DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN Nomor : 267/PDT/2015/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -------------------------------------------------------------SUHARMAN, Umur 44 tahun, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Wira Asri Blok II No. 113, Kel. Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kadir Nasution, S.H., dkk., Para Advokat dari Kantor Pengacara A.K. Nasution, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tanggok Bongkar No. 16 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2013; Semula

sebagai

TERGUGAT

sekarang

sebagai

PEMBANDING ;

LAWAN

RAHMAD BUDIANSYAH RITONGA, ST, Umur 37 tahun, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Wira Asri No. 27, Kel. Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan

Batu,

Pekerjaan

Anggota

DPRP

Kabupaten

Labuhan Batu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Mansar, S.H., M.Hum.,dkk., Para Advokat yang berkantor pada Law Office ”Adi Mansar, Guntur Rambe & Partner, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Siswomiharjo

Halaman 1 dari 15 halam, Perkara Perdata No:267/PDT/2015/PT-MDN

(Perdana) Nomor 125 Kesawan - Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2013 ; Semula

sebagai

PENGGUGAT

sekarang

sebagai

TERBANDING ; -----------------------------------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor : 267/PDT/2015/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :58/Pdt.G/2013/PN.RAP tanggal 05 Nopember 2014 dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Rantau

Prapat

dalam

Register

Nomor

:

58/Pdt.G/2013/PN.RAP, tanggal 26 September 2013 telah mengemukakan sebagai berikut : A. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan karena ada perselisihan berupa prayudisial, dengan lahirnya Laporan Polisi tanggal 27 Maret 2013, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/434/III/2013/SU/RESLBH, atas nama SUHARMAN dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP ; B. Atas dasar Pengaduan dan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Suharman,

Penggugat

secara

tegas

ingin

menguji

secara

keperdataan, dengan melakukan gugatan prayudisial sesuai dengan pasal 81 KUHP yang berbunyi “mempertangguhkan Penuntutan untuk

Halaman 2 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara”. Bahwa

berdasarkan

Laporan

Polisi

aquo,

Penggugat

dapat

mengemukakan dalil dan alasan gugatan sebagai berikut : 01. Bahwa Penggugat adalah pemegang kuasa dari suami isteri Rudi Syahputra, ST – Hj. Mahrani Dalimunthe untuk mewakili dalam hal Pengurusan

Surat Tanah Pembangunan

2

(dua) unit

rumah

sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa tanggal 17 Januari 2013 ; 02. Bahwa Rudi Syahputra ST beserta isterinya Hj. Mahrani Dalimunthe ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 264 M2 yang terletak di desa/kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1014 atas nama Mahrani Dalimunthe, yang dikeluarkan pleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu; 03. Bahwa di atas tanah tersebut Rudi Syahputra, ST dan isterinya Hj Mahrani Dalimunthe telah mendirikan 2 (dua) unit rumah permanen yang dipergunakan sebagai tempat tinggal; 04. Bahwa sekitar bulan Maret 2013, Tergugat telah meletakkan ratusan batu bata di depan rumah Rudi Syahputra ST dan Hj Mahrani Dalimunthe dengan tujuan yang tidak jelas; 05. Bahwa Penggugat sebagai pemegang kuasa dari Rudi Syahputra ST dan Hj Mahrani Dalimunthe telah mempertanyakan maksud dan tujuan Tergugat meletakkan ratusan batubata di depan rumah Rudi Syahputra ST dan Hj Mahrani Dalimunthe, akan tetapi jawaban Tergugat saat itu ingin melakukan pemagaran; 06. Bahwa

