Rancangan Keputusan & Rancangan Ketetapan

5/24/2016

KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII

Rancangan Keputusan & Rancangan Ketetapan IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA 0|Rantus dan Rantap KONAS Fi sioterapi Indonesia XII

DAFTAR ISI

No 1 2 3 4 5

RANTUS 1 2 3 4 5 RANTAP

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7

7

8 9 10 11 12

8 9 10 11 12

13

13

14

14

15

15

16

16

JUDUL Kuorum Dan Jumlah Suara Tata Tertib Dan Agenda Presidium LPJ Uang Pangkal Dan Iuran Anggota Periode 20162020 JUDUL

Hal. 2 3 8 9 10

Badan Hukum IFI AD/ART IFI Kode Etik Fisioterapi Road Map IFI 2025 Program Kerja Pengurus 2016-2020 Struktur Organisasi Dan Tupoksi Kolegium Fisioterapi Indonesia Struktur Organisasi Dan Tupoksi Majelis Kehormatan Disiplin Dan Etik Fisioterapi Indonesia Pedoman Resertifikasi Fisioterapi Review Peraturan Perundang-undangan Program Kerja Kolegium Fisioterapi Indonesia Naskah Akademik Pendidikan Profesi Fisioterapi Standar Kompetensi dan Standar Pelayanan Fisioterapi Seminat Tuan Rumah Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XIII Tahun 2020 Kolegium dan Majelis Fisioterapi Indonesia Periode 2016-2020 Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia Periode 2016-2020 Tim Perumus Hasil Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII

11 13 64 81 92 103

1|Rantus dan Rantap KONAS Fi sioterapi Indonesia XII

Hal.

107

115 138 141 142 206 209 210 211 212

KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : O1/ KEP / KONAS XII / V / 2016 tentang KUORUM DAN JUMLAH SUARA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

:

Mengingat

:

Memperhatikan

:

1. Bahwa Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari stengah jumlah cabang yang ada di seluruh indonesia atau bilamana kuorum tidak tercapai maka Kongres dianggap sah setelah sidang ditunda paling lama 24 jam. 2. Jumlah suara dalam kongres berdasarkan profosional jumlah anggota . Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia. 1. Laporan panitia Pelaksana Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII dan daftar peserta Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII. 2. Diskusi Sidang Pleno Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII tahun 2016. Memutuskan

Menetapkan

:

1. Quorum Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII telah tercapai dengan jumlah cabang yang hadir dan mengikuti Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII adalah ..... cabang dari .... cabang yang ada 2. Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan agenda yang diputuskan. 3. Jumlah suara masing-masing pengurus cabang IFI sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Bali 24 Mei 2016

Panitia Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII

( Kadek Agustini Aryani, S.Ft )

(Ngakan Gde Sudarma, S.Ft, SH.,M.Si)

Sekretaris

Ketua


KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : O2 / KEP / KONAS XII / V / 2016 tentang TATA TERTIB DAN AGENDA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

:

Bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran palaksanaan Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII, perlu adanya Tata Tertib dan Agenda Kongres yang disyahkan dalam keputusan kongres.

Mengingat

:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia

Memperhatikan

:

Sidang Pleno Kongres Nasional tahun 2016.

Fisioterapi Indonesia XII

Memutuskan Menetapkan

:

1. Tata Tertib dan Agenda Acara Kongres Nasional X Ikatan Fisioterapi Indonesia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Bali 24 Mei 2016




Sekretaris

Ketua


Lampiran 1 : Keputusan Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII Nomor : O2 / KEP / KONAS XII / V / 2016 TATA TERTIB KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII 1. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat IFI bersama Panitia Pelaksana Kongres yang dibentuk oleh pengurus IFI Pusat. 2. Panitia pelaksana kongres adalah pengurus cabang yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah dalam kongres sebelumnya. 3. Pengurus pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan kongres. 4. Pengurus cabang sebagai Panitia pelaksana kongres bertanggung jawab atas teknis penyelenggarakan kongres 5. Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Ketua/Utusan Pengurus wilayah , Ketua/Utusan Pengurus Cabang, Ketua Kolegium Fisioterapi), Ketua Majelis Kehormatan dan disiplin Fisioterapi dan Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian, anggota biasa dan peserta lain atas undangan Pengurus IFI Pusat sebagai peninjau. 6. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah cabang yang ada. 7. Bila

persyaratan pada butir (f) tidak terpenuhi, maka kongres ditunda paling

lama satu kali 24 jam, dan setelah itu Kongres dianggap sah dengan utusan cabang yang hadir. 8. Ketua Pengurus Cabang atau utusan pengurus cabang

yang hadir dengan

mandat resmi dari Ketua pengurus Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau hanya mempunyai hak bicara atas permintaan Presidium. 9.

Pengurus pusat, Ketua/ Utusan Pengurus Wilayah, Ketua Kolegium Fisioterapi, Ketua Majelis Kehormatan dan disiplin Fisioterapi, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara.

10. Sidang pengesahan Kuorum, Pengesahan jumlah suara masing-masing cabang dan daerah, pengesahan tata tertib Kongres dan Pemilihan Presidium dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Kongres Nasional Fisioterapi XII. 11. Selanjutnya Kongres dipimpin oleh Presidium yang dipilih dari dan oleh Peserta Kongres dalam sidang pleno. 4|Rantus dan Rantap KONAS Fi sioterapi Indonesia XII

12. Presidium merupakan perwakilan seluruh wilayah Indonesia terdiri dari 7 orang yaitu (1) ketua panitia mewakili tuan rumah, (2) perwakilan propinsi DKI Jakarta, (3) Perwakilan Kepulauan Sumatera, (4) perwakilan daerah Jawa Barat dan Banten, (5) Perwakilan daerah Jawa tengah dan DIY, (6) Perwakilan Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. (7) Perwakilan kepulauan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. 13. Presidium terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota dan lima orang anggota. 14. Ketua dan Sekretaris Presidium dipilih oleh anggota presidium. 15. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Kongres dilaksanakan dalam sidang pleno dan sidang khusus. 16. Apabila laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Pusat IFI dan Ketua Majelis Kolegium, Ketua Majelis Etik Fisioterapi dan Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian selesai dan telah mendapatkan penilaian oleh kongres, maka Pengurus Pusat IFI dan Ketua Majelis Kolegium, Ketua Majelis Etik Fisioterapi dan Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian dinyatakan demisioner dan berstatus sebagai peninjau. 17. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Pusat

IFI dan Ketua

Kolegium Fisioterapi), Ketua Majelis Kehormatan Fisioterapi dan Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian), diserahkan kepada Presidium. 18. Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua umum Pengurus Pusat IFI dan Ketua Kolegium Fisioterapi, Ketua Majelis Kehormatan dan Disiplin, Pengembangan Pelayanan Keprofesian,

Ketua Majelis

dinyatakan ditolak oleh kongres maka

yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan kembali. 19. Banyaknya suara cabang dalam Kongres adalah a. 5 sampai dengan 20 anggota

: Satu Suara

b. 21 sampai dengan 40 anggota

: Dua Suara

c. 41 sampai dengan 60 anggota

: Tiga Suara

d. 61 sampai dengan 80 anggota

: Empat Suara

e. Selanjutnya setiap penambahan 20 anggota mendapat tambahan satu suara. 20. Seluruh peserta kongres berkewajiban mematuhi tata tertib Kongres dan menjaga ketertiban kongres. 21. Pimpinan kongres berhak untuk mengeluarkan peserta yang tidak mengindahkan tata tertib dan / atau dengan sengaja mengganggu jalannya kongres. 5|Rantus dan Rantap KONAS Fi sioterapi Indonesia XII

Lampiran 2 : Keputusan Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII Nomor : O2/ KEP / KONAS XII / V / 2016 AGENDA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Selasa, 24 Mei 2016 No 1 2

Waktu 08.00 – 10.00 10.00 – 11.00

3

11.00 – 11.30

4

11.30 – 12.00

5

12.00 – 12.15

6 7

12.15 – 13.00 13.00 – 13.30

8

13.30 – 14.30

9 10 11 12 13 14

14.30 14.50 15.10 15.30 16.00 18.00 19.30

15

20.30 – 22.30

– – – – – – –

14.50 15.10 15.30 16.00 18.00 19.30 20.30

Kegiatan Registrasi Seluruh Peserta Konas menempati tempat duduk yang telah disediakan Pembukaan a. Lagu Indonesia Raya b. Mars IFI c. Laporan Panitia d. Do’a e. Foto Bersama Sidang Pleno I a. Penetapan Kuorum b. Penetapan Tata tertib c. Pemilihan Personalia Presidium Sidang Presidium Penetapan Pimpinan Sidang Ishoma / Cek In Sidang Pleno II Penetapan Agenda Konas XII Laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat IFI Laporan pertanggungjawaban Kolegium Laporan pertanggungjawaban Majelis Etik Laporan pertanggungjawaban Majelis Pelayanan Break Pandangan Umum Utusan Cabang /Wilayah BREAK Sidang Pleno III Penetapan Panilaian LPJ Pengurus dan Majelis Pendemisioneran Pengurus dan Majelis Penetapan Rantap dan Rantus Pembentukan Komisi Sidang Komisi


PJ

Rabu, 25 Mei 2016 No 1

Waktu 08.00 – 09.30

2

09.30 – 10.00

3 4

10.00 – 10.30 10.30 – 11.00

5

11.00 – 11.30

6 7 8 9

11.30 12.00 12.30 13.00

10

13.30 – 14.00

– – – –

12.00 12.30 13.00 13.30

Kegiatan PJPJ PJ Sidang Pleno III Laporan hasil Sidang Komisi I Ketetapan dan Keputusan Konas XII Laporan hasil Sidang Komisi II Ketetapan dan Keputusan Konas XII Break Laporan hasil Sidang Komisi III Ketetapan dan Keputusan Konas XII Sidang Pleno IV Pengesahan Tata tertib pemilihan pengurus Pusat dan Majelis Pengajuan Nama Bakal Calon Pengesahan Bakal Calon menjadi Calon Musyawarah Pemilihan / voting Sidang Pleno V – Paripurna Pengukuhan pengurus pusat dan majelis terpilih oleh ketua presidium Sertijab simbolis Penyerahan hasil Kaunas XII dari Presidium ke Pengurus dan Majelis terpilih Sambutan ketua Umum terpilih Do’a Penutup


KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : O3 / KEP / KONAS XII / V / 2016 tentang PRESIDIUM KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

:

1. Bahwa untuk kelancaran palaksanaan Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII, perlu dipilih dan dibentuk Presidium sebagai pimpinan Kongres yangditetapkan dan diputuskan dalam Kongres. 2. Bahwa Presidium dipilih dari dan oleh peserta Kongres yang merupakan perwakilan seluruh wilayah Indonesia

Mengingat

:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia.

Memperhatikan

:

Sidang Pleno Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII tahun 2016 pemilihan Presidium Memutuskan

Menetapkan

:

1. 7 (tujuh) orang Presidium sebagai PimpinanSidang Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII yaitu ; a. Tuan Rumah Konas XII : b. Kepulauan Sumatera : c. DKI Jakarta : d. Jawa Barat – Banten : e. Jawa Tengah – DIY : f. Jawa Timur, Bali, NTT, NTB : g. Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Papua : 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Bali 24 Mei 2016




Sekretaris

Ketua


KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : O4 / KEP / KONAS XII / V / 2016 tentang LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PUSAT IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA PERIODE 2012-2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

:

1. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Pusat masa bhakti 2012-2016 maka perlu malaporkan pertanggungjawaban dihadapan Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII tahun 2016, 2. Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut perlu dinilai oleh peserta Kongres Nasional Ikatan Fisioterapi Indonesia.

Mengingat

:

Memperhatikan

:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia. 1. Pandangan Umum dan penilaian Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII tahun 2008 2. Sidang Pleno Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII tahun 2016 pemilihan Presidium Memutuskan

Menetapkan

:

1. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus IFI pusaT, Ketua Majelis Etik, Ketua Majelis Kolegium dan Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan dan Keprofesia periode 2012-2016, dengan beberapa catatan sebagaimana terlampir. 2. Dengan penyampaian dan pembahasan laporan pertanggungjawaban tersebut oleh Kongres maka Kepengurusan IFI Pusat periode 2012-2016 dinyatakan demisioner. 3. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Bali 24 Mei 2016

Presidium Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

: : : : : : :

..................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................


KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : O5 / KEP / KONAS XII / V / 2016 tentang RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan diperlukan berbagai sumber daya. 2. Bahwa dalam menjalankan organisasi perlu direncanakan anggaran pendapatan dan belanja organisasi.

Mengingat

:

Memperhatikan

:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia Sidang Pleno Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII tahun 2016 pemilihan Presidium Memutuskan

Menetapkan

:

1. Rencana anggaran pendapatan dan belanja Ikatan Fisioterapi Indonesia dibuat setiap tahun. 2. RAPB dibuat oleh pengurus Pusat IFI dan disyahkan oleh Musyawarah Kerja Nasional atau Musyawarah Pimpinan Pusat. 3. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku. Ditetapkan di Pada tanggal

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

: : : : : : :

: :

Bali 24 Mei 2016

Presidium Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII ..................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

10 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : O1 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang BADAN HUKUM IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

:

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia organisasi profesi harus mempunyai legalitas sebagai badan hukum yang terdaftar di Lembaga pemerintah yang menaungi organisasi profesi.

Mengingat

:

1. Bahwa Ikatan Fisioterapi Indonesia belum berstatus sebagai badan hukum yang terdaftar di lembaga negara yang menaugi organisasi profesi yaitu Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia 2. Status Badan Hukum Organisasi Profesi Fisioterapi sangat diperlukan untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggota 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia.

Memperhatikan

:

Sidang Pleno Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII tahun 2016 pemilihan Presidium Memutuskan

Menetapkan

:

1. Ikatan Fisioterapi Indonesia harus mempunyai legalitas sebagai badan hukum yang terdaftar di Lembaga pemerintah yang menaungi organisasi profesi. 2. Memberi wewenang kepada pengurus pusat Ikatan fisioterapi Indonesia periode 2016-2020 untuk mengurus status Badan Hukum Ikatan Fisioterapi Indonesia 3. Apabila dalam mengurus status badan hukum sebagaimana disebut dalam butir 2 (dua) mengharuskan penggantian nama organisasi makan direkomendasikan nama sebaga berikut : a) PFI : Persatuan Fisioterapi Indonesia b) PFNI : Persatuan Fisioterapi Nasional Indonesia c) PFRI : Persatuan Fisioterapi Republik Indonesia d) PERFI : Perkumpulam Fisioterapi Indonesia 4. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 5. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan



: : : : : : :

diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku. Ditetapkan di : Bali Pada tanggal : 24 Mei 2016 Presidium Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII ..................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................


KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : O2 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

:

Mengingat

:

Memperhatikan

:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan diperlukan berbagai sumber daya. 2. Bahwa pedoman kerja yang mendasar diatur dalam Anggaran Dasar yang penjabarannya berada dalam Anggaran Rumah Tangga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia harus selaludisesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan. Sidang Pleno Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII tahun 2016 pemilihan Presidium Memutuskan

Menetapkan

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota

:

: : : : : :

6. Mencabut Ketetapan Kongres Nasional Fisioterapi XI Indonesia Tahun 2012 Nomor : TAP/01/KONAS XI/VI/2012 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia 7. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia hasil Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII tanggal 24 Mei 2016 di Jakarta sebagaimana terlampir dalam ketetapan ini. 8. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 9. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku. Ditetapkan di : Bali Pada tanggal : 24 Mei 2016

Presidium Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII ..................... .................... .................... .................... .................... ....................


Lampiran :

Lampiran :(draft Rantap )

KETETAPAN KONGRES NASIONAL

KETETAPAN KONGRES NASIONAL

FISIOTERAPI INDONESIA XI

FISIOTERAPI INDONESIA XII

NOMOR : TAP / O1 / KONAS XI / VI /

NOMOR : O1 / TAP / KONAS XII / V /

2012

2016

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR

IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA


MUKADIMAH

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha

Dengan

Rahmat

Tuhan

Yang

Esa, kami Fisioterapis Indonesia bertekad Maha Esa, kami Fisioterapis Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia bertekad

untuk

mengisi

kemerdekaan

demi tercapainya kehidupan masyarakat Indonesia demi tercapainya kehidupan yang sehat dan sejahtera.

masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Bahwa untuk mencapai kehidupan

Bahwa untuk mencapai kehidupan

masyarakat yang sehat dan sejahtera yang masyarakat yang sehat dan sejahtera berasaskan

Pancasila,

berdasarkan yang

berasaskan

Pancasila

dan

Undang-Undang Dasar 1945 di dalam berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 wadah

Negara

Kesatuan

Republik di

dalam

wadah

Negara

Kesatuan

Indonesia, perlu meningkatkan pelayanan Republik Indonesia, perlu meningkatkan profesi fisioterapi terhadap masyarakat pelayanan

profesi

dengan berpegang teguh kepada Sumpah masyarakat Profesi

Fisioterapis

dan

Kode

peningkatan

dengan

terhadap

berpegang

teguh

Etik kepada Sumpah Profesi Fisioterapis dan

Fisioterapi Indonesia. Bahwa

fisioterapi

Kode Etik Fisioterapi Indonesia. pelayanan

Bahwa

peningkatan

pelayanan

profesi fisioterapi terhadap masyarakat, profesi fisioterapi terhadap masyarakat, hanya dapat dilakukan jika semangat hanya dapat dilakukan jika semangat persatuan

dan

Fisioterapis persatuan

dan

Indonesia yang telah terwujud sejak tahun Indonesia

yang

1968,

dapat

dengan

jalan

kesatuan

kesatuan telah

Fisioterapis

terwujud

sejak

ditumbuhkembangkan tahun 1968, dapat ditumbuhkembangkan mempersatukan

semua dengan

jalan

mempersatukan

semua

potensi fisioterapi Indonesia dalam satu potensi fisioterapi Indonesia dalam satu wadah organisasi. Untuk mencapai cita-cita, maksud

wadah organisasi. Untuk mencapai cita-cita, maksud


dan tujuan organisasi tersebut disusun dan tujuan organisasi tersebut disusun kebijakan-kebijakan, upaya-upaya serta kebijakan-kebijakan, upaya-upaya serta langkah-langkah yang konkrit dan terarah langkah-langkah yang konkrit dan terarah dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan berpedoman pada Anggaran Dasar sebagai berikut :

sebagai berikut : BAB I

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Pasal 1

Organisasi

ini

bernama

“

Ikatan

Organisasi

ini

bernama

“

Ikatan

Fisioterapi Indonesia” disingkat IFI dan Fisioterapi Indonesia” disingkat IFI dan dalam bahasa inggris disebutIndonesian dalam bahasa inggris disebut Indonesian Physiotherapy Association disingkat IPA

Physiotherapy Association disingkat IPA Masukan :  Segera pastikan legalitas  Tetapkan nama yang

digunakan (

ikatan fisioterapi/fisioterapis ?  Dunia

mengunakan

Physiotherapy

bukan physiotherapist  Penggunaan kata ikatan ? persatuan ? perhimpunan ?  Rekomendasi : jika nama tdk berubah maka menggunakan. IFI

: Ikatan Fisioterapi Indonesia

PFI : Persatuan Fisioterapi Indonesia PFNI : Persatuan Fisioterapi Nasional Indonesia PFRI : Persatuan Fisioterapi Republik Indonesia PERFI

:

Perkumpulan

Fisioterapi

Indonesia Pasal 2 Organisasi

fisioterapi

Pasal 2 didirikan

di

Organisasi

fisioterapi

didirikan

di

Surakarta pada tanggal 10 Juni 1968 Surakarta pada tanggal 10 Juni 1968 15 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

untuk jangka waktu tidak di tentukan dan untuk jangka waktu tidak di tentukan telah disahkan pemerintah.

dan telah disahkan pemerintah.

Pasal 3

Pasal 3

Induk organisasi IFI berkedudukan di Ibu

Induk organisasi IFI berkedudukan di Ibu

Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia. BAB II

BAB II

ATRIBUT

ATRIBUT

Pasal 4

Pasal 4

Atribut organisasi terdiri dari Lambang

Atribut organisasi terdiri dari Lambang

dan Panji Organisasi, Hymne dan Mars di dan Panji Organisasi, Hymne dan Mars di tetapkan oleh Kongres Nasional Fisioterapi tetapkan Indonesia

oleh

Kongres

Nasional

Fisioterapi Indonesia  Hymne : dilombakan BAB III

BAB III

ASAS, DASAR, DAN SIFAT

ASAS DAN DASAR

Pasal 5

Pasal 5

Azas dan Dasar Ikatan Fisioterapi

Azas dan Dasar Ikatan Fisioterapi

Indonesia ialahPancasila dan Undang-

Indonesia Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945

Undang Dasar 1945

Pasal 6

BAB IV

a. Ikatan

Fisioterapi

satu-satunya

Indonesiaadalah

organisasi

STATUS

profesi

Pasal 6

fisioterapi di Indonesia yang bersifat a. Ikatan Fisioterapi Indonesia adalah bebas

tidak

berafiliasi

kepada

organisasi politik tertentu pengembangan

profesi,

dan

bebas

tidak

pihak

lain

yang

terkait,

merupakan profesi,

dengan

keilmuan,

pemerintah

pelayanan

terkait,

Pendidikan

profesi,

berafiliasi

kepada

Fisioterapi

mengenai hal hal yang berhubungan pengembangan

profesi

organisasi politik tertentu

komunikasi dengan pemerintah dan b. Ikatan pihak

organisasi

fisioterapi di Indonesia yang bersifat

b. Ikatan Fisioterapi IndonesiaMerupakan Wadah

satu-satunya

wadah

dan

Indonesia pengembangan

komunikasi

dan

pihak

mengenai


hal

dengan

lain

yang

hal

yang

Fisioterapi, peraturan Fisioterapi, dan

berhubungan dengan pengembangan

pengabdian kepada masyarakat.

keilmuan,

Pendidikan

pelayanan

Fisioterapi,

profesi, peraturan

Fisioterapi, dan pengabdian kepada masyarakat. BAB IV

BAB V

TUJUAN DAN USAHA

TUJUAN,PERAN DAN FUNGSI

Pasal 7

Pasal 7

Tujuan

1. IFI bertujuan untuk mewujudkan kesehatan nasional dengan pelayanan IFI bertujuan untuk mewujudkan fisioterapi profesional, mandiri dan kesehatan nasional di bidang Fisioterapi bermartabat. yang

luhur,

profesional,

mandiri

dan

2. IFI berperan sebagai mitra strategis pemerintah dan swasta, yang secara aktif mengupayakan usaha-usaha bagi wadah Ikatan Fisioterapi Indonesia pada pembangunan Indonesia menuju seluruh strata dengan peran dan fungsi : derajat kesehatan masyarakat yang bermartabat khususnya di bidang Fisioterapi. 1. Sebagai mitra strategis pemerintah dan setara

untuk

semua

swasta,

kalangan

yang

dalam

secara

aktif 3. IFI

mengupayakan

usaha-usaha

pembangunan

Indonesia

bagi

menuju

berfungsi

sebagai

pemersatu,

pembina dan pemberdaya fisioterapi di Indonesia

derajat kesehatan masyarakat yang bermartabat

khususnya

di

bidang

Fisioterapi. 2. Membimbing,

membina,

mengembangkan kemampuan,

dan

meningkatkan

kegiatan

dan

kepentingan anggotanya Pasal 8

BAB VI

Usaha

USAHA

IFI melakukan usaha-usaha dan kegiatan

Pasal 8

kegiatan sebagai berikut : 1. Menjalin dengan

kerjasama Pemerintah,

IFI melakukan usaha-usaha dan kegiatan secara

aktif kegiatan sebagai berikut :

organisasi- 1. Menjalin

organisasi profesi kesehatan, Asosiasi-

dengan

kerjasama Pemerintah,


secara

aktif

organisasi-

asosiasi dan badan badan lainya serta

organisasi profesi kesehatan, asosiasi-

pihak pihak terkait.

asosiasi dan badan badan lainya serta

2. Memberikan

masukan

pemerintah kebijakan

dalam dan

kepada

membentuk 2. Memberikan

bekerjasama

pelaksanaan

pihak pihak terkait.

dalam

program-program

kesehatan.

masukan

pemerintah kebijakan

dalam dan

memelihara

dan

membentuk

bekerjasama

pelaksanaan

3. Menegakkan,

kepada dalam

program-program

kesehatan.

mengawasi terlaksananya Kode Etik 3. Menegakkan,

memelihara

dan

Profesi Fisioterapi Indonesia dengan

mengawasi terlaksananya Kode Etik

Menjunjung

Profesi Fisioterapi Indonesia dengan

tinggi

Sumpah

Profesi

Fisioterapis. 4. Melakukan

menjunjung komunikasi

kerjasama

dengan

aktif

dan

tinggi

sumpah

profesi

fisioterapis.

organisasi- 4. Melakukan

komunikasi

aktif

organisasi sejenis baik antar negara,

kerjasama

tingkat regional maupun Internasional

organisasi sejenis baik antar negara,

di

tingkat regional maupun Internasional

bidang

riset,

pengetahuan,

pendidikan, tehnologi dan profesi. 5. Menetapkan aspirasi

dan

sikap,

di

menyalurkan

kepentingan

dengan

dan

bidang

riset,

organisasi-

pengetahuan,

pendidikan, tehnologi dan profesi.

anggota, 5. Menetapkan

menyalurkan

menyampaikan pendapat dan usulan

aspirasi

kepada pemerintah.

menyampaikan pendapat dan usulan

6. Meningkatkan mutu pendidikan

dan

sikap,

kepentingan

anggota,

kepada pemerintah.

fisioterapi, penelitian dan

6. Meningkatkan mutu pendidikan

pengembangan ilmu fisioterapi, serta

fisioterapi, penelitian dan

ilmu-ilmu yang berhubungan dengan

pengembangan ilmu fisioterapi, serta

itu.

ilmu-ilmu yang berhubungan dengan

7. Melaksanakan upaya upaya untuk

itu.

kesejahteraan anggota.

7. Melaksanakan upaya upaya untuk

8. Melaksanakan usaha-usaha lain yang berguna

untuk

mencapai

kesejahteraan anggota.

tujuan 8. Melaksanakan usaha-usaha lain yang

sepanjang tidak bertentangan dengan

berguna

asas, dasar, dan sifat IFI.

sepanjang tidak bertentangan dengan

9. Ikut

aktif

menciptakan

dan

untuk

mencapai

tujuan

asas, dasar, dan status IFI.

memelihara sistem kesehatan nasional 9. Ikut

aktif

menciptakan


dan

yang bermartabat.

memelihara sistem kesehatan nasional yang bermartabat.

BAB V

BAB VII

KEANGGOTAAN

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Pasal 9

Anggota IFI terdiri dari :

Anggota IFI terdiri dari :

1. Anggota Biasa

1. Anggota Biasa

2. Anggota luar biasa

2. Anggota Luar Biasa

3. Anggota kehormatan.

3. Anggota Kehormatan.

BAB VI

BAB VIII

SUSUNAN DAN PERANGKAT

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANISASI

Pasal 10 Kekuasaan Kekuasaan tertinggi organisasi secara berjenjang adalah sebagai berikut :

Pasal 10 Susunan organisasi Susunan organisasi IFI terdiri secara

1. Kongres Nasional,

berjenjang adalah :

2. Musyawarah Daerah,

1. Kongres Nasional

3. Musyawarah Cabang dan

2. Musyawarah Kerja Nasional

4. Musyawarah Komisariat.

3. Musyawarah Daerah 4. Musyawarah Cabang 5. Musyawarah Komisariat 6. Anggota Pasal 11

Pasal 11

Perangkat organisasi

Struktur Kepemimpinan

Perangkat organisasi IFI terdiri dari ; 1. Organisasi legislatif,

IFI

terdiri

eksekutif,

dari

yudikatif

badan serta

organisasi binaan. 2. Badan

a. Terdiri dari Pengurus Pusat IFI, Kolegium Fisioterapi Kehormatan

legislatif

Musyawarah

1. Tingkat Pusat

adalah Kerja

Etik

(KF), Majelis dan

Disiplin

Kongres,

Fisioterapi (MKDF) dan

Majelis

Nasional,

Pengembangan

Pelayanan

Musyawarah Daerah dan Musyawarah

Keprofesian (MPPK) yang masing-

Cabang,

masing

serta

Musyawarah

Komisariat. 3. Badan

eksekutif

memiliki

wewenang dan

tanggung jawab sesuai tugasnya. adalah

Pengurus

b. Dalam


menyelenggarakan

Pusat

IFI,

Pengurus

Pengurus cabang

Daerah

dan

dan

Pengurus

Komisariat. 4. Badan

tugasnya, kepemimpinan di tingkat pusat

berkoordinasi

terintegrasi

Yudikatif

adalah

Majelis

melalui

secara

Musyawarah

Pimpinan Pusat (MPP) yang terdiri

Kolegium, Majelis Etik Fisioterapi dan

Ketua

majelis Pengembangan Pelayanan dan

Umum Pengurus Pusat IFI, Ketua

Keprofesian Fisioterapi.

Kolegium

5. Organisasi Persatuan, Komunitas.

binaan

adalah

berupa

Perhimpunan

dan

Umum

dan

Wakil

Fisioterapi

(KF),

Ketua Ketua

Majelis Kehormatan dan Disiplin Fisioterapi

(MKDF)

dan

Ketua

Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IFI. c. Pengurus

Pusat

IFI

adalah

pimpinan organisasi IFI di tingkat pusat,

yang

melaksanakan

kegiatan eksekutif organisasi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi. d. Kolegium Fisioterapi (KF) adalah salah

satu

unsur

pimpinan

di

tingkat pusat yang berperan dan bertanggung

jawab

mengkoordinasikan

untuk kegiatan

internal

organisasi

bidang

pendidikan

dalam dan

penelitian. e. Majelis Kehormatan dan Disiplin Fisioterapi (MKDF) adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat

yang

bertanggung

berperan jawab

mengkoordinasikan internal bidang

untuk kegiatan

organisasi disiplin


dan

dan

dalam etika

Fisioterapi. f. Majelis

Pengembangan

Pelayanan

Keprofesian

(MPPK)

adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat yang berperan dan bertanggung

jawab

mengkoordinasikan internal

untuk kegiatan

organisasi

bidang

dalam

pengembangan

pelayanan

keprofesian

yang

bermutu. 2. Tingkat Provinsi Terdiri dari Pengurus Daerah 3. Tingkat Kabupaten/Kota Terdiri dari Pengurus Cabang.

Pasal 12 Organisasi Binaan Organisasi

binaan

adalah

berupa

perhimpunan dan komunitas. BAB VII

BAB IX

KEKAYAAN

KEKAYAAN

Pasal 12

Pasal 13

Kekayaan organisasi : 1. Kekayaan

organisasi

benda-benda

bergerak

Kekayaan organisasi : terdiri dan

dari benda-

1. Kekayaan

organisasi

benda-benda

bergerak

terdiri dan

dari benda-

benda tidak bergerak yang dimiliki

benda tidak bergerak yang dimiliki

organisasi.

organisasi.

2. Kekayaan yang bersifat uang.

2. Kekayaan yang bersifat uang

3. dan lain-lain, misalnya Hak cipta.

3. dan lain-lain, misalnya hak cipta.

Pasal 13 Sumber keuangan IFI diperoleh dari :

Pasal 14 Sumber keuangan IFI diperoleh dari :


1. Uang pangkal anggota.

1. Uang pangkal anggota.

2. Uang iuran anggota.

2. Uang iuran anggota.

3. Sumber-sumber lain yang sah dan

3. Sumber-sumber lain yang sah dan

tidak mengikat.

tidak mengikat.

BAB VIII

BAB X

KONGRES

KONGRES

Pasal 14

Pasal 15

Kongres Nasional adalah badan legislatif

Kongres Nasional adalah badan legislatif

tertinggi IFI dan merupakan musyawarah tertinggi IFI dan merupakan musyawarah utusan daerah dan cabang-cabang IFI.

utusan daerah dan cabang. BAB XI LAMBANG DAN LAGU Pasal 16 Lambang

Ikatan

ditetapkan

oleh

Fisioterapi kongres

Indonesia

dan

diatur

tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Pasal 16 Lagu

Ikatan

Pasal 17

Fisioterapi

Indonesia

ditetapkan oleh kongres

Lagu Fisioterapi

Mars

dan

Indonesia

Hympne

Ikatan

ditetapkan

oleh

kongres. BAB X

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

Pasal 18

1. Perubahan

anggaran

dasar

hanya 1. Perubahan

dapat dilakukan dalam kongres.

anggaran

dasar

hanya

dapat dilakukan dalam kongres.

2. Rencana perubahan tersebut diajukan 2. Usulan

perubahan

diajukan

oleh pengurus pusat atau pengurus

pengurus pusat, pengurus

cabang kepada kongres.

pengurus cabang.


oleh

daerah,

3. Rencana cabang

perubahan harus

dari

pengurus 3. Usulan

sudah

diterima

perubahan

diterima

pengurus

pengurus pusat selambat-lambatnya

lambatnya

3(tiga) bulan sebelum kongres

kongres

harus pusat

3(tiga)

sudah

selambat-

bulan

sebelum

BAB XI

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI IFI

PEMBUBARAN ORGANISASI IFI

Pasal 18

Pasal 19

Pembubaran organisasi IFI hanya dapat

BAB XI

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh kongres yang diadakan khusus untuk itu, atas usul dari sekurangkurangnya setengah jumlah cabang BAB XIV

ATURAN TAMBAHAN

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

Pasal 20

dilakukan oleh kongres khusus

Hal-hal

yang

belum

diatur

dalam

Hal-hal

yang

belum

diatur

dalam

Anggaran Dasar, dimuat dalam Anggaran Anggaran Dasar, dimuat dalam Anggaran Rumah

Tangga

IFI

sepanjang

tidak Rumah

bertentangan dengan Anggaran Dasar IFI

Tangga

IFI

sepanjang

tidak

bertentangan dengan Anggaran Dasar IFI

Pasal 20

Pasal 21

Pengesahan anggaran dasar ditetapkan pada Kongres.

Pengesahan anggaran dasar ditetapkan pada Kongres

ANGGARAN RUMAH TANGGA




BAB I

BAB I

KEANGGOTAAN

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Pasal 1

Ketentuan :

Ketentuan :

1. Anggota biasa IFI adalah Warga Negara 1. Anggota biasa IFI adalah Warga Negara Indonesia

yang

mempunyai

ijasah

Indonesia

yang


mempunyai

ijasah

Sebagai

Fisioterapis,

pendidikan

pendidikan

Fisioterapi

minimal

minimal D III Fisioterapi yang sah dan

Diploma Tiga lulusan dalam atau luar

diakui

negeri

oleh

pemerintah

Republik

Indonesia.

yang

sah

dan

diakui

oleh

pemerintah Republik Indonesia.

2. Anggota luar biasa IFI terdiri dari 2. Anggota luar biasa IFI terdiri dari Fisioterapis Warga Negara Asing yang

Fisioterapis Warga Negara Asing yang

melakukan

pelayanan

melakukan pelayanan fisioterapi di

Indonesia

atas

fisioterapi

ijin

di

pemerintah

Republik Indonesia. 3. Anggota

Indonesia

atas

ijin

pemerintah

Republik Indonesia.

kehormatan

IFI

adalah 3. Anggota

kehormatan

IFI

adalah

mereka yang telah ditetapkan oleh IFI

mereka yang telah ditetapkan oleh IFI

sebagai

sebagai

anggota

dasar

kehormatan

jasa-jasanya

atas

terhadap

pengembangan fisioterapi.

anggota

dasar

kehormatan

jasa-jasanya

atas

terhadap

pengembangan fisioterapi.

Pasal 2

Pasal 2

Tata cara penerimaan anggota :

Tata cara penerimaan anggota :

1. Anggota biasa dapat diterima oleh 1. Anggota biasa dapat diterima oleh Pengurus

Cabang

setempat

setelah

Pengurus Cabang setempat setelah

mendaftarkan diri secara tertulis dan


membuat

pernyataan

membuat

pernyataan

terhadap

Anggaran

terhadap

Anggaran

persetujuan Dasar

dan

persetujuan Dasar

dan

Anggaran Rumah Tangga IFI dengan


cara mengisi formulir pendaftaran dan

cara mengisi formulir pendaftaran dan

membayar

membayar

uang

melampirkan Fisioterapi

pangkal

ijazah terakhir

serta

pendidikan yang

diakui

uang

melampirkan

pangkal

ijazah

serta

pendidikan

Fisioterapi

terakhir

yang

pemerintah. Selanjutnya dilaporkan ke

pemerintah

dan

lulusan

pengurus pusat untuk diketahui dan

negeri

dicatat diregistrasi.

keterangan penyetaraan. Selanjutnya

2. Anggota luar biasa dapat diterima oleh Pengurus

cabang

setempat

setelah

mendaftarkan diri secara tertulis dan membuat

pernyataan

terhadap

Anggaran

harus

bagi

melampirkan

diakui luar surat

dilaporkan ke pengurus daerah dan pengurus pusat untuk diketahui dan dicatat diregistrasi.

persetujuan 2. Anggota luar biasa dapat diterima oleh Dasar

dan

pengurus

cabang


setempat

setelah



cara mengisi formulir ke pengurus

membuat

pernyataan

Pusat

terhadap

Anggaran

serta

melampirkan

ijazah

persetujuan Dasar

dan

pendidikan Fisioterapi terakhir yang


diakui pemerintah, serta mendapat ijin

cara mengisi formulir ke pengurus

dari pemerintah untuk mendapatkan

Pusat

pertimbangan

pendidikan Fisioterapi terakhir dan

dan

disahkan

oleh

Pengurus Pusat IFI. 3. Bilamana

serta

melampirkan

ijazah

surat keterangan penyetaraan yang

ditempat

tersebut

diakui pemerintah, serta mendapat ijin

berada belum ada Pengurus cabang

dari pemerintah untuk mendapatkan

IFI,

pertimbangan

pendaftaran

calon

dilakukan

melalui

dan

disahkan

oleh

Pengurus Cabang terdekat yang se-

Pengurus Pusat IFI dengan tembusan

daerah.

ke pengurus daerah.

4. Anggota Kehormatan diusulkan oleh 3. Bilamana di tempat calon tersebut Pengurus

Cabang

terdekat

ke

berada belum ada Pengurus cabang

pengurus pusat atau langsung oleh

IFI,

Pengurus Pusat untuk disahkan oleh

pengurus cabang terdekat.

kongres

dalam

Keputusan

bentuk

pendaftaran

dilakukan

melalui

Surat 4. Anggota Kehormatan diusulkan oleh

setelah

melalui

pengurus

cabang

atau

pengurus

pertimbangan-pertimbangan terhadap

daerah terdekat ke pengurus pusat

jasa-jasa

pada

atau langsung oleh Pengurus Pusat

fisioterapi

Indonesia

untuk disahkan oleh kongres dalam

pelayanan,

regulasi,

bentuk

pendidikan dan penemuan teknologi

melalui

fisioterapi.

terhadap jasa-jasa yang bersangkutan

yang

pengembangan dalam

diatur

hal

bersangkutan

Kriteria

tersendiri

pertimbangan dalam

keputusan Pengurus Pusat IFI.

surat

pada

Surat

Keputusan

setelah

pertimbangan-pertimbangan pengembangan

Indonesia

dalam

hal

fisioterapi pelayanan,

regulasi, pendidikan dan penemuan teknologi

fisioterapi.

Kriteria

pertimbangan diatur tersendiri dalam surat keputusan Pengurus Pusat IFI. Pasal 3 Hak Anggota :

Pasal 3 Hak Anggota :

1. Anggota biasa berhak memilih dan 1. Anggota biasa berhak memilih dan 25 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

dipilih,

mengeluarkan

mengajukan

usul

pendapat,

atau

pernyataan

dipilih,

mengeluarkan

mengajukan

usul

pendapat,

atau

pernyataan

secara lisan maupun tertulis kepada

secara lisan maupun tertulis kepada

pengurus

pengurus

dan

mengikuti

semua

kegiatan organisasi. 2. Anggota

luar

dan

mengikuti

semua

kegiatan organisasi.

biasa

dan

anggota 2. Anggota

luar

biasa

dan

anggota

kehormatan tidak berhak memilih dan

kehormatan tidak berhak memilih dan

dipilih,

berhak

dipilih,

berhak

pendapat,

mengajukan

pendapat,

mengajukan

pernyataan tertulis

mengeluarkan

secara

usul

lisan

kepada

atau

maupun

pengurus

dan

mengikuti semua kegiatan organisasi. 3. Tiap

Anggota

berhak

pernyataan tertulis

mengeluarkan

secara

kepada

usul

lisan

atau

maupun

pengurus

dan

mengikuti semua kegiatan organisasi.

mendapatkan 3. Tiap Anggota berhak mendapatkan

perlindungan dan pembelaan dalam

perlindungan dan pembelaan dalam

melaksanakan

melaksanakan

tugas

IFI

dan

atau

pekerjaan di bidang Fisioterapi.

tugas IFI dan

atau

pekerjaan di bidang Fisioterapi.

4. Anggota biasa berhak atas informasi 4. Anggota biasa berhak atas informasi yang berkaitan dengan profesi

yang berkaitan dengan profesi

Pasal 4

Pasal 4

Kewajiban anggota :

Kewajiban anggota :

1. Anggota biasa dan anggota luar biasa 1. Anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan

berkewajiban menjunjung tinggi dan

mengamalkan

mengamalkan

sumpah

Profesi

sumpah

Profesi

fisioterapi dan kode etik Fisioterapi

fisioterapi dan kode etik Fisioterapi

Indonesia,

Indonesia,

Anggaran

Dasar

dan

Anggaran

Dasar

dan

Anggaran Rumah Tangga serta segala

Anggaran Rumah Tangga serta segala

peraturan dan keputusan IFI.

peraturan dan keputusan IFI.

2. Anggota biasa wajib membayar uang 2. Anggota biasa dan anggota luar biasa pangkal dan uang iuran. 3. Anggota

biasa

wajib

wajib membayar uang pangkal dan mengikuti

uang iuran.

kegiatan yang diadakan oleh cabang 3. Anggota biasa dan anggota luar biasa setempat minimal 1x dalam setahun. 4. Anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota

kehormatan

berkewajiban

wajib

mengikuti

diadakan

oleh

kegiatan cabang

minimal 1x dalam setahun.


yang

setempat

menjaga

dan

mempertahankan 4. Anggota biasa, anggota luar biasa dan

kehormatan IFI.

anggota menjaga

kehormatan dan

berkewajiban

mempertahankan

kehormatan IFI. BAB II RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN Pasal 5 Anggota IFI dapat merangkap menjadi anggota dan / atau rangkap jabatan pada organisasi profesi kesehatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan kehormatan dan etika fisioterapi serta tidak mengganggu tugasnya.

Pasal 5

Pasal 6

Kehilangan Keanggotaan : 1. Anggota

Kehilangan Keanggotaan :

biasa

keanggotaannya

kehilangan 1. Anggota

karena

meninggal

biasa

keanggotaannya

kehilangan

karena

meninggal

dunia, atas permintaan sendiri atau


diberhentikan oleh pengurus pusat IFI


atas

atas

rekomendasi

dari

pengurus

cabang. 2. Anggota

rekomendasi

dari

pengurus

cabang dan atau pengurus daerah. luar

keanggotaannya

biasa karena

kehilangan 2. Anggota meninggal

luar

keanggotaannya

biasa karena

kehilangan meninggal





dan/atau

dan/atau atas rekomendasi pengurus

atas

rekomendasi

IFI

cabang.

cabang dan atau pengurus daerah..

3. Anggota dapat diberhentikan karena 3. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak mencemarkan nama baik IFI

bertindak mencemarkan nama baik IFI

atau

atau

bertentangan

denganAnggaran

bertentangan

denganAnggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

Sumpah Profesi Fisioterapi atau Kode

Sumpah Profesi Fisioterapi atau Kode

Etik Fisioterapi Indonesia.

Etik Fisioterapi Indonesia.


