO) dengan tugas yaitu diantaranya memutuskan pemberian kredit dan mencairkannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban MO yang juga diberi kewenangan menerima uang pelunasan dari PT. Pos selaku mitra KSP Bama Parahyangan yang kemudian uang tersebut harus disetorkan kepada kantor KSP Bama parahyangan namun terdakwa memanfaatkan jabatan Terdakwa selaku Marketing Oficer (MO) tersebut dengan cara uang pelunasan yang diterima dari kesembilan debitur yaitu sdr. UMAEDI, sdri. INUN NURYATI, sdr. OHA SETIAWAN, sdr. HUDAJA, saksi ALIT NURAENI, sdri. ONDI RODIAH, sdr. JAJA SURJANA, sdri. MARJATI, sdri. ONIH ROHAYANI dengan jumlah keseluruhannya sekitar Rp 21.230.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu sejak dari
Halama 5 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 yang telah melakukan pelunasan atas pinjaman ke KSP Bama parahyangan yang telah diterima oleh terdakwa selaku marketing Officer (MO) tetapi uang pelunasan tersebut ditahan oleh terdakwa dengan tidak disetorkan kepada kantor KSP Bama Parahyangan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk laporannya kepada pihak Kantor KSP Bama Parahyangan seolah-olah para debitur yang telah melakukan pelunasan masih mempunyai kewajiban dengan membayar cicilan atau angsuran setiap bulannya, dan untuk menutupi atau manipulasi hal tersebut terdakwa melakukan pembayaran kepada juru sita bayar pihak PT. Pos Indonesia KCP Majalaya selaku Mitra KSP Bama Parahyangan atas nama debitur sejumlah sesuai dengan yang biasa disetorkan oleh para debitur dan cara Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan kepada atasannya yaitu saksi BENNY MUAL LUMBAN GAOL selaku koordinator KSP Bama Parahyangan yang membawahi KCP Majalaya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bama
Parahyangan
mengalami
kerugian
kurang
lebih
sebesar
Rp
21.230.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP ; ATAU
KEDUA : Bahwa ia Terdakwa MASITA AYU MARTIANINGSIH Binti H. BIBIT KASMOREJO, antara bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Pos Cabang Majalaya yang beralamat di Jl. Station No. 28 Desa Majalaya Kecamatan
Halama 6 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
Majalaya Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika terdakwa selaku pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bama Parahyangan yang ditempatkan di Perwakilan KSP Bama Parahyangan Kantor Pos Cabang Majalaya yang menjabat sebagai Marketing Officer (MO) dengan tugas yaitu diantaranya memutuskan pemberian kredit dan mencairkannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban MO yang juga diberi kewenangan menerima uang pelunasan dari PT. Pos selaku mitra KSP Bama parhyangan yang kemudian uang tersebut harus disetorkan kepada kantor KSP Bama Parahyangan namun Terdakwa memanfaatkan jabatan terdakwa selaku Marketing Oficer (MO) tersebut dengan cara uang pelunasan yang diterima dari kesembilan debitur yaitu sdr. UMAEDI, sdri. INUN NURYATI, sdr. OHA SETIAWAN, sdr. HUDAJA, saksi ALIT NURAENI, sdri. ONDI RODIAH, sdr. JAJA SURJANA, sdri. MARJATI, sdri. ONIH ROHAYANI dengan jumlah keseluruhannya sekitar Rp 21.230.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu sejak dari bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 yang telah melakukan pelunasan atas pinjaman ke KSP Bama Parahyangan yang telah diterima oleh terdakwa selaku marketing Officer (MO) tetapi uang pelunasan tersebut ditahan oleh terdakwa dengan tidak disetorkan kepada
Halama 7 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
kantor KSP Bama Parahyangan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk laporannya kepada pihak Kantor KSP Bama Parahyangan seolah-olah para debitur yang telah melakukan pelunasan masih mempunyai kewajiban dengan membayar cicilan atau angsuran setiap bulannya, dan untuk menutupi atau manipulasi hal tersebut terdakwa melakukan pembayaran kepada juru sita bayar pihak PT. Pos Indonesia KCP Majalaya selaku Mitra KSP Bama Parahyangan atas nama debitur sejumlah sesuai dengan yang biasa disetorkan oleh para debitur dan cara terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan kepada atasannya yaitu saksi BENNY MUAL LUMBAN GAOL selaku koordinator KSP Bama Parahyangan yang membawahi KCP Majalaya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bama
Parahyangan
mengalami
kerugian
kurang
lebih
sebesar
Rp
21.230.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP; Setelah membaca tuntutan/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2013 yang menuntut
agar Pengadilan Negeri Bale Bandung yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa MASITA AYU MARTIANINGSIH binti H. BIBIT KASMOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam Jabatan”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair pasal 374 KUHP; -------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASITA AYU MARTIANINGSIH binti H. BIBIT KASMOREJO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; ----------------------------------------------------------------------------------------3. Menetapkan supaya terdakwa segera ditahan; --------------------------------
