PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR
TAHUN 2014 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disusun untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan digunakan sabagai sarana perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan skala prioritas dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dalam suatu Peraturan Bupati.
Menimbang
:
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.150,Tambahan LNRI Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 57); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58); 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No 99); 13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 93).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang selanjutnya disebut DPRD; 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 9. Indikator adalah ukuran yang digunakan dalam rangka mengevaluasi dan mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan yang bersifat spesifik dan terukur (normatif dan kwantitatif) sesuai dengan program yang ditetapkan dalam setiap tingkatan organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD); 10. Kinerja adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi satuan kerja perangkat daerah (SKPD); 11. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 12. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi : (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin; 13. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan; 14. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan; 15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD;
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut; 17. Indikator Kinerja Utama ( key performance indicator) selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis/organisasi instansi pemerintah, 18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan; 19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang bertujuan untuk : a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik; b. Memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. BAB III PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 3 (1) Indikator Kinerja Utama ditetapkan oleh Bupati; (2) IKU disusun selaras antara tingkatan Unit Organisasi; (3) IKU pada SKPD minimal dalam bentuk indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome). Pasal 4 Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), SKPD dan atau Dokumen Strategis lainnya yang relevan; b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Kebutuhan Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; d. Kebutuhan data statistik pemerintah; e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 5 Penetapan IKU memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu : a. Spesifik dan jelas; b. Dapat diukur; c. Relevan; d. Kurun waktu tertentu (time ground); e. Efektif. Pasal 6 IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 IKU berlaku dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 – 2015 Pasal 8 (1) Pengembangan dan Penetapan IKU menggunakan prinsip-prinsip kehatihatian,kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal; (2) Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan; (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan IKU SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ditetapkan oleh pimpinan SKPD yang bersangkutan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 9 Indikator Kinerja Utama digunakan untuk: a. Perencanaan jangka menengah; b. Perencanaan tahunan; c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja; d. Penyusunan dan Pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SKPD; e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Pasal 10 (1)
Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
(2)
Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. BAB V PEMBINAAN DAN KOORDINASI Pasal 11
Bupati melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan dan penetapan IKU pada SKPD yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 12 Hal-hal yang belum dicantumkan dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya akan diatur dalam Keputusan Bupati. BAB VI PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal
2014
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak pada tanggal
2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Drs. HOLLER SINAMO, MM NIP. 19610508 198602 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2014 NOMOR