4. Keanggotaan

anggota

biasa

dapat 4. Keanggotaan

anggota

biasa

dapat

diberhentikan sementara apabila yang

diberhentikan sementara apabila yang

bersangkutan tidak aktif selama 4

bersangkutan

tahun berturut-turut.

kewajiban selama dua tahun berturut-

5. Anggota

biasa

yang

keanggotaannya

status

tidak

menjalankan

turut.

diberhentikan 5. Anggota

biasa

yang

status

sementara maka yang bersangkutan

keanggotaannya

kehilangan

sementara maka yang bersangkutan

hak-haknya

sebagai

anggota biasa.

kehilangan

diberhentikan

hak-haknya

sebagai

anggota biasa. Pasal 6

Sanksi

Tata cara pemberhentian anggota : 1. Pemberhentian permintaan dilakukan

Pasal 7

anggota

sendiri setelah

atas 1. Anggota dapat diberi sanksi karena :

hanya

dapat

anggota

yang

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis. 2. Seorang

bertentangan

ketentuan-ketentuan

dapat

dikenakan

sementara

dengan

yang

telah

ditetapkan IFI. b. Bertindak

anggota

pemberhentian

a. Bertindak

merugikan

atau

mencemarkan nama baik IFI.

oleh 2. Tata cara pemberian sanksi akan

diatur

dan

pengurus cabang sesudah didahului

pembelaan

dalam

dengan peringatan secara tertulis.

ketentuan dan peraturan tersendiri.

3. Paling lama 6 (enam) bulan sesudah pemberhentian sementara, pengurus cabang

dapat

mengusulkan

merehabilitasi IFI

pusat

atau untuk

mengukuhkan pemberhentian. Pasal 7

Pasal 8

Pembelaan : 1. Anggota pemberhentian

Pembelaan : yang

dikenakan 1. Anggota

sementara

dapat

yang

pemberhentian

dikenakan

sementara

dapat

membela diri dihadapan rapat anggota

membela diri dihadapan rapat anggota

pengurus cabang dengan atau tanpa

pengurus cabang dengan atau tanpa

meminta bantuan kepada majelis etik

meminta

fisioterapi Indonesia.

kehormatan

bantuan

kepada

majelis

dan disiplin fisioterapi


2. Anggota

yang

pemberhentian untuk

dikenakan

diberi

meminta

kesempatan 2. Anggota

bantuan

kepada

majelis etik fisioterapi Indonesia. dapat

yang

pemberhentian

dikenakan

diberi

kesempatan

untuk meminta bantuan kepada majelis

3. Bila perlu anggota yang dikenakan pemberhentian

Indonesia.

etik fisioterapi Indonesia.

mengajukan 3. Bila perlu anggota yang dikenakan

pembelaan pada kongres.

pemberhentian

4. Pengajuan pembelaan sebagaimana

dapat

mengajukan

pembelaan pada kongres.

dimaksud pada butir (3) diajukan ke 4. Pengajuan pembelaan sebagaimana pengurus

pusat

IFI

lambatnya

3

bulan

selambatsebelum

pelaksanaan kongres 5. Keputusan tindakan

pengurus

pusat

IFI

3

bulan

lambatnya

kongres

membatalkan

dimaksud pada butir (3) diajukan ke

atau

dapat tersebut

sebelum

pelaksanaan kongres

memperkuat 5. Keputusan

pemberhentian

selambat-

kongres

membatalkan

atau

dapat memperkuat

dengan ketentuan bahwa keputusan

tindakan

yang

dengan ketentuan bahwa keputusan

sah

adalah

keputusan

yang

yang

dari jumlah utusan

disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3

kongres.

adalah

tersebut

disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 yang hadir pada

sah

pemberhentian

keputusan

dari jumlah utusan

yang

yang hadir pada

kongres.\ Pembelaan anggota diatur tersendiri oleh majlis kehormatan dan disiplin BAB II

BAB II

ORGANISASI

KEKUASAAN ORGANISASI

Pasal 8

Pasal 8

Kongres :

KONGRES

1. Status a. Kongres

1. Status merupakan

kekuasaan

tertinggi organisasi b. Kongres

adalah

a. Kongres

merupakan

kekuasaan

tertinggi organisasi musyawarah

b. Kongres

adalah

musyawarah

Nasional Fisioterapi Indonesia yang

nasional fisioterapi indonesia yang

diwakili oleh utusan daerah, utusan

diwakili

oleh


utusan

daerah,

cabang, dan diberi nama Kongres

utusan cabang, dan diberi nama

Nasional Fisioterapi Indonesia

Kongres

c. Kongres

diadakan

sekali

dalam

4(empat) tahun. d. Peserta

terdiri

dari

Pengurus Pusat, Utusan Pengurus

Fisioterapi

Indonesia c. Kongres

Kongres

Nasional diadakan

sekali

dalam

4(empat) tahun. d. Peserta

Kongres

terdiri

dari

Daerah, Utusan Pengurus Cabang

Pengurus Pusat, Utusan Pengurus

dan Majelis.

Daerah, Utusan Pengurus Cabang,

e. Dalam keadaan luar biasa, dapat

Kolegium Fisioterapi (KF), Majelis

diadakan sewaktu-waktu atas usul

Kehormatan

sekurang-kurangnya satu

Fisioterapi

dan

mendapat

sekurang-kurangnya

cabang

Pengembangan

2/3

Keprofesian (MPPK).

dari

e. Utusan

f. Pengurus pusat menyelenggarakan luar

(MKDF)

persetujuan

jumlah cabang yang ada. kongres

Dan

biasa

selambat-

Disiplin dan

Majelis

Pelayanan

cabang

menampung

aspirasi anggota dan masyarakat yang

berada

di

daerah

tempat

lambatnya 3 bulan setelah surat

cabang berada, untuk disampaikan

usulan diterima.

pada Kongres Fisioterapi Indonesia f. Dalam keadaan luar biasa, dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya satu cabang dan

mendapat

persetujuan

sekurang-kurangnya setengah dari jumlah cabang yang ada secara tertulis. g. Pengurus pusat menyelenggarakan kongres

luar

biasa

selambat-

lambatnya tiga bulan setelah surat usulan diterima. 2. Kekuasaan dan wewenang a. Menilai Pengurus

2..Kekuasaan dan wewenang

pertanggungjawaban Pusat

dan

a. Menilai

pertanggung

jawaban

Majelis.

Pengurus

Pusat

dan

ketua

Ketentuan diterima atau tidaknya

Kolegium

Fisioterapi,

ketua

Laporan pertanggungjawaban serta

Majelis

Kehormatan

dan


tindaklanjutanya

diatur

dalam

Disiplin Fisioterapi dan ketua

keputusan kongres.

Majelis

b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah

b. Laporan pertanggung jawaban

serta

serta tindak lanjutanya diatur

Pokok

Garis-garis

Haluan

dan

Program Kerja IFI. c. Memilih

dan

Pelayanan Keprofesian.

Tangga,

Pedoman-pedoman Besar

dalam keputusan kongres. c. Menetapkan

Menetapkan

Ketua

(AD/ART),

d. Menetapkan Ketua Majelis Kolegium Pengembangan tuan

d. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum, dan Wakil Ketua IFI

rumah

e. Menetapkan

penyelenggara kongres berikutnya. f. Menetapkan

pengangkatan

seseorang

sebagai

anggota

memperkuat

pemberhentian

ad

tindakan

Ketua

Mejelis

Kehormatan

dan

Disiplin

keanggotaan

f. Menetapkan

oleh

rumah kongres

berikutnya.

dan

menetapkan

g. Menetapkan

hock,

badan-badan

seseorang

dan

tuan

penyelenggara

khusus/ badan kelengkapan IFI. i. Menyetujui

Fisioterapi,

Keprofesian.

pengurus pusat. panitia

Kolegium

Pengembangan Pelayanan dan

g. Membuat keputusan membatalkan

h. Membentuk

Ketua

Fisioterapi, dan Ketua Majelis

kehormatan IFI. atau

Pedoman-pedoman

Haluan dan Program Kerja IFI.

Pelayanan dan Keprofesian. e. Menetapkan

Dasar

Pokok serta Garis-garis Besar

Fisioterapi, Mejelis Etik Fisioterapi, Majelis

Anggaran

dan Anggaran Rumah Tangga

Umum, dan Sekretarisa Umum IFI

dan

Pengembangan

menetapkan

Persatuan,

Perhimpunan

komunitas

sebagai

pengangkatan sebagai

anggota

kehormatan IFI. h. Mengukuhkan, menon-aktifkan

dan

atau

organisasi

membubarkan

perhimpunan

binaan Ikatan Fisioterapi Indonesia.

lingkungan

dalam IFI

,

ketentuan

diatur tersendiri oleh Kolegium fisioterapi. i.

Membuat

keputusan

membatalkan atau memperkuat tindakan keanggotaan 31 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

pemberhentian oleh

pengurus

pusat. j.

Membentuk

dan

menetapkan

panitia ad hock, badan-badan khusus/

badan

kelengkapan

IFI. k. Menyetujui

dan

menetapkan

Persatuan, Perhimpunan

dan

komunitas sebagai organisasi binaan

Ikatan

Fisioterapi

Indonesia. 3. Tata Tertib Kongres a. Kongres

3..Tata Tertib Kongres

diselenggarakan

oleh

a. Kongres

diselenggarakan

Pengurus IFI pusat bersama Panitia

Pengurus

Pelaksana Kongres yang dibentuk

Panitia Pelaksana Kongres yang

oleh pengurus IFI Pusat.

dibentuk oleh pengurus IFI Pusat.

b. Panitia pelaksana kongres adalah

Pusat

pengurus

telah

ditetapkan

sebagai

tuan

rumah dalam kongres sebelumnya. c. Pengurus

pusat

adalah

bersama

b. Panitia pelaksana kongres adalah

pengurus cabang dari cabang yang ditetapkan

IFI

oleh

cabang

yang

sebagai

tuan

telah rumah

dalam kongres sebelumnya. c. Pengurus

pusat

adalah

penanggungjawab penyelenggaraan

penanggungjawab penyelenggaraan

kongres.

kongres.

d. Pengurus cabang sebagai Panitia pelaksana

kongres

bertanggung

d. Pengurus cabang sebagai Panitia pelaksana

kongres

bertanggung

jawab atas teknis penyelenggarakan

jawab

kongres

penyelenggarakan kongres

e. Kongres dihadiri oleh pengurus IFI Pusat,

Ketua

Majelis,

Ketua

atas

e. Kongres

dihadiri

Pusat,

teknis oleh

Pengurus

Ketua/Utusan

Pengurus

Pengurus Daerah Ketua Pengurus

Daerah, Ketua/Utusan

Pengurus

Cabang atau yang mewakili sebagai

Cabang,

Kolegium

utusan

Fisioterapi),

pengurus

daerah/cabang

Ketua Ketua

Majelis

dengan mandat resmi tertulis dari

Kehormatan dan disiplin Fisioterapi

Ketua

dan Ketua Majelis Pengembangan

Pengurus

Daerah/Cabang,

Anggota biasa sebagai peninjau dan

Pelayanan

peserta

biasa

lain

atas

undangan

dan

Keprofesian, peserta


anggota

lain

atas

Pengurus IFI Pusat. f. Kongres

undangan

dianggap

sah

apabila

dihadiri oleh lebih dari setengah

tidak

f. Kongres

Pusat

dianggap

sah

apabila

dihadiri oleh lebih dari setengah

persyaratan pada butir (f)

jumlah cabang yang ada dan lebih

terpenuhi,

dari

maka

kongres

ditunda paling lama satu kali 24 jam,

IFI

sebagai peninjau.

jumlah cabang yang ada. g. Bila

Pengurus

dan

setelah

dianggap

sah

itu

Kongres

dengan

utusan

dari

jumlah

pengurus daerah. g. Bila

persyaratan pada butir (f)

tidak

cabang yang hadir. h. Ketua

setengah

terpenuhi,

maka

kongres

ditunda paling lama satu kali 24

IFI Cabang

atau

pengurus IFI cabang

Utusan

jam,

yang hadir

setelah

dianggap

dengan mandat resmi dari Ketua IFI Cabang mempunyai hak bicara

dan

sah

itu

Kongres

dengan

utusan

cabang yang hadir. h. Ketua

Pengurus

Cabang

atau

dan hak suara, sedangkan peninjau

utusan pengurus cabang

hanya mempunyai hak bicara atas

hadir dengan mandat resmi dari

permintaan Presidium.

Ketua

i. Eksekutif

dan

Cabang

serta

mempunyai hak bicara dan hak

pengurus daerah mempunyai hak

suara, sedangkan peninjau hanya

bicara dan tidak mempunyai hak

mempunyai

suara.

permintaan Presidium.

j. Sidang

yudikatif

pengurus

yang

pengesahan

Kuorum,

i.

hak

Ketua/Utusan

bicara

atas

Pengurus Daerah

Pengesahan suara, pengesahan tata

mempunyai hak bicara dan hak

tertib

suara.

Kongres

Presidium Panitia

dan

dipimpin

Pelaksana

Pemilihan oleh

Ketua

Kongres

yang

akan berlangsung. k. Selanjutnya Kongres dipimpin oleh

j. Pengurus pusat, Ketua Kolegium Fisioterapi,

Ketua

Majelis

Kehormatan

dan

disiplin

Fisioterapi,

Ketua

Majelis

Presidium yang dipilih dari dan

Pengembangan

oleh Peserta Kongres dalam sidang

Keprofesian mempunyai hak bicara

lengkap

dan tidak mempunyai hak suara.

yang

diadakan

khusus

untuk pemilihan Presidium. l. Mekanisme keputusan

k. Sidang

pengambilan dalam

Kongres

dilaksanakan dalam sidang pleno

Pelayanan

pengesahan

Kuorum,

Pengesahan jumlah suara masingmasing

cabang

dan

daerah,

pengesahan tata tertib Kongres dan


dan sidang khusus.

Pemilihan Presidium dipimpin oleh

m. Apabila

laporan

Pertanggungjawaban

Ketua Panitia Pelaksana Kongres.

Pengurus

l. Selanjutnya Kongres dipimpin oleh

Pusat IFI dan Ketua Majelis selesai,

Presidium yang dipilih dari dan

maka

oleh Peserta Kongres dalam sidang

Pengurus

Pusat

IFI

dan

Ketua Majelis yang bersangkutan dinyatakan

setelah

m. Presidium merupakan perwakilan

mendapat penilaian oleh kongres

seluruh wilayah Indonesia yaitu (1)

dan selanjutnya Pengurus Pusat IFI

ketua

dan

demisioner

rumah, (2) perwakilan propinsi DKI

sebagai

Jakarta, (3) Perwakilan Kepulauan

ketua

tersebut

demisioner

pleno.

Majelis berstatus

peninjau.

mewakili

tuan

Sumatera, (4) perwakilan daerah

n. Laporan

Pertanggungjawaban

Pengurus Pusat Majelis

IFI dan Ketua

diserahkan

kepada

Presidium. laporan

pertanggungjawaban IFI

dinyatakan

Jawa

Barat

dan

Banten,

(5)

Perwakilan daerah Jawa tengah dan

DIY,

(6)

Perwakilan

Jawa

Timur, Bali, NTB, dan NTT. (7)

o. Apabila Pusat

panitia

dan

Pengurus

Ketua

tidak

Majelis

diterima

Perwakilan kepulauan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. n. Presidium terdiri dari satu orang

oleh

ketua

kongres maka ketua umum dan

orang

ketua Majelis tidak bisa dicalonkan

anggota dan lima orang anggota.

kembali. p. Untuk

anggota,

sekretaris

satu

merangkap

o. Ketua dan Sekretaris Presidium pembubaran

IFI

harus

Kongres khusus yang dihadiri oleh utusan

merangkap

cabang

yang

sekurang-kurangnya

¾

mewakili (tiga

per

empat) dari jumlah anggota. Dan keputusan

sah

apabila

oleh paling kurang

disetujui

2/3 ( dua per

dipilih oleh anggota presidium. p. Mekanisme

pengambilan

keputusan

dalam

Kongres

dilaksanakan dalam sidang pleno dan sidang khusus. q. Apabila

laporan

Pertanggungjawaban Ketua Umum

tiga ) dari jumlah anggota yang

Pengurus

hadir/terwakili.

Kolegium Fisioterapi), Ketua Majelis

q. Banyaknya suara cabang dalam

Pusat

Kehormatan

dan

dan

Kongres adalah

Fisioterapi)

1) 5

Pengembangan

sampai dengan 20 anggota

IFI

dan


Ketua disiplin

Ketua

Majelis

Pelayanan

: Satu Suara 2) 21 sampai dengan 40 anggota: Dua Suara 3) 41 sampai dengan 60 anggota: Tiga Suara 4) 61 sampai dengan 80 anggota: Empat Suara 5) Selanjutnya setiap satu sampai

Keprofesian),

selesai,

maka

Pengurus

IFI

Ketua

Pusat

dan

Kolegium FisioterapiKetua Majelis Kehormatan Fisioterapi

Etik

dan

(MKEF)

disiplin

dan

Ketua

Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian, dinyatakan demisioner dan

berstatus

sebagai

peninjau

dengan 20 anggota mendapat

setelah mendapat penilaian oleh

tambahan satu suara

kongres. r. Laporan

Pertanggungjawaban

Ketua Umum Pengurus Pusat

IFI

dan Ketua Kolegium Fisioterapi), Ketua

Majelis

Fisioterapi

Kehormatan

dan

Ketua

Pengembangan Keprofesian),

Majelis

Pelayanan diserahkan

kepada

Presidium. s. Apabila

laporan

pertanggungjawaban Ketua umum Pengurus

Pusat

IFI

dan

Ketua

Kolegium Fisioterapi, Ketua Majelis Kehormatan dan Disiplin,

Ketua

Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian, oleh

dinyatakan ditolak

kongres

maka

bersangkutan

yang

tidak

bisa

dicalonkan kembali. t. Untuk

pembubaran

IFI

harus

Kongres khusus yang dihadiri oleh utusan

cabang

yang

mewakili

sekurang-kurangnya ¾

(tiga per

empat) dari jumlah anggota. Dan keputusan sah apabila disetujui oleh paling kurang 35 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

2/3 ( dua per

tiga ) dari jumlah peserta

yang

hadir/terwakili. u. Banyaknya suara cabang dalam Kongres adalah 1) 5

sampai dengan 20 anggota :

Satu Suara 2) 21 sampai dengan 40 anggota: Dua Suara 3) 41 sampai dengan 60 anggota: Tiga Suara 4) 61 sampai dengan 80 anggota: Empat Suara 5) Selanjutnya setiap penambahan 20 anggota mendapat tambahan satu

suara

dengan

jumlah

maksimal 15 suara.  MENDORONG PEMEKARAN CABANG v.

Banyaknya suara daerah dalam kongres

adalah satu suara per

daerah. Pasal 9

Pasal 9

Musyawarah Daerah

MUSYAWARAH DAERAH

1. Status

1. Status

a. Musyawarah

daerah

merupakan

a. Musyawarah

daerah

badan Legislatif tertinggi tingkat

merupakan

forum

daerah.

keputusan

tertinggi

b. Musyawarah

daerah

adalah

musyawarah pada daerah daerah tingkat I atau propinsi. c. Musyawarah

daerah

keadaan

musyawarah

diadakan

luar

daerah

pengambilan di

tingkat

daerah. b. Musda adalah musyawarah utusan cabang-cabang dalam satu daerah.

sekali dalam 4 (empat) tahun. d. Dalam

(MUSDA)

c. Musda diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.

biasa dapat

diadakan sewaktu-waktu atas usul

d. Dalam keadaan luar biasa musda dapat

diadakan

sewaktu-waktu

atas usul atau inisiatif satu cabang


lebih

dari

satu

cabang

dan

dan mendapat persetujuan lebih

mendapat persetujuan sekurang-

dari 50% jumlah cabang yang ada

kurangnya setengah dari jumlah

dalam daerah tersebut.

cabang yang ada.

e. Diantara

musyawarah

pengurus

daerah,

daerah

dapat

melaksanakan rapat kerja daerah, yang dimaksudkan untuk menilai dan

kemudian

memperbaiki/mengadaptasi pelaksanaan

program

kerja

pengurus daerah. 2. Kekuasaan dan wewenang a. Menilai

pertanggungjawaban

pengurus amanat

1. Kekuasaan dan Wewenang

yang

lalu

yang

mengenai

diberikan

oleh

musyawarah daerah. b. Menetapkan program menunjang bertentangan

besar

daerah

dan

b. Menetapkan

garis-garis

kerja

menunjang

besar

daerah

yang

serta

tidak

dengan

program

yang

bertentangan

serta

tidak

kerja pengurus pusat.

dengan

program

kerja pengurus pusat. c. Memilih

Pengurus Daerah. program

Garis-garis

kerja

a. Menilai pertanggungjawaban Ketua

c. Memilih dan menetapkan ketua dan wakil ketua Pengurus daerah

menetapkan

ketua

untuk periode berikutnya

dan wakil ketua daerah untuk periode berikutnya 2. Tata tertib musyawarah daerah a. Musyawarah

2. Tata Tertib Musyawarah Daerah daerah

diselenggarakan

oleh pengurus

a. Musyawarah

daerah

diselenggarakan

oleh pengurus

daerah bersama panitia pelaksana

daerah bersama panitia pelaksana

musyawarah daerah yang dibentuk

musyawarah daerah yang dibentuk

oleh pengurus daerah.

oleh pengurus daerah.

b. Panitia daerah segi

pelaksana bertanggung teknis

musyawarah jawab

atas

penyelenggaraan

b. Panitia daerah segi

pelaksana

musyawarah

bertanggung jawab atas teknis


penyelenggaraan

musyawarah daerah.

musyawarah daerah.

c. Musyawarah daerah dihadiri oleh Pengurus

Daerah,

Utusan

c. Musyawarah daerah dihadiri oleh Pengurus

Daerah,

Utusan

Pengurus Cabang, peninjau dan

Pengurus Cabang, peninjau dan

undangan pengurus daerah.

undangan pengurus daerah.

d. Musyawarah daerah sah apabila

d. Musyawarah daerah sah apabila

dihadiri lebih dari setengah jumlah


cabang yang ada.

cabang yang ada.

e. Bila

persyaratan

terpenuhi,

diatas

maka

daerah

tidak

musyawarah

ditunda

selambat-

e. Bila

persyaratan

terpenuhi,

diatas

maka

daerah

tidak

musyawarah

ditunda

selambat-

lambatnya 1 X 24 jam, dan setelah


itu musyawarah daerah dianggap

itu musyawarah daerah dianggap

sah dengan jumlah anggota yang


hadir.

hadir.

f. Utusan Cabang mempunyai hak

f. Utusan Cabang mempunyai hak

bicara dan hak suara, peninjau


mempunyai hak bicara.


g. Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan

acara,

sidang


acara,

sidang

pengesahan tata tertib, dan sidang


pemilihan presidium dipimpin oleh


ketua

ketua

panitia

pelaksana

musyawarah daerah. h. Musyawarah dipimpin

pelaksana

musyawarah daerah.

daerah

oleh

panitia

selanjutnya

presidium

yang

h. Musyawarah dipimpin

daerah

oleh

selanjutnya

presidium

yang

dipilih dari dan oleh peserta dalam

dipilih dari dan oleh peserta dalam

sidang

sidang

lengkap

yang

diadakan

untuk pemilihan presidium. i. Apabila

lengkap

yang

diadakan

untuk pemilihan presidium. laporan

i. Apabila

laporan

pertanggungjawaban

pengurus

pertanggungjawaban

pengurus

daerah

selesai,

pengurus

daerah

selesai,

pengurus

daerah

yang

bersangkutan

daerah

yang

dinyatakan mendapat

maka

demisioner

setelah

penilaian

oleh

dinyatakan

maka

bersangkutan

demisioner

setelah

penilaian

oleh

mendapat


musyawarah selanjutnya demisioner

daerah,

dan

pengurus tersebut

daerah berstatus

sebagai peninjau.

musyawarah

daerah,

selanjutnya

dan

pengurus

demisioner

daerah

tersebut

berstatus

sebagai peninjau.

j. Banyaknya suara cabang adalah

j. Banyaknya suara cabang adalah

sesuai dengan jumlah anggota per

sesuai dengan jumlah anggota per

cabang.

cabang. Pasal 10

Pasal 10

Musyawarah Cabang

MUSYAWARAH CABANG

1. Status

1. Status

a. Musyawarah

merupakan

a. Musyawarah cabang (muscab)

badan Legislatif tertinggi tingkat

merupakan forum pengambilan

cabang.

keputusan tertinggi di tingkat

b. Musyawarah

cabang

cabang

adalah

musyawarah pada cabang. c. Musyawarah

cabang

b. Musyawarah

diadakan

sekali dalam 4 (empat) tahun. d. Dalam

keadaan

musyawarah

luar

cabang 5

cabang

adalah

musyawarah anggota IFI dalam satu cabang.

biasa dapat

diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya

daerah.

anggota

c. Musyawarah cabang diadakan sekali dalam empat tahun. d. Dalam

keadaan

Musyawarah

luar

biasa

cabang

dapat

biasa dan mendapat persetujuan

diadakan sewaktu-waktu atas

sekurang-kurangnya setengah dari

usul atau inisiatif

jumlah anggota biasa yang ada.

kurangnya lima anggota dan mendapat dari

sekurang-

persetujuan

50%

jumlah

lebih

anggota

cabang yang ada dalam daerah tersebut. e. Diantara Musyawarah cabang, pengurus

cabang

dapat

melaksanakan

rapat

cabang,

dimaksudkan

yang

kerja

untuk menilai dan kemudian memperbaiki/mengadaptasi 39 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

pelaksanaan

program

kerja

pengurus cabang. 2. Kekuasaan dan wewenang a. Menilai

2. Kekuasaan dan wewenang

pertanggungjawaban

pengurus

yang

amanat

lalu

yang

mengenai

diberikan

oleh

musyawarah cabang. b. Menetapkan program

besar

cabang

dan

Garis-garis

kerja

menunjang

besar

cabang

yang

serta

tidak

dengan

program

bertentangan

serta

tidak

kerja pengurus pusat.

dengan

program

kerja pengurus pusat. c. Memilih

b. Menetapkan

yang

menunjang bertentangan

pengurus cabang. program

Garis-garis

kerja

a. Menilai pertanggungjawaban ketua

c. Memilih dan menetapkan ketua dan wakil ketua pengurus cabang

menetapkan

ketua

untuk periode berikutnya

dan wakil ketua cabang untuk periode berikutnya 3. Tata tertib musyawarah cabang a. Musyawarah

3.. Tata Tertib Musyawarah Cabang cabang

diselenggarakan

oleh pengurus

a. Musyawarah

cabang

diselenggarakan

oleh pengurus

cabang bersama panitia pelaksana

cabang bersama panitia pelaksana

musyawarah cabang yang dibentuk

musyawarah cabang yang dibentuk

oleh pengurus cabang.

oleh pengurus cabang.

b. Panitia

pelaksana

cabang segi

musyawarah

bertanggung teknis

jawab

atas

penyelenggaraan

musyawarah cabang.

pelaksana

musyawarah

cabang bertanggung jawab atas segi

teknis

penyelenggaraan

musyawarah cabang.

c. Musyawarah cabang dihadiri oleh Pengurus

b. Panitia

Cabang,

Anggota

c. Musyawarah cabang dihadiri oleh Pengurus

Cabang,

Anggota

Cabang, peninjau dan undangan

Cabang, peninjau dan undangan

pengurus cabang.

pengurus cabang.

d. Musyawarah cabang sah apabila

d. Musyawarah cabang sah apabila



anggota biasa yang ada.

anggota biasa yang ada.

e. Bila

persyaratan

terpenuhi,

maka

diatas

tidak

musyawarah

e. Bila

persyaratan

terpenuhi,

maka


diatas

tidak

musyawarah

cabang

ditunda

selambat-

cabang

ditunda

selambat-



itu musyawarah cabang dianggap

itu musyawarah cabang dianggap



hadir.

hadir.

f. Anggota

biasa

mempunyai

hak

f. Anggota

biasa

mempunyai

hak






acara,

sidang


acara,

sidang





ketua

ketua

panitia

pelaksana

musyawarah cabang.

panitia

pelaksana

musyawarah cabang.

h. Musyawarah cabang dipimpin oleh

h. Musyawarah cabang dipimpin oleh

presidium yang dipilih dari dan

presidium yang dipilih dari dan

oleh peserta dalam sidang lengkap

oleh peserta dalam sidang lengkap

yang diadakan untuk pemilihan

yang diadakan untuk pemilihan

presidium.

presidium.

i. Apabila

laporan

i. Apabila

laporan

pertanggungjawaban

pengurus

pertanggungjawaban

pengurus

cabang

selesai,

pengurus

cabang

selesai,

pengurus

cabang

yang

bersangkutan

cabang

yang

dinyatakan mendapat musyawarah selanjutnya demisioner

maka

demisioner

setelah

penilaian

oleh

mendapat

dan

musyawarah

cabang, pengurus tersebut

cabang berstatus

sebagai anggota biasa j. Banyaknya suara anggota adalah satu anggota satu suara.

dinyatakan

bersangkutan

demisioner

setelah

penilaian

oleh

cabang,

selanjutnya demisioner

maka

pengurus tersebut

dan cabang

berstatus

sebagai anggota biasa j. Banyaknya suara anggota adalah satu anggota satu suara.

Pasal 11

Pasal 11

Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS)

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

1. Status a. Musyawarah Kerja Nasional adalah

(MUKERNAS) 1. Status


rapat

IFI

yang

dihadiri

segenap

kelengkapan

tingkat

pusat

Pengurus

a. Musyawarah Kerja Nasional adalah

organisasi

rapat pengurus IFI yang dihadiri

dengan

Ketua

oleh

dan

Ketua

organisasi tingkat pusat dengan

yang

Ketua Pengurus Daerah dan Ketua

Daerah

Pengurus

oleh

Cabang

atau

mewakili.

segenap

Pengurus

b. Musyawarah diadakan

Kerja

Nasional

sekurang-kurangnya

kelengkapan

Cabang

atau

yang

mewakili. b. Musyawarah

Kerja

Nasional

sekali dalam periode pengurusan

diadakan

sekurang-kurangnya

IFI Pusat

sekali dalam periode pengurusan IFI Pusat

2. Kekuasaan dan Wewenang a. Menilai

pelaksanaan

dan

ketetapan

2. Kekuasaan dan Wewenang keputusan kongres,

menyempurnakan

dan

a. Menilai

pelaksanaan

dan

ketetapan

keputusan kongres,

menyempurnakan

dan

memperbaiki untuk dilaksanakan

memperbaiki untuk dilaksanakan

pada

pada

sisa

kepengurusan

selanjutnya. pembicaraan

pendahuluan

tentang

bahan

kongres yang akan datang. Tertib

kepengurusan

selanjutnya.

b. Mengadakan

3. Tata

sisa

b. Mengadakan

pembicaraan

pendahuluan

tentang

bahan

kongres yang akan datang.

Musyawarah

Kerja

Nasional

3. Tata

Tertib

Musyawarah

Kerja

Nasional

a. Musyawarah diadakan

Kerja

oleh

bersama

Nasional

pengurus

panitia

pusat

pelaksana

a. Musyawarah diadakan

Kerja

oleh

bersama

Nasional

pengurus

panitia

pusat

pelaksana

musyawarah kerja yang dibentuk

musyawarah kerja yang dibentuk

oleh pengurus pusat.

oleh pengurus pusat.

b. Keputusan

dan

ketetapan

b. Keputusan

musayawarah kerja diambil dengan

musayawarah

cara musyawarah dan mufakat.

dengan

c. Panitia

pelaksana

musyawarah

kerja nasional bertanggung jawab

cara

dan

ketetapan

kerja

diambil

musyawarah

dan

mufakat. c. Panitia

pelaksana


musyawarah

atas

segi

teknis

pelaksanaan

musyawarah kerja nasional. d. Musyawarah dihadiri

Kerja

oleh

atas

Nasional

Pengurus

kerja nasional bertanggung jawab

Pusat,

segi

teknis

pelaksanaan

musyawarah kerja nasional. d. Musyawarah

Kerja

Majelis, Ketua Pengurus Daerah,

dihadiri

Ketua Pengurus Cabang atau yang

Majelis, Ketua Pengurus Daerah,

mewakili sebagai utusan cabang

Ketua Pengurus Cabang atau yang

dengan

mewakili sebagai utusan cabang

mandat

dari

ketua

Pengurus Daerah atau Cabang e. Musyawarah

Kerja

Nasional

dianggap sah apabila dihadiri oleh

oleh

Nasional

dengan

Pengurus

mandat

Pusat,

dari

ketua

Pengurus Daerah atau Cabang e. Musyawarah

Kerja

Nasional

lebih dari setengah jumlah cabang

dianggap sah apabila dihadiri oleh

yang ada.

lebih dari setengah jumlah cabang

f. Bila

persyaratan

diatas

tidak

terpenuhi, maka musyawarah kerja nasional

ditunda

selambat-

yang ada. f. Bila

persyaratan

terpenuhi,

diatas

maka

tidak

musyawarah


kerja nasional ditunda selambat-

itu


musyawarah

dianggap

sah

kerja

nasional

dengan

jumlah

utusan yang hadir. g. Musyawarah

itu

musyawarah

dianggap

kerja

nasional

sah

kerja

nasional

dengan

jumlah

utusan yang hadir.

dipimpin oleh ketua umum, apabila

g. Musyawarah

ketua umum berhalangan hadir

dipimpin

maka musyawarah kerja nasional

apabila ketua umum berhalangan

dapat

hadir

dipimpin

oleh

Sekretaris

Umum atau pengurus yang lain

kerja

oleh

maka

nasional

ketua

umum,

musyawarah

nasional

dapat

pengurus

lain

dipimpin sesuai

BAB III

Struktur Kepemimpinan

KEPEMIMPINAN ORGANISASI

1. Struktur Kepemimpinan tingkat pusat terdiri dari Pengurus pusat IFI, Majelis Etik

Fisioterapi,

Majelis

Kolegium


oleh

hierarki

organisasi. Pasal 12

kerja

Fisioterapi dan Majelis Pengembangan pelayanan Keprofesian yang masingmasing

memiliki

wewenang

dan

tanggung jawab masing-masing sesuai tugasnya 2. Dalam

menyelengarakan

kepemimpinan

di

berkoordinasi

secara

tugasnya,

tingkat

pusat

terintegrasi

melalui Musyawarah Pimpinan Pusat yang terdiri dari Pengurus pusat IFI, Majelis

Etik

Kolegium

Fisioterapi,

Fisioterapi

Majelis

dan

Majelis

Pengembangan pelayanan Keprofesian yang dipimpin oleh Ketua Umum IFI. Pengurus pusat

Pasal 12

1. Status a. Pengurus

PENGURUS PUSAT pusat

adalah

Badan

Eksekutif tertinggi IFI,

a. Pengurus

b. Bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi 2(dua)

kongres

yang

berurutan yaitu empat tahun.

adalah

Badan

Eksekutif tertinggi IFI,

atau tidak dapat melaksanakan maka

jabatan

nama organisasi c. Periode Pengurus Pusat IFI adalah diantara

d. Apabila ketua umum berhalangan tugasnya

pusat

b. Bertanggungjawab untuk dan atas

c. Periode Pengurus Pusat IFI adalah diantara

1. Status

ketua

2(dua)

kongres

yang

berurutan yaitu empat tahun. d. Apabila ketua umum berhalangan atau tidak dapat melaksanakan

umum diambil alih oleh Sekretaris

tugasnya

maka

jabatan

ketua

Umum.

umum diambil alih oleh pengurus lain sesuai hierarki organisasi.

2. Personalia Pengurus Pusat IFI a. Pengurus

pusat

IFI

sekurang-

2. Personalia Pengurus Pusat IFI a. Pengurus

pusat

IFI

sekurang-

kurangnya terdiri dari satu orang

kurangnya terdiri dari satu orang

ketua umum, satu orang sekretaris

ketua umum, satu orang wakil

umum,

ketua umum, satu orang sekretaris

satu

orang

bendahara


umum, dan beberapa ketua bidang

umum,

satu

yang

umum,

dan

secara

bersama-sama

melaksanakan kegiatan organisasi. b. Ketua umum yang telah habis masa jabatannya

untuk

satu

periode

orang

bendahara

beberapa

ketua

bidang. b. Ketua

umum

masa

yang

jabatannya

habis

untuk

satu

dapat dipilih kembali untuk satu

periode

periode berikutnya

untuk satu periode berikutnya

c. Seorang

anggota

bisa

menjadi

dapat

telah

c. Seorang

dipilih

anggota

kembali

bisa

menjadi

ketua umum paling banyak dua

ketua umum paling banyak dua

kali

kali

masa

kepengurusan,

masa

kepengurusan

baik

Selanjutnya dapat dipilih kembali

secara berurutan maupun tidak

setelah jeda masa kepengurusan

berurutan.

yang lain.

d. Yang bisa menjadi pengurus pusat

d. Yang bisa menjadi pengurus pusat

adalah anggota biasa yang pernah

adalah anggota biasa yang pernah

menjadi pengurus daerah / cabang

menjadi

pengurus

atau

anggota

biasa

cabang

yang

atau

mempunyai

komitmen terhadap IFI

semua

keputusan

Tangga,

dan

yang

telah

ditetapkan kongres. b. Mensosialisasikan

komitmen

Anggaran semua

Rumah

Tangga,

dan

yang

telah

keputusan

ditetapkan kongres. kepada

semua

b. Mensosialisasikan kepada semua pengurus

mengenai pengambilan keputusan

cabang

organisasi.

keputusan organisasi.

Kinerja

dan daerah

termasuk

meningkatkan dan

cabang

mengesahkan

terbentuknya daerah dan cabang. d. Menyelenggarakan

terhadap

a. Melaksanakan isi Anggaran Dasar,

pengurus daerah, pengurus cabang

c. Membina

yang

3.. Kekuasaan dan wewenang

a. Melaksanakan isi Anggaran Dasar, Rumah

mempunyai

biasa

IFI.

3. Kekuasaan dan wewenang Anggaran

anggota

kongres

dan

c. Membina Kinerja

daerah,

pengurus

mengenai dan daerah

termasuk

pengambilan meningkatkan dan

cabang

mengesahkan

terbentuknya daerah dan cabang. d. Menyelenggarakan

kongres

dan

bertanggung jawab kepada anggota

bertanggung jawab kepada anggota

dalam kongres.

dalam kongres.


e. Membina

hubungan

yang

baik

e. Membina

hubungan

yang

baik

dengan semua instansi yang ada,

dengan semua instansi yang ada,

baik pemerintah maupun swasta di

baik pemerintah maupun swasta di

dalam

dalam

maupun

khususnya

luar

negeri

instansi

berhubungan pada

di

dengan

umumnya

dan

yang

maupun

khususnya

luar

negeri

instansi

kesehatan

berhubungan

fisioterapi

pada

pada khususnya.

di

dengan

umumnya

yang kesehatan

dan

fisioterapi

pada khususnya.

f. Menyampaikan pertanggungjawaban

laporan

f. Menyampaikan

kepada

pertanggung

laporan jawaban

kepada

anggota melalui forum Kongres.

anggota melalui forum Kongres.

g. Menyiapkan draft materi kongres

g. Menyiapkan draft materi kongres

melalui forum mukernas

melalui forum mukernas

h. Mengesahkan pengurus daerah dan

h. Mengesahkan

cabang serta perangkat organisasi

dan

tingkat pusat.

organisasi tingkat pusat.

4. Tata cara pengelolaan a. Pengurus

pusat

cabang

pengurus serta

daerah

perangkat

4.. Tata cara pengelolaan menjalankan

a. Pengurus

pusat

menjalankan

tugasnya segera setelah dilakukan


serah

serah

terima

dengan

pengurus

pusat demisioner. sudah

dengan

pengurus

pusat demisioner.

b. Pengurus Pusat dan Majelis IFI harus

terima

melengkapi

b. Pengurus Pusat dan Majelis IFI harus

sudah

melengkapi

personelnya paling lambat 30 hari

personelnya paling lambat 30 hari

setelah kongres

setelah kongres

c. Serah terima kepengurusan pada saat

berakhirnya

kongres

dan

c. Serah terima kepengurusan pada saat

berakhirnya

kongres

dan

disertai berita acara serah terima

disertai berita acara serah terima

jabatan.

jabatan.

d. Untuk

menyelenggarakan

kegiatannya, harus

pengurus

mengadakan

pusat

rapat-rapat

d. Untuk

menyelenggarakan

kegiatannya, harus

pengurus

mengadakan

pusat

rapat-rapat

berupa musyawarah kerja, rapat

berupa musyawarah kerja, rapat

harian, rapat pleno terbatas, rapat

harian, rapat pleno terbatas, rapat

pleno, rapat pleno diperluas.

pleno, rapat pleno diperluas.


e. Ketentuan

tentang

musyawarah

e. Ketentuan

tentang

musyawarah

kerja diatur dalam pasal tersendiri.

kerja diatur dalam pasal tersendiri.

f. Rapat harian hanya dihadiri oleh

f. Rapat harian hanya dihadiri oleh

pengurus pusat dengan atau tanpa

pengurus pusat dengan atau tanpa

ketua

ketua

bidang/seksi

kurangnya

sekurang-

diselenggarakan

sebulan sekali.

yang

pusat,

ketua

diperlukan,

kurangnya

kurangnya

sekurang-

diselenggarakan

sebulan sekali.

g. Rapat pleno terbatas dihadiri oleh pengurus

bidang/seksi

Majelis

sekurang-

diselenggarakan

tiga

bulan sekali.

g. Rapat pleno terbatas dihadiri oleh pengurus yang

pusat,

ketua

diperlukan,

kurangnya

Majelis

sekurang-

diselenggarakan

tiga

bulan sekali.

h. Rapat pleno dihadiri oleh pengurus

h. Rapat pleno dihadiri oleh pengurus

pusat lengkap dan seluruh ketua

pusat lengkap dan seluruh ketua

dan

dan

anggota

majelis

diselenggarakan

yang

sekurang-

kurangnya enam bulan sekali. i. Rapat

pleno

diperluas

anggota

majelis

diselenggarakan

yang

sekurang-

kurangnya enam bulan sekali.

dihadiri

i. Rapat

pleno

diperluas

pengurus pusat lengkap, ketua dan

pengurus

anggota

Majelis

dan anggota Majelis dan ketua

pengurus

daerah/

diperlukan,

dan cabang

ketua yang

diselenggarakan

sekurang-kurangnya

1(satu)

kali

dalam setahun.

lengkap,

daerah/ cabang

diperlukan,

ketua yang

diselenggarakan

sekurang-kurangnya

1(satu)

kali

dalam setahun.