Halama 8 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
4. Menyatakan barang bukti berupa : -
1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal Bandung, 02 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh MASITA AYU diatas meterai Rp. 6.000,- , 1 (satu) lembar surat penugasan terdakwa di KCP Majalaya, yang dikeluarkan oleh KSP Bama Parahyangan tertanggal 02 Februari 2012, 1 (satu) lembar surat fakta integritas tertanggal 3 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh MASITA AYU diatas meterai Rp. 6.000,-, dikembalikan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bama Parahyangan;---------------------------------------------------------------------------
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 24 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding
pada tanggal 24 Juli
2013, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah bahwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggapnya tidak sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukannya yaitu 10 (sepuluh) bulan penjara, bahkan kurang dari separo tuntutan Penuntut Umum,
sehingga dianggap tidak mempunyai efek jera
bagi terdakwa, disamping terdakwa tidak mempunyai itikad
tidak baik
karena dalam waktu satu tahun yang diberikan kepadanya, ia tidak juga
Halama 9 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
menyelesaikan kerugian yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Bama Parahyangan ;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara penyidikan,
berita acara
sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat, kesimpulan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama maupun alasan-alasan yang dikemukakan pembanding/Penuntut Umum didalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut harus diperbaiki, antara lain mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti, dimana Pengadilan Negeri didalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan dalam jabatan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;------------------------------------------Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, tidaklah termasuk kedalam kelompok kejahatan jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapatkan upah untuk itu. -Dalam kasus terdakwa ini adalah lebih tepat dinyatakan sebagai penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.-
sedangkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, antara lain
Halama 10 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
secara jelas diatur dalam Paasal 415 KUHP, KUHP BAB XXVIII KEJAHATAN JABATAN
yang kini telah diserap dan dimasukkan menjadi tindak
pidana korupsi - vide pasal 8 jo pasal 43 B Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusanya menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf a KUHAP adalah memang dibenarkan dan dimungkinkan, Pengadilan Negeri dalam
menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang tidak
ditahan
dalam amar putusannya “dapat” memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, jika ketentuan pasal 21 KUHAP terpenuhi serta terdapat cukup alasan untuk itu ;-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam hal putusan Pengadilan Negeri dalam amarnya mencantumkan dan memerintahkan supaya terdakwa ditahan, maka menurut hukum sebagai konsekwensinya amar tersebut harus dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor (pelaksana putusan), tidak peduli apakah terhadap putusan tersebut diajukan upaya banding. – Namun dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak tahu secara pasti apakah amar putusan yang
memerintahkan
terdakwa
ditahan
tersebut
benar-benar
telah
dilaksanakan oleh Jaksa, karena ternyata didalam berkas perkara tidak terdapat “berita acara pelaksanaan putusan“ yang dikirimkan oleh Jaksa selaku pelaksana putusan kepada Pengadilan Negeri. – Pengadilan Tinggi berpendapat
Oleh karena itu
bahwa sampai saat perkara ini diputus
dalam tingkat banding, status terdakwa adalah diluar tahanan, sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu menerapkan pasal 242 KUHAP; --------------------
Halama 11 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
