DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS
1.
UMUM
a.
Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan UndangUndang(RUU) tentang Penyandang Disabilitas mengacu pada TataTertib DPRRIPasal 150 ayat (1) tentang Pengambilan Keputusan rancangan undang-undang dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
b.
Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi [Pasal 150 ayat (2)].
c.
Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(l).
d.
Apabila dalam rapat panitia kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, permasalahan dilaporkan dalam rapat kerja untuk selanjutnya diambil keputusan [Tata Tertib DPR RI Pasal 150 ayat (3)].
e.
Pembahasan RUU ini menganut prinsip efisien
f.
Bahan pembahasan utama adalah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Penyandang Disabilitas dari Pemerintah Tata Tertib DPR RI Pasal 144 ayat (1).
g.
Jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI dalam pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas sesuai keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2015-2016 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015, beranggotakan 47 orang, terdiri dari F.PDIP 8 orang, F.PG 9 orang, F.Gerindra 6
dan efektif.
orang, F.PD 4 orang, F.PAN 4 orang, F.PKB 5 orang, F.PKS 4 orang, F.PPP 3 orang, F. Nasdem 3 orang, F.Hanura 1 orang.
2.
RAPAT a.
Jen is Rap at
Jenis Rapat Pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas terdiri dari: 1) Rapat Intern
Dihadiri dan diikuti Anggota Komisi VIII DPR RI dengan ketentuan kuorum sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Pasal 251 ayat (1). 2) Rapat Kerja
Rapat ini sifatnya terbuka dihadiri oleh :
a) Anggota Komisi VIII DPR RI dengan ketentuan kuorum sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib; dan
b) Menteri yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai Surat Presiden No. R71/Pres/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 baik bersama-sama maupun sendirisendiri dan didampingi oleh pejabat pemerintah terkait. 3) Rapat Panitia Kerj a (Panja)
a)
Panitia Kerja (Panja) dibentuk oleh Komisi yang keanggotaannya separuh dari jumlah anggota Komisi terdiri dari 5 Pimpinan Komisi, F.PDIP 4 orang, F.PG 3 orang, F.Gerindra 3 orang, F.PD 2 orang, F.PAN 2 orang, F.PKB 2 orang, F.PKS 2 orang, F.PPP 1 orang, F.Nasdem 1 orang, F.Hanura 1 orang, dan wakil pemerintah.
Jumlah Pimpinan Jumlah Anggota
: 5 orang : 21 orang
Jumlah Pemerintah
:
b) Rapat panj a ini bersifat tertutup (1)
orang dihadiri oleh :
Anggota Panja dengan ketentuan kuorum sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib; dan
(2)
Wakil Pemerintah (Pejabat Eselon I Kementerian yang ditunjuk oleh surat Presiden) didampingi sejumlah Pejabat Pemerintah terkait.
4) Rapat Tim Perumus (Timus)
a)
Tim Perumus disingkat Timus, keanggotaannya terdiri dari 5 Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi yang mewakili F.PDIP 2 orang, F.PG 1 orang, F.Gerindra 1 orang, F.PD 1 orang, F.PAN 1 orang, F.PKB 1 orang, F.PKS 1 orang, 1 orang. F.Nasdem 1 orang, F.Hanura 1 orang, dan wakil pemerintah.
F.PPP
Jumlah Pimpinan
5
orang
Jumlah Anggota
11
orang
Jumlah Pemerintah
orang
b) Rapat Timus dihadiri oleh :
(1) Anggota Timus dengan ketentuan korum sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata tertib; dan
(2) Wakil Pemerintah (Pejabat Eselon I Kementerian yang ditunjuk oleh surat Presiden) didampingi sejumlah Pejabat Pemerintah terkait 5) Rapat Tim Kecil (Timcil)
a) Tim kecil disingkat Timcil, keanggotaannya terdiri dari 5 Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi yang mewakili F.PDIP 2 orang, F.PG 1 orang, F.Gerindra 1 orang, F.PD 1 orang, F.PAN 1 orang, F.PKB 1 orang, F.PKS 1 orang, F.PPP 1 orang, F.Nasdem 1 orang, F.Hanura 1 orang, dan wakil pemerintah. Jumlah Pimpinan Jumlah Anggota Jumlah Pemerintah
: 5 orang : 11 orang : orang
b) Rapat Timcil dihadiri oleh :
(1) Anggota Timcil dengan ketentuan kuorum sesuai Peraturan DPR RI tentang Tatib; dan
(2) Wakil Pemerintah (Pejabat Eselon I Kementerian yang ditunjuk oleh surat Presiden) didampingi sejumlah Pejabat Pemerintah terkait. 6) Rapat Tim Sinkronisasi ( Timsin)
Tim Sinkronisasi disingkat Timsin, keanggotaannya terdiri dari dari 5 Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi yang mewakili F.PDIP 2 orang, F.PG 2 orang, F.Gerindra 1 orang, F.PD 1 orang, F.PAN 1 orang, F.PKB 1 orang, F.PKS 1 orang, F.PPP 1 orang, F.Nasdem 1 orang, F.Hanura 1 orang, dan wakil pemerintah.
Jumlah Pimpinan
5 orang
Jumlah Anggota
11 orang
Jumlah pemerintah
orang
7) Lobby
Lobby dapat dilakukan pada saat: Rapat Kerja, Rapat Panja, Rapat Timus dan dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan Perwakilan Fraksi-Fraksi serta Wakil dari Pemerintah.
b.
