-
PERATURAN PEMILIHAN RAYA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERATURAN PEMILIHAN RAYA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN RAYA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA, Menimbang a.
:
Bahwa Pemilihan raya adalah sarana untuk memilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa dan anggota Badan Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga;
b.
Bahwa Badan Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa merupakan
organisasi
kemahasiswaan
Psikologi Universitas Airlangga;
di
Fakultas
c.
Bahwa Badan Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa telah menetapkan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa dan anggota Badan Legislatif Mahasiswa Keluaga Mahasiswa serta terdapat aturan yang mengatur tentang Komisi Pemilihan raya di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga;
d.
Bahwa ketentuan yang dimaksud dalam huruf c adalah berupa Ketetapan yang dibentuk oleh Badan Legislatif Mahasiswa
Keluarga
Mahasiswa
pada
periode
Ketetapan
dalam
kepengurusan sebelumnya; e.
Bahwa
aturan
pembentukannya
yang
berbentuk
diselenggarakan
di
setiap
periode
kepengurusan, sehingga isi Ketetapan mungkin untuk berubah-ubah; f.
Bahwa Ketetapan yang disebut dalam hutuf d sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga;
g.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu dibentuk Peraturan Pemilihan raya di Lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
Mengingat: 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 2.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2012
Tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336). 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian
Universitas
Airlangga
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695). 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66).
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga.
6.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
7.
Peraturan
Rektor
Universitas
Airlangga
Nomor
07/H3/PR/2011 tentang organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Airlangga. 8.
Statuta
Keluarga
Universitas Airlangga.
Mahasiswa
Fakultas
Psikologi
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
KELUARGA
PEMILIHAN
MAHASISWA
PENYELENGGARAAN
RAYA
TENTANG
PEMILIHAN
RAYA
DI
LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1.
Pimpinan Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Airlangga.
2.
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
3.
Fakultas
Psikologi
Universitas
Airlangga
untuk
selanjutnya disebut Fakultas Psikologi UNAIR. 4.
Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah setiap individu yang sedang
menempuh
pendidikan
sarjana
di
Fakultas
Psikologi Universitas Airlangga. 5.
Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut KM adalah wadah
yang mewadahi dan memfasilitasi seluruh aktivitas kemahasiswaan
di
Fakultas
Psikologi
Universitas
Airlangga. 6.
Sidang Kongres Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Sidang Kosma adalah forum tertinggi permusyawaratan sebagai pengambil ketetapan dan keputusan tertinggi mahasiswa.
7.
Warga Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disebut warga
KM
adalah
mahasiswa
Fakultas
Psikologi
Universitas Airlangga yang sedang menempuh pendidikan strata 1 (satu) dan telah lulus pengaderan. Warga KM diluar perangkat pengaderan yang berhak ikut andil dalam pengaderan adalah mahasiswa yang telah lulus masa pengaderan. 8.
Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT merupakan rancangan program kerja dan anggaran organisasi yang disusun untuk 1 (satu) periode kepengurusan.
9.
Badan
Legislatif
Mahasiswa
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BLM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif/perwakilan mahasiswa, di tingkat Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 10. Anggota
Badan
Legislatif
Mahasiswa
Keluarga
Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut anggota BLM KM adalah warga KM
yang merupakan perwakilan dari tiga angkatan aktif termuda. 11. Badan
Eksekutif
Mahasiswa
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BEM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat mahasiswa. 12. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Ketua BEM KM adalah pemegang otoritas tertinggi dalam menjalankan pemerintahan eksekutif di lingkungan KM. 13. Pengaderan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perangkat pengaderan serta warga dan difasilitasi oleh BEM KM selama waktu yang ditentukan oleh BEM KM. 14. Pemilihan raya Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut pemira adalah sarana untuk memilih ketua BEM KM dan anggota BLM KM. 15. Peraturan tentang pemilihan umum mahasiwa yang selanjutnya disebut peraturan pemira adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemira. 16. Tata Tertib Pemilihan raya yang selanjutnya disebut tata tertib
adalah
peraturan
lebih
rinci
tentang
teknis
penyelenggaraan pemira yang disusun oleh Komisi Pemilihan raya.
