LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2011
a r e
g n a
T a
m a g A n a l i d
n
a g
n a l i d a
g n e P
g n
g n ra
e g n
a T a
m a
g A
Disusun oleh: Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang
n ila
a g A
a m
e g n a T
Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol Tangerang
d a g en
Telp 021.5524565 - Fax 021.5538573 Situs : www.pa-tangerangkota.go.id Email :
[email protected]
P
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
g n a
Dafta Isi .............................................................................................................. BAB I
n
ii
1
A. Kebijakan Umum Peradilan…………………….….............
2
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang……..….......
3
C. Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang… .......
4
m a g A n a l i d
a g
i
:Pendahuluan………………………….........................................
T a
BAB II
g n
a r e
………………………………………………………....................
: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang (TUPOKSI) 5
e g n
A. Penyusunan Alur Tupoksi……………………………...........
5
B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)…......
22
BAB III
: Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Tangerang..........
35
BAB IV
: Pengawasan Internal Pada Pengadilan Agama Tangerang....
37
BAB V
: Pembinaan dan Pengelolaan……………………………............
42
A. Sumber Daya Manusia………………………………...........
42
n a l i d a
g n e P
P
a T a
m a
g A
e g n a T
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial…………........
42
1.1 Unsur Pimpinan…………………………….. ........
43
1.2 Unsur Hakim……………………………….............
43
1.3 Unsur Kepaniteraan………………………… ........
44
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisisal….........
45
a m
ga
3. Promosi dan Mutasi ..................................................
46
4. Pengisian Jabatan Struktural……………………........
50
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana……………………....
52
a l i d
A n
1. Sarana dan Prasarana Gedung ..................................
52
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ...................
52
a g en
g n ra
g n
C. Pengelolaan Keuangan………………………………........ 1. Belanja Pegawai………………………………........
a r e
2. Belanja Barang………………………………….......
g n a
3. Belanja Modal…………………………………........
D. Pengelolaan Administrasi…………………………….........
T a
56 58
2. Administrasi Umum………………………………........
60
: Kesimpulan dan Rekomendasi………………….. .....................
n a l i d a
a T a
m a
n ila
d a g en
g n ra
62
e g n
g A
g n e P
P
55
58
a g
n
54
1. Administrasi Perkara…………………………… .......
m a g A n a l i d BAB VI
54
a g A
a m
e g n a T
KATA PENGANTAR Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim
g n
a r e
g n a
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita selalu dalam lindungan dan pertolongan-Nya untuk dapat
T a
menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2011
m a g A n a l i d tepat waktu.
g n ra
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah atas Nabi Muhammad SAW,
kepada para keluarganya, para shahabatnya serta semoga kita termasuk umatnya yang
e g n
selalu berada di jalan sunnahnya.
Ucapan terima kasih kami sampikan ,atas partisipasi dari keluarga besar Kantor
n
a g
a T a
Pengadilan Agama Tangerang baik dari para Pejabat Sturkural maupun para Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai kantor Pengadilan Agama Tangerang yang telah mencurahkan perhatian dan masukan serta sumbang saran yang amat membantu sehinga
m a
dapat selesainya pembuatan laporan Tahunan ini tepat waktu.
g A
Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan laporan
e g n a T
Tahunan ini sehingga kritik dan saran yang mendorong amat kami harapkan untuk
n a l i d a
penyempurnaan pembuatan laporan Tahunan serta kemajuan pengadilan Agama Tangerang kedepan.
g n e P
Akhirnya kepada Allah SWT kita mengembalikan semua urusan, semoga kritik dan
a m
saran yang dapat mendorong bagi kemajuan Pengadilan Agama Tangerang dibalas dengan balasan yang berlipat ganda .Amin
P
d a g en
n ila
a g A Wassalam
Tim Penyusun
BAB I PENDAHULUAN
g n
a r e
Pengadilan Agama Tangerang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan II,
Komplek Perkantoran Cikokol Kota Tangerang adalah merupakan Pengadilan Agama
g n a
kelas IB yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten.
Pengadilan Agama Tangerang dibangun di atas tanah seluas + 2.020 m2 dengan
T a
status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan telah dibalik nama atas
m a g A n a l i d
g n ra
nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI Adapun bangunan gedung Pengadilan Agama Tangerang seluas + 1858 m2 dua
e g n
lantai yang telah dibangun pada tahun 2009.
Wilayah Administratif Daerah Tingkat II Kota Tangerang berada di lokasi sangat
a T a
strategis letak geografisnya, terutama pengembangan ekonomi, wilayah dan penduduknya
n
a g
secara umum.
Letak geografis Kota Tangerang terletak antara 6 6‟ Lintang Selatan sampai
m a
dengan 6 13‟ Lintang Selatan dan 106 36‟Bujur Timur sampai dengan 106 42‟ Bujur Timur. Batas wilayahnya;
g A
- Sebelah utara, berbatasan dengan kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan
n a l i d a
Kabupaten Tangerang.
e g n a T
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Curug (Kabupaten Tangerang) dan Kecamatan Serpong,Kecamatan Pondok Aren (Tangerang Selatan).
g n e P
a m
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.
a g A
Wilayah Hukum/Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi seluruh wilayah
Daerah Tingkat II Kota Tangerang yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dan 104
n ila
(seratus empat) Kelurahan.
Setiap akhir tahun anggaran, setiap satker selalu membuat Laporan Tahunan.
d a g en
Adapun tujuan pembuatan laporan Tahunan ini disamping sebagai laporan Pertanggungjawaban juga merupakan evaluasi kegiatan tahun 2011 guna memudahkan program perencanaan tahun 2012, sehingga nantinya diharapkan program yang akan
P
datang dapat berjalan dengan baik dengan menyerap anggaran yang sesuai dana yang
g n
dialokasikan dalam DIPA 2012.
a r e
Kebijakan Umum Peradilan 1.
Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara yang merupakan salah satu
g n a
pelaku Kekuasaan Kehakiman. Sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman,
Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan
T a
Peradilan di bawahnya, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas
m a g A n a l i d perbuatan Pengadilan dibawahnya.
g n ra
Selain itu sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung juga
merupakan Pengadilan Kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan
e g n
hukum dan mengajar agar semua hukum dan Undang- undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat
n
a g
a T a
pertama dan terakhir :
- Semua sengketa tentang kewenangan mengadili; - Permohonan
peninjauan
kekuatan hukum tetap;
m a
kembali
putusan Pengadilan yang telah memperoleh
g A
- Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh
n a l i d a
kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku;
e g n a T
Untuk merealisasikan itu, Mahkamah Agung memiliki Visi dan Misi yang
diharapkan menjadi pendorong agar tujuan mulia tersebut terlaksana. Adapun Visi Badan
g n e P
a m
Peradilan adalah: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung“. Dengan Misinya:
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan .
a g A
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
n ila
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.
d a g en
Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan pada tingkat pertama yang
tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu diantara orang Islam atau yang menundukan diri dengan hukum Islam berupa:
P
a. Perkawinan;
g n
b. Waris; c. Wasiat;
a r e
d. Hibah;
g n a
e. Wakaf; f. Zakat;
T a
g. Infaq; h. Shadaqoh; dan
m a g A n a l i d i. Ekonomi Syari‟ah.
g n ra
(Dasar Hukum : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang-ndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo undang-
e g n
undang No 50 Tahun 2009)
Selain dari tugas pokok diatas, Peradilan Agama mempunyai tugas tambahan baik
n
a g
a T a
yang diatur dalam Undang-undang maupun dalam peraturan-peraturan lainnya yaitu : 1.
Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7/1989)
2.
m a
Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar
g A
sengketa antara orang-orang Islam. (Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 7/1989).
e g n a T
Hal ini sudah jarang dilakukan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah
n a l i d a
mengatur dibolehkannya penetapan ahli waris dalam perkara volunteer.
3.
g n e P 4.
Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006)
a m
Melaksanakan tugas lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan tugas-tugas lainnya.
a g A
Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang
n ila
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang
d a g en
No.7 Tahun 1989 pada pasal 2 menyebutkan bahwa : „Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu”, serta untuk menujang dan memenuhi harapan lembaga
P
Peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya murah sebagai mana tersebut dalam
g n
Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tangerang mengimplementasikannya dengan Visi dan
a r e
Misi yang diharapkan dapat memenuhi harapan bagi para pencari keadilan tersebut.
g n a
Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang adalah:
T a
Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG TERHORMAT DAN BERMARTABAT”
m a g A n a l i d Misi
:
1. Tewujudkan pelayanan prima dengan cara memperbaiki akses pelayanan
e g n
dibidang peradilan kepada masyarakat
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen dengan cara
n
a g
g n ra
a T a
meningkatkan kwalitas SDM yang professional
m a
Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang
g A
Adapun Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang sebagai berikut:
n a l i d a
g n e P
P
d a g en
n ila
a g A
a m
e g n a T
BAB II
g n
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
a r e
A. Penyusunan Alur Tupoksi
Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan pada tingkat pertama yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu diantara orang Islam atau yang menundukan diri dengan hukum Islam
g n a
T a
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris atau dengan kata lain diklasifikasikan menjadi dua yaitu jabatan Stuktural dan Jabatan Fungsional;
m a g A n a l i d 1. Jabatan Struktural
g n ra
Adapun pejabat struktural pada kantor Pengadilan Agama Tangerang yaitu:
n
a g
NO
NIP
1 1
2 195812311985031049
3 Drs. H. Ambo Asse, SH.,MH.
4 L
2
195704021983031012
Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH.MH.
L
3
195506041982031004
Drs. E. Ali Mansur
L
4
197512121998032001
Sitti Hajar, SH.I
5
197101222001122003
6
197704302006041006
7
196707251991032013
n a l i d a
Nama
e g n
L/P
G/R
Jabatan
5 IV/c
Ketua
IV/c
Wakil Ketua
IV/a
Panitera/ Seretaris
P
III/b
Wakil Sekretaris
Susmakadaranipa, S.Ag
P
III/c
Kaur. Kepegawaian
Arif Rachmanto, ST.
L
III/a
Kaur Umum
P
III/b
a T a
m a
g A
Siti Rodiah, S.HI.
6
e g n a T Kaur. Keuangan
Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Struktural dalam kesehariannya dibantu
oleh pelaksana yang berjumlah 6 orang, yaitu:
g n e P
No
NIP
Nama
L/P
1 1 2 3 4 5 6
2 198402182009122003 198106302006041002 198511132009122005 198712152009041001 198108012011012013 198011262008051001
3 Riska Mizalfi, S.Kom. Irvan Yunan. Pradnya Paramita, A.Md. M. Affan Gofar Amelia Fitry, A.Md. Faj Amiky, SH.
4 P L P L P L
d a g en
n ila
2. Jabatan Fungsional
P
a g A
a m G/R
5 III/a II/a II/c II/a II/c III/a
Kedudukan
6 Bendahara Pengeluaran PPABP Pelaksana Umum Pelaksana Umum Pelaksana Kepegawaian Pelaksana Kepegawaian
Struktur Pejabat Fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang meliputi:
g n
a. Hakim
Adapun Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang berjumlah 15 orang
a r e
yaitu: NIP
Nama
1
195812311985031049
Drs. H. Ambo Asse, SH.,MH.
L/P G/R
2
195704021983031012
T a
Jabatan
L
IV/c Ketua / Hakim Madya Utama
Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH.MH.
L
IV/c Wakil Ketua / Hakim Madya Utama
m a g A n a l i d
a g
n
g n a
No
g n ra
3
195809051987032001
Dra. Aam Hamidah
P
IV/b Hakim Madya Muda
4
195705151983031006
Drs. Dudih Mulyadi
L
IV/b Hakim Madya Muda
5
194911281982031001
Drs. Ubin Mubin Surdiman
L
IV/b Hakim Madya Muda
6
196504201992032003
Dra. Absari
P
IV/a Hakim Madya Pratama
7
196106251992031002
8
195004021977101001
9
196104041992031004
Drs. Mansyur, SH. Drs. H. E. Mudjaidi Amin, SH.,MH. Drs. Haryadi Hasan., MH.
10
196407121992031003
11
196706121993031004
12
196307231993032002
13
196406141992031003
14
196808121994032009
a g A
15
195805251994031003
n a l i d a
g n e P
e g n
Ta L
IV/a Hakim Madya Pratama
L
IV/a Hakim Madya Pratama
L
IV/a Hakim Madya Pratama
L
IV/a Hakim Madya Pratama
Drs. Saifudin Z, SH., MH.
L
IV/a Hakim Madya Pratama
Dra. Ulyati R
P
IV/a Hakim Madya Pratama
Drs. Aftabudin Shofari
L
IV/a Hakim Madya Pratama
Dra. Hj. Sahriyah, SH.
P
IV/a Hakim Madya Pratama
Drs. Arwendi
P
IV/a Hakim Madya Pratama
a m
Dra. Soleman., MH.
a m
b. Kepaniteraan
a g A
e g n a T
Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti di lingkungan Pengadilan Agama
Tangerang berjumlah 9 orang, terdiri dari:
No
NIP
1
2
1
195506041982031004
g en
2 3
P
ad
n ila
195505061978031001 195706061991031001
Nama
L/P
G/R
Jabatan
3
4
5
6
Drs. E. Ali Mansur
L
IV/a
Panitera
Naisan, SH.M.Hum.
L
IV/a
Wakil Panitera
H. Karso Bc.Kn,.S.Ag.
L
III/d
Panmud. Permohonan
4
195512071991031001
H. Muhayat, S.Ag.
L
III/d
5
195503271984032002
Nadlroh Hasun,SAg.
P
III/d
6
196406271994012001
Mardiati, SH
P
III/d
7
196110221983032001
Hj. Nurhayati
P
III/d
8
196110051992032002
Siti Zubaidah SH
P
III/c
9
197410292006042001
Kumalasari, SH.
P
III/a
Panmud Gugatan
a r e
g n
ng
a T
Panmud Hukum Panitera/Pengganti Panitera Pengganti Panitera/Pengganti Panitera/ Pengganti
Dalam menjalankan tugasnya kepaniteraan dibantu oleh Staff pelaksana yang
a m
berjumlah 9 orang, yaitu:
a g A n a l i d
n
a g
No
NIP
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 196208221994032001 198403022011011005 198409162008052001 198308262009041004 198308182009042003 198911222009042001 198712202009041001 197403092009122001 198606282011012013
n a l i d a c. Kejurusitaan
Nama
3 Dra. Hj. Latifah, HM. Hafifi, Lc. Eka Kurniati K,SH. Edi Hudiata, Lc. Dwi Endang P., A.Md Eka Novianti Uus Usnadi Mardianah Nurwinda Findiani, SE.
Gol
Kedudukan
4 P L P L P P L P P
5 III/d III/a III/a III/a II/c II/a II/a II/a III/a
6 Pelaksana Panmud Hukum Petugas Meja Informasi Kasir Petugas Meja I/Cakim Petugas Meja I/Pelaksana Kasir Petugas Meja III Petugas Register Petugas Meja II/Register Pelaksana Panmud Hukum
e g n
a T a
m a
g A
g n ra
L/P
e g n a T
Jurusita /Jurusita Prengganti dilingkungan Pengadilan Agama Tangerang berjumlah 4 orang, yaitu:
No 1
g n e P
NIP 2
1
197306152006041008
Babay Suhaedi Hanafie
2
196208221994032001
Dra.Hj.Lathifah HM
3
198407272006042001
Windy Indrawati, SE.
4
198106302006041002
Irvan Yunan.
Nama 3
a g en
a l i d
A n
ga
a m L/P 4
G/R 5
Jabatan 6
L
II/b
Jurusita
P
III/d
Jurusita Pengganti
P
III/a
Jurusita Pengganti
L
II/a
Jurusita Pengganti
Dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing jabatan mengemban klasifikasi
pokok pekerjaan yang dijabarkan sebagai berikut :
P
1. Ketua
: Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan
g n
agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksansaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan Agama
a r e
MA-RI dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Wakil
g n a
: Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi,
T a
mengevaluasi dan melaporkan pelaksansaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan Agama MA-RI dan Peraturan
m a g A n a l i d
g n ra
perundang-undangan yang berlaku.
3. Hakim
: a. Menetapkan hari sidang
e g n
b. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya
a T a
c. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim
n
a g
d. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap yang akan diucapkan dalam persidangan;
m a
e. Menandatangani putusan yang telah diucapkan dalam persidangan;
g A
f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang atas perintah Ketua Pengadilan Agama Tangerang
n a l i d a
e g n a T
g. Membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan bidang hukum;
h. Melakukan diskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang
g n e P
berkembang yang ada kaitannya dengan tugas pokok hakim.
a m
4. Panitera/Sekretaris :
a g A
a. Mendampingi Hakim dengan cara mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
b. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,
n ila
dokumen, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-
d a g en
surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;
c. Bertanggungjawab atas laporan perkara pada setiap bulan;
P
d. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera
g n
Pengganti;
e. Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan dan
a r e
member nomor urut serta membubuhi catatan singkat tentang isinya;
g n a
f. Membuat salinan putusan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
T a
berlaku;
g. Melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan
m a g A n a l i d
h. Memeriksa berkas banding, kasasi maupun peninjauan kembali dan
g n ra
menandatangani serta mengirimkannya;
i. Merencanakan dan melaksananakan pemberian pelayanan teknis di
e g n
bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta
mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai
a g
n
a T a
dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j. Panitera/Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggara/Pengguna
m a
Barang wajib menguasai bagian anggaran dan berkewajiban
g A
mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan APBN;
n a l i d a
k. Panitera/sekretaris
e g n a T
sebagai Kuasa Pengguna Anggara/Pengguna
Barang wajib membuat evaluasi dan pelaporan kepada Ketua
g n e P
Pengadilan Agama Tangerang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama
a m
Banten dan Sekretaris Mahkamah Agung RI;
l. Panitera/sekretaris
a g A
sebagai Kuasa Pengguna Anggara/Pengguna
Barang wajib menyampaikan satu copy DIPA atau dokumen pelaksnaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA yang
n ila
telah mendapat pengesahan dari Dirjen Perbendaharaan
kepada
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Kepala Biro Keuangan
d a g en Mahkamah
Agung
RI
sebagai
bahan
penyusunan
laporan
KeunaganMahkamah Agung dalam rangka memenuhi Sistem
P
Akuntansi Indonesia (SAI);
m. Menerbitkan SPM yang didasarkan pada alokasi dana yang tersedia
g n
dalam DIPA; n. Menandatangani surat perintah perjalanan dinas; 5. Wakil Panitera :
a r e
g n a
a. Mendampingi Hakim dengan cara mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
T a
b. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,
m a g A n a l i d
dokumen, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-
g n ra
surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;
e g n
c. Bertanggungjawab atas laporan perkara pada setiap bulan;
d. Mengatur tugas Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan
a g
n
a T a
dan Panitera Muda Hukum;
e. Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan dan memberi nomor urut;
m a
f. Membuat salinan putusan atau turunan penetapan atau putusan
g A
Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Panitera berhalangan;
n a l i d a
e g n a T
g. Melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan apabila Panitera berhalangan;
g n e P
h. Memeriksa berkas banding, kasasi maupun peninjauan kembali dan
a m
memarap sebelum ditandatangani oleh Panitera;
i. Merencanakan dan melaksananakan pemberian pelayanan teknis di
a g A
bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai
n ila
dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d a g en
6. Wakil Sekretaris :
a. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di
P
bidang administrasi umum, yang meliputi:
- Membaca dan memeriksa surat-surat masuk
baik surat biasa
g n
maupun surat yang memerlukan disposisi; - Mengawasi dan memonitor buku kendali surat masuk
a r e
- Mendisposisi surat yang memerlukan tindak lanjut kepada bagian
g n a
umum;
- Mengawasi dan memonitor serta memberikan arahan register buku
T a
keluar;
- Mengawasi dan memonitor serta memberikan arahan buku kendali
m a g A n a l i d konsep surat;
g n ra
- Membaca, memeriksa dan mengoreksi serta memarap surat-surat
e g n
bidang umum yang memerlukan tindak lanjut;
- Mengontrol dan memonitor arsip umum baik surat masuk maupun
a T a
surat keluar;
n
a g
- Memeriksa dan menelaah SABMN secara priodik menginstruksikan Kaur Umum untuk mencatat pengadaan barang yang dibeli dari
m a
Dana DIPA;
g A
- Menginstruksikan dan mengontrol Kaur umum untuk membuat DIR (daftar inventaris ruangan) dan DIL (daftar inventaris lainnya) sesuai
n a l i d a
dengan keadaan barang;
e g n a T
- Memeriksa serta menginstruksikan kepada Kaur Umum untuk
g n e P
melakukan Stock opname barang milik Negara dengan tujuan untuk
a m
mengetahui kondisi barang yang masih baik maupun yang telah rusak berat;
a g A
- Menelaah hasil laporan stok opname barang dan menginstruksikan Kaur Umum untuk melakukan penghapusan barang inventarsi milik
n ila
negara dengan cara berkoordinasi dengan KPKLN Tangerang; - Menginstruksikan dan memeriksa stock opname barang ATK serta
d a g en
pelaporannya dalam bentuk aplikasi;
- Memeriksa dan mengawasi perpustakaan serta memberikan arahan demi tertibnya perpustakaan seperti memerintahkan kaur umum
P
untuk mencatat dan member nomor setiap pengadaan buku baru
g n
dan dibubuhi stempel, serta mencatat setiap peminjaman dan pengembalian buku dalam kartu kendali;
a r e
- Memeriksa dan memberikan arah kepada Kaur Umum mengenai
g n a
keadaan lingkungan dan gedung kantor;
b. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di
T a
bidang administrasi keuangan, yang meliputi:
- Membaca dan memeriksa serta menelaah surat-surat yang
m a g A n a l i d
berkaitan dengan keuangan dan memberikan disposisi;
g n ra
- Membaca, memeriksa dan mengoreksi serta memarap surat-surat dibidang keuangan yang memerlukan tindak lanjut;
e g n
- Memeriksa dan menelaah SAI secara priodik dan menginstruksikan
a T a
Kaur Keuangan untuk mengirimkan laporan tersebut ke Pengadilan
n
a g
Tinggi Agama Banten, setiap tangal 5 pada awal bulan dan tembusannya
disampaikan
kepada
m a
Kepala
Badan
Urusan
Admnistrasi Mahkamah Agung RI;
g A
- Menginstruksikan dan mengontrol serta memberikan arahan Kepala Urusan Keuangan untuk mengisi dan melengkapi file-file pegawai
n a l i d a
e g n a T
Pengadilan Agama Tangerang yang ada kaitannya dengan keuangan secara berkala;
g n e P
c. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di
a m
bidang administrasi kepegawaian, yang meliputi:
- Membaca, memeriksa dan menelaah surat-surat yang ada
a g A
kaitannya dengan kepegawaian yang memerlukan tindaklanjut;
- Mendisposisi surat yang memerlukan tindak lanjut kepada Kepala
n ila
Urusan Kepegawaian & Ortala;
- Membaca, memeriksa dan mengoreksi serta memarap surat-surat
d a g en
yang berkaitan dengan kepegawaian yang memerlukan tindak lanjut;
P
- Menginstruksikan dan memberikan arahan kepada Kepala Urusan
g n
Kepegawaian pada setiap awal tahun untuk membuat SPMJ dan SPMT ;
a r e
- Menginstruksikan dan memberikan arahan kepada Kepala Urusan
g n a
Kepegawaian pada setiap awal tahun untuk membuat KP4;
- Menginstruksikan dan memberikan arahan kepada Kepala Urusan
T a
Kepegawaian untuk membuat inpassing gaji pada setiap adanya penyesuaian gaji berdasarkan peraturan Pemerintah yang terbaru;
m a g A n a l i d
- Memeriksa dan memberikan arahan tentang data pegawai dalam
g n ra
aplikasi SIMPEG dan mengintrusikan kepada Kepala Urusan Kepegawaian agar selalu memperbaharui SIMPEG dengan data
e g n
yang terbaru;
- Memeriksa, menginstruksikan dan memberikan arahan kepada
a g
n
a T a
Kepala Urusan Kepegawaian & Ortala dalam hal buku kendali kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala sehingga dengan
demikian, diharapkan hak-hak pegawai dalam hal tersebut dapat
m a
selesai tepat pada waktunya;
g A
- Memeriksa dan memberikan arahan kepada Kaur Kepegawaian
e g n a T
dalam hal pengisian Buku Induk Pegawai dan Kartu Cuti Pegawai;
n a l i d a
- Memeriksa dan menelaah serta memberikan arahan-arahan mengenai berkas-berkas usulan kenaikan pangkat pegawai;
g n e P
- Melegalisir berkas-berkas kepegawaian apabila diperlukan untuk
a m
kelengkapan kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan Karpeg,
ga
usulan Karis maupun Karsu, usulan Taspen;
- Melakukan
penyusunan
RKAKL
A n
dan
menyiapkan
data
pendukungnya bersama-sama dengan Kepala Urusan Umum,
a l i d
Kepala Urusan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan staf pengelola keuangan;
a g en
- Membuat laporan tahunan Pengadilan Agama Tangerang bersamasama secara tim baik dari kesekretariatan maupun dari
P
keperkaraan;
-
Melaksanakan tugas dinas luar apabila
diperintahkan
Ketua
g n
Pengadilan Agama Tangerang sebagai tindaklanjut instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten seperti halnya mengikuti Raker
a r e
PTA Banten ataupun pelatihan-pelatihan yang ada kaitannya
g n a
dengan bidang kesekretariatan; 7. Panitera Muda Hukum :
T a
a. Mendampingi Hakim dengan cara mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
m a g A n a l i d
g n ra
b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara; c. Membuat data statistik perkara pada papan visual;
e g n
d. Membuat dan menyusun laporan perkara secara berkala untuk
disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang tembusannya
a T a
disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
n
a g
e. Bertanggungjawab atas penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan
arsip berkas perkara baik yang statis (yang telah mempunyai kekuatan
m a
hukum) maupun dinamis (arsip berkas perkara yang masih berjalan dan
g A
belum mempunyai kekuatan hokum, seperti halnya masih dalam proses banding, kasasi maupun Peninjauan kembali;
n a l i d a
e g n a T
f. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan atau penetapan
Pengadilan Agama Tangerang beserta akta cerai, atas permintaan para
g n e P
pihak yang berperkara tepat pada waktunya;
a m
g. Menerima memori banding dan kontra memori banding; h. Menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi;
a g A
i. Menerima jawaban/tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali;
j. Menyiapkan berkas perkara untuk dilakukan inzaghe oleh para pihak
n ila
sebelum dikirimkan;
8. Panitera Muda Permohonan :
d a g en
a. Mendampingi Hakim dengan cara mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
P
b. Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya
g n
yang ada hubungannya dengan perkara permohonan;
c. Bertanggungjawab atas pendaftaran perkara yang masuk dalam buku
a r e
register perkara permohonan sesuai dengan urutan penerimaan dari
g n a
pemegang kas, dan membubuhi nomor perkara permohonan sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut setelah panjar perkara
T a
dibayarkan pada kas.
d. Bertanggung jawab atas seluruh penulisan–penulisan dalam register
m a g A n a l i d
perkara permohonan secara tertib, cermat dan lengkap, secara tepat
g n ra
waktu, berdasarkan jalannya persidangan perkara
e. Bertanggungjawab atas laporan perkara permohonan pada setiap bulan; f. Membuat daftar
e g n
semua perkara permohonan yang diterima di
kepaniteraan dan memberi nomor urut;
a g
n
a T a
g. Merencanakan dan melaksanakan
pemberian pelayanan teknis di
bidang administrasi perkara permohonan, mengawasi, mengevaluasi
tugas meja I (dalam hal menerima perkara permohonan, permohonan
m a
banding, kasasi, dan permohonan peninjauan kembali ) dan meja II
g A
(dalam hal register permohonan) serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Panitera.
n a l i d a
9. Panitera Muda Gugatan :
e g n a T
g n e P
a. Mendampingi Hakim dengan cara mengikuti dan mencatat jalannya
a m
persidangan;
b. Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya
a g A
yang ada hubungannya dengan perkara gugatan;
c. Bertanggungjawab atas pendaftaran perkara yang masuk dalam buku
n ila
register perkara gugatan sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas, dan membubuhi nomor perkara gugatan sesuai dengan
d a g en
urutan dalam buku register tersebut setelah panjar perkara dibayarkan pada kas.
P
d. Bertanggung jawab atas seluruh penulisan–penulisan dalam register
g n
perkara gugatan secara tertib, cermat dan lengkap, secara tepat waktu, berdasarkan jalannya persidangan perkara
a r e
e. Bertanggungjawab atas laporan perkara gugatan pada setiap bulan;
g n a
f. Membuat daftar semua perkara gugatan yang diterima di kepaniteraan dan memberi nomor urut;
T a
g. Merencanakan dan melaksana pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara gugatan, mengawasi, mengevaluasi tugas meja I
m a g A n a l i d
dan meja II serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Panitera.
10. Kaur Kepegawaian :
a. Membaca, dan menelaah surat-surat yang telah didisposisi atasan untuk
e g n
ditindaklanjuti;
b. Membuat surat jawaban atau balasan sesuai dengan disposisi atasan;
n
a g
g n ra
a T a
c. Membaca, memeriksa dan mengoreksi surat-surat yang berkaitan dengan kepegawaian yang telah dibuat oleh pelaksana kepegawaian;
m a
d. Bertanggungjawab atas pembuatan SPMJ dan SPMT bagi yang menduduki jabatan serta KP4 bagi seluruh pegawai Pengadilan Agama
g A
Tangerang pada setiap awal tahun ;
n a l i d a
e g n a T
e. Bertanggungjawab atas pembuatan inpassing gaji pada setiap adanya penyesuaian gaji berdasarkan peraturan Pemerintah yang terbaru;
g n e P
f. Memeriksa dan memberikan arahan tentang data pegawai dalam
a m
aplikasi SIMPEG dan mengintrusikan kepada pelaksana kepegawaian sebagai administrator SIMPEG untuk selalu memperbaharui SIMPEG dengan data yang terbaru;
a g A
g. Bertanggungjawab atas terselenggaranya kenaikan pangkat, kenaikan
n ila
gaji berkala tepat pada waktunya;
h. Memeriksa dan memberikan arahan kepada pelaksana Kepegawaian
d a g en
dalam hal pengisian Buku Induk Pegawai dan Kartu Cuti Pegawai;
i. Memeriksa dan menelaah berkas-berkas usulan kenaikan pangkat
P
pegawai;
j. Bertanggungjawab atas pengusulan Karpeg, Karis maupun Karsu, dan
g n
Taspen;
k. Mengikuti rapat Baperjakat dan mempersiapkan data-data pendukung
a r e
untuk rapat Baperjakat;
g n a
l. Membuat usulan yang sifatnya rahasia sebagai tindaklanjut hasil Baperjakat Merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian
T a
di lingkungan PA, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang
m a g A n a l i d
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-
g n ra
undangan yang berlaku
11. Kaur Umum :
e g n
a. Bertanggungjawab atas terselenggaranya surat-surat masuk;
b. Membaca dan memeriksa surat-surat masuk serta melampirkan lembar
a g
n
a T a
disposisi;
c. Bertanggungjawab atas buku surat masuk dan keluar;
d. Bertanggungjawab atas buku kendali surat masuk dan keluar;
m a
e. Bertanggungjawab atas buku kendali konsep surat;
g A
f. Mengawasi dan memonitor serta memberikan arahan kepada pelaksana umum dalam hal register buku keluar;
n a l i d a
e g n a T
g. Mengawasi dan memonitor serta memberikan arahan kepada pelaksana umum dalam hal buku kendali konsep surat;
g n e P
a m
h. Membaca, memeriksa dan mengoreksi surat-surat bidang umum yang memerlukan tindak lanjut;
a g A
i. Bertanggungjawab atas terselenggaranya arsip umum secara baik; j. Memeriksa dan menelaah SABMN secara priodik dan menginstruksikan
n ila
administrator SABMN untuk mencatat pengadaan barang yang dibeli
d a g en
dari Dana DIPA;
k. Bertanggungjawab atas pembuatan DIR (daftar inventaris ruangan) dan DIL (daftar inventaris lainnya) sesuai dengan keadaan barang;
P
l. Melakukan Stock opname barang milik Negara dengan tujuan untuk
g n
mengetahui kondisi barang yang masih baik maupun yang telah rusak berat;
a r e
m. Menelaah hasil laporan stok opname barang dan melakukan pengusulan
g n a
penghapusan barang inventarsi milik negara dengan cara berkoordinasi dengan KPKLN Tangerang;
T a
n. Bertanggungjawab atas tersedianya ATK Barang;
m a g A n a l i d
o. Melakukan stock opname barang ATK serta pelaporannya dalam bentuk aplikasi;
p. Bertanggungjawab
atas
terselenggaranya
perpustakaan
serta
e g n
memberikan arahan kepada petugas perpustakaan demi tertibnya perpustakaan seperti memberi nomor setiap pengadaan buku baru dan
a T a
dibubuhi stempel, serta mencatat setiap peminjaman dan pengembalian
a g
n
g n ra
buku dalam kartu kendali;
m a
q. Bertanggungjawab atas keadaan lingkungan dan gedung kantor;
g A
r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris ; 12. Kaur Keuangan:
n a l i d a
e g n a T
a. Membaca dan memeriksa serta menelaah surat-surat yang berkaitan dengan keuangan;
g n e P
a m
b. Membaca, mempelajari dan menelaah serta menindaklanjuti surat-surat yang telah didisposisi atasan untuk dijawab atau dibalas;
a g A
c. Memeriksa dan menelaah SAI secara priodik dan mengirimkan laporan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, setiap tangal 5 pada
n ila
setiap awal bulan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI;
d a g en
d. Bertanggungjawab atas pengisian dan kelengkapan file-file pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang ada kaitannya dengan keuangan
P
secara berkala;
e. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pejabat penguji SPP dan penerbit
g n
SPM bertugas dan berkewajiban:
a r e
1. Memeriksa kelengkapan berkas SPP; 2. Mengisi chek list kelengkapan berkas SPP; 3. Membuat
dan
g n a
menandatangani
tanda
T a
menyampaikannya;
terima
SPP
dan
4. Melakukan pengujian atas SPP dengan cara sebagai berikut:
m a g A n a l i d
g n ra
- Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e g n
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas
a g
n
a T a
pagu anggaran;
- Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan kelayakan hasil kerja
m a
yang dicapai dengan indicator keluaran;
g A
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut; Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
n a l i d a
e g n a T
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama BANK);
g n e P
Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan
a m
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai
a g A
degan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
Jadwal waktu pembayaran;
n ila
13. Panitera Pengganti :
a. Mendampingi Hakim dalam persidangan dengan cara mengikuti dan
d a g en
mencatat jalannya persidangan, memanggil pihak-pihak yang berperkara serta para saksi dengan perintah ketua majelis.
P
b. Menyusun dan membuat serta menandatangani berita acara sidang,
g n
dimana pada sidang berikutnya berita acara sidang sebelumnya sudah diketik dengan rapih.
a r e
c. Membuat catatan / daftar sidang kasus perkasus minimal rangkap empat
g n a
untuk diberikan kepada
- Kasir / bendahara keuangan perkara
T a
- Meja II untuk dicatat dalam buku register perkara
m a g A n a l i d
g n ra
- Meja III sebagai laporan bulanan
- Arsip Hakim Ketua Majelis/Panitera yang bersangkutan
e g n
d. Menyerahkan diktum putusan setelah putusan tersebut ditandatangani /di acc oleh hakim ketua majelis kepada:
a g
n
a T a
- Petugas Meja II untuk dicatat dalam register perkara
- Jurusita Pengganti untuk diberitahukan kepada pihak-pihak, bagi
m a
perkara yang diputus hanya dihadiri oleh salah satu pihak.
g A
e. Membantu Hakim Ketua Majelis dalam melaksanakan mintasi perkara, dimana selambat-lambatnya setengah bulan setelah perkara tersebut
n a l i d a
diputus harus telah diminutasi.
e g n a T
f. Mengetik PHS atas perkara yang ditugaskan dimana yan bersangkutan
g n e P
sebagai Panitera Pengganti
a m
g. Mendampingi Ketua Majelis Hakim untuk mencatat proses persidangan
a g A
ditempat (descente) yang kemudian disusun dalam bentuk berita acara.
14. Jurusita Pengganti
: Jurusita dan Jurusita Pengganti berkedudukan sebagai
n ila
tenaga fungsional Kepaniteraan Pengadilan yang secara administratif bertanggung jawab kepada Panitera dan sehari-
d a g en hari
berada
di
bawah
koordinasi
Panitera
seperti
Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-
P
teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan
Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-
g n
undang, Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan,
Memuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya
a r e
diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
g n a
15. Pejabat Pembuat Komitmen :
a. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksana kegiatan pada tahun yang
T a
bersangkutan/tahun berjalan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/pimpinan satuan keja;
m a g A n a l i d
g n ra
b. Membuat dan menandatangani kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), berita acara penelitian penawaran, berita acara serah terima dan suratsurat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa;
e g n
c. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
yang dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
n
a g
a T a
kemudian diteruskan kepada Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatangan Surat perintah Membayar
m a
(SPM);
d. Membuat dan menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan
g A
pengeluaran uang;
n a l i d a
e g n a T
e. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang dikuasainya
yang meliputi prosentase pelaksanaan kegiatan baik mencakup sasaran, keluaran maupun dampak kegiatan tersebut kepada Kuasa Pengguna
g n e P
a m
Anggaran/Pengguna Barang secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan Tahunan) yang kemudian melaporkan kepada Ketua
a g A
Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;
f. Membuat rencana kerja dan anggaran yang dilengkapiRincian Anggaran
n ila
Biaya (RAB) serta kerangka acuan serta data pendukung lainnya untuk
d a g en
anggaran tahun berikutnya;
16. Bendahara Pengeluaran :
P
a. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan DIPA yang dikelolanya
g n
setelah:
Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
a r e
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
g n a
Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
T a
Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
b. Wajib menolak perintah bayar jika setelah diteliti dan diuji peryaratan-
m a g A n a l i d
persayaratan tersebut tidak terpenuhi;
g n ra
c. Mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; d. Mengambil SP2D untuk dicairkan sebagai uang persediaan;
e g n
e. Menyimpan uang persediaan dalam brankas khusus; f. Mendistribusikan uang sesuai dengan peruntukkannya;
a g
n
a T a
g. Meminta dan mengarsipkan bukti-bukti pertangungjawaban belanja; h. Bendaharawan mencairkan dana untuk Kas Persediaan;
i. Mencatat setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bantu lainnya;
m a
g A
j. Melaporkan seluruh transaksi yang terjadi dalam satu bulan kepada atasan langsung bendahara pengeluaran setiap akhir bulan;
n a l i d a
k. Melakukan pembayaran gaji dan dana pelaksanaan kegiatan; l. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak ke kantor pajak;
g n e P
m. Membuat laporan pertangungjawaban/SPJ; n. Bertanggungjawab
secara
dilaksanakannya;
17. Bendahara Penerimaan;
pribadi
a m
atas
pembayaran
a g A
e g n a T yang
a. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari penerimaan
n ila
Negara bukan pajak dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan; b. Melakukan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
d a g en
c. Menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Rekening Kas Umum Negara;
P
d. Membuat laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
e. Bertanggungjawab atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dan
g n
melaporkannya kepada atasan langsung;
18. Staff/Pelaksana : Membantu dan melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas
a r e
Atasan langsungnya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang
g n a
diperintahkan atasan.
B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)
T a
Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Agama Tangerang memiliki standart guna memberikan pelayanan yang optimal kepada
m a g A n a l i d
g n ra
masyarakat pencari keadilan sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Tangerang dapat terwujud. Adapun SOP Penerimaan Perkara pada Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :
e g n
TINGKAT PERTAMA
a T a
1. Pendaftaran
n
a g
a. Petugas Meja I menerima surat permohonan / gugatan / permohonan banding / verzet (perlawanan) / permohonan kasasi / permohonan peninjauan kembali /
m a
permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga sebanyak
g A
jumlah pihak berperkara ditambah empat salinan dengan melampirkan : 1) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah, atau yang sejenisnya
n a l i d a
(khusus perkara prodeo);
e g n a T
2) Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) dengan disertai:
g n e P
a m
-
Fotocopy kartu anggota yang masih berlaku (bagi Advokat);
-
Surat Keterangan hubungan keluarga dari Lurah; dan
a g A
a) Surat Izin menjadi Kuasa dari Pengadilan Agama (bagi Kuasa insidentil), atau
n ila
b) Surat izin khusus atasan (bagi PNS dan Anggota POLRI/ TNI); b. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan berkas, menaksir panjar biaya dan
d a g en
membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM dikembalikan kepada penggugat / pemohon/ kuasanya dan agar membayar panjar biaya perkara melalui Bank (kecuali perkara prodeo) ;
P
c. Berkas diserahkan ke pemegang kas untuk ditandatangani dan dibubuhi cap
g n
lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran (bukti bayar pada Bank yang ditunjuk) dan dicatat dalam Jurnal Keuangan lalu menyerahkan satu exemplar surat permohonan / gugatan
a r e
dan lembaran pertama SKUM kepada yang
g n a
bersangkutan;
d. Berkas diserahkan ke Petugas Meja II untuk dicatat dalam register perkara dan
T a
selambat-lambatnya dua hari berikutnya : Ketua PA menunjuk Majelis Hakim, Panitera menunjuk Panitera Sidang dan Jurusita Pengganti lalu Majelis Hakim
m a g A n a l i d
menentukan hari sidang dan memerintahkan Jurusita
Pengganti
(JSP)
g n ra
memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan sesuai hari dan tanggal yang ditetapkan;
e g n
2. Penyelesaian Perkara Dalam hal Penggugat / Pemohon mengajukan permohonan berperkara
a g
n
a T a
secara prodeo (tanpa biaya), persidangan diawali pemeriksaan permohonan prodeo;
Permohonan prodeo dapat dikabulkan atau ditolak. Terhadap putusan prodeo tidak dapat diajukan upaya hukum;
m a
g A
a. Apabila dikabulkan sidang dilanjutkan pada tahap Mediasi kecuali Termohon / Tergugat tidak hadir, sidang ditunda untuk memanggil kembali;
n a l i d a
e g n a T
b. Apabila ditolak, sidang ditunda selama 14 hari untuk memberi kesempatan
kepada Pemohon / Penggugat membayar panjar biaya perkara. Pada sidang
g n e P
berikutnya:
a m
1) Jika panjar biaya perkara tidak dibayar, perkara dibatalkan; 2) Apabila dibayar, sidang dilanjutkan pada tahap mediasi;
a g A
c. Dalam hal Tergugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (untuk perkara selain bidang perkawinan) permohonan tersebut diajukan bersama-
n ila
sama jawaban dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala Desa/ Lurah atau sejenisnya, permohonan prodeo dapat dikabulkan atau ditolak.
d a g en
Terhadap putusan prodeo tidak dapat diajukan upaya hukum;
d. Dalam hal tidak ada permohonan prodeo, bila para pihak hadir persidangan diawali proses mediasi kecuali perkara permohonan (volunteir), proses mediasi
P
dilaksanakan
paling lama 40 hari sejak pemilihan Mediator dan dapat
g n
diperpanjang paling lama 14 hari;
e. Jika mediasi berhasil, kesepakatan dituangkan di dalam Surat Perdamaian yang
a r e
ditanda tangani para pihak dan mediator, atau Surat Pencabutan gugatan /
g n a
permohonan dalam hal para pihak rukun kembali (khusus perkara perceraian);
f. Pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak menyampaikan Surat
T a
Perdamaian atau Surat Pencabutan tersebut agar perkara diselesaikan dengan putusan perdamaian (Akta van Dading) atau penetapan pencabutan dan
m a g A n a l i d
apabila perkara dipandang tidak layak dimediasi, atau proses mediasi gagal
g n ra
atau tidak berhasil, sidang dilanjutkan pada tahap litigasi.
g. Penyelesaian perkara melalui prosedur Litigasi berlangsung paling lama 6
e g n
(enam) bulan, kecuali ada alasan yang sah menurut hukum. Tahap litigasi diawali upaya perdamaian (dading);
a g
n
a T a
1) Apabila upaya perdamaian berhasil, perkara selesai dengan pencabutan, atau putusan perdamaian (Akta van Dading);
2) Apabila gagal atau tidak berhasil, sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara;
m a
g A
Sidang pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara: a) Default: tanpa hadirnya Termohon/Tergugat;
n a l i d a
b) Contradictoir: tanpa jawaban; c) Biasa, yang meliputi tahap:
g n e P
Pembacaaan permohonan/gugatan;
a m
Jawaban atas permohonan/gugatan;
a g A
Tanggapan Penggugat atas jawaban (Replik) Tanggapan Tergugat atas replik (Duplik); Pembuktian dari para pihak;
n ila
Pemeriksaan setempat (khusus sengketa harta); Peletakan Sita (jika diminta);
d a g en
Kesimpulan dari para pihak;
Pembacaan Penetapan/Putusan;
P
e g n a T
h. Sesaat setelah pembacaan Penetapan/Putusan (kecuali cerai
talak), Sisa
g n
Panjar Biaya Perkara dikembalikan (jika ada), selambat-lambatnya tiga hari kerja berikutnya PA memberitahukan putusan kepada pihak yang tidak hadir saat putusan dibacakan dan paling
lama
14
hari
a r e
sejak
dibacakan
g n a
menyampaikan salinan penetapan/ putusan kepada para pihak; i. Apabila tidak ada upaya hukum
PA
(verzet, banding, kasasi) putusan
T a
berkekuatan hukum tetap terhitung sejak hari 15 setelah pembacaan / pemberitahuan putusan.
m a g A n a l i d
g n ra
j. Sejak berkekuatan hukum tetap Pengadilan Agama menyampaikan Akta Cerai kepada para pihak (khusus perkara cerai gugat) dan melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak ( khusus cerai talak).
e g n
3. Pencabutan perkara
Permohon / Penggugat dapat mencabut permohonan / gugatannya baik sebelum
n
a g
a T a
atau dalam proses pemeriksaan perkara;
a. Dalam hal diajukan sebelum pemeriksaan perkara:
m a
1) Surat Pencabutan diajukan ke Pengadilan Agama melalui Petugas Meja I dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika
g A
dikuasakan kepada orang lain) dan bagi yang buta aksara, pencabutan
n a l i d a
dilakukan secara lisan dihadapan panitera.
e g n a T
2) Pada hari itu juga Panitera melalui petugas Meja I membuat dan menanda tangani Akta Pencabutan;
g n e P
3) Selambat-lambatnya
satu
hari
kerja
a m
berikutnya,
Majelis
Hakim
memerintahkan JSP memberitahukan pencabutan tersebut kepada Tergugat
a g A
/ Termohon dalam hal sudah dipanggil.
b. Dalam hal diajukan dalam proses pemeriksaan perkara:
a) pencabutan diajukan secara lisan atau tertulis di muka persidangan
n ila
b) Pencabutan dapat dibenarkan apabila diajukan sebelum tahap jawaban, jika
d a g en
diajukan setelah jawaban pencabutan hanya dapat dibenarkan apabila Tergugat / Termohon setuju;
P
BANDING
g n
Permohonan Banding diajukan paling lambat 14 hari sejak: a. Pembacaan/ pemberitahuan putusan;
a r e
b. Pemberitahuan putusan berperkara secara prodeo pada tingkat banding;
g n a
(Apabila diajukan setelah lewat waktu, permohonan Banding tetap diterima dengan catatan Panitera membuat pernyataan bahwa permohonan banding telah lewat waktu) 1.
T a
Permohonan banding diajukan ke Pengadilan Agama melalui Meja I dengan melampirkan:
m a g A n a l i d
a. Salinan resmi Putusan PTA tentang ijin berperkara secara prodeo pada tingkat
g n ra
banding (khusus perkara banding secara prodeo);
b. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang
e g n
lain) dengan disertai:
1) Fotocopy kartu anggota yang masih berlaku (bagi Advokat); atau
n
a g
a T a
2) Surat Keterangan hubungan keluarga dari Lurah serta: - Surat Ijin dari Ketua PA (bagi Kuasa insidentil); atau
- Surat izin khusus atasan (bagi PNS dan Anggota POLRI/ TNI)
2.
m a
Petugas Meja I membuatkan SKUM dan membuat Akta Pernyataan Banding yang
g A
ditanda tangani Pemohon Banding namun belum ditandatangani panitera. 3.
e g n a T
Kasir menerima Akta Pernyataan Banding disertai dengan asli SKUM dari
n a l i d a
Pemohon Banding, membukukan uang panjar biaya banding yang tercantum
dalam SKUM pada jurnal Keuangan Perkara Banding, memberi nomor registrasi
g n e P
pendaftaran pada SKUM dan menyerahkan kembali Akta Pernyataan Banding
a m
(setelah ditandatangani oleh Panitera) beserta asli SKUM kepada Pemohon Banding.
a g A
4.
Petugas Meja II mencatat dalam buku register;
5.
Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan banding dengan salinan
n ila
putusan, akta pernyataan banding, dan relaas pemberitahuan isi putusan (jika ada) dan membuat daftar check-list kelengkapan berkas banding sebagai kontrol
d a g en proses perkara.
6.
P
Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja berikutnya: a. Biaya banding dikirim ke PTA (kecuali prodeo);
b. Pernyataan banding diberitahukan kepada Terbanding; 7.
g n
Selambat-lambatnya 14 hari sejak pendaftaran para pihak dipanggil untuk pemeriksaan berkas (inzage). Pemeriksaan berkas perkara dilakukan paling
a r e
lambat hari ke 27 sejak pendaftaran. Dalam hal para pihak atau salah satu
g n a
pihak tidak hadir untuk memeriksa berkas, Panitera membuat Surat Keterangan tentang ketidak hadiran pihak tersebut untuk memeriksa berkas;
T a
8.
Jika dikehendaki, Pembanding/Terbanding dapat mengajukan Memori/ Kontra Memori Banding sebelum berkas perkara dikirim;
m a g A n a l i d
a. Memori/Kontra Memori Banding di sampaikan ke PA melalui Meja I.
g n ra
b. Selambat-lambatnya tiga hari kerja berikutnya Memori/kontra memori tersebut disampaikan kepada Terbanding/Pembanding;
9.
(Bundel A dan Bundel B yang telah lengkap) di kirim ke PTA;
n
a g
e g n
Selambat-lambatnya hari ke 29 sejak pendaftaran banding, berkas banding
a T a
10. Selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak Salinan Putusan PTA diterima,
Putusan diberitahukan kepada para pihak, apabila tidak ada upaya hukum (kasasi) putusan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak hari 15 setelah pemberitahuan putusan.
m a
g A
11. Sejak berkekuatan hukum tetap:
e g n a T
a. PA menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak (khusus perkara cerai gugat);
n a l i d a
b. Melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak ( khusus cerai talak).
Atas
dasar
kesepakatan
bersama, Para
pihak
dapat menempuh
upaya
perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding sepanjang perkara
g n e P
a m
belum diputus;
ga
- Kesepakatan untuk menempuh upaya perdamaian diajukan secara tertulis kepada
PA
melalui
Petugas
Meja
I.
Dan
A n
selanjutnya
Ketua
PA
memberitahukan hal tersebut ke PTA (dalam hal berkas sudah dikirim) dengan
a l i d
maksud agar pemeriksaan perekara ditunda;
- Upaya perdamaian berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak diajukan ke PA.
a g en
Dan jika para pihak menghendaki, Ketua PA dapat menunjuk seorang atau beberapa orang Mediator;
P
- Para pihak melalui PA dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis
g n
untuk dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian;
Apabila tercapai perdamaian maka proses pencabutan perkara banding sebagai berikut
a r e
:
g n a
1. Permohonan Banding dapat dicabut sebelum perkara diputus oleh PTA;
2. Surat Permohonan Percabutan diajukan ke PA melalui Petugas Meja I dengan
T a
melampirkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain):
m a g A n a l i d
3. Petugas Meja I menyerahkan SKUM yang telah diberi tanda lunas setelah yang
g n ra
bersangkutan membayar tambahan panjar biaya banding melalui Bank, dicatat dalam Jurnal keuangan (kecuali banding secara prodeo) dan menyerahkan satu
e g n
exemplar salinan Akta Pencabutan beserta SKUM tersebut kepada Pembanding;
4. Selambat-lambatnya 3 hari kerja berikutnya pencabutan tersebut diberitahukan
n
a g
a T a
kepada Terbanding dan dilaporkan ke PTA;
KASASI
m a
Permohonan Kasasi diajukan paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan putusan Banding dan Pembacaan/Pemberitahuan Penetapan (volunteir) PA, apabila
g A
diajukan setelah lewat waktu permohonan Kasasi tidak memenuhi syarat formal ;
n a l i d a
1. Permohonan Kasasi diajukan ke PA melalui Petugas Meja I dengan melampirkan:
e g n a T
a. Surat Keterangan Tidak Mampu membayar biaya perkara dari Lurah atau
g n e P
a m
yang sejenis (khusus kasasi secara prodeo);
b. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain) dengan disertai:
a g A
1) Fotocopy kartu anggota yang masih berlaku (bagi Advokat);
n ila
2) Surat Keterangan hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah
- Surat izin khusus atasan (bagi PNS dan Anggota POLRI/ TNI);
d a g en
- Surat Ijin dari Ketua PA(bagi Kuasa insidentil);
2.
Petugas Meja I membuatkan SKUM dan membuat Akta Pernyataan Kasasi yang ditanda tangani Pemohon Kasasi namun belum ditandatangani panitera.
P
3.
Kasir menerima Akta Pernyataan Kasasi disertai dengan asli SKUM dari Pemohon
g n
Kasasi, membukukan uang panjar biaya banding yang tercantum dalam SKUM
pada jurnal Keuangan Perkara Kasasi, memberi nomor registrasi pendaftaran
a r e
pada SKUM dan menyerahkan kembali Akta Pernyataan Kasasi (setelah
g n a
ditandatangani oleh Panitera) beserta asli SKUM kepada Pemohon Kasasi. 4.
Petugas Meja II mencatat dalam register;
5.
Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan kasasi dengan bundel A, salinan
T a
putusan tingkat pertama dan banding, akta pernyataan kasasi, dan relaas
m a g A n a l i d
pemberitahuan isi putusan banding dan membuat daftar check-list kelengkapan
g n ra
berkas kasasi sebagai kontrol proses perkara ;
6.
Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja berikutnya:
e g n
a. Biaya Kasasi dikirim ke MA (kecuali Kasasi secara prodeo);
b. Pernyataan Kasasi diberitahukan kepada Termohon Kasasi (kecuali kasasi
n
a g
a T a
dalam perkara volunteir);
7.
Selambat-lambatnya 14 hari sejak pendaftaran, memori kasasi harus diajukan kepada PA melalui Petugas Meja I. Jika lewat waktu, Kasasi tidak
m a
memenuhi syarat formal. Selambat-lambatnya tiga hari kerja berikutnya JSP
g A
menyampaikan Memori kasasi kepada Termohon Kasasi (kecuali kasasi dalam perkara volunteir);
n a l i d a
8.
Kontra memori kasasi diajukan ke PA melalui
e g n a T
Petugas Meja I dalam
tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan memori kasasi. Selambat-
g n e P
lambatnya tiga hari kerja berikutnya JSP menyampaikan Kontra Memori kasasi
9.
a m
kepada Pemohon Kasasi;
a g A
Selambat-lambatnya 7 hari setelah penyampaian Kontra Memori Kasasi, berkas Kasasi di kirim ke Mahkamah Agung RI ( kecuali tidak memenuhi syarat);
10. Selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak salinan putusan Kasasi diterima, putusan
n ila
Kasasi diberitahukan kepada para pihak;
11. Setelah pemberitahuan isi putusan kasasi:
d a g en
a. PA menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak (khusus perkara cerai gugat); b. Melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak ( khusus cerai talak).
Apabila perkara prodeo :
P
1. Selambat lambatnya 3 hari kerja sejak pendaftaran kasasi:
g n
a. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; b. Ketua PA menunjuk Majelis Hakim;
a r e
c. Majelis Hakim menentukan hari sidang
g n a
d. JSP memangil para pihak;
2. Pada hari persidangan yang ditetapkan Majelis Hakim memeriksa permohonan
T a
berperkara secara prodeo pada tingkat kasasi dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan;
m a g A n a l i d Atas
dasar
kesepakatan
bersama, Para
pihak
dapat menempuh
upaya
g n ra
perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses kasasi sepanjang perkara belum diputus;
e g n
- Kesepakatan untuk menempuh upaya perdamaian diajukan secara tertulis kepada PA melalui Petugas Meja I. Dan selanjutnya Ketua PA memberitahukan hal
n
a g
a T a
tersebut ke MA (dalam hal berkas sudah dikirim) dengan maksud agar pemeriksaan perkara ditunda;
- Upaya perdamaian berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak diajukan ke PA.
m a
Dan jika para pihak menghendaki, Ketua PA dapat menunjuk seorang atau
g A
beberapa orang Mediator. Para pihak melalui PA dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis untuk dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian;
n a l i d a
Apabila tercapai perdamaian maka proses pencabutan perkara kasasi s Apabila tercapai perdamaian maka proses pencabutan perkara banding sebagai berikut : ebagai berikut :
g n e P
a m
- Permohonan Kasasi dapat dicabut sebelum diputus oleh MA;
a g A
e g n a T
- Permohonan Percabutan yang disetujui Termohon ditujukan kepada Ketua MA RI melalui PA dan disampaikan ke PA melalui Petugas Meja I dengan melampirkan Surat Kuasa yang telah terdaftar (jika dikuasakan kepada orang lain)
n ila
- Petugas Meja I menyerahkan salinan Akta Pencabutan kepada Pemohon danTermohon Kasasi;
d a g en
- Petugas Meja II mencatat dalam register;
- Selambat-lambatnya 3 hari kerja berikutnya Ketua PA melaporkan pencabutan tersebut secara tertulis ke MA RI;
P
PENINJAUAN KEMBALI
g n
Petugas Meja I
1. Menerima dan membuatkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PK.
a r e
2. Mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross-check
g n a
dengan Buku Induk Register Gugatan/ Permohonan dan Buku Induk Register Kasasi.
T a
3. Menghitung hari apakah permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak
m a g A n a l i d
ditemukannya bukti baru (novum).
g n ra
4. Membuatkan SKUM dan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditanda tangani Pemohon Peninjauan Kembali yang belum ditandatangani panitera.
e g n
Kasir
1. Menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali disertai dengan asli SKUM dari
n
a g
a T a
Pemohon Peninjauan Kembali.
2. Membukukan uang panjar biaya Peninjauan Kembali yang tercantum dalam SKUM
pada Buku Jurnal Keuangan Permohonan Peninjauan Kembali dan memberi nomor
registrasi pendaftaran pada SKUM.
m a
g A
3. Menyerahkan kembali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali beserta asli SKUM kepada Pemohon Peninjauan Kembali.
n a l i d a
Petugas Meja II
e g n a T
1. Menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon
g n e P
Peninjauan Kembali.
a m
2. Menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali.
a g A
3. Menyerahkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali kepada Panitera untuk ditanda tangani.
n ila
4. Mencatat dalam register induk perkara Peninjauan Kembali sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM;
d a g en
Petugas Meja III
P
1. Menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang telah
g n
ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali beserta lembar pertama SKUM Petugas menerima berkas permohonan Peninjauan Kembali
a r e
melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku
g n a
ekspedisi.
2. Melengkapi berkas permohonan Peninjauan Kembali dengan Bundel A, salinan
T a
putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, dan relaas pemberitahuan isi putusan.
m a g A n a l i d
3. Membuat daftar check-list kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sebagai kontrol
g n ra
proses perkara dan menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti
kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum
e g n
dikirim ke Mahkamah Agung.
Proses Pengiriman Berkas PK
n
a g
a T a
1. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5,: 1 rangkap untuk Mahkamah
Agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan
m a
kepada PTA/MSy Aceh, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip.
g A
2. Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
n a l i d a
3. Biaya perkara Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung melalui bank.
e g n a T
4. Bukti setoran bank untuk perkara Peninjauan Kembali tersebut dimasukkan dalam
g n e P
bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung.
a m
5. Petugas memphotocopy Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum.
PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN.
a g A
1. Panitera melakukan penelitian, crosscheck terhadap salinan putusan yang akan
n ila
disampaikan kepada para pihak.
d a g en
2. Petugas membuat catatan kaki dalam salinan putusan yang diminta oleh para pihak yang berisi :
- Diberikan kepada/atas permintaan siapa. - Dalam keadaan belum/ sudah BHT
P
3. Petugas membuat/ mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan
g n
yang akan ditandatangani oleh panitera.
4. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang
a r e
wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon
g n a
dan tergugat/termohon, melalui pos.
5. Petugas menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang belum diambil
T a
melalui pos.
SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI, EKSEKUSI RIIL DAN EKSEKUSI
m a g A n a l i d LELANG
Sita Jaminan
(SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita dari Majelis Hakim.
a T a
2. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita pada hari itu juga setelah
n
a g
Pemohon Sita membayar SKUM.
3. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register penyitaan
g n ra
e g n
1. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya
m a
4. Jurusita melaksanakan proses sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita
g A
dari Panitera/ Wakil Panitera.
5. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Panitera/ Wakil Panitera paling
n a l i d a
lama 1 hari setelah pelaksanaan sita.
Aanmaning/Peneguran
e g n a T
1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan aanmaning dari Pemohon dan
g n e P
a m
memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar.
2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya
a g A
(SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera.
3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan aanmaning
n ila
dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM.
4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan
d a g en
aanmaning pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi
P
6. Jurusita melaksanakan proses aanmaning paling lama 3 hari setelah menerima
g n
berkas dari Panitera/ Wakil Panitera.
7. Jurusita menyerahkan berkas aanmaning kepada Panitera/ Wakil Panitera paling
a r e
lama 1 hari setelah pelaksanaan peneguran.
g n a
Sita Eksekusi
1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon dan
T a
memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya
m a g A n a l i d
g n ra
(SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera.
3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi membayar SKUM.
e g n
4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM.
n
a g
a T a
5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi
6. Jurusita melaksanakan proses sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima
m a
berkas dari Panitera/ Wakil Panitera.
7. Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling
g A
lama 1 hari setelah pelaksanaan sita.
n a l i d a
Eksekusi Riil/Pengosongan
1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon dan
g n e P
e g n a T
memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar.
a m
2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera.
a g A
3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM.
n ila
4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan eksekusi.
d a g en
5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi. 6. Jurusita melakukan pemberitahuan proses eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi.
P
7. Jurusita melakukan koordinasi dengan instansi terkait paling lama 3 hari setelah
g n
menerima penetapan dari KPA.
8. Jurusita melaksanakan proses eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas
a r e
dari Panitera/ Wakil Panitera.
g n a
9. Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan Eksekusi.
T a
Eksekusi Lelang
1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan eksekusi lelang dari Pemohon dan
m a g A n a l i d
g n ra
memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar.
2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera.
e g n
3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi lelang dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM.
n
a g
a T a
4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan eksekusi lelang pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM.
m a
5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi
6. Panitera Muda Gugatan mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang
g A
kepada Kantor Lelang paling lama 2 hari setelah penetapan ditanda tangani.
n a l i d a
g n e P
P
d a g en
n ila
a g A
a m
e g n a T
BAB III KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2011
g n
a r e
Pengadilan Agama Tangerang selama kurun waktu tahun 2011 menerima perkara
g n a
sebanyak 2094 perkara, yang terdiri dari 1648 jenis perkara gugatan dan 446 jenis perkara permohonan. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak 277, 271 jenis perkara
T a
gugatan dan 6 jenis perkara permohonan. Selama kurun waktu satu tahun, Pengadilan Agama Tangerang memeriksa setiap perkara yang diterima dan mengadilinya. Banyaknya
m a g A n a l i d
perkara yang diputus pada tahun 2011 sebanyak 1960 perkara baik jenis perkara gugatan
g n ra
maupun jenis perkara permohonan. Sehingga pada tahun 2011 ini menyisakan perkara sebanyak 411 perkara.
e g n
Laporan seluruh keadaan perkara di Pengadilan Agama Tangerang selama tahun
a T a
2011 :
n
a g
Perkara yang diterima selama tahun 2011 sebanyak 2094, dengan jenis perkara
gugatan sebanyak 1648 perkara dan jenis perkara permohonan sebanyak 446
m a
perkara. Dengan perincian sebagai berikut :
g A
Perkara Cerai Gugat sebanyak 1146 perkara; perkara Cerai Thalak sebanyak 474
e g n a T
perkara; Izin Poligami sebanyak 6 perkara; Dispensasi kawin 12 perkara;
n a l i d a
Pembatalan perkawinan sebanyak 2 perkara; Gugatan harta bersama sebanyak 9
perkara; penguasaan anak sebanyak 8 perkara, permohonan Isbath Nikah
g n e P
sebanyak 386 perkara; Perkara Wali Adhol sebanyak 7 perkara; Perkara
a m
Kewarisan sebanyak 5 perkara, Permohonan penetapan Ahli Waris 28 perkara,
a g A
perwalian anak sebanyak 10 perkara dan lain-lain sebanyak 1 perkara. (Lampiran B.8)
Perkara yang diputus selama tahun 2011 sebanyak 1960, dengan perincian
n ila
sebagai berikut :
Perkara Cerai Thalak yang diputus sebanyak 376 perkara; perkara Cerai Gugat
d a g en
sebanyak 899 perkara; perkara yang dicabut oleh para pihak baik cerai gugat, cerai thalak maupun perkara lainnya sebanyak 155 perkara; Izin poligami yang
P
diputus sebanyak 5 perkara; Dispensasi kawin yang dikabulkan sebanyak 7
perkara; perkara Harta Bersama yang dikabulkan sebanyak 6 perkara; perkara
g n
penguasaan anak yang dikabulkan sebanyak 4 perkara, perkara Itsbat Nikah yang dikabulkan sebanyak 366 perkara; perkara Wali Adhol yang dikabulkan sebanyak
a r e
4 perkara; perkara perwalian yang dikabulkan sebanyak 8 perkara; perkara
g n a
Kewarisan yang dikabulkan sebanyak 4 perkara; perkara Penetapan Ahli Waris yang dikabulkan sebanyak 26 perkara; perkara Lain-lain yang dikabulkan
T a
sebanyak 2 perkara; perkara dicoret sebanyak 32 perkara; perkara gugur sebanyak 44 perkara dan perkara ditolak sebanyak 3 perkara; perkara tidak
m a g A n a l i d
diterima sebanyak 19 perkara. Agar lebih terperinci dengan ini kami sampaikan
g n ra
laporan keadaan perkara tahun 2011 (dalam daftar lampiran)
n
a g
n a l i d a
n ila
d a g en
a T a
m a
g A
g n e P
P
e g n
a g A
a m
e g n a T
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL
g n
Pengawasan Internal ini dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang berdasarkan
a r e
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Nomor : W27-A3/158/
Hk.00.8/I/2011, tertanggal 3 Januari 2011, yang terdiri dari Pengawasan Bidang Bindalmin
g n a
(Drs. Ubin Mubin Surdiman) Pengawasan Bidang Gugatan (Dra. Hj. Sahriyah, M.SI.), Pengawasan Bidang Permohonan (Dra. Ai Jamilah, MH), Pengawasan Bidang
T a
Kepegawaian (Dra. Absari), Pengawasan Bidang Umum (Drs. H. Z Zaenal Arifin, MH.), Pengawasan bidang Keuangan (Drs. Mansyur, SH.)
m a g A n a l i d
g n ra
Dalam melakukan pengawasan, hakim Pengawas Bidang membuat laporan
pengawasan yang meliputi sebagai berikut:
n
a g
No
Bidang Pengawasan
Temuan Permasalahan
1
2
3
1
Bidang Bindalmin
n a l i d a
g n e P
Ta
4
- Terdapat beberapa perkara yang belum diminutasi
- Ketua Majelis berkoordinasi
- BAP sidang masih ada yang belum di tandatangani oleh PP dan Ketua Majelis;
- Ketua Majelis dan PP lebih teliti dalam pemberkasan pada saat diminutasi;
a g A
- Pengisian buku-buku register belum lengkap ; - Tanggal PHS pada berkas dan register berbeda
n ila
- Belum dilakukan penutup an internal untuk buku induk keuangan perkara minimal setiap 3 bulan dan dibuatkan berita
dan
PP
agar
e g n a T
- Efektifkan instrumen dan tepat waktu penyampaian ke petugas register
a m
- Petugas register koordinasi dengan ketua majelis
a g A
- Belum ada petugas khusus yang menangani arsip perkara sehingga masih belum terkontrol keluar masuk berkas;
d a g en
P
a m
e g n
Solusi Pemecahan & Saran
- Panmud Hukum agar membuat daftar pengontrolan berkas;
- Agar dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
acara pemeriksaan internal oleh panitera. - Penerimaan HHK pada bulan April, Mei dan Juni belum disetor ke Kas Negara.
n
a g
2
Bidang Gugatan
n a l i d a
g n e P
sesuai
a r e
ng
- Masih ada buku bantu keuangan perkara pada halaman muka di tandatangani oleh Pansek seharusnya oleh Ketua dan untuk PNBP harus dijumlahkan
a T
a m
a g A n a l i d
g n
- Setorkan berlaku.
- Masih banyak berkas yang datanya belum lengkap. Contoh : relaas tidak ditandatangani dan distempel oleh lurah, bukti tertulis yang dileges belum diberi tanda bukti, berita acara belum di tandatangani oleh PP dan Ketua majelis.
g A
- Penulisan Identitas para pihak;
yang
- Agar segera dilakukan perubahan sesuai petunjuk
g n ra
- Ketua Majelis dan Panitera pengganti agar lebih teliti pada saat minutasi
e g n
a T a
m a
aturan
- Hal tersebut telah disosialisasikan kepada petugas meja I dan agar Ketua Majelis mempedomani dan segera lakukan perubahan;
e g n a T
- Masih ada materai - Ketua majelis agar lebih putusan yang belum memperhatikan lagi ketika dibubuhi tanggal, bulan manandatangani putusan asli. dan tahun;
a g A
a m
- PMH masih mengguna - Agar melakukan perubahan pada kan dasar hukum yang master SIADPA dan sesuai lama dan banyak yang petunjuk baru PMH dibubuhi belum dibubuhi stempel stempel dinas. dinas.
d a g en
n ila
- Amar putusan cerai talak - Melakukan perubahan pada master SIADPA belum diseragamkan
P
3
Bidang Permohonan
- Produk permohonan adalah penetapan, tetapi dalam permohonan selalu memohon agar menjatuhkan putusan.
T a
m a g A n a l i d
n
a g
Bidang Kepegawaian
n a l i d a
g n e P 5
Bidang Umum
a r e
- Panmud permohonan agar selalu memeriksa dan mengawasi buku register. Seharusnya kalau ada kesalahan penulisan cukup dicoret lalu diparaf.
- Masih banyak kolom pada register permohonan yang belum terisi.
- Agar instrumen berjalan sesuai aturan;
- Penulisan surat permohon an (posita dan petitum) masih harus di sempurnakan.
- Panmud permohonan agar mengarahkan petugas meja I.
g n ra
e g n
a T a
- Belum adannya buku - Segera diusulkan untuk pengadaan peraturan/undang-undang buku-buku peraturan kepegawaian yang menjadi acuan di bidang kepegawaian;
m a
g A
mengusulkan - finger print rusak, absensi - Agar pengadaan finger print. pegawai masih mengguna kan manual (anmano) sehingga menginputnya masih manual
a m
untuk
e g n a T
- Pada Dokumen - Agar segera diperbaiki sesuai pengadaan : Meubelair, ketentuan perundang-ndangan Alat Pengolah Data, Ac yang berlaku dan Teralis Gordyn masih terdapat beberapa kekurangan - Pengelolaan inventaris - Perlu mengecek kembali barangbarang inventaris secara berkala ruangan; Daftar Inventaris apakah ada yang mutasi atau Ruangan belum terisi kondisianya sudah tidak layak dengan sempurna; pakai;
n ila
d a g en
P
g n
g n a
- Register permohonan banyak yang di tip ex dan penulisannya belum seragam.
4
- Panmud permohonan agar mengarahkan petugas meja I. Seharusnya menjatuhkan penetapan
a g A
6
Bidang Keuangan
- Buku Dipa 04 : Terdapat - Agar berkoordinasi dengan KPPN setempat. selisih saldo buku dengan uang kas sebesar Rp. 5.850.000,- disebabkan belum keluarnya SP2D dari KPPN Tangerang dengan No. SPM 0096 jumlah Rp. 2.400.000,-, No. SPM 0097 jumlah Rp. 3.150.000,-, No. SPM 0098 jumlah Rp. 300.000,-
g n
a r e
g n a
T a
m a g A n a l i d
g n ra
- Pencatatan tanggal pada - Bendahara agar lebih teliti dalam buku kas tunai dan buku pencatatan kas umum masih ada yang belum sesuai.
n
a g
n a l i d a
g n e P
a T a
- Buku Dipa 01 : terdapat selisih saldo buku dengan - Agar berkoordinasi dengan KPPN setempat. uang kas sebesar Rp. 2.457.061,- disebabkan belum keluarnya SP2D dari KPPN Tangerang dengan No. SPM 0095 jumlah Rp. 2.457.061,-,
m a
g A
e g n a T
- Berkas keuangan belum - Usulkan pengadaan lemari. tertata dengan rapih karena tidak ada lemari
a m
- Dalam penggunaan SPPD - Agar dipertegas kepada pegawai masih ada keterlambatan yang melakukan perjalanan dinas. penyerahan bukti dan laporan hasil perjalanan dinas.
n ila
a g A
- Dalam penulisan BKU transaksi 30 September - Bendahara agar lebih teliti pajak Pph 21 Unis dan Peradi belum diinput sebesar Rp. 60.000,-
d a g en
P
e g n
- Transaksi tanggal 30 Juni 2011, PU Giro Bank - Bendahara agar lebih teliti belum tercatat dalam BKU manual sebesar Rp. 5.996.938,-
T a
n
m a g A n a l i d n a l i d a
P
a T a
m a
n ila
d a g en
uang - Kaur keuangan segera membuat bantu buku bantu keuangan Bank, untuk belum
g n ra
e g n
g A
g n e P
a r e
g n a
- Buku Bantu persediaan, buku pajak, buku bantu Buku bantu LS, Dipa 01 dan 04 dibuat
a g
g n
a g A
a m
e g n a T
BAB V
g n
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
a r e
Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan pegawai pada Pengadilan Agama Tangerang, diberlakukan system Reward and Punisment, dimana orang yang berprestasi diberikan penghargaan berupa promosi untuk menduduki jabatan yang kosong baik di Pengadilan Agama Tangerang sendiri maupun diluar Pengadilan Agama ataupun dilakukan penyegaran dengan cara rolling jabatan dalam jabatan yang setaraf dalam tingkatan eselon. Seperti halnya pada tahun 2011 bahwa Baperjakat telah mempromosikan dan melakukan penyegaran
g n a
T a
Selain itu untuk membentuk pegawai yang handal dan professional di pengadilan
m a g A n a l i d
g n ra
Agama Tangerang diterapkan apel pagi setiap hari senin, Rapat Pembinaan setiap hari Senin setelah apel pagi yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Tangerang dan hakim pengawas bidang serta bagi pegawai yang telah mengikuti diklat/pelatihan pada
e g n
acara tersebut untuk mempresentasikan ilmu yang telah diperoleh, sehingga pegawai yang tidak mengikuti diklat mengetahui perkembangan keilmuan yang ada.
n
a g
a T a
Kemudian apabila ada hal-hal yang mendesak yang memerlukan penyelesaian
dalam waktu cepat, ketua Pengadilan Agama beserta Pejabat Struktural dan Pejabat
m a
Fungsional melakukan rapat Insidentil.
g A
Agar tergambar lebih jelas tentang profil Pegawai Pengadilan Agama Tangerang
e g n a T
baik dalam peningkatan kuantitas, kualitas serta system karir dan kaderisasi dengan ini
n a l i d a
kami uraikan sebagai berikut: Sumber Daya Manusia (SDM)
g n e P
a m
Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial
Sumber Daya Manusia yang mengisi jabatan teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan
n ila
b. Unsur Hakim
c. Unsur Kepaniteraan
d a g en 1.1. Unsur Pimpinan
P
a g A
Adapun yang menjabat unsur pimpinan pada Pengadilan Agama Tangerang terdiri
g n
dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama yang hingga saat ini dijabat oleh: - Ketua
Nama
: Drs. H. Ambo Asse, SH.,MH.
NIP
: 195812311985031049
Pangkat
: Pembina Utama Muda, IV/c
a r e
g n a
Hakim Madya Utama
- Wakil Ketua
T a
Nama
: Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH.MH.
NIP
: 195704021983031012
am
Pangkat
g A n a l i d
: Pembina Utama Muda, IV/c
1.2. Unsur Hakim
e g n
Adapun Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang berjumlah
15 orang yaitu:
n
a g
g n ra
Hakim Madya Utama
No
NIP
Nama
1
195812311985031049
Drs. H. Ambo Asse, SH.,MH.
2
195704021983031012
3
195809051987032001
4
195705151983031006
5
194911281982031001
6
a m
Ta
L/P G/R
Jabatan
L
IV/c Ketua / Hakim Madya Utama
Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH.MH.
L
IV/c Wakil Ketua / Hakim Madya Utama
Dra. Aam Hamidah
P
IV/b Hakim Madya Muda
Drs. Dudih Mulyadi
L
IV/b Hakim Madya Muda
Drs. Ubin Mubin Surdiman
L
IV/b Hakim Madya Muda
196504201992032003
Dra. Absari
P
IV/a Hakim Madya Pratama
7
196106251992031002
L
IV/a Hakim Madya Pratama
8
195004021977101001
L
196104041992031004
L
IV/a Hakim Madya Pratama
10
196407121992031003
Dra. Soleman., MH.
L
IV/a Hakim Madya Pratama
11
196706121993031004
ga
IV/a Hakim Madya Pratama
9
Drs. Mansyur, SH. Drs. H. E. Mudjaidi Amin, SH.,MH. Drs. Haryadi Hasan., MH. Drs. Saifudin Z, SH., MH.
L
IV/a Hakim Madya Pratama
12
196307231993032002
Dra. Ulyati R
P
IV/a Hakim Madya Pratama
13
196406141992031003
a g en
Drs. Aftabudin Shofari
L
IV/a Hakim Madya Pratama
196808121994032009
Dra. Hj. Sahriyah, SH.
P
IV/a Hakim Madya Pratama
195805251994031003
Drs. Arwendi
P
IV/a Hakim Madya Pratama
n a l i d a
g n e P
14 15
P
a g A
A n
a l i d
a m
e g n a T
1.3. Unsur Kepaniteraan
g n
Adapun Sumber daya manusia yang mengisi jabatan unsur Kepaniteraan
a r e
terdiri dari Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita / jurusita penganti, serta Staff Kepaniteraan yaitu: NIP
1
2
1
19550604 1982031004
2
195505061978031001
3
g n a
Nama
T a 3
Drs. E. Ali Mansur.
L/P
G/R
Jabatan
4
5
6
L
IV/a
Panitera/Sekretaris
Naisan, SH.M.Hum.
L
IV/a
Wakil Panitera
195503271984032002
Nadlroh Hasun,SAg.
P
III/d
Panmud Hukum
4
195706061991031001
H. Karso Bc.Kn,.S.Ag.
L
III/d
Panmud. Permohonan
5
195512071991031001
H. Muhayat, S.Ag.
L
III/d
6
196406271994012001
Mardiati, SH
P
III/d
7
196110221983032001
Hj. Nurhayati, SH.
P
III/c
8
196110051992032002
Siti Zubaidah SH
P
III/c
9
197410292006042001
Kumalasari, SH
P
III/a
Babay Suhaedi Hanafie
L
II/b
Jurusita
Dra.Hj.Lathifah HM
P
III/d
Jurusita Pengganti
Windy Indrawati, SE
P
III/a
Jurusita Pengganti
Irvan Yunan.
L
II/a
Jurusita Pengganti
III/a
Kasir
am
g A n a l i d
a g
n
No
10 197306152006041008 196208221994032001
11
a m
a g A
198407272006042001
13
198106302006041002
14
198409162008052001
Eka Kurniati Khadam,SH.
P
15
198308262009041004
Edi Hudiata, Lc.
L
16
198308182009042003
Dwi Endang P., A.Md
P
17
198712202009041001
Uus Usnadi
18
198911222009042001
Eka Novianti
19
197403092009122001
Mardianah
20
198403022011011005
Hafifi, Lc.
198606282011012013
Nurwinda Findiani, SE.
n a l i d a
g n e P
21
a g en
a l i d
P
Panmud Gugatan
Panitera/Pengganti Panitera Pengganti Panitera/Pengganti Panitera/Pengganti
a m
e g n a T
III/a
Petugas Meja I/Cakim
II/c
Pelaksana Kasir
II/a
Petugas Register
II/a
Staff Panmud Hukum
P
II/a
Petugas Meja II
L
III/a
Petugas Meja Informasi
P
III/a
Pelaksana Hukum
ga
A n
e g n
Ta
12
g n ra
L
P
Panmud
Pengadilan Agama Tangerang masih membutuhkan Panitera Pengganti dan
g n
Jurusita Pengganti, karena formasi yang ada masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata
dan Jurusita Pengganti pada umumnya masih merangkap
a r e
jabatan.
g n a
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Non Teknis Yudisial
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama
T a
Tangerang adalah Pejabat Stuktural dan Staff Administrasi pada tingkat pejabat struktural yang hingga saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:
a g
n
am
g A n a l i d NO
NIP
1 1
g n ra
Nama, TGL
L/P
G/R
Jabatan
2 19581231 1985031049
3 Drs. H. Ambo Asse, SH.,MH.
4 L
5 IV/c
6
Ketua
2
195704021983031012
Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH.MH.
L
IV/c
Wakil Ketua
3
19550604 1982031004
Drs. E. Ali Mansur.
L
IV/a
Panitera/Sekretaris
4
197512121998032001
Sitti Hajar, SH.I
P
III/b
Wakil Sekretaris
5
197101222001122003
Susmakadaranipa, S.Ag
L
III/c
Kaur. Kepeg & Ortala
6
196707251991032013
P
III/b
Kaur Keuangan
7
197704302006041006 198402182009122005 198106302006041002 198712152009041001 198511132009122005 198108012011012013
L P L L P P
III/a III/a II/b II/a II/c II/c
Kaur Umum Bendahara Pengeluaran PPABP Pelaksana Umum Pelaksana Umum Pelaksana Kepegawaian
n a l i d a
8 9 10 11 12
g n e P
a T a
m a
g A
Siti Rodiah, S.HI.
e g n
Arif Rachmanto, ST. Riska Mizalfi, S.Kom. Irvan Yunan. M. Affan Gofar Pradnya Paramita, A.Md. Amelia Fitry, A.Md.
a g A
a m
e g n a T
Kondisi real Pejabat Struktural Kantor Pengadilan Agama Tangerang sudah
terpenuhi dengan masing-masing jabatan telah terisi.
d a g en
n ila
3. Promosi dan Mutasi
P
Pada tahun 2011, pegawai Pengadilan Agama Tangerang, baik hakim
g n
maupun pejabat struktural telah mendapatkan promosi maupun mutasi, baik itu masuk dan keluar Pengadilan Agama Tangerang diantaranya adalah: a. Keluar Pengadilan Agama Tangerang
a r e
g n a
- Sumadi, ST /NIP.197906052006041003, jabatan Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Tangerang mutasi dalam jabatan yang sama ke
T a
Pengadilan Agama Serang, berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor : W27.A/2041/KP.04.6/XII/2010, tanggal 28
m a g A n a l i d Desember 2010.
g n ra
- Zainal Arifin /NIP.195804031982031007, jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang mutasi ke Pengadilan Agama Tigaraksa
e g n
promosi menjadi Jurusita, berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Nomor : 0145/DJA/KP.04.6/SK/III/2011, tanggal 15
n
a g
a T a
Maret 2011.
- Hikmah Nurmala, SH. /NIP.198503142006042003, Jabatan Jurusita Pengganti
m a
Pengadilan Agama Tangerang promosi menjadi Panitera
g A
Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan surat keputusan Direktur
Jenderal
n a l i d a
Badan
Peradilan
Agama
Nomor
0150/DJA/KP.04.6/SK/III/2011, tanggal 15 Maret 2011.
:
e g n a T
- Nurmalasari Josepha, SH. /NIP.197206211998032001, Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tangerang mutasi dalam jabatan yang sama
g n e P
a m
ke Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan surat keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0152/DJA/KP.04.6/SK/III/2011,
tanggal 15 Maret 2011.
a g A
- Fathiyah Sadim, S.Ag. /NIP.195505251993032001, Jabatan Panitera
n ila
Pengganti Pengadilan Agama Tangerang mutasi dalam jabatan yang sama ke Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan surat keputusan Direktur
d a g en
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0155/DJA/KP.04.6/SK/III/2011,
tanggal 15 Maret 2011.
- Mustainah, S.Pd.I /NIP.197607042006042001, Jabatan Jurusita Pengganti
P
Pengadilan Agama Tangerang mutasi ke Pengadilan Agama Martapura
berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
g n
Indonesia Nomor : 054/SEK/mts.06.1/VI/2011, tanggal 7 Juni 2011.
- Kasidi /NIP.195504081980031003, Jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan
a r e
Agama Tangerang, Pensiun berdasarkan surat keputusan Kepala Badan
g n a
Kepegawaian Negara Nomor : 03060/KEP/AV/14004/2010 tanggal 15 Juni 2010;
T a
- Drs. H. Ali Fikri, SH.,MH /NIP.196107021986031004, Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang Klas I B, promosi menjadi Wakil Ketua
am
Pengadilan Agama Tasikmalaya Klas I A, berdasarkan surat keputusan Direktur
g A n a l i d
Jenderal
Badan
Peradilan
Agama,
1878/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011, tanggal 9 September 2011;
Nomor
e g n
- Drs. H. Z Zainal Arifin, MH. /NIP. 195804161982031002, Jabatan Hakim Pengadilan Agama Tangerang, mutasi dalam jabatan yang sama ke
a T a
Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal
a g
n
g n ra
:
Badan Peradilan Agama Nomor : 2112/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011 tanggal
m a
9 September 2011;
- Dra. Ai Jamilah, MH. /NIP. 196009061988032003, Jabatan Hakim
g A
Pengadilan Agama Tangerang, mutasi dalam jabatan yang sama ke
e g n a T
Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan surat keputusan Direktur
n a l i d a
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2113/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011 tanggal 9 September 2011;
g n e P
- Edi Hudiata, Lc /NIP.198308262009041004, Jabatan Calon Hakim
a m
Pengadilan Agama Tangerang promosi menjadi Hakim ke Pengadilan Agama Marabahan, berdasarkan
a g A
surat Keputusan
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Nomor : 2419/DJA/KP.04.6/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011;
d a g en
n ila
b. Masuk Pengadilan Agama Tangerang
P
- Arif Rachmanto/NIP.197704302006041006, Jabatan Kepala Urusan Umum
g n
Pengadilan Agama Serang mutasi dalam jabatan yang sama ke Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
a r e
Agama Banten, Nomor : W27.A/2042/KP.04.6/XII/2010, tanggal 28
g n a
Desember 2010;
- Babay Suhaedi Hanafie / NIP.197306152006041008, jabatan Jurusita
T a
Pengganti Pengadilan Agama Serang mutasi ke Pengadilan Agama Tangerang promosi menjadi Jurusita, berdasarkan surat keputusan Direktur
m a g A n a l i d
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0146/DJA/KP.04.6/SK/III/2011,
g n ra
tanggal 15 Maret 2011.
- Kumalasari, SH / NIP.197410292006042001, jabatan Jurusita Pengganti
e g n
Pengadilan Agama Tigaraksa mutasi ke Pengadilan Agama Tangerang promosi menjadi Panitera Pengganti, berdasarkan surat keputusan Direktur
a g
n
a T a
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0148/DJA/KP.04.6/SK/III/2011,
tanggal 15 Maret 2011.
m a
- Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH.,MH. / NIP.195704021983031012, Jabatan Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Kalianda mutasi Ke Pengadilan
g A
Agama Tangerang dalam jabatan yang sama, berdasarkan Surat
e g n a T
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :
n a l i d a
1877/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011, tanggal 9 September 2011;
- Dra. Aam Hamidah / NIP.195809051987032001, Jabatan Hakim pada
g n e P
Pengadilan Agama Serang mutasi Ke Pengadilan Agama Tangerang dalam
a m
jabatan yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor
a g A
: 2107/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011, tanggal
9 September 2011;
- Drs. H. E. Mudjaidi Amin, SH.,MH. / NIP.195004021977101001, Jabatan
n ila
Hakim pada Pengadilan Agama Serang mutasi Ke Pengadilan Agama Tangerang dalam jabatan yang sama, berdasarkan Surat Keputusan
d a g en Direktur
Jenderal
Badan
Peradilan
Agama
2108/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011, tanggal 9 September 2011;
P
Nomor
:
- Drs. Haryadi Hasan, MH. / NIP.196104041992031004, Jabatan Hakim pada
g n
Pengadilan Agama Tigaraksa mutasi Ke Pengadilan Agama Tangerang dalam jabatan yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
a r e
Badan Peradilan Agama Nomor : 2115/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011, tanggal
g n a
9 September 2011;
- Drs. Soleman, MH. / NIP.196407121992031003, Jabatan Hakim pada
T a
Pengadilan Agama Tigaraksa mutasi Ke Pengadilan Agama Tangerang dalam jabatan yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
m a g A n a l i d
Badan Peradilan Agama Nomor : 2118/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011, tanggal
9 September 2011;
- Drs. Aftabudin Shofari / NIP.196406141992031003, Jabatan Hakim pada
e g n
Pengadilan Agama Rangkasbitung mutasi Ke Pengadilan Agama
Tangerang dalam jabatan yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Direktur
n
a g
Jenderal
a T a
Badan
Peradilan
Agama
2106/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011, tanggal 9 September 2011;
g n ra
Nomor
m a
:
- Drs. Arwendi /NIP.195805251994031003, Jabatan Hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa mutasi Ke Pengadilan Agama Tangerang dalam jabatan
g A
yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor
n a l i d a
e g n a T
: 2116/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011, tanggal
9 September 2011;
- Faj Amiky, SH. /NIP. 198011262008051001, Staf pada Pengadilan Agama
g n e P
Serang mutasi Ke Pengadilan Agama Tangerang, berdasarkan Surat
Keputusan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
a m
Agama
Banten,
a g A
W27.A/1238/KP.04.6/IX/2011, tanggal 13 September 2011;
Nomor
:
- Pengadilan Agama Tangerang juga ditunjuk untuk menjadi tempat magang bagi Calon Hakim Peradilan Agama Angkatan VI sebanyak 10 (sepuluh)
n ila
orang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 017/SEK/PMG.06.1/IV/2011, tanggal 1 April 2011 sebagai berikut :
d a g en
Taufik Rahayu Syam, S.HI. / NIP. 198606042009121003 Muhammad Husni, Lc / NIP. 197808182009121002
P
M. Hidayatullah, S.HI. / NIP. 197609272009121001
g n
Fakhruzzaini, S.HI. / NIP. 198309272009121002
a r e
Dyna Mardiah A, S.HI. / NIP. 198403072009122002
g n a
Ertika Urie, S.HI. / NIP. 198504062009122002 Erfani, S.HI. / NIP. 198510202009121005
T a
Khoiril Anwar, S.Ag. / NIP. 197803092009121005
m a g A n a l i d
Martomo, S.HI. / NIP. 198009092009121003
g n ra
Zuhairi B. Ashbahi, S.HI. / NIP. 198504272009121005
4.
Adapun Pengisian
Jabatan pada tingkat jabatan stuktural pada
a T a
pengadilan Agama Tangerang dilakukan berdasarkan system Reward and
a g
n
e g n
Pengisian Jabatan Struktural
Punisment yang dirumuskan dan diputuskan dalam sebuah Badan Promosi Jabatan dan Pangkat (Baperjakat), dimana orang yang berprestasi diberikan
m a
penghargaan berupa promosi untuk menduduki jabatan yang kosong di
g A
Pengadilan Agama Tangerang ataupun dilakukan penyegaran dengan cara rolling jabatan dalam jabatan yang setaraf dalam tingkatan eselon.
n a l i d a
e g n a T
Penetapan system ini didasarkan kepada standarisasi acuan jabatan dan eselon
yang telah ditentukan
g n e P
a m
Agar semuanya terperinci dengan jelas tentang sumber daya manusia Pengadilan
Agama Tangerang baik tentang jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional dengan ini
a g A
kami sampaikan form-form keadaan tanggal 31 Desember 2011 (dalam daftar lampiran) : 1. Form A-1
Data pegawai menurut status kepegawaian, jenis kelamin, status
n ila
perkawinan dan agama. 2. Form A-2
Data pegawai menurut golongan/ruang gaji
3. Form A-3
Data pegawai menurut jenis pendidikan
4. Form A-4
Data menurut jenis pekerjaan/jabatan
5. Form A-5
Data pegawai menurut usia
P
d a g en
6. Form A-6
Data pegawai menurut jenis jabatan, golongan dan Ruang gaji
7. Form A-7
Data pegawai yang pensiun, berhenti dan meninggal dunia
8. Form A-8
Data bazzeting formasi pegawai
9. Form A-9
Daftar urut kepangkatan pegawai
10.Form B-1
Data kebutuhan pegawai pemegang jabatan non struktural
11.Form B-2
Data kebutuhan teknis dan fungsional
12.Form C-1
Daftar inventarisasi pegawai pemegang jabatan fungsional
13.Form C-2
Daftar inventarisasi pegawai pemegang jabatan struktural
g n
a r e
g n a
T a
m a g A n a l i d 14.Form C-3
Daftar CPNS calon peserta prajabatan golongan II dan III
15.Form C-4
Daftar kebutuhan diklat struktural, pejabat yang belum mengikuti diklat struktural yang dipersyaratkan.
16.Form D-1 17.Form D-2
n
a g
a T a
Daftar pejabat struktural yang telah 3 tahun atau lebih dalam jabatan yang dipangkunya.
18.Form D-3
Daftar pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun
19.Form D-4
Daftar pegawai yang telah mendapatkan kenaikan gaji berkala
20.Form D-5
Daftar pegawai yang telah mendapatkan mutasi kenaikan pangkat
21.Form D-6
Daftar pegawai yang pindah tempat bekerja
22.Form D-7
Daftar pegawai yang mutasi jabatan
23.Form D-8
Daftar pegawai yang mendapat mutasi pendidikan
n a l i d a
m a
g A
g n e P
n ila
d a g en
P
e g n
Daftar pegawai yang telah mencapai 4 tahun terakhir atau lebih dalam pangkat terakhir
g n ra
a g A
a m
e g n a T
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Gedung a.) Pengadaan :
g n
a r e
g n a
Pengadilan Agama Tangerang untuk tahun 2011 tidak mendapatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana Gedung
T a
b.) Pemeliharaan :
Pengadilan Agama Tangerang untuk tahun 2011 mendapatkan anggaran
m a g A n a l i d
g n ra
untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) yaitu untuk pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman
e g n
Kantor, namun dari jumlah anggaran tersebut yang digunakan untuk
pemeliharaan sarana dan prasarana gedung adalah sebesar Rp. 5.016.000,-
a T a
(lima juta enam belas ribu rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 984.000,-
n
a g
(Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) direvisi untuk pembayaran listrik.
m a
c.) Penghapusan :
g A
Pengadilan Agama Tangerang untuk tahun 2011 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana gedung
n a l i d a
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a.) Pengadaan :
e g n a T
g n e P
Pada tahun anggaran 2011 Pengadilan Agama Tangerang mendapatkan
a m
Anggaran untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung sebesar
a g A
Rp. 551.855.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), termasuk honor panitia pengadaan.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana
n ila
Fasilitas Gedung berupa :
d a g en -
Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 1 (satu) unit
-
Alat Pengolah Data :
Laptop 1 (satu) unit
P
Komputer Server 1 (satu) unit
PC 1 (satu) unit
g n
Printer Laser 4 (empat) unit Printer Tinta 2 (dua) unit
a r e
-
AC Standing 3 PK 2 (dua) unit dan AC Split 1 PK 4 (empat) unit.
-
Tabung Pemadam Kebakaran 3 (tiga) unit.
-
Tralis dan Gorden
-
Meubelair :
g n a
T a
Meubelair Ruang Sidang Utama 1 (satu) unit
m a g A n a l i d
g n ra
Kursi Tunggu Sidang 25 (dua puluh lima) unit Meja Resepsionis 1 (satu) unit
Meja dan Kursi Pegawai 20 (dua puluh) unit
e g n
Meubelair Ruang Mediasi 2 (dua) unit Kursi Pertemuan 10 (sepuluh) unit
n
a g
-
a T a
Balik Nama Sertifikat Tanah.
b.) Pemeliharaan :
m a
Pada tahun anggaran 2011 Pengadilan Agama Tangerang mendapatkan
g A
Anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sebesar Rp. 32.745.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu
n a l i d a
rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan - Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 2 (dua) unit
g n e P
-
Kendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 2 (dua) unit
-
Inventaris kantor sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang
- Printer sebanyak 4 (empat) unit
- Komputer sebanyak 5 (lima) unit
n ila
- AC sebanyak 5 (lima) unit. c.) Penghapusan :
d a g en
a m
a g A
- Laptop/Notebook sebanyak 4 (empat) unit
e g n a T
Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2011 telah melakukan proses
penghapusan atas kendaraan dinas roda 2 yang hilang berdasarkan surat
P
keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Nomor :
g n
27/BUA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011;
a r e
Format dalam lampiran C. Pengelolaan Keuangan
g n a
Pada Tahun Anggaran 2011 Pengadilan Agama Tangerang menerima 2 DIPA yaitu
T a
DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01) sebesar Rp 3.257.174.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh
m a g A n a l i d
Empat Rupiah) dan DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
g n ra
Agung RI (005.04) sebesar Rp. 82.200.000,- (Delapan puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
e g n
A. DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung RI)
n
a g
a T a
A.1. Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)
m a
No
Jenis Belanja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Gaji Pokok PNS Pembulatan Gaji PNS Tunjangan Suami/Isteri Tunjangan Anak PNS Tunjangan Struktural PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan PPh PNS Tunjangan Beras PNS Uang Makan PNS Tunjangan Umum PNS Uang Lembur
1.434.173.000 32.000 100.568.000 33.452.000 20.410.000 314.535.000 86.102.000 49.626.000 216.480.000 101.506.000 2.880.000
Jumlah
2.359.764.000
n a l i d a
g n e P
Pagu
g A
n ila
Realisasi
Sisa
%
1.490.890.000 39.706 100.414.378 31.143.078 20.410.000 326.150.000 63.268.319 85.233.410 209.060.000 37.120.000 2.874.000
(56.717.000) (7.706) 153.662 2.308.922 0 (11.615.000) 22.833.681 (35.607.410) 7.040.000 64.386.000 6.000
103.95 124.08 99.85 93.10 100.00 103.69 73.48 171.75 96.75 36.57 99.79
2.366.982.891
(7.218.891)
100.31
a g A
a m
e g n a T
Pelaksanaan Belanja Pegawai dilaksanankan 12 bulan dengan target 100%,
d a g en
ternyata melebihi target dengan total realisasi sebesar 100.31% yang disebabkan adanya kenaikan gaji pokok pegawai, kenaikan tunjangan beras serta adanya mutasi pegawai. dan terdapat pengembalian Belanja Uang Makan (Surat Setoran Pengembalian) sebesar Rp. 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah)
P
A.2. Belanja Barang
g n
A.2.1 Belanja Barang Operasional (Penyelenggaraan Operasional dan
a r e
Pemeliharaan Perkantoran) No
Jenis Belanja
1.
Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Pakaian Kerja Tenaga Honor Perawatan Gedung & Halaman Kantor Pengadaan/Penggantian Inventaris Pegawai Baru Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Perawatan Sarana Gedung Listrik dan Telepon Jasa Pos/Giro/Sertifikasi Operasional Kantor, Internet dan Hosting, Honor Tenaga Honorer Honorarium Pengelola Keuangan Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Tamu Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/dinas/Dinas Pimpinan Sewa Rumah Dinas
2. 3.
6. 7. 8. 9. 10. 11.
n
12. 13. 14.
n a l i d a
15.
g n e P
100.00
12.900.000
12.900.000
0
100.00
1.800.000
1.800.000
0
100.00
7.016.000
6.668.000
348.000
3.000.000
2.995.000
20.000.000 4.000.000 8.745.000 98.518.000 96.000 118.400.000
19.995.521 3.754.025 8.622.000 70.065.233 95.700 117.893.444
ge
99.83
4.479 1.914.435 123.000 28.452.767 300 506.556
21.000.000 6.930.000 11.040.000
21.000.000 6.883.141 11.040.000
0 46.859 0
100.00 99.32 100.00
0
0
0
00.00
317.055.300
287.322.064
29.732.936
90.62
n a
T a
m a
5.000
a g A
a m
terealisasi 90.62 %. Pagu Belanja Barang mengalami perubahan dikarenakan adanya
n ila
Belanja Perawatan Gedung Kantor direvisi POK semula Rp. 8.000.000,- menjadi Rp. 7.016.000,- hal tersebut diperuntukkan menambah Belanja Daya dan Jasa berupa
d a g en
Listrik yang mengalami kekurangan pagu.
P
g n ra 95.04
99.98 93.85 98.59 71.12 99.69 99.57
e g n a T
Pelaksanaan Belanja Barang dilaksanankan 12 bulan dengan target 100% dan
revisi, diantaranya
%
0
g A
Jumlah
Sisa
3.610.000
T a
g A n a l i d 5.
Realisasi
3.610.000
am
4.
a g
g n a
Pagu
Belanja Jasa Pos/Giro/Sertifikasi direvisi POK semula Rp. 2.400.000,- menjadi Rp.
g n
96.000,- hal tersebut diperuntukkan menambah Belanja Daya dan Jasa berupa Listrik yang mengalami kekurangan pagu.
a r e
Belanja Langganan Daya dan Jasa, mengalami 2 (dua) revisi POK dan revisi kuning
g n a
karena mendapatkan anggaran tambahan dari Mahkamah Agung RI, semula Rp. 46.200.00,- menjadi Rp. 98.518.000,-
T a
Belanja Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Tamu direvisi POK semula Rp. 8.880.000,menjadi 6.930.000,- hal tersebut diperuntukkan menambah Belanja Daya dan Jasa
m a g A n a l i d
g n ra
berupa Listrik yang mengalami kekurangan pagu.
Belanja Sewa Rumah Dinas yang diperuntukkan Ketua Pengadilan Agama direvisi POK semula pagunya Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 0,-, hal tersebut dikarenakan
e g n
pagu anggaran tidak mencukupi untuk membiayai harga sewa rumah di wilayah kota tangerang yang lokasinya dekat dengan kantor Pengadilan. Dan pagu tersebut
n
a g
a T a
dialihkan ke Belanja Daya dan Jasa berupa Listrik yang mengalami kekurangan pagu. A.2.2 Belanja Barang Non Operasional (Pembinaan dan Konsultasi)
No
Jenis Belanja
n a l i d a Jumlah
m a
Pagu
g A
Realisasi
0
Sisa
0
%
0
e g n a T 0
Pengadilan Agama Tangerang tidak mempunyai pagu untuk belanja barang nonoperasional
g n e P
a m
A.3. Belanja Modal
No
Jenis Belanja
Pagu
Realisasi
1. 2. 3. 4.
Pengadaan Kendaraan Roda 4 Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan AC Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pengadaan Meubelair Balik Nama Sertifikat Tanah Jumlah
176.050.000 57.900.000 46.800.000 3.000.000
172.755.600 56.430.000 46.000.000 2.838.000
3.294.400 1.470.000 800.000 162.000
98.13 97.46 98.29 94.60
96.305.000
93.810.000
2.495.000
97.41
200.000.000 300.000 580.355.000
196.260.000 0 568.093.600
3.740.000 300.000 12.261.400
98.13 0 97.89
5. 6. 7.
P
g en
ad
n ila
a g A
Sisa
%
Belanja Modal ditargetkan terealisasi 100% dan telah terealisasi sebesar 97,89%.
g n
Pagu Belanja Modal mengalami revisi Kuning yakni pembukaan blokir serta penambahan
pagu terhadap Belanja Kendaraan Roda 4. Semula Rp. 147.550.000,- menjadi
a r e
Rp. 176.050.000,- Belanja Balik Nama Sertifikat Tanah tidak terealisasi dikarenakan telah
g n a
dilakukan balik nama sertifikat pada akhir tahun 2010.
B. DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ) No
Pagu
m a g A n a l i d
a g
n
T a
Jenis Belanja
1. 2. 3. 4.
Tersedianya Dana Bantuan hukum, Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggir di Peradilan Agama Belanja Sewa Ruang Sidang Balanja Perjalanan Sidang Keliling Belanja Biaya Perkara Prodeo Belanja Jasa Jasa Pos Bantuan Hukum Jumlah
Realisasi
Sisa
900.000 6.300.000 3.000.000 72.000.000
450.000 4.200.000 2.782.000 71.860.938
82.200.000
79.292.938
g n ra
e g n
a T a
m a
%
450.000 2.100.000 218.000 139.062 2.907.062
50.00 66.67 92.73 99.81 96.46
Belanja Barang pada DIPA unit Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama
g A
Mahkamah Agung RI ditargetkan terealisasi 100% dan terealisasi 96.46%. Hal tersebut
n a l i d a
e g n a T
dikarenakan kegiatan Sewa Ruang Sidang hanya terserap 50% dari pagu, dikarenakan pelaksanaan sidang keliling hanya dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan dan ada pengembalian biaya prodeo sebesar Rp. 1.142.000,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);
g n e P
No
1. 2. 3. 1.
a m
C. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Tangerang TA 2011 Jenis Belanja
Pagu
a g A Realisasi
DIPA 005.01 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal DIPA 005.04 Belanja Barang
3.257.174.000 2.359.764.000 317.055.000 580.355.000 82.200.000 82.200.000
3.222.398.555 2.366.982.891 287.322.064 568.093.600 79.292.938 79.292.938
Jumlah
3.339.374.000
3.301.691.493
n ila
P
d a g en
Sisa
%
34.775.445 (7.218.891) 29.732.936 12.261.400 2.907.062 2.907.062
98.93 100.31% 90.62 97.89 96.46 96.46
37.682.507
98.87
Pengelolaan Administrasi
g n
Administrasi Perkara
Pengadilan Agama Tangerang dalam proses penerimaan perkara mengikuti
a r e
pola Bindalmin dengan didukung program SIADPA (Sistem Informasi dan
g n a
Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang saat ini sedang dikembangkan disetiap pengadilan agama.
T a
Dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan Agama Tangerang dikoordinasikan dalam sistem Meja, yaitu Meja I, Meja II dan Meja III. Pengertian
m a g A n a l i d
dari Meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus
g n ra
dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari proses penerimaan sampai penyelesaian perkara.
e g n
Meja I (Penerimaan)
Pelaksanaan penerimaan perkara pada Meja 1 dikelola oleh Panmud Gugatan
n
a g
a T a
dan Panmud Permohonan sebagai penanggung jawab, yang dibantu oleh dua Staff pelaksana Meja 1 dan satu orang Pemegang Kas (Kasir).
m a
Meja I bertugas;
g A
- Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding (dengan sistem SIADPA), kasasi, permohonan peninjauan kembali,
n a l i d a
e g n a T
eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi.
- Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.
g n e P
a m
- Menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan kepada calon penggugat/ pemohon.
a g A
- Menaksir biaya perkara sebagai ditetapkan dalam pasal 121 HIR/ 145 RBg yang kemudian dinyatakan dalam SKUM. Dalam perkara cerai talak, dalam
n ila
menaksir biaya perkara diperhitungkan juga untuk keperluan pemanggilan sidang ikrar talak.
d a g en
- Memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, dengan menghindari dialog yang tidak perlu.
- Melakukan Panggilan pertama untuk Penggugat/Pemohon, pada saat
P
pendaftaran.
- Melakukan penunjukan majelis hakim, menentukan hari sidang, dan
g n
penunjukan juru sita pengganti.
Hal ini berdasarkan instruksi pimpinan karena mempergunakan sistem
a r e
SIADPA.
g n a
Pemegang Kas (Kasir)
Pemegang Kas (Kasir) merupakan bagian dari meja pertama.
T a
Pemegang kas (Kasir) bertugas ;
- Menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam
m a g A n a l i d SKUM.
g n ra
- Menerima biaya eksekusi .
- Membukukan penerimaan biaya-biaya tersebut dalam buku jurnal, yang
e g n
terdiri dari:
n
a g
1. KI.PA.1/a
- untuk perkara Permohonan
2. KI.PA.1/b
- untuk perkara Gugatan
3. KI.PA.2
- untuk perkara Banding
4. KI.PA.3
- untuk perkara Kasasi
5. KI.PA.4
- untuk perkara Peninjauan Kembali
6. KI.PA.5
- untuk permohonan Eksekusi
Meja II
n a l i d a
a T a
m a
g A
e g n a T
Pelaksanaan Meja II sama seperti Meja I yaitu dikelola oleh Panmud Gugatan
dan Panmud Permohonan sebagai penanggung jawab, yang dibantu oleh
g n e P
seorang Staff pelaksana (Penulis Register).
a m
Meja II bertugas ;
a g A
- Menerima surat gugatan/ perlawanan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat.
- Mendaftar/ mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang
n ila
bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/ permohonan tersebut. Pengambilan nomor register dan nomor pendaftaran
d a g en
sesuai yang diberikan oleh Kasir. Surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register diserahkan kembali kepada Penggugat atau Pemohon
P
sebanyak satu rangkap.
- Mencatat Putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama maupun
g n
Mahkamah Agung dalam semua buku register yang bersangkutan. Meja III
a r e
Pelaksanaan Meja III dikelola oleh Panmud Hukum sebagai penanggung
g n a
jawab, yang dibantu oleh seorang Staff pelaksana.
- Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi
T a
Agama/Mahkamah Agung kepada para pihak yang berkepentingan. - Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada para pihak
m a g A n a l i d yang berkepentingan.
g n ra
- Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan Peninjauan Kembali .
e g n
- Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas.
- Membuat pelaporan mengenai keadaan perkara disetiap bulan, triwulan,
a g
n
a T a
semester dan tahunan.
- Melakukan pengarsipan berkas perkara (memasukan pada box).
m a
Administrasi Umum.
g A
Pada Pengadilan Agama Tangerang administrasi umum meliputi 3 (tiga) bagian yaitu :
n a l i d a Bagian Umum
e g n a T
Bertanggungjawab terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu
g n e P
menginventarisir seluruh aset negara baik itu perolehan APBN atau Hibah,
a m
melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL dan melaporkan hasilnya ke Korwil. Perpustakaan dalam pengelolaannya belum ada petugas khusus yang ditunjuk
a g A
karena kekurangan pegawai namun dalam hal administrasi telah dilakukan seperti pengisian buku induk perpustakaan, penataan buku, dan kartu buku. Mekanisme
n ila
pengelolaan tata persuratan pada Pengadilan Agama Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.7 Tahun 1971 (LN:1971-32).
d a g en
Adapun pengelolaan rumah tangga kantor dibantu oleh 6 (enam) orang tenaga honor yaitu : Satpam, Sopir dan Pramubhakti.
P
Bagian Kepegawaian
g n
Bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pegawai yaitu : - Tertatanya setiap jenis
g n a
Pegawai - Tersajinya data-data
a r e
berkas kepegawaian pada masing-masing file dan
informasi kepegawaian
T a
SIMPEG Badilag
dengan Aplikasi
- Tersedia nya data statistik pegawai melalui papan visualisasi
m a g A n a l i d
- Terpenuhinya pemberian
hak-hak pegawai secara berkala (Inpassing,
g n ra
SPMJ, KGB, biaya pindah, PMK, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Askes
- Tercipta nya peningka tan kualitas pegawai melalui Diklat
e g n
- Tercipta nya kualitas hakim melalui eksaminasi berkas perkara
- Tercipta nya pengem-bangan karier pegawai (Ujian Dinas /UPKP, promosi,
a g
n
a T a
mutasi, ijin belajar)
- Tercipta nya kualitas pejabat - Tercipta nya peningkatan kinerja pegawai
m a
- Terpenuhinya penyelenggaraan penilaian dan penghargaan pegawai melalui DP3
g A
- Terpenuhinya Kenaikan Pangkat pegawai
n a l i d a
- Terpenuhinya jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan riil - Tersebarnya peraturan kepegawaian
g n e P
- Terlaksananya barometer pegawai melalui satker
Bagian Keuangan -
n ila
d a g en
P
a g A
a m
Tersusunnya program kerja dan rencana kerja sub.bag keuangan Terciptanya tertib penataan dokumen keuangan Terciptanya pengendalian pengelolaan keuangan Tercapainya penyusunan perencanaan anggaran Tercapainya penyusunan dalam pelaksanaan realisasi anggaran Terciptanya kesejahteraan pegawai Terpenuhinya pembiayaan seluruh kegiatan sesuai dengan program Terpenuhinya akuntabilitas penatausahaan keuangan Terlaksananya akurasi laporan
e g n a T
BAB VI
g n
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
a r e
Laporan tahunan ini berusaha menggambarkan hal-hal yang substansial dan bukan hanya ditujukan pada penjelasan atas hal-hal yang lebih bersifat struktural. Bagian
g n a
bab per-babnya disusun untuk dapat menjelaskan fungsi, tugas, dan wewenang, serta
pencapaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yang dimulai
T a
dengan menjelaskan dasar dari diambilnya kebijakan hingga penggambaran pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
m a g A n a l i d
Adapun tujuan pembuatan laporan tahunan ini, disamping sebagai laporan pertanggungjawaban juga merupakan evaluasi kegiatan tahun 2011 guna memudahkan program perencanaan di tahun berikutnya.
e g n
Pada kesimpulannya laporan tahunan ini memcerminkan sebagai berikut:
1. Pengadilan Agama Tangerang merupakan lembaga Peradilan tingkat pertama, yang
n
a g
tugas
pokoknya
adalah
a T a
memerima,
memeriksa,
g n ra
mengadili
dan
menyelesaikan perkara-perkara tertentu diantara orang Islam atau yang
m a
menundukan diri dengan hukum Islam berupa: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari‟ah (Pasal 49 UU No. 3 /Tahun 2006)
n a l i d a
g A
e g n a T
2. Pengadilan Agama Tangerang mempunyai Visi Terwujudnya Pengadilan Agama yang Terhormat dan Bermartabat, sedangkan Misinya adalah terwujudnya pelayanan prima dengan cara memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan
g n e P
a m
kepada masyarakat serta mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dengan cara meningkatkan kwalitas SDM yang professional.
a g A
3. Dalam bidang kepegawaian Pengadilan Agama Tangerang, pada tahun 2010 telah mempergunakan system Administrasi Kepegawaian (SIMPEG) dengan telah
n ila
berhasil melakukan usulan Promosi dan Mutasi baik dibidang kesekretariatan maupun bidang kepaniteraan, selain itu kepegawaian juga telah berhasil
d a g en
mengusulkan kenaikan pangkat sebanyak 5 (lima) orang dan membuat Kenaikan Gaji berkala Pegawai sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dari golongan II, III dan
golongan IV.
P
4. Dalam bidang Keuangan, Pada Tahun Anggaran 2011 Pengadilan Agama
g n
Tangerang menerima DIPA untuk 2 (dua) unti Eselon I yaitu untuk unit eselon I Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 3.191.594.000,- (tiga milyar seratus
a r e
sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) setelah
g n a
direvisi menjadi sebesar Rp. 3.339.374.000 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adapun realisasinya
T a
sebesar Rp. 3.301.691.493,- (tiga milyar tiga ratus satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau 98,87 % dan untuk
m a g A n a l i d unit
eselon
I Direktorat
Jenderal
Badan
Peradilan
Agama
sebesar
g n ra
Rp. 82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 79.292.938,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua
e g n
ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 96,46 %
Dalam hal pelaporan realisasi anggaran dan neraca Pengadilan Agama
a g
n
a T a
Tangerang 2011 mempergunakan System Akuntansi Instansi (SAI) dan setiap bulannya telah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN Tangerang
m a
5. Dalam bidang umum, pada tahun 2011 Pengadilan Agama Tangerang telah melakukan kegiatan pengadaan sebagai berikut:
g A
- Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 1 (satu) unit dengan pelaksana PT.
n a l i d a
Restu Mahkota raya
e g n a T
- Alat Pengolah Data :Laptop 1 (satu) unit, Komputer Server 1 (satu) unit, PC 1
(satu) unit, Printer Laser 4 (empat) unit, Printer Tinta 2 (dua) unit dengan
g n e P
a m
pelaksana CV. Gading Putri Aulia
- AC Standing 3 PK 2 (dua) unit dan AC Split 1 PK 4 (empat) unit dengan pelaksana CV. Setia Budi Indah.
a g A
- Tabung Pemadam Kebakaran 3 (tiga) unit dengan pelaksana CV. Gading Putri Aulia.
n ila
- Tralis dan Gorden dengan pelaksana CV. Helvetia Raya
d a g en
- Meubelair berupa : Meubelair Ruang Sidang Utama 1 (satu) unit, Kursi Tunggu Sidang 25 (dua puluh lima) unit, Meja Resepsionis 1 (satu) unit, Meja dan Kursi
Pegawai 20 (dua puluh) unit, Meubelair Ruang Mediasi 2 (dua) unit dan Kursi
P
Pertemuan 10 (sepuluh) unit dengan pelaksana CV. Setia Budi Indah
- Balik Nama Sertifikat Tanah.
g n
Dalam hal Pelaporan Barang Inventaris Negara, Pengadilan Agama Tangerang telah mempergunakan System Akuntansi Barang milik Negara dengan system pelaporan
a r e
Triwulan, semesteran dan Tahunan serta setiap bulannya telah melakukan rekonsiliasi
g n a
dengan KPKNL Tangerang
6. Dalam bidang keperkaraan, pada tahun 2011 pengadilan Agama Tangerang telah
T a
menerima perkara sebanyak 2094 perkara dan sisa perkara tahun 2010 sebanyak 277 perkara sehingga total jumlah perkara sebanyak 2371 perkara. Sedangkan
m a g A n a l i d
g n ra
perkara yang telah diputus pada tahun ini sebanyak 1960 perkara dengan sisa perkara pada tahun ini sebanyak 411 perkara.
e g n
7. Dalam bidang pengawasan, pada umumnya pengawasan dibidang kepaniteraan
dan kesekretariatan telah berjalan dengan baik, namun masih perlu adanya
a T a
penyempurnaan.
n
a g
Demikian, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2011 ini
m a
telah disusun, dengan harapan hanya kepada Allah-lah kita mengharap ridhaNya dan mohon kritik dan saran untuk perbaikan kinerja dan laporan pada tahun yang akan datang. Amin
n a l i d a
g A
g n e P
a g A
a m
Drs. H. Ambo Asse, SH., MH. NIP. 195812311985031049
n ila
d a g en
P
Wassalam, Ketua
e g n a T