5. Tata cara pengelolaan

administrasi

dan keuangan

6. Tata cara pengelolaan administrasi dan keuangan

a. Menyelengarakan keanggotaan

pengurus

pusat

dihadiri

yang

administrasi dikelola

oleh

e. Menyelengarakan keanggotaan

yang

administrasi dikelola

oleh

unit khusus yang bertugas untuk

unit khusus yang bertugas untuk

mendaftar, mendata, menyimpan,

mendaftar, mendata, menyimpan,

dan

dan

mengelola

potensi

dasar

anggota. b. Meyelenggarakan

mengelola

potensi

dasar

anggota. adminitrasi

kesekretariatan yang dipimpin oleh

f. Meyelenggarakan

adminitrasi

kesekretariatan yang dipimpin oleh


sekretaris jenderal atau sekretaris

sekretaris jenderal atau sekretaris

khusus

khusus

yang

langsung

bertanggungjawab

kepada

sekretaris

jenderal.

yang

langsung

bertanggungjawab

kepada

sekretaris

jenderal.

c. Meyelenggarakan

administrasi

g. Meyelenggarakan

administrasi

keuangan sesuai dengan tata cara

keuangan sesuai dengan tata cara

dan tata kelola keuangan yang

dan tata kelola keuangan yang

transparan dan akuntabilitas dan

transparan dan akuntabilitas dan

dipimpin oleh bendahara umum

dipimpin oleh bendahara umum

atau

atau

seorang

kepala

bagian

seorang

kepala

bagian

keuangan yang bertanggung jawab

keuangan yang bertanggung jawab

langsung

langsung

kepada

bandahara

umum.

kepada

bandahara

laporan

keuangan

umum.

d. Membuat

laporan

keuangan

h. Membuat

tahunan dan disampaikan kepada

tahunan dan disampaikan kepada

seluruh anggota melalui pengurus

seluruh anggota melalui pengurus

cabang.

cabang. Pasal 13

Pasal 13

Pengurus Cabang

PENGURUS CABANG

1. Status

1. Status

a. Cabang

merupakan

kesatuan

a. Cabang

merupakan

kesatuan

organisasi yang dibentuk di tempat

organisasi yang dibentuk di tempat

yang

yang

mempunyai

sekurang-

kurangnya 5(lima) anggota biasa. b. Keberadaan

cabang

adalah

di

boleh ada satu cabang. dalam

cabang

adalah

di

c. Dalam satu kabupaten/kota hanya boleh ada satu cabang.

anggota

Fisioterapi

jumlah

anggota

Fisioterapi

dalam satu kabupaten/kota adalah

kabupaten/kota adalah 5 orang

5 orang dapat membentuk cabang

atau

sendiri

lebih,

atau

d. Bila

lebih

cabang

satu

b. Keberadaan

tingkat Kabupaten atau Kota.

c. Dalam satu kabupaten/kota hanya jumlah

sekurang-

kurangnya lima anggota biasa.

tingkat Kabupaten atau Kota.

d. Bila

mempunyai

harus

sendiri

membentuk

atas

atas

usulan

Pengurus

usulan

Daerah atau Pengurus Cabang IFI

Pengurus Daerah atau Pengurus

terdekat dan disahkan oleh IFI


Cabang IFI terdekat dan disahkan oleh IFI pusat.

pusat.  20 orang harus !!! e. Sesuai butir (d) bila tidak terbentuk

e. Sesuai butir (d) bila tidak terbentuk

dalam waktu satu tahun sejak

dalam waktu satu tahun sejak

berlakunya anggaran dasar dan

berlakunya anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga ini maka

anggaran rumah tangga ini maka

pengurus pusat bertanggung jawab

pengurus pusat bertanggungjawab

membentuk,

membentuk,

membina.

mengesahkan

dan

membina. f. Jika

f. Jika

satu

cabang

terdiri

dari

beberapa kabupaten maka harus ditunjuk koordinator kabupaten. g. Bila dianggap perlu pengurus IFI cabang

dapat

membentuk

mengesahkan

satu

cabang

terdiri

dan dari

beberapa kabupaten maka harus ditunjuk koordinator kabupaten. g. Bila dianggap perlu pengurus IFI cabang

dapat

perangkat

membentuk

organisasi

lainnya

perangkat organisasi lainnya untuk

untuk kepentingan organisasi dan

kepentingan organisasi dan atas

atas sepengetahuan pengurus IFI

sepengetahuan pengurus IFI pusat.

pusat.

h. Masa jabatan pengurus cabang 4

h. Masa jabatan pengurus cabang 4

(empat) tahun atau diantara dua

(empat) tahun atau diantara dua

musyawarah

musyawarah

berurutan

cabang yang

yang

pengesahannya

berurutan

cabang

yang

yang

pengesahannya

dilakukan oleh pengurus pusat.

dilakukan oleh pengurus pusat.

i. Ketua pengurus cabang yang telah

i. Ketua pengurus cabang yang telah

habis

masa

dipilih

jabatannya

kembali

untuk

dapat periode

berikutnya.

habis

masa

dipilih

jabatannya

kembali

untuk

dapat periode

berikutnya.

j. Seorang anggota bisa menjadi

j. Seorang anggota bisa menjadi

ketua cabang paling banyak dua

ketua cabang paling banyak dua

kali masa kepengurusan,

kali masa kepengurusan,

Selanjutnyadapat dipilih kembali

Selanjutnya dapat dipilih kembali



yang lain.

yang lain.

k. Struktur cabang

kelengkapan IFI

disesuaikan

pengurus dengan

k. Struktur cabang

kelengkapan IFI

pengurus

disesuaikan


dengan

struktur

kelengkapan

pengurus

pusat IFI.

struktur

kelengkapan

pengurus

pusat IFI.



a. Melaksanakan keputusan kongres,

a. Melaksanakan keputusan kongres,

keputusan pengurus pusat IFI dan

keputusan pengurus pusat IFI dan

musyawarah cabang.

musyawarah cabang.

b. Memberikan pengurus

laporan pusat

IFI

kepada

b. Memberikan

tentang

pengurus

laporan pusat

kepada

IFI

tentang

program kerja serta hasil kerja

program kerja serta hasil kerja

yang telah dilaksanakan sekurang-

yang telah dilaksanakan sekurang-

kurangnya

kurangnya

satu

kali

dalam

setahun.

satu

kali

dalam

setahun.

c. Membina hubungan baik dengan

c. Membina hubungan baik dengan

semua instansi yang berhubungan

semua instansi yang berhubungan

dengan

upaya

umumnya

kesehatan

pada

dengan

fisioterapi

pada

umumnya

dan

khususnya

di

tingkat

kabupaten/kota. d. Pengurus

upaya

pada

fisioterapi

pada

dan

khususnya

di

tingkat

Cabang

harus

kabupaten/kota.

Cabang

harus

d. Pengurus

melaksanakan musyawarah cabang

melaksanakan

pada

cabang

akhir

kesehatan

masa

jabatannya,

musyawarah

pada

akhir

masa

paling lambat 30 (tiga puluh) hari

jabatannya, paling lambat 30 (tiga

kerja

puluh) hari kerja setelah masa

setelah

masa

jabatan

berakhir.

jabatan berakhir.

e. Bertanggung

jawab

kepada

e. Bertanggung

jawab

kepada

musyawarah cabang dan pengurus

musyawarah cabang dan pengurus

pusat IFI.

pusat IFI.



a. Formatur pengurus cabang terpilih harus

telah

dapat

kepengurusannya

menyusun selambat-

a. Formatur pengurus cabang terpilih harus

telah

dapat

kepengurusannya

menyusun selambat-

lambatnya dalam waktu 30 hari

lambatnya dalam waktu 30 hari

setelah

setelah

selesainya

musyawarah

selesainya


musyawarah

cabang.

cabang.

b. Pengurus

cabang

menjalankan

b. Pengurus

cabang

menjalankan



serah

serah

terima

dengan

pengurus

cabang demisioner.

terima

dengan

pengurus

cabang demisioner.

c. Serah terima kepengurusan harus

c. Serah terima kepengurusan harus

dilaksanakan paling lambat 30 hari

dilaksanakan

setelah selesai musyawarah cabang

hari setelah selesai musyawarah

dan selanjutnya ketua cabang yang

cabang

dan

lama

cabang

yang

melaporkan

pergantian

paling

lambat

selanjutnya lama

30

ketua

melaporkan

pengurus cabang pada pengurus

pergantian pengurus cabang pada

pusat disertai data-datanya untuk

pengurus

pusat

mendapatkan

datanya

untuk

pertimbangan

dan

disertai

data-

mendapatkan

atau pengesahan dari pengurus

pertimbangan

pusat.

pengesahan dari pengurus pusat.

d. Untuk

menyelenggarakan

kegiatannya, harus

pengurus

mengadakan

cabang

rapat-rapat

dan

d. Untuk

menyelenggarakan

kegiatannya, harus

atau

pengurus

mengadakan

cabang

rapat-rapat

berupa rapat harian, rapat pleno

berupa rapat harian, rapat pleno

terbatas dan rapat pleno.

terbatas dan rapat pleno.

e. Rapat harian hanya dihadiri oleh pengurus

IFI

cabang

(ketua,

e. Rapat harian hanya dihadiri oleh pengurus

IFI

cabang

(ketua,

bendahara, sekretaris) sekurang-

bendahara, sekretaris) sekurang-

kurangnya

kurangnya

diselenggarakan

sebulan sekali.

diselenggarakan

sebulan sekali.

f. Rapat pleno terbatas dihadiri oleh

f. Rapat pleno terbatas dihadiri oleh

pengurus harian cabang ditambah

pengurus harian cabang ditambah

pengurus

pengurus

diperlukan

cabang

lain

yang

sekurang-kurangnya

diselenggarakan tiga bulan sekali. g. Rapat pleno dihadiri oleh pengurus cabang

lengkap

diselenggarakan

yang sekurang-

kurangnya enam bulan sekali. h. Pengurus

cabang

dalam

diperlukan

cabang

lain

yang

sekurang-kurangnya


lengkap

diselenggarakan

yang sekurang-



cabang

dalam

mengadakan

kegiatannya

secara

mengadakan

kegiatannya

secara

periodik sekurang-kurangnya satu

periodik sekurang-kurangnya satu

tahun

tahun

sekali

membuat

laporan

kegiatan kepada pegurus pusat. i. Yang

dapat

menjadi

pengurus

sekali

membuat

laporan


dapat

menjadi

pengurus

cabang adalah anggota biasa IFI

cabang adalah anggota biasa IFI

cabang setempat.

cabang setempat.

Pasal 14

Pasal 14

Pengurus Daerah

PENGURUS DAERAH

1. Status

1. Status

a. Pengurus daerah adalah perangkat

a. Pengurus daerah adalah perangkat

organisasi ditingkat propinsi yang

organisasi ditingkat propinsi yang

berkedudukan di ibu kota propinsi.

berkedudukan di ibu kota propinsi.

b. Ketua Pengurus Daerah IFI dipilih

b. Ketua Pengurus Daerah IFI dipilih

melalui musyawarah daerah. c. Pengurus

Daerah

melalui musyawarah daerah.

sekurang-

c. Pengurus

Daerah

sekurang-

kurangnya terdiri dari 1 orang

kurangnya terdiri dari 1 orang

ketua, 1 orang sekretaris dan 1

ketua, 1 orang sekretaris dan 1

orang bendahara.

orang bendahara.

d. Bila

dianggap

Daerah

IFI

perlu dapat

pengurus membentuk

d. Bila

dianggap

Daerah

IFI

perlu

dapat

pengurus membentuk

perangkat organisasi lainnya untuk

perangkat

kepentingan organisasi dan atas

untuk kepentingan organisasi dan

sepengetahuan pengurus pusat IFI.

atas

e. Masa jabatan pengurus daerah 4 (empat) tahun atau diantara dua musyawarah berurutan

daerah yang

yang

pengesahannya

dilakukan oleh pengurus pusat. f. Ketua pengurus daerah yang telah habis dipilih

masa

jabatannya

kembali

untuk

dapat periode

berikutnya. g. Seorang

anggota

sepengetahuan

bisa

menjadi ketua pengurus daerah

lainnya pengurus

pusat IFI. e. Masa jabatan pengurus daerah 4 (empat) tahun atau diantara dua musyawarah berurutan

daerah

yang

yang

pengesahannya

dilakukan oleh pengurus pusat. f. Ketua pengurus daerah yang telah habis dipilih

hanya

organisasi

masa

jabatannya

kembali

untuk

dapat periode

berikutnya. g. Seorang

anggota


hanya

bisa

paling

banyak

dua

baik

secara

jabatan

kali

masa

berurutan

maupun tidak berurutan. h. Struktur daerah

kelengkapan IFI

struktur

paling

banyak

dua

baik

secara

jabatan pengurus

disesuaikan

kelengkapan

menjadi ketua pengurus daerah

dengan pengurus

pusat IFI.

kali

masa

berurutan

maupun tidak berurutan. h. Struktur daerah

kelengkapan IFI

struktur

pengurus

disesuaikan

kelengkapan

dengan pengurus

pusat IFI. i. Pengurus

daerah

merangkap

tidak

jabatan

boleh

pengurus

cabang  tergantung opsi hak suara di kongres !!! 2. Kekuasaan dan wewenang


a. Mewakili kegiatan IFI di tingkat Propinsi.

a. Mewakili kegiatan IFI di tingkat Provinsi.

b. Melakukan pengurus

koordinasi cabang

dengan

di

daerah

b. Melakukan pengurus

koordinasi cabang

dengan

di

daerah

Propinsi dalam rangka kegiatan di

Propinsi dalam rangka kegiatan di

daerah Propinsi.

daerah Propinsi.

c. Memberikaan

laporan

tertulis

c. Memberikaan

laporan

tertulis

kepada pangurus Pusat IFI tentang

kepada pangurus Pusat IFI tentang

pelaksanaan program kerja serta

pelaksanaan program kerja serta

hasil kerja yang telah dilaksanakan

hasil kerja yang telah dilaksanakan

sekurang-kurangnya

sekurang-kurangnya

satu

kali

dalam setahun.

satu

kali

dalam setahun.

d. Melaksanakan keputusan kongres, keputusan pengurus pusat IFI.

d. Melaksanakan keputusan kongres, keputusan pengurus pusat IFI.

e. Membina hubungan baik dengan

e. Membina hubungan baik dengan

semua aparat yang berhubungan

semua aparat yang berhubungan

dengan

upaya

umumnya

dan

kesehatan

pada

dengan

Fisioterapi

pada

umumnya

khususnya di tingkat Propinsi. f. Melaksanakan musywarah daerah pada

akhir

masa

jabatannya,

upaya dan

kesehatan

pada

Fisioterapi

pada

khususnya di tingkat Propinsi. f. Melaksanakan musywarah daerah pada

akhir


masa

jabatannya,



kerja sejak masa jabatan berakhir.

kerja sejak masa jabatan berakhir.

g. Bertanggung

jawab

pengurus Pusat IFI.

kepada

g. Bertanggung

jawab

kepada

pengurus Pusat IFI. 6. Tata cara pengelolaan a. Formatur pengurus Daerah terpilih harus

membentuk

kepengurusannya

selambat-

lambatnya dalam waktu 30 hari setelah

selesainya

musyawarah

daerah. b. Pengurus

cabang

menjalankan

tugasnya segera setelah dilakukan serah

terima

dengan

pengurus

daerah demisioner. c. Serah terima kepengurusan harus dilaksanakan

paling

lambat

30

hari setelah selesai musyawarah daerah

dan

daerah

yang

selanjutnya lama

ketua

melaporkan

pergantian pengurus daerah pada pengurus

pusat

datanya

untuk

pertimbangan

disertai

data-

mendapatkan dan

atau

pengesahan dari pengurus pusat. d. Untuk

menyelenggarakan

kegiatannya, harus

pengurus

mengadakan

daerah

rapat-rapat

berupa rapat harian, rapat pleno terbatas dan rapat pleno. e. Rapat harian hanya dihadiri oleh pengurus

IFI

daerah

(ketua,

bendahara, sekretaris) sekurangkurangnya 54 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

diselenggarakan

sebulan sekali. f. Rapat pleno terbatas dihadiri oleh pengurus harian cabang ditambah pengurus

daerah

diperlukan

lain

yang

sekurang-kurangnya


lengkap

diselenggarakan

yang sekurang-


daerah

mengadakan

dalam

kegiatannya

secara

periodik sekurang-kurangnya satu tahun

sekali

membuat

laporan


dapat

menjadi

pengurus

daerah adalah anggota biasa IFI daerah setempat. Pasal 15

Pasal 15

Majelis-majelis

Majelis-majelis

1. Status

1. Status

a. Majelis adalah badan kelengkapan

e. Majelis adalah badan kelengkapan

IFI yang dibentuk oleh kongres

IFI yang dibentuk oleh kongres

untuk

untuk

menjalankan

tugas

dan

kewajiban dalam bidang khusus. b. Majelis-majelis Majelis

Etik

tersebut adalah : Fisioterapi,

Majelis

menjalankan

tugas

dan

kewajiban dalam bidang khusus. f. Majelis-majelis

tersebut adalah :

Majelis Kehormatan

dan Disiplin

Kolegium, Majelis Pengembangan

Fisioterapi,

Pelayanan Keprofesian

Majelis Pengembangan Pelayanan

c. Masa jabatan Majelis sama dengan masa jabatan pengurus Pusat IFI. d. Kepengurusan kurangnya

Majelis

terdiri

sekurang-

dari

sekretaris dan anggota.

Ketua,

Majelis

Kolegium,

Keprofesian g. Masa jabatan Majelis sama dengan masa jabatan pengurus Pusat IFI. h. Kepengurusan kurangnya

Majelis

terdiri

dari

sekretaris dan anggota. 55 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

sekurangKetua,



a. Kekuasaan dan wewenang majelis diatur dalam pasal tersendiri. b. Secara

umum

khusus

seluruh

dalam

a. Kekuasaan dan wewenang majelis diatur dalam pasal tersendiri.

badan

menjalankan

b. Secara

umum

khusus

seluruh

dalam

badan

menjalankan

tugasnya perlu saling koordinasi

tugasnya perlu saling koordinasi

dengan eksekutif organisasi.

dengan eksekutif organisasi.

c. Majelis bertanggung jawab kepada kongres.

c. Majelis bertanggung jawab kepada kongres.

Pasal 16

Pasal 16

Majelis Etik Fisioterapi

Majelis Etik Fisioterapi

1. Status

2. Status

a. Majelis badan

Etik

Fisioterapi

yudikatif

IFI

bertanggungjawab

adalah

a. Majelis Kehormatan dan Disiplin

yang

Fisioterapi adalah badan yudikatif

memberikan

IFI

yang

bertanggungjawab

masukan ke badan Eksekutif dalam

memberikan masukan ke badan

pengembangan

Eksekutif

kebijakan,

dalam

pengembangan

pembinaan

pelaksanaan

dan

kebijakan, pembinaan pelaksanaan

pengawasan

penerapan

etika

dan pengawasan penerapan etika

Fisioterapi.

Fisioterapi.

b. Majelis Etik Fisioterapi dibentuk ditingkat Pusat.

b. Majelis Kehormatan dan Disiplin Fisioterapi

dibentuk

ditingkat

Pusat. 3. Kekuasaan dan wewenang


a. Melaksanakan isi anggaran dasar


dan rumah tangga IFI serta semua


keputusan yang ditetapkan oleh


kongres.

kongres.

b. Melakukan

tugas

bimbingan

,

b. Melakukan

tugas

bimbingan

,

pengawasan dan penilaian dalam

pengawasan dan penilaian dalam

pelaksanaan

pelaksanaan

etik

Fisioterapi,

etik

Fisioterapi,

termasuk perbuatan anggota yang

termasuk perbuatan anggota yang

melanggar kehormatan dan etika

melanggar kehormatan etika dan


fisioterapi

berkoordinasi

dengan

badan eksekutif.

fisioterapi

berkoordinasi

dengan badan eksekutif.

c. Memperjuangan agar etik fisioterapi dapat ditegakkan di Indonesia atau

instansi

c. Memperjuangan agar kehormatan dan

d. Membina hubungan baik dengan majelis

disiplin

yang

disiplin

fisioterapi

dapat

ditegakkan di Indonesia d. Membina hubungan baik dengan

berhubungan dengan etik profesi,

majelis

baik

berhubungan dengan kehormatan

pemerintah

maupun

organisasi profesi lain.

dan

atau

instansi

disiplin

pemerintah

profesi,

maupun

yang baik

organisasi

profesi lain. 5. Tata cara pengelolaan a. Ketua dipilih

Majelis dan

Etik

6. Tata cara pengelolaan Fisioterapi

ditetapkan

dalam

kongres adalah anggota biasa. Etik

menjalankan

dipilih

dan

Etik

Fisioterapi

ditetapkan

dalam

Etik

b. Pengurus Majelis etik Fisioterapi adalah anggota biasa.

Fisioterapi

segera

tugasnya

segera

setelah kongres. d. Majelis

Majelis

kongres

b. Pengurus Majelis etik Fisioterapi c. Majelis

a. Ketua

c. Majelis

Etik

menjalankan

Fisioterapi

segera

tugasnya

segera

setelah kongres. Fisioterapi

dapat

d. Majelis

Etik

Fisioterapi

dapat

melakukan kegiatan atas inisiatif

melakukan kegiatan atas inisiatif

sendiri ataupun atas usul serta

sendiri ataupun atas usul serta

permintaan.

permintaan.

Pasal 17

Pasal 17

Majelis Kolegium Fisioterapi

Kolegium Fisioterapi

1. Status

1. Status

a. Majelis Kolegium Fisioterapi adalah badan

khusus

bertanggungjawab

IFI

a. Kolegium Fisioterapi adalah badan

yang

khusus IFI yang bertanggungjawab

memberikan


masukan ke badan eksekutif dalam

eksekutif

pengembangan


kebijakan,

pembinaan

pelaksanaan

pengawasan

penerapan

pendidikan Fisioterapi.

dan sistem

dalam

pengembangan

dan pengawasan penerapan sistem pendidikan Fisioterapi. b. Kolegium

Fisioterapi


dibentuk

b. Majelis

Kolegium

Fisioterapi

ditingkat Pusat.

dibentuk ditingkat Pusat. 2.

Kekuasaan dan wewenang

2.

Kekuasaan dan wewenang







kongres.

kongres.

b. Mempunyai

kewenangan

pengawasan

terhadap

eksekutif

dalam

badan

pelaksanaan

kegiatan yang berkaitan pengelolaan

sistem

dengan

pendidikan

bidang fisioterapi. c. Mewakili

IFI

pendidikan

b. Mempunyai

kewenangan

pengawasan

terhadap

eksekutif

dalam

badan

pelaksanaan

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan

sistem

pendidikan

bidang fisioterapi. dalam

bidang

fisioterapi

setelah

c. Mewakili

IFI

pendidikan

dalam

bidang

fisioterapi

setelah

berkoordinasi dengan eksekutif.

berkoordinasi dengan eksekutif.

d. Menyusun kurikulum pendidikan

d. Menyusun kurikulum pendidikan

fisioterapi

fisioterapi



a. Ketua Majelis Kolegium Fisioterapi dipilih

dan

ditetapkan

dalam

kongres

a. Ketua Kolegium Fisioterapi dipilih dan ditetapkan dalam kongres b. Pengurus

b. Pengurus

Majelis

Kolegium

Fisioterapi adalah anggota biasa. c. Majelis Kolegium Fisioterapi segera menjalankan

tugasnya

segera

Kolegium

Fisioterapi

adalah anggota biasa. c. Kolegium

Fisioterapi

menjalankan

segera

tugasnya

segera

setelah kongres.

setelah kongres. Pasal 18 Majelis

Pengembangan

Pasal 18 Pelayanan

Majelis

Keprofesian

Keprofesian

1. Status

2. Status

a. Majelis Pengembangan Pelayanan

Pengembangan

Pelayanan

a. Majelis Pengembangan Pelayanan


Keprofesian adalah badan khusus

Keprofesian adalah badan khusus

IFI

IFI

yang

bertanggungjawab

yang

bertanggungjawab



eksekutif

eksekutif

dalam

pengembangan

dalam

pengembangan



dan pengawasan penerapan sistem

dan pengawasan penerapan sistem

pelayanan

pelayanan

keprofesian

yang

bermutu dan terjangkau.

keprofesian

yang

bermutu dan terjangkau.

b. Majelis Pengembangan Pelayanan

b. Majelis Pengembangan Pelayanan

dan Keprofesian dibentuk ditingkat

dan

Pusat.

ditingkat Pusat.


Keprofesian

dibentuk


a. Melaksanakan isi anggraran dasar

a. Melaksanakan isi anggraran dasar





kongres.

kongres.

b. Melaksanakan

pengawasan

b. Melaksanakan

pengawasan

terhadap badan eksekutif dalam

terhadap badan eksekutif dalam

pelaksanaan dalam pengembangan

pelaksanaan dalam pengembangan

kebijakan, pembinaan pelaksnaan

kebijakan, pembinaan pelaksnaan

dan

dan

pengawasan

pelayanan

keprofesian yang bermutu. c. Mewakili

IFI

pelayanan

keprofesian yang bermutu.

dalam

pengembangan

pengawasan

bidang pelayanan

c. Mewakili

IFI

dalam

pengembangan

bidang pelayanan

keprofesian setelah berkoordinasi

keprofesian setelah berkoordinasi



d. Memberikan masukan ke badan eksekutif program

tentang

kebijakan

pengembangan

profesi

fisioterapi.

d. Memberikan masukan ke badan eksekutif program

tentang

kebijakan

pengembangan

profesi

fisioterapi.

e. Memberikan masukan ke badan

e. Memberikan masukan ke badan

eksekutif tentang kebijakan dan

eksekutif tentang kebijakan dan

pengendalian

pengendalian

sistem

evaluasi

pelayanan profesi fisioterapi. 5. Tata cara pengelolaan

sistem

evaluasi

pelayanan profesi fisioterapi. 6. Tata cara pengelolaan


a. Ketua

Majelis

Pengembangan

a. Ketua

Majelis

Pengembangan

Pelayanan Keprofesian dipilih dan

Pelayanan Keprofesian dipilih dan

ditetapkan dalam kongres

ditetapkan dalam kongres

b. Pengurus

Majelis

Pelayanan

Pengembangan

Keprofesian

anggota

biasa

yang

mengkoordinasikan

adalah mampu berbagai

b. Pengurus

Majelis

Pelayanan

Pengembangan

Keprofesian

anggota

biasa

yang

mengkoordinasikan

adalah mampu berbagai

stakeholder di bidang pelayanan

stakeholder di bidang pelayanan

fisioterapi.

fisioterapi.

c. Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian

segera menjalankan

tugasnya segera setelah kongres.

c. Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian

segera menjalankan

tugasnya segera setelah kongres.

Pasal 19

Pasal 19

Organisasi Binaan merupakan organisasi

Organisasi Binaan merupakan organisasi

pendukung IFI dan dibawah naungan IFI, pendukung IFI dan dibawah naungan IFI, bisa berupa Persatuan, Perhimpunan dan bisa berupa Persatuan, Perhimpunan dan Komunitas

Komunitas

1. Syarat Pendirian

4. Syarat Pendirian

a. Jumlah

anggota

sekurang-

kurangnya 20 (duapuluh) orang b. Mempunyai

AD/ART

sekurang-kurangnya maksud,

tujuan,

yang dan

anggota

sekurang-

kurangnya 20 (duapuluh) orang

memuat

visi

a. Jumlah

misi

b. Mempunyai

AD/ART

sekurang-kurangnya maksud,

tujuan,

visi

yang memuat dan

misi

dibentuknya organisasi yang tidak

dibentuknya organisasi yang tidak

bertentangan dengan AD-ART IFI.

bertentangan dengan AD-ART IFI.

c. Mempunyai

program

kerja

yang

jelas.

jelas.

d. Disyahkan dengan surat keputusan Pengurus Pusat IFI. e. Masa

jabatan

kepengurusan

d. Disyahkan

dengan

surat

keputusan Pengurus Pusat IFI. satu

paling

periode lama

4

(empat)

e. Masa

jabatan

kepengurusan

satu paling

periode lama

4

(empat)

2. Keanggotaan

5. Keanggotaan

a. Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka

c. Mempunyai program kerja yang

bagi

seluruh

anggota

a. Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka

bagi


seluruh

anggota

ikatan fisioterapi Indonesia. b. Anggota

harus

terdaftar

ikatan fisioterapi Indonesia. sebagai

anggota IFI.

b. Anggota harus terdaftar sebagai anggota IFI.

3. Status

6. Status

a. Organisasi

binaan

organisasi

merupakan

dibawah

IFI,

a. Organisasi

binaan

organisasi

merupakan

dibawah

IFI,

bertanggungjawab kepada anggota

bertanggungjawab kepada anggota

dan Pengurus Pusat IFI

dan Pengurus Pusat IFI

b. Memberikan masukan ke pengurus Pusat

IFI

tentang

kebijakan

b. Memberikan masukan ke pengurus Pusat

IFI

tentang

kebijakan

program pengembangan pendidikan

program

pengembangan

dan pelayanan.

pendidikan dan pelayanan.

BAB III

BAB III

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN

Pasal 20

Pasal 20

1. Semua keputusan yang diambil dalam 1. Semua keputusan yang diambil dalam organisasi dan badan kelengkapan IFI

organisasi dan badan kelengkapan IFI

dilakukan

dilakukan secara musyawarah

secara

musyawarah

dan

mufakat.

dan

mufakat.

2. Jika musyawarah dan mufakat tidak 2. Jika musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka keputusan diambil atas

berhasil maka keputusan diambil atas

dasar perhitungan suara terbanyak.

dasar perhitungan suara terbanyak.

3. Keputusan

yang

menyangkut 3. Keputusan

yang

menyangkut

perseorangan dilakukan secara bebas

perseorangan dilakukan secara bebas

dan rahasia.

dan rahasia.

1. Besarnya

BAB IV

BAB IV

KEKAYAAN

KEKAYAAN

Pasal 21

Pasal 21

uang

pangkal

dan

uang 1. Besarnya uang

pangkal

dan uang

iuran anggota ditetapkan oleh kongres

iuran anggota ditetapkan oleh kongres

dan

dan

pemungutannya

dilaksanakan

oleh pengurus cabang. 2. Pengurus

cabang

pemungutannya

dilaksanakan

oleh pengurus cabang. diwajibkan 2. Pengurus

menyerahkan dari uang pangkal dan

cabang

diwajibkan

menyerahkan dari uang pangkal dan


iuran

anggota

yang

besarannya

iuran

anggota

yang

besarannya

ditetapkan kongres kepada pengurus

ditetapkan kongres kepada pengurus

pusat sebesar 25%, pengurus daerah

pusat sebesar 25%, pengurus daerah

sebesar 10%,

sebesar 10%,

dan penyerahannya

sekurang-kurangnya

satu

tahun

sekali.

sekurang-kurangnya

satu

tahun

sekali.

3. Untuk

kepentingan

cabang,

masing-masing 3. Untuk

pengurus

menetapkan dasar

dan penyerahannya

cabang

iuran

dapat

tambahan

musyawarah

dan

atas

mufakat

musyawarah cabang. 4. Kekayaan

kepentingan

cabang,

pengurus

menetapkan dasar

masing-masing cabang

iuran

dapat

tambahan

musyawarah

dan

atas

mufakat

musyawarah cabang.

organisasi

dikuasai

dan 4. Kekayaan

organisasi

dikuasai

dan

dikelola serta dipertanggungjawabkan

dikelola serta dipertanggungjawabkan

oleh pengurus yang bersangkutan.

oleh pengurus yang bersangkutan.

BAB V

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN



SERTA PEMBUBARAN ORGANISASI

SERTA PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

Pasal 22

Perubahan anggaran dasar dan anggaran

Perubahan anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga

rumah tangga

1. Perubahan

anggaran

dasar

dan 1. Perubahan

anggaran

dasar

dan

anggaran rumah tangga hanya dapat

anggaran rumah tangga hanya dapat

dilakukan dalam kongres.

dilakukan dalam kongres.

2. Rencana perubahan tersebut diajukan 2. Rencana perubahan tersebut diajukan oleh pengurus pusat atau pengurus

oleh pengurus pusat atau pengurus



3. Rencana cabang

perubahan harus

dari

pengurus 3. Rencana

sudah

diterima

cabang

perubahan harus

dari

pengurus

sudah

diterima





Pasal 23

Pasal 23

Pembubaran Organisasi IFI hanya dapat

Pembubaran Organisasi IFI hanya dapat


dilakukan oleh

Kongres

Khusus yang dilakukan oleh Kongres Khusus yang

diusulkan oleh pengurus cabang yang diusulkan oleh pengurus cabang yang mewakili

sekurang-kurangnya

tiga

per mewakili sekurang-kurangnya tiga per

empat dari jumlah anggota.

empat dari jumlah anggota.

BAB VI

BAB VI

PERALIHAN

PERALIHAN

Pasal 24

Pasal 24

1. Sebelum pengurus daerah terbentuk 1. Sebelum pengurus daerah terbentuk sesuai

dengan

ketentuan

dalam

sesuai

dengan

ketentuan

dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah


Tangga ini, fungsi dan peran pengurus

Tangga ini, fungsi dan peran pengurus

daerah dilaksanakan oleh koordinator

daerah dilaksanakan oleh koordinator

daerah atau pengurus Cabang IFI yang

daerah atau pengurus Cabang IFI yang

berada di ibu kota propinsi

berada di ibu kota propinsi

2. Pengurus Daerah dibentuk selambat- 2. Pengurus Daerah dibentuk selambatlambatnya enam bulan sejak Anggaran

lambatnya enam bulan sejak Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

ini ditetapkan.

ini ditetapkan.

BAB VII

BAB VII

PENUTUP

PENUTUP

Pasal 25

Pasal 25

1. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah 1. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

ini

seluruh

bersifat

anggota

mengikat

Ikatan

bagi

Tangga

Fisioterapi

seluruh

Indonesia 2. Hal-hal

ini

bersifat

anggota

mengikat

Ikatan

bagi

Fisioterapi

Indonesia

yang

belum

diatur

dalam 2. Hal-hal

yang

belum

diatur

dalam



Tangga

Tangga

Keputusan

dapat

diatur

dengan

Musyawarah

Nasional

Keputusan

dapat

diatur

dengan

Musyawarah

Nasional

maupun Keputusan Pengurus Pusat

maupun Keputusan Pengurus Pusat

IFI,

IFI,

sepanjang

tidak

bertentangan

sepanjang

tidak

bertentangan

dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran

dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran

Rumah Tangga ini.

Rumah Tangga ini.

KETETAPAN 63 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : O3 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang KODE ETIK FISIOTERAPI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang : 1. Bahwa dalam menjalankan praktik fisioterapi diperlukan kode etik yang digunakan sebagai pedoman. 2. Bahwa kode etik fisioterapi Indonesia merupakan pedoman bagi fisioterapis anggota IFI dalam melasanakan praktik fisioterapi. 3. Bahwa kode etik fisioterapi Indonesia dalam penerapannya perlu ditetapkan melalui ketetapan kongres. Mengingat : 1. Perkembangan Pelayanan fisioterapi semakin luas dan semakin mudah terjadinya resiko penyimpangan 2. Perlu penyempurnaan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan baru. 3. Rapat-rapat pengurus yang menghendaki penyempurnaan kode etik. Memperhatikan : Sidang Pleno kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII Menetapkan Memutuskan : 1. Kode Etik Fisioterapi Indonesia sebagaimana terlampir dalam ketetapan ini 2. Mencabut SK Pengurus Pusat IFI NOMOR:kep/100/VII/2001/IFI tentang penerapan kode etik. 3. Kode Etik Fisioterapi Indonesia sebagai pedoman menjalankan praktik Fisioterapi 4. semua Fisioterapis praktik wajib berpegang teguh pada kode etik 5. Hal-hal yang belum di atur dalam ketatapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh majelis etik Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan AD ART 6. Ketetapan ini berlaku sejak di tetapkan Ditetapkan di Pada tanggal Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

: : : : : : :

: :

Bali 24 Mei 2016



PERUBAHAN KODE ETIK FISIOTERAPI 1. Format kode etik lama ada di dalam Sk. Standar Profesi, sekarang dibuat Sk tersendiri. 2. Format lama tidak tersusun dalam Pasal, sekarang dibuat dengan pasal 3. Format lama juga mengatur hak dan tugas Organisasi Profesi, sekarang tidak karena hak dan kewajiban organisasi lebih cocok ada di uraian tugas dan tujuan organisasi. Yang benar adalah kewajiban Fisioterapis sebgaia anggota IFI. 4. Format lama belum jelas mengutamakan keselamatan/keamanan dalam pelayanan pasien, sekarang lebih jelas. 5. Format lama belum mengatur tanggung jawab pasien dalam pelayanan fisioterapi, tetapi lebih bayak mengedepankan hak pasien 6. Format lama belum memuat lafal sumpah profesi, sekarang dicantumkan karena tanpa mengucapkan sumpah atau janji di depan publik adalah buka profesi. 7. Yang belum diatur sesuai dengan perkembangan media sosial, bagaimana batas-batas yang boleh dan tidak boleh atau yang layak dan tidal layak dalam penggunaan media sosial, terus terang Tim kami belum mampu merancangnya, kami kembalikan ke floor aja dulu.

Warna hitam : kode etik lama Warna hijua ; tambahan Warna kuning ; dihilangkan Merah ; belum di atur


Kode Etik Fisioterapi SK Pengurus Pusat IFI NOMOR: kep/100/VII/2001/IFI

Draft Kode Etik Fisioterapi Rantap KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : O2 / TAP / KONAS XII / V / 2016

KODE ETIK FISIOTERAPI INDONESIA MUKADIMAH

KODE ETIK FISIOTERAPI INDONESIA MUKADIMAH

Sejarah panjang peradapan manusia yang diawali dengan keraguan hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang pengobat dengan penderita, akhirnya melahirkan konsep profesi. Manusia sebagai penderita atau pasien yang sangat memerlukan pertolongan terutama adanya gangguan gerak dan fungsi agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam menjalankan kehidupannya, memercayakan bula-bulat dirinya, khususnya kelangsungan kehidupan, penderitaan, ketergantungan dan kerahasiaannya kepada sang pengobat. Kepercayaan bulat yang teramat besar ini sebagai inti jaminan proses hubungan pengobat-pasien tersebut memunculkan tanggung jawab sang pengobat sebagai profesi. Kepercayaan penderita atau pasien akhirnya di balas dengan pernyataan sumpah atau janji profesi yang diucapkan di depan publik, dan inilah makna profesi. Kumpulan janji publik penuh keteladanan dan kesejawatan tersebut kemudian dirumuskan oleh organisasi profesi dari negara tempat berpijak pengabdian profesi menjadi norma etika dan disiplin. Perumusan norma etika berdasarkan ajaran filsafat tentang relasi pengobat-pasien mengedepankan nilainilai tanggung jawab profesional, kesejawatan dan proporsionalitas tugas dan jasa fisioterapi dalam keberlangsungan

Sejarah panjang peradapan manusia yang diawali dengan keraguan hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang pengobat dengan penderita, akhirnya melahirkan konsep profesi. Manusia sebagai penderita atau pasien yang sangat memerlukan pertolongan terutama adanya gangguan gerak dan fungsi agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam menjalankan kehidupannya, memercayakan bula-bulat dirinya, khususnya kelangsungan kehidupan, penderitaan, ketergantungan dan kerahasiaannya kepada sang pengobat. Kepercayaan bulat yang teramat besar ini sebagai inti jaminan proses hubungan pengobat-pasien tersebut memunculkan tanggung jawab sang pengobat sebagai profesi. Kepercayaan penderita atau pasien akhirnya di balas dengan pernyataan sumpah atau janji profesi yang diucapkan di depan publik, dan inilah makna profesi. Kumpulan janji publik penuh keteladanan dan kesejawatan tersebut kemudian dirumuskan oleh organisasi profesi dari negara tempat berpijak pengabdian profesi menjadi norma etika dan disiplin. Perumusan norma etika berdasarkan ajaran filsafat tentang relasi pengobat-pasien mengedepankan nilainilai tanggung jawab profesional, kesejawatan dan proporsionalitas tugas dan jasa fisioterapi dalam keberlangsungan


profesi di era global. dalam norma profesi. Norma etika praktik fisioterapi yang dibakukan berfungsi sebagai ciri dan cara pedoman fisioterapis dalam bersikap, bertindak dan berperilaku profesional sehingga mudah dipahami, diikuti dan dijadikan tolok ukur tanggung jawab pelayanan profesi yang seringkali mendahului kebebasan profesi itu sendiri. Norma profesi, selain pelayanan kesehatan termasuk juga dalam lapangan pendidikan dan penelitian dan kegiatan sosial atau kesejawatan lainnya. Dengan demikian dalam setiap penyempurnaan norma etika secara tertulis, baik idealisme teoritis maupun penerapannya akan mempertimbangkan kaidah-kaidah dasar moral ataupun prinsip/kaidah dasar bioetika, antara lain seperti berbuat baik (benecence), tidak merugikan (non malecence), menghargai otonomi pasien (autonomy), dan berlaku adil ( justice). Menyadari bahwa pada akhirnya semua pedoman etik dimanapun diharapkan akan menjadi penuntun perilaku sehari-hari setiap fisioterapis sebagai pembawa nilai-nilai luhur profesi, pengamalan etika fisioterapi yang dilandaskan pada moralitas kemanusiaan akan menjadi tempat kebenaran “serba baik” dari manusia penyandangnya. Para fisioterapis Indonesia selayaknya menjadi model panutan bagi masyarakatnya. Fisioterapis Indonesia seyogyanya memiliki keseluruhan kualitas dasar manusia baik dan bijaksana, yaitu sifat Ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan dan ketuntasan kerja, integritas ilmiah dan sosial, serta kesejawatan dan cinta Indonesia. Dari pancaran kualitas dasariah tersebut pengamalan nilai-nilai etik oleh siapapun fisioterapisnya, akan menjadi

profesi di era global. dalam norma profesi. Norma etika praktik fisioterapi yang dibakukan berfungsi sebagai ciri dan cara pedoman fisioterapis dalam bersikap, bertindak dan berperilaku profesional sehingga mudah dipahami, diikuti dan dijadikan tolok ukur tanggung jawab pelayanan profesi yang seringkali mendahului kebebasan profesi itu sendiri. Norma profesi, selain pelayanan kesehatan termasuk juga dalam lapangan pendidikan dan penelitian dan kegiatan sosial atau kesejawatan lainnya. Dengan demikian dalam setiap penyempurnaan norma etika secara tertulis, baik idealisme teoritis maupun penerapannya akan mempertimbangkan kaidah-kaidah dasar moral ataupun prinsip/kaidah dasar bioetika, antara lain seperti berbuat baik (benecence), tidak merugikan (non malecence), menghargai otonomi pasien (autonomy), dan berlaku adil ( justice). Menyadari bahwa pada akhirnya semua pedoman etik dimanapun diharapkan akan menjadi penuntun perilaku sehari-hari setiap fisioterapis sebagai pembawa nilai-nilai luhur profesi, pengamalan etika fisioterapi yang dilandaskan pada moralitas kemanusiaan akan menjadi tempat kebenaran “serba baik” dari manusia penyandangnya. Para fisioterapis Indonesia selayaknya menjadi model panutan bagi masyarakatnya. Fisioterapis Indonesia seyogyanya memiliki keseluruhan kualitas dasar manusia baik dan bijaksana, yaitu sifat Ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan dan ketuntasan kerja, integritas ilmiah dan sosial, serta kesejawatan dan cinta Indonesia. Dari pancaran kualitas dasariah tersebut pengamalan nilai-nilai etik oleh siapapun fisioterapisnya, akan menjadi


cahaya penerang peradaban budaya profesi di tanah air tercinta Indonesia, pada situasi dan kondisi apapun, dimanapun berada dan sampai kapan pun nanti. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan maksud untuk lebih nyata menjamin dan mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu fisioterapi sebagaimana dimaksud di atas, kami para fisioterapis Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Fisioterapi Indonesia, membakukan dan membukukan nilai-nilai tanggungjawab profesional profesi fisioterapi dalam suatu Kode Etik Fisioterapi Indonesia , yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut :

cahaya penerang peradaban budaya profesi di tanah air tercinta Indonesia, pada situasi dan kondisi apapun, dimanapun berada dan sampai kapan pun nanti. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan maksud untuk lebih nyata menjamin dan mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu fisioterapi sebagaimana dimaksud di atas, kami para fisioterapis Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Fisioterapi Indonesia, membakukan dan membukukan nilai-nilai tanggungjawab profesional profesi fisioterapi dalam suatu Kode Etik Fisioterapi Indonesia , yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1 SETIAP FISIOTERAPIS WAJIB MENJUNJUNG TINGGI, MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN SUMPAH DAN ATAU JANJI PROFESI FISIOTERAPI.

Pasal 1 SETIAP FISIOTERAPIS WAJIB MENJUNJUNG TINGGI, MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN SUMPAH DAN ATAU JANJI PROFESI FISIOTERAPI.

NASKAH SUMPAH PROFESI FISIOTERAPI NASKAH SUMPAH PROFESI FISIOTERAPI INDONESIA INDONESIA Demi Allah / Demi Tuhan , saya Demi Allah / Demi Tuhan , saya bersumpah : bersumpah : (1) Sebagai tenaga Fisioterapi (1) Sebagai tenaga Fisioterapi menjujung tinggi martabat menjujung tinggi martabat manusia sebagai makhluk manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak-haknya untuk yang memiliki hak-haknya untuk mencapai kesehatan dan mencapai kesehatan dan kesejahteraan yang setinggikesejahteraan yang setinggitingginya. tingginya. (2) Sebagai tenaga Fisioterapi (2) Sebagai tenaga Fisioterapi menerima kepercayaan dari menerima kepercayaan dari pasien/klien dan melayaninya pasien/klien dan melayaninya dengan segenap kemampuan, dengan segenap kemampuan, tulus ikhlas demi kebaikan tulus ikhlas demi kebaikan mereka. mereka. (3) Sebagai tenaga Fisioterapi (3) Sebagai tenaga Fisioterapi menjalankan profesi dengan menjalankan profesi dengan penuh tanggung jawab sesuai penuh tanggung jawab sesuai dengan etika dan standar profesi dengan etika dan standar profesi kepada mereka yang kepada mereka yang membutuhkannya. membutuhkannya. (4) Sebagai tenaga Fisioterapi (4) Sebagai tenaga Fisioterapi 68 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

senantiasa menjunjung martabat profesi.

tinggi

senantiasa menjunjung martabat profesi.

tinggi

Pasal 2 Pasal 2 FISIOTERAPIS MENGHORMATI HAK-HAK FISIOTERAPIS MENGHORMATI HAK-HAK DAN MARTABAT INDIVIDU. DAN MARTABAT INDIVIDU. Menghargai hak dan martabat individu sebagai landasan dalam pelayanan profesional. Hubungan yang terjadi antara fisioterapis dengan pasien/klien didasari sikap saling percaya dan menghargai hak masing-masing. (1). Hak pasien/klien a. Mendapatkan Layanan fisioterapi yang terbaik dan aman b. Mendapatkan kerahasiaan c.

