DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN Nomor : 89 / PDT / 2015 / PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: H.IDRIS AS, Umur 60 tahun beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 373, Brahrang, Binjai. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: BUDI HARTONO PURBA,SH, ROHDALAHI SUBHI PURBA,SH, AHMAD ARPANI,SH, Advokat pada ”Pusat Bantuan Hukum LMP KGB-RI, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Ruko Nusa Prima/ Kantor Notaris Drs Hasbullah Hadi,SH,Mkn, Lantai II Nomor B 18, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang –Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2013,

selanjutnya disebut

sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n:

1. MISBAH, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan ikut suami, beralamat Dsn III Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2. DIREKTUR UTAMA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk Cq KANTOR CABANG PEMBANTU USAHA

MIKRO KECIL SEI RAMPAH, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Ruko Nomor 88 abc Sei rempah. Dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Kuasanya

:EDY

SUHERMAN, NURUL IKHWAN, Karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU.051/DIR/LTG/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II semula

Tergugat II; 3. KANTOR NOTARIS RATNA ENILIA,SH, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 227 Sei Rempah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III; Dan: 4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) PUSAT Cq. KEPALA

BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL

PROPINSI ( BPN ) SUMATERA UTARA C.q KEPALA BADAN

PERTANAHAN

NASI

ONAL

(

BPN

)

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, beralamat di Jalan Negara KM 57 Sei Rampah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SOFYAN HADI SYAM,SH, Kepala sub seksi sengketa, konflik dan perkara Kantor Pertanahan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Tugas Nomor 50/St-12.18/III/2013, tanggal 4 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; 5. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELNAG NEGARA MEDAN, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 A Medan. Dalam

hal

ini

RIFAI,SE.MAP

diwakili dan

oleh

AQNI

Kuasanya

RONIASI

AHMAD

HUTAURUK,

KRESNA NURUL FADHILA, Pelaksana pada KPKNL

Halaman 2 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU354/MK.6/2013, tanggal 27 juni 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; 6. HERIANTO, Umur 51 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat Dsn I desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor 89/PDT/2015/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 29 April 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Pebruari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.LP, tanggal 5 Pebruari 2013 telah mengemukakan sebagai berikut : -

Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 7.335 M2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 215 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Sei Rampah Incassu Turut Tergugat I tertanggal 23 Oktober 2010;

-

Bahwa Tergugat I incassu Misbah adalah anak perempuan kandung Penggugat dan telah bersuami dengan Sahlan;


-

Bahwa Tergugat I bersama dengan suaminya Sahlan pada kira-kira awal bulan

Mei

2011,

datang

kepada

Penggugat,

dan

menceritakan

membutuhkan tambahan modal kerja untuk usaha berdagang padi dan berniat untuk meminjam uang ke Bank BTPN Cab. Sei Rampah incassu Tergugat II dan memohon kepada Penggugat untuk meminjamkan sertifikat hak milik atas tanah Penggugat kepada Tergugat I untuk dijadikan jaminan hutang; -

Bahwa pada awalnya Penggugat berat hati memberikan sertifikat hak atas tanah kepemilikannya kepada Misbah, akan tetapi dengan bujuk rayu Tergugat I dan suaminya dan akan bertangung jawab membayar serta mengatakan hanya sebagai agunan tambahan dan hanya meminjam uang kepada BTPN incassu Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupian), maka karena ingin membantu anak dan pinjaman tersebut hanya sebesar Rp. 50.000.000; (lima Puluh Juta Rupiah) akhirnya Penggugat memberikan sertifikat Hak Milik No. 215

tersebut kepada

Tergugat I; -

Bahwa setelah diberikannya sertifikat hak milik No. 215 tersebut kepada Tergugat I selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Mei 2011 datang dua orang pegawai BTPN Cab.Sei Rampah incassu Tergugat II yang mengenalkan diri seorangnya bernama Syamsuddin dan seorang lagi Penggugat tidak ingat, yang maksud kedatangannya adalah untuk menandatangankan surat-surat terkait pinjaman Tergugat I;

-

Bahwa bujuk rayu dan tipu muslihat Tergugat I tersebut selanjutnya diteruskan oleh Syamsuddin pegawai Tergugat II, dengan menyodorkan banyak surat-surat untuk ditandatangani tanpa dijelaskan isi dan maksud surat tersebut dan Penggugat juga menandatangani dua buah blangko


kosong yang tidak diketahui apa keperluannya serta Syamsuddin juga mengatakan pinjaman tersebut hanya Rp.50.000.000; -

Bahwa setelah pinjaman tersebut berjalan beberapa bulan, Penggugat fikir pinjaman tersebut dibayar oleh Tergugat I dengan baik tanpa menunggak, akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat, pada tanggal 17 februari 2012 datang surat dari Tergugat II prihal undangan untuk menyelesaikan tunggakan kredit yang ditujukan kepada Tergugat I serta Surat tertanggal 23 Pebruari 2012 perihal Pemeritahuan Pra Lelang akan tetapi surat tersebut disampaikan kepada Penggugat tidak ditujukan kepada Tergugat I;

-

Bahwa atas hal tersebut, Penggugat berusaha menemui Tergugat I akan tetapi tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan kemudian datang lagi surat peringatan ke-II dari Tergugat II kepada Tergugat I akan tetapi tetap disampaikan kealamat penggugat dan semakin terkejut Penggugat setelah melihat plafon pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II ternyata sebesar Rp.350.000.000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bukan Rp. 50.000.000; (lima Puluh Juta rupiah);

-

Bahwa atas surat peringatan Tergugat II tersebut, Penggugat berusaha mencari Tergugat I untuk mempertanggung jawabkan hutangnya akan tetapi Penggugat tidak menemukan dimana keberadaan Tergugat I berserta suaminya pada saat itu;

-

Bahwa atas permasalahan tersebut, Tergugat II selaku kreditur Tergugat I telah mengirimkan surat kepada Pengugat yang ditujukan kepada Tergugat I sebanyak lima kali padahal Tergugat I berada dialamat yang berbeda dengan Penggugat;

-

Bahwa sejak saat itu Penggugat telah berusaha untuk melakukan negoisasi kepada Tergugat II dan bersedia menebus jaminan yang


dipergunakan oleh Tergugat I dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), hal ini karena cuma itu kemampuan Penggugat serta Penggugat mengira awalnya pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Tergugat II tidak bersedia dan Tergugat II menyuruh Penggugat untuk membayar tunggakan kredit Tergugat I yang dipergunakan dari uang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut; -

Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan kesanggupannya untuk menebus

jaminannya

kembali

kepada

Tergugat

II

sebesar

Rp.

