PENDAHULUAN Latar belakang
Pertumbuhan ekonomi yang pesat di ibukota berdampak pada peningkatan jumlah penduduk dan dinamika penggunaan lahan. Pertumbuhan sektor perdagangan, jasa dan industri
mendominasi penggunaan lahan di kota
berdampak tingginya harga lahan sehingga terjadi keterbatasan lahan untuk permukiman.
Keterbatasan lahan permukiman berdampak bergesernya lokasi
permukiman ke wilayah pinggiran kota (sub urban). Perpindahan penduduk ke wilayah pinggiran kota meningkatkan pertumbuhan permukiman di wilayah tersebut. Pengembangan wilayah pinggiran kota mendukung pertumbuhan kota-kota yang mempunyai hubungan erat dengan pusat kota. Pembangunan wilayah perkotaan berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, geografi, lingkungan dan budaya sehingga diperlukan sarana prasarana untuk melayani kebutuhan wilayah dan mendukung laju pertumbuhan di berbagai sektor. Indikator peningkatan pembangunan wilayah terlihat dari sistem sarana prasarananya yang terpadu (integrated). Sistem sarana prasarana yang sistematis dan terpadu menjadi bagian struktur ruang yang berfungsi sebagai jaringan penghubung dan roda kegiatan dalam penataan ruang. Kemampuan sarana prasarana melayani penduduk terlihat dari segi kuantitas dan kualitas dengan parameter jumlah sarana prasarana, kemudahan pencapaian, waktu tempuh dan jarak wilayah layanan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan wilayah. Empat aspek kewenangan Pemerintah Daerah/Kota berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum Pemerintah Daerah/Kota mempunyai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan pembangunan wilayah.
2
Kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah berdampak kepada diberikannya kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Implementasi dari kebijakan tesebut menjadi
tanggung
jawab
pemerintah
daerah
untuk merencanakan
dan
mengembangkan potensi daerah dengan menyediakan sarana prasarana wilayah sebagai pendukung roda kegiatan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Kota Tangerang Selatan terletak di propinsi Banten Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 1.303.569 jiwa (2010) tersebar di tujuh kecamatan yaitu: Serpong, Serpong Utara, Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, Pamulang dan Setu dengan kepadatan penduduk 8.646 jiwa/km2 dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 4,74%. Berdasarkan Undang-Undang No.51 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan, wilayah Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Tangerang yang dibentuk karena meningkatnya beban dan volume kerja bidang pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat yang bertujuan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, meningkatkan potensi daerah di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Penggunaan
lahan
Kota
Tangerang
Selatan
didominasi
oleh
perumahan/permukiman (67,54%) yang terbentuk akibat migrasi penduduk Jakarta. Tingginya harga lahan permukiman di Jakarta memicu perpindahan penduduk ke kawasan pinggir kota termasuk Kota Tangerang Selatan. Peningkatan
jumlah pusat-pusat permukiman di Kota Tangerang Selatan
menuntut ketersediaan sistem sarana prasarana yang memiliki peran vital dalam pembangunan untuk melayani aktifitas penduduk, modal bagi pertumbuhan perekonomian, mendorong terciptanya kesempatan kerja dan berusaha, serta peningkatan kesejahteraan penduduknya. Saat ini kepadatan tertinggi penduduk Kota Tangerang Selatan berada di kecamatan Ciputat Timur (11.165 jiwa/km2) dan yang terendah berada di kecamatan Setu (4.163 jiwa/km2). Kepadatan dan komposisi penduduk mempengaruhi sebaran sarana prasarana Kota dalam melayani aktifitas penduduk. Kualitas pelayanan, akses pencapaian, jarak tempuh
3
dan wilayah layanan sarana prasarana menjadi indikator keberhasilan peningkatan pembangunan.
Perumusan Masalah Kota Tangerang Selatan sebagai kota memerlukan sarana prasarana wilayah untuk menjalankan kegiatan dan aktifitas penduduk. Sarana prasarana wilayah berfungsi melayani kebutuhan penduduk di sektor ekonomi, sosial dan budaya. Ketersediaan sarana prasarana menjadi faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Identifikasi sebaran sarana prasarana diperlukan untuk mengetahui jumlah sarana prasarana yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan wilayah. Apakah ketersediaan sebaran sarana prasarana dapat memenuhi kebutuhan penduduk Kota Tangerang Selatan? Kemudahan pencapaian ke sarana prasarana menjadi perhatian untuk dianalisis terkait jarak dan waktu tempuh. Jarak dan waktu tempuh berdampak kepada pelayanan sarana prasarana. Jumlah sebaran, jarak layanan dan waktu tempuh pada skala wilayah menjadi skenario untuk menyusun perencanaan lokasi sarana prasarana wilayah. Berdasarkan hal diatas dapat dirumuskan permasalahan terkait ketersediaan sarana prasarana di Kota Tangerang Selatan diantaranya: 1. Apakah jumlah ketersediaan sarana prasarana di Kota Tangerang Selatan dapat melayani kebutuhan penduduk Kota Tangerang Selatan? 2. Apakah sebaran sarana prasarana memenuhi akses pencapaian? 3. Bagaimana strategi pengembangan sarana prasarana Kota Tangerang Selatan? Tujuan Penelitian Melakukan studi dan analisis ketersediaan sarana prasarana di Kota Tangerang Selatan diantaranya: 1. Mengidentifikasi sebaran sarana/prasarana di Kota Tangerang Selatan. 2. Mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana di Kota Tangerang Selatan. 3. Menganalisis akses pencapaian menuju sarana prasarana di Kota Tangerang Selatan. 4. Mengetahui strategi pengembangan sarana prasarana di Kota Tangerang Selatan
4
Manfaat Penelitian Sebaran dan ketersediaan sarana prasarana diharapkan dapat menjadi: 1. Arahan dalam perencanaan dan mengatur sarana prasarana di Kota Tangerang Selatan. 2. Sebagai bahan pertimbangan pengembangan sarana prasarana di Kota Tangerang Selatan 3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan standar pelayanan penduduk.
Kerangka Pemikiran Pembangunan dan pengembangan wilayah memerlukan sarana prasarana untuk menjalankan aktifitas willayah. Kebutuhan sarana prasarana dipengaruhi oleh ketersediaan sebaran sarana prasarana. Ketersediaan sebaran sarana prasarana terkait dengan jumlah penduduk dan akses pencapaian. jarak, waktu tempuh dan wilayah pelayanan menggunakan analisis spasial terkait aspek-aspek yang mempengaruhi wilayah pelayanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana dan strategi pengembangan sarana prasarana di Kota Tangerang Selatan. Garis besar kerangka pemikiran penelitian disajikan Gambar 1.
5
Pembangunan dan Pengembangan Wilayah
KebutuhanSarana Prasarana
Ketersediaan Sebaran Sarana Prasarana
Akses Pencapaian
Jumlah Penduduk.
Waktu dan Jarak Tempuh
Evaluasi Ketersediaan dan Sebaran Sarana
Staregi Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah
Arahan Perencanaan dan Penataan Sarana Prasarana Kota Tangerang Selatan
Gambar 1. Bagan alir kerangka pemikiran
Wilayah Layanan