17. Perangkat Pemilihan raya yang selanjutnya disebut perangkat pemira adalah pihak yang bertugas dalam penyelenggaraan Pemilihan raya dan terdiri dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum, KPUM dan PPUM. 18. Panitia Pengawas Pemilihan umum yang selanjutnya disebut panwaslu adalah panitia yang ditunjuk, dibentuk, dan dibubarkan oleh BLM KM untuk mengawasi penyelenggaraan pemira di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 19. Komisi Pemilihan Umum Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut KPUM adalah badan yang menyelenggarakan pemira. 20. Panitia Pemilihan raya yang selanjutnya disebut PPUM adalah panitia pendukung pelaksana pemira yang dibentuk oleh KPUM melalui mekanisme pemilihan terbuka. 21. Peserta Pemilihan raya yang selanjutnya disebut peserta pemira adalah mahasiswa yang telah lolos verifikasi serta dinyatakan sebagai peserta dalam pemira oleh KPUM dan terdiri dari calon ketua BEM KM dan calon anggota BLM KM. 22. Kampanye Peserta Pemilihan raya yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemira dan/atau tim suksesnya untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta.
23. Calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut calon ketua BEM KM adalah warga KM yang diajukan atau mengajukan diri untuk menjadi ketua BEM KM dan telah lolos verifikasi oleh KPUM. 24. Calon Anggota Badan Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut calon anggota BLM KM adalah warga KM yang merupakan perwakilan dari tiga angkatan aktif termuda dan telah lolos verifikasi oleh KPUM. 25. Tim
Sukses
adalah
sekelompok
mahasiswa
yang
mendukung salah satu calon ketua BEM KM dan/atau calon anggota BLM KM dalam kampanye dan telah terdaftar secara resmi ke KPUM. 26. Saksi dalam pemira yang selanjutnya disebut saksi adalah mahasiswa yang sengaja ditunjuk untuk menyaksikan berbagai rangkaian dalam pemira. 27. Pemilih adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
BAB II PEMILIHAN RAYA Pasal 2 Asas Pemira dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Pasal 3 Sistem 1.
Anggota BLM KM dipilih melalui dua sistem : a.
Pemilihan umum secara langsung dimana anggota BLM KM dipilih oleh angkatan masingmasing.
b.
Pemilihan calon anggota BLM KM dilakukan dengan pemilihan langsung apabila calon anggota BLM KM dari satu angkatan berjumlah lebih dari lima orang.
c.
Apabila jumlah calon anggota BLM KM dari satu angkatan tidak lebih dari lima orang, pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah internal angkatan.
2.
Ketua BEM KM dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.
3.
Ketentuan lebih lanjut terkait sistem pemira akan ditentukan oleh KPUM. Pasal 4 Fungsi Dan Tujuan
Sebagai wadah untuk memilih anggota BLM KM dan ketua BEM KM. Pasal 5 Pendanaan 1.
Pendanaan pemira bersumber dari RKAT BLM KM.
2.
Apabila pengajuan dana melebihi dari RKAT maka ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama Dekan yang difasilitasi oleh BLM KM.
BAB III PERANGKAT PEMILIHAN RAYA Pasal 6 Panwaslu 1.
Panwaslu bersifat sementara, independen, tidak memihak, dan transparan.
2.
Panwaslu berkewajiban untuk : a.
mengerti peraturan pemira serta peraturan lain yang berlaku,
b.
melakukan
pengawasan
pada
serangkaian
penyelenggaraan pemira, c.
menindaklanjuti pelanggaran saat pemira dengan menyampaikan temuan tersebut kepada BLM KM,
d.
memberikan laporan pengawasan penyelenggaraan pemira kepada BLM KM, dan
e. 3.
memfasilitasi sidang justifikasi.
Panwaslu berhak untuk : a.
menghadiri setiap kegiatan dalam penyelenggaraan pemira,
b.
meminta keterangan terkait pemira kepada KPUM dan PPUM,
c.
melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya serta upaya lain untuk menunjang kesuksesan pemira selama tidak bertentangan dengan peraturan lain yang berlaku, dan
d.
memberikan teguran langsung atas ketidaksesuaian pelaksanaan dari konsep yang telah ditentukan.