100.000.000 (seratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat II tetap menyuruh Penggugat untuk membayar tunggakan kredit Tergugat I; -

Bahwa atas hutang Tergugat I kepada Tergugat II tersebut, Tergugat II telah melakukan pelelangan atas tanah Penggugat tersebut melalui Turut Tergugat II incassu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN), pada tanggal 7 September 2012;

-

Bahwa sesuai dengan pemberitahuan hasil lelang kepada Penggugat pada tanggal 5 Januari 2013, yang memenangkan lelang atas tanah Penggugat adalah Herianto incassu Turut Tergugat III dan saat ini sertiffikat Hak Milik No. 215 telah dibaliknamakan menjadi nama Herianto incassu Turut Tergugat III oleh Turut Tergugat I incassu BPN Serdang Bedagai;

-

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memperdaya dan mengelabui Penggugat dengan mengatakan pinjaman hanya Rp. 50.000.000 (lima puuh juta rupiah) pada hal adalah Rp. 350.000.000 adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat;

-

Bahwa begitupun Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta, tidak pernah membacakan dan berhadapan langsung kepada Penggugat pada


pembuatan Akta Pemberian Hak Tangungan (APHT) No. 251/ 2011, tertanggal 23 juni 2011, sebagai perikatan pemberian hak tanggungan dan hanya pegawai Tergugat II yakni Syamsudin yang membawakan berkas-berkas untuk ditanda tangani Penggugat; -

Bahwa jelaslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akta pemberian hak tangungan harus berbentuk akta notaris, dan begitu juga disetiap akta notaris harus berhadapan notaris sebagai pejabat pembuat akta dengan pihak-pihak dan selalu dalam akta notaris dibacakan hak dan kewajiban yang melekat dalam akta tersebut;

-

Bahwa oleh karena Tergugat III tidak pernah berhadapan dengan Penggugat dan tidak pernah membacakan dan tidak pernah Penggugat menandatangani Akta Pemberian Hak Tangungan dihadapan Tergugat III adalah juga perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III serta berakibat secara formil Akta pemberian hak Tangungan No. 251/ 2011 tanggal 23 Juni 2011 adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;

-

Bahwa karena Akta Pemberian No. 251/ 2011 tidak sah serta tidak berkekuatan hukum maka sertifikat hak tangungan No. 596/ 2011 juga sangat beralasan dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

-

Bahwa karenamana sertifikat hak tangungan No. 596/ 2011 dinyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum maka adalah sangat beralasan juga untuk menyatakan risalah lelang yang dilakukan Turut Tergugat II No. 1224/ 2012 atas sertifikat No. 215 yang diperbuat oleh Dian Surbakti pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;

-

Bahwa seterusnya berdasarkan hal tersebut diatas adalah sangat beralasan juga apabila sertifikat Hak milik No. 215 yang sudah beralih


kepada nama Herianto Incassu Turut Tergugat III adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum; -

Bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik itu kerugian Materil maupun kerugian Moril;

-

Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah telah beralihnya sertifikat Hak milik No. 215 dari Penggugat kepada Herianto Incassu Turut Tergugat III sehigga Penggugat tidak lagi sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut yang dilaksir harga tanah tersebut satu rente (400 M2) adalah Rp.25.000.000,- sehingga kerugian yang dialami Penggugar

adalah

berjumlah

18

Rante

x

Rp.

25.000.000.-

=

Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah); -

Bahwa adapun kerugian moril yang dialami oleh Penggugat adalah rasa malu terhadap masyarakat dan hilangnya harkat dan martabat penggugat karena adanya pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat II di Media

Massa

yang apabila ditaksir dalam

jumlah uang senilai

Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah); -

Bahwa jumlah atas kerugian moril dan materil yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 1.450.000.000,- ( satu milyard empat ratus lima puluh juta rupiah) harus dibayar seketika dan tunai sampai berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat (in recht van gewijd);

-

Bahwa itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat disangsikan yang berupaya mengulur ulur waktu dalam mematuhi isi putusan dalam perkara ini kelak maka perlu adanya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sejak hari lalainya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam mematuhi isi putusan dalam perkara ini;


-

Bahwa Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan autentik maka terhadap putusan dalam perkara ini

dapat dijalankan terus

kendatipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit vorbaar bij vooraads); Berdasarkan kepada hal-hal tersebut mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memanggil para pihak untuk diperiksa dalam suatu waktu yang ditentukan dan berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMAIR; 1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum (on recht matige daad); 3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 215 kepada Penggugat; 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pemberian hak Tangungan No. 251/ 2011 tertanggal 23 juni 2011 atas sertifikat hak atas tanah No. 215 yang dibuat Tergugat III; 5. Menyatakan sertifikat hak tanggungan No. 596/ 2011 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 6. Menyatakan risalah lelang yang dilakukan Turut Tergugat II No. 1224/ 2012 atas sertifikat 215 yang diperbuat oleh Dian Surbakti,SH pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Medan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 215 yang telah beralih nama kepada Herianto Incassu Turut Tergugat III tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;


8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil dan moril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.450.000.000,- ( satu milyard empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng; 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat untuk setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejak hari lalainya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mematuhi isi putusan ini; 10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (uit vorbaar bij vooraads); 11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi putusan ini; 12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul karenanya; SUBSIDAIR; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 13 Nopember 2013 pada pokoknya sebagai berikut : JAWABAN TERGUGAT II : PENDAHULUAN 1.

Bahwa sebelum TERGUGAT II menanggapi secara terperinci dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, perkenankan TERGUGAT II terlebih dahulu


menyampaikan dan menjelaskan kronologis fakta-fakta hukum berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimana

PENGGUGAT

bertindak

selaku

Penjamin

atas

hutang

TERGUGAT I dengan cara memberikan Sertifikat Hak Milik No. 215 (obyek perkara) kepada TERGUGAT I sebagai jaminan hutang terhadap TERGUGAT II. 2.

Bahwa adapun duduk perkara a quo adalah sebagai berikut : a. Pada tanggal 23 Mei 2011, TERGUGAT I selaku Debitur dan TERGUGAT II selaku Kreditur telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit No. 0000965-SPK-7456-0511 (“Perjanjian Kredit”) dengan ketentuan Fasilitas Kredit sebagai berikut : 1. Fasilitas kredit

: Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima

puluh juta Rupiah) 2. Suku bunga

: 13.20% (tiga belas dua puluh

persen) per tahun. 3. Denda Keterlambatan

: 4.0% (empat persen).

4. Jangka waktu kredit : 60 bulan. 5. Jumlah angsuran

: Rp. 9.683.343 (sembilan juta enam ratus

delapan puluh tiga ratus tiga ratus empat puluh tiga Rupiah) Per bulan. b. Dalam

perjalanannya

TERGUGAT

I

tidak

dapat

memenuhi

kewajiban TERGUGAT I untuk melakukan pembayaran kewajiban TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II. c. Pada tanggal 9 Januari 2012, TERGUGAT II melalui Surat No. 001/SP/BTPN/0112, Perihal Surat Peringatan I, telah memberikan


peringatan kepada TERGUGAT I tentang adanya keterlambatan kewajiban pembayaran TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, akan tetapi peringatan tersebut tidak diidahkan oleh TERGUGAT I. d. Pada tanggal 26 Januari 2012, TERGUGAT II melalui Surat No. 003/SP/BTPN/0112, Perihal: Surat Peringatan II, TERGUGAT II kembali memberikan peringatan agar TERGUGAT I menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT II, akan tetapi sama dengan peringatan I tetap tidak diidahkan oleh TERGUGAT I. e. Pada tanggal 7 Februari 2012, TERGUGAT II melalui Surat No. 001/SP/BTPN/0212, Perihal : Surat Peringatan III, untuk yang terakhir kalinya TERGUGAT II kembali memperingatkan agar TERGUGAT I menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT II, akan tetapi peringatan dari TERGUGAT II ini pun tetap tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT I, sehingga sangat beralasan bagi TERGUGAT II untuk melakukan penyelesaian permasalahan ini melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. f. Pada tanggal 19 November 2012, TURUT TERGUGAT II melalui surat S-2473/WKN.02/KNL.01/2012,

TURUT

TERGUGAT

II

memberitahukan telah mengeluarkan Penetapan Jadwal Lelang yang ditujukan kepada TERGUGAT I tentang akan dilakukannya pelaksanaan lelang pada tanggal 27 November 2012. 3.