Pimpinan Rapat
Pimpinan Komisi bersifat kolektif kolegial, untuk memimpin rapat-rapat sebagai berikut:
1) Rapat Pimpinan, Rapat Intern, Rapat Kerja, dan Lobby Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi.
2) 3) 4) 5) 6)
c.
Rapat dan Lobby Panja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Rapat dan Lobby Timus dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Rapat dan Lobby Timcil dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Rapat dan Lobby Timsin dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Dalam hal Pimpinan Rapat berhalangan, maka digantikan oleh Anggota Pimpinan yang lain untuk memimpin rapat.
Fungsi
dan Tugas rapat
1) Rapat Intern
a) Membahas dan memutuskan rancangan jadwal acara dan tata cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas.
b) Membahas dan memutuskan hal-hal teknis pelaksanaan tugas pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas.
2) Rapat Kerja
a) Membahas dan mengambil keputusan terhadap keseluruhan materi DIM RUU tentang Penyandang Disabilitas.
b) Membahas dan memutuskan keseluruhan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas dan hasil kerja Panja yang selanjutnya dijadikan draft RUU untuk dijadikan bahan dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI. 3) Rapat Panja
a) Membahas dan mengambil keputusan terhadap substansial serta ditugaskan oleh Rapat Kerja.
materi DIM yang bersifat
b) Membahas dan mengambil keputusan terhadap keseluruhan perumusan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas, hasil kerja Timus, Timcil dan Timsin yang selanjutnya dijadikan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas untuk diajukan dalam Rapat Kerja.
4) Rapat Tim Perumus
Membahas dan merumuskan materi DIM yang ditugaskan dan/atau Rapat Panja tanpa merubah substansi materi.
oleh Rapat Kerja
5) Rapat Tim Kecil
Merumuskan dan mengambil keputusan materi DIM yang ditugaskan oleh Rapat Kerja dan/atau Rapat Panja untuk membahas Konsideran Menimbang dan Penjelasan Umum materi DIM.
6) Rapat Tim Sinkronisasi
Mensinkronisasikan dan memgambil keputusan terhadap materi ditugaskan oleh Rapat kerjadan atau Rapat Panja. 7)
DIM
yang
Lobby
Membahas dan mengambil keputusan atas materi DIM RUU yang tidak dapat mencapai mufakat pada suatu rapat yang hasilnya untuk diajukan dalam Rapat bersangkutan.
8) Rapat Pimpinan
Membahas dan merumuskan hal-hal yang perlu untuk kelancaran musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Rapat Kerja, Rapat Panja, Rapat Timus, Rapat Timcil, dan Rapat Timsin
3.
CARA PEMBAHASAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN a.
Rapat Kerja
1) Penjelasan DPR RI terhadap RUU tentang Penyandang Disabilitas. 2) Mendengarkan Pandangan dan Pendapat Pemerintah terhadap
RUU tentang
Penyandang Disabilitas.
3) Rapat Kerja membahas seluruh materi DIM RUU tentang Penyandang Disabilitas secaraberurutan.
4) Substansi dan formulasi materi RUU dalam DIM yang diusulkan "Tetap" oleh Pemerintah, langsung dimintakan persetujuan dalam Rapat Kerja, dengan catatan persetujuan tersebut dapat ditinjau kembali apabila memiliki relevansi atau berkaitan dengan materi lain yangdibahas berikutnya atas kesepakatan Rapat.
5) Apabila materi DIM hanya bersifat redaksional langsung dimintakan persetujuan Rapat Kerja untuk menugaskan Timus/Timcil/Timsin merumuskan materi tersebut.
6) Setiap DIM dibahas/ditanggapi "dua kali putaran" oleh masing-masing fraksi. 7) Apabila setelah dua kali putaran, posisinya adalah : a) substansi disetujui, dan rumusan juga disetujui, langsung disahkan. b) substansi disetujui, rumusan belum disetujui, diserahkan kepada Timus. c) Substansi yang belum disetujui, diupayakan penyelesaiannya melalui forum lobby dan apabila belum selesai dapat ditempuh:
S Pending/tunda, untuk dibahas kembali dalam rapat; S Dibahas dalam Rapat Panja.
b.
Rapat Panja
1) Tugas Panja adalah melakukan pembahasan secara mendalam substansi/materi muatanRUU yang dilimpahkan dan belum disetujui oleh Rapat Kerja. 2) Tata cara pembahasan usul perubahan materi disesuaikan dengan tata cara pembahasan dalam Rapat Kerja.
c.
Rapat Timus
1) Tugas Timus
adalah melakukan pembahasan secara mendalam dan merumuskan
materi muatan RUU yang ditugaskan oleh Panja. 2) Tata cara pembahasan atas usul perubahan disesuaikan dengan tata cara pembahasan dalamrapat Panjauntuk selanjutnyadilaporkan dalam rapat Panja.
dL Rapat Timcil 1) Tugas Timcil adalah merumuskan materi DIM Khusus RUU tentang Penyandang Disabilitas yang dilimpahkan oleh Rapat Kerja dan/atau Panja. 2) Tata cara pembahasan atas usul perubahan materi disesuaikan dengan tata cara pembahasan di Panja, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Panja. e.
Rapat Timsin
1) Tugas Timsin adalah melakukan sinkronisasi materi muatan RUU yang ditugaskan Rapat Kerja dan/atau Panja.
2) Tata cara pembahasan atas usul perubahan materi disesuaikan dengan tata cara pembahasan di Panja, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Panja.
Jakarta, |$ Januari 2016 KomisiVIIIDPRRI