4.
Anggota Panwaslu adalah warga KM yang tidak sedang menjabat sebagai anggota BLM KM atau BEM KM
5.
Anggota Panwaslu adalah warga KM yang tidak mencalonkan diri sebagai anggota BLM KM, ketua BEM KM, dan/atau tim sukses.
Pasal 7 KPUM 1.
KPUM bersifat sementara, independen, tidak memihak, dan transparan.
2.
KPUM berkewajiban untuk : a.
menyusun dan menetapkan rancangan konsep penyelenggaraan pemira,
b.
membentuk PPUM dengan mekanisme perekrutan terbuka,
c.
membubarkan PPUM,
d.
menyusun tata tertib pemira,
e.
membuat surat pernyataan komting angkatan yang bersangkutan apabila pemilihan calon anggota BLM KM dilakukan melalui musyawarah internal angkatan,
f.
bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
g.
melaporkan jalannya pemira kepada BLM KM,
h.
memberikan pertanggungjawaban pada BLM KM, dan
i.
memberikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Kosma II.
3.
KPUM berhak untuk : a.
menghadiri setiap kegiatan dalam penyelenggaraan pemira,
b.
mendapatkan dana dari RKAT BLM KM,
c.
meminta keterangan terkait teknis penyelenggaraan pemira kepada PPUM,
d.
melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya serta upaya lain untuk menunjang kesuksesan pemira selama tidak bertentangan dengan peraturan lain yang berlaku,
e.
mengetahui dan meminta keterangan dana kampanye pada peserta pemira, dan
f.
memberikan teguran langsung atas ketidaksesuaian pelaksanaan dari konsep yang telah ditentukan.
4.
KPUM terdiri dari Pimpinan KPUM, yaitu : a.
seorang Ketua yang merangkap sebagai anggota,
b.
seorang Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota,
c.
2 (dua) orang Sekretaris yang masing-masing merangkap sebagai anggota, dan
d.
seorang Bendahara yang merangkap sebagai anggota.
5.
Pimpinan KPUM sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) bekerja secara kolektif.
6.
Anggota KPUM adalah warga KM yang tidak sedang menjabat sebagai anggota BLM KM atau BEM KM dan/atau tidak mencalonkan diri sebagai anggota BLM KM, ketua BEM KM dan/atau tim sukses.
Pasal 8 PPUM 1.
PPUM bersifat sementara, tidak memihak, dan transparan.
2.
PPUM bertugas untuk : a.
memfasilitasi jalannya pemungutan suara,
b.
mempublikasikan hasil pemira kepada KM,
c.
bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dan
d.
memastikan pelaksanaan pemira berjalan dengan tertib.
3.
PPUM berhak untuk : a.
menggunakan dana KPUM dari RKAT BLM KM,
b.
melakukan koordinasi dengan KPUM dan pihak lain yang terkait, dan
c.
memberikan teguran langsung kepada pemilih apabila terjadi pelanggaran.
4.
PPUM dipimpin oleh seorang ketua yang ditentukan dari hasil musyawarah anggota PPUM yang disetujui oleh KPUM.
5.
Anggota PPUM adalah warga KM yang tidak sedang menjabat sebagai anggota BLM KM atau BEM KM dan/atau tidak mencalonkan diri sebagai anggota BLM KM, ketua BEM KM, dan/atau tim sukses.
BAB IV PESERTA PEMILIHAN RAYA Pasal 9 Pendaftaran 1.
Calon peserta pemira mendaftarkan diri pada waktu yang telah ditentukan oleh KPUM.
2.
Calon peserta pemira diharuskan untuk hadir saat mendaftarkan diri.
3.
Calon peserta pemira wajib untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
BAB V CALON PESERTA Pasal 10 Persyaratan Calon Ketua BEM KM 1.
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.
Telah menempuh Pendidikan Sarjana Psikologi selama 2 semester di Fakultas Psikologi UNAIR.
3.
Sehat jasmani maupun rohani.
4.