Bahwa perlu TERGUGAT II sampaikan, Sertifikat Hak Milik No. 215 (obyek perkara) yang dijadikan TERGUGAT I sebagai jaminan hutang terhadap TERGUGAT II telah diikat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 596/2011 tertanggal 23 Juni 2011, dimana PENGGUGAT bertindak


selaku Penjamin dalam Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II. 4.

Bahwa sudah sangat jelas, dengan status PENGGUGAT yang bertindak sebagai Penjamin, PENGGUGAT sudah secara sadar mengetahui akibat hukum terhadap asset PENGGUGAT yang dijadikan Jaminan Hutang TERGUGAT I, apabila TERGUGAT I melakukan perbuatan Wanprestasi.

5.

Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum TERGUGAT II selaku Kreditur yang berhak atas pengembalian Kredit, maka sangat berdasar hukum dan beralasan jika TERGUGAT II melakukan proses lelang atas Wanprestasinya TERGUGAT I.

6.

Bahwa selain itu, proses pengajuan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan TERGUGAT II atas tanah yang merupakan jaminan hutang berdasarkan Perjanjian Kredit, telah sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku, di mana telah didasarkan kepada Sertifikat Hak Tanggungan yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dipersamakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 224 HIR jo. Undang-uandang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah).

7.

Bahwa tindakan PENGGUGAT yang secara sadar telah bertindak selaku Penjamin hutang, tetapi kemudian mengajukan Gugatan a quo telah

membuktikan

PENGGUGAT

dengan

sengaja

mencoba

mengelabui Majelis Hakim. 8.

Bahwa sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan


a quo karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut sangatlah mengada-ada, sama sekali tidak berdasar dan hanya merupakan suatu upaya untuk membatalkan lelang eksekusi jaminan yang telah dilaksanakan, sebagaimana yang akan TERGUGAT II uraikan lebih lanjut di bawah ini DALAM EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATUR) 1. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT kecuali menyangkut hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT II. 2. Bahwa dalam Posita Gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkan telah merasa tertipu dengan adanya bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang diteruskan oleh TERGUGAT II sehingga PENGGUGAT memberikan obyek perkara A quo sebagai Jaminan Hutang. 3. Bahwa dalil-dalil Gugatan a quo PENGGUGAT sangat tidak mendasar dan mengada-ada serta terkesan lari dari tanggungjawab karena secara sadar, PENGGUGAT telah bertindak sebagai Penjamin atas fasilitas kredit TERGUGAT I dalam perjanjian kredit dengan TERGUGAT II selaku kreditur TERGUGAT I. 4. Bahwa Gugatan a quo terlalu dini (Prematur) jika terlebih dahulu mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan karena untuk dapat membuktikan PENGGUGAT telah ditipu dengan adanya bujuk rayu dan tipu muslihat seharusnya terlebih dahulu diproses secara hukum Pidana dengan melaporkan TERGUGAT I ke Kepolisian. 5. Bahwa seharusnya sebelum PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo terlebih dahulu mendengar Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde). Halaman 14 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN

Dengan terlalu dininya Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan tanpa terlebih dahulu melakukan proses pidana, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan menolak Gugatan a quo atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima karena terlalu dini (premature). PENGGUGAT TELAH SALAH MENEMPATKAN TERGUGAT II SELAKU PIHAK YANG BERPERKARA (DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE) 6. Bahwa PENGGUGAT telah salah menempatkan pihak-pihak yang dijadikan sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo. 7. Bahwa Objek Gugatan yaitu Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 215 seluas 7.335 M2 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Desa Sei Naga Lawan RT 000 RW 000, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang merupakan Jaminan hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II. 8. Bahwa

sudah

menjadi

fakta

hukum

yang

tidak

terbantahkan,

TERGUGAT II selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Hutang TERGUGAT I dan saat ini objek gugatan tersebut telah menjadi hak milik sepenuhnya dari TURUT TERGUGAT III dimana peralihan haknya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 9. Bahwa seharusnya PENGGUGAT tidak mengajukan Gugatan

a quo

kepada TERGUGAT II, tetapi hanya kepada TERGUGAT I karena dalam Posita berulang kali mendalilkan PENGGUGAT merasa ditipu oleh TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT II selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan yang dilindungi Undang-Undang Hak Tanggungan. Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 yang menyatakan :


“Syarat mutlak untuk menutut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”. Oleh karena itu TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara perdata a quo untuk menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TERGUGAT II dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT II. 2. Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT II telah sampaikan dalam EKSEPSI mohon dianggap digunakan kembali sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini. 3. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Posita Gugatan kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II. PENGGUGAT

SEBAGAI

PENJAMIN

DALAM

PERJANJIAN

KREDIT

ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II 4. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatan perkara a quo pada angka 3 dan 4 halaman 2 berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, atas persetujuan PENGGUGAT maka TERGUGAT I telah mengajukan pinjaman kepada TERGUGAT II. 5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0000965-SPK-7456-0511 tertanggal 23 Mei 2011, TERGUGAT I telah menerima Fasilitas Kredit


(pinjaman) dari TERGUGAT II sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah). 6.

Bahwa untuk menjamin adanya pengembalian atas kredit TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT I telah memberikan jaminan kredit milik PENGGUGAT selaku Penjamin yang telah diletakkan dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 596/2011, berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik (“SHM”) Nomor : 215 atas nama Haji Idris AS seluas 7335 m² yang terletak di Desa Sei Naga Lawan Lawan RT 000 RW 000, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

7.

Bahwa

PENGGUGAT

telah

sepakat

dan

secara

sadar

untuk

menjaminkan kepada TERGUGAT II berupa Sebidang tanah beserta bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik (“SHM”) Nomor : 215 atas nama Haji Idris AS seluas 7335 m² yang terletak di Desa Sei Naga Lawan Lawan RT 000 RW 000, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Di mana PENGGUGAT telah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No : 66 / 2011 yang dibuat dan ditandangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris Ratna Amilia tertanggal 23 Mei 2011. 7. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut merupakan perjanjian yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;


3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. 8. Bahwa dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka Perjanjian Kredit tersebut mengikat sebagai Undang-undang bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undangundang

berlaku

sebagai

undang-undang

bagi

mereka

yang

INGKAR

JANJI

membuatnya”. TERGUGAT

I

TELAH

MELAKUKAN

PERBUATAN

(WANPRESTASI) 9. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri PENGGUGAT dalam dalil Gugatan a quo, TERGUGAT I tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah membuktikan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wansprestasi). 10. Bahwa TERGUGAT II telah 3 (tiga) kali memberikan Surat Peringatan yang meminta agar TERGUGAT I memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT II, antara lain: a. Surat Peringatan I Nomor : 001/SP/BTPN/0112 tertanggal 9 Januari 2012. b. Surat Peringatan II Nomor : 003/SP/BTPN/0112 tertanggal 26 Januari 2012. c. Surat Peringatan III Nomor

: 001/SP/BTPN/0212 Tertanggal 7

Februari 2012.


