PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA (PAN) TAHUN ANGGARAN 2003 Dibacakan Oleh : SHIDKI WAHAB Nomor Anggota A-102
Assalamu’alaikum Wr.Wb. Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, Yth. Saudara Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah beserta segenap jajarannya, Yth. Para Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat pada hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat, untuk mengikuti pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Tahun Anggaran 2003.
1
Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati, Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2003 oleh Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah, telah dilaksanakan sejak tanggal 26 Januari 2006 s.d. 6 Februari
2006.
Dari
pembahasan
tersebut,
memang
masih
didapatkan kendala-kendala dalam pertanggungjawaban Pemerintah terhadap perhitungan anggaran negara tahun 2003. Diantaranya dihadapkan kepada penilaian BPK RI terhadap hal-hal sebagai berikut : Penggunaan SAL.
Subsidi penyaluran pupuk kepada PT. Pupuk Kaltim Tbk. Penyelesaian kewajiban mutlak kepada Bank Indonesia.
Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati, Kita menyadari bahwa dalam proses penyusunan PAN Tahun Anggaran 2003 ada beberapa hal yang perlu dicermati : 1)
PAN
Tahun
penerimaan
Anggaran negara
2003
bukan
dan pajak,
pertanggungjawaban belum
sepenuhnya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 2)
Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan hibah, belanja negara dan realisasi pembiayaan anggaran, masih terdapat
2
sisa
keuangan
dimungkinkan
sebesar dapat
kementerian/lembaga
Rp.
2.446,8
terjadi belum
akibat mengikuti
milyar. masih
Hal
ini
banyaknya
ketentuan
Surat
Edaran Dirjen Anggaran Nomor : 54/A/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Tata Cara Penatausahaan Hibah Luar Negeri, sehingga berakibat belum sepenuhnya penerimaan negara dilaporkan kepada Bank Indonesia. 3)
Sisa anggaran lebih yang disampaikan kepada BPK berbeda dengan SAL rekening bank. SAL per 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp. 34.576,72 milyar. Padahal ada perhitungan penggunaan SAL untuk pembelian kembali SUN sebesar Rp. 8.258,24 milyar yang telah disetujui oleh DPR-RI dalam Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2003. Jadi sesungguhnya saldo akhir SAL per 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp. 26.318,47 milyar.
4)
Sistem pengendalian intern dalam realisasi APBN Tahun Anggaran 2003, masih belum didukung sistem pengendalian yang memadai, seperti belum adanya standar akuntan pemerintahan, belum efektifnya rekonsiliasi pelaksanaan anggaran dengan kementerian-kementerian, maupun juga belum adanya pedoman yang memadai atas penggunaan bagian anggaran 69 (belanja lain-lain).
3
Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati, Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Fraksi Partai Demokrat DPR-RI
menyatakan
“menyerahkan
sepenuhnya
keputusan
pembahasan Rancangan Undang-undang tentang PAN Tahun Anggaran 2003 pada PembicaraanTingkat II, dalam Sidang Paripurna ini”. Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat menyampaikan harapanharapan sebagai berikut : Pertama :
Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tidak boleh lagi terjadi kesalahankesalahan memberi penilaian.
Kedua
:
Agar setiap kementerian/lembaga serta pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ketiga
:
Agar
pemerintah
secara
sungguh-sungguh
memperhatikan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap perhitungan anggaran tahun anggaran 2003.
4
Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati, Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang,
Saudara
Menteri
Keuangan
selaku
yang
mewakili
Pemerintah, dan para Anggota Dewan yang terhormat, serta para hadirin yang telah mengikuti pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat ini. Khususnya kepada rekan-rekan dari media massa baik cetak maupun elektronik. Kami juga menyampaikan terima kasih disertai harapan agar pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat ini dapat disampaikan kepada masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Jakarta, 7 Februari 2006 PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR-RI KETUA,
SEKRETARIS,
H. SOEKARTONO HADIWARSITO No. A-105
Drs. H. SUTAN BHATOEGANA, MM No. A – 85
5