Mempunyai IPK minimal setara dengan rerata IPK mahasiswa tahun kedua dan ketiga Fakultas Psikologi UNAIR.
5.
Tidak pernah melakukan tindak pidana.
6.
Telah lulus rangkaian pengaderan.
7.
Memenuhi kelengkapan administrasi.
8.
Berpengalaman dalam organisasi kemahasiswaan. Pasal 11 Persyaratan Calon Anggota BLM KM
1.
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.
Sehat jasmani maupun rohani.
3.
Tidak pernah melakukan tindak pidana.
4.
Telah lulus rangkaian pengaderan.
5.
Memenuhi kelengkapan administrasi.
BAB VI PEMILIH Pasal 12 Hak 1.
Memilih peserta pemira sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.
2.
Mendapatkan berbagai informasi terkait pemira.
3.
Mendapatkan
dan
menggunakan
fasilitas
yang
disediakan untuk kepentingan pemira. 4.
Memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan, terlepas dari intervensi pihak manapun.
5.
Menjadi tim sukses peserta pemira.
6.
Meminta keterangan kepada KPUM terkait rincian hasil perhitungan suara.
7.
Melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran kepada panwaslu.
8.
Mengajukan kritik dan saran kepada perangkat pemira. Pasal 13 Kewajiban
1.
Menaati tata tertib pemira dan peraturan lain yang berlaku.
2.
Membawa KTM dan/atau bukti lain yang menunjukkan dirinya sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi UNAIR.
3.
Berpartisipasi dalam pemungutan suara dengan tenang, tertib dan jujur.
Pasal 14 Pemilih Calon Anggota BLM KM Pemilih calon anggota BLM KM adalah mahasiswa dari angkatan yang sama dengan calon anggota BLM KM yang dipilih.
BAB VII SAKSI Pasal 15 1.
Saksi terdiri dari komting masing-masing angkatan atau yang mewakili.
2.
Saksi bertugas untuk menyaksikan proses dalam penyelenggaraan pemira yang telah ditentukan KPUM.
3.
Saksi berhak untuk menghadiri proses dalam penyelenggaraan pemira yang telah ditentukan oleh KPUM.
BAB VIII KAMPANYE Pasal 16 Kampanye Kampanye dilaksanakan dengan adil, transparan, tertib dan bertanggung jawab. Pasal 17 Bentuk Kampanye Kampanye dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas, b. pawai simpatik di area kampus, c. penyebaran brosur, d. pemasangan iklan di media cetak dan/atau elektronik, dan e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 18 Pelaksanaan 1.
Kampanye dilaksanakan setelah calon peserta ditetapkan sebagai peserta oleh KPUM.
2.
Kampanye dapat dilakukan selama sekurang-kurangnya 5 hari dan sebanyak-banyaknya 12 hari sampai dengan dimulainya masa tenang. Pasal 19 Masa Tenang
1.
Masa tenang merupakan masa dimana tidak ada aktivitas kampanye.
2.
Masa tenang berlangsung selama 2 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Pasal 20 Pendanaan
1.
Dana kampanye dapat diperoleh dari : a.
dana perseorangan peserta, dan
b.
sumbangan tidak mengikat dari pendukung / tim sukses peserta.
2.
Dana kampanye harus dilaporkan kepada KPUM.
BAB IX TIM SUKSES Pasal 21 1.
Tim sukses diharuskan untuk mendaftarkan diri kepada KPUM melalui peserta yang didukung paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye.
2.
Tim
sukses
berkewajiban
untuk
mematuhi
semua
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 3.
Tim sukses berhak untuk mengikuti kampanye dengan tertib dan jujur.
BAB X PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Pasal 22 1.
Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka.
2.
Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dalam 1 hari yang difasilitasi oleh PPUM dan dihadiri oleh BLM KM, BEM KM, Panwaslu, KPUM dan saksi.
Pasal 23 Syarat Sah Suara 1.
Suara dikatakan sah apabila pemilih : a.
memilih 1 peserta dalam 1 surat suara, dan
b.
tidak ditemukan kecacatan dan/atau keambiguan terhadap pencoblosan calon.
2.