Akan tetapi, peringatan TERGUGAT II tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT I 11. Bahwa berdasarkan ketentuan 1238 KUHPerdata, TERGUGAT I telah dinyatakan lalai apabila peringatan mengakibatkan TERGUGAT II harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pasal 1238 KUHPerdata : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat peringatan, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Menurut pendapat dari Prof. R.Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, PT Intermas, Jakarta 2008, cetakan ke 22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah: “Apabila

si

berutang

(debitur)

tidak

melakukan

apa

yang

diperjanjiakannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi”, yang dapat berupa empat macam : a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya: b. Melaksanakam apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 12. Bahwa

pendapat

dari

Prof.

R.Subekti

tersebut

sesuai

dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494K/Pdt/1995, dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi.


13. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi, maka TERGUGAT I harus melakukan pembayaran atas kewajibannya secara tunai dan sekaligus kepada TERGUGAT II. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara hukum bahwa TERGUGAT I telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sehingga TERGUGAT II memiliki kewajiban untuk mengganti biaya untuk mengganti biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dengan tegas dalam 1234 KUHPerdata. ASET PENGGUGAT YANG TELAH DIJAMINKAN OLEH TERGUGAT I TELAH

DIIKAT

DALAM

HAK

TANGGUNGAN

SEBAGAI

JAMINAN

PEMBAYARAN KEWAJIBAN/HUTANG TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II 14. Bahwa sudah menjadi sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan, sebagaimana

diakui

sendiri

oleh

PENGGUGAT

dalam

posita

PENGGUGAT angka 3 (tiga) dan 4 (empat) pada halaman 2 Gugatan a quo, PENGGUGAT bertindak selaku Penjamin atas hutang TERGUGAT I dengan cara memberikan Sertifikat Hak Milik No. 215 (obyek perkara) kepada TERGUGAT I sebagai jaminan hutang terhadap TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 596/2011, Aset dari PENGGUGAT

telah

dijadikan

jaminan

pembayaran

kewajiban

TERGUGAT I kepada TERGUGAT II. 15. Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah disepakati janjijanji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 (“UU Hak Tanggungan”) termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa TERGUGAT II sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan


sendiri

obyek

Hak

Tanggungan

jika

TERGUGAT

I

ingkar

janji/wanprestasi. Pasal 11 ayat (2) UU Hak Tanggungan : e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas

kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila

debitur cidera janji; 16. Bahwa menurut kaidah hukum, vide Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grose Akta Hipotik ex Pasal 224 HIR. Pasal 14 UU Hak Tanggungan : (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. 17. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka dalam hal TERGUGAT I selaku Debitur ingkar janji/wanprestasi, maka TERGUGAT II berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan (vide. Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996). Pasal 6 UU Hak Tanggungan :


“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut”. PERMOHONAN

DAN

PROSES

LELANG

YANG

DIAJUKAN

OLEH

TERGUGAT II KEPADA TURUT TERGUGAT II TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU 18. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh TERGUGAT II di atas, dengan wanprestasinya TERGUGAT I, maka demi rasa keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-undang tentang Hak Tanggungan, TERGUGAT II berhak untuk mengajukan permohonan lelang sebagai pembayaran atas kewajiban dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II. 19. Bahwa pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT secara tersirat dalam dalil Gugatan PENGGUGAT angka 20 (dua puluh) halaman 3 berdasarkan Kutipan Risahan Lelang No. 1224/2012 atas Sertifikat No. 215. 20. Bahwa Permohonan Lelang dari TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan atau prosedur hukum yang berlaku, sehingga dengan sahnya proses lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan keluarnya TURUT TERGUGAT III sebagai pemenang lelang, maka sudah berdasar dan sah secara hukum kemudian TURUT TERGUGAT III sebagai PEMBELI YANG BAIK mengajukan balik nama atas obyek perkara menjadi atas nama TURUT TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I sebagai Kantor Pertanahan (“BPN”).


21. Bahwa pada tanggal 19 November 2012, TURUT TERGUGAT II melalui surat

No.

S-2473/WKN.02/KNL.01/2012,

TURUT

TERGUGAT

II

memberitahukan telah mengeluarkan Penetapan Jadwal Lelang yang ditujukan kepada TERGUGAT II tentang akan dilaksanakan pelaksanaan lelang pada tanggal 27 Nopember 2012 ditempat TERGUGAT II dan telah diumumkan pada Surat Kabar tentang Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Dengan demikian proses pengajuan pelaksanaan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT II atas permohonan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT II mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan Putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya. 2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Menyatakan

Gugatan

PENGGUGAT

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvankelijke verklaard). DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan PENGGUGAT sebagai PENGGUGAT yang tidak memiliki itikad baik. 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sehubungan dengan adanya Gugatannya ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo at bono).


Menimbang, bahwa demikian juga

Turut Tergugat I atas gugatan

Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Nopember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : JAWABAN TURUT TERGUGAT I : DALAM EKSEPSI 1.

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;

2.

Bahwa Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut : A. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie) 1) Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang pada surat gugatannya secara fundamentum petendi mengisyaratkan telah terjadi sengketa tata usaha negara sebagai akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 596/2011

tanggal 12 Juli

2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang BEdagai ic Turut Tergugat I; 2) Bahwa apabila dicermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 20 dan 21 sebagaimana tertuang dalam surat gugagatannya yang pada intinya menyatakan bahwasannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 596/2011 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan yang telah beralih ke atas nama Herianto adalah tidak sah, maka menurut hemat kami persoalan tersebut mutlak merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa dan memutus sengketanya,


apalagi petitum gugatan Penggugat meminta agar sertipikat dimaksud dinyatakan tidak sah oleh pengadilan; 3) Bahwa

mengingat Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undangundang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : ”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat

maupun

di

daerah,

sebagai

akibat

dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;” Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan

oleh

Penggugat

semestinya

tidak

ditujukan

ke

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melainkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa tata usaha negara. B. Penggugat Tidak Berkualitas Dalam Mengajukan Gugatan 1)

Bahwa merujuk pada dalil-dalil posita Penggugat pada halaman 2 surat gugatannya, Penggugat sebenarnya telah menyadari dan menyetujui bidang tanah miliknya sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan menjadi agunan hutang di Bank BTPN guna membantu anaknya yaitu Misbah ic Tergugat I;

2)

