PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
Jakarta, 13 Februari 2015
PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 13 Februari 2015
Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, Hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang penting ini kita bersama-sama dapat hadir untuk tugas kenegaraan kita dalam rangka melaksanakan proses pengambilan keputusan terhadap RUU APBNP Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Pengajuan RUU APBNP Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemerintah pada awal tahun 2015 ini, merupakan wujud dari keinginan dan itikad Pemerintah untuk mempercepat agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran atas visi dan misi Pemerintahan baru, dan dengan mengacu pada penajaman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 serta sekaligus tahun pertama dari implementasi 1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan di awal tahun 2015 ini. Selain itu, pengajuan RUU APBNP Tahun 2015 juga dimaksudkan untuk merespons perkembangan perekonomian dunia yang memang diperkirakan ke depan akan sedikit menguat, namun masih dihadapkan pada sejumlah resiko seperti pelambatan pertumbuhan negara-negara mitra dagang utama, di tengah normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang berpotensi menyebabkan volatilitas di pasar keuangan negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia. Tantangan lain yang perlu segera diantisipasi adalah trend penurunan harga minyak dunia yang akan berdampak pada kinerja perdagangan internasional kita, serta menurunnya penerimaan minyak dan gas bumi (migas). RAPBNP tahun 2015 juga dilandasi pertimbangan atas usulan Pemerintah untuk melakukan beberapa perubahan kebijakan fiskal guna meningkatkan efektifitas APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan, serta upaya untuk meningkatkan efisiensi APBN. Beberapa kondisi dan tantangan tersebut antara lain telah mendorong Pemerintah untuk segera mengajukan perubahan atas APBN Tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, perkenankanlah kami atas nama Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerjasama dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam membahas dan mempertajam RUU APBNP Tahun 2015 beserta Nota Keuangan-nya. Alhamdulillah, dengan dukungan, masukan, dan kearifan dari segenap anggota Dewan, pada hari ini kita memasuki tahap akhir dan tahapan penting sebagai tindak lanjut pembahasan RAPBNP Tahun 2015 di tingkat Badan Anggaran, Komisi, Panitia Kerja serta Tim Perumus yang 2
telah dibentuk. Dengan demikian, pembahasan terhadap perubahan atas APBN dapat diselesaikan paling lama satu bulan dalam masa sidang setelah RUU tentang Perubahan atas APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR, sesuai ketentuan yang berlaku.
Saudara Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, Berdasarkan pembahasan-pembahasan di dalam pembicaraan tingkat-I, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya dapat menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP tahun 2015 yaitu sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen; 2. Laju inflasi sebesar 5,0 persen; 3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp12.500/USD; 4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,2 persen; 5. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia sebesar USD60/barel; 6. Lifting minyak sebesar 825 ribu barel/hari; dan 7. Lifting gas sebesar 1.221 ribu barel setara minyak per hari. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut tentu saja ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini, prospek perekonomian global dan domestik, serta berbagai tantangan yang akan dihadapi. Dengan demikian, APBN Perubahan tahun 2015 ini telah di-rekonstruksi dengan serangkaian instrumen kebijakan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan di tahun 2015. Disamping itu, telah disepakati juga berbagai target pembangunan yang lebih terukur di dalam UU APBNP 2015, seperti tingkat pengangguran sebesar 5,6 3
persen, angka kemiskinan 10,3 persen, gini ratio 0,40, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,4 (dengan metode perhitungan yang baru). Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro tersebut, Pemerintah juga sepenuhnya dapat menerima kesepakatan terkait dengan Postur APBNP tahun 2015 sebagai berikut: a. Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.761,6 triliun, atau lebih rendah Rp7,3 triliun dari usulan Pemerintah dalam RAPBNP 2015; b. Belanja Negara sebesar Rp1.984,1 triliun, lebih rendah Rp10,7 triliun dari usulan Pemerintah dalam RAPBNP 2015; yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.319,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp664,6 triliun. c. Defisit APBNP 2015 sebesar Rp222,5 triliun atau sekitar 1,90% terhadap PDB, sesuai poin persentase yang diusulkan dalam RAPBNP tahun 2015. Asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan bersama, serta besaran target pendapatan negara yang telah disepakati tersebut diharapkan menyiratkan optimisme bagi semua pihak, dan tentu saja menuntut effort yang sungguh-sungguh dari segenap jajaran pemerintah untuk mengawal dan mencapai asumsi dan target pendapatan negara dimaksud. Beberapa kebijakan yang diusulkan seperti realokasi belanja kurang produktif kepada program-program yang lebih produktif, dan dukungan kepada BUMN dalam pembangunan infrastruktur, serta defisit yang tetap terjaga pada level yang sehat, pada akhirnya kita harapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga indikator kesejahteraan atau target pembangunan yang sudah disepakati
4
seperti tingkat pengangguran, angka kemiskinan, gini ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia, dapat dicapai dengan baik.
Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang terhormat, Target defisit anggaran dalam APBNP tahun 2015 ditetapkan menjadi sebesar Rp222,5 triliun, atau setara 1,90 persen terhadap PDB. Target Defisit tersebut berarti mengalami penurunan Rp23,4 triliun dari APBN tahun 2015, atau turun 0,31 poin dari defisit APBN tahun 2015 yang telah ditetapkan sebesar 2,21 persen. Apabila dibandingkan dengan RAPBNP tahun 2015, poin persentase defisit tidak mengalami perubahan, namun secara nominal turun Rp3,4 triliun dari RAPBNP tahun 2015 dengan menggunakan perhitungan PDB nominal baru, berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2014. Penurunan defisit anggaran dari APBN tahun 2015 tersebut diharapkan memberikan signal positif bagi masyarakat, para pemangku kepentingan, dan pelaku usaha, baik di dalam maupun di luar negeri untuk penetapan APBN tahun 2015 yang lebih sehat dan sustainable. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memberikan posisi tegas bahwa APBNP tahun 2015 telah disusun secara prudent dan antisipatif terhadap kebijakan fiskal ke depan, serta pada saat yang sama menumbuhkan optimisme masyarakat akan kinerja perekonomian nasional yang lebih baik.