Suara tidak sah apabila pemilih : a.
memilih lebih dari 1 calon peserta,
b.
tidak memilih calon manapun, dan
c.
memilih tidak sesuai dengan ketentuan dari KPUM. Pasal 24 Perolehan Jumlah Suara
1.
Hasil pemira dikatakan sah apabila suara yang terkumpul mencapai minimal 50% ditambah satu dari total pemilih.
2.
Bagi calon ketua BEM KM adalah : a.
jumlah suara yang diperoleh ketua BEM KM terpilih adalah minimal 30% dari total jumlah suara terkumpul, dan
b.
peserta diputuskan sebagai ketua BEM KM terpilih apabila memiliki selisih suara sebanyak minimal 1% dari total suara terkumpul.
3.
Bagi calon anggota BLM KM adalah :
a.
jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon anggota BLM KM adalah minimal 10% dari total jumlah suara terkumpul. Pasal 25 Pemilihan Ulang
1.
Pemilihan ulang dilakukan apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi pasal 24
2.
Pemilihan ulang dilakukan apabila terdapat perolehan jumlah suara sama banyak, dengan ketentuan : a.
pada calon ketua BEM KM, jumlah suara yang sama terdapat pada peserta dengan jumlah suara terbanyak, dan
b.
pada calon anggota BLM KM, jumlah suara yang sama terdapat pada peserta yang menempati urutan terendah dari calon Anggota BLM KM suatu angkatan dengan ketentuan hanya memilih peserta terkait.
3.
Pemilihan ulang dilakukan dengan tata cara pemungutan suara sesuai dengan ketentuan dari KPUM.
BAB XI LARANGAN DAN SANKSI Pasal 26 Larangan dalam Kampanye 1.
Menghina suku, ras, agama, dan golongan.
2.
Menghasut dan mengadu domba antar-kelompok atau perorangan.
3.
Menggunakan kekerasan.
4.
Menggunakan tempat ibadah.
5.
Mengganggu ketertiban umum.
6.
Memberi dan/atau menjanjikan sesuatu kepada pemilih dan/atau perangkat pemira.
7.
Menerima bantuan dan/atau dana dalam bentuk dan alasan apapun dari partai politik maupun organisasi manapun.
8.
Melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 27 Larangan untuk Perangkat Pemira
1.
Mengajukan diri sebagai calon ketua BEM KM dan/atau anggota BLM KM.
2.
Mendaftarkan diri sebagai tim sukses.
3.
Berbuat tidak adil dan/atau curang selama penyelenggaraan pemira.
4.
Memanipulasi atau menghilangkan data dan berkas peserta.
5.
Berperan aktif sebagai tim sukses atau pendukung peserta.
6.
Bekerja sama dengan pihak manapun untuk berbuat curang saat penyelenggaraan pemira.
7.
Menerima sesuatu dari peserta dan/atau tim sukses.
8.
Mencemarkan nama baik peserta.
9.
Melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 28 Larangan Bagi Calon Peserta
1.
Memalsukan data.
2.
Terlambat dalam mengumpulkan berkas dan persyaratan pendaftaran.
3.
Didaftarkan oleh orang lain.
4.
Melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 29 Larangan Bagi Peserta
1.
Mencemarkan nama baik peserta lain.
2.
Memberi dan/atau menjanjikan sesuatu kepada pemilih dan/atau perangkat pemira.
3.
Menggunakan kekerasan.
4.
Menghasut antar kelompok atau perorangan.
5.
Melanggar peraturan yang berlaku.
Pasal 30 Larangan Bagi Pemilih 1.
memilih lebih dari 1 kali,
2.
mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemira, dan
3.
melanggar tata tertib pemira. Pasal 31 Sanksi 1.
Pemberian sanksi dapat berbentuk : a.
teguran langsung,
b.
pembatalan suara,
c.
pelanggaran yang dilakukan oleh KPUM dan/atau Panwaslu, akan dikenakan surat peringatan dari BLM KM,
d.
pelanggaran yang dilakukan oleh PPUM dan/atau peserta, akan dikenakan surat peringatan dari KPUM, dan
e.
apabila sudah diberi surat peringatan dan tetap melakukan
pelanggaran,
sanksinya
adalah
kehilangan hak untuk menjabat atau mencalonkan diri yang kemudian disepakati dalam sidang justifikasi.