Bahwa persetujuan tersebut direalisasikan Penggugat dengan ditandatanganinya surat-surat yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang antara anaknya yaitu Misbah ic Tergugat I


dengan Bank BTPN dengan agunan berupa tanah yang telah dilekati dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan atas nama Penggugat; 3)

Bahwa Penggugat tentunya paham dan mengetahui konsekwensi logis dari adanya persetujuan itu yaitu apabila pembayaran cicilan hutang macet maka bidang tanah yang diagunkan akan dilelang untuk pengganti pembayaran hutang dan Penggugat tidak lagi berhak terhadap bidang tanah yang telah dilelang tersebut;

4)

Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil posita Penggugat halaman 2 angka 10 dijelaskan bahwasannya Tergugat II selaku kreditur Tergugat I telah mengirimkan surat sebanyak lima kali kepada Penggugat meskipun tidak dijelaskan oleh Penggugat apa yang menjadi isi dari surat tersebut namun tentunya dapat disimpulkan surat-surat tersebut berisi peringatan untuk pembayaran hutanghutang tertunggak agar tidak dilakukan pelelangan terhadap obyek hak tanggungan berupa Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan atas nama Penggugat mengingat pada dalil posita selanjutnya Penggugat menerangkan telah berusaha melalukan negoisasi kepada Tergugat II untuk menebus jaminan yang dijadikan agunan hutang tersebut.

5)

Bahwa setelah peristiwa tersebut diatas tepatnya pada tanggal 7 September 2012 Tergugat II melakukan pelelangan melalui Turut Tergugat II ic Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN) Medan dengan pemenang lelang Herianto ic Turut Tergugat III yang kemudian melakukan pendaftaran balik


namanya kepada Turut Tergugat I ic Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Serdang Bedagai; 6)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan telah tercatat atas nama Herianto yang diperoleh berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 1224/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan dengan demikian Pengguat tidak lagi berkualitas dalam mengajukan gugatan oleh karena Penggugat tidak lagi menjadi pihak yang berkepentingan dan memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang diatasnya telah dilekati oleh Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Turut Tergugat I memohon agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas; 2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, riwayat perolehan Herianto terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan dapat dijelaskan sebagai berikut : -

Bahwa semula Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan seluas 7335 M2 yang diterbitkan pada tanggal 23 oktober 2009 terletak di Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, tercatat atas nama Haji Idris AS ic Penggugat;

-

Bahwa selanjutnya Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan tersebut dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 251/2011 tanggal 29 Juni 2011 yang diperbuat oleh Ratna Emilia, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian diterbitkan


Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 596/2011 tanggal 12 Juli 2011 oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai; -

Bahwa berdasarkan surat dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Sei Rampah Nomor : 001/7456-UMK/1212 tertanggal 11 Desember 2012 telah dilakukan roya terhadap Hak Tanggungan Nomor 596/2011;

-

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan telah didaftarkan peralihan haknya ke atas nama Herianto, berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 1224/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang diperbuat oleh Dian Subakti, SH, Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Pitang dan Lelang Negara Medan.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan : ” Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan : a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan; b. 1) sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau 2) dalam hal sertipikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diserahkannya sertipikat tersebut; atau 3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, surat-surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini; c. bukti identitas pembeli lelang; d. bukti pelunasan harga pembelian. ”


4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan yang dilakukan Turut Tergugat I ic Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pendaftaran balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Sei Naga Lawan ke atas nama Herianto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan oleh karenanya proses balik nama terhadap sertipikat aquo harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum; 5. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil posita gugatan Penggugat halaman 3 pada angka 19 sampai dengan angka 21 adalah tidak benar dan patut dikesampingkan oleh karena penerbitan sertipikat aquo telah menempuh tata cara dan prosedural sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.


Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 6 Nopember 2013 pada pokoknya sebagai berikut : JAWABAN TURUT TERGUGAT II : DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Turut Tergugat II, menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Eksepsi Persona Standi Non Judicio a. Bahwa Turut Tergugat II berpendapat bahwa Penggugat telah keliru dalam mencantumkan nama Turut Tergugat II dan menujukan gugatan. b. Bahwa Kantor yang terletak di alamat yang dimaksud Penggugat untuk Turut Tergugat II pada Halaman I Gugatan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dan bukan Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang Negara Medan. c. Bahwa Turut Tergugat II berpendapat, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Turut Tergugat II didalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru. d. Bahwa selain karena salah menyebutkan Kantor Instansi Turut Tergugat II yang dituju, Penggugat juga tidak mengkaitkan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah DJKN


Sumatera Utara yang merupakan instansi atasan dari Turut Tergugat II. e. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang beralamat di jalan Diponegoro No. 30-A Medan bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat II adalah Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. Oleh karena itu, Turut Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya. f. Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman satu dalam gugatan Penggugat, dimana Penggugat hanya menyebutkan Turut Tergugat II sebagai Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang Negara dan bukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan sebagai Persoon Turut Tergugat II dan dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit atasan TURUT TERGUGAT II. g. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II diatas, sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara yuridis Turut Tergugat II tidak mempunyai kualiatas untuk dapat dituntut dimuka Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/ instansi atasannya tersebut. Dengan demikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan gugatan


Penggugat dalam perkara a quo menjadi kurang sempurna. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/ Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat, maka gugatan Penggugat

harus

dinyatakan

dapat

diterima

seluruhnya

(Niet

Ontvankelijk Verklaard) 3. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak 4.1

Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah terkait dengan jumlah pinjaman yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I berbeda dengan jumalah yang disampaikan kepada Tergugat I kepada Penggugat.

4.2

Bahwa keikutsertaan Turut Tergugat II dalam lelang dimaksud adalah karena adanya permohonan dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Untuk melakukan pelelangan ulang atas Barang Jaminan Misbah pada tanggal 13 November 2013. Oleh karena itu, kedudukan Turut Tergugat II dalam permasalahan a quo hanyalah sebagai instansi pelaksana penjualan lelang yang tidak lain untuk memenuhi permintaan lelang eksekusi hak tanggungan.

4.3

Bahwa dikarenakan yang dijadikan pokok permasalahan oleh Penggugat adalah permasalahan penyelesaian kredit dengan Misbah selaku Debitur in casu Tergugat I dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., selaku Kreditur in casu dijaminkan, maka

sangat

tidak

tepat

dan

keliru

apabila

Penggugat

mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam gugatan a quo karena Turut Tergugat II merupakan pihak yang tidak terkait sama sekali dengan pokok permasalahan dalam gugatan a quo.