Mendapatkan martabatnya

perlindungan privasi

dan

Menghargai hak dan martabat individu sebagai landasan dalam pelayanan profesional. Hubungan yang terjadi antara fisioterapis dengan pasien/klien didasari sikap saling percaya dan menghargai hak masing-masing. (1). Hak pasien/klien a. Mendapatkan Layanan fisioterapi yang terbaik dan aman b. Mendapatkan kerahasiaan c.

Mendapatkan martabatnya

perlindungan privasi

dan

d. Mendapatkan informasi yang akurat

d. Mendapatkan informasi yang akurat

e.

Mendapatkan pendidikan kesehatan

e.

Mendapatkan pendidikan kesehatan

f.

Dapat menentukan dan membuat keputusan sendiri dalam pelayanan Fisioterapi

f.

Dapat menentukan dan membuat keputusan sendiri dalam pelayanan Fisioterapi

Memilih fisioterapis dalam pelayanan. h. Dapat meminta berhenti untuk tidak melanjutkan pelayanan Fisioterapi. i. Dapat terhidar dari pelayanan diskriminatif

g.

g.

Memilih fisioterapis dalam pelayanan. h. Dapat meminta berhenti untuk tidak melanjutkan pelayanan Fisioterapi. i. Dapat terhidar dari pelayanan diskriminatif

(2). Hak-hak fisioterapis (2). Hak-hak fisioterapis a. Fisloterapis berhak atas f. Fisloterapis berhak atas kemandirian profesi dan otonomi kemandirian profesi dan otonomi b. Fisloterapis berhak atas rasa bebas dari ancaman terhadap kehormatan, reputasl dan kompetensi serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk membela din

g. Fisloterapis berhak atas rasa bebas dari ancaman terhadap kehormatan, reputasl dan kompetensl serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk membela din


terhadap gugatan sesuai keadaan.

terhadap gugatan sesuai keadaan.

c. Fistoterapis berhak untuk bekerjasama dengan teman sejawat

h. Fistoterapis berhak untuk bekerjasama dengan teman sejawat

d. Fisioterapis berhak menolak melakukan intervensi apabila dipandang bukan merupakan cara, yang terbaik bagi paslen/klien

i.

Fisioterapis berhak menolak melakukan intervensi apabila dipandang bukan merupakan cara, yang terbaik bagi paslen/klien

e.

j.

Fisioterapis berhak atas jasa yang layak clan pelayanan profesionaInya.

Fisioterapis berhak atas jasa yang layak clan pelayanan profesionaInya.

k. Fisioterapi berhak menuntut/melibatkan kerjasama pasien/klien tingkat pertanggungjawaban dan disiplin agar pengobatan berlanjut sesuai program yang telah disepakati. C. Hak-hak profesi Organisasi lkatan Fisioterapi Indonesia(IFI) 1 .IFI berhak atas loyalitas anggotanya clan memberi perlinclungan did dari pelecehan akibat pelayanan yang inkompeten, ilegal clan bertentangan dengan kode etlk profesl fisloterapi. 2 IFI berhak atas narna balk clan menolak pelecehan dari siapapun. 3. IFI berhak atas pengajar fisioterapi yang berkualitas, kompeten dan berpengalaman dibidangnya. 4. IFI berhak atas praktek fisioterapi yang profesional dan menolak, diajarkan secara semena-mena kepada individu atau kelompok lain Pasal 3 TIDAK BERSIKAP DISKRIMINATIF DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA SIAPAPUN YANG MEMBUTUHKAN" Semua orang yang mencari jasa pelayanan fisioterapi memiliki hak untuk mendapatkan layanan tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, kebangsaan, agama, etnis, keyakinan, warna, orientasi seksual, kecacatan, status kesehatan atau politik. (1) Fisioterapis mempunyal kewajiban moral untuk memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan tanpa membedakan umur, jenis kelamin,

C. Hak-hak profesi Organisasi lkatan Fisioterapi Indonesia(IFI) 1 .IFI berhak atas loyalitas anggotanya clan memberi perlinclungan did dari pelecehan akibat pelayanan yang inkompeten, ilegal clan bertentangan dengan kode etlk profesl fisloterapi. 2 IFI berhak atas narna balk clan menolak pelecehan dari siapapun. 3. IFI berhak atas pengajar fisioterapi yang berkualitas, kompeten dan berpengalaman dibidangnya. 4. IFI berhak atas praktek fisioterapi yang profesional dan menolak, diajarkan secara semena-mena kepada individu atau kelompok lain Pasal 3 TIDAK BERSIKAP DISKRIMINATIF DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA SIAPAPUN YANG MEMBUTUHKAN" Semua orang yang mencari jasa pelayanan fisioterapi memiliki hak untuk mendapatkan layanan tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, kebangsaan, agama, etnis, keyakinan, warna, orientasi seksual, kecacatan, status kesehatan atau politik. (1) Fisioterapis mempunyal kewajiban moral untuk memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan tanpa membedakan umur, jenis kelamin,


suku/ras, kondisi, agama/kepercayaan, politik dan status sosial ekonomi. (2) Fisioterapis harus selalu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang dipillh bagi individu dan masyarakat (3) Fisioterapis dituntut untuk menghargai adat istiadat/kebiasaan dari pasien/kllen dalam memberl pelayanan (4) Fisioterapis berkewajiban untuk berkarya mendukung kebijakan pelayanan kesehatan

suku/ras, kondisi, agama/kepercayaan, politik dan status sosial ekonomi. (2) Fisioterapis harus selalu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang dipillh bagi individu dan masyarakat (3) Fisioterapis dituntut untuk menghargai adat istiadat/kebiasaan dari pasien/kllen dalam memberl pelayanan (4) Fisioterapis berkewajiban untuk berkarya mendukung kebijakan pelayanan kesehatan

Pasal 4 MEMBERIKAN PELAYANAN PROFESIONAL DENGAN JUJUR, BERKOMPETEN SERTA TANGGUNG JAWAB

Pasal 4 MEMBERIKAN PELAYANAN PROFESIONAL DENGAN JUJUR, BERKOMPETEN SERTA TANGGUNG JAWAB

(1) Fisioterapis mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan memanfaatkan ketrampilan dan keahlian secara efektif untuk kepentingan individu dan masyarakat. (2) Fisioterapis dimanapun berada hendaknya selalu meningkatkan kuafitas kehidupan masyarakat dilingkungannya. (3) Fisioterapis harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan, jenis, dosis, struktur organisasi dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu, masyarakat, kolega dan profesi lain. (4) Fisloterapis hendaknya selalu mencari, memberi dan menerima informasi agar dapat meningkatkan pelayanan. (5) Fisioterapis harus menghindari praktek ilegal yang bertentangan dengan'kode etik profesi

(1) Fisioterapis mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan memanfaatkan ketrampilan dan keahlian secara efektif untuk kepentingan individu dan masyarakat. (2) Fisioterapis dimanapun berada hendaknya selalu meningkatkan kuafitas kehidupan masyarakat dilingkungannya. (3) Fisioterapis harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan, jenis, dosis, struktur organisasi dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang aman dan berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu, masyarakat, kolega dan profesi lain. (4) Fisloterapis hendaknya selalu mencari, memberi dan menerima informasi agar dapat meningkatkan mutu pelayanan. (5) Fisioterapis harus menghindari praktek ilegal yang bertentangan dengan'kode etik profesi

(6) Fisioterapis harus mencantumkan gelar secara benar untuk

(6) Fisioterapis harus mencantumkan gelar secara benar untuk


menggambarkan status profesinya

menggambarkan status profesinya

(7) Fisioterapis wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan profesi kesehatan lainnya tentang fisloterapi dan pelayanan profesionalnya.

(7) Fisioterapis wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan profesi kesehatan lainnya tentang fisloterapi dan pelayanan profesionalnya.

(8) Fisioterapis dalam menentukan tarif pelayanan harus masuk akal dan tidak memanfaatkan profesi untuk semata-mata mencari keuntungan.

(8) Fisioterapis dalam menentukan tarif pelayanan harus masuk akal dan tidak memanfaatkan profesi untuk semata-mata mencari keuntungan.

(9) Jasa profesional yang diterima fisioterapis harus didapatkan dengan cara yang jujur.

(9) Jasa profesional yang diterima fisioterapis harus didapatkan dengan cara yang jujur.

(10)Fisioterapis dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan efektifitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat.

(10)Fisioterapis dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan efektifitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat.

(11) Fisioterapis mengambil tanggung jawab untuk pelayanan pasien / klien yang didelegasikannya. : 1. Bertindak secara hormat dan tidak menolak perawatan / pengobatan untuk setiap pasien / klien atas dasar ras, agama, asal etnis atau nasional, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, sosial atau status kesehatan. 2. Tindakan untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan pasien / klien, sementara menghormati mereka hak, martabat, kebutuhan, keinginan dan nilai-nilai. 72 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

3. Menghormati hak-hak pasien / klien / pengganti pengambil keputusan 'untuk diberitahu tentang efek dari pengobatan, risiko yang melekat, dan pilihan pengobatan alternatif. 4. Berikan kepada pasien / klien / pengganti pengambil keputusan, kesempatan untuk menyetujui atau menolak pengobatan atau perubahan untuk rencana perawatan. 5. Tidak akan mengobati pasien / klien ketika diagnosis atau kelanjutan dari fisioterapi tidak dibenarkan atau merupakan kontraindikasi. 6. Menghormati kerahasiaan, privasi, dan keamanan informasi pasien / klien dalam semua bentuk komunikasi. 7. Melakukan praktik dengan cara yang aman, kompeten, akuntabel dan bertanggung jawab dalam lingkup individu. 8. Mengambil tanggung jawab untuk perawatan pasien / klien didelegasikan kepada asisten fisioterapis dan siswa. 9. Mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah kerusakan pada pasien / klien. Jika terjadi kerusakan harus memberitahukan kepada pasien/ client / pengganti pengambil keputusan. 10. Berkomunikasi secara efektif dan hormat, dan praktik secara kooperatif dengan rekan kerja, profesional kesehatan lainnya dan lembaga terkait untuk kepentingan pasien / klien.

B. Tanggung jawab organisasi profesi B. Tanggung jawab organisasi profesi 1. Ikatan Fisioterapi Indonesia menjamin 1. Ikatan Fisioterapi Indonesia menjamin pelayanan yang diberikan secara jujur, pelayanan yang diberikan secara jujur, komplit berdasarkan pada penelitian komplit berdasarkan pada penelitian dan informasl aktual dalam rangka ikut dan informasl aktual dalam rangka ikut meningkatkan deraj"at kesehatan meningkatkan deraj"at kesehatan 73 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

masyarakat 2. lkatan Fisloterapi Indonesia membuat dan memantau pelaksanaan standar profesi dalam praktek professional. 3 lkatan Fisi.bterapl Indonesia akan secara aktif mempromosikan profesi fisioterapi kepada masyarakat secara jujur 4. Ikatan Fisioterapi Indonesia akan mengatur sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan bertanggung jawab 5. Ikatan Fisioterapi Indonesia memberikan dukungan kepada anggotanya untuk mendapatkan informasi pendidikan. program dan kebijakan organisasi 6. Ikatan Fisioterapi Indonesia memperjuangkan agar anggotanya menclapatkan penghasilan yang wajar 7. Ikatan Fisioterapi Indonesia bertanggung jawab kepada anggotanya

masyarakat 2. lkatan Fisloterapi Indonesia membuat dan memantau pelaksanaan standar profesi dalam praktek professional. 3 lkatan Fisi.bterapl Indonesia akan secara aktif mempromosikan profesi fisioterapi kepada masyarakat secara jujur 4. Ikatan Fisioterapi Indonesia akan mengatur sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan bertanggung jawab 5. Ikatan Fisioterapi Indonesia memberikan dukungan kepada anggotanya untuk mendapatkan informasi pendidikan. program dan kebijakan organisasi 6. Ikatan Fisioterapi Indonesia memperjuangkan agar anggotanya menclapatkan penghasilan yang wajar 7. Ikatan Fisioterapi Indonesia bertanggung jawab kepada anggotanya

Pasal 5 MENGAKUI BATASAN DAN KEWENANGAN PROFESI DAN HANYA MEMBERIKAN PELAYANAN DALAM LINGKUP PROFESI FISIOTERAPI.

Pasal 5 MENGAKUI BATASAN DAN KEWENANGAN PROFESI DAN HANYA MEMBERIKAN PELAYANAN DALAM LINGKUP PROFESI FISIOTERAPI.

(1)

Fisioterapis memberikan pelayanan (1) Fisioterapis memberikan pelayanan dan tindakan sesuai dengan dan tindakan sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan yang pengetahuan dan ketrampilan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat dipertanggung jawabkan (2) Fisioterapis ticlak akan melakukan (2) Fisioterapis ticlak akan melakukan aktivitas profesi yang dapat merugikan pasien/khen, aktivitaskolega profesiatau yangmasyarakat dapat merugikan pasien/ (3) Fisioterapis hendaknya selalu (3) Fisioterapis hendaknya selalu mensejajarkan pelayanannya dengan mensejajarkan pelayanannya dengan stanclar pelayanan praktek fisioterapi stanclar pelayanan praktek fisioterapi (4) Fisioterapis dalam mengambil (4) Fisioterapis dalam mengambil keputusan berclasarkan kepada keputusan berclasarkan kepada pengetahuan dan kehati-hatian pengetahuan dan kehati-hatian (5) Fisioterapis berkewajiban (5) Fisioterapis berkewajiban menyumbangkan gagasan, pemenyumbangkan gagasan, pengetahuan. dan ketrampilan untuk ngetahuan. dan ketrampilan untuk memajukan profesi dan organisasi memajukan profesi dan organisasi (6) Apabila fisioterapis memiliki (6) Apabila fisioterapis memiliki pengetahuan dan ketramplian yang pengetahuan dan ketramplian yang kurang memadai untuk mengatasi kurang memadai untuk mengatasi kondisi tertentu, maka harus: kondisi tertentu, maka harus: 1. Meminta petunjuk dan saran 1. Meminta petunjuk dan saran kepada yang lebih berpengalaman pada kepada yang lebih berpengalaman pada kondisi yang tepat. kondisi yang tepat.


2. Merujuk pasien/klien kepada 2. Merujuk pasien/klien kepada profesi atau lembaga lain yang tepat. profesi atau lembaga lain yang tepat. (7) Apabila fisioterapis menerima (7) Apabila fisioterapis menerima pasien/klien yang dirujuk kepadanya pasien/klien yang dirujuk kepadanya untuk konsultasi maka ia tidak akan untuk konsultasi maka ia tidak akan melakukan intervensi atau melakukan intervensi atau mengkonsulkan kepada kolega atau mengkonsulkan kepada kolega atau profesi lain tanpa persetujuan profesi lain tanpa persetujuan pasien/kIlen clan fisioterapis yang pasien/kIlen clan fisioterapis yang merujuk. merujuk. Pasal 6 MENGHARGAI HUBUNGAN MULTIDISPLINER DENGAN PROFESI PELAYANAN KESEHATAN LAIN DALAM MERAWAT PASIEN/KLIEN.

Pasal 6 MENGHARGAI HUBUNGAN MULTIDISPLINER DENGAN PROFESI PELAYANAN KESEHATAN LAIN DALAM MERAWAT PASIEN/KLIEN.

(1) Menyadari dengan sepenuhnya bahwa (1) Menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam melakukan intervensi dalam melakukan intervensi terapeutik terhadap pasien/klien terapeutik terhadap pasien/klien tidak dapat dilakukan sendiri tanpa tidak dapat dilakukan sendiri tanpa peran serta pihak lainnya. peran serta pihak lainnya. (2)

Menyadari bahwa dalam berinteraksi (2) selalu timbul kesamaan persepsi dalam menangani kasus untuk perawatan kepada pasien/klien.

Menyadari bahwa dalam berinteraksi selalu timbul kesamaan persepsi dalam menangani kasus untuk perawatan kepada pasien/klien.

(3)

Menyadari bahwa tujuan interaksi (3) profesi khususnya kesehatan adalah memberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhannya secara legal, absah dan berkualitas.

Menyadari bahwa tujuan interaksi profesi khususnya kesehatan adalah memberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhannya secara legal, absah dan berkualitas.

Pasal 7 MENJAGA RAHASIA PASIEN/KLIEN YANG DIPERCAYAKAN KEPADANYA KECUALI UNTUK KEPENTINGAN HUKUM/PENGADILAN.

Pasal 7 MENJAGA RAHASIA PASIEN/KLIEN YANG DIPERCAYAKAN KEPADANYA KECUALI UNTUK KEPENTINGAN HUKUM/PENGADILAN.

(1)Informasi tentang pasien/kIien dilarang (7)Informasi tentang pasien/kIien dilarang untuk diberikan kepada orang atau untuk diberikan kepada orang atau pihak lain yang tidak berkepentingan pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan pasien/kiien/kuasa tanpa persetujuan pasien/kiien/kuasa hukumnya hukumnya 75 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

(2)Pencatatan informasi selama kegiatan penelitian hendaknya tidak mencanturnkan identitas pasien, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. (3) Informasi dapat diberikan apabila mempunyal kekuatan hukum atau bila cliperlukan untuk keselarnatan seseorang atau masyarakat (4) Privasi pasien/klien harus tetap terjaga selama wawancara (5)Komputer atau catatan harus terlindung dad pihak yang ticlak berkepentingan (6) Fisloterapis yang mengetahul terhadap informasi rahasia kolega/pasien/klien hanya, akan membuka informasi tersebut bilamana sangat dibutuhkan (7) Informasi rahasia yang cliberikan hendaknya tidlak tercatat I permanen tanpa persetujuan individu. Pasal 8 SELALU MEMELIHARA STANDAR KOMPETENSI PROFESI FISIOTERAPI DAN SELALU MENINGKATKAN PENGETAHUAN/KETRAMPILAN. (1)

(8)Pencatatan informasi selama kegiatan penelitian hendaknya tidak mencanturnkan identitas pasien, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. (9) Informasi dapat diberikan apabila mempunyal kekuatan hukum atau bila cliperlukan untuk keselarnatan seseorang atau masyarakat (10) rivasi pasien/klien harus tetap terjaga selama wawancara (11) Komputer atau catatan harus terlindung dad pihak yang ticlak berkepentingan (12) Fisloterapis yang mengetahul terhadap informasi rahasia kolega/pasien/klien hanya, akan membuka informasi tersebut bilamana sangat dibutuhkan (7) Informasi rahasia yang cliberikan hendaknya tidlak tercatat I permanen tanpa persetujuan individu. Pasal 8 SELALU MEMELIHARA STANDAR KOMPETENSI PROFESI FISIOTERAPI DAN SELALU MENINGKATKAN PENGETAHUAN/KETRAMPILAN.

Fisioterapis bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terkini (2) Fisloterapis secara terus menerus (1) Fisioterapis bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan pelayanan terkini ketrampilan profesi melalui literatur (2) Fisloterapis secara terus menerus dan pendidikan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan profesi melalui literatur (3) Fisloterapis bertanggung jawab dan pendidikan menggunakan teknik yang mereka (3) Fisloterapis bertanggung jawab kuasal, oleh karena itu hendaknya: menggunakan teknik yang mereka (4) a Mendelegasikan hanya kepada kuasal, oleh karena itu hendaknya: (4) a Mendelegasikan hanya kepada fisioterapis yang kualifait. fisioterapis yang kualifait. (5) b Memberikan instruksi yang jelas kepada pasien/kIien,keluarga, asisten (5) b Memberikan instruksi yang jelas kepada pasien/kIien,keluarga, asisten clan pihak lain apabila dipandang pedu clan pihak lain apabila dipandang pedu (6) Fisloterapis sebagal pernilik institusi 76 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

pelayanan harus memastikan bahwa (6) Fisloterapis sebagal pernilik institusi karyawannya mampu untuk menerima, pelayanan harus memastikan bahwa tanggung jawabnya karyawannya mampu untuk menerima, (7) Fisioterapis sebagai pemilik institusi tanggung jawabnya pelayanan hendaknya memberikan (7) .Fisloterapis sebagai pemilik institusi kepada karyawannya untuk pelayanan hendaknya memberikan berkembang sebagal fisioterapis kepada karyawannya untuk profesional berkembang sebagal fisioterapis (8) Fisioterapis dalam melakukan profesional penelitian harus mengikuti kebijakan (8) Fisioterapis dalam melakukan yang ditetapkan oleh Ikatan Fisioterapi penelitian harus mengikuti kebijakan Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia B. Tanggung jawab Ikatan Fisioterapi B. Tanggung jawab Ikatanfisioterapi Ind Indonesia onesia 1. Ikatan Fisloterapi Indonesia 3. Ikatan Fisloterapi Indonesia hendaknya menyelenggarakan hendaknya menyelenggarakan pendidikan yang berkelanjutan pencliclikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan clan ketrampilan profesional clan ketrampilan profesional 2. Ikatan Fisioterapi Indonesia 4. Ikatan Fisioterapi Indonesia menjamin agar kode etik fisioterapi menjamin agar kode etik fisioterapi dijalankan oleh setiap fisioterapis dijalankan oleh setiap fisioterapis

Pasal 9 MEMBERIKAN KONTRIBUSI DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT.

Pasal 9 MEMBERIKAN KONTRIBUSI DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT.

(1)

Fisloterapis mempunyai tugas dan kewajiban untuk bekerasama dengan profeif lain dalarn perencanaan dan pengelolaan pelayanan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi kesehatan individu clan masyarakat

(1)

Fisloterapis mempunyai tugas dan kewajiban untuk bekerasama dengan profeif lain dalarn perencanaan dan pengelolaan pelayanan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi kesehatan individu clan masyarakat

(2)

Fisioterapis hendaknya menyesuaikan diri dengan profesionalisme clan melengkapi diri dengan ketrampilan yang memadai

(2)

Fisioterapis hendaknya menyesuaikan diri dengan profesionalisme clan melengkapi diri dengan ketrampilan yang memadai


untuk perencanaan clan pengelolaan dalam situasi tertentu yang dihadapinya, sehingga sadar akan keberaclaan pelayannya dalam konteks sosial clan ekonomi secara menyeluruh.

untuk perencanaan clan pengelolaan dalam situasi tertentu yang dihadapinya, sehingga sadar akan keberaclaan pelayannya dalam konteks sosial clan ekonomi secara menyeluruh.

(3)

Fisioterapis mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan clan mendukung penelitian untuk perencanaan clan pengembangan

(3)

Fisioterapis mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan clan mendukung penelitian untuk perencanaan clan pengembangan

(4)

Fisloterapis memberikan clorongan clan clukungan kepada sejawat dalam menyusun perencanaan pelayanan dan strategi pengembangan.

(4)

Fisloterapis memberikan clorongan clan clukungan kepada sejawat dalam menyusun perencanaan pelayanan dan strategi pengembangan.

Pasal 10 TANGGUNG PROFESI

JAWAB

TERHADAP (1)

(1) Menerima tanggung jawab untuk menegakkan integritas profesi, dan bertindak dengan integritas dalam semua kegiatan profesional. (2) Berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan reputasi dan berdiri di atas profesi fisioterapi dengan memperlakukan semua orang dengan bermartabat dan hormat dalam semua interaksi. (3) Berjuang untuk keunggulan dalam peran apapun / di manapun daerah mereka bekerja. (4) Meningkatkan keahlian mereka melalui akuisisi seumur hidup dan perbaikan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional. (5) Menyadari tanggung jawab mereka untuk berbagi informasi berdasarkan bukti dan praktik klinis terbaik di fisioterapi dengan masing-masing profesional kesehatan lainnya. (6) Jadikanlah semboyan selalu bersiap, rajin dan tekun.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 10 TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROFESI Menerima tanggung jawab untuk menegakkan integritas profesi, dan bertindak dengan integritas dalam semua kegiatan profesional. Berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan reputasi dan berdiri di atas profesi fisioterapi dengan memperlakukan semua orang dengan bermartabat dan hormat dalam semua interaksi. Berjuang untuk keunggulan dalam peran apapun / di manapun daerah mereka bekerja. Meningkatkan keahlian mereka melalui akuisisi seumur hidup dan perbaikan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional. Menyadari tanggung jawab mereka untuk berbagi informasi berdasarkan bukti dan praktik klinis terbaik di fisioterapi dengan masing-masing profesional kesehatan lainnya. Jadikanlah semboyan selalu bersiap, rajin dan tekun.


Pasal 11 TANGGUNG JAWAB KEPADA MASYARAKAT (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 11 FISIOTERAPIS TANGGUNG JAWAB KEPADA MASYARAKAT

Senantiasa menaruh rasa hormat terhadap masyarakat, profesi, dan profesi kesehatan lainnya melalui perilaku mereka. Kenali tanggung jawabnya untuk meningkatkan standar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan reputasi dan berdiri di atas profesi fisioterapi, dan untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang lebih luas bahwa mereka berperan di tempat mereka berada. Mematuhi semua persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan praktek fisioterapi. Melaporkan ke pihak yang berwenang setiap anggota profesi yang menjalankan praktik dengan cara yang tidak kompeten, tidak aman, ilegal atau tidak etis.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

FISIOTERAPIS

Senantiasa menaruh rasa hormat terhadap masyarakat, profesi, dan profesi kesehatan lainnya melalui perilaku mereka. Kenali tanggung jawabnya untuk meningkatkan standar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan reputasi dan berdiri di atas profesi fisioterapi, dan untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang lebih luas bahwa mereka berperan di tempat mereka berada. Mematuhi semua persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan praktek fisioterapi. Melaporkan ke pihak yang berwenang setiap anggota profesi yang menjalankan praktik dengan cara yang tidak kompeten, tidak aman, ilegal atau tidak etis.

Pasal 12 PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL Yang belum diatur sesuai dengan perkembangan media sosial, bagaimana batas-batas yang boleh dan tidak boleh atau yang layak dan tidal layak dalam penggunaan media sosial, terus terang Tim kami belum mampu merancangnya, kami kembalikan ke floor aja dulu.

PENUTUP Kode Etik Fisioterapi Indonesia merupakan kumpulan peraturan etika profesi yang akan digunakan sebagai tolak ukur perilaku ideal/optimal dan penahan

PENUTUP Kode Etik Fisioterapi Indonesia merupakan kumpulan peraturan etika profesi yang akan digunakan sebagai tolak ukur perilaku ideal/optimal dan penahan godaan penyimpangan profesi perorangan fisioterapis yang merupakan pengabdi profesi di Indonesia. Kode Etik Fisioterapi


godaan penyimpangan profesi perorangan fisioterapis yang merupakan pengabdi profesi di Indonesia. Kode Etik Fisioterapi Indonesia merupakan tempat melihat keabadian tentang hal-hal baik fisioterapis sebagai aktor penyelengara pelayanan kesehatan. Komitmen, janji publik dan keberimbangan tekad dengan kenyataan yang dilakukan Fisioterapis. Sekaligus pergulatan nilai-nilai universal yang didaratkan di bumi NKRI melalui kaidah dasar moral/kaidah dasar bioetik yang berguna untuk bingkaian norma etik yang ada di pasal-pasal. Diharapkan Kode Etik Fisioterapi Indonesia ini akan menjadi acuan utama pengajaran dan pelatihan dan percontohan etik di semua institusi pendidikan fisioterapi. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur, Alhamdulilllahi robbal alamiin, Kode Etik Fisioterapi Indonesia ini telah dapat disahkan oleh Konggres IFI ke -... di Bali .......Mei 2016. Semoga TuhanMaha Esa selalu memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Amin.

Indonesia merupakan tempat melihat keabadian tentang hal-hal baik fisioterapis sebagai aktor penyelengara pelayanan kesehatan. Komitmen, janji publik dan keberimbangan tekad dengan kenyataan yang dilakukan Fisioterapis. Sekaligus pergulatan nilai-nilai universal yang didaratkan di bumi NKRI melalui kaidah dasar moral/kaidah dasar bioetik yang berguna untuk bingkaian norma etik yang ada di pasal-pasal. Diharapkan Kode Etik Fisioterapi Indonesia ini akan menjadi acuan utama pengajaran dan pelatihan dan percontohan etik di semua institusi pendidikan fisioterapi. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur, Alhamdulilllahi robbal alamiin, Kode Etik Fisioterapi Indonesia ini telah dapat disahkan oleh Konggres IFI ke -... di Bali .......Mei 2016. Semoga TuhanMaha Esa selalu memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Sampai sini selesai

Sampai sini selesai


KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 04 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang RENCANA JANGKA PANJANG IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

: Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan perlu disusun Program Kerja Pengurus Pusat yang ditetapkan dalam suatu Ketetapan Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dan maju

Memperhatikan

: Sidang Pleno kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII Menetapkan

Memutuskan

: 1. Rencana Jangka Panjang Fisioterapi Indonesia Sebagaimana terlampir dalam ketetapan ini.

2025

2. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

Ditetapkan di Pada tanggal Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

: : : : : : :

: :

Bali 24 Mei 2016



RENCANA JANGKA PANJANG IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA 2025 ROAD MAP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN N o

Isu strategis

Strategi

1 .

Terbatasnya 1. Meningkatkan Institusi kuantitas dan Pedidikan kualitas dosen Fisioterapi yang berkualitas

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan

Langkah-langkah pokok

1. Memfungsikan kolegium untuk mengembangkan standar pendidikan Fisioterapi 2. Menyusun standar pendidikan dengan stakeholder yang terkait 3. Memberlakuan standar pendidikan Fisioterapi bagi seluruh Institusi Pendidikan FT 4. Mensosialisasikan standar pendidikan Fisioterapi kepada masyarakat melalui berbagai media 5. Mengembangkan riset bagi dosen 6. Sertifikasi dosen untuk semua jenjang pendidikan fisioterapi 1. Penyusunan instrumen sarana dan prasarana 2. Melakukan maping institusi pendidikan terkait sarana yang belum memenuhi standar 3. Melakukan evaluasi terhadap pemenuhan sarana dan prasarana 4. Mengidentifikasi wahana pendidikan yang memenuhi syarat praktek 5. Pembentukan tim kemitraan

1. Tupoksi Kolegium

Target Pencapaian 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 7 9 1 3 5 V

Kolegium

2. Standar pendidikan

V

Kolegium

3. Penetapan standar pendidikan Fisioterapi

V

Kolegium

V

Diklat IFI

4. Peningkatan pemahaman melalui seminar, pelatihan dan media massa 5. Proposal dan hasil riset 6. Jumlah dosen yang tersertifikasi untuk semua jenjang pendidikan fisioterapi

Penanggun g jawab

V

Diklat IFI

V

Kolegium

1. Adanya instrument pengukuran standar alat 2. Data sarana prasarana institusi

V

IFI,APTIFI ,Kolegium IFI,APTIFI ,Kolegium

3. Teridentifikasinya kualifikasi sarana institusi

V

IFI,APTIFI ,Kolegium

4. Rasio kasus dan mahasiswa teridentifikasi

V


V

5. SK Tim kemitraan

V


6. Adanya MOU

V


7. Kemitraan pendidikan dan lahan praktek dalam pembelajaran

7. SK Kemitraan

V

IFI,APTIFI

8. Merekomendasikan pemenuhan wahana sarana praktik

8. Rekomendasi kualifikasi wahana praktik

V

IFI

1. Melakukan pelatihan manajeman pendidikan fisioterapi

1. Pelatihan nasional

V


6. Penyusunan lingkup kerja (MoU) antara Wahana dan institusi pendidikan

3. Meningkatkan mutu manajemen pendidikan fisioterapi

Indikator


N o

Isu strategis

2

Belum sinkronnya antara standar kompetensi dengan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan

3

Strategi


Indikator


Penanggun g jawab

1. Sinkronisasi 1. Melakukan pengumpulan data dan harmonisasi kurikulum D III, D-IV,S1, kurikulum profesi dan spesialis dengan standar kompetensi 2. Mengidentifikasi kurikulum ditiap jenjang dam kompetensi yang sesuai pendidikan pada setiap jenjang pendidikan 3. Menyusun kurikulum dan kompetensi yang sesuai dengan setiap jenjang pendidikan 4. Menyesuaikan kompetensi profesi dengan kompetensi pendidikan 5. Pengembangan Jenjang Pendidikan a. Profesi b. Pasca Sarjana c. Spesialis d. Doktoral

1. Jenis kurikulum dan kompetensi setiap jenjang terkumpul

2. Melakukan advokasi untuk sinkronisasi kurikulum dan kompetensi pada setiap jenjang pendidikan

1. Melakukan advokasi penyususnan kurikulum dan komptensi 2. Memonitoring hasil advokasi

1. Jadwal advokasi tersusun

V

IFI, APTIFI

2. Perkembangan hasil advokasi termonitor

V

IFI, APTIFI

3. Deseminasi dan sosialiasi kurikulum dan kompetensi fisioterapi 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan kompetensi.

3. Kurikulum dan kompetensi didesiminasikan

V

IFI, APTIFI

4. Evaluasi kurikulum/ komptensi tercatat

V


1. Identifikasi peran dan fungsi masing-masing organ

1. Menyusun batasan peran dan fungsi dari masing-masing organ 2. Ketetapan tupoksi masing2 organ (IFI, APTIFI,Kolegium, perhimpunan)

V

IFI

V

IFI

3. Melakukan sosialisassi terhadap peran dan fungsi

3. Adanya jadwal sosialisasi

V


4. Membuat forum komunikasi antar organ

4. Jadwal pertemuan antar organ

V

5. Menetapkan alur dalam

5. Adanya struktur koordinasi

Belum ada 1. Menyepakati sinkronisasi dan mentaati antar organ peran dan (IFI, fungsi setiap APTIFI, organ masingKolegium, masing perhimpunan ) dalam penetapan kebijakan pendidikan dan pelatihan.

2. Ditetapkan dan dibuat surat keputusan tentang batasan kerja organ

2. Kurikulum dan kompetensi overlapping pada setiap jenjang pendidikan teridentifikasi 3. Kurikulum dan kompetensi pada setiap jenjang tersusun


V


V


4. Kompetensi profesi dan pendidikan sinkron

V


5. Jumlah program studi 3

5 2 1

7 4 3 1

9 6 5 3




V

N o

Isu strategis

Strategi


pelaksanaan pendirian pendidikan dan pelatihan 4 .

Belum ada Pendidikan Pasca Sarjana Fisioterapi di dalam negeri

1. Merintis penyelenggara pendidikan Pasca Sarjana FT.

Indikator

Target Pencapaian 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 7 9 1 3 5

dan regulasi


1. Melakukan penelusuran standar pendidikan Pasca Sarjana dengan melibatkan institusi terkait (IFI, kolegium, perhimpunan, institusi penyelenggara). 2. Menyusun standar SDM dengan melibatkan stake holder terkait. 3. Melakukan konvensi standar pendidikan Pasca Sarjana bersama stakeholder terkait. 4. Mengusulkan pemberlakuan standar

1. Adanya hasil penelusuran standar pendidikan Pasca Sarjana FT.

V

IFI, APTIFI, Kolegium

2. Tersusunnya standar SDM

V

3. Adanya konvensi standar pendidikan Pasca Sarjana FT

V

4. Adanya penetapan standar pendidikan Pasca Sarjana.

V

5. Mensosialisasikan standar

5. Peningkatan pemahaman melalui seminar & workshop

V

IFI, APTIFI, Kolegium IFI, APTIFI, Kolegium IFI, APTIFI, Kolegium IFI, Kolegium, Diklat IFI V

6. Menyiapkan institusi yang 6. Tersedia institusi yang siap akan menyelenggarakan melaksanakan program pascasarjana FT kemitraan/aliansi

5

Penjaminan 1. Pembentukan mutu lembaga Program pelatihan yang Pengembang terakreditasi. an Keprofesian Berkelanjuta n P2KB

IFI, APTIFI, Kolegium

1. Melakukan kajian bagaimana proses pembentukan lembaga pelatihan

1. Adanya hasil kajian pembentukan lembaga pelatihan

V

IFI, Diklat IFI, Bid. Hukum IFI

2.

2. Teridentifikasinya kualifikasi sarana lembaga pelatihan terakreditasi

V


V


1. Adanya hasil kajian bentuk kerjasama dengan lembaga pelatihan

V


2. SK Kerjasama dan MoU

V


1. Pedoman P2KB untuk mempertahankan kompetensi

V

IFI, Diklat IFI

2. Pedoman P2KB untuk kredit poin jabatan fungsional

V


Menganalisa hasil kajian

3. Merencanakan pembentukan 3. Tersedianya lembaga pelatihan lembaga pelatihan terakreditasi terakreditasi

6

Penanggun g jawab

2. Bekerjasama 1. Melakukan kajian bagaimana dengan lembaga bentuk kerja sama dengan pelatihan yang lembaga pelatihan telah terakreditasi 2. Menganalisa hasil kajian, merencanakan kerja sama dengan lembaga pelatihan terakreditasi Penyelengga 1. Membangun 1. Menyusun pedoman P2KB raan P2KB system P2KB yang bertujuan untuk yang belum yang terstuktur mempertahankan kompetensi teratur dan dan bermutu. 2. Menyusun pedoman P2KB terkontrol kepangkatan yang diperhitungkan untuk mutunya PNS. kredit poin jabatan fungsional


N o

Isu strategis

Strategi


3. Menyusun pedoman P2KB yang bertujuan untuk meningkatkan level Kompetensi 2. Harmonisasi 1. Harmonisasi SKP semua SKP untuk kegiatan P2KB perpanjangan STR, dengan SKP untuk Meningkatkan level kompetensi dan SKP untuk

Indikator


Penanggun g jawab

3. Pedoman P2KB untuk meningkatkan level kompetensi

V


1. Adanya harmonisasi SKP semua kegiatan P2KB

V



Penanggun g jawab

ROAD MAP PELAYANAN N o

Isu strategis

Strategi

1

Terbatasnya 1. Memfasilitasi pelayanan tersedianya fisioterapi pelayanan FT yang yang profesional professional di RS dan masyarakat


Indikator

1. Melakukan mapping pelayanan fisioterapi dengan cara evaluasi diri tentang pelayanan fisioterapi professional di rumah sakit dan puskesmas

1. Menyediakan instrument diri yang valid bagi pelayanan fisioterapi di RS dan komunitas, 2. Melakukan pengumpulan data tentang profesionalisme pelayanan FT

2. Melakukan identifikasi permasalahan, menyusun rencana strategis, dan model pembinaan sesuai permasalahan

1. Menyusun rencana strategis 2. Menyusun model pembinaan sesuai permasalahan yang ada

3. Mengembangkan system pemberian pelayanan FT profesional yang berwawasan global

1. Menyusun buku pedoman pelayanan : ketenagaan, jenjang karir, Jobdesc, alur kerja,monitoring dan evaluasi 2. Menyusun pedoman proses pemberian pelayanan profesional 3. Menyusun indicator mutu


IFI, Bid. Pelayanan, Bid. Hukum

V

IFI, Bid. Pelayanan

V


V

V

V

IFI, Bid. Pelayanan, Bid. Hukum IFI, Bid. Pelayanan, Bid. Hukum

N o

Isu strategis

Strategi


Indikator

pelayanan berstandar internasional

4. Melakukan advokasi terciptanya pelayanan FT profesional

5. Merencanakan peningkatan kualitas ketenagaan melalui pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi FT sehingga mampu memberikan pelayanan professional

2 .

Belum 1. Mengembangka 1. Melakukan assessment fungsi optimalnya n struktur dan struktur fisioterapi yang fungsi organisasi ada saat ini fisioterapi fisioterapi yang dalam memfasilitasi menentukan proses 2. Mengembangkan struktur kebijakan pengambilan organisasi fisioterapi di RS pengelolaan keputusasan dan Puskesmas pemberian dalam pelayanan mendukung FT di RS pelayanan FT dan profesional Puskesmas

Belum meratanya

1. Melakukan pemetaan

1. Melakukan assessment utilisasi dan distribusi

Penanggun g jawab

IFI, Bid. Pelayanan

1. Sosialisasi terhadap pemangku kebijakan tentang pelayanan professional

V

2. Mendorong dikeluarkannya kebijakan terkait pelayanan profesional

V

1. Melakukan assessment ketenagaan yang ada

V

IFI, Bid. Pelayanan

2. Menyusun pola rencana pengembangan tenaga

V

IFI, Bid. Pelayanan

3. Melakukan sosialisasi pola pengembangan ketenagaan yang mendukung pemberian pelayanan FT professional 4. Penggunaan pola pengembangan tenaga fisioterapi professional di seluruh Indonesia 1. Melakukan identifikasi struktur organisasi yang ada saat ini, terkait dengan fisioterapi di RS dan Puskesmas 2. Membuat draft struktur organisasi yang mampu mendukung pelayanan fisioterapi professional 3. Menentukan kriteria SDM yang sesuai dengan posisi dalam struktur organisasi fisioterapi

IFI, Bid. Pelayanan, Bid. Hukum IFI, Bid. Pelayanan, Bid. Hukum

V

IFI, Bid. Pelayanan

V

IFI, Bid. Pelayanan

V

IFI KARS

V

IFI, Bid. Pelayanan

V

IFI, Bid. Pelayanan

V

IFI, Bid. Pelayanan

5. Menggunakan struktur organisasi dan kritria SDM yang ditetapkan

V

IFI, Bid. Pelayanan

1. Melakukan pengumpulan data

V

IFI, Bid. Pelayanan,

4. Melakukan sosialisasi kriteria dan struktur organisasi fisioterapi yang mendukung pemberian pelayanan

3 .



N o

Isu strategis

penempatan dan pendayagun aan tenaga fisioterapi

Strategi

ketenagaaan

2. Membuat kebijakan pola ketenagaan fisioterapi secara professional


Indikator


ketenagaan fisioterapi

2. Melakukan advokasi pembuatan rancangan kebijakan penempatan tenaga fisioterapi

3. Mengkawal implementasi kebijakan

Penanggun g jawab

Bid. Hukum IFI, Bid. Pelayanan, Bid. Hukum

2. Mengidentifikasi permasalahan terkait ketenagaan

V

1. Menyusun rancangan kebijakan pola ketenagaan dan penempatan ketenagaan secara professional

V


1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

V


ROAD MAP EKSISTENSI KEPROFESIAN

N o

Isu strategis

1

Belum 1. Sosialisasi optimalnya sampai pemahaman ketingkat Fisioterapis komisariat terhadap keprofesian

2

Strategi


Indikator

1. Optimalisasi media yang 1. Mengaktifkan web, email, HP mudah diakses dan alat-alat komunikasi 2. Pendayagunaan pakar termasuk media TV dan cetak fisioterapi diberbagai kegiatan 2. Menyelenggarakan seminar, profesi workshop, pelatihan singkat


Penanggun g jawab

IFI

V

IFI

1. Mempertajam kurikulum 2. Penanaman jiwa fisioterapi profesi mulai dari mahasiswa fisioterapi 2. Melibatkan langsung mahasiswa disemua kegiatan keprofesian

3. Melibatkan pakar-pakar dalam penyusunan kurikulum

V

IFI

4. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan organisasi profesi baik di pusat maupun daerah

V

IFI

3. Pendekatan pihak terkait

1. Audiensi Melibatkan stake holder dalam setiap kegiatan keprofesian 1. Mengumpulkan data pengkajian kebutuhan

V

IFI

V

IFI, Bid. Organisasi

Lemahnya 1. Meningkatkan kepemimpin kemampuan

1. Lobby ke stake holder 1. Melakukan pengkajian kebutuhan pelatihan


N o

3

Isu strategis

Strategi


an dan manajerial dalam fisioterapi untuk menentukan kebijakan perencanaan pembanguna n profesi dan kesehatan pada umumnya

kepemimpinan dan manajemen fisioterapi

kepemipinan dan manajemen fisioterapi

2. Mengintegrasikan programprogram pelatihan dalam upaya pengembangan mutu fisioterapi 3. Merencanakan kaderisasi kepemimpinan fisioterapi

Belum 1. Pelaksanaan optimalnya standar profesionalis pelayanan me profesi fisioterapi . fisioterapi

Indikator

pelatihan 2. Menganalisis data kebutuhan pelatihan 3. Menyusun pedoman program pelatihan 1. Memfasilitasi kerjasama dengan berbagai organisasi untuk pelaksanaan pelatihan


Penanggun g jawab

V

IFI, Bid. Organisasi IFI

V

V V


1. Menjaring kader fisioterapi yang berpotensi dalam leadership tingkat pusat dan provinsi

1. Advokasi pelaksanaan Standar 1. Monitoring peelaksanaan pelayanan fisioterapi standar pelayanan fisioterapi 2. Mengidentifikasi system Kredensial Fisioterapi.