2.
Penetapan sanksi ditetapkan dalam sidang justifikasi yang dihadiri oleh BEM KM, BLM KM, Panwaslu, KPUM, Ketua PPUM, dan saksi.
3.
Sidang justifikasi difasilitasi oleh panwaslu.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pemira akan diatur kemudian.
BAB XIII PENUTUP 1.
Segala ketentuan yang belum tercantum dalam peraturan ini untuk selanjutnya dapat ditinjau kembali.
2.
Peraturan Pemira berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan Persetujuan Bersama BADAN LEGISLATIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA dan BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMILIHAN RAYA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran KM Fakultas Psikologi UNAIR. Disahkan di Surabaya `
Pada tanggal 15 September 2014
PIMPINAN SIDANG I
PIMPINAN SIDANG II
Nido Dipo Wardana NIM. 111211132084
PIMPINAN SIDANG III
Septian Diastama
Ditta Desmar Dika
NIM. 111311133080
NIM. 111111026
Ketua BLM KM
Ketua BEM KM
Fakultas Psikologi UNAIR
Fakultas Psikologi UNAIR
Vito Daryfauzi
Rizki Satriya Bimantara
NIM. 111111183
NIM. 111111186 Mengetahui, Wakil Dekan I Fakultas Psikologi UA
Ilham Nur Alfian, M.Psi NIP. 197609012003121001
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMILIHAN RAYA Pasal 1 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas Ayat (13) Cukup jelas Ayat (14) Cukup jelas Ayat (15) Cukup jelas Ayat (16)
Cukup jelas Ayat (17) Cukup jelas Ayat (18) Cukup jelas Ayat (19) Cukup jelas Ayat (20) Cukup jelas Ayat (21) Cukup jelas Ayat (22) Cukup jelas Ayat (23) Cukup jelas Ayat (24) Cukup jelas Ayat (25) Cukup jelas Ayat (26) Cukup jelas Ayat (27) Cukup jelas Pasal 2 Asas Langsung berarti mahasiswa mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaraanya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas Umum berarti menjamin setiap mahasiswa untuk berkesempatan memilih tanpa diskriminasi ras, agama, suku, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Asas Bebas berarti setiap mahasiswa berhak menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
Asas Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, mahasiswa dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Asas ini tidak berlaku bagi pemilih yang secara sukarela mengungkapkan siapa yang dia pilih. Asas Jujur berarti semua orang yang terlibat, baik penyelenggara pemira maupun mahasiswa yang memilih harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas Adil berarti setiap mahasiswa yang memilih dan dipilih mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 6 Ayat (1) Sifat sementara berarti bekerja sejak berlakunya ketetapan BLM hingga berakhirnya rangkaian pemira. Sifat transparan berarti tidak ada hal yang disembunyikan dan bersedia memberikan penjelasan saat diminta. Ayat (2) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf (d) Cukup jelas Huruf (e) Cukup jelas Ayat (3) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf (d) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1)
Sifat sementara berarti bekerja sejak berlakunya ketetapan BLM hingga berakhirnya rangkaian pemira. Sifat transparan berarti tidak ada hal yang disembunyikan dan bersedia memberikan penjelasan saat diminta. Ayat (2) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf (d) Cukup jelas Huruf (e) Cukup jelas Huruf (f) Cukup jelas Huruf (g) Cukup jelas Huruf (h) Cukup jelas Huruf (i) Cukup jelas Ayat (3) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf (d) Cukup jelas Huruf (e) Cukup jelas Huruf (f) Cukup jelas
Ayat (4) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf (d) Cukup jelas Ayat (5) Bekerja secara kolektif berarti segala pengambilan keputusan KPUM diambil melalui musyawarah dan disepakati oleh pimpinan KPUM. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf (d) Cukup jelas Ayat (3) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas
Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf (d) Cukup jelas Huruf (e) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 20 Ayat (1) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Ayat (2) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b)
Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Ayat (3) Huruf (a) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4)
Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf (d) Cukup jelas Huruf (e)
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