4.4

Bahwa Turut Tergugat II merupakan pihak yang tidak terkait sama sekali dengan pokok permasalahan dalam gugatan a quo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah sangat tidak jelas dan keliru, dan dengan demikian sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat, dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agara berkenan mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dan memutuskan dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat adalah terkait dengan jumlah pinjaman yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat yang pada waktu itu sebagai pemilik dari Barang a quo yang dijaminkan kepada Tergugat II, berbeda jumlahnya dengan yang disampaikan Tergugat II sebagai pemberi pinjaman. 3. Bahwa dikarenakan yang dijadikan pokok permasalahan oleh Penggugat adalah permasalahan penyelesaian kredit dengan Misbah selaku Debitur in casu Tergugat I dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. selaku Kreditur in casu Tergugat II, yang keduanya memiliki hubungan erat dengan Barang yang dijaminkan. Tergugat I telah menjamin uang dan menjaminkan Barang a quo kepada Tergugat II. 4. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Turut Tergugat II ke dalam perkara a quo. Perlu Halaman 33 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN

dicermati bahwa Pengugat tidak sedikitpun mengatakan bahwa Turut Tergugat II melakukan perbuatan hukum sehingga layak diikutkan dalam perkara a quo. Turut Tergugat II tegaskan bahwa pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan Turut Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan dan

prinsip

lelang

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, tidak ada satu dalil apapun yang dapat dijadikan alasan bahwa Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagaimana sehingga layak diikutsertakan gugatannya. 5. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat didalam mengajukan

gugatannya

khususnya

terhadap

Tergugat

II

adalah

sehubungan dengan tindakan Turut Tergugat II yang telah melakukan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas asset berupa sebidang tanah seluas 7.335 m2 yang terletak di Desa Sei Naga Lawan sesuai dengan sertipikat Hak Milik No. 215 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Sei Rampah in casu Turut Tergugat I tanggal 23 Oktober 2010. 6. Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. in casu Tergugat II telah melakukan peringatan kepada Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya dengan Surar Peringatan Pertama Nomor : 001/ SP/BTPN/ 0112 tanggal 09 Januari 2012, Surat Peringatan Kedua Nomor : 003/ SP/ BTPN/ 2012 tanggal 26 Januari 2012, dan Surat Peringatan Terakhir Nomor : 001/ SP /BTN /2012 tanggal 07 Februari 2012. 7. Bahwa rencana pelaksanaan pelelangan telah diberitahukan kepada pihak Debitur in casu Tergugat I oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. in casu Tergugat II, dengan Surat Nomor : 02/ UMK/ 7456/


2012 tanggal 20 November 2012 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang Eksekusi. 8. Bahwa rencana pelaksanaan lelang dimaksud juga dilengkapi dengan Surat Pernyataan Nomor : B.004/ PLEHT-2/ 7456/ XI/ 2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. in casu Tergugat II yang pada poin keempat dijelaskan bahwa Bank BTPN menjamin dan membebaskan Pejabat Lelang (dalam hal ini termaksud adalah Turut Tergugat II) terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan. 9. Bahwa atas permohonan lelang dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. in casu Tergugat II, berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor B.001/ PLEHT-2/ 7456/ XI/ 2012, tanggal 13 November 2012 perihal Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan, maka Kepala KPKNL Medan in casu Turut Tergugat II telah mengeluarkan Surat Nomor : S-2473/ WKN.02/ KNL.01/ 2012 tanggal 19 November 2012 hal Penetapan Jadwal Lelang Ulang. 10. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru hal ini karenakan bahwa permohonan jelang yang diajukan oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. in casu Tergugat I merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : PER03/ KN/ 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah dinyatakan dengan tegas bahwa “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama


mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. 11. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan tegas juga dinyatakan bahwa Kreditur Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Ececutie. Dengan demikian, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., selaku Kreditur Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan a quo Turut Tergugat II sebagai pelaksana penjual lelang bertindak sebagai pelaksana lelang atas permintaan Tergugat II. 12. Bahwa untuk sahnya pelelangan, pihak Penjual telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas Obyek Lelang Eksekusi yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor :55/ 300-8/ VII/ 2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai yang menerangkan bahwa atas objek berupa tanah berikut bangunan seluas 7.335 m 2 dengan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) pada Perseroan Terbatas Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Berkedudukan di Jakarta Selatan, Kantor Cabang Pembantu Usaha Mikro Kecil Sei Rampah. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pertama No. 251/ 2011 tanggal 23-062011 yang diperbuat oleh Ratna Ermelia, SH., PPAT Kabupaten Serdang Bedagai. 13. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang sesuai dengan Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor : HPKB-341/ WKN.02/ KNL.0105/ 2012


tanggal 19 Nopember 2012, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/ PMK.06/ 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKN/ Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”. Dalam hal ini, Turut Tergugat II hanya melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana lelang yang mana penjualnya adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. in casu Tergugata II. 14. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan pengumuman lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelelangan ini telah diumumkan melalui Surat Kabar Tribun Medan hari Selasa tanggal 5 November 2012 halaman 3, guna memenuhi azas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat atas pelaksanaan lelang tersebut. 15. Bahwa Dr. Purnama T. Sianturi, SH., M.Hum dalam buku Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang menyatakan bahwa Risalah Lelang sebagai suatu akta otentik dibuat Pejabat Lelang Sebagai Pejabat Umum. Risalah Lelang merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang ditulis didalamnya harus dipercaya Hakim dan harus dianggap benar dan tidak memerlukan penambahan pembuktian. 16. Bahwa dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa dokumen Risalah Lelang sebagai suatu akta otentik merupakan dokumen yang secara jelas diakui keabsahannya yang mempunyai sifat mengikat sehingga apa yang tertuang didalamnya harus dipercaya Hakim yang diakui kebenarannya.


17. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat II dengan tegas menolak gugatan Penggugat; 18. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya terhadap prosedur pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan

yang

berlaku.

Dengan

demikian

sangatlah

tidak

berdasarkan hukum Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam perkara ini. 19. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil atau alasan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: Dalam Eksepsi : 

Menyatakan eksepsi Tergugat II cukup berasalan dan dapat diterima;



Menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijk Verklaard) Dalam Pokok Perkara : 

Menolak

gugatan

menyatakan

Penggugat

gugatan

seluruhnya

Penggugat

tidak

atau dapat

setidak-tidaknya diterima

(Niet

Ontvankelijk Verklaard); 

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;


Menimbang, bahwa demikian juga

Turut Tergugat III atas gugatan

Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Nopember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : JAWABAN TURUT TERGUGAT III : 1. Bahwa TURUT TERGUGAT III dengan ini menyatakan menolak seluruh dail-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui oleh PENGGUGAT. 2. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh PENGGUGAT dalam poin 13 dan poin 14 posita Gugatan PENGGUGAT, yakni TURUT TERGUGAT III adalah pemenang lelang yang sah sebagaimana dalam risalah lelang Nomor 1224/2012 yang dikeluarkan oleh KPKNL Medan atas sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 215 (obyek perkara) yang dijadikan TERGUGAT I sebagai jaminan hutang terhadap TERGUGAT II yang telah diikat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 596/2011 tertanggal 23 Juni 2011. 3. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dalil posita Gugatan PENGGUGAT poin 20, hal ini dikarenakan TURUT TERGUGAT III mengikuti proses lelang atas sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 215 (obyek perkara) sesuai dengan perturan perundangundangan, dimana TURUT III mengetahui adanya Pengumuman Lelang berdasarkan pengumuman melalui surat kabar kabar harian Tribun Tanggal 24 Agustus 2014. 4. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dalil poin 21posita Gugatan PENGGUGAT, dikarenakan TURUT TERGUGAT III telah mengikuti serangkaian proses lelang dan balik nama sesuai dengan peraturan perundang-udangan.


5. Bahwa sebagaimana dalam perturan perundang-undangan Pemenang Lelang

adalah

Pembeli

yang

beritikad

baik

sehingga

sudah

seharusnya TURUT TERGUGAT III dilindungi Undang-Undang dan sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan ditolak. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban TURUT TERGUGAT III tersebut, maka saya berharap krepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut: PRIMAIR 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya. 2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinayatakan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan TURUT TERGUGAT III sebagai Pemenang Lelang Yang Sah dan Pembeli Yang Beritikad Baik 4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. SUBSIDAIR Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 29 April 2014 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI : DALAM EKSEPSI : -

Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut ;


DALAM POKOK PERKARA : -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.091.000,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca hal-hal sebagai berikut: 1. Relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang dibuat oleh DUBAIRI, jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Tergugat I tanggal 9 Pebruari 2014; 2. Relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang dibuat oleh DUBAIRI, jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Tergugat III tanggal 9 Pebruari 2014; 3. Relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang dibuat oleh M SYAHRIR F.HARAHAP,SH, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Turut Tergugat II tanggal 2 Oktober 2014; 4. Relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang dibuat oleh NGATAS PURBA,SH, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Turut Tergugat III tanggal 5 Juni 2014; 5. Risalah pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.LP, yang dibuat oleh ,

Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Lubuk pakam

yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap

putusan

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

12/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 29 April 2014; Halaman 41 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN

Nomor

6. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh PILIPIUS G.MANALU Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 3 September 2014 permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I; 7. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh PILIPIUS G.MANALU Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II; 8. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh PILIPIUS G.MANALU Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III; 9. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh PILIPIUS G.MANALU Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; 10. Relaas pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh M SYAHRIR F.HARAHAP,SH, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semulaTurut Tergugat II; 11. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh NGATAS PURBA,SH, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 permohonan banding dari Kuasa


Penggugat telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III; 12.

Relaas

pemberitahuan

dan

penyerahan

memori

banding

dari

Pembanding semula Penggugat yang dibuat PILIPIUS G. MANALU, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 September 2014; 13.

Relaas

pemberitahuan

dan

penyerahan

memori

banding

dari

Pembanding semula Penggugat yang dibuat PILIPIUS G. MANALU, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 September 2014; 14.

Relaas

pemberitahuan

dan

penyerahan

memori

banding

dari

Pembanding semula Penggugat yang dibuat PILIPIUS G. MANALU, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 September 2014; 15.

Relaas

pemberitahuan

dan

penyerahan

memori

banding

dari

Pembanding semula Penggugat yang dibuat PILIPIUS G. MANALU, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 September 2014; 16. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat M SYAHRIR F, HARAHAP,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 11 September 2014;


17. Relaas

pemberitahuan

dan

penyerahan

memeori

banding

dari

Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh NGATAS PURBA,SH, Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III; 18.Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas yang dibuat oleh NGATAS PURBA,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Agustus 2014, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Relaas yang dibuat PILIPIUS G. MANALU ,Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk pakam kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 3 September 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014 kepada

Terbanding II semula Tergugat II, kepada

Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, oleh JULI SRINITA,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 25 Agustus 2014 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam telah ternyata keliru dan tidak benar dan sebagai bahan perbandingan yakni dalam menarik perseroan terbatas (PT) ke Pengadilan sebagai Tergugat dalam praktek dapat dan dibenarkan untuk menyebutkan langsung nama perseroan terbatas yang bersangkutan, misalnya “PT BESTARI” tanpa harus disebut Direktur Utama PT BESTARI, begitu


juga misalnya jika dalam gugatan menarik Komisi Pemilihan Umum tanpa disebut Ketua Komisi Pemilihan Umum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas pertimbangan-pertimbangan /alasan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang mempertimbangkan gugatan aquo cacat formil karena tidak menyebutkan Kepala Kantor Pelayanan Piutang

Negera

dan

Lelang

Negara

harus

dinyatakan

tidak

berdasarkan hukum dan harus diperbaiki; 

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terlalu formalistik, sehingga

pertanyaannya

apakah

jika

tidak disebutkan

hurarki

sebagaimana pertimbangan putusan akan menjadikan gugatan Pembanding menjadi cacat formil dan lantas gugatan menjadi tidak dapat diterima. Atas hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam berpendapat terlalu sempit dan tidak substantif, dimana jika seharusnya menjadi kewajiban penyebutan negara RI Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara Cq.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam gugatan aquo secara hirarkis dalam rangkaian dan alasan karena subyek hukumnya adalah Negara Republik Indonesia, maka surat kuasa Kantor Pelayanan Piutang dan lelang

Negara

I.c

Turut

Tergugat

II

yang

diwakili

AHMAD

RIFAI,SE,MAP dan AQNI ROSIANI HUTAURUK, KRESNA NURUR FADHILLA, Pelaksana pada KPKNL Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU-345/MK.6/2013 Tidak sah dan Tidak berkekuatan hukum, karena jika prinsipnya KPKNL adalah organ dari Negara yang menjalankan tugas dan fungsinya sedangkan subyek hukumnya adalah Negara maka yang berhak memberikan Surat Kuasa Khusus adalah Presiden RI bukan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagaimana perkara aquo;




Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan putusan hal 46, dimana jelas dari posita gugatan yang mempunyai bujuk rayu adalah Tergugat I selaku anak kandung penggugat serta dalam petitum gugatan juga telah jelas keterkaitan Tergugat I untuk dihukum

mengembalikan

Sertifikat

Hak

Milik

No.215

kepada

Penggugat jelas sebagaimana jawaban Tergugat II yang menjadi debetur Tergugat II adalah Tergugat I, sehingga pertanggungjawaban aquo dimaknai dalam lapangan keperdataan bukan dalam lapangan pidana yang menuntut adanya Turut serta sehingga tidak ada kewajiban untuk menarik SAHLAN sebagai Tergugat, karena antara MISBAH I.c Tergugat I dengan SAHLAN adalah merupakan satu kesatuan

dalam

pertimbangan

Ikatan

Hakim

perkawinan,

Pengadilan

Negeri

karenanya Lubuk

sepanjang

Pakam

yang

menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menarik SAHLAN sebagai Tergugat dalam perkara aquo harus dikesampingkan dan diperbaiki; 

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta taggapan para Tergugat dan Para Turut Tergugat Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta aquo: - Bahwa Tergugat I tidak hadir dalam persidangan untuk membantah dalil Penggugat dan karenanya jelas Tergugat I telah mengakui kebenaran gugatan sepanjang bujuk rayu dan tipu muslihat agar Penggugat menyerahkan untuk dijadikan agunan hutang kepada tergugat II SHM No.215 milik Penggugat, dengan mengatakan pinjaman hanya sebesar Rp 50.000.000; akan tetapi Tergugat I tidak bertanggung jawab dan ternyata sebesar Rp.350.000.000; - Bahwa Tergugat II tidak membantah dalil Penggugat adanya bujuk rayu yang dilakukan SYAMSUDIN pegawai Tergugat II kepada


Penggugat

sehingga

Penggugat

terpedaya

menandatangani

persetujuan untuk menjaminkan tanah Penggugat dan karena SYAMSUDIN

adalah

selaku

Pegawai

Tergugat

II

maka

pertanggungjawaban keperdataannya ada pada Tergugat II; - Bahwa Tergugat III tidak hadir atau mengirimkan kuasanya kepersidangan jelas pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.251/2011 adalah cacat formil karena tidak dibuat dihadapan Tergugat III bertentangan dengan pasal 16 huruf (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; - Bahwa SKMHT No.66/2011 yang dibuat di bawah tangan diatas kertas yang diberi materai cukup telah sesuai dengan fakta hukum keterangan saksi M Kamaruddin yang menyebutkan ada 2 kertas kosong

yang

ditandatangani

oleh

Penggugat

atas

suruhan

Syamsuddin ( Pegawai BTPN) yang hal tersebut tidak ada bantahan atau penjelasan dari Tergugat III dan hal ini sesuai dengan posita Penggugat point 15,16 dan point 17; - Bahwa pengikatan akta pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan SKMHT yang dibuat dibawah tangan sehingga Tergugat II dan Tergugat III dalam membuat akta pemberian hak tanggungan telah menyelundupkan hukum yang telah jelas dan pasti yang diatur Undang-Undang pemberian hak tanggungan sehingga sangat beralasan untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum akta pemberian hak tanggungan No.251/2011 tanggal 23 juni 2011 atas SHM No.215 yang dibuat Tergugat III; - Bahwa jawaban Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara administrasi tidaklah dibantah oleh Penggugat akan tetapi karena Akta Pemberian Hak Tanggungan No.251/2011 cacat formil dan materiil karenanya segala bentuk surat menyurat


yang dilakukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan hak yang didapat oleh Turut Tergugat III harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa

Pengadilan Tingkat Banding selaku pengadilan

ulangan akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori

banding

Pembanding

semula

Penggugat

saja

tetapi

juga

berdasarkan seluruh fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 89/PDT/2015/PT.MDN turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal

29 April

2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai

berikut:

DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya antara lain

pertimbangan majelis Hakim Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam telah ternyata keliru dan tidak benar dan sebagai bahan perbandingan yakni dalam menarik perseroan terbatas (PT) ke Pengadilan sebagai Tergugat dalam praktek dapat dan dibenarkan untuk menyebutkan langsung nama perseroan terbatas yang bersangkutan, misalnya “PT Halaman 48 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN

BESTARI” tanpa harus disebut Direktur Utama PT BESTARI, begitu juga misalnya jika dalam gugatan menarik Komisi Pemilihan Umum tanpa disebut Ketua Komisi Pemilihan Umum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas pertimbangan-pertimbangan /alasan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang

mempertimbangkan

gugatan

aquo

cacat

formil

karena

tidak

menyebutkan Kepala Kantor Pelayanan Piutang Negera dan Lelang Negara harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus diperbaiki;

Menimbang,

bahwa

keberatan

Pembanding

semula

Penggugat

berikutnya Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terlalu formalistik, sehingga pertanyaannya apakah jika tidak disebutkan hurarki sebagaimana pertimbangan putusan akan menjadikan gugatan Pembanding menjadi cacat formil dan lantas gugatan menjadi tidak dapat diterima. Atas hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam berpendapat terlalu sempit dan tidak substantif, dimana jika seharusnya menjadi kewajiban penyebutan negara RI Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara Cq.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam gugatan aquo secara hirarkis dalam rangkaian dan alasan karena subyek hukumnya adalah Negara Republik Indonesia, maka surat kuasa Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara I.c Turut Tergugat II yang diwakili AHMAD RIFAI,SE,MAP dan AQNI ROSIANI HUTAURUK, KRESNA NURUR FADHILLA, Pelaksana pada KPKNL Medan, berdasarkan Surat

Kuasa

Khusus No.SKU-345/MK.6/2013

Tidak sah dan Tidak

berkekuatan hukum, karena jika prinsipnya KPKNL adalah organ dari Negara yang menjalankan tugas dan fungsinya sedangkan subyek hukumnya adalah Negara maka yang berhak memberikan Surat Kuasa Khusus adalah Presiden RI bukan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagaimana perkara aquo;


Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut maka setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi khususnya dalam mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat II maka Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan seksama berkaitan dengan penyebutan Turut Tergugat II yang ternyata tidak tepat dalam gugatan

Pembanding

semula

Penggugat,

sehingga

pada

akhirnya

mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat II dimaksud, dengan demikian keberatan Pembanding semula penggugat dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat berikutnya adalah Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan putusan hal 46, dimana jelas dari posita gugatan yang mempunyai bujuk rayu adalah Tergugat I selaku anak kandung penggugat serta dalam petitum gugatan

juga

telah

jelas

keterkaitan

Tergugat

I

untuk

dihukum

mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.215 kepada Penggugat jelas sebagaimana jawaban Tergugat II yang menjadi debetur Tergugat II adalah Tergugat I, sehingga pertanggungjawaban aquo dimaknai dalam lapangan keperdataan bukan dalam lapangan pidana yang menuntut adanya Turut serta sehingga tidak ada kewajiban untuk menarik SAHLAN sebagai Tergugat, karena antara MISBAH I.c Tergugat I dengan SAHLAN adalah merupakan satu kesatuan dalam Ikatan perkawinan, karenanya sepanjang pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menarik SAHLAN sebagai Tergugat dalam perkara aquo harus dikesampingkan dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama yang Halaman 50 dari 53 halaman, Perkara Perdata No.89/PDT/2015/PT-MDN

diajukan banding tersebut telah ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan seksama masalah SAHLAN yang tidak dilibatkannya dalam gugatan sebagai salah satu Tergugat berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Jawab jinawab dan pembuktian di persidangan, dengan demikian keberatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding berkaitan dengan eksepsi telah ditolak, sehingga eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dikabulkan , maka keberatan Pembanding semula penggugat dalam memori banding lainnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dan logis dari dikabulkannya eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sebagaimana tersebut maka gugatan dalam pokok perkara sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding;

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/ Pdt.G/ 2013/PN.LP tanggal 29 April 2014

dapat dipertahankan dan

dikuatkan;


Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan , maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

-

Menguatkan

Putusan

12/Pdt.G/2013/ PN.LP,

Pengadilan tanggal

Negeri

29 April

Lubuk

Pakam

Nomor

2014 yang dimohonkan

banding; -

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, oleh kami, RUSTAM IDRIS,SH, sebagai Hakim Ketua, BENAR KARO KARO, SH.MH dan HERU PRAMONO, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 89/PDT/2015/PT.MDN tanggal 25 Maret 2015 putusan tersebut pada hari Jum’at , tanggal 03 Juli 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh


para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL,SH.MH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BENAR KAROKARO,SH.MH

RUSTAM IDRIS ,SH

HERU PRAMONO, SH, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

K H A I R U L ,SH.MH

Perincian biaya: 1. Materai ……………… Rp 6.000,00 2. Redaksi…….............. Rp 5.000,00 3. Pemberkasan ……… Rp139.000,00 Jumlah …………….... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

Recommend Documents