2. Meninjau kembali peraturan yang ada terkait dengan sistem kredensial.

2. Mengoptimalka 3. Membentuk Konsil Fisioterapi 3. Mempersiapkan pembentukan n system konsil Kredensial 4. Menetapkan Standar fisioterapi Kredential fisioterapi. 4. Mengoptimalisasi sistem registrasi fisioterapi 5. Percepatan standarisasi uji kompetensi fisioterapi 6. Memberikan kontribusi dalam akreditasi pendidikan dan pelatihan.

V

V

IFI,Majelis Pelayanan, Bid. Pelayanan, Bid. Hukum

V

IFI

V

IFI

V

IFI

V

IFI

ROADMAP RISET DAN KEPUTUSAN BERBASIS BUKTI (EVIDENCE BASED 20PRACTICE) N o

Isu strategis

1

Masih minimnya fisioterapis yang

Strategi

1. Melakukan kajian kemampuan fisioterapis


1. Menyusun instrument kajian

Indikator

1. Adanya instrumen

2. Mengumpulkan data 2. Adanya data mapping kemampuan fisioterapis dalam kemampuan fisioterapis


Target Pencapaian 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 7 9 1 3 5 V V

Penanggun g jawab

IFI, Bid. Litbang IFI IFI, Bid. Litbang IFI

N o

Isu strategis

melakukan riset

Strategi


dalam melakukan riset melakukan riset dan keputusan 3. Membuat rekomendasi terhadap hasil kajian berbasis bukti 2. Menyusun program peningkatan kemampuan fisioterapis dalam hal riset dan keputusan berbasis bukti

1. Membuat rancangan program kegiatan peningkatan kemampuan riset fisioterapi

3. Melakukan upaya peningkatan kemampuan fisioterapis dalam hal riset dan keputusan berbasis bukti

1. Membuat rencana kegiatan diklat

2. Menyusun dan atau menggunakan modul riset fisioterapi

Indikator


Penanggun g jawab

V

IFI, Bid. Litbang IFI

dalam hal riset 3. Ada rekomendasi

1. Adanya rancangan program

V

2. Adanya modul riset fisioterapi yang siap digunakan untuk kegiatan diklat fisioterapis

V

2. Melakukan kegiatan diklat 3. Melakukan kegiatan riset sesuai kemampuan fisioterapis


V

2. Terlaksana kegiatan diklat, dihasilkan proposal penilitian 3. Terlaksana kegiatan riset oleh peserta diklat 4. Digunakan hasil riset dalm praktik fisioterapi

IFI, Bid. Litbang IFI V

V

4. Melakukan monitoring dan evaluasi

1. Melakukan penilaian kemampuan fisioterapis yang telah dilakukan diklat

1.

5. Melakukan advokasi untuk regulasi fisioterapis terhadap kemampuan dalam melakukan riset fisioterapi

1.

1.

3.

Memasukkan hasil riset dalam sistem pelayanan kesehatan

6. Melakukan rencana tindak lanjut terhadap kemampuan

1.

Mengidentifikasi hasil evaluasi kemampuan fisioterapis dalam hal riset

2.

Menggunakan kemampuan riset untuk peningkatn jenjang karir fisioterapis


V

4. Menggunakan hasil riset dalam praktik fisioterapi

Menilai hasil riset yang dapat digunakan dalm pelayanan fisioterapi


V

3. Tersosialisasi rancangan 3. Melakukan sosialisasi program melalui internet, kegiatan seminar maupun rancangan program ke seluruh raker IFI fisioterapis 1. Ada rencana kegiatan diklat


Adanya dokumen hasil penilaian kemampuan fisioterapis dalam hal melakukan riset fisioterapi sesuai standar Adanya daftar hasil riset yang dapat digunakan dalam pelayanan fisioterapi

Adanya peningkatan karir fisioterapis berdasarkan kemampuan melakukan riset fisioterapi 3. Adanya hasil-hasil riset yang terekomendasi dan dikembangkan dalam sistem pelayanan fisioterapi 1. Adanya hasil evaluasi kemampuan fisioterapis

2.

Adanya mapping data


V


V

IFI, Bid. Litbang IFI, Bid. Hukum IFI, Bid. Litbang IFI

V

2.


V IFI, Bid. Litbang IFI

V


IFI, Bid.

N o

Isu strategis

Strategi

fisioterapis dalam hal riset dan keputusan berbasis bukti sesuai hasil evaluasi

2

3

Lembaga Pusat riset fisioterapi belum ada


2.

Indikator

fisioterapis yang perlu dilakukan pembinaan

Melakukan mapping fisioterapis yang masih perlu dilakukan pembinaan

Litbang IFI


V

3.

Melakukan kegiatan pembinaan dalam upaya meningkatkan kemampuan fisioterapis

7. Mengupayakan menempatkan orang fisioterapi menjadi reviewer tingkat local/nasional/re gional

1.

Meningkatkan sosialisasi pentingnya posisi reviewer

1.

Memberi kesempatan kepada fisioterapis yang eligible mengikuti pelatihan reviewer Melakukan advokasi untuk menampatkan fisioterapis sebagai reviewer di tingkat local/nasional/internasional

2.

Melakukaan kajian pendirian pusat-pusat riset penelitian

1.

Melakukan kajian bagaimana proses pembentukannya, dll)

1.

Ada hasil kajian pusat lembaga penelitian di bidang kesehatan/di luar bidang kesehatan

V


2.

Menganalisa hasil kajian

2.

Ada analisa hasil kajian

V


3.

Merencanakan pembentukan lembaga pusat riset fisioterapi di IFI

3.

Ada bentuk lembaga pusat riset fisioterapi di IFI

V

Mengumpulkan data penelitian dari berbagai tatanan Pengelompokan jenis penelitian

1.

Rekap data penelitian

V

2.

Kluster penelitian fisioterapi

V


V


3.

3.

Tersosialisasinya informasi tentang reviewer melalui berbagai media Adanya peningkatan jumlah fisioterapis yang mengikuti pelatihan reviewer Adanya peningkatan jumlah fisioterapis yang menjadi reviewer di tingkat local/nasional/internasion

Penanggun g jawab

3.

2.

Terlaksana pembinaan terhadap fisioterapis


Keterbatasan 1. Menginventaris akses hasilbased line data hasil penelitian penelitian fisioterapi di dalam negeri berbagai tatanan (palayanan, pendidikan, manajemen)

1.

2. Mengembangka n sistem informasi riset terpadu

1.

Mengkaji sistem informasi yang dimiliki setiap institusi/tatanan

1.

Data sistem informasi riset setiap institusi/tatanan

2.

Merancang software sistem

2.

Tersedianya software sistem

2.


V


V

IFI, Bid. Litbang IFI V IFI, Bid. Litbang IFI


N o

Isu strategis

Strategi


Indikator

informasi riset terpadu 3. 4. 5.

3. Evaluasi terhadap sistem informasi riset terpadu

1.

2.

informasi riset terpadu

Membuat design web sistem informasi riset terpadu Mengembangkan jejaring informasi pusat--daerah Sosialisasi sistem informasi riset terpadu melalui kegiatan seminar dan pelatihan

3.

Melakukan monitoring Evaluasi hasil monitoring penggunaan sistem informasi riset terpadu Rencana perbaikan dan pengembangan sistem informasi riset terpadu

1.

Adanya laporan hasil monev (jumlah riset, jumlah publikasi, dll)

2.

Adanya rencana pengembangan sistem informasi riset terpadu berdasarkan hasil monev

4.

5.


Adanya web sistem riset terpadu Terbentuknya jejaring informasi riset antar tatanan dan level Terlaksananya seminar /pelatihan sistem informasi riset terpadu

Penanggun g jawab


V IFI, Bid. Litbang IFI

V

V


V


V


Target Pencapaian 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 7 9 1 3 V

Penanggun g jawab

ROADMAP KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN N o

1

Isu strategis

Strategi

Pelayanan 1. Harmonisasi fisioterapi peraturan profesioanal perundangterhambat undangan yang oleh regulasi terkait dengan pelayanan fisioterapi


Indikator

1. Pengkajian terhadap peraturan 1. Pembentukan TIM advokasi perundang-undangan yang 2. Melakukan survey dan kajian terkait dengan pelayanan tentang penghargaan terhadap fisioterapi jasa profesi fisioterapi

2. Mengusulkan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelayanan fisioterapi

1. Menyusun draft rancangan kewenangan 2. Melakukan uji coba lapangan 3. Harmonisasi dengan profesi terkait 4. Perumusan legalitas 5. Sosialisasi penerapan

V

Fisioterapi 1. Membuat 1. Mengusulkan peratuan tentang Indonesia penapisan penapisan dalam pasar fisioterapis dari bebas luar negeri dan 2. Membuat pedoman regional dan peningkatan harmonisasi kompetensi internasional kompetensi fisioterapi tingkat internasional

V V

1. Menyusun draft tentang penapisan

V

2. Menyampaikan usulan 3. Perumusan legalitas 4. Sosialisasi peraturan

V V V


DEPKES DEPHUK HAM IFI

V

V V 2

2 0 2 5

IFI, Bid.Hukum , Bid. Pelayanan

N o

Isu strategis

Strategi


fisioterapis dan membangun system Indonesia pengakuannya dengan kualitas dan rekognisi global 1. Menyusun strategi dan 2. Uji Kompetensi perencanaan Uji Kompetensi Fisioterapi Fisioterapi TKWNA TKWNA 3. Uji Kompetensi 1. Menyusun strategi dan Exit Exam perencanaan Uji Kompetensi semua jenjang Pendidikan

3

IFI belum berbadan Hukum dan akta pendirian masih IKAFI

Indikator

1. Menyusun dan menetapkan pedoman Uji Kompetensi Fisioterapi TKWNA 1. Menyusun naskah akademik Uji kompetensi 2. Pelatihan pembuatan soal, review dan panel espert 3. Sosialisasi pembuatan soal dengan aplikasi online

1. Mengurus 1. Perubahan akta IKAFI ke IFI 1. Adanya akta badan hukum 2. Pendaftaran ke kemenkumham 2. IFI berbadan hukum dan IFI ke untuk mendapatkan badan terdaftar di kemenkumham Kemenkumham hukum dengan menggunakan nama IFI 3. Jika IFI tidak bisa, dilakukan pendaftaran dengan nama baru.


Target Pencapaian 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 7 9 1 3

V

Penanggun g jawab 2 0 2 5 DEPNAKE R,DEPKES ,DIKITI IFI

V

V

V V V

DEPKES DEPHUK HAM IFI

KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 05 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA PERIODE 2016-2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

: Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan perlu disusun Program Kerja Pengurus Pusat yang ditetapkan dalam suatu Ketetapan Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dan maju

Memperhatikan


Memutuskan

: 1. Program kerja Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia Periode 2016-2020 Sebagaimana terlampir dalam ketetapan ini. 2. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.


: : : : : : :

: :

Bali 24 Mei 2016



PROGRAM KERJA IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA TAHUN 2016-2020 A. PENDIDIKAN No

Program

1.

Menciptakan Pedidikan Fisioterapi yang berkualitas

2

Sinkronisasi antara standar kompetensi,

Strategi


4. Meningkatkan 7. Memfungsikan kolegium untuk kuantitas dan mengembangkan standar kualitas pendidikan Fisioterapi dosen 8. Menyusun standar pendidikan dengan stakeholder yang terkait 9. Memberlakuan standar pendidikan Fisioterapi bagi seluruh Institusi Pendidikan FT 10. Mensosialisasikan standar pendidikan Fisioterapi kepada masyarakat melalui berbagai media 11. Mengembangkan riset bagi dosen 5. Meningkatkan 9. Penyusunan instrumen sarana ketersediaan dan prasarana sarana dan 10. Melakukan maping institusi prasarana pendidikan terkait sarana yang penunjang belum memenuhi standar pendidikan 11. Melakukan evaluasi terhadap pemenuhan sarana dan prasarana 12. Mengidentifikasi wahana pendidikan yang memenuhi syarat praktek 13. Pembentukan tim kemitraan 14. Penyusunan lingkup kerja (MoU) antara Wahana dan institusi pendidikan 15. Kemitraan pendidikan dan lahan praktek dalam pembelajaran 16. Merekomendasikan pemenuhan wahana sarana praktik 6. Meningkatkan 2. Melakukan pelatihan mutu manajeman pendidikan manajemen fisioterapi pendidikan fisioterapi 3. Sikronisasi 1. Melakukan pengumpulan data dan kurikulum D III, D-IV,S1, harmonisasi profesi dan spesialis


No

Program standar pendidikan dengan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan

Strategi kurikulum dengan standar kompetensi & standar pendidikan ditiap jenjang pendidikan 3. Melakukan advokasi untuk sinkronisasi kurikulum dan kompetensi pada setiap jenjang pendidikan

3

Sinkronisasi antar organ (IFI, APTIFI, Kolegium, perhimpunan) dalam penetapan kebijakan pendidikan.

4

Merintis Pendidikan Pasca Sarjana Fisioterapi di dalam negeri

Langkah-langkah pokok 2. Mengidentifikasi kurikulum dam kompetensi yang sesuai pada setiap jenjang pendidikan 3. Menyusun kurikulum dan kompetensi yang sesuai dengan setiap jenjang pendidikan 4. Menyesuaikan kompetensi profesi dengan kompetensi pendidikan 5. Melakukan advokasi penyususnan kurikulum dan komptensi 6. Memonitoring hasil advokasi 7. Deseminasi dan sosialiasi kurikulum dan kompetensi fisioterapi 8. Melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan kompetensi.

2. Menyepakati 1. Identifikasi peran dan fungsi dan mentaati masing-masing organ peran dan 2. Ditetapkan dan dibuat surat fungsi setiap keputusan tentang batasan organ masingkerja organ masing 3. Melakukan sosialisassi terhadap peran dan fungsi 4. Membuat forum komunikasi antar organ 5. Menetapkan alur dalam pelaksanaan pendirian pendidikan dan pelatihan 1. Merintis 2. Melakukan penelusuran penyelenggara standar pendidikan Pasca pendidikan Sarjana dengan melibatkan Pasca Sarjana institusi terkait (IFI, kolegium, FT. perhimpunan, institusi penyelenggara). 3. Menyusun standar SDM dengan melibatkan stake holder terkait. 4. Melakukan konvensi standar pendidikan Pasca Sarjana bersama stake holder terkait. 5. Mengusulkan pemberlakuan standar. 6. Mensosialisasikan standar 12. Menyiapkan institusi yang akan


No

Program

5

Re-registrasi

6

Uji Kompetensi Exit Exam

7.

Evaluasi Kemampuan

8

Uji Kompetensi Fisioterapi TKWNA

9

RPL

Strategi

Evaluasi dan sosialisasi pedoman reregistrasi Menyusun strategi dan perencanaan Uji Kompetensi semua jenjang Pendidikan Menyusun strategi dan perencanaan evaluasi kemampuan. Menyusun strategi dan perencanaan Uji Kompetensi Fisioterapi TKWNA Menyusun strategi dan perencanaan

Langkah-langkah pokok menyelenggarakan program pascasarjana FT 1. Evaluasi penghitungan SKP 2. Mengembangkan dan sosialisasi CPD Online 2. Menyusun naskah akademik Uji kompetensi 3. Pelatihan pembuatan soal, review dan panel espert 4. Sosialisasi pembuatan soal dengan aplikasi online Menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi kemampuan

Menyusun dan menetapkan pedoman Uji Kompetensi Fisioterapi TKWNA

1. Menyusun dan menetapkan pedoman Uji Kompetensi 2. Mengimplemantasikan RPL

B. PELATIHAN No 1

Isu strategis Penjaminan mutu Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan P2KB

Strategi 3. Pembentukan lembaga pelatihan yang terakreditasi. 4. Bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang telah terakreditasi

2

Penyelenggaraan P2KB yang belum

Membangun system P2KB yang

Langkah-langkah pokok 4. Melakukan kajian bagaimana proses pembentukan lembaga pelatihan 5. Menganalisa hasil kajian 6. Merencanakan pembentukan lembaga pelatihan terakreditasi 3. Melakukan kajian bagaimana bentuk kerja sama dengan lembaga pelatihan 4. Menganalisa hasil kajian 5. Merencanakan kerja sama dengan lembaga pelatihan terakreditasi 3. Menyusun pedoman P2KB yang bertujuan untuk


teratur dan terkontrol mutunya

terstuktur dan bermutu. kepangkatan PNS.

Harmonisasi SKP untuk perpanjangan STR, dengan SKP untuk Meningkatkan level kompetensi dan SKP untuk

mempertahankan kompetensi 4. Menyusun pedoman P2KB yang diperhitungkan untuk kredit poin jabatan fungsional 5. Menyusun pedoman P2KB yang bertujuan untuk meningkatkan level Kompetensi Harmonisasi SKP semua kegiatan P2KB

C. PELAYANAN No . 1.

2.

Isu strategis Terbatasnya pelayanan fisioterapi yang profesional di RS dan masyarakat

Strategi


2. Memfasilitasi tersedianya pelayanan FT yang professional

6. Melakukan mapping pelayanan fisioterapi dengan cara evaluasi diri tentang pelayanan fisioterapi professional di rumah sakit dan puskesmas 7. Melakukan identifikasi permasalahan, menyusun rencana strategis, dan model pembinaan sesuai permasalahan 8. Mengembangkan system pemberian pelayanan FT profesional yang berwawasan global 9. Melakukan advokasi terciptanya pelayanan FT profesional 10. Merencanakan peningkatan kualitas ketenagaan melalui pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi FT sehingga mampu memberikan pelayanan professional

Belum optimalnya 2. Mengembangkan fungsi fisioterapi struktur dalam organisasi menentukan fisioterapi yang kebijakan memfasilitasi

3. Melakukan assessment fungsi dan struktur fisioterapi yang ada saat ini 4. Mengembangkan struktur organisasi fisioterapi di RS dan


No .

Isu strategis pengelolaan pemberian pelayanan FT di RS dan Puskesmas

3.

Belum meratanya penempatan dan pendayagunaan tenaga fisioterapi

Strategi proses pengambilan keputusasan dalam mendukung pelayanan FT profesional 3. Melakukan pemetaan ketenagaaan 4. Membuat kebijakan pola ketenagaan fisioterapi secara professional

Langkah-langkah pokok Puskesmas

4. Melakukan assessment utilisasi dan distribusi ketenagaan fisioterapi 5. Melakukan advokasi pembuatan rancangan kebijakan penempatan tenaga fisioterapi 6. Mengkawal implementasi kebijakan

D. ORGANISASI DAN KEPROFESIAN No . 1

1.

2

Isu strategis

Strategi


Mengurus badan hukum IFI ke Kemenkumham

Belum optimalnya pemahaman Fisioterapis terhadap keprofesian

4. Sosialisasi sampai ketingkat komisariat

Lemahnya kepemimpinan dan manajerial dalam fisioterapi

Langkah-langkah pokok 1. Perubahan akta IKAFI ke IFI 2. Pendaftaran ke kemenkumham untuk mendapatkan badan hukum dengan menggunakan nama IFI 3. Jika IFI tidak bisa, dilakukan pendaftaran dengan nama baru. 3. Optimalisasi media yang mudah diakses 4. Pendayagunaan pakar fisioterapi diberbagai kegiatan proofesi

5. Penanaman jiwa profesi mulai dari mahasiswa fisioterapi

1. Mempertajam kurikulum fisioterapi 2. Melibatkan langsung mahasiswa disemua kegiatan keprofesian

3. Pendekatan pihak terkait Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen

1. Lobby ke stake holder 2. Melakukan pengkajian kebutuhan pelatihan kepemipinan dan manajemen fisioterapi


No . 1

Isu strategis

Strategi


Mengurus badan hukum IFI ke Kemenkumham

untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan profesi dan kesehatan pada umumnya

fisioterapi

3.Pelaksanaan standar pelayanan fisioterapi . 4. Mengoptimalkan system Kredensial fisioterapi

3

Belum optimalnya profesionalisme profesi fisioterapi

4

Pelayanan fisioterapi profesional terhambat oleh regulasi

Harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelayanan fisioterapi

5

Fisioterapi Indonesia dalam pasar bebas regional dan internasional

Membuat penapisan fisioterapis dari luar negeri dan peningkatan kompetensi fisioterapis Indonesia dengan kualitas dan rekognisi global

6

Penyempurnaan Data Base keanggotaan IFI

Sosialisasi dan optimalisasi sistem informasi data base

Langkah-langkah pokok 1. Perubahan akta IKAFI ke IFI 2. Pendaftaran ke kemenkumham untuk mendapatkan badan hukum dengan menggunakan nama IFI 3. Jika IFI tidak bisa, dilakukan pendaftaran dengan nama baru. 3. Mengintegrasikan programprogram pelatihan dalam uap 4. aya pengembangan mutu fisioterapi 5. Merencanakan kaderisasi kepemimpinan fisioterapi 5. Advokasi pelaksanaan Standar pelayanan fisioterapi 1. Mengidentifikasi system Kredensial Fisioterapi. 2. Membentuk Konsil Fisioterapi 3. Menetapkan Standar Kredential fisioterapi. 2. Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan fisioterapi 3. Mengusulkan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelayanan fisioterapi 4. Mengusulkan peratuan tentang penapisan 5. Membuat pedoman harmonisasi kompetensi fisioterapi tingkat internasional dan membangun system pengakuannya

1. Sosialisasi ke seluruh anggota 2. Pendaftaran anggota baru hanya melalui sistem Online 3.


No . 1

Isu strategis IFI belum berbadan Hukum dan akta pendirian masih IKAFI

Strategi Mengurus badan hukum IFI ke Kemenkumham

Langkah-langkah pokok 1. Perubahan akta IKAFI ke IFI 2. Pendaftaran ke kemenkumham untuk mendapatkan badan hukum dengan menggunakan nama IFI 3. Jika IFI tidak bisa, dilakukan pendaftaran dengan nama baru.

online 7

Penguatan organisasi diseluru tingkatan

Pemekaran wilayah dan cabang IFI

Meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah/dinkes daerah.

1. Pembentukan pengurus wilayah IFI di seluruh propinsi 2. Pembentukan pengurus cabang di seluruh kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat. 1. Pengurus wilayah dengan Dinkes propinsi dan MTKP 2. Pengurus Cabang dengan dinkes kap/kota

E. LITBANG No . 1.

Isu strategis

Strategi


Masih minimnya fisioterapis yang melakukan riset

1. Melakukan kajian kemampuan fisioterapis dalam melakukan riset dan keputusan berbasis bukti 2. Menyusun program peningkatan kemampuan fisioterapis dalam hal riset dan keputusan berbasis bukti

3. Menyusun instrument kajian 4. Mengumpulkan data kemampuan fisioterapis dalam melakukan riset 5. Membuat rekomendasi terhadap hasil kajian

3. Melakukan upaya peningkatan

4. Membuat rancangan program kegiatan peningkatan kemampuan riset fisioterapi 5. Menyusun dan atau menggunakan modul riset fisioterapi 6. Melakukan sosialisasi rancangan program ke seluruh fisioterapis 5. Membuat rencana kegiatan diklat 6. Melakukan kegiatan diklat


No .

Isu strategis

Strategi

4. 5.

6.

7.

2

Lembaga Pusat riset fisioterapi belum ada

3

Keterbatasan akses hasil-hasil penelitian dalam negeri

kemampuan fisioterapis dalam hal riset dan keputusan berbasis bukti Melakukan monitoring dan evaluasi Melakukan advokasi untuk regulasi fisioterapis terhadap kemampuan dalam melakukan riset fisioterapi Melakukan rencana tindak lanjut terhadap kemampuan fisioterapis dalam hal riset dan keputusan berbasis bukti sesuai hasil evaluasi Mengupayakan menempatkan orang fisioterapi menjadi reviewer tingkat local/nasional/r egional Melakukaan kajian pendirian pusat-pusat riset penelitian

4. Menginventaris based line data penelitian fisioterapi di berbagai tatanan (palayanan, pendidikan, manajemen)

Langkah-langkah pokok 7. Melakukan kegiatan riset sesuai kemampuan fisioterapis 8. Menggunakan hasil riset dalam praktik fisioterapi 2. Melakukan penilaian kemampuan fisioterapis yang telah dilakukan Diklat 1. Menilai hasil riset yang dapat digunakan dalm pelayanan fisioterapi 2. Menggunakan kemampuan riset untuk peningkatn jenjang karir fisioterapis 3. Memasukkan hasil riset dalam sistem pelayanan kesehatan 4. Mengidentifikasi hasil evaluasi kemampuan fisioterapis dalam hal riset 5. Melakukan mapping fisioterapis yang masih perlu dilakukan pembinaan 6. Melakukan kegiatan pembinaan dalam upaya meningkatkan kemampuan fisioterapis 4. Meningkatkan sosialisasi pentingnya posisi reviewer 5. Memberi kesempatan kepada fisioterapis yang eligible mengikuti pelatihan reviewer Melakukan advokasi untuk menampatkan fisioterapis sebagai reviewer di tingkat local/nasional/internasional 4. Melakukan kajian bagaimana proses pembentukannya, dll) 5. Menganalisa hasil kajian 6. Merencanakan pembentukan lembaga pusat riset fisioterapi di IFI 3. Mengumpulkan data penelitian dari berbagai tatanan 4. Pengelompokan jenis penelitian


No .

Isu strategis

Strategi 5. Mengembangkan sistem informasi riset terpadu

6. Evaluasi terhadap sistem informasi riset terpadu

Langkah-langkah pokok 6. Mengkaji sistem informasi yang dimiliki setiap institusi/tatanan 7. Merancang software sistem informasi riset terpadu 8. Membuat design web sistem informasi riset terpadu 9. Mengembangkan jejaring informasi pusat--daerah 10. Sosialisasi sistem informasi riset terpadu melalui kegiatan seminar dan pelatihan 3. Melakukan Monitoring Evaluasi hasil monitoring penggunaan sistem informasi riset terpadu 4. Rencana perbaikan dan pengembangan sistem informasi riset terpadu


KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 06/ TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang KOLEGIUM FISIOTERAPI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

: Bahwa dalam rangka menjalankan amanat kongres nasional Fisioterapi Indonesia XII perlu ditetapak struktur, tugas dan fungsi masing-masing organ organisasi Bahwa kolegium merupakan organ organisasi Ikatan Fisioterapi Indonesia yang berperan dalam menjaga kompetensi

Mengingat

: Anggaran Dasar dan Fisioterapi Indonesia

Memperhatikan

: Sidang Pleno Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII

Anggaran

Rumat

Tangga

Ikatan

Menetapkan Memutuskan

: 1. Struktur organisasi dan tupoksi Kolegium Fisioterapi Indonesia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 2. Keputusan berlaku sejak ditetapkan 3. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia


: : : : : : :

: :

Bali 24 Mei 2016



RANCANGAN KOLEGIUM FISIOTERAPI INDONESIA 1. Dasar Hukum a. UU Sistem pencidikan nasional b. SNPT c. UU Tenaga Kesehatan d. UU kesehatan e. Permen tentang Praktik FT f. Standar FT g. UU Tentang Guru dan Dosen 2. Ketentuan Umum a. Kolegium Fisioterapi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh IFI pada Kongres Nasional (KONAS) yang bertugas mengampu cabang ilmu Fisioterapi. b. Standar Kompetensi Fisioterapi harus dicapai dalam pendidikan dan ditetapkan oleh Kolegium Fisioterapi Indonesia. c. Standar Pendidikan Fisioterapi adalah kriteria minimal pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Institusi Pendidikan Fisioterapi (IPF) dalam penyelenggaraan pendidikan fisioterapi. Standar Pendidikan Fisioterapi disusun oleh Kolegium Fisioterapi Indonesia yang disahkan oleh Konsil Fisioterapi Indonesia (KFI). d. IPF adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan fisioterapi yang telah diakreditasi Kolegium, lembaga yang berwenang dan disahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kemenristek dan Dikti. e. Katalog Pendidikan Fisioterapi yang disusun oleh Kolegium Fisioterapi Indonesia mencakup visi dan misi, kompetensi, daftar IPF, persyaratan dan alur pendaftaran calon peserta didik, pelaksanaan seleksi, lama pendidikan, isi program dan cara evaluasi f. Pleno Kolegium Fisioterapi Indonesia adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota Kolegium, pihak yang dianggap perlu dan pihak yang dianggap kompeten dalam bidang pendidikan g. Badan Pekerja (BP) Kolegium Fisioterapi Indonesis adalah Forum Ketua, dan Sekretaris Kolegium, Ketua dan Sekretaris IFI, Ketua Program Studi (KPS) dan pihak lain yang dianggap perlu untuk menghadiri rapat BP. 3. Tugas Kolegium Fisioterapi Indonesia a. Membuat standar pendidikan fisioterapi, berkoordinasi dengan IFI, IPF, Rumah Sakit Pendidikan, Kemenristek dikti dan Kemenkes. b. Menyusun katalog pendidikan fisioterapi c. Melakukan Akreditasi IPF d. Membuat peraturan pendidikan program pendidikan fisioterapi meliputi struktur, isi, proses dan keluaran e. Menyelenggarakan ujian kompetensi nasional. 104 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

f. Memberikan Sertifikat kompetensi dari Kolegium sebagai pengakuan resmi atas kompetensi yang dicapai g. Memantau, mengevaluasi dan menilai secara berkala dan berkesinambungan program pendidikan, Institusi Pendidikan dan staf pengajar h. Menentukan standar Sertifikasi sesuai peraturan yang berlaku (Pendidikan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)) i. Mensahkan sertifikasi kompetensi fisioterapi j. Menyusun program pendidikan berkelanjutan k. Menyusun program pengembangan spesialis l. Membuat Komisi Kolegium sesuai kebutuhan m. Pleno Kolegium mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali pada Kongres Nasional (KONAS) n. BP bertugas untuk mengadakan pertemuan sesuai dengan kebutuhan 4. Kewenangan Kolegium Fisioterapi Indonesia a. b. c. d. e.

Menetapkan standar Pendidikan Fisioterapi Menetapkan Akreditasi IPF(Institusi Pendidikan Fisioterapi) Memberikan sertifikat kompetensi Menentukan pengembangan pendidikan spesialis BP membuat rancangan keputusan dan rancangan ketetapan yang akan disahkan pada pleno kolegium

5. Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kolegium Fisioterapi Indonesia Susunan organisasi terdiri dari sekurang kurangnya Ketua, Sekretaris dan Anggota Ketua Sekertaris Anggota

: : :-

Unsur Pendidikan Unsur OP Unsur APTIFI Para pakar

6. Pemberhentian Anggota Kolegium Fisioterapi Indonesia a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri b. Meninggal dunia c. Tidak menghadiri rapat Pleno Kolegium 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan d. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 7. Tata Kerja Kolegium a. Setiap keputusan/ketetapan Kolegium ditetapkan/disahkan oleh rapat pleno anggota


b. Rapat pleno Kolegium dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu. c. Bila kuorum tidak tercapai maka rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit dan setelah itu kuorum dianggap sah. d. Keputusan diambil dengan cara musyawarah dan mufakat, dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka dapat dilakukan pemungutan suara. e. Bila ketua Kolegium diperlukan oleh Instansi/lembaga pendidikan atau berhalangan, kegiatan Harian Ketua Kolegium dilaksanakan oleh Sekretaris Kolegium. 8. Pembiayaan Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kolegium dibebankan kepada Anggaran IFI


KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 07 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN FISIOTERAPI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

:

1. bahwa pelaksanaan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan perlu dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Fisioterapi Indonesia 2. bahwa pelaksanaan Pasal 49 dan 50Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan perlu mengatur organisasi dan tatakerja Majelis Kehormatan Disiplin Fisioterapi Indonesia 3. bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Fisioterapi Indonesia sebagai lembaga yang otonom dari Ikatan Fisioterapi Indonesia dan independent dalam melaksanakan tugas 4. bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Fisioterapi Indonesia berfungsi untuk penegakan disiplin fisioterapi Indonesia dalam menjalankan praktek Fisioterapi 5. perlu menetapkan Peraturan Ikatan Fisioterapi Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Fisioterapi Indonesi

Mengingat

: 1. Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang – undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia

Memperhatikan

: Sidang Pleno Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII


: 1. Organisasi Dan Tata Kelola Majelis Kehormatan Dan Disiplin Fisioterapi Indonesia 2. Hal-hal yang belum di atur dalam ketatapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan AD ART 3. Ketetapan ini berlaku sejak di tetapkan Ditetapkan di Pada tanggal

: :


Bali 24 Mei 2016


: : : : : : :


ORGANISASI DAN TATA KELOLA MAJELIS KEHORMATAN DAN DISIPLIN DAN ETIK FISIOTERAPI INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Majelis Kehormatan dan Disiplin Fisioterapi selanjutnya disebut disingkat MKDF, adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Fisioterapi dalam penerapan disiplin fisioterapi, dan menetapkan sanksi. 2. Praktik Fisioterapi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Fisioterapi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan 3. Fisioterapis, Fisioterapi Sarjana Sain Terapan , Fisioterapi Ahli Madya, adalah lulusan pendidikan Fisioterapi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Surat Tanda Registrasi Fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia kepada tenaga fisioterapi yang telah diregistrasi 5. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada Fisioterapi yang akan menjalankan praktik fisioterapi setelah memenuhi persyaratan. 6. Organisasi Profesi adalah Ikatan Fisioterapi Indonesia BAB II LAMBANG, LOGO DAN LENCANA MKDF Pasal 2 ( 1 ) Lambang MKDF adalah lambang yang digunakan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia. 108 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

( 2 ) Logo dan lencana MKDF ditetapkan oleh MKDF BAB III FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN Pasal 3 ( 1 ) Fungsi MKDF adalah untuk penegakan disiplin fisioterapi dalam penyelenggaraan praktik fisioterapi ( 2 ) Penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penegakan aturan-aturan dan/atau penerapan keilmuan serta pelaksanaan kode etik dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh fisioterapi Pasal 4 Tugas MKDF : a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin fisioterapi yang diajukan; dan b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin fisioterapi. Pasal 5 ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 MKDF mempunyai wewenang : a. menerima pengaduan pelanggaran disiplin fisioterapi; b. menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan keduanya; c. memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin fisioterapi; d. memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin fisioterapi; e. menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin fisioterapi; f. melaksanakan keputusan MKDF; g. menyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin Fisioterapi; h. menyusun buku pedoman MKDF; i. mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi mencatat dan mendukumentasikan pengaduan, proses pemeriksaan, dan keputusan MKDF  DIBUAT SESUAI URUTAN KEGIATAN ( 2 ) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat MKDF mempunyai wewenang : a. menerima pengaduan pelanggaran disiplin fisioterapi Indonesia b. menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan keduanya; c. memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin fisioterapi Indonesia; d. meminta keterangan saksi ahli jika diperlukan; 109 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

e. memutuskan pelanggaran disiplin fisioterapi Indonesia; f. menentukan sanksi terhadap pelanggaran Fisioterapi Indonesia; g. menyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin Fisioterapi Indonesia; h. menyusun buku pedoman MKDF; i. mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi tentang MKDF  buat sesuai urutan kegiatan

Pasal 6 Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, MKDF harus memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan yang berlaku

BAB IV KEDUDUKAN, STATUS DAN PEMBENTUKAN Pasal 7 MKDF berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia Pasal 8 ( 1 ) MKDF bertanggung jawab secara administratif kepada Ikatan Fisioterapi Indonesia. ( 2 ) MKDF merupakan lembaga otonom dari Ikatan Fisioterapi Indonesia ( 3 ) MKDF dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. ( 4 ) Yang dimaksud dengan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menjalankan tugasnya tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga lainnya. Pasal 9 ( 1 ) Anggota MKDF ditetapkan oleh Menteri atas usul Organisasi Profesi ( 2 ) Masa bakti keanggotaan MKDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 4 (lima) (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. BAB V ORGANISASI Pasal 10 ( 1 ) Pimpinan MKDF terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. ( 2 ) Pimpinan MKDF dipilih dan ditetapkan oleh konggres Ikatan Fisioterapi Indonesia( rapat pleno anggota dan ditetapkan oleh Ketua Ikatan Fisioterapis Indonesia) ( 3 ) Tata cara pemilihan pimpinan MKDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. pimpinan MKDF dipilih dari anggota MKDF; 110 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

b. rapat Pleno pertama MKDF dipimpin oleh Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia untuk memilih Ketua Sidang Pleno Pemilihan Pimpinan MKDF; c. rapat Pleno Pemilihan Pimpinan MKDF untuk memilih ketua, wakil ketua dan sekretaris melalui musyawarah mufakat; d. pimpinan MKDF terdiri dari unsur yang berbeda yaitu Fisioterapis, Fisioterapi Sarjana sain Terapan, Fisioterapi Ahli Madya dan sarjana hukum; e. apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan dengan pemungutan suara; f. pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris dilakukan masing-masing secara terpisah; g. apabila diantara calon sebagaimana dimaksud pada huruf (f) mempunyai suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 11 ( 1 ) Keanggotaan MKDF terdiri atas 7 orang fisioterapis terdiri dari fisioterapis mewakili organisasi profesi, Intitusi Pendidikan Fisioterapi, asosiasi pelayanan fisioterapi ( ??), 1(satu) orang Fisoterapi sarjana sain terapan , 2 (dua) orang) Fisioterapi Ahli madya dan 1(satu)fisioterapis dengan punya latar belakang sarjana hukum. ( 2 ) Untuk dapat diangkat sebagai anggota MKDF yang bersangkutan harus dipenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia; d. berkelakuan baik; e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi65 70 (enam puluh lima) (tujuh puluh )tahun pada saat diangkat; f. Bagi fisioterapi, pernah melakukan praktik fisioterapi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi fisioterapi; g. bagi sarjana hukum, memiliki pengetahuan dibidang hukum kesehatan; dan h. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik. Pasal 12 ( 1 ) Anggota MKDF sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji ( 2 ) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : ”Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. 111 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu fisioterapi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan fisioterapi Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 serta peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan yang maha esa, masyarakat, bangsa dannegara. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.” Pasal 13 ( 1 ) Anggota MKDF berhenti atau diberhentikan karena: a. berakhir masa jabatan sebagai anggota b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia; e. tidak mampu melakukan tugas secara terus-menerus selama 3(tiga) bulan karena sakit; f. tidak melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang jelas dan yang dapat diterima; g. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ( 2 ) Pengusulan pemberhentian MKDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Ketua MKDF kepada Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia.

( 4 ) Dalam hal anggota MKDF menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan, maka akan dibebastugaskan dari jabatannya. ( 5 ) Pembebastugasan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada aya (4) ditetapkan oleh Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia. BAB VII TATA KERJA Pasal 14 ( 1 ) Untuk melancarkan tugas MKDF menyelenggarakan rapat : a. Rapat Pleno 112 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

b. Rapat Kerja Nasional c. Rapat Pimpinan d. Rapat Pimpinan Diperluas ( 2 ) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua atau yang ditunjuk oleh Ketua dan dihadiri oleh anggota MKDF. ( 3 ) Setiap keputusan MKDF yang bersifat mengatur tata kerja MKDF diputuskan oleh rapat pleno anggota. ( 4 ) Rapat pleno MKDF dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit oleh ……. orang anggota. ( 5 ) Keputusan rapat pleno, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat dan bilamana tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. ( 6 ) Rapat Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua MKDF, dihadiri anggota MKDF yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. ( 7 ) Rapat Koordinasi Nasional yang dimaksud pada ayat (6) adalah untuk melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. ( 8 ) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat yang dipimpin oleh Ketua yang dihadiri oleh Pimpinan MKDF untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan MKDF. ( 9 ) Rapat Pimpinan Diperluas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat yang dipimpin oleh Ketua dihadiri Pimpinan MKDF dan Sekretariat IFI yang membantu pelaksanaan tugas MKDF untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan MKDF.  Tinjau kembali sesuai ruang lingkup Pasal 15 Tugas pimpinan MKDF sebagai berikut : a. Ketua sebagai penanggung jawab tertinggi MKDF bertugas : 1. memimpin pelaksanaan operasional MKDF 2. menetapkan petugas penerimanaan pengaduan; 3. menetapkan Majelis Pemeriksa Awal dan Majelis Pemeriksa Disiplin; 4. menetapkan panitera Majelis Pemeriksa Disiplin; 5. menetapkan pelaksanaan kegiatan MKDF; 6. menetapkan pertimbangan-pertimbangan usulan pembentukan b. Wakil Ketua bertugas : 1. mengganti/mewakili Ketua bila berhalangan; 2. membantu Ketua melaksanakan tugasnya; 3. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan MKDF dan

c. Sekretaris bertugas : 1. membantu melaksanakan tugas Ketua; 2. mengkoordinasikan penerimaan pengaduan; 113 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

3. mengatur pelaksanaan sidang-sidang Majelis Pemeriksa Awal dan Majelis Pemeriksa Disiplin; 4. mengkoordinasikan petugas sekretariat yang diperbantukan di MKDF; 5. mengatur pelaksanaan rapat MKDF; 6. mengkoordinasikan untuk menyiapkan dan menerima surat masuk dan surat keluar 7. mengkoordinasikan pembuatan surat, ketetapan dan keputusan Ketua MKDF 8. mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan MKDF; 9. mengkoordinasikan pendokumentasian.  Tugas Anggota ????? Pasal 16 ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang MKDF didukung oleh Bagian Pelayanan Hukum Bidang Hukum dan Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Ikatan Fisioterapi Indonesia. ( 2 ) Bagian Pelayanan Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sub Bagian Persidangan, Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. ( 3 ) Tugas dan wewenang Bagian Pelayanan Hukum dan Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat kaitannya dalam perbantuan kesekretariatan MKDF diatur dan ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasional Peraturan Ikatan Fisioterapi Indonesia . Pasal 17 Pimpinan MKDF melakukan pembinaan terhadap seluruh anggota IFI pelaksanaan tugas anggota dan staf Ikatan Fisioterapi Indonesia yang ditugaskan membantu MKDF agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII PEMBIAYAAN MKDF Pasal 18 Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas MKDF dibebankan kepada Anggaran Ikatan Fisioterapi Indonesia BAB IX KETENTUAN LAIN Pasal 19 Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan internal MKDF diatur dan ditetapkan oleh MKDF BAB X PENUTUP Pasal 20 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 08 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang PEDOMAN RE-SERTIFIKASI FISIOTERAPI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

: Bahwa Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik

dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari Pemerintah Bahwa untuk mendapatkan izin tenaga kesehatan harus memeliki Surat Tanda Registrasi yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Bahwa dalam memperpanjang STR diperlukan rekomendasi dari Organisasi profesi. Mengingat

: IFI sebagai organisasi profesi fisioterapi bertanggungjawab dalam pelaksanaan resertifikasi untuk perpanjangan STR

Memperhatikan

: Sidang pleno Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII Menetapkan

Memutuskan

: 1) Pedoman resertifikasi Fisioterapi Indonesia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini 2) Mencabut Ketetapan Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XI nomor : TAP/10/KONAS XI/VI/2012 tentang pedoman Uji Portofolio Fisioterapi 3) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 4) Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku Ditetapkan di Pada tanggal


: : : : : : :

: :

Bali 24 Mei 2016



PEDOMAN RESERTIFIKASI FISIOTERAPI IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk SIP. Syarat untuk mendapatkan SIP salah satunya adalah tenaga kesehatan harus memiliki STR yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR. Masa berlaku STR adalah 5 tahun dan berakhir sesuai dengan tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan. STR yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan syarat memiliki STR lama, memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya. Untuk memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya maka tenaga kesehatan harus mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau Continuing Profesional Development (CPD) yang ketentuan penyelenggaraanya diatur oleh organisasi profesi. Setiap tenaga kesehatan yang mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) akan mendapat Satuan Kredit Profesi dengan jumlah tertentu. Dalam hal ini Ikatan Fisioterapi Indonesai (IFI) telah menetapkan jumlah angka kecukupan SKP yang harus dicapai sebagai syarat perpanjangan STR. Ketetapan tersebut sebagaimana tertuang dalam ketetapan kongres nasional Fisioterapi nomor : TAP/10/KONAS XI/VI/2012 tentang Pedoman Uji Portopolio Fisioterapi, bahwa setiap fisioterapis harus memenuhi 25 SKP selama 5 tahun.