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Berdasarkan target defisit anggaran sebesar 1,90 persen dari PDB tersebut, maka target Pendapatan Negara dan Hibah ditetapkan sebesar Rp1.761,6 triliun, atau Rp7,3 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBNP 5
tahun 2015. Sedangkan, Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp1.984,1 triliun, atau sekitar Rp10,7 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBNP tahun 2015. Target Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.761,6 triliun tersebut utamanya bersumber dari Pendapatan Perpajakan yang ditargetkan sebesar Rp1.489,3 triliun atau meningkat Rp109,3 triliun (7,9 persen) dari APBN tahun 2015. Dalam rangka mengamankan target pendapatan perpajakan, Pemerintah dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati berbagai langkah-langkah strategis dalam pencapaian target perpajakan yang semakin meningkat ke depan, termasuk reformasi organisasi dan pemberian reward dan punishment kepada petugas pajak, sehingga dapat menjadi dorongan dan insentif dalam mengejar target yang telah ditetapkan. Hal ini kita yakini bersama merupakan hal yang sangat penting, mengingat penerimaan perpajakan telah menjadi backbone utama dari penerimaan negara saat ini, apalagi ditengah keterbatasan dari penerimaan sumber daya alam. Dalam APBNP tahun 2015, penerimaan perpajakan mengambil porsi 84,5 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam APBNP tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp269,1 triliun, atau mengalami penurunan Rp141,3 triliun dari targetnya dalam APBN tahun 2015. Hal ini utamanya disebabkan turunnya penerimaan di sektor minyak dan gas bumi, sebagai akibat rendahnya harga minyak dunia sesuai perkembangan global dewasa ini. Di sisi lain, penerimaan pertambangan mineral dan batubara ditargetkan meningkat Rp11,5 triliun dari APBN tahun 2015, atau naik Rp1,2 triliun dari RAPBNP tahun 2015 yang diusulkan Pemerintah. 6
Tahun 2015 ini merupakan momentum penting bagi Pemerintah dengan langkah-langkah terobosan belanja negara guna mendukung APBN yang lebih sehat dan sustainable. Dengan didukung kebijakan fiskal yang strategis, reformasi subsidi BBM, maka Pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup luas guna memperbaiki dan mempertajam belanja negara. Dalam APBNP tahun 2015 ini, alokasi belanja infrastruktur telah melampaui alokasi belanja subsidi energi, yang menunjukkan struktur anggaran yang lebih baik, dengan tetap menjamin keberpihakan kepada golongan masyarakat kurang mampu melalui skema Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan perlindungan sosial lainnya. Beberapa kebijakan penting terkait belanja negara dalam APBNP tahun 2015, antara lain: Pertama, realokasi anggaran yang kurang produktif ataupun kurang tepat sasaran (seperti subsidi BBM, belanja perjalanan dinas, rapat dan konsinyering) kepada sektor-sektor yang lebih produktif seperti dukungan sektor pendorong pertumbuhan (pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri), pemenuhan kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan), pengurangan kesenjangan antar kelas pendapatan masyarakat dan antar wilayah, serta pembangunan infrastruktur konektifitas. Kedua, mengakomodir perubahan nomenklatur kementerian negara/lembaga sessuai dengan struktur Kabinet Kerja, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden; dan Ketiga, peningkatan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa untuk menjadi stimulus dalam mendorong percepatan pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat desa secara efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan konsep membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 7
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dana transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan menjadi Rp664,6 triliun atau meningkat Rp17,6 triliun dari APBN tahun 2015. Terkait pembiayaan anggaran, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati adanya dukungan yang lebih optimal kepada Badan Usaha Milik Negara yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BUMN sebagai agent of development sekaligus mempercepat pembangunan bidang infrastruktur serta bidang prioritas pemerintah lainnya. Pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp222,5 triliun atau turun Rp3,4 triliun dari RAPBNP tahun 2015. Tentu saja kami menyadari, sebagaimana juga menjadi concern dan catatan dari anggota Dewan, bahwa penganggaran belanja tersebut harus diikuti dengan implementasi, eksekusi dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik, tepat waktu, tepat sasaran, dan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan governance dalam pencairan dan pertanggung jawabannya.
Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, Setelah melalui serangkaian pembahasan yang intensif, akhirnya Pemerintah mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015, di dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU dimaksud pada Rapat Paripurna Dewan hari ini, dapat kiranya disetujui oleh Dewan yang terhormat untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Akhirnya, sekali lagi kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kerjasama dari segenap anggota Dewan yang terhormat, serta permohonan 8
maaf, jika dalam komunikasi dan interaksi antara seluruh jajaran Pemerintah dengan anggota Dewan dalam menjalankan tugas konstitusional ini, terdapat kekeliruan dan kekhilafan dalam ucapan maupun tindakan. Selanjutnya, marilah bersama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga segala upaya dan langkah-langkah kita dalam penetapan UndangUndang APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 ini, senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sekian dan terimakasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 13 Februari 2015 A.n.Pemerintah Menteri Keuangan,
Bambang P.S. Brodjonegoro
9