Menimbang, bahwa sekalipun pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf a KUHAP memberikan hak dan wewenang kepada Hakim (Pengadilan Negeri) memerintahkan terdakwa ditahan dalam amar putusannya, seyogyanya Hakim mempertimbangkan alasan-alasan dan urgensinya, berat ringannya tindak pidana yang terjadi dan terbukti serta pedoman penjatuhan pidana yang selama ini dianut dan dipedomani para Hakim, yang antara lain menyebutkan/menegaskan : ---------------------------------------------------------------“ Terhadap terdakwa yang berada diluar tahanan, Hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan, hendaknya menghindari perintah segera masuk/perintah supaya terdakwa ditahan “ ; -------------------------------------------------------------Demikian pula yuriprudensi Mahkamah Agung kiranya patut dipedomani, yaitu bahwa perintah untuk segera memasukkan terdakwa dalam tahanan, seyogyanya hanya diberikan dalam hal terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan keatas, dan ada urgensi yang mendesak untuk itu (antara lain putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 27 Agustus 1975 No 67K/Kr/1972);-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat amar nomor 3 Pengadilan Negeri yang memerintahkan supaya terdakwa ditahan, dipandang kurang tepat dan karenanya harus ditiadakan, terlebih lagi tidak cukup alasan dan urgensi yang mendesak untuk itu ; ------------------------------Menimbang, bahwa selain dari pada itu dengan tidak mengesamping kan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri didalam putusannya, ditambah lagi adanya kekhawatiran jika terdakwa harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, dimana ia akan bertemu dan bergaul dengan narapidana yang lain yang bisa memberikan pengaruh buruk pada terdakwa,
Halama 12 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
sehingga tidak akan tercapai
tujuan pemidanaan yang sesungguhnya.
Disamping itu Pengadilan Tinggi berkeyakinan adanya pengawasan yang cukup bahwa terdakwa akan memenuhi syarat umum yang akan ditetapkan maupun syarat khusus yang akan ditetapkan berikut, maka dipandang tepat dan adil bila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa cukup dengan pidana bersyarat ;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan
alasan-alasan dan pertimbangan
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Juli 2013 Nomor 493/Pid B/2013/PN BB yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga amar lengkapnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----------------------------------------Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -------------------------------------------------Mengingat akan pasal-pasal 233 sampai dengan 243 KUHAP, 374 KUHP, pasal 14 a ayat (1) (4) (5) KUHP jo pasal 14 c KUHP, UndangUndang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;--------------------------------
--------------------------------- M E N G A D I L I ------------------------------------Menerima permohonan banding dari pembanding : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALE BANDUNG tersebut ;-------Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Juli 2013 Nomor 493/Pid.B/2013/PN.BB, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menyatakan terdakwa MASITA AYU MARTIANINGSIH binti H. BIBIT KASMOREJO tersebut diatas secara sah dan meyakinkan
Halama 13 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA”; 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;---------------------------------------------------3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, ditambah syarat khusus, yaitu dalam waktu 6 (enam)
bulan
terdakwa
harus
mengembalikan
kepada
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bama Parahyangan uang sebanyak Rp.21.230.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);-------------------------------------------------------------4. Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal Bandung, 02 Oktober
2012
yang
ditanda
tangani
oleh
Masita
Ayu
Martianingsih ;------------------------------------------------------------------ 1 (satu) lembar surat penugasan tanggal 02 Februari 2012 No.001/HRD-BP/BDG/II/2012 dari HRD & GA Manager KSP Bama Parahyangan kepada Masita Ayu Martianingsih ;------------ 1 (satu) lembar surat pernyataan fakta integritas tertanggal 3 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Masita Ayu Martianingsih; -dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bama Parahyangan;------------------------------------------------------------------5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam
kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak
Halama 14 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);--------------------------------------
DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : SENIN, 23 September 2013, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: MOERINO, SH, Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, RUSSEDAR, SH dan F. WILLEM SAIJA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ny. DENI SETIANI, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. HAKIM ANGGOTA
Ttd. RUSSEDAR, SH
KETUA MAJELIS
Ttd. MOERINO, SH
Ttd. F. WILLEM SAIJA, SH MH
PANITERA PENGGANTI Ttd. Ny. DENI SETIANI, SH
Halama 15 dari 15hal putusan No :322/Pid/2013/PT Bdg