B. Tujuan Sebagai acuan bagi Pengurus Pusat, wilayah dan cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia, dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan keprofesian dan re-sertifikasi bagi seluruh anggota. C. Sasaran Sasaran pedoman ini adalah seluruh fisioterapi Indonesia, pengurus Ikatan Fisioterapi Indonesia pusat, wilayah dan cabang serta pihak terkait lainnya yaitu MTKP dan MTKI. D. Landasan 1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang – Undang N0. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 NO. 158, Tambahan Negara RI No. 5336); 4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI tahun 2012 N0. 24); 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan N0. 1796 tahun 2011); 6. Peraturan Menteri Kesehatan N0.80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi. E. Pengertian 1. Ikatan Fisioterapi Indonesia IFI adalah organisasi profesi fisioterapi di Indonesia 2. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan profesional yang ditujukan pada gerak fungsional individu dan atau kelompok mencakup promotif, preventif,

restoratif,

pemeliharaan

dan

wellness

sepanjang

rentang

kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi. 117 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

3. Fisioterapis adalah seseorang yang

telah

lulus pendidikan fisioterapi

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kepadanya diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan praktik fisioterapi atas dasar kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan 5. Kegiatan Pengembangan Keprofesian adalah suatu kegiatan yang meliputi kegiatan

pelayanan,

pendidikan,

pelatihan,

pengabdian

masyarakat

dan/atau kegiatan ilmiah lainnya. 6. STR (Surat Tanda Registrasi) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki Sertifikat Kompetensi 7. SKP (Satuan Kredit Profesi) adalah nilai/penghargaan oleh Pengurus Pusat IFI

yang dikeluarkan

atas pelaksanaan Program Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan. 8. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standard profesi 9. Akreditasi adalah suatu penilaian terhadap kegiatan

pengembangan

keprofesian 10. Sertifikat adalah suatu dokumen resmi yang berisikan hasil penilaian /pengakuan profesi melalui kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) 11. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya 12. MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan 13. Tempat pelayanan fisioterapi termasuk dan tidak terbatas pada Pelayanan Primer, Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat, Pusat Pendidikan dan penelitian, Klub kebugaran, kesehatan dan spa Rumah perawatan/ 118 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

hospices, Rumah Sakit Umum dan Khusus, Klinik, Praktik mandiri dan praktik bersama, Promosi kesehatan di tempat umum, Pusat rehabilitasi dan rumah tempat tinggal, Sekolah termasuk pra sekolah dan sekolah kebutuhan khusus, Panti werda, Pusat/ klub olahraga, Pabrik. 14. MTKP

(Majelis

Tenaga

Kesehatan

Propinsi)

adalah

lembaga

yang

melaksanakan tugas lanjut dari MTKI di propinsi BAB II UJI PORTOFOLIO Uji Portofolio adalah serangkaian penilaian berdasar dokumen – dokumen yang dimiliki oleh fisioterapis setelah mengikuti Program

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (P2KB) baik kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, pengabdian masyarakat dan/atau kegiatan ilmiah lainnya dengan mengikuti asas; validity (kesahihan), authenticity (keaslian), currency (kekinian), sufficiency (kecukupan). Jika seorang fisioterapis setelah melalui penilaian terhadap bukti – bukti dokumen telah memenuhi kriteria tersebut maka fisioterapis yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya sebagai persyaratan perpanjangan STR. Bagi Fisioterapis

yang

dinyatakan

tidak

memenuhi

kecukupan

maka

yang

bersangkutan harus mengikuti evaluasi kemampuan yang diselenggarakan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia. Penilaian dokumen bukti dalam uji portofolio P2KB fisioterapi menganut azas sebagai berikut : 1. Validity Validitas dokumen portofolio disebut sah apabila dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten. 2. Authenticity Authenticity dokumen dilihat dalam bentuk asli dengan stempel asli. 3. Currency Currency dokumen adalah dokumen yang memiliki rentang waktu kurang dari 5 tahun dari waktu pangajuan uji. 4. Sufficiency Total nilai SKP yang dikumpulkan minimal 25 SKP. 119 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

BAB. III RANAH PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB) IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA Program

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Ikatan Fisioterapi

Indonesia disusun berdasarkan Kompetensi fisioterapis yang diukur dengan angka Satuan Kredit Profesi (SKP).

Ikatan Fisioterapi Indonesia menetapkan

angka kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya sebagai persyaratan perpanjangan STR sebesar 25 SKP. Kumulatif jumlah SKP tersebut di hitung dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya STR sampai habis masa berlakunya STR tersebut dan diperoleh melalui kegiatan P2KB yang terbagi dalam beberapa ranah kegiatan P2KB. A. Ranah Kegiatan P2KB Fisioterapis meliputi : 1. Klinisi/ Keprofesian a. Pelayanan fisioterapi rawat jalan. b. Pelayanan fisioterapi rawat inap umum c. Pelayanan fisioterapi rawat inap Khusus 2. Pengembangan dan penelitian. a. Kegiatan Ilmiah : Seminar, Workshop, pelatihan fisioterapi. Ilmu kesehatan, dan ilmu penunjang fisioterapi. b. Karya Ilmiah dan Penelitian 3. Pendidik. a. Pendidikan/ pembicara/penyuluhan b. Pembimbing praktik fisioterapi. 4. Pengelola (manajer) a. Mengembangkan pengelolaan/ manajerial Klinik. b. Membuat pedoman : Administrasi, prosedur kerja, pengawasan mutu dll.


5. Pengabdian Masyarakat. a. Pengurus IFI. b. Bakti sosial /disaster B. Komposisi Kumulatif SKP Jumlah Kumulatif 25 SKP tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari 2 ranah kegiatan P2KB yang salah satunya adalah ranah pengembangan dan penelitian sekurang-kurangnya

5

SKP

dan

masing-masing

ranah

kegiatan

P2KB

sebanyak-banyaknya adalah 15 SKP. NO Ranah 1

Pelayanan Keprofesian

2

Kegiatan

SKP

SKP

Minimal

Maksimal

0

15

5

15

0

15

Dep

Keterapian 0

15

Unit/

Menejer

Rawat Jalan / Rawat Inap

Klinis

Rawat Inap Khusus

Pengembangan

Seminar

dan Penelitian

Workshop Pelatihan Karya Ilmiah

3

Pembelajaran

Tenaga Pendidik Pembimbing Praktik

4

Menejerial/

Kepala

Kepemimpinan

Fisik Ka

Fisioterapi Membuat Pedoman/ SOP 5

Pengabdian

Pengurus IFI

Masyarakat

Bakti Sosial

0

C. Cara Penghitungan Skp 1. Klinisi a.

Pelayanan fisioterapi rawat jalan dan praktik mandiri


15

Seorang fisioterapis dalam sehari rata-rata menangani 4 pasien, 5 hari kerja per minggu dan 4 minggu dalam sebulan. Dibuktikan dengan laporan tahunan jumlah kunjungan pasien yang dikeluarkan oleh pimpinan layanan kesehatan yang bersangkutan. Sehingga perhitungan SKP- nya sebagai berikut : 4x5x4

= 80 pasien/ bulan

80 x 12

= 960 pasien/tahun

960 x 5

= 4800 pasien dalam 5 tahun

1 SKP

= 400 pasien

4800 : 400

= 12 SKP

Untuk daerah terpencil dan terluar NKRI, 1 SKP = 100 pasien Jadi fisioterapis yang bersangkutan mendapatkan 12 SKP dalam 5 tahun Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Cabang IFI setempat b.

Pelayanan fisioterapi rawat inap umum, Seorang fisioterapis dalam sehari menangani rata-rata 2 pasien rawat inap, 5 hari kerja per minggu. Dibuktikan dengan laporan tahunan. Sehingga perhitungan SKP- nya sebagai berikut : 2x5x4

= 40 pasien/ bulan

40 x 12

= 480 pasien/ tahun

480 x 5


1 SKP

= 200 pasien

2400 : 200

= 12 SKP

Untuk daerah terpencil dan terluar NKRI, 1 SKP = 75 pasien Jadi fisioterapis yang bersangkutan mendapatkan 12 SKP dalam 5 tahun Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Cabang IFI setempat. c.

Pelayanan khusus Resiko tinggi (contoh : ICU, NICU, ICCU), Seorang fisioterapis dalam sehari menangani rata-rata 1 pasien rawat inap, 5 hari kerja per minggu. Dibuktikan dengan laporan tahunan. Sehingga perhitungan SKP- nya sebagai berikut :


1x5x4

= 20 pasien/ bulan

20 x 12

= 240 pasien/ tahun

240 x 5


1 SKP

= 100 Pasien

1200 : 100

= 12 SKP

Untuk daerah terpencil dan terluar NKRI, 1 SKP = 25 pasien Jadi fisioterapis yang bersangkutan mendapatkan 12 SKP dalam 5 tahun Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Cabang IFI setempat 2. Pengembangan dan penelitian a. Kegiatan Ilmiah meliputi Seminar, Workshop, pelatihan fisioterapi. Ilmu kesehatan, dan ilmu penunjang fisioterapi, yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah disahkan oleh IFI pusat. 1) Sebagai peserta kegiatan ilmiah lisan teoritis dua sampai empat jam diberi nilai satu SKP 2) Sebagai peserta kegiatan ilmiah lisan teoritis empat sampai delapan jam diberi nilai dua SKP 3) Sebagai peserta kegiatan ilmiah lisan teoritis delapan sampai dua belas jam diberi nilai tiga SKP 4) Sebagai peserta kegiatan ilmiah lisan teoritis di atas dua belas jam diberi nilai empat SKP 5) Sebagai pelatih/instruktur/pengajar/pembicara kegiatan ilmiah lisan teoritis diberi nilai satu SKP untuk satu Topik/materi yang diberikan selama satu sampai dua jam untuk masing-masing topik. 6) Sebagai peserta kegiatan ilmiah pelatihan keterampilan selama lima jam

diberi

nilai

satu

SKP

dan

selanjutnya

sesuai

dengan

kelipatannya. 7) Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Pusat IFI. 8) Ketentuan

lebih

lebih

lengkap

diatur

dalam

penyelenggaraan dan Akreditasi kegiatan ilmiah fisioterapi. b.

Karya Ilmiah dan Penelitian Fisioterapi


pedoman

Fisioterapis yang menulis 1 (satu) artikel, journal, makalah yang dipublikasikan

yang

bersangkutan

akan

mendapatkan

1

SKP.

Dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkaan oleh IFI pusat. 1) Karangan buku yang dipublikasikan

: 10 SKP

2) Karangan hasil penelitian

: 10 SKP

3) Karangan buku/modul pelajaran penggunaan internal

: 5 SKP

4) Karangan laporan pendahuluan

: 3 SKP

5) Laporan kasus

: 2 SKP

6) Karangan dalam bentuk tinjauan kepustakaan

: 2 SKP

7) Pengarang pembantu

: 1 SKP

8) Editor jurnal ilmiah

: 2 SKP

Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Pusat IFI 3. Pendidik a.

Pendidikan /penyuluhan Seorang fisioterapis yang menjadi pengajar atau dosen diberikan 1 SKP per tahun untuk setiap 40 Jam atau 1 SKS mata kuliah yang diampu. Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Cabang IFI setempat

b.

Pembimbing Praktik Fisioterapi Seorang Fisioterapis sebagai pembimbing praktek mahasiswa, yang bersangkutan mendapatkan 1 (satu) SKP per tahun. Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Cabang IFI setempat

4. Pengelola/ menejer a.

Mengembangkan pengelolaan/ manajerial Klinik. 1) Kepala Departemen Keterapian Fisik

: 2 SKP/tahun

2) Kepala Unit/ Menejer pelayanan fisioterapi

: 1 SKP/tahun

3) Kepala/penangggungjawab praktik mandiri Fisioterapi

:

1

SKP/tahun. Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Cabang IFI setempat


b.

Membuat pedoman : 1) Pedoman Administrasi pelayanan fisioterapi

: 1 SKP

2) Pedoman SOP Fisioterapi minimal 5 SOP

: 1 SKP

3) Pedoman pengendalian dan pengawasan mutu

: 1 SKP

Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Cabang IFI setempat 5. Pengabdian Masyarakat a.

Pengurus IFI, ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat

Ikatan Fisioterapi Indonesia. 1)

Pengurus Harian IFI Pusat

: 3 SKP/ tahun

2)

Ketua Majelis IFI Pusat

: 3 SKP/ tahun

3)

Ketua Bidang pengurus IFI pusat

: 2 SKP/ tahun

4)

Anggota Majelis IFI Pusat

: 1 SKP/ tahun

5)

Anggota Bidang IFI Pusat

: 1 SKP/ tahun

6)

Pengurus Harian IFI Wilayah

: 2 SKP/ tahun

7)

Pengurus Bidang IFI Wilayah

: 1 SKP/ tahun

8)

Pengurus Harian IFI Cabang

: 2 SKP/ tahun

9)

Pengurus Bidang IFI Cabang

: 1 SKP/ tahun

Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Pusat IFI b.

Bhakti Sosial/ Disaster 1)

Tanggap Darurat bencana alam/ Fisioterapi Peduli

: 1 SKP.

2)

Mengadakan kegiatan Bhakti sosial selama 1-3 hari : 1 SKP

Jumlah SKP ditetapkan dalam surat keputusan Pengurus Pusat IFI

NO Jenis Kegiatan

Dokumen Bukti

Persyaratan

Keterangan

1

Klinisi

A

Pelayanan

Log sheet

1. STR

Persyaratan dan

Fisioterapi Rawat

Fisioterapi

2. SIPF

dokumen bukti

3. Verfikasi

diserahkan

Jalan

atasan


kepada pengurus

B

langsung

cabang untuk

dan/ atau

diverifikasi

Pelayanan

Log sheet

rekan

Lembar awal

fisioterapi rawat

Fisioterapi

sekerja

form fisioterapi

4. Kartu

inap

Anggota C

setiap pasien

Pelayanan

Log sheet

Semua berkas

fisioterapi rawat

Fisioterapi

asli dibawa saat

inap khusus 2

difotokopi untuk

verifikasi

Pengembangan dan Penelitian

A

Kegiatan Ilmiah:

Fotokopi Sertifikat,

Sertifikat asli dan

Seminar,

daftar hadir

Workshop,

dibawa saat

Pelatihan

verifikasi

Fisioterapi, Ilmu Kesehatan dan ilmu penunjang Fisioterapi B

Karya Ilmiah dan



Penelitian 



Proposal

Karangan buku

rencana

yang

penelitian/ TOR

dipublikasikan,

Verfikasi atasan

karangan hasil

langsung atas

penelitian,

Proposal

karangan buku/

rencana

modul pelajaran

penelitian/ TOR

penggunaan

Karya ilmiah

internal,

dan penelitian

karangan laporan

yang dihasilkan

pendahuluan, laporan kasus, karangan dalam bentuk tinjauan kepustakaan, hasil penelitian/


karangan sebagai pengarang pembantu, hasil penelitian/ karangan editor jurnal ilmiah asli. Proposal dan surat verifikasi atasan 3

Pendidik

A

Pendidikan/



SK

Menunjukkan

Penyuluhan



Pernyataan dari

dokumen asli

institusi

saat verifikasi

pendidikan yang ditandatangani oleh dekan 

Jadwal perkuliahan

B

Pembimbing



SK/ Surat tugas

Praktik



Pernyataan dari institusi pendidikan dan pelayanan

4

Pengelola/ Manejer

A

Mengembangkan



SK/ Surat tugas

pengelolaan/



Surat ijin klinik

manajerial klinik

dari Dinas Kesehatan 

Pernyataan atasan langsung

B

Membuat pedoman



Pedoman asli


yang sudah disusun/ dibuat/ dicetak 

Pernyataan dari atasan langsung

5

Pengabdian Masyarakat

A

Pengurus IFI

SK

Verifikasi wilayah

Kartu Anggota

dengan membawa dokumen asli

B

Bhakti Sosial/

Proposal kegiatan

Verifikasi wilayah

Disaster

Laporan kegiatan

dengan

Surat Tugas

membawa

Foto

dokumen asli

BAB IV MEKANISME PERMOHONAN RESERTIFIKASI A. Permohonan Resertifikasi Melalui Uji Portofolio Pengajuan resertifikasi dengan uji portofolio dilakukan oleh masing-masing Fisioterapis ke Pengurus Cabang untuk diteruskan Pengurus Wilayah IFI setempat dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Fisioterapis melakukan pencatatan kegiatan pembelajaran berkelanjutan (PKB) atau Continuing Professional Development (CPD) yang meliputi kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang telah dilakukannya, melalui aplikasi Portofolio CPD Online IFI di website IFI Pusat (www.ifi.or.id) dengan menggunakan account masingmasing. Pencatatan P2KB / CPD secara Online ini bisa dilakukan terhitung dari tanggal dikeluarkannya STR sampai dengan 3 bulan sebelum habis masa berlakunya STR.


2. Melakukan

permohonan

resertifikasi

melalui

pengurus

cabang

dan

menyerahkan berkas fotokopi dan berkas asli dokumen persyaratan sebagai bukti telah mengabdikan diri sebagai fisioterapis yang telah unggah di aplikasi CPD Online Ikatan Fisioterapi Indonesia di www.ifi.or.id, dokumen yang dimaksud adalah: a. STR lama; b. Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, jika ada a. surat keterangan sehat fisik dan mental c. SIPF/ SIKF d. Kartu Anggota e. Ijazah terakhir f. Sertifikat Sumpah Profesi / Surat Pernyataan mematuhi Kode Etik Fisioterapi g. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (5 lembar) h. Sertifikat seminar/ pelatihan i.

Dokumen bukti lainnya

j.

Biaya resertifikasi.

3. Pengurus cabang menerima formulir, dokumen bukti dan persyaratan serta biaya resertifikasi fisioterapi. 4. Pengurus cabang mengeluarkan bukti penerimaan formulir, dokumen bukti dan

persyaratan.

Kwitansi

pembayaran

resertifikasi

diberikan

jika

kelengkapan dokumen resertifikasi sudah terpenuhi dengan lengkap. 5. Pengurus cabang melakukan verifikasi langsung atas dokumen bukti dan persyaratan, berkas fotokopi dengan aslinya dan melakukan verifikasi data yang telah diunggah oleh pemohon di aplikasi CPD Online IFI dengan cara mencocokkan dengan dokumen bukti yang diterima. 6. Berkas yang tidak lengkap tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali. Ketidak lengkapan berkas ditulis pada bukti penerimaan formulir. Maksimal fisioterapi melengkapi berkas dalam waktu 1 minggu. Jika lebih dari 1 minggu dianggap batal. 7. Berkas yang lengkap dicatat dalam data base dan disimpan sebagai arsip. 8. Pengurus

wilayah

berkelanjutan

melakukan

(PKB)

yang

verifikasi

meliputi

data

kegiatan

kegiatan pelayanan,

pembelajaran pendidikan,

pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang telah dilakukan oleh 129 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

pemohon dengan cara mencocokan antara data dan dokumen yang telah diunggah oleh pemohon di aplikasi CPD Online IFI . Pengurus wilayah sebagai verifikator menentukan apakah CPD yang diajukan diterima, ditolak atau ditangguhkan. Jika ditolak atau ditangguhkan pengurus wilayah wajib memberikan alasan yang ditulis langsung dalam aplikasi CPD Online yang bersangkutan. 9. Pengurus pusat atau tim Komisi P2KB melakukan verifikasi kembali data CPD pemohon yang telah disetujui oleh pengurus wilayah/ verifikator wilayah. Dan selanjutnya menentukan apakah CPD yang diajukan diterima, ditolak atau ditangguhkan. Jika ditolak atau ditangguhkan maka Pengurus pusat atau tim Komisi P2KB wajib memberikan alasan yang ditulis langsung dalam aplikasi CPD Online yang bersangkutan. Jika diterima maka pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat resertifikasi dan diterbitkan surat rekomendasi perpanjangan STR yang bisa diunduh oleh pemohon di aplikasi CPD Online IFI. 10. Pengurus pusat yang dimaksud dalam point 9 adalah tim khusus yang ditetapkan oleh pengurus pusat. 11. Biaya Resertifikasi Resertifikasi Melalui Uji Portofolio adalah Rp. 250.000,Bagan alur Resertifikasi Fisioterapi


B. Permohonan Resertifikasi Melalui Evaluasi Kemampuan 1. PESERTA EVALUASI KEMAMPUAN a. Peserta evaluasi kemampuan adalah Fisioterapis yang tidak memenuhi kecukupan satuan kredit profesi 3 bulan sebelum waktu jatuh tempo untuk memperpanjang STR. b. Peserta telah mengikuti uji portofolio melalui CPD Online Ikatan Fisioterapi Indonesia dan dinyatakan tidak memenuhi kecukupan SKP oleh Komisi P2KB IFI. 2. METODE DAN SOAL EVALUASI KEMAMPUAN a. Computer Based Test (CBT) dengan pilihan berganda /MCQ b. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) c. Pelaksanaan evaluasi kemampuan secara Online berdasarkan Panduan Pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Fisioterapis yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia. 3. TEMPAT EVALUASI KEMAMPUAN a. Peserta mengikuti evaluasi kemampuan dengan metode CBT secara Online dimanapun berada dengan menggunakan perangkat komputer. b. Peserta bisa mengikuti evaluasi kemampuan Metode Objective Structured Clinical Examination (OSCE) di tingkat wilayah atau pusat yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IFI. 4. WAKTU EVALUASI KEMAMPUAN a. Waktu pelaksanaan evaluasi kemampuan dengan metode CBT secara Online bisa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai keputusan Komisi P2KB Ikatan Fisioterapi Indonesia. b. Waktu pelaksanaan evaluasi kemampuan Metode Objective Structured Clinical Examination (OSCE) dilaksanakan secara periodik 3 bulan sekali ( Januari, April, Juli, Oktober) atau setiap waktu sesuai kebutuhan masing-masing Fisioterapis sesuai dengan ketetapan Pengurus Pusat IFI.

5. KETENTUAN EVALUASI KEMAMPUAN

No

Kategori

Kekurangan SKP

Metode Uji

Jumlah Soal

Waktu Uji

NBL

1

A

1–5

MCQ

100

100

30 %

2

B

6 - 10

MCQ

100


100

45 %

3

C

11 – 15

MCQ

100

100

55 %

4

D

16 – 20

MCQ

100

100

65 %

5

E

21 - 25

MCQ

100

100

65 %

& OSCE Keterangan : a. Kategori b. Kategori c. Kategori d. Kategori e. Kategori

A B C D E

: : : : :

Perolehan Perolehan Perolehan Perolehan Perolehan

SKP SKP SKP SKP SKP

100

65

20 – 24 SKP 15 – 19 SKP 10 – 14 SKP 5 – 9 SKP 0 – 4 SKP

6. PILIHAN SOAL a. Neurologi b. Orthopaedi (Muskuloskeletal) c. Kardiopulmonal d. Pediatrik e. Sport dan Trauma f. Umum

7. BIAYA EVALUASI KEMAMPUAN a. Biaya Evaluasi kemampuan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). b. Biaya Remedial ke-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 8. MEKANISME a. Peserta telah mengunggah seluruh dokumen persyaratan di aplikasi CPD Online Ikatan Fisioterapi Indonesia melalui www.ifi.or.id, dokumen yang dimaksud adalah: 1) STR lama; 2) Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, jika ada 3) surat keterangan sehat fisik dan mental 4) SIPF/ SIKF 5) Ijazah terakhir 6) Sertifikat Sumpah Profesi / Surat Pernyataan mematuhi Kode Etik Fisioterapi 7) Pas foto berwarna ukuran 4x6 (5 lembar) 132 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

8) Biaya resertifikasi. b. Peserta telah mengunggah perolehan SKP di aplikasi CPD Online Ikatan Fisioterapi Indonesia melalui www.ifi.or.id

dan telah diverifikasi oleh

Tim P2KB, serta dinyatakan oleh Komisi P2KB bahwa tidak memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya. c. Peserta yang telah dinyatakan tidak memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya akan diberikan account untuk login ke aplikasi evaluasi kemampuan dan kategori evaluasi kemampuan yang harus diikuti. d. Peserta melakukan Evaluasi kemampuan dengan metode MCQ secara Online dengan terlebih dahulu login dengan menggunakan account yang diterima. e. Setelah login ke aplikasi evaluasi kemampuan peserta memilih kategori evaluasi kemampuan yang harus diikuti sesuai keputusan komisi P2KB dan memilih soal sesuai dengan peminatan peserta. f. Peserta harus mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang ditentukan. g. Bagi calon peserta evaluasi kemampuan dengan metode OSCE Pengurus pusat IFI melakukan pendataan dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan Evaluasi Kemampuan fisioterapi dan memberitahukan kepada pemohon melalui email. h. Pemohon yang mengikuti evaluasi kemampuan dinyatakan lulus apabila mencapai target nilai sesuai ketentuan dan kepadanya akan diberikan rekomendasi perpanjangan STR dan bagi yang dinyatakan tidak lulus diberi

kesempatan

untuk

mengikuti

evaluasi

kemampuan

ulang.

Kesempatan mengulang evaluasi kemampuan diberikan sebanyak 2 kali, jika setelah 2 kali mengulang dan nyatakan gagal maka yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan ditempat atau lembaga pelatihan yang ditunjuk oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia. 9. KETENTUAN LAIN 1. Pelaksanaan Evaluasi Kemampuan bagi fisioterapi dimulai pada 01 Oktober 2016. 2. Pelaksanaan evaluasi kemampuan metode OSCE diberlakukan mulai January 2017.


3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan bagi yang tidak lulus evaluasi kemampuan akan diatur tersendiri oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia 4. Pelaksanaan Pedoman Evaluasi Kemampuan bagi Fisioterapi akan dilakukan Ikatan Fisioterapi Indonesia bekerjasama dengan MTKI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Resertifikasi melalui Evaluasi Kemampuan diberlakukan kepada fisioterapis yang tidak memenuhi syarat resertifikasi melalui uji portofolio P2KB. Evaluasi kemampuan dilaksanakan di ibu kota propinsi atau di ibu kota Negara dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengurus pusat IFI. 1. Pemohon

mendaftarkan

resertifikasi

melalui

diri

evaluasi

ke

pengurus

kemampuan

cabang dengan

setempat mengisi

untuk formulir

permohonan evaluasi kemampuan dan menyerahkan berkas fotokopi dan berkas asli dokumen persyaratan sebagai bukti telah mengabdikan diri sebagai fisioterapis yang telah unggah di aplikasi CPD Online Ikatan Fisioterapi Indonesia di www.ifi.or.id, dokumen yang dimaksud adalah: i.

STR lama;

j.

Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, jika ada

a. surat keterangan sehat fisik dan mental k. SIPF/ SIKF l.

Kartu Anggota

m. Ijazah terakhir n. Sertifikat Sumpah Profesi / Surat Pernyataan mematuhi Kode Etik Fisioterapi o. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (5 lembar) p. Biaya resertifikasi. 2. Evaluasi kemampuan dilaksanakan dengan uji tulis dengan metode MCQ dan OSCE. 3. Pemohon yang mengikuti evaluasi kemampuan dan dinyatakan lulus maka kepada yang bersangkutan akan diberikan rekomendasi perpanjangan STR dan bagi yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti evaluasi kemampuan ulang. Kesempatan mengulang evaluasi kemampuan diberikan sebanyak 2 kali, jika setelah 2 kali mengulang dan nyatakan 134 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

gagal maka yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan ditempat atau lembaga pelatihan yang ditunjuk oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan evaluasi kemampuan akan diatur tersendiri oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia bekerjasama dengan MTKI.

BAB V PENUTUP Pedoman ini berlaku secara Nasional dan dibuat sebagai panduan bagi seluruh pengurus dan anggota Ikatan Fisioterapi Indonesia serta seluruh stake holder yang terkait dalam proses reregistasi STR Fisioterapi. Akhir dari proses resertifikasi ini adalah dikeluarkannya Surat Rekomendasi / Surat Keterangan bagi Fisioterapis bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau Continuing Profesional Development (CPD) yang ketentuan penyelenggaraanya diatur oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia. Surat Rekomendasi / Surat Keterangan bagi Fisioterapis sebagaimana dimaksud diatas hanya dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi dan bisa diunduh melalui aplikasi di www.ifi.or.id. Apabila kemudian hari ada perubahan kebijakan dari pemerintah atau perubahan peraturan perundang-undangan maka pedoman ini akan disesuaikan.


Lampiran : 1. Log Sheet Fisioterapi Pelayanan rawat Jalan dan praktik mandiri 2. Log Sheet Fisioterapi Pelayanan Rawat inap 3. Log Sheet Fisioterapi Pelayanan Rawat inap khusus 1. Log Sheet Fisioterapi Pelayanan Rawat Jalan dan Praktik Mandiri Nama Fisioterapi: Institusi Pelayanan: Ruang Pelayanan: Nama Atasan Langsung: No

Tanggal

Uraian Kegiatan

Nama Pasien Bukti Fisik

Verifikasi Atasan

2. Log Sheet Fisioterapi Pelayanan Rawat Inap Nama Fisioterapi : Institusi Pelayanan

:

Ruang Pelayanan : Atasan Langsung/ Penanggung jawab ruangan No

Tanggal

Uraian Kegiatan

:


Verifikasi Atasan

3. Log Sheet Fisioterapi Pelayanan Rawat Inap Khusus Nama Fisioterapi: Institusi Pelayanan: Ruang Pelayanan: Atasan Langsung/ penanggung jawab ruangan: No

Tanggal

Uraian Kegiatan


Verifikasi Atasan


Catatan: Nama Fisioterapi

:

Nama Fisioterapi yang memiliki log sheet

Institusi pelayanan

:

Diisi nama institusi pelayanan

Ruang pelayananan

:

Diisi nama ruang pelayanan yang diberikan pelayanan

Atasan langsung/

:

PJ ruangan

Diisi nama, jabatan dan paraf atasan langsung atau penanggung jawab ruangan pelayanan yang diberikan pelayanan

No

:

Nomor urut pasien

Tanggal

:

Tanggal pelayanan dilakukan

Uraian kegiatan

:

Uraian

pelayanan

fisioterapi

yang

dilakukan

misalnya: pelayanan fisioterapi pada kasus LBP Bukti fisik

:

Ditulliskan nomor rekam medik atau status pasien

Verifikasi atasan

:

Dilakukan setiap hari sejumlah pasien yang ditetapkan untuk perhitungan SKP

:


KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 09/ TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang TIM REVIEW PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FISIOTERAPI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

Mengingat

: Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi untuk mewujudkan pelayanan fisioterapi Indonesia yang profesional, mandiri dan bermartabat diperlukan peraturan perundang-undangan yang mendukung. : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia 2. Peraturan perundang-undangan fisioterapi harus saling terkait dan mengikuti horarki dan azas perundangan yang berlaku

Memperhatikan


Memutuskan

: 1. Tim review Peraturan perundang-undangan Fisioterapi Indonesia sebagaimana terlampir dalam ketetapan ini 2. Tim review bertugas mengkaji seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan fisioterapi dan memberikan rekomendasi kepada Pengurus Pusat IFI untuk ditindaklanjuti. 3. Tim Review terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota. 4. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 5. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

Ditetapkan di Pada tanggal Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

: : : : :

: :

Bali 24 Mei 2016

Presidium Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII ..................... .................... .................... .................... ....................


Anggota Anggota

: .................... : ....................

TIM REVIEW PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FISIOTERAPI

1

Ketua

:

............................................

2

Sekretaris

:

............................................

3

Anggota

:

a. ...................................... b. ...................................... c. ..................................... d. ..................................... e. ..................................... f.

.....................................

g. ......................................

Rekomendasi Untuk Tim Review NO

PERATURAN

1

PMK 80 / 2013

TENTANG Penyelenggaraan Pekerjaan dan IjinPraktik FT

MASALAH

SIKAP DAN TINDAK LANJUT Praktek mandiri Rekomendasi (-) 1. Pendekatan ke kemenkes dan jajarannya (dinkes) untuk menggunakan UU Nakes  Recredential  Surat PP IFI ke Dinkes 2. Jika tdk berhasil, buat tim untuk ajukan judicial riview ke MK


2

PMK 65 / 2015

Standar Pelayanan FT

Praktek mandiri Rekomendasi (-) 1. Pendekatan ke kemenkes dan jajarannya (dinkes) untuk menggunakan UU Nakes 2. Jika tdk berhasil, buat tim reviewer 3. ajukan judicial review ke MK  Review jgn sampai kontraprodu ktif

3 4 5 6 7

PMK 28 / 2013 PMK 46 / 2013 UU 36 / 2014 PERPRES 80 / 2012 PERPRES 19/2016

JKN

Akses langsung (-)

REGISTRASI NAKES TENAGA KESEHATAN KKNI JKN


KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 10 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang PROGRAM KERJA KOLEGIUM FISIOTERAPI INDONESIA PERIODE 2016-2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

: Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi guna menjaga, meningkatkan kompetensi Fisioterapi dan mutu pendidikan perlu disusun Program Kerja Kolegium yang ditetapkan dalam suatu Ketetapan Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regulasi yang terus berkembang. 3. Entry level pendidikan fisioterapi Indonesia yang masih beragam

Memperhatikan


Memutuskan

: 1. Program kerja Kolegium Fisioterapi Indonesia Periode 2016-2020 Sebagaimana terlampir dalam ketetapan ini. 2. Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1, kolegium harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia 3. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Bali 24 Mei 2016

Presidium Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII Ketua : ..................... Sekretaris : .................... Anggota : .................... Anggota : .................... Anggota : .................... Anggota : .................... Anggota : .................... 141 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

PROGRAM KERJA KOLEGIUM FISIOTERAPI INDONESIA PERIODE 2016-2020

Kolegium Fisioterapi Indonesia bertanggungjawab dalam memberikan masukan ke badan eksekutif Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan sistem pendidikan Fisioterapi dalam rangka menjamin mutu fisioterapi Indonesia. 1. Menyusun program pengembangan Pendidikan Fisioterapi Indonesia yang berkualitas dan bertandar Internasional. 2. Sinkronisasi antara standar kompetensi, standar pendidikan dengan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan 3. Menyusun capaian pembelajaran Fisioterapi Indonesia untuk semua level pendidikan. 4. Menyusun pembagian kewenangan Fisioterapi Indonesia sesuai dengan kompetensi dan level pendidikan/ KKNI 5. Menyusun dan mengupayakan Implementasi standar Pendidikan Fisioterapi Indonesia 6. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan Pengakuan Pembelajaran Lampau/ Recognice Priori Learning 7. Sistem penjaminan Mutu penyelenggaraan kegiatan P2KB (Sertifikasi Penyelenggara P2KB) 8. Menyiapkan Institusi Pendidikan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Fisioterapi Exit Exam pada tahun 2016 9. Merencanakan dan melaksanakan Uji Kompetensi Fisioterapi TKWNA 10. Merintis Pendidikan Pasca Sarjana Fisioterapi di dalam negeri 11. Membina Perhimpunan Fisioterapi seminat dalam rangka pengembangan ke arah Fisioterapi spesialistik.


KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 11/ TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang NASKAH AKADEMIK PENDIDIKAN FISIOTERAPI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

: Bahwa dalam rangka menjaga, meningkatkan peran fisioterapi perlu dibuat perencanaan pendidikan fisioterapi yang mengacu pada regualai dan perkembangan ilmu pengetahuan global dalam satu naskah akademik yang ditetapkan oleh kongres nasional fisioterapi Indonesia.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regulasi yang terus berkembang.

Memperhatikan


Memutuskan

: 1. Naskah akademik pendidikan fisioterapi Indonesia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 2. Pelaksanaan naskah akademik fisioterapi Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.


: : : : : : :

: :

Bali 24 Mei 2016



FINAL DRAFT

BUKU NASKAH AKADEMIK PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPI

Disusun Oleh : APTIFI

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK FISIOTERAPI

Ketua

: Drs. Djohan Aras, S.Ft(Physio)., M.Kes., M.Pd

Wakil Ketua

: Umi Budi Rahayu, Sst.Ft., M.Ked

Sekretaris

: Syahmirza Indra Lesmana, SKM., S.Ft., M.Fis

Wakil Sekretaris

: Miranti Yolanda Anggita, S.Ft

Anggota

: 1. Sugijanto, Dipl.PT.,M.Fis 2. dr. Agung Wiwiek Indrayani, M.Ked 3. Siti Khotimah, Sst.Ft., M.Fis 4. Muhammad Irfan, SKM., S.Ft., M.Fis 5. Wahyuni 6. Susi 7. Isnaini Herawati 8. Totoh Budi S 9. Ni Wayan Tiany 10. I Made Niko Winaya 11. Ari Wibawa

Sekretariat

:


DAFTAR ISI

BAB I : DASAR PEMIKIRAN PENETAPAN SISTEM PENDIDIKAN FISIOTERAPI DI INDONESIA .................................................................................................

5

A. Fisioterapi sebagai Profesi ......................................................................

5

B. Fisioterapi sebagai Pelayanan Professional ............................................

7

C. Tuntutan globalisasi dan kehidupan profesi ...........................................

10

BAB II : JENJANG PENDIDIKAN FISIOTERAPI .............................................

12

Pendidikan Fisioterapi Masa depan ...............................................................

12

Ketentuan umum/terminologi ........................................................................

33

Nomenklatur berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan ...............................

55

BAB III : JENJANG KARIR TENAGA FISIOTERAPI ......................................

58

BAB IV : SISTEM AKREDITASI PENDIDIKAN FISIOTERAPI .....................

65

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN...................................................................

75

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................

77

LAMPIRAN: KOMPETENSI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN


BAB I DASAR PEMIKIRAN PENETAPAN SISTEM PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPI DI INDONESIA

A. FISIOTERAPI SEBAGAI PROFESI Profesi fisioterapi adalah bagian dari pelayanan kesehatan yakni merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam mengatasi, meningkatkan, memulihkan, dan mengembangkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi. Profesi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi fisioterapi yang diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan syarat mampu menerapkan ilmu pengetahuan khusus fisioterapi ke dalam praktek secara sistematis, mandiri dan bermitra yang dilakukan atas dasar kaidah dan moral yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya sehingga mendapatkan penghasilan bagi kehidupannya. Fisioterapi sebagai profesi memiliki karakteristik sebagai berikut : 1.

Memiliki Ilmu Pengetahuan Fisioterapi Sebagai Landasan Praktik Yang Diperoleh Setelah Menyelesaikan Pendidikan Akademik.

2.

Memiliki Teknologi Fisioterapi Yang Aplikatif.

3.

Memiliki Keilmuan Dan Ketrampilan Khusus Fisioterapi Yang Sistematis, Terencana Dan Terukur Sebagai Syarat Kemandirian Dan Kemitraan Fisioterapi.

4.

Memiliki Otonomi Mandiri Yaitu Kebebasan Dalam Melakukan KeputusanKeputusan Professional Dalam Melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Sesuai


Dengan Kompetensi Dan Kewenangannya Dalam Bentuk Kemitraan Berdasarkan Standar Kompetensi Fisioterapi Indonesia. 5.

Memiliki Kewenangan Melaksanakan Proses/Tindakan Fisioterapi Terhadap Masalah Gerak Dan Fungsi Dan Tidak Dapat Didelegasikan Kepada Profesi Kesehatan Lain.

B. Kode Etik Bagi Tenaga Profesi Fisioterapi Kode etik profesi fisioterapi merupakan landasan yang sakral dalam pelaksanaan layanan fisioterapi. Kode etik tersebut telah tersusun berdasarkan Kepmenkes No. 376/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar profesi Fisioterapi. Garis besar kode etik Fisioterapi Indonesia adalah : 1.

Menghargai hak dan martabat individu

2.

Tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan

3.

Memberikan pelayanan professional secara jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab

4.

Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi

5.

Menghargai hubungan multi disipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien/klien

6.

Menjaga rahasia pasien/klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum/pengadilan


7.

Selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

8.

Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajad kesehatan individu dan masyarakat.

9.

Menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi fisioterapi melalui penelitian.

C. FISIOTERAPI SEBAGAI PELAYANAN PROFESIONAL Pelayanan fisioterapi adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang bergerak dalam bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mengatasi dan memelihara gangguan gerak dan fungsi serta meningkatkan gerakan fungsional dengan berpedoman pada kondisi ketidakmampuan, impairment, functional limitation, dan restriction of participation. Untuk melaksanakan pelayanan professional dibutuhkan kajian analisis dan sintesis yang tinggi terhadap ilmu-ilmu dasar fisioterapi, ilmu sosial dan perilaku, ilmu gerak, dan metode penelitian Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas, maka diperlukan kajian teknologi dan skill fisioterapi melalui proses fisioterapi : 1. Melakukan assessment fisioterapi untuk menegakkan diagnosis fisioterapi. 2. Membuat program fisioterapi berdasarkan pada problem fisioterapi. 3. Mengimplementasikan program fisioterapi. 4. Melakukan evaluasi, re assessment dan re evaluasi fisioterapi. 5. Melakukan modifikasi. 6. Melakukan dokumentasi. 7. Melakukan kemitraan profesi.


Hal tersebut sesuai dengan kepmenkes 1363 tahun 2001 tentang registrasi dan ijin praktek profesi, dan kepmenkes no. 376 tahun 2007 tentang standar profesi fisioterapi. Pelayanan fisioterapi di Indonesia mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan oleh : 1. Pelayanan lahan praktek yang dikelola oleh pemerintah 2. Pelayanan lahan praktek yang dikelola oleh swasta 3. Pelayanan lahan praktek mandiri Pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan terkait dengan lahan praktek tersebut.

D. TUNTUTAN GLOBALISASI DAN KEHIDUPAN PROFESI 1. Tuntutan Globalisasi Kedepan era globalisasi dalam segala hal semakin berkembang sedemikan rupa, seperti tuntutan kesetaraan kualifikasi profesi fisioterapi di dunia serta kemajuan IPTEKS, perubahan pola penyakit, perubahan gaya hidup, pasar bebas antar negara hampir tak terbatas, dan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Hal tersebut menimbulkan dampak terhadap peningkatan kajian masalah gerak dan fungsi. Untuk itulah maka perlu diantisipasi dengan : a.

Penataan system pendidikan berbasis KBK (Problem solving and Problem based learning).

b.

Peningkatan kualitas SDM fisioterapi yang cerdas dan berketrampilan tinggi

c.

Membangun pola kerja praktek yang mandiri, bermitra, dan berkolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka hendaknya dibangun sebuah pola pendidikan

untuk menjawab tantangan tersebut di atas, yakni pendidikan profesi fisioterapi. 149 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

2. Eksistensi Profesi Profesi fisioterapi harus hidup terus dengan upaya ; a. Menciptakan suasana kondusif antar profesi dengan cara saling menghargai antar profesi b. Memahami batas ruang dan kewenangan profesi c. Menciptakan peluang untuk maju dan mengembangkan profesi d. Bangga terhadap profesi fisioterapi e. Hidup dan menghidupi profesi fisioterapi f. Menjadikan organisasi profesi sebagai soko guru dalam pengembangan profesi

BAB II JENJANG PENDIDIKAN FISIOTERAPI

A. Pendidikan Fisioterapi Masa Depan Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.


d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

1. Pendidikan Vokasi Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan (UU no 12 th 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Pendidikan Vokasi fisioterapi ini untuk menghasilkan tenaga yang berkompeten di bidang fisioterapi dengan keahlian terapan tertentu dengan tujuan, antara lain :

a.

Menghasilkan tenaga Fisioterapi level 5 (Ahli Madya) dan level 6 (Sarjana Terapan).

b.

Mengembangkan proses belajar mengajar di bidang fisioterapi kepada peserta didik, maupun masyarakat umum yang membutuhkan.

c.

Mengembangkan pengkajian Iptek yang berkaitan dengan bidang fisioterapi dengan keahlian terapan tertentu.

d.

Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

e.

Melakukan dan mengembangkan kegiatan sebagai pusat informasi dan inovasi di bidang fisioterapi.

f.

Mengembangkan kerja sama dengan institusi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia.


Peran fisioterapi diuraikan secara umum dan khusus sesuai

dengan KKNI

Fisioterapi dan Learning Outcome sebagai, kewenangan, keilmuan, tanggungjawab dari lulusan pendidikan vokasi level 5 untuk program Diploma III berikut: Tabel 1. KKNI dan Learning Outcome Lulusan Diploma III Fisioterapi

KKNI

Learning Outcome

Deskriptor Generik

Deskriptor Spesifik

Mampu

Mampu melakukan tindakan Lulusan

menyelesaikan

teknis

pekerjaan berlingkup pada

pelayanan lingkup

luas, memilih metode dengan yang

sesuai

terkait lulus

wajib

problem/ gangguan pengetahuan

mempunyai

tentang

konsep

dari gerak dan fungsi mulai upaya dasar, prinsip, dan teori yang pencegahan, berkaitan

sudah maupun belum pengobatan

dan

dengan

kesehatan

pemulihan manusia secara umum dan secara

dengan dengan melakukan analisis data khusus yang berkaitan dengan

menganalisis serta

data, (mulai dari asesmen, diagnosis gerak manusia dan teknologi mampu fisioterapi, membuat pemilihan intervensi

menunjukkan kinerja metode dengan

fisioterapi Fisioterapi yang baru

yang

beragam pilihan yang promosi,

baku

DIII program Studi

mutu

kuantitas

(perencanaan

& mampu

fisioterapi

dan

memformulasikan

dan intervensi) dengan mengacu penyelesaian masalah prosedural. yang pada prosedur operasional baku Mempunyai

terukur.

