PENDAHULUAN Latar Belakang

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda pada khususnya serta pembangunan Nasional pada umumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Resntra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh orgasinasi dalam rangka pencapaian tujuan orgasinasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun

Rencana Strategis

(Renstra) SKPD sebagai

dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu

lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok

penegakan Perda

dan perlindungan masyarakat

mempunyai peranan yang penting penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk mendukung tupoksi Satpol PP diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Satpol PP tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Samarinda 2015-2019. 1.2.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Tahun 2016-2020 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti: 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

9.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;

10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;

1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

dimaksudkan untuk: 1. Mendorong tercapainya sasaran penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan; 2. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP adalah untuk: 1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Satpol PP sebagai Institusi Penegak Perda, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satpol PP Kota Samarinda.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, disusun dalam sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan; Berisi Tentang Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II

Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda; Berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III

Isu-Isu Strategis; Berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan; berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang berpedoman kepada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kota Samarinda 2015-2020. BAB V

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif; berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD;berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VII

Penutup

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Pemerintah Kota Samarinda 2015

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja jo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi

fungsional

juga

memfasilitasi

dan

pemberdayaan

kapasitas

penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda berkedudukan di Ibukota

Provinsi,

sehingga

organisasi

dan

tata

kerjanya

mengalami

penyempurnaan dan penataan kembali dari yang sebelumnya tipe B menjadi tipe A. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengamanan dan pembantu Walikota dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Draf Rencana Strategis (RENSTRA 2016-2020)


Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan (Kasat) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Adapun tugas Satpol PP adalah sebagai

penegak Perda, memelihara

ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagai penegak Perda, memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan

program

peraturan/keputusan

dan

Walikota,

pelaksanaan

penegakan

penyelenggaraan

ketertiban

Perda

dan

umum

dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan/keputusan Walikota; c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda, peraturan/keputusan walikota serta penyelenggaraan ketertiban Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya;



f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan perda dan peraturan/keputusan Walikota g. Pelaksanaan tugas lainnya.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 1.

Tugas Pokok Dari susunan struktur organisasi yang telah terbentuk diatas maka di setiap

bagian, bidang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda memiliki tugas pokok yang dijabarkan sebagai berikut: 2.

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satpol PP Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pomong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sebagai unsur pengamanan dan pembantu Walikota dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut: 2.1

Tugas Satpol PP:

a. Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu

kelancaran

tugas-tugas

Kepala

Daerah dalam perumusan,

perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan



perlindungan masyarakat sesuai dengan pedoman prosedur tetap dan petunjuk teknis operasional Satpol PP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; b. Dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan penegakan ketentuan Perda dan Peraturan Kepala Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. 2.2

Fungsi Satpol PP:

Fungsi Satpol PP sebagai unsur pengaman dan penegak Perda yaitu: a. Penyusunan

program

dan

pelaksanaan

penegakan

Perda

dan

Peraturan/Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Paraturan/Keputusan Walikota; c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau aparatur lainnya; f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota; g. Pelaksanaan tugas lainnya. Fungsi Satpol PP dalam pelaksanaan tugas lainnya yaitu:



a. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara; c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massa; f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.3

Wewenang Satpol PP

Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota; b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c. Fasilitasi

dan

pemberdayaan

kapasitas

penyelenggaraan

perlindungan

masyarakat:



d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota; e. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan

hukum

yang

melakukan

pelanggaran

atas

Perda

dan

Peraturan/Keputusan Walikota.

2.2

Sumber Daya Manusia Untuk

mencapai

tujuan

dan

sasaran

pelaksanaan

Pemerintah,

pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamaong Praja Kota Samarinda perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai . 1.1.2. Organisasi Satpol PP Sebagaimana diuraikan dalam pasal 6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, disebutkan susunan organisasi Satpol PP terdiri dari: a. Kepala Satuan b. Sekretariat, terdiri dari: 1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.

Sub Bagian Keuangan

3.

Sub Bagian Program

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:



1.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

2.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

d. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari: 1.

Seksi Pelatihan Dasar

2.

Seksi Teknis Fungsional

e. Bidang Perlindugan Masyarakat, terdiri dari: 1.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

2.

Seksi Bina Potensi Masyarakat

f. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membentuk susunan kepegawaian sebagai berikut: Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda per 1 Desember 2012 berjumlah 443 orang terdiri dari PNS, PTTB dan PTTH dan untuk mengetahui gambaran komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan dan golongan sebagai berikut:



a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan ;

PRESENTASI NO.

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH (%)

1

SD

46

8,5

%

2

SLTP

26

4,8

%

3

SLTA

351

64,9

%

4

SARJANA MUDA / D.3

21

3,9

%

5

SARJAN / S.1

90

16,8

%

6

PASCA SARJANA / S.2

6

1,1

%

540

100

%

JUMLAH



b. Berdasarkan Golongan ; PRESENTASI NO.

GOLONGAN / PTTB

JUMLAH (%)

1

I

4

0,7

%

2

II

55

10,2

%

3

III

26

4,8

%

4

IV

7

1,3

%

5

PTTB

23

4,3

%

6

PTTH

425

78,7

%

JUMLAH

540

100

%

a. Sarana dan Prasarana Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda di lengkapi dengan sarana dan prasarana/aset operasional yang terkait langsung dengan kegiatan kepemerintahan berupa: tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan barang inventaris lainnya.


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Pemerintah Kota Samarinda 2015 Tabel 2.1

Perlengkapan Penunjang

Kondisi Barang No

Jenis Perlengkapan

Keterangan Baik

Rusak

1

Kantor

√

baik

2

Meja Kerja

√

baik

3

Kursi Kerja

√

baik

4

Kursi Sofa

√

baik

5

Lemari Arsip

√

baik

6

Filling Kabinet

√

baik

7

Brankas

√

baik

8

AC

√

baik

9

Kipas Angin

√

baik

10

Personal Computer

√

baik



1)

11

Ploter

√

baik

12

Printer

√

baik

13

Laptop

√

baik

14

Kamera Photo

√

baik

15

Mesin Tik

√

baik

16

Alat Lab

√

baik

17

Kendaraan Roda Dua

√

baik

18

Kendaraan Roda Empat

√

baik

19

LCD

√

baik

20

Handycam

√

baik

Keuangan

Anggaran harus direncanakan sedemikian rupa agar seimbang antara pengeluaran dan upaya/profram yang tercapai. Berikut ini adalah anggaran PAGU untuk tahