www.parlemen.net
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI TERHADAP RANCANGAN UNDANG - UNDANG tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR-RI
Tanggal
: 03 April 2008
Juru Bicara
: H. Bachum R. Siregar, SE
Nomor Anggota
: A-288
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Saudara Menteri Komunikasi dan Informasi serta Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta seluruh Jajaran yang kami hormati, Rekan-rekan Wartawan baik dari Media Cetak maupun Media Elektronik, Segenap hadirin yang kami muliakan, Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Pertama-tama marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Alllah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kita bersama dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional sebagai Anggota Dewan. Agenda yang kita bahas pada Rapat Paripurna ini adalah pengambilan keputusan yang diawali dengan penyampaian Pendapat Akhir Fraksifraksi terhadap Rencana Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saudara pimipinan, para Anggota dan Menteri, Segenap hadirin yang kami hormati. Sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah usul inisiatif Anggota DPR RI, sebagai bentuk kepedulian dan pertanggungjawaban moral akan hak warga negara untuk memperoleh informasi yang bersifat
publik,
mendorong
transparansi
dan
akuntabilitas
badan
publik
penyelenggara negara.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
sebagai
www.parlemen.net
Globalisasi informasi yang mondial telah mempengaruhi mindset kita dalam mengakses informasi, sehingga negara setidaknya harus mampu mendorong partisipasi publik untuk mengakses informasi seluas-luasnya dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Proses transisi dari otoriterianisme ke arah demokrasi, membuka kebebasan setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik yang merupakan hak dasar yang senantiasa harus diperjuangkan. Stigma akan monopoli dan kecenderungan membatasi akses akan informasi publik adalah tindakan pembodohan masyarakat yang bertentang dengan konstitusi kita sebagai negara merdeka dan berdaulat. Untuk itu, setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana oleh setiap pengguna dan pemohon informasi Dalam
pembicaraan Tingkat I mengenai
RUU tersebut,
Fraksi
Partai Bintang
Reformasi menilai bahwa : 1. Rancangan Undang-Undang ini, telah memuat beberapa isu pokok yang telah disepakati diantaranya adalah mengenai definisi informasi publik, Badan Publik, Komisi Informasi, pengecualian, sanksi dan masa berlakunya Undang-undang. 2. Berdasarkan RUU ini, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan
penyelenggaraan
Negara
dan/atau
penyelenggara
dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Definisi ini sudah sesuai dengan prinsip dasar RUU KMIP/ KIP yaitu akses maksimum dengan pengecualian terbatas (maximum/access limited exemption). Dengan adanya deflnisi ini, maka pada dasarnya semua informasi dari dan yang terdapat pada badan publik adalah informasi publik, yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses terhadap informasi publik. 3. Rancangan Undang-undang ini telah mengatur dan memenuhi beberapa perspektif yang berkaitan dengan informasi publik, badan publik, komisi informasi, sengketa informasi publik, ajudikasi, pejabat dan pengelola informasi publik dan pengguna dan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
pemohon informasi publik. Setidaknya kehadiran undang-undang ini dapat memenuhi harapan masyarakat tentang berbagai hal sebagai berikut : a)
Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik,
b)
Mendorong
dan
meningkatkan
peran
aktif
masyarakat
dalam
proses
pengambilan kebijakan publik, c)
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,
d)
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
e)
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
f)
Terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang bersifat publik sehingga dapat menghilangkan kecurigaan antara badan publik sebagai penyelenggara negara dan publik yang memiliki kedaulatan,
4. Terbukanya informasi publik bukan berarti terbuka sebebas-bebasnya, melainkan memiliki pengecualian-pengecualian yang bersifat ketat, terbatas, dan rahasia. Pengecualian itu diantaranya adalah jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat : a. menghambat proses penegakan hukum b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat c. membahayakan pertahanan dan keamanan nasional d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia e. merugikan ketahanan ekonomi nasional f. merugikan kepentingan hubungan luar negeri g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan 0. h. kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang i. mengungkapkan kerahasiaan pribadi 5.
RUU ini juga membentuk adanya Komisi Informasi sebagai lembaga yang mandiri yang berfungsi menjalankan UU ini, peraturan pelaksanaannya, petunjuk teknis layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan ajudikasi. Dalam kaitan penyelesaian sengketa
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
informasi, RUU ini juga mengatur bahwa sengketa informasi akan dimediasi oleh Komisi Informasi dan diputuskan secara ajudikasi nonlitigasi yang putusannya bersifat final dan mengikat. Namun jika salah satu pihak tidak menerima putusan Komisi Informasi, maka dapat melakukan banding ke pengadilan, yaitu PTUN untuk lembaga Negara, dan Pengadilan Negeri untuk lembaga lainnya. 6.
Undang-undang ini akan mulai berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan dan Komisi Informasi Pusat, oleh Undang-undang ini diamanatkan telah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Berkaitan dengan hal tersebut dan dihadapkan dengan masa tugas anggota DPR RI yang menyetujui RUU ini menjadi Undang-undang, maka dalam sisa waktu yang ada, perlu diamanatkan kepada Komisi I untuk memantau secara aktif upaya-upaya persiapan yang dilakukan, sehingga pada saatnya Undang-undang ini diberlakukan pada Mei 2010 mendatang telah didukung oleh berbagai perangkat yang dibutuhkan.
Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati, Pada hakekatnya RUU ini merupakan suatu terobosan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat guna mewujudkan demokrasi yang hakiki. Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan maka, Selanjutnya dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" dan senantiasa memohon perlindunganNya, Fraksi Partai Bintang Reformasi menyetujui RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir ini, perkenankanlah kami menyampaikan pengharagaan yang tulus kepada Pimpinan, para Anggota Pansus, pihak yang mewakili Pemerintah, para anggota Sekretariat Pansus, Para Wartawan dan Para Narasumber yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga pembahasan RUU ini telah dapat dirampungkan. Kami mohon maaf bila selama berinteraksi ada tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu. Demikianlah, Pendapat Akhir dari Fraksi Partai Bintang Reformasi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien
Billahit taufik walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
PIMPINAN FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI Jakarta, 03 April 2008
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