(POB)

dan evaluasi serta tentang

mampu menunjukan kinerja nasional, dengan mutu dan kuantitas serta

konsep

teoritis

sistem

kesehatan

legislasi

fisioterapi

batasan-batasan

yang terukur sesuai legal dan kewenangan fisioterapis . Agar etika profesi

dapat berperan sebagai teknisi fisioterapi yang berkaitan dengan

Menguasai

konsep

1. Mempunyai

teoritis

bidang

tentang

pengetahuan penanganan gangguan gerak dan dasar, fungsi

konsep

yang Dengan kemampuan:

pengetahuan tertentu

prinsip, dan teori

secara umum, serta

berkaitan dengan kesehatan 1. Melakukan tindakan teknis

mampu

manusia secara umum yang

fisioterapi pada lingkup yang

memformulasikan

berkaitan

dengan

gerak

luas terkait dengan problem/

penyelesaian

manusia

dan

teknologi

gangguan gerak dan fungsi


masalah prosedural.

intervensi fisioterapi

dan

dengan melakukan analisis

mampu memformulasikan

data (mulai dari asesmen,

penyelesaian

diagnosis

masalah

prosedural.

fisioterapi,

membuat pemilihan metode

2. Mempunyai konsep teoritis

(perencanaan & intervensi)

tentang sistem kesehatan

dengan

nasional, legislasi fisiotrapi

prosedur operasional baku

serta

(POB)

batasan-batasan

mengacu

pada

dan evaluasi serta

kewenangan fisioterapis .

mampu menunjukan kinerja

Memiliki

Mampu mengelola kelompok

dengan mutu dan kuantitas

kemampuan

kerja dalam ruang lingkup

yang terukur sesuai legal dan

mengelola kelompok terbatas masalah kerja dan menyusun gerak laporan

dan

fungsi

tertulis menggunakan

secara komprehensif.

kesehatan

dan 2. Mampu melakukan promosi

komunikasi

secara lisan dan tertulis serta menyusun

laporan

pada sendiri

Mampu

diberi tanggungjawab pencapaian kerja kelompok.

dapat dapat

bertanggungjawab

diberi

tanggungjawab

atas pencapaian hasil kerja atas kelompok hasil melakukan

dengan

masalah gerak dan fungsi

kerja

pekerjaan pada pekerjaan sendiri dan dan

kesehatan berkaitan dengan

tertulis 3. Mampu mengelola kelompok

secara komprehensif Bertanggungjawab

etika profesi

cara

komunikasi

interpersonal , empati dan etis

4. Bekerja

dalam

tim

dan

berkomunikasi secara efektif 5. Menyusun laporan kelompok kerja

dan

pelayanan

fisioterapi secara menyeluruh , akurat dan sahih 6. Mampu atas

bertanggungjawab

kerja

kelompok

sendiri di

dan bidang

pelayanan fiisioterapi serta memiliki

komunikasi

interpersonal , empati

dan

sikap etis sesuai dengan kode etik fisioterapi


Peran, kewenangan, keilmuan, tanggungjawab dari lulusan pendidikan vokasi level 6 untuk program Diploma IV Fisioterapi diuraikan secara umum dan khusus sesuai KKNI Fisioterapi dan Learning Outcome lulusan Diploma IV Fisioterapi sebagai berikut : Tabel 2. KKNI dan Learning Outcome Lulusan D-IV Fisioterapi KKNI

Learning Outcome

Deskriptor Generik Deskriptor Spesifik Mampu

1. Mampu menerapkan teknik Lulusan D IV program -Studl-

memanfaatkan IPTEKS

intervensi fisioterapi , teknik Fisioterapi yang baru lulus wajib dalam

komunikasi,

pengetahuan mempunyai pengetahuan tentang

bidang keahliannya

klini, biomedik ,psikososial konsep dasar, prinsip, dan teori

dan

mampu

untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan

beradaptasi terhadap

gerak dan fungsi melalui manusia secara umum dan secara

situasi

yang

analisis masalah gerak dan khusus yang berkaitan dengan

dalam

fungsi secara sistematik dan gerak manusia dan teknologi

dihadapi penyelesaian

mampu memodifikasi serta intervensi

masalah

mampu beradaptasi dengan mendalam keadaan,

kondisi

klien,

mampu

dan masalah prosedural.

masyarakat lingkungannya.

Mempunyai

konsep

teoritis

melakukan tentang sistim rujukan pelayanan

identifikasi yang

serta

secara

pasen/ memformulasikan penyelesaian

keluarga

2. Mampu

fisioterapi

faktor

dapat

risiko kesehatan pada umumnya dan

menganggu khususnya

berkaitan

aktivias fungsi gerak dan fungsi gerak merancang

alternatif serta

pencegahannya

dengan usulan

menggunakan

mampu

dengan

secara mendalam meformulasikan

prioritas penyelesaian

ilmu masalah kesehatan prosedural

pengetahuan dan teknologi Agar dapat berperan sebagai : yang telah di miliki

Fisioterapis profesional

untuk

memecahkan masalah gerak dan pengetahuan fungsi individu dan masyarakat

Menguasai

konsep 1. Mempunyai

teoritis

bidang

tentang


prinsip,

secara umum dan

berkaitan dengan kesehatan pendidikan di bidang fisioterapi

konsep

manusia secara umum dan dengan kemampuan

teoritis

konsep dan

teori

dasar, melalui pendekatan prosedural yang atau

sebagai


perceptor

bagian khusus dalam

secara khusus yang berkaitan 1. Mampu memanfaatkan teknik

bidang pengetahuan

dengan gerak manusia dan

intervensi fisioterapi , teknik

tersebut

teknologi

komunikasi

secara

mendalam,

serta

intervensi

,

pengetahuan

fisioterapi secara mendalam

klinis , biomedik , psikososial

mampu

serta

untuk memecahkan masalah

memformulasikan

memformulasikan

penyelesaian

penyelesaian

masalah prosedural.

prosedural.

mampu

gerak masalah

2. Mempunyai konsep teoritis tentang

sistim

dan

fungsi

melalui

masalah

gerak

analiisis dan

secara sistematik dan mampu

rujukan

memodifikasi serta mmampu

pelayanan kesehatan pada

beradaptasi dengan keadaan ,

umumnya dan

kondisi pasen/ klien , keluarga

berkaitan gerak

khususnya

dengan

fungsi

secara mendalam

serta

dan masyarakat lingkungannya .

mampu 2. Mampu melakukan identifikasi

meformulasikan

usulan

prioritas

penyelesaian

masalah

kesehatan

prosedural

faktor risiko menganggu

gerak dan merancang alternatif pencegahannya menggunakan

keputusan

pengetahuan

strategis alternatif

yang dapat aktivitas fungsi

Mampu mengambil Mampu menyajikan beberapa solusi

dalam

berdasarkan analisis permasalahan kesehatan yang

dengan ilmu dan

memberikan berdasarkan analisis informasi

petunjuk

dalam dan data dalam bentuk model

memilih

berbagai yang dapat digunakan sebagai

alternatif solusi:

Bertanggungjawab pada sendiri

kerja organisasi

yang

promosi berkenaan

dengan gerak dan fungsinya

secara tepat

teknologi yang tepat guna.

menggunakan

Bertanggungjawab atas hasil 4. Mampu mengambil keputusan

memiliki

sikap

kritis,

empati pada klien dan tim kerja

tanggungjawab atas pada pencapaian

kesehatan

dan

dengan

dapat dan

diberi

penyuluhan

melakukan

dasar pengambilan keputusan

pekerjaan kerja mandiri atau kelompok dan

teknologi

yang telah di miliki.

informasi dan data, terkait dengan gerak dan fungsi 3. Mampu dan

fungsi

tingkat

internal

hasil ekstemal organisasi.

berdasarkan analisis informasi dan data dalam pelayanan fisioterapi.

serta 5. Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah gerak dan fungsi

dalam


lingkup

kerjanya. 6. Bertanggungjawab atas hasil kerja mandiri atau kelompok dan

memiliki

sikap

kritis,

empati dan etis pada klien 7. Mampu bekerja secara tim dan interprofesional dalam lingkup kerja internal serta ekstemal organisasi.

Pengembangan program pendidikan vokasi kedepan akan mengikuti alur pengembangan berdasarkan KKNI, yaitu : a. Program pendidikan Diploma III Fisioterapi (level 5) merupakan pendidikan vokasi untuk mendidik lulusan SMU/SMK dengan lama studi 3 tahun, hasilnya adalah tenaga teknisi fisioterapi. Program pendidikan Teknisi fisioterapi terintegrasi dengan pendidikan program pendidikan level 5 Diploma III Fisioterapi, b. Program pendidikan Diploma IV Fisioterapi atau Sarjana Terapan (level 6) merupakan pendidikan vokasi yang dikembangkan dengan masa studi 4 tahun. 2. Pendidikan Akademik Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Tujuan pendidikan sarjana fisioterapi di Indonesia ialah mendidik mahasiswa melalui serangkaian pengalaman belajar menyelesaikan suatu kurikulum pendidikan, sehingga cukup pengetahuan, keterampilan serta sikap dan tingkah laku untuk : a. Menguasai dasar-dasar ilmiah, substansi dan keterampilan dalam bidang fisioterapi sehingga mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah fisioterapi; 156 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang fisioterapi dalam kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan tata kehidupan bersama; c. Mampu bersikap dan berperilaku secara profesional dalam berkarya di bidang fisioterapi maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang fisioterapi sesuai dengan bakatnya dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Sebagaimana yang terjadi dinegara-negara maju, makin kompleknya masalah fisioterapi masa kini dan masa mendatang perlu diikuti dengan pengembangan riset dan pengembangan keilmuan fisioterapi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk itu kesinambungan antara pendidikan dan riset harus diciptakan melalui program pendidikan kefisioterapian yang terencana. Pendidikan Akademik bidang fisioterapi ditujukan untuk menghasilkan tenaga fisioterapi yang dapat langsung bekerja dibidang fisioterapi dengan sebutan fisioterapis. Tenaga ini dipersiapkan pula untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sebagai fisioterapis dan atau Magister (S2) dan atau Doktor (S3). Para pendidik program pendidikan sarjana fisioterapi harus mampu mendorong peserta didik untuk menentukan karirnya sendiri yaitu menjadi tenaga professional atau peneliti. Tenaga professional bidang fisioterapi yaitu Fisioterapis dihasilkan dari program pendidikan profesi. Program Pendidikan Fisioterapi tingkat Magister dilaksanakan untuk menciptakan tenaga fisioterapi yang akan berkarir sebagai peneliti atau manajer program. Bagi mereka yang benar-benar akan meniti karir sebagai peneliti, setelah berpengalaman dibidang kerjanya dan berkemampuan sebagai peneliti, sangat dianjurkan untuk meneruskan pendidikan lanjut tingkat doktor.


Program Pendidikan Sarjana fisioterapi diarahkan agar semua lulusan mempunyai kualifikasi sebagai berikut: 

Mampu memanfaatkan teknik komunikasi, pengetahuan manajemen, ilmu sosial dan humaniora, sistem informasi, seni memberikan terapi untuk mengembangkan dan memodifikasi pelayanan fisioterapi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui analisis masalah fisioterapi secara sistematis sesuai bukti pada kondisi umum serta mampu beradaptasi pada kondisi sumberdaya terbatas.



Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan praktek fisioterapi dengan

menggunakan

proses

fisioterapi

yang

sudah

baku

serta

mampu

mengintrepretasikan hasil pemeriksaan fisioterapi dan penunjang. 

Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah fisioterapi dalam lingkup kerja.



Bertanggungjawab atas hasil kerja mandiri atau kelompok dan memiliki sikap kritis, empati pada klien dan tim kerja pada tingkat internal serta eksternal organisasi. Didasarkan atas kerangka kualifikasi diatas, penyelenggara program pendidikan

sarjana fisioterapi harus selalu memperbaharui (‘up-date’) kurikulum dan proses belajarmengajar sesuai dengan capaian pembelajaran (‘learning outcome’) yang telah disepakati dan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan fisioterapi dan permintaan bursa tenaga kerja dibidang fisioterapi dan kesehatan. Kerjasama antara penyelenggara program pendidikan sarjana fisioterapi, Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisioterapi (APTIFI) dan Organisasi Profesi dalam hal ini Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) sangat diperlukan dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum dan proses belajar-mengajar serta pembinaan agar kualitas lulusan dapat tetap terjaga. Uraian deskriptor (KKNI) dan Learning Outcome lulusan S1, S2 dan S3 Fisioterapi pada tabel 3,4 dan 5 . Tabel 3.

Deskriptor KKNI dan Learning outcome Lulusan S-1 Fisioterapi


Deskriptor Generik

Deskriptor Spesifik

Mampu

1. Mampu

memanfaatkan

bidang

dalam keahliannya

dan

menerapkan Lulusan

mampu

S1

Dasar, mempunyai

Biomedik

ketrampilan

dan

yang berhubungan dengan menerapkan IPTEK laboratorium masalah

situasi yang dihadapi

fungsinya yang diperlukan psikososial

dalam

sebagai

masalah.

pengetahuan untuk

psikososial penerapan

komunikasi,

beradaptasi terhadap

penyelesaian

program Studi

laboratorium Fisioterapi yang baru lulus wajib

IPTEK

IPTEKS

Learning outcome

dan Biomedik

gerak

dan

mampu dan

sumberdaya yang tersedia.

biomekanik

yang

berhubungan

analisis

dengan biofisika

beradaptasi

2. Mampu

komunikasi,

pelayanan dengan masalah gerak manusia

dasar

fisioterapi

Dasar,

biomekanik

/

dalam tubuh manusia

secara mendalam serta mampu

menganalisa memberikan usulan penyelesaian /

biofisika masalah prosedural

dalam tubuh manusia dan Mempunyai

konsep

teoritis

mampu memberikan usulan tentang biomekanik dan teknlogi alternatif

pemecahan biofisika, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural

masalah kefisioterapian. Menguasai

konsep

teoritis

bidang

1. Mempunyai pengetahuan pada untuk


ketrampilan

secara

dan

menerapkan

konsep teoritis bagian

laboratorium

khusus dalam bidang

Dasar,

pengetahuan tersebut

psikososial

secara

berhubungan

umum

mendalam,

serta

mampu

tubuh

penerapan berkaitan

manusia

dengan

yang

pelayanan

dan fisioterapi IPTEK Agar dapat berperan sebagai Biomedik analis masalah gerak dan fungsi komunikasi, dalam pelayanan fisoterapi untuk yang memformulasikan penyelesaian

dengan masalah prosedural atau sebagai fisioterapi dengan masalah gerak manusia pendidik

memformulasikan

serta mampu memberikan kemampuan:

penyelesaian masalah

usulan

prosedural.

masalah prosedural dalam

laboratorium Biomedik Dasar,

pelayanan fisioterapi

komunikasi, psikososial yang

2. Mempunyai teoritis

penyelesaian 1. Mampu menerapkan IPTEK

konsep

berhubungan dengan masalah

tentang

gerak

biomekanik dan teknlogi

dan

diperlukan

fungsinya

yang

sebagai

dasar


biofisika,

serta

memformulasikan penyelesaian prosedural

pelayanan mampu

masalah pada

fisioterapi beradaptasi

dan dengan

sumberdaya yang tersedia.

tubuh 2. Mampu

menganalisa

manusia yang diperlukan

biomekanik / biofisika dalam

dalam

tubuh manusia yang berkaiatan

pelayanan

fisioterapi

dengan pelayanan fisioterapi. 3. Mampu menyajikan beberapa

Mampu

mengambil Mampu menyajikan beberapa

keputusan

strategis alternatif solusi dalam IPTEK

berdasarkan analisis laboratorium Biomedik Dasar, informasi dan data, komunikasi, psikososial yang dan

memberikan berhubungan dengan masalah

petunjuk memilih

dalam gerak dan fungsinya yang berbagai diperlukan

alternatif solusi.

sebagai

dasar

alternatif solusi dalam IPTEK laboratorium Biomedik Dasar, komunikasi, psikososial yang berhubungan dengan masalah gerak

dan

diperlukan

fungsinya

yang

sebagai

dasar

pelayanan fisioterapi 4. Mampu mengambil keputusan


berdasarkan analisis informasi dan data yang terkait dengan IPTEK

laboratorium

yang

berkaitan dengan gerak dan Bertanggungjawab pada sendiri

pekerjaan dan

dapat

diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

1. Mampu bekerja mandiri dalam menerapkan iptek di laboratorium yang ada

atas

hasil kerja mandiri atau kelompok dan memiliki sikap

kritis,

empati

dalam menjalankan tugas pada tingkat internal serta ekstemal organisasi

5. Mampu memberikan alternatif pemecahan prosedural

dilingkungan kerjanya

2. Bertanggungjawab

fungsinya

masalah dalam

lingkup

kerjanya 6. Bertanggungjawab atas hasil kerja mandiri atau kelompok dan memiliki sikap kritis. 7. Mampu bekerja secara tim kerja pada tingkat internal serta ekstemal organisasi.

Tabel 4. Deskriptor KKNI Lulusan S-2 Fisioterapi


Deskriptor Generik Deskriptor Spesifik Mampu

1. Mampu

Learning outcome

mengembangkan Lulusan

Magister

Sain

mengembangkan

pengetahuan, teknologi dan program -Studi- Fisioterapi yang

pengetahuan,

kiat dalam bidang keilmuan baru lulus wajib mempunyai

teknologi,

fisioterapi

dan/atau

dan praktek kemampuan

seni di dalam bidang

profesional fisioterapi pada

keilmuannya

lingkup

atau

1. Mampu

mengembangkan

kekhususan

pengetahuan, teknologi dan

sehingga

seni dalam bidang keilmuan

praktek

melalui

riset

profesionalnya

menghasilkan inovasi dan

fisioterapi

melalui riset, hingga

teruji

dengan

profesional fisioterapi pada

menghasilkan karya

mengintegrasikan

semua

lingkup kekhususan melalui

inovatif dan teruji

peran Fisioterapis sehingga

riset sehingga menghasilkan

dapat

meningkatkan

inovasi dan teruji

dengan

kualitas gerak dan fungsi

mengintegrasikan

semua

individu dan masyarakat

peran Fisioterapis sehingga

dan

praktek

dapat meningkatkan kualitas 2. Mampu

mengembangkan

dan

menerapkan

pengembangan konsep dan prinsip pengelolaan waktu, sumber daya manusia dan –

sarana

prasarana

prioritas

dan

melalui

pengaturan,

pengawasan,

partisipasi dan konstribusi praktek

fisioterapi

yang

aman dan efektif sehingga dapat

menjamin

praktek

profesional fisioterapi yang efektif dan efisien.

gerak dan fungsi individu dan masyarakat 2. Mampu

mengembangkan

dan

menerapkan

pengembangan konsep dan prinsip pengelolaan waktu, sumber daya manusia dan sarana

–

prasarana

prioritas

dan

melalui

pengaturan,

pengawasan,

partisipasi dan konstribusi praktek

fisioterapi

yang

aman dan efektif sehingga dapat

menjamin

praktek

Mampu

Mampu memecahkan masalah

profesional fisioterapi yang

memecahkan

permasalahan sain, teknologi

efektif dan efisien

permasalahan sains, dan kiat teknologi, dan atau keilmuan

di dalam bidang fisioterapi

seni di dalam bidang inter dan multidislipiner

secara

3. Mampu

memecahkan

masalah permasalahan sain, teknologi dan atau seni (kiat)


keilmuannya melalui

di dalam bidang keilmuan

pendekatan

fisioterapi secara inter dan

inter-

atau multidisiplin

multidislipiner 4. Mampu

Mampu

mengelola

mengembangkan

riset

mengembangkan

riset

yang

bagi

pengembangan yang

yang

bagi

masyarakat,

bermanfaat

bagi

masyarakat,

masyarakat

dan

fisioterapi dan mendapat

pengakuan nasional dan /

serta

pengakuan nasional dan /

atau internasional.

dan

keilmuan mampu

mendapat

mengelola

dan

dan

Riset

1. Mampu

mengelola

bermaafaat

keilmuan

atau internasional.

maupun internasional.

fisioterapi

keilmuan dan mendapat

5. Mampu berkontribusi dalam

pengakuan nasional 2. Mampu

bermaafaat

berkontribusi

perencanaan peta jalan( road

dalam perencanaan peta

map)

jalan( road map) riset

merangkum dan interpretasi

dengan cara merangkum

evidance-based

dan interpretasi evidance-

physiotherapy

based physiotherapy dari

penelitian

hasil penelitian

sesuai

yang

/ kajian

sesuai

dengan

riset

dengan

cara

dari hasil

/ kajian yang dengan

profesionalisme

fisioterapi

profesionalisme

terkait arah pengembangan

fisioterapi

fisioterapi

terkait arah

pengembangan fisioterapi

dan pemcahaan

masalah ilmu dan teknologi

mengaplikasikan dan pemcahaan masalah 6. Mampu etika penelitian dalam ilmu dan teknologi kegiatan 3. Mampu mengaplikasikan etika

penelitian

kegiatan

riset

pengembangan

dalam dan

keilmuan

dan teknologi fisioterapi

riset

dan

pengembangan keilmuan dan teknologi fisioterapi 7. Mampu

mendesiminasikan

hasil riset dalam bentuk publikasi jurnal

saintifik ilmiah

terakreditasi

baik

lingkup nasional


pada yang pada

Mampu

Mampu memecahkan masalah

memecahkan

permasalahan sain , teknologi

permasalahan sains, dan

kiat

di dalam bidang

teknologi, dan atau keilmuan keahlian/ spesialistik seni di dalam bidang fisioterapi secara inter dan keilmuannya melalui multidislipiner yang digunakan pendekatan

inter- dalam

atau multidisiplin

mengembangkan

praktek keahlian / spesialistik sesuai

kebutuhan pelayanan

klinik pada klien/ pasen Mampu

mengelola 1. Mampu

Riset

dan

mengelola

dan

mengembangkan riset yang

pengembangan yang

bermanfaat

bermanfaat

bagi

masyarakat , dan keilmuan

masyarakat

dan

fisioterapi

serta

pengakuan

keilmuan mampu

mendapat

bagi

dan

mendapat di

bidang

bidang keahlian khususnya

pengakuan nasional

/

spelsialistiknya

maupun

mendapat

internasional.

nasional

dan

pengakuan dan/

atau

internasional. 2. Mampu melakukan kegiatan penelitian yang

interprofesional

hasilnya

dapat

diaplikasikan dalam praktek keahlian/ spesialistik nya 3. Mampu etika

mengaplikasikan clinical

terutama

research

yang berkaitan

dengan human subjek dalam penelitian

klinik

sesuai

spesialisasi nya


Tabel 5. Deskriptor KKNI Lulusan S-3 Fisioterapi Deskriptor Generik

Deskriptor Spesifik

Mampu

1. Mampu

Learning Outcome

mmengembangkan Lulusan

mengembangkan

ilmu pengetahuan baru dan Fisioterapi

pengetahuan,

teknologi fisioterapi

teknologi,

dan

atau

guna ketrampilan

bidang

berdasarkan

keilmuannya

atau

praktik

(wisdom)

level

baru

lulus

kearifan 1. Mampu

pengetahuan baru dalam

bidang

mengembangkan

tersebut

riset,

hingga

keahlian yang terkait dengan

teknologi

karya

gerak dan fungsi individu dan

terkini

masyarakat.

meningkatkan

kreatif, original, dan

wajib

profesional mempunyai kemampuan

profesionalnya melalui

menghasilkan

9

terkini program -Studi- Fisioterapi

meningkatkan yang

seni baru di dalam

Pendidikan

teruji.

ilmu

pengetahuan baru dan fisioterapi guna

ketrampilan profesional 2. Mampu menghasilkan inovasi teknologi fisioterapi

yang

original melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan baru , seni dan

teknologi

fisioterapi

mutakhir dan teruji

oleh

pakar di tingkat nasional dan internasional

dalam upaya

meningkatkan

profesional

praktek keahlian 3. Mampu

berdasarkan (wisdom)

kearifan

pengetahuan

baru tersebut

dalam

bidang keahlian

yang

terkait

gerak

dengan

dan fungsi individu dan masyarakat . 2. Mampu

menghasilkan

inovasi

teknologi

fisioterapi

mengembangkan

yang

original

melalui

teknologi FISIOTERAPI baru

pemanfaatan

yang inovatif, kreatif dan

pengetahuan baru, seni

teruji dalam bidang

sub

dan teknologi fisioterapi

keahliannya

sub

mutakhir

spesialisasinya

/

melalui

dan

ilmu

teruji

oleh pakar di tingkat

kegiatan riset dalam bidang

nasional

subspesialisasinya

internasional


dan dalam

Mampu memecahkan permasalahan teknologi,

Mampu

memecahkan

sains, permasalahan sain, teknologi dan

dan

atau atau seni (kiat) di dalam bidang

seni di dalam bidang keilmuan keilmuannya

masalah

fisioterapi

melalui pendekatan

upaya

meningkatkan

profesional keahlian

melalui 3. Mampu

inter-multidislipiner

mengembangkan

pendekatan

inter- atau transdisiplin

teknologi

multi

trans

baru

atau

praktek

disiplin.

Fisioterapi

yang

inovatif,

kreatif dan teruji dalam bidang sub keahliannya /

Mampu

mengelola,

memimpin,

dan

1. Mampu

memimpin

dan

mengembangkan riset

untuk

mengembangkan riset

pengembangan

dan

teknologi

pengembangan

ilmu

dan

sub

spesialisasinya

melalui kegiatan riset dalam

bidang

subspesialisasinya

ilmu pengetahuan dan

yang 4. Mampu memecahkan kompleks dengan integritas masalah permasalahan profesional yang tinggi terkait sain , teknologi dan atau

kemaslahatan

dengan

yang bermanfaat bagi

umat

manusia, serta mampu mendapat

fiisioterapi

subkeahliannya/

subspesialisnya

pengakuan

nasional internasional.

atau

2. Mampu

menghasilkan

terobosan yang mutakhir dan inovasi di bidang ilmu dan teknologi

fisioterapi

memecahkan kritis

dalam

permasalahan

kesehatan

mengefektifkan

maupun penelitian

ilmu yang membentuk batang tubuh

teroritis

knowledge)

dan

(body

of

praktek-

praktek profesional di bidang kerja

pelayanan

kesehatan

dalam kontek gerak dan fungsi

seni (kiat)

di dalam

bidang

keilmuan

fisioterapi pendekatan

inter-

multidislipiner

atau

transdisiplin 5. Mampu memimpin dan mengembangkan untuk ilmu

riset

pengembangan dan

teknologi

fiisioterapi

yang

kompleks

dengan

integritas

profesional

yang

tinggi

terkait

dengan subkeahliannya/ subspesialisnya

nya.

6. Mampu 3. Mampu mengembangkan dan menerapkan etika

melalui

bioetika

penelitian

serta

menghasilkan

terobosan

yang

mutakhir dan inovasi di

dalam


kegiatan

riset

dan

bidang

ilmu

pengembangan keilmuan dan

teknologi

teknologi fisioterapi

dalam

dan

fisioterapi memecahkan

permasalahan 4. Mampu hasil

mendesiminasikan riset

dalam

bentuk

publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik pada lingkup nasional maupun internasional

kritis

kesehatan

maupun

mengefektifkan penelitian

ilmu

membentuk

yang batang

tubuh teroritis (body of knowledge)

dan

praktek-praktek profesional di bidang kerja

pelayanan

kesehatan dalam kontek gerak dan fungsi nya. 7. Mampu mengembangkan menerapkan serta

etika

dan

bioetika penelitian

dalam kegiatan riset dan pengembangan keilmuan dan teknologi fisioterapi 8. Mampu mendesiminasikan hasil riset

dalam

bentuk

publikasi saintifik pada jurnal

ilmiah

yang

terakreditasi baik pada lingkup

nasional

maupun internasional


3 . Pendidikan Profesi Pendidikan profesi (Physio) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana fisioterapi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Tujuan umum pendidikan profesi

adalah menghasilkan

tenaga profesional fisioterapi yang mampu mengamalkan kemampuan profesi secara baik dan manusiawi, berdedikasi tinggi terhadap profesi, pasien dan klien, tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi fisioterapi. Secara khusus pendidikan profesi fisioterapi bertujuan untuk : a. Menghasilkan tenaga ahli yang mampu melakukan asuhan fisioterapi sesuai kebutuhan b. Menghasilkan tenaga ahli yang menjunjung tinggi profesi c. Menghasilkan tenaga ahli yang menjunjung tinggi martabat manusiawi klien d. Menghasilkan tenaga ahli yang senantiasa terbuka dalam pengembangan ilmu dan teknologi penanganan fisioterapi Peran, kewenangan, keilmuan, tanggungjawab dari lulusan pendidikan level 7 untuk program pendidikan Profesi fisioterapi diuraikan secara umum dan khusus, sesuai KKNI dan Learning Outcome seperti pada tabel 6.

Tabel 6.

Deskriptor KKNI dan Learning outcome Pendidikan Profesi Fisioterapi

Deskriptor

Deskriptor Spesifik

Learning outcome

Generik Mampu

Mampu merencanakan dan Lulusan

merencanakan dan mengelola mengelola

pelayanan

sumberdaya bawah

Profesi

sumberdaya Fisioterapi yang baru lulus wajib fisioterapi

di menguasai sain, teknologi dan kiat

di bawah tanggung jawabnya, dalam

tanggung dan

pendidikan

mengevaluasi

fisioterapi

secara ditunjukan

dalam

yang

dapat

menyelesaikan


jawabnya,

dan komprehensif

dengan masalah gerak dan fungsi

mengevaluasi

memanfaatkan IPTEK (teori praktek

secara

dan konsep serta teknologi profesional

komprehensif

fisioterapi)

kerjanya

untuk Agar

dengan menghasilkan

memanfaatkan IPTEKS

langkah

sebagai

dapat

langkah- fisioterapis

pengembangan memenuhi

untuk strategis institusi pelayanan fisioterapi

menghasilkan

fisioterapi

dalam

fisioterapis

berperan

sebagai

profesional

untuk

kebutuhan

pelayanan

atau sebagai pendidik

fisioterapi dengan kemampuan

langkah-langkah

1. Mampu

merencanakan

dan

pengembangan

mengelola

strategis organisasi

pelayanan fisioterapi di bawah

Mampu

Mampu menguasai sains,

memecahkan

teknologi dan kiat dalam

permasalahan

fisioterapi

sains,

yang

dapat

teknologi, ditunjukan

dalam

dan atau seni di menyelesaikan dalam

masalah

bidang gerak dan fungsi

keilmuannya

dalam

praktek sebagai fisioterapis

melalui pendekatan profesional monodisipliner Mampu melakukan Memiliki riset

dan melakukan riset fisioterapi

mengambil

dan

keputusan strategis riset dengan akuntabilitas tanggung

kemampuan

memanfaatkan untuk

hasil

membuat

keputusan strategis secara dan akuntabel jawab bertanggungjawab

dan penuh

penuh atas semua atas semua aspek fisioterapi aspek yang berada yang

berada

di bawah tanggung tanggung jawabnya jawab keahliannya.

bidang

dibawah

sumberdaya

tanggung jawabnya, 2. Mampu

mengevaluasi secara

komprehensif

dengan

memanfaatkan IPTEK (teori dan konsep serta teknologi fisioterapi) 3. Mampu membuat perencanaan dan

langkah

langkah

pengembangan

strategis


di unit

kerjanya 4. Memiliki kemampuan melakukan riset fisioterapi 5. Mampu strategis

mengambil keputusan yang

akuntabel

atas

dasar hasil riset (evedance based pactice) 6. Bertanggungjawab penuh atas semua aspek berada

fisioterapi yang

dibawah

jawabnya dengan komunikasi

tanggung melakukan

interpersonal

interprofesionak

dan

dengan

memiliki empati sikap kritis dan etis


Tabel 7. Deskriptor KKNI Lulusan Pendidikan Spesialis Deskriptor

Deskriptor Spesifik

Learning outcome

1. Mampu mengembangkan

Lulusan

Generik Mampu

Spesialis program Studi

mengembangkan

dan melakukan inovasi Fisioterapi yang baru lulus wajib

pengetahuan,

pengetahuan , teknologi , mempunyai kemampuan

teknologi, dan/atau

dan kiat yang diperlukan 1. Mampu

seni

dalam

di

dalam

bidang keilmuannya

meningkatkan

praktek atau

kehususan/

spesialistik

fisioterapi

mengembangkan

dan

melakukan inovasi pengetahuan dan teknologi dan seni

untuk

meningkatkan praktek keahlian /

praktek

melalui obesrvasi kasus ,

spesialis

profesionalnya

kajian klinis ,yang teruji

obesrvasi kasus , kajian klinis,

melalui

riset,

hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji

fisioterapi

melalui

dan pengetahuan terkini 2. Mampu mengembangan konsep

dan

pendidikan atau

kesehatan

konseling

penerapannya rangka

prinsip

dan dalam

promosi

kesehatan yang berkaitan dengan gerak dan fungsi individu dan masyarakat sesuai

keahlian/

2. Mampu mengembangan konsep dan

prinsip

pendidikan

kesehatan atau konseling dan penerapannya promosi berkaitan

dalam rangka

kesehatan dengan

yang

gerak

dan

fungsi individu dan masyarakat sesuai

keahlian/ spesialisasi

fisioterapi

spesialisasi fisioterapi 3. Mampu memecahkan masalah permasalahan sain , teknologi dan atau seni (kiat)

di dalam

bidang

fisioterapi

keilmuan

secara inter dan multidislipiner yang

digunakan

mengembangkan profesional sesuai pelayanan

dalam praktek kebutuhan

klinik pada klien/


pasen

4. Mampu

mengelola

dan

mengembangkan

riset

yang

bermanfaat bagi

masyarakat ,

dan keilmuan fisioterapi dan mendapat pengakuan di bidang bidang

keahlian khususnya /

spelsialistiknya

dan

mendapat

pengakuan nasional dan/ atau internasional 5. Mampu

melakukan

penelitian

interidiplin

kegiatan dalam

pengembangan clinical trial yang hasilnya

dapat

diaplikasikan

dalam praktek spesialistik nya 6. Mampu mengaplikasikan etika clinical research terutama yang berkaitan dengan human subjek dalam

penelitian klinik sesuai

spesialisasi nya 7. Mampu mendesiminasikan hasil riset dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik pada lingkup nasional


Tabel 8. Deskriptor KKNI Lulusan Pendidikan Sub Spesialis Deskriptor Spesifik

Deskriptor

Learning Outcome

Generik Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya

atau

praktik profesionalnya melalui

riset,

hingga menghasilkan karya

kreatif,

original, dan teruji.

Pendidikan profesi fisioterapi dilaksanakan dengan menempuh minimal 38 sks. Kurikulum pendidikan profesi fisioterapi ditetapkan dengan mengacu kepada 70% kurikulum inti, yaitu 26 sks (dari 38 sks) terdiri dari 40-50% bidang fisioterapi klinik, 2030% bidang fisioterapi masyarakat dan 20-30% bidang tertentu yang menjadi keunggulan institusi.

Kurikulum institusi sebesar 30% atau 12 sks, dan pengembangannya

disesuaikan dengan visi dan misi institusi yang mencirikan kekhasan dari institusi tersebut dengan memasukkan isu-isu global dan keunggulan institusi. Pola pembelajaran dengan Internship dan pola bimbingan Preceptorship. Fokus dengan menerapkan kemampuan yang dimiliki kedalam tatanan nyata melalui pendelegasian kewenangan dan peserta didik belajar menjadi anggota profesi. Rasio 171 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

antara dosen pembimbing dan mahasiswa adalah 1 : 10. Tahap akhir pendidikan profesi adalah dengan Uji kompetensi (exit exam), kemudian

akan mendapat surat tanda

registrasi (STR) dan diberi hak untuk mengurus ijin memberikan pelayanan dan menyelenggarakan praktek fisioterapi dengan sebutan Registered Physiotherapist yang disingkat RP. Specialty practitioner adalah seorang RP yang memiliki kemampuan dan Registered Physiotherapist (RP) dapat bekerja di rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain, komunitas, kesehatan masyarakat, bidang akademis, dan penelitian. Pengembangan pendidikan profesi kedepan adalah seorang Registered Physiotherapist (RP) bisa mendapatkan gelar atau sertifikat tambahan pada area spesialistik praktiknya. Spesialisasi ini seperti yang dikembangkan oleh American Physical Therapy Association dan World Confederation Physical Therapy yang membagi Registered Physiotherapist (RP) menjadi Generalist, Specialty, dan Sub Specialist Generalist atau general practitioner adalah seorang Registered Physiotherapist (RP) yang memiliki kemampuan pada beberapa area kompetensi secara umum. Specialty practitioner adalah seorang Registered Physiotherapist (RP) yang fokus terhadap satu area kompetensi secara mendalamkepandaian terhadap pengetahuan terspesialisasi, kemampuan membuat keputusan yang kompleks, kemampuan klinis dan konsultasi, untuk masalah fisioterapi tertentu (terspesialisasi). Untuk menjadi seorang spesialis tersertifikasi di bidang fisioterapi harus memenuhi kriteria di bawah ini : a.

Lulusan baru pendidikan profesi fisioterapi yang telah teregistrasi (Current Registered Physiotherapist)

b. Bagi RP yang sudah tidak terdaftar (kadaluwarsa) harus memperbaharui registrasi fisioterapi. c.

Sudah menempuh 2000 jam pengalaman praktik sebagai RP.


Praktik yang harus dilakukan oleh seorang spesialis praktisi adalah : a. Berintegrasi dalam penelitian, pendidikan, praktik, dan manajemen b. Melakukan praktik independent dan tergabung dalam tim profesi c. Memiliki

kemampuan

melakukan

pengukuran

spesialisasi,

kemampuan

pengambilan keputusan, dan kemampuan membuat dan memberi alasan timbulnya diagnosis fisioterapi. Sub Specialist practitioner adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang dalam dan spesifik pada kompetensi fisioterapi (Konsultan). Sub Specialist practitioner bertanggung jawab terhadap pembinaan dan

pengembangan spesialis di bawahnya.

Praktik yang harus dilakukan oleh seorang Sub Specialist practitioner adalah : a.

Berintegrasi dalam penelitian, pendidikan, praktik, dan manajemen

b.

Melakukan praktik independent dan tergabung dalam tim profesi

c.

Membina pendidikan dan pengembangan spesialis

B. Ketentuan Umum / Terminologi 1. Profesi fisioterapi adalah

bagian dari pelayanan kesehatan yakni merupakan suatu

pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam mengatasi, meningkatkan, memulihkan, dan mengembangkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi. 2. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh 173 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi (Kepmenkes 1363 th 2000). 3. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan formal fisioterapi baik di dalam maupun di luar negeri dan kepadanya diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan tidakan fisioterapi atas dasar keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan (Kepmenkes 1363 th 2001). 4. Ilmu dasar fisioterapi (Basic and foundational sciences) adalah:, anatomi, histologi, fisiologi, biologi, biokimia, farmakologi, patologi (Policy Statement : Education 17th General Meeting of WCPT June 2011). 5. Ilmu sosial dan perilaku (Behaviour dan social sciences) adalah : sosiologi, antropologi, etika kesehatan dan komunikasi (Policy Statement : Education 17th General Meeting of WCPT June 2011). 6. Ilmu Gerak (Movement sciences) antara lain : Kinesiologi, Biomekanik dan ilmu latihan (Policy Statement : Education 17th General Meeting of WCPT June 2011). 7. Penelitian : Metodologi penelitian, evidence based practice, statistika (Policy Statement : Education 17th General Meeting of WCPT June 2011). 8. Jenjang pendidikan tenaga Fisioterapi terdiri dari pendidikan vokasi, akademik dan profesi. Ahli Fisioterapi adalah tenaga yang berpendidikan minimal sarjana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku Fisioterapi Profesional adalah tenaga 9. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga fisioterapi sesuai dengan standar profesi.


10. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga fisioterapi untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi. 11. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga fisioterapi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi fisioterapi serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya. Dalam hal ini seorang Fisioterapist tercatat sebagai Registered Physiotherapist (RP). 12. Surat Tanda Registrasi Fisioterapi yang selanjutnya disingkat STR Fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga Fisioterapi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Surat Izin Praktik Fisioterapi yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk melakukan praktik fisioterapi secara perorangan dan/atau berkelompok. 14. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. 15. Organisasi profesi fisioterapi adalah Ikatan Fisioterapi Indonesia.

C. Kompetensi Berdasarkan Jenjang Pendidikan Penetapan kompetensi lulusan dibuat berdasarkan profil lulusan yang telah ditetapkan. Profil adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja. Profil ini adalah outcome pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil, perguruan tinggi dapat memberikan jaminan pada calon peserta didiknya akan bisa berperan menjadi apa saja setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di program studinya. 175 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

Setelah menetapkan profil lulusan program studi sebagai outcome pendidikan, maka selanjutnya adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagi output pembelajarannya. Untuk menetapkan kompetensi lulusan, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan : “ untuk menjadi profil (...yang ditetapkan) lulusan harus mampu melakukan apa saja?” Pertanyaan ini diulang untuk setiap profil sehingga diperoleh daftar kompetensi lulusan dengan lengkap. Kompetensi lulusan bisa didapat lewat kajian terhadap tiga unsur yaitu : 1) nilai-nilai yang dicanangkan oleh perguruan tinggi, 2) visi keilmuan dari program studinya (KKNI), dan 3) kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan. Kompetensi terbagi dalam tiga kategori yaitu : 1. Kompetensi utama merupakan penciri lulusan sebuah program studi; 2. Kompetensi pendukung adalah kompetensi untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut; 3. Kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keleluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Setelah semua kompetensi lulusan terumuskan, langkah selanjutnya adalah mengkaji apakah kompetensi tersebut telah mengandung kelima elemen kompetensi seperti yang diwajibkan dalam Kepmendiknas No.045/U/2002. Kelima elemen kompetensi tersebut adalah : a. Landasan Kepribadian b. Penguasaan ilmu dan keterampilan; c. Kemampuan Berkarya;


d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian ilmu berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai denganpilihan keahlian dalam berkarya. a. Jika kompetensi tersebut mengandung elemen (a) landasan kepribadian yang lebih bersifat softskills, nantinya bisa diselipkan dalam bentuk hidden curriculum. b. Jika kompetensi tersebut mengandung elemen (b) penguasaan ilmu dan keterampilan, maka bisa diajarkan dalam bentuk mata kuliah. c. Jika kompetensi mengandung elemen (c) kemampuan berkarya, maka kompetensi tersebut bisa ditempuh dengan praktek kerja tertentu, dan d. Jika kompetensi tersebut mengandung elemen (d) sikap dan perilaku dalam berkarya, maka didalam praktek kerja tersebut harus bermuatan sikap dan perilaku. e. Jika kompetensi tersebut mengandung elemen (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat, maka kompetensi tersebut bisa diperoleh dengan strategi praktek kerja di masyarakat. Pemeriksaan keterkaitan rumusan kompetensi lulusan dengan elemen kompetensi ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa kurikulum yang disusun telah mempertimbangkan unsur-unsur dasar dari kurikulum yang disarankan UNESCO (learning to know, lerning to do, lerning to be dan lerning to live together) dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. D. Nomenklatur Berdasarkan Jenis dan Jenjang Pendidikan 1. Vokasi


a. Ahli Madya Fisioterapi adalah seorang yang telah mengikuti pendidikan program D3 Fisioterapi dengan sebutan lulusan Ahli Madya Fisioterapi

sesuai ketentuan

peraturan perundang undangan. b. Strata Sarjana

Terapan (ST) adalah seorang yang telah mengikuti pendidikan

program DIV Fisioterapi dengan sebutan Sarjana Terapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Akademik a. Sarjana Fisiotereapi adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal sarjana Fisioterapi (S1) yang diakui pemerintah Republik Indonesia. 1 b. Magister fisioterapi adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal magister fisioterapi (S2) yang diakui pemerintah Republik Indonesia c. Doktor

Fisioterapi adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal

doktor (S3) yang diakui pemerintah Republik Indonesia 3. Profesi a. Fisioterapis

adalah seorang sarjana fisioterapi yang telah mengikuti pendidikan

profesi fisioterapi (internship). b.