atas

jawaban

Tergugat

tersebut,

Penggugat

sebagai

pemegang kuasa dari Rudi Syahputra ST dan Hj Mahrani Dalimunthe

Halaman 3 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

telah memperingatkan Tergugat agar tidak melakukan pemagaran (tembok) di lokasi tersebut karena tanah yang menjadi lokasi pagar tembok, merupakan tanah Rudi Syahputra ST dan Hj Mahrani Dalimunthe dan juga pagar tembok tersebut menutupi akses jalan ke rumah Rudi Syahputra ST dan Hj Mahrani Dalimunthe ; 07. Bahwa namun Tergugat tidak menghiraukan peringatan yang telah disampaikan oleh Penggugat, bahkan Tergugat terus melakukan pembangunan tembok di atas tanah Rudi Syahputra ST dan Hj Mahrani Dalimunthe sehingga menghalangi akses jalan ke rumah tersebut; 08. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, Tergugat masih terus melakukan pemagaran (memasang) batu bata di atas tanah milik Rudi Syahputra ST dan Hj Mahrani Dalimunthe dan tepat di depan pintu masuk ke rumah aquo dan atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sebagai pemegang kuasa Rudi Syahputra dan Hj Mahrani Dalimunthe, telah menyuruh bongkar pagar tembok yang dibangun oleh Tergugat; 09. Bahwa perbuatan Tergugat yang membangun tembok pagar di atas tanah Rudi Syahputra ST dan Hj Mahrani Siregar dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan Hukum (onrechmatige daad) yang telah merugikan kepentingan Penggugat; 10. Bahwa karena himbauan Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat dan juga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka secara spontan Penggugat menendang pagar tembok yang didirikan di atas tanah milik Rydi Syahputra ST dan Hj Mahrani Dalimunthe hingga rubuh ; 11. Bahwa

atas

peristiwa

tersebut

SUHARMAN

telah

melakukan

pengaduan dan Laporan Polisi ke Polres Labuhan Batu, sesuai

Halaman 4 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

Laporan Polisi Nomor : LP/434/III/2013/SU/RES-LBH tanggal 27 Maret 2013; 12. Bahwa dengan adanya Pengaduan dan Laporan yang dibuat oleh Tergugat (ic Suharman), Penggugat ingin menguji materi tentang kepemilikan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1014 atas nama Mahrani Dalimunthe secara keperdataan, dengan melakukan gugatan prayudisial sesuai dengan pasal 81 KUHP yang berbunyi: “Mempertangguhkan

penuntutan

untuk

sementara

karena

ada

perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh suatu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara”; 13. Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di atas mohon kepada Kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, untuk menyatakan pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Laporan Polisi No : LP/343/III/2013/SU/RES-LBH atas nama Pelapor SUHARMAN (ic Tergugat) dengan tuduhan Penggugat telah melakukan perusakan sebagaimana dimaksud pasal 406 KUHP, adalah Prayudisial atau sengketa keperdataan; 14. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daaad) ; 3. Menyatakan Laporan Polisi No : LP/434/III/2013/SU/RES-LBH, atas nama

pelapor

SUHARMAN

(ic

Tergugat)

dengan

tuduhan

Halaman 5 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

Penggugat telah melakukan pengrusakan, adalah prayudisial atau sengketa keperdataan; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai dan memiliki hak sebagai Penggugat dalam perkara aquo, karena Penggugat hanya sebagai Pemegang kuasa di bawah tangan yang tidak dapat diukur kadar hukum kebenarannya karena tanpa dititel oleh badan hukum pemerintah yang resmi untuk itu, dari orang yang mengaku memiliki tanah yang menjadi objek prajudisial yaitu sdr. Rudi Syahputra, ST dan Hj Mahrani Dalimunthe (sebagaimana gugatan Penggugat Hal. 2 point 1 dan 2). Jadi Penggugat bukan Pemilik atau orang yang langsung mempunyai dan memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat sangat patut dan wajib untuk di tolak; 2. Bahwa tindak pidana pengrusakan yang dipersangkakan kepada Penggugat tidak ada kaitan hukumnya dengan sengketa hak. 2.1.

