PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkalis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis ; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2
5.
Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003);
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis.
3 d. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya di sebut BALITBANGDA adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkalis. e. Kepala BALITBANGDA adalah Kepala Badan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkalis.
Penelitian
dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau tenaga ahli lainnya pada BALITBANGDA yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) BALITBANGDA adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan. (2) BALITBANGDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3 Tugas BALITBANGDA adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan.
Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ; b. Pengkoordinasian perencanaan di bidang Penelitian dan pengembangan terhadap satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten ; c. Pelaksanaan pengkajian secara teknis terhadap kewenangan dan potensi Daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan di bidang Penelitian dan Pengembangan ; d. Pelaksanaan pengembangan program, pelatihan di bidang Penelitian dan Pengembangan ; e. Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan terhadap pihak lain dalam upaya Penelitian dan Pengembangan ;
4 f. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang penelitian dan pengembangan; g. Pelaksanaan Pengawasan, pengendalian di bidang Penelitian dan Pengembangan ; h. Pelaksanaan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah; i. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan .
BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi BALITBANGDA
terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala BALITBANGDA ; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; c
Unsur Pelaksana adalah Bidang
(2) Susunan Organisasi BALITBANGDA, terdiri dari : a. Kepala BALITBANGDA ; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan Program; 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. c. Bidang Sosial dan Budaya , terdiri dari : 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Budaya ; 2) Sub Bidang Sosial dan Peningkatan SDM. d.
Bidang Ekonomi, terdiri dari : 1) Sub Bidang SDA dan Lingkungan ; 2) Sub Bidang Usaha Perekonomian.
e. Bidang Pembangunan dan Teknologi, terdiri dari : a. Sub Bidang Pembangunan ; b. Sub Bidang teknologi. f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi BALITBANGDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
5 BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA BALITBANGDA Pasal 6 Kepala BALITBANGDA mempunyai tugas : a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini; b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum.
Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan ; b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga; d. Pengelolaan administrasi keuangan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA Pasal 9 Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan penelitian dan pengembangan masalah-masalah Sosial dan Budaya yang meliputi pengkajian Pemerintahan, Kebudayaan, Sosial dan Peningkatan SDM.
6
Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pemerintahan dan sosial secara umum ;
masalah-masalah
b. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian sosial dan sumber daya manusia; c. Pelaksanaan penelitian kebudayaan dan kesenian ;
dan
pengembangan
masalah-masalah
d. Pelaksanaan koordinasi bersama instansi terkait dan pihak lainnya dalam penelitian ; e. Pengevaluasian terhadap hasil-hasil penelitian ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BIDANG EKONOMI Pasal 11 Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan penelitian dan pengembangan dalam pemberdayaan perekonomian secara umum yang meliputi Sumber Daya Alam (SDA), dampak lingkungan dan usaha-usaha perekonomian.
Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemberdayaan perekonomian secara umum ;
sebagai upaya
b. Pelaksanaan koordinasi sinkronisasi program-program dengan Badan, Dinas atau lembaga penelitian baik Tingkat Nasional, Propinsi yang berorientasi dalam penelitian dan pengembangan sektor ekonomi ; c. Pelaksanaan evaluasi penelitian dan perencanaan pada kegiatan selanjutnya ;
analisa
sebagai pedoman
d. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya alam yang meliputi pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan dan energi ; e. Pelaksanaan lingkungan ;
penelitian
dan
pengembangan
terhadap
f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.
dampak
7 Bagian Kelima BIDANG PEMBANGUNAN DAN TEKNOLOGI Pasal 13 Bidang Pembangunan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan penelitian dan pengembangan masalah-masaalah yang berkaitan dengan pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Pembangunan dan Teknologi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Perencanaan penelitian, pembangunan dan teknologi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ; b. Pelaksanaan penelitian,pengkajian dan pengembangan teknologi ; c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penelitian, pengembangan dan pengkajian ilmu pengetahuan dengan Badan, Dinas, Kantor, Lembaga swasta terkait ; d. Pelaksanaan penelitian terhadap pembangunan fisik dan melaksanakan kerja sama kemitraan dengan pihak lain ; e. Melakukan perumusan terhadap hasil-hasil penelitian ,pengembangan dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi; f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan BALITBANGDA terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BALITBANGDA. (3) Jumlah Jabatan Fungsional dditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
sesuai
dengan
8 BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 16 (1) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala BALITBANGDA, ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur. (2) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada BALITBANGDA oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala BALITBANGDA. (4) Dalam pengangkatan Kepala BALITBANGDA, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. BAB VII TATA KERJA Pasal 17 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BALITBANGDA, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan BALITBANGDA, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan BALITBANGDA wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan BALITBANGDA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 18 Sumber-sumber pembiayaan BALITBANGDA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9 BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 10 Maret 2005 BUPATI BENGKALIS ttd H. SYAMSURIZAL
Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 14 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs. H. SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 170 006 818
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 28, SERI D