Register Fisioterapi (RF) adalah fisioterapis yang telah lulus uji kompetensi dan tersertifikasi yang kemudian diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan praktek kefisioterapian.

c. Fisioterapis Spesialis adalah seorang Register Fisioterapi (RF) yang telah mengikuti pendidikan spesialis Fisioterapi dan memiliki kemampuan dan kepandaian dalam pengetahuan terspesialisasi, kemampuan membuat keputusan yang kompleks, dan kemampuan klinis untuk masalah fisioterapi tertentu (terspesialisasi) 1

Kepmenkes No. 374/Menkes/SKIII/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi


d. Register Fisioterapis Spesialis (RFS) adalah Fisioterapis Spesialis yang telah lulus uji kompetensi/sertifikasi yang kemudian diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan praktek kefisioterapian terspesialisasi.

BAB III SISTEM PENDIDIKAN FISIOTERAPI INDONESIA

Profesi fisioterapi merupakan sebuah profesi yang sangat diperlukan dan menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan bidang kesehatan. Fisioterapi sebagai salah satu profesi kesehatan dituntut untuk melaksakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif dan efisien. Pasien fisioterapi harus mendapatkan pelayanan fisioterapi yang bermutu, dan bertanggung jawab. Fisioterapi sebagai profesi mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkup kegiatan profesi fisioterapi serta memiliki otonomi mandiri yaitu kebebasan dalam melakukan keputusan-keputusan profesional (professional judgement) dalam melakukan upaya-upaya promotif, preventif dan penyembuhan serta pemulihan dalam batas pengetahuan yang didapat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Guna meningkatkan kinerja profesi fisioterapi

secara

profesional maka diperlukan suatu pedoman sistem pendidikan profesi fisioterapi Indonesia.

A. Ketentuan Umum /Terminologi Beberapa ketentuan umum/terminologi pada naskah akademik pendidikan profesi sebagai berikut :


1.

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi

2.

Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan formal fisioterapi dan kepadanya diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan tindakan fisioterapi atas dasar keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

3.

Ilmu fisioterapi adalah sintesa

ilmu biofisika, kesehatan dan ilmu-ilmu lain yang

mempunyai hubungan dengan upaya fisioterapi pada dimensi promosi, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan gangguan gerak dan fungsi serta penggunaan sumber fisis untuk penyembuhan seperti misalnya latihan, tehnik manipulasi, modalitas elektroterapeutik. 4.

Pendidikan

Fisioterapi adalah pendidikan

yang diselenggarakan

oleh Perguruan

Tinggi untuk menghasilkan lulusan berbagai lulusan ahli madya fisioterapi, Sarjana Terapan, Sarjana Fisioterapi, Physio, Magister Fisioterapi, Fisioterapi Spesialis dan Doktor Fisioterapi 5.

Jenis Pendidikan fisioterapi adalah pendidikan vokasi, akademik dan profesi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu sebagai fisioterapi. Pendidikan akademik adalah merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaaan ilmu pengetahuan. Pendidikan profesi merupakan pendidikan yang diarahkan untuk mencapai kompetensi profesi fisioterapi


6.

Peserta didik pendidikan fisioterapi yang selanjutnya disebut mahasiswa fisioterapi adalah seseorang yang telah terdaftar dan mengikuti kegiatan akademik profesional di Perguruan Tinggi.

7.

Lingkup pelayanan profesi fisioterapi diterapkan pada dimensi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan cakupan pelayanan sepanjang daur kehidupan manusia sejak praseminasi sampai dengan ajal. Dalam memberikan pelayanannya fisioterapi dapat melakukan tindakan fisioterapi dengan rujukan, tanpa rujukan, berkolaborasi dalam tim kerja. Dalam bekerja fisioterapi berlandaskan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

8.

Fisioterapi Ahli Madya adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang Diploma Tiga (D III) Fisioterapi

9.

Sarjana Terapan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma Empat (D IV) Fisioterapi

10. Sarjana Fisioterapi adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 Fisioterapi 11. Physio adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi fisioterapi 12. Magister Fisioterapi adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan strata 2 fisioterapi 13. Fisioterapis spesialis adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan Spesialis Fisioterapi 14. Doktor Fisioterapi adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan doktoral fisioterapi 15. Standar pendidikan fisioterapi adalah kriteria minimal komponen pendidikan yang harus dimiliki oleh institusi pendidikan tinggi fisioterapi yang terdiri atas standar pendidikan profesi fisioterapi 181 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

16. Standar kompetensi adalah kompetensi minimal yang harus dicapai dalam pendidikan fisioterapi yang mencakup pengetahuan, sikap, dan ketrampilan 17. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama (SK Mendiknas no 045/U/2002). 18. Kompetensi

fisioterapi Indonesia terdiri dari kompetensi utama, pendukung dan

lainnya. 19. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seseorang setelah lulus uji kompetensi 20. Institusi Pendidikan Tinggi Fisioterapi adalah institusi yang menyelenggarakan pendidikan fisioterapi dalam bentuk fakultas, jurusan, atau program studi yang merupakan bagian dari pendidikan tinggi/universitas/sekolah tinggi/ institut dan akademi. 21. Kurikulum pendidikan fisioterapi yang selanjutnya disebut kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan fisioterapi. 22. Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia Bidang Fisioterapi adalah

penjenjangan

capaian pembelajaran fisioterapi yang menyetarakan luaran pendidikan formal, non formal, informal atau sesuai dengan struktur pekerjaan fisioterapi 23. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan, dan sikap tenaga fisioterapi sesuai dengan standar profesi fisioterapi Indonesia


24. Surat Tanda Registrasi adalah selanjutnya disingkat dengan STR adalah bukti tertulis yang diberikan lembaga yang berwenang sebagai fisioterapis. 25. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga fisioterapi yang telah memiliki sertifikat kompetensi fisioterapi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktek dan pekerjaan profesinya.

B. Jenis Jenjang dan Beban Studi

1. Jenis pendidikan fisioterapi meliputi a. Pendidikan Vokasi yaitu pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan dan penguasaan keahlian fisioterapi tertentu sebagai fisioterapi vokasi b. Pendidikan Akademik adalah merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu fisioterapi. c. Pendidikan Profesi yaitu

pendidikan yang diarahkan agar peserta didik mampu

memecahkan masalah sains dan teknologi dalam bidang ilmu fisioterapi agar mampu mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggungjawab penuh atas tindakan fisioterapi di bawah tanggungjawabnya. 2. Jenjang pendidikan tinggi fisioterapi meliputi a. Pendidikan Diploma III Fisioterapi b. Pendidikan Diploma IV Fisioterapi c. Pendidikan Sarjana Fisioterapi d. Pendidikan Profesi Fisioterapi e. Pendidikan Magister Fisioterapi f. Pendidikan Spesialis Fisioterapi terdiri atas 1) Spesialis Fisioterapi Muskuloskletal 183 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

2) Spesialis Fisioterapi Neuromuskuler 3) Spesialis Fisioterapi Kardiopulmonal 4) Spesialis Fisioterapi Integument Pendidikan spesialis tersebut di atas terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu dan pengetahuan. g. Pendidikan Doktor Fisioterapi

3. Beban studi Pendidikan fisioterapi dilaksanakan dengan sistem kredit semester sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 9 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Beban studi pendidikan fisioterapi untuk semua jenjang diatur sebagai berikut: a. Diploma Tiga Fisioterapi memiliki beban studi 110-120 SKS b. Diploma Empat Fisioterapi memiliki beban studi 146 - 160 SKS c. Pendidikan Sarjana Fisioterapi memiliki beban studi pada tahap akademik antara 146 -160 SKS d. Pendidikan Profesi Fisioterapi memiliki beban studi minimal 38 SKS. e. Magister Fisioterapi memiliki beban studi antara 36-50 SKS f. Spesialis Fisioterapi memiliki beban studi antara 36-50 SKS g. Program Doktor diperuntukkan bagi

peserta yang berpendidikan Magister (S2)

sebidang sekurang-kurangnya 40 SKS yang dijadwalkan untuk empat semester dengan lama studi selama-lamanya sepuluh ( 10 ) semester. Beban studi program Doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) tidak sebidang sekurangkurangnya 52 SKS yang dijadwalkan untuk lima semester dengan lama studi selamalamanya sebelas (11) semester.


C. Gelar Pendidikan Vokasi, Akademik, dan Profesi 1. Lulusan program pendidikan Diploma tiga (III) mendapat sebutan Ahli Madya Fisioterapi (Amd. Fis.) 2. Lulusan program pendidikan Diploma empat (IV) mendapat sebutan Sarjana Sains terapan ( ST Fisioterapi) 3. Lulusan program sarjana fisioterapi mendapat sebutan S.Ft 4. Lulusan program pendidikan profesi fisioterapi mendapat gelar Physio 5.

Lulusan program pendidikan Magister mendapat gelar Magister Fisioterapi (M.Ft)

6.

Lulusan program pendidikan Spesialis Fisioterapi mendapat gelar Spesialis Fisioterapi (Sp.Ft sesuai percabangan ilmu fisioterapi)

7.

Lulusan program pendidikan doktor mendapat gelar akademik Doktor (Dr)

D. Kompetensi Berdasarkan Jenjang pendidikan Kompetensi berdasarkan jenjang pendidikan digambarkan dalam tabel dibawah ini. Tabel tersebut digambarkan hubungan antara jenis pendididikan, jenjang pendidikan, gelar lulusan, dan kompetensi (rincian uraian kompetensi terdapat pada lampiran). Pada tabel 2 digambarkan hubungan antara jenjang pendidikan, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang fisioterapi dan lama pendidikannya. Tabel 1. Kompetensi Berdasarkan Jenjang Pendidikan Saat Ini Jenis

Jenjang

Pendidikan

Pendidikan

Vokasi

Diploma

Tiga

Gelar Lulusan

Kompetensi

Amd.Ft

Setelah menyelesaikan pendidikan Diploma tiga, lulusan mampu memiliki kompetensi

Fisioterapi

dengan level 5 KKNI Diploma Fisioterapi

Empat

ST.Fisioterapi

Setelah menyelesaikan pendidikan Diploma empat, lulusan mampu memiliki kompetensi


dengan level 6 KKNI Akademik

Sarjana

Setelah menyelesaikan pendidikan S1, lulusan

S.Ft

mampu memiliki kompetensi dengan level 6

Fisioterapi

KKNI Magister

Setelah menyelesaikan pendidikan Magister,

M.Ft

lulusan mampu memiliki kompetensi dengan

Fisioterapi

level 8 KKNI Doktor

Setelah menyelesaikan pendidikan Doktor,

Dr

lulusan mampu memiliki kompetensi dengan

Fisioterapi

level 9 KKNI Profesi

Profesi

Setelah menyelesaikan pendidikan profesi ,

Physio

lulusan mampu memiliki kompetensi dengan level 7 KKNI Fisioterapi

Setelah menyelesaikan pendidikan profesi

Sp.Ft

spesialis fisioterapi lulusan mampu memiliki

Spesialis

kompetensi dengan level 8 KKNI

Tabel 2. Jenjang dan Tingkat kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Fisioterapi Jenjang Pendidikan

Tingkat

Beban Studi Beban Studi Beban Studi

KKNI

Vokasi

Akademik

Profesi

Bidang Fisioterapi D III Fisioterapi

5

110-120 SKS

-

-

D IV Fisioterapi

6

146- 160SKS

-

-

Profesi

7

-

144-160 SKS

38 SKS

Magister Fisioterapi

8

-

36-50 SKS

-

Fisioterapi Spesialis

8

-

-

36-50 SKS

Doktor

9

50

SKS -


(matrikulasi 12 sks/semester selama

2

semester) Fisioterapi

sub 9

-

-

36-50 SKS

spesialis

E. Penyelenggaraan Pendidikan Fisioterapi Jenjang pendidikan fisioterapi

yang ada pada jenjang pendidikan tinggi adalah

pendidikan vokasi yang terdiri dari pendidikan Diploma III dan Diploma IV; pendidikan akademik yang terdiri atas S1 , S2 dan S3; pendidikan profesi yaitu profesi fisioterapi dan spesialis fisioterapi. Pendidikan Diploma Tiga Fisioterapi adalah pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi fisioterapi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur di bidang fisioterapi. Pendidikan

Diploma

Empat

Fisioterapi

adalah

pendidikan

vokasi

yang

diselenggarakan oleh pendidikan tinggi fisioterapi untuk menghasilkan lulusan

yang

memiliki kompetensi mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahlian di bidang fisioterapi dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.


Pendidikan profesi Fisioterapi adalah program pendidikan profesi dimulai dari Sarjana fisioterapi berjenjang dan berkelanjutan ke pendidikan spesialis fisioterapi yang lebih tinggi. Pendidikan magister Fisioterapi adalah program pendidikan akademik yang bertujuan untuk menghasilkan magister fisioterapi yang memiliki: 1) kemampuan mengembangkan pengetahuan, teknologi dan kiat dalam bidang keilmuan fisioterapi dan praktek profesional fisioterapi pada lingkup kekhususan melalui riset sehingga menghasilkan inovasi dan teruji dengan mengintegrasikan semua peran Fisioterapis sehingga dapat meningkatkan kualitas gerak dan fungsi individu dan masyarakat 2) mampu mengembangkan dan menerapkan pengembangan konsep dan prinsip pengelolaan waktu, sumber daya manusia dan sarana – prasarana dan prioritas melalui pengaturan, pengawasan , partisipasi dan konstribusi praktek fisioterapi yang aman dan efektif sehingga dapat menjamin praktek profesional fisioterapi yang efektif dan efisien. Pendidikan doktor fisioterapi adalah program pendidikan akademik fisioterapi yang diarahkan pada hasil lulusan mengembangkan

yang memiliki

kemampuan sebagai berikut :1) Mampu

ilmu pengetahuan baru dan teknologi fisioterapi

terkini

guna

meningkatkan ketrampilan profesional berdasarkan kearifan (wisdom) pengetahuan baru tersebut

dalam bidang keahlian

yang terkait dengan gerak dan fungsi individu dan

masyarakat 2) Mampu menghasilkan inovasi teknologi fisioterapi yang original melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan baru , seni dan teknologi fisioterapi mutakhir dan teruji oleh pakar di tingkat nasional dan internasional dalam upaya meningkatkan profesional praktek keahlian 3)Mampu mengembangkan teknologi fisioterapi baru yang inovatif, kreatif dan teruji dalam bidang sub keahliannya / sub spesialisasinya melalui kegiatan riset dalam bidang subspesialisasinya.


Penyelenggara pendidikan tersebut diatas harus memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan yang mencakup 7 standar mencangkup 1) Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan strategi pencapaian; 2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu; 3)Mahasiswa dan Lulusan; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik; 6) Pembiayaan, Sarana dan prasarana, Sistem Informasi; 7) Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama. F. Strategi Pemerataan Dan Peningkatan Pemanfaatan Tenaga Fisioterapi 1.

Strategi a. Meningkatkan profesionalisme tenaga fisioterapi dengan cara penyetaraan standar kompetensi dari semua jenis tenaga kesehatan dengan standar internasional yang berlaku melalui pelatihan dan pendidikan penyetaraan b. Pengembangan standar kompetensi kebutuhan tenaga fisioterapi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini untuk menciptakan kebutuhan pelatihan c. Membentuk bursa tenaga kesehatan dan mengembangkan jaringan kerja dengan para produsen, pengguna dan tenaga fisioterapi itu sendiri d. Meningkatkan peran organisasi profesi untuk menjaga mutu tenaga fisioterapi melalui pola legislasi (registrasi, sertifikasi dan lisensi) e. Menelaah kembali peraturan perundangan yang terkait dengan pemanfaatan tenaga fisioterapi guna meningkatkan efektifitasnya f. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi pada pokok terkait (Pemerintah Daerah, Pengguna dan Organisasi Profesi

2.

Sasaran a. Institusi produsen tenaga fisioterapi. b. Organisasi profesi tenaga fisioterapi. c. Profesionalisme tenaga fisioterapi d. Peraturan perundangan yang mengatur tenaga fisioterapi. e. Organisasi, Institusi, perorangan pengguna tenaga fisioterapi.

3.

Langkah-Langkah


a. Melakukan advokasi dan negosiasi lintas program dan lintas sektor. b. Menetapkan standarisasi ketenagaan. c. Melaksanakan penyetaraan ijazah dan kompetensi. d. Membentuk badan pengujian (board examination). e. Adanya sistem informasi dan jalinan kerjasama (network) tentang penempatan dan pemasaran tenaga.

4.

Usulan Prioritas Kegiatan Yang Segera Dilaksanakan a. Stategi 1) Memberdayakan Organisasi profesi fisioteapi yaitu Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisioterapi (APTIFI) dalam memantau profesi fisioterapi dengan legislasi yaitu menetapkan standar profesi fisioterapi, sertifikasi fisioterapis dalam bidang tertentu, Pendidikan berkelanjutan, Pemberian lisensi dan lisensi ulang, perizinan praktek profesi dan akreditasi institusi pendidikan fisioterapi. 2) Mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak yang mempunyai prospektif baik dan menjanjikan sebagai lahan kerja lulusan pendidikan fisioterapi. 3) Mengembangkan pendidikan berkelanjutan dan keahlian spesifik bagi fisioterapi yang ditunjang dengan legislasi yaitu sertifikasi dan lisensi dari organisasi profesi fisioterapi. 4) Meningkatkan daya saing lulusan fisoterapi baru dengan meningkatkan jenjang pendidikan Akademi Fisioterapi menjadi setara Strata – 1 atau Diploma IV dengan mutu pendidikan yang kompetitif. 5) Mengembangkan kurikulum pendidikan secara berkala sehingga kompetensi fisioterapi lebih memenuhi kebutuhan masyarakat

b. Langkah-Langkah 190 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

a) Mengadakan kontak dengan lahan kerja prospektif b) Melaksanakan suatu penelitian tentang kebutuhan tenaga fissioterapi di Indonesia c) Memantau kompetensi fisioterapi ditempat kerjanya secara berkala sehingga dapat diperoleh Informasi lebih dini tentang adanya peluang kerja dan kebutuhan fisioterapi ditempat kerja tersebut dan juga jenjang karirnya d) Membentuk Badan Pengujian atau “ Board Of Examination “ untuk menetapkan baku mutu lulusan instuti fisioterapi Indonesia. Badan ini mempunyai anggota yang terdiri dari organisasi profesi, Pusgunakes, Pusdiknakes dan beberapa orang tenaga ahli dibidang lain e) Membangun suasana kondusif untuk selalu belajar dalam suatu organisasi baik di tingkat Pusgunakes, Pusdiknakes, institusi pendidikan dan individu sehingga muncul komitmen yang besar dalam mendidik. f) Mahasiswa untuk mampu bersaing dalam pasar kerja g) Perlu adanya sistem kontrak atau melalui sistem pegawai tidak tetap ( PTT ), untuk pemenuhan kebutuhan

fisioterapi sebagaimana dilakukan terhadap dokter dan

bidan baru Langkah yang diusulkan segera dilaksanakan adalah : a) Pengembangan jaringan dengan lahan kerja prospektif b) Pengembangan peran organisasi profesi H. Penyelenggaraan Pendidikan Fisioterapi Jenjang pendidikan fisioterapi yang ada pada jenjang pendidikan tinggi adalah pendidikan vokasi yang terdiri dari pendidikan Diploma III dan Diploma IV; pendidikan akademik yang terdiri atas S1 , S2 dan S3; pendidikan profesi yaitu profesi fisioterapi dan spesialis fisioterapi. Pendidikan Diploma Tiga Fisioterapi adalah pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi fisioterapi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur di bidang fisioterapi. Pendidikan Diploma Empat Fisioterapi adalah pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi fisioterapi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahlian di bidang fisioterapi dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah. 191 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

Pendidikan profesi Fisioterapi adalah program pendidikan profesi dimulai dari Sarjana fisioterapi berjenjang dan berkelanjutan ke pendidikan spesialis fisioterapi yang lebih tinggi. Pendidikan magister Fisioterapi adalah program pendidikan akademik yang bertujuan untuk menghasilkan magister fisioterapi yang memiliki: 1) kemampuan mengembangkan pengetahuan, teknologi dan kiat dalam bidang keilmuan fisioterapi dan praktek profesional fisioterapi pada lingkup kekhususan melalui riset sehingga menghasilkan inovasi dan teruji dengan mengintegrasikan semua peran Fisioterapis sehingga dapat meningkatkan kualitas gerak dan fungsi individu dan masyarakat 2) mampu mengembangkan dan menerapkan pengembangan konsep dan prinsip pengelolaan waktu, sumber daya manusia dan sarana – prasarana dan prioritas

melalui pengaturan, pengawasan , partisipasi dan konstribusi

praktek fisioterapi yang aman dan efektif sehingga dapat menjamin praktek profesional fisioterapi yang efektif dan efisien. Pendidikan doktor fisioterapi adalah program pendidikan akademik fisioterapi yang diarahkan pada hasil lulusan mengembangkan

yang memiliki

kemampuan sebagai berikut :1) Mampu

ilmu pengetahuan baru dan teknologi fisioterapi

terkini

guna

meningkatkan ketrampilan profesional berdasarkan kearifan (wisdom) pengetahuan baru tersebut

dalam bidang keahlian

yang terkait dengan gerak dan fungsi individu dan

masyarakat 2) Mampu menghasilkan inovasi teknologi fisioterapi yang original melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan baru , seni dan teknologi fisioterapi mutakhir dan teruji oleh pakar di tingkat nasional dan internasional dalam upaya meningkatkan profesional praktek keahlian 3)Mampu mengembangkan teknologi fisioterapi baru yang inovatif, kreatif dan teruji dalam bidang sub keahliannya / sub spesialisasinya melalui kegiatan riset dalam bidang subspesialisasinya. Penyelenggara pendidikan tersebut diatas harus memenuhi

standar penyelenggaraan

pendidikan yang mencakup 7 standar mencangkup 1) Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan strategi pencapaian; 2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu; 3)Mahasiswa dan Lulusan; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik; 6) Pembiayaan, Sarana dan prasarana, Sistem Informasi; 7) Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama. Sesuaikan dengan Bab 4 I. Strategi Pemerataan Dan Peningkatan Pemanfaatan Tenaga Fisioterapi a. Strategi 192 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

1) Meningkatkan profesionalisme tenaga fisioterapi dengan cara penyetaraan standar kompetensi dari semua jenis tenaga kesehatan dengan standar internasional yang berlaku melalui pelatihan dan pendidikan penyetaraan 2) Pengembangan standar kompetensi kebutuhan tenaga fisioterapi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini untuk menciptakan kebutuhan pelatihan 3) Membentuk bursa tenaga kesehatan dan mengembangkan jaringan kerja dengan para produsen, pengguna dan tenaga fisioterapi itu sendiri 4) Meningkatkan peran organisasi profesi untuk menjaga mutu tenaga fisioterapi melalui pola legislasi (registrasi, sertifikasi dan lisensi) 5) Menelaah kembali peraturan perundangan yang terkait dengan pemanfaatan tenaga fisioterapi guna meningkatkan efektifitasnya 6) Meningkatkan advokasi dan sosialisasi pada pokok terkait (Pemerintah Daerah, Pengguna dan Organisasi Profesi)

b. Sasaran 1) Institusi produsen tenaga fisioterapi. 2) Organisasi profesi tenaga fisioterapi. 3) Profesionalisme tenaga fisioterapi 4) Peraturan perundangan yang mengatur tenaga fisioterapi. 5) Organisasi, Institusi, perorangan pengguna tenaga fisioterapi.

c. Langkah-Langkah 1) Melakukan advokasi dan negosiasi lintas program dan lintas sektor. 2) Menetapkan standarisasi ketenagaan. 3) Melaksanakan penyetaraan ijazah dan kompetensi. 4) Membentuk badan pengujian (board examination). 5) Adanya sistem informasi dan jalinan kerjasama (network) tentang penempatan dan pemasaran tenaga.

d. Usulan Prioritas Kegiatan Yang Segera Dilaksanakan Stategi 1) Memberdayakan Organisasi profesi fisioteapi yaitu Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisioterapi (APTIFI) dalam memantau profesi fisioterapi 193 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

dengan legislasi yaitu menetapkan standar profesi fisioterapi, sertifikasi fisioterapis dalam bidang tertentu, Pendidikan berkelanjutan, Pemberian lisensi dan lisensi ulang, perizinan praktek profesi dan akreditasi institusi pendidikan fisioterapi 2) Mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak yang mempunyai prospektif baik dan menjanjikan sebagai lahan kerja lulusan pendidikan fisioterapi 3) Mengembangkan pendidikan berkelanjutan dan keahlian spesifik bagi fisioterapi yang ditunjang dengan legislasi yaitu sertifikasi dan lisensi dari organisasi profesi fisioterapi 4) Meningkatkan daya saing lulusan fisoterapi baru dengan meningkatkan jenjang pendidikan Akademi Fisioterapi menjadi setara Strata – 1 atau Diploma IV dengan mutu pendidikan yang kompetitif 5) Mengembangkan kurikulum pendidikan secara berkala sehingga kompetensi fisioterapi lebih memenuhi kebutuhan masyarakat

e. Langkah-Langkah 1) Mengadakan kontak dengan lahan kerja prospektif 2) Melaksanakan suatu penelitian tentang kebutuhan tenaga fissioterapi di Indonesia 3) Memantau kompetensi fisioterapi

ditempat kerjanya secara berkala sehingga dapat

diperoleh Informasi lebih dini tentang adanya peluang kerja dan kebutuhan fisioterapi ditempat kerja tersebut dan juga jenjang karirnya 4) Membentuk Badan Pengujian atau “ Board Of Examination “ untuk menetapkan baku mutu lulusan instuti fisioterapi Indonesia. Badan ini mempunyai anggota yang terdiri dari organisasi profesi, Pusgunakes, Pusdiknakes dan beberapa orang tenaga ahli dibidang lain 5) Membangun suasana kondusif untuk selalu belajar dalam suatu organisasi baik di tingkat Pusgunakes, a. Pusdiknakes, institusi pendidikan dan individu sehingga muncul komitmen yang besar dalam mendidik 6) Mahasiswa untuk mampu bersaing dalam pasar kerja 7) Perlu adanya sistem kontrak atau melalui sistem pegawai tidak tetap ( PTT ), untuk pemenuhan kebutuhan fisioterapi sebagaimana dilakukan terhadap dokter dan bidan baru Langkah yang diusulkan segera dilaksanakan adalah : 1. Pengembangan jaringan dengan lahan kerja prospektif 2. Pengembangan peran organisasi profesi


BAB IV SISTEM AKREDITASI PENDIDIKAN FISIOTERAPI

Akreditasi pendidikan fisioterapi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi pengelola pendidikan fisioterapi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan profesi fisioterapi. Standar akreditasi ini terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan institusi pendidikan fisioterapi untuk menyelenggarakan program-programnya. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi pendidikan fisioterapi adalah sebagai berikut : 1. Memberikan jaminan bahwa pendidikan fisioterapi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT maupun badan akreditasi external lainnya, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan pendidikan profesi fisioterapi yang tidak memenuhi standar. 2. Mendorong pendidikan fisioterapi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. 3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan. Standar akreditasi pendidikan fisioterapi mencakup dua komitmen inti, yaitu komintmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness) [WASC, 2001], yang mencakup 15 standar akreditasi, yaitu: Standar 1. Kepemimpinan Standar 2. Kemahasiswaan Standar 3. Sumber daya manusia Standar 4. Kurikulum Standar 5. Prasarana dan Sarana 195 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

Standar 6. Pendanaan Standar 7. Tata Pamong (governance) Standar 8. Sistem Pengelolaan Standar 9. Sistem Pembelajaran Standar 10. Suasana Akademik Standar 11. Sistem Informasi Standar 12. Sistem Jaminan Mutu Internal Standar 13. Lulusan Standar 14. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Standar 15. Program Studi Asesmen kinerja didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi perguruan tinggi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan pendidikan profesi fisioterapi dari pejabat yang berwewenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi.

Standar 1. Kepemimpinan Kepemimpinan pada institusi pengelola pendidikan profesi fisioterapi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, menarik tentang masa depan). Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Keberhasilan pengembangan kepemimpinan yang baik didalam suatu institusi juga direfleksikan dari tumbuhnya suatu suasana akademik yang menjamin kebebasan akademik, komunikasi, koordinasi, dan interaksi yang efektif serta mengimplementasikan praktik-praktik baik (good practices) yang berkembang dalam institusi.


Standar 2. Kemahasiswaan Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat. Input mahasiswa pendidikan profesi fisioterapi berasal dari mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan akademik selevel 6 KKNI. Mahasiswa yang telah menyelesaikan level 6 KKNI langsung menyelesaikan pendidikan profesi.

Standar 3. Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia perguruan tinggi meliputi dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program Tri Darma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi harus dapat mengelola dan menempatkan sumberdaya manusia sebagai komponen utama untuk mensukseskan program perguruan tinggi dalam rangka mencapai visi dan misinya. Perguruan tinggi harus mempunyai sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan, terutama dalam penyediaan staf pengajar sesuai dengan kebutuhannya.

Standar 4. Kurikulum Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang fisioterapi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang fisioterapi yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan perkembangan ipteks. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan soft skills (keterampilan 197 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program studi. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya komptensi lulusan dalam setiap program akademik pada tingkat program studi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi. Perguruan tinggi harus mampu menciptakan sistem tata pamong yang dapat mendorong pemutakhiran kurikulum ditingkat program studi sesuai dengan perkembangan Ipteks yang dinamis. Peranan institusi perguruan tinggi yang menaungi program studi tersebut adalah memfasilitasi dan memberdayakan program studi dalam mengembangkan kurikulum yang mengikuti perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Standar 5. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna, maupun mutu. Kelengkapan dan mutu dari sumber daya ini juga sangat penting sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai. Sesuai dengan visi program studi, mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. Pengelolaan prasarana dan sarana pada program studi memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya. Sarana dan prasarana juga merupakan unsur penunjang dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yang mencakup bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak), dan sistem pengamanan aset dan kampus. Sesuai dengan visi, misi atau mandatnya maka suatu perguruan tinggi membutuhkan pengembangan suatu sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan,

pengadaan,

pendataan,

pemanfaatan,

pemeliharaan,

penghapusan,

serta

pemutahiran semua sarana dan prasarana. Perguruan tinggi harus memiliki panduan khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya. Perguruan tinggi harus memiliki sistem


pengelolaan yang menjamin adanya akses yang lebih luas terutama bagi mahasiswa dan dosen melalui penerapan model-model resource sharing.

Standar 6. Pendanaan Perguruan

tinggi

harus

mampu

menjamin

pendanaan

yang

memadai

untuk

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta peningkatan mutunya secara berkelanjutan. Usaha-usaha penggalangan dana oleh suatu perguruan tinggi harus mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi tersebut, karakter perguruan tinggi sebagai badan hukum nirlaba serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas serta transparansi harus pula menjiwai sistem-sistem pengelolaan dana yang diberlakukan, tanpa meninggalkan kaidah-kaidah akuntansi yang benar termasuk sistem audit internal atau publik yang ditetapkan oleh pengelola perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang baik harus dapat menunjukkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Pelaporan periodik yang akuntabel dan transparan harus dapat menjamin terselenggaranya program akademik yang bermutu secara berkelanjutan, minimum selama lima tahun ke depan.

Standar 7. Tata pamong Tata pamong (governance) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya, yang konsisten dengan visi dan misinya. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) harus diformulasi, disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Pelaksanaan dan penegakan nilai dan norma institusi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ini didukung dengan adanya mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang diberlakukan secara konsisten dan konsekuen.


Tata pamong (governance) mencakup sistem, struktur organisasi dan mekanisme yang menjamin pengelolaan institusi dengan transparan dan akuntabel. Tatapamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral, etik, integritas yang dianut serta norma-norma akademik.

Standar 8. Sistem Pengelolaan Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien

melaksanakan fungsi-fungsi

perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan.

Sistem

pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan. Untuk itu program studi memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi dengan organ, tugas pokok dan fungsi serta personil yang sesuai, program pengembangan staf yang operasional, dilengkapi dengan berbagai

pedoman dan

manual yang dapat mengarahkan dan mengatur program studi, serta sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.

Standar 9. Sistem Pembelajaran Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (domain) belajar dan hierarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka), praktikum atau praktik, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada mahasiswa (student oriented) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mahasiswa mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. Sistem pembelajaran mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan sesuai dengan evidence practice.


Perguruan tinggi harus mengembangkan sistem dan proses pembelajaran yang mencerminkan strategi untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi dan mewujudkan visinya. Sistem pembelajaran tersebut harus dengan mudah dapat ditemukan didalam pedoman akademik sebagai acuan bagi semua unit pelaksana pembelajaran dan memuat kebijakan, peraturan, kode etik, norma dan nilai-nilai akademik. Perguruan tinggi harus senantiasa melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembelajaran yang menjamin terjadinya pemutahiran semua komponen-komponennya. Dalam menjamin proses dan mutu pembelajaran, perguruan tinggi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pembelajaran secara berkala. Perguruan tinggi juga harus menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat diakses serta dimanfaatkan untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.

Standar 10. Suasana Akademik Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten. Suasana akademik harus dapat diamati dalam berbagai kegiatan akademik yang diprakarsai sendiri oleh dosen maupun mahasiswa. Prakarsa tersebut didorong dan difasilitasi oleh institusi berupa program- program yang konkrit.

Standar 11. Sistem Informasi Perguruan tinggi atau Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengunduhan (retrieval), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan. Perguruan tinggi juga harus memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan peningkatan mutu program akademik. Sistem informasi dalam suatu perguruan 201 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

tinggi minimal terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan kembali data (retrieval), presentasi data dan informasi serta komunikasi dengan pihak berkepentingan yang dibangun secara terpusat di tingkat perguruan tinggi dan atau terdistribusi pada unit-unit terkait. Data dan informasi yang dikelola oleh perguruan tinggi dapat meliputi akademik, kemahasiswaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta data lain yang dianggap perlu untuk kepentingan berbagai pihak. Dalam berbagai hal, perguruan tinggi harus dapat memanfaatkan sistem informasi yang dimilikinya untuk memelihara komunikasi dan koordinasi internal serta kerja sama dengan institusi lain, pemerintah, alumni, perusahan/industri atau masyarakat luas. Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat maka perguruan tinggi juga harus mampu melakukan pengelolaan yang profesional serta pemutahiran terhadap piranti keras dan lunak, sumber daya manusia serta organisasi pengelola untuk menjamin pertumbuhan sistem informasi yang telah dibangun tersebut. Perguruan tinggi juga harus menjamin akses bagi mahasiswa, staf dan civitas akademika lainnya untuk memanfaatkan keberadaan sistem informasi tersebut melalui peraturan-peraturan yang transparan.

Standar 12. Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi harus memiliki sistem penjaminan mutu sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program-program akademik. Sistem penjaminan mutu dibentuk ditingkat institusi dan dapat pula dikembangkan di tingkat fakultas/jurusan, sesuai dengan kebutuhan. Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumber daya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur program studi. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, output, dan outcome dalam sistem program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Pelaksana monitoring dan evaluasi terhadap proses peningkatan mutu berkelanjutan dapat berkoordinasi dengan pelaksana audit internal, untuk memberikan masukan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan yang efektif. Perguruan tinggi harus memiliki sistem rekaman data dan informasi yang baik mengenai proses serta hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Rekaman data dan informasi yang baik 202 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

dimaksudkan untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan. Hasil-hasil seluruh sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi dengan baik hendaknya digunakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program penjaminan mutu eksternal termasuk program untuk memperoleh akreditasi.

Standar 13. Lulusan Lulusan merupakan salah satu output langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Lulusan ini harus memiliki kompetensi akademik maupun soft skills sebagaimana dinyatakan oleh sasaran mutu serta dibuktikan oleh kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesinya. Perguruan tinggi berperan penting dalam melakukan analisis data akademik seluruh program studi yang menggambarkan kinerja perguruan tinggi secara keseluruhan untuk menilai karakteristik, profil dan pemetaan lulusan. Perguruan tinggi harus berupaya membantu lulusan mendapat pekerjaan dan meningkatkan interaksi antara lulusan dan institusi. Untuk meningkatkan kemampuan pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Informasi tentang lulusan dan upaya perbaikan mutu program studi antara lain diperoleh melalui tracer study yang berkesinambungan. Kemitraan program studi dengan lulusan dapat berupa: Penggalangan dana, sumbangan fasilitas untuk alma mater, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring. Standar 14. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi, yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi memiliki akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang menunjang pelaksanaan agenda penelitian untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi program studi dan institusi. Dosen dan mahasiswa program studi

terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan

berorientasi pada pengembangan ilmu dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau hasil penelitian dalam bidang ipteks untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 203 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

Perguruan tinggi mendorong lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam memfasilitasi dan memberdayakan dosen untuk melakukan penelitian inovatif yang mempertimbangkan kearifan lokal serta pengabdian masyarakat yang tepat sasaran. Perguruan tinggi melakukan diseminasi dan promosi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta upaya untuk pemerolehan hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan lembaga, dosen, dan mahasiswa. Perguruan tinggi melakukan upaya-upaya memperoleh dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk kerjasama mutual benefit dengan berbagai institusi atau lembaga serta berbagai hibah kompetisi. Perguruan tinggi memiliki data dan informasi tentang publikasi karya ilmiah, hak paten, karya inovatif serta hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan lembaga, dosen, dan mahasiswa.

Standar 15. Program studi Program Pendidikan Profesi Fisioterapi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi pengelolanya. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang dilaksanakan. Program Pendidikan Profesi Fisioterapi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk hasil dan luaran (output dan outcomes) Program Pendidikan Profesi Fisioterapi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Pendidikan profesi fisioterapi memiliki pedoman pembukaan dan penutupan program studi yang mencakup studi kelayakan yang mengacu statuta dan anggaran dasar, renstra, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur yang jelas.

Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi perguruan tinggi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter 204 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

yang diminta dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dirumuskan dan disajikan oleh perguruan tinggi dalam instrumen yang berbentuk portofolio. Portofolio akreditasi perguruan tinggi adalah dokumen yang berupa laporan diri (self-report) suatu perguruan tinggi, yang dirumuskan secara terbuka (open-ended) dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi yang diakreditasi. Portofolio akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat perguruan tinggi secara berkelanjutan. Isi portofolio akreditasi perguruan tinggi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi perguruan tinggi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan portofolio akreditasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi(relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi

(efficiency),

termasuk

efisiensi

tambahannya adalah kepemimpinan (leadership),

dan

produktivitas.

Dimensi

pemerataan (equity),dan tatapamong

(governance).

Kode Etik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the “do”) dan yang tidak layak dilakukan (the don’t) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis peguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 205 | R a n t u s d a n R a n t a p K O N A S F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a X I I

SIMPULAN 1. Fisioterapi ebagai ilmu dengan pohon ilmu yang mencakup ilmu biomedik, humaniora, ilmu gerak, biofisika, biomolekuler, ilmu kesehatan dan ilmu terapan fisioterapi 2. Jenjang pendidikan yang sesuai dengan Learning outcome fisioterapi di Indonesia adalah diploma 3, diploma 4, Sarjana, dan profesi, serta program spesialis 3. Pelayanan fisioterapi profesional dilakukan untuk memelihara, mengembalikan dan memulihkan gerak dan fungsi dengan pendekatan proses analisa sintesa dalam asesmen, penegakan diagnose dan intervensi fisioterapi 4. Pengembangan pendidikan diarahkan kepada peningkatan ketrampilan dengan dasar keahlian dan keilmuan yang dikenal secara global yang mengarah kepada pengembangan pendidkan profesi kea rah spesialis dan sub spesialis 5. Sistim penjaminan mutu dilakukan dengan Standar akreditasi pendidikan fisioterapi mencakup dua komitmen inti, yaitu komintmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness) [WASC, 2001], yang mencakup 15 standar akreditasi Saran 1. Untuk pengembangan pendidikan di[perlukan adanya pendidikan profesi yang berjenjang dan berkelanjutan 2. Dikarenakan banyaknya jejnang pendidikan fisioterapi yang ada maka dibutuhkan penataan terminologi dan regristrasi profesi fisioterapi 3. Untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tanggung jawab fisioterapis maka perlu diatur pengembangan jenjang karir insentif dan kepangkatan bagi fisioterapi mengikuti aturan yang berlaku 4. Penggunaan naskah akademik sebagai acuan bagi pengembangan pendidikan fisioterapi di Indonesia


KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 12 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang STANDAR KOMPETENSI DAN STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI SEMINAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

: Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas fisioterapi Indonesia dan Mengembangkan pelayanan fisioterapi spesialistik perlu disusun standar kompetensi dan standar pelayanan fisioterapi seminat.

Mengingat

: 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regulasi yang terus berkembang. 5. Sudah terbentuknya perhimpunan fisioterapi seminat

Memperhatikan


Memutuskan

: 5. Standar Kompetensi dan Standar Pelayanan Fisioterapi seminat harus mengacu kepada standar kompetensi dan Standar Pelayanan Fisioterapi Indonesia dan perkembangan fisioterapi global. 6. Fisioterapi seminat sebagaimana tersebut dalam butir 1 (satu) adalah : a. Fisioterapi Orthopaedik dan Muskuloskeletal b. Fisioterapi Cardiorespirasi c. Fisioterapi Neurologi d. Fisioterapi Olahraga e. Fisioterapi Anak f. Fisioterapi Komunitas 7. Perhimpunan Fisioterapi seminat berkewajiban menyusun rancangan standar kompetensi dan standar pelayanan sesuai dengan peminatannya. 8. Standar kompetensi dan standar pelayanan Fisioterapi Seminat disyahkan Oleh Pengurus Pusat Fisioterapi Indonesia setelah disetujui oleh Kolegium dan Majelis Pengembangan Pelayanan Fisioterapi. 9. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 10. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.



: : : : : : :

: :

Bali 24 Mei 2016



KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 13 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang TUAN RUMAH KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XIII TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

: Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Organisasi perlu ditetapkan Tuan Rumah Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XIII tahun 2020 dalam satu ketetapan Konges Nasional.

Mengingat


Memperhatikan

: Sidang Pleno kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII

Anggaran

Rumah

Tangga

Ikatan


:

1. Tuan Rumah Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII adalah : 2. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku. Ditetapkan di Pada tanggal


: : : : : : :

: :

Bali 25 Mei 2016



KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 14/ TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang KOLEGIUM DAN MAJELIS FISIOTERAPI INDONESIA PERIODE 2016-2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

: Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII perlu dibentuk Kolegium dan Majelis Fisioterapi Indonesia dalam satu ketetapan Konges Nasional. : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia

Mengingat Memperhatikan Memutuskan

: Sidang Pleno kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII Menetapkan : 1. Kolegium dan Majelis Fisioterapi Indonesia Periode 2016-2020 adalah : a. Ketua Kolegium :.............. b. Majelis Kehormatan Disiplin : ............... c. Majelis Pelayanan dan Keprofesian :............ 2. Kolegium dan Majelis Fisioterapi Indonesia berkewajiban melaksanakan amanat kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII tahun 2016 3. Ketua Kolegium dan Majelis terpilih sebagaimana tersebut dalam butir 1 (satu) harus membentuk kepengurusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan. 4. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 5. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku. Ditetapkan di Pada tanggal


: : : : : : :

: :

Bali 25 Mei 2016



KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 15 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang PENGURUS PUSAT IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA PERIODE 2016-2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

: Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII perlu dibentuk Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia dalam satu ketetapan Konges Nasional.

Mengingat


Memperhatikan

: Sidang Pleno kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII Menetapkan : 1. Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia Periode 2016-2020 adalah : a. Ketua Umum :.............. b. Sekretaris umum : ............... 2. Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia berkewajiban melaksanakan amanat kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII tahun 2016 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum terpilih sebagaimana tersebut dalam butir 1 (satu) harus membentuk kepengurusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan. 4. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. 5. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku. Ditetapkan di : Bali Pada tanggal : 25 Mei 2016

Memutuskan


: : : : : : :

Anggaran

Rumah

Tangga

Ikatan



KETETAPAN KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII NOMOR : 16 / TAP / KONAS XII / V / 2016 tentang TIM PERUMUS HASIL KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES NASIONAL FISIOTERAPI INDONESIA XII Menimbang

: Bahwa dalam rangka merumuskan hasil Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII perlu dibentuk Tim Perumus Hasil Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII dalam satu ketetapan Kongres Nasional.

Mengingat


Memperhatikan

: Sidang Pleno kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII

Memutuskan

:

1.

2. 3. 4.

Anggaran

Rumah

: : : : : : :

Ikatan

Menetapkan Tim Perumus Hasil Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia XII adalah : a. Ketua :.............. b. Sekretaris :............... c. Anggota : ............... d. Anggota :............ e. Anggota :.................... Tim Perumus sebagaimana tersebut dalam butir 1 (satu) harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku. Ditetapkan di Pada tanggal


Tangga

: :

Bali 25 Mei 2016



Rancangan Keputusan & Rancangan Ketetapan

Recommend Documents