Gugatan Penggugat TIDAK JELAS (kabur) karena di dalam gugatannya halaman 1, Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang prayudisial, sedangkan dalam hal. 4 point 12 “… ingin menguji materi tentang kepemilikan tanah sebagaimana SHM No. 1014 an Mahrani Dalimunthe secara

Halaman 6 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

keperdataan agar pengaduan Tergugat dapat mengacu kepada pasal 81 KUHP; 2.2.

Berdasarkan point 2.1. di atas, Penggugat dalam perkara aquo tidak ada kaitan hukum tentang hak atas dirinya terhadap kepemilikan tanah bersertifikat hak milik No. 1014, karena SHM 1014 itu adalah milik an Mahrani Dalimunthe, oleh karena itu Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa perkara aquo sangat patut dan berkewajiban untuk menolak gugatan Penggugat;

3. Exeptia Plurium Litis Consortium (Eksepsi Kurang pihak) a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan secara tegas dan nyata, yang menjadi asal-usul gugatan prayudisial ini adalah adanya

Laporan

Polisi

tanggal

27

Maret

2013

Nomor

LP/434/III/2013/Su/ RES-LBH atas nama SUHARMAN (Tergugat), sebagaimana gugatan Penggugat hal. 2 point A; b. Bahwa untuk itu seharusnya Penggugat dalam dalil gugatannya maupun dalam petitum gugatannya wajiblah mengikutsertakan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhan Batu sebagai pihak Tergugat dalam gugatan tersebut, karena Laporan Polisi tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhan Batu, oleh karena gugatan Penggugat sudah tegas dan nyata kurang pihak, maka sangat patut gugatan Penggugat wajib untuk ditolak; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya terhadap diri Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat ;

Halaman 7 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

2. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam jawaban ini; 3. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian Penggugat dalam gugatannya, “yang menyatakan Tergugat membangun tembok pemagaran di atas tanah milik Penggugat, merupakan perbuatan yang telah merugikan kepentingan Penggugat”, karena Tergugat membangun pemagaran untuk tembok jalan masuk ke komplek perumahan milik Tergugat yang namanya “Komplek Perumahan Wira Asri”, dengan dasar SHM Nomor : 1157 an. Tergugat. Dan jalan beserta tembok jalan menuju ke komplek perumahan wira asri milik tergugat itu merupakan salah satu keharusan

yang

wajib

dipenuhi

besertifikat

hak

milik

untuk

mendapatkan izin mendirikan bangunan dalam pembangunan komplek perumahan. 4. Bahwa oleh karena itu Tergugat telah benar membuat tembok pemagaran tersebut adalah di atas tanah milik Tergugat sendiri sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1157, yang dipergunakan untuk jalan warga komplek perumahan Wira Asri, sebagaimana surat ukur gambar situasi nomor : 1183/1993 dan gambar perencanaan Perencanaan/site plan komplek Wira Asri yang dipergunakan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dan pemerintahan setempat. 5. Bahwa keterangan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat membangun tembok pemagaran dikwalifikasi sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan Penggugat adalah telah salah dan sangat keliru. Justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana pengrusakan dengan cara paksa

Halaman 8 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

menendang pagar tembok sebagaimana pengakuan Penggugat pada gugatannya Hal. 4 point 10 6. Bahwa akibat dari perbuatan pengrusakan yang semena-mena dari Penggugat itulah, maka Tergugat membuat Laporan Polisi tanggal 27 maret 2013 nomor : LP/434/III/2013/Su/RES-LBH di Labuhan Batu Rantau Prapat, yaitu setelah Tergugat memberi waktu 1 (satu) minggu kepada Penggugat untuk memperbaiki dan meminta maaf kepada diri Tergugat atas perbuatan Penggugat tersebut. Pemberian waktu 1 (satu) minggu itu oleh Tergugat, telah datang Raja Sahdan ipar dari pemilik tanah dan Mahrani Dalimunthe dengan menyatakan akan mengupayakan Penggugat untuk datang kepada Tergugat untuk meminta maaf. Tetapi hal itu tidak terjadi sehingga Tergugat baru membuat Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas. 7. Bahwa dengan melihat keseluruhan uraian di atas layak dan patut menurut

hukum,

Majelis

Hakim

menolak

gugatan

Penggugat

seluruhnya. 8. Bahwa dengan demikian uraian gugatan penggugat tidak beralasan dan sangat mengada-ada, maka untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo, sangat patut dan beralasan gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menyatakan eksepsi Tergugat patut dan benar menurut hukum. 2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhannya 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Halaman 9 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa atas gugatan

tersebut Pengadilan Negeri

Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor :58/Pdt.G/2013/PN.RAP tanggal 05 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI : DALAM EKSEPSI -

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA - Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daaad) ; - Menyatakan Laporan Polisi No : LP/434/III/2013/SU/RES-LBH, atas nama pelapor SUHARMAN (ic Tergugat) dengan tuduhan Penggugat telah melakukan pengrusakan, adalah prayudisial atau sengketa keperdataan; - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.466.000.- (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; Telah membaca hal-hal sebagai berikut: 1. Risalah pernyataan Permohonan Banding Nomor 58/Pdt.G/2013/PN.RAP, tanggal 09 Februari 2015 yang dibuat oleh, Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telah

Halaman 10 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :58/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 05 Nopember 2014 ; 2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 permohonan banding dari Kuasa Tergugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat ; 3. Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Maret 2015 dan Relaas pemberitahuannya telah diserahkanan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Mei 2015 ; 4. Kontra Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Mei 2015 dan Relaas pemberitahuannya telah diberitahukan kepada

Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Juni 2015; 5. Relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing tertanggal 16 Maret 2015 dan 08 April 2015, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

Pembanding/Tergugat memohon kepada Judex Factie tingkat banding perkara aquo untuk dapat membuat pertimbangan sendiri dan mengambil keputusan sendiri dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menerima permohonan Banding Pembanding. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 58/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 05 Nopember 2014. DENGAN: MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI : -

Menerima eksepsi Tergugat sekarang disebut Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI : -

Menolak gugatan Penggugat sekarang disebut Terbanding untuk seluruhnya.

-

Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 12 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

Menimbang, bahwa

Pengadilan Tingkat Banding selaku pengadilan

ulangan akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding Pembanding semula Tergugat saja, tetapi juga berdasarkan seluruh fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN-Rap tanggal 05 Nopember 2014, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, yang ternyata Memori Banding dan Kontra Memori Banding

tersebut

tidak

terdapat

adanya

hal-hal

baru

yang

dapat

membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam

pertimbangan-pertimbangan

Hukumnya

telah

memuat

dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dianggap telah tercantum dalam Putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan

putusan

Pengadilan

Tinggi

sendiri,

sehingga

putusan

Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 05 Nopember 2014 Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN-Rap dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan , maka Pembanding

semula Tergugat berada dipihak

Halaman 13 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

-

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Rantau

Prapat

Nomor

58/Pdt.G/2013/ PN.Rap, tanggal 05 Nopember 2014 yang dimohonkan banding ; -

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015, oleh kami, BANTU GINTING,SH, sebagai Hakim Ketua, JANNES ARITONANG, SH.MH dan Dr, RIDWAN RAMLI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :267/PDT/2015/PT.MDN tanggal 07 Agustus

2015

putusan tersebut pada hari Rabu , tanggal 02 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 14 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL,SH.MH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

JANNES ARITONANG,SH.MH

BANTU GINTING ,SH

TTD

Dr. RIDWAN RAMLI, SH, MH PANITERA PENGGANTI, TTD K H A I R U L ,SH.MH Perincian biaya: 1. Materai ……………… Rp 6.000,00 2. Redaksi…….............. Rp 5.000,00 3. Pemberkasan ……… Rp139.000,00 Jumlah …………… Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Perkara Perdata No.267/PDT/2015/PT-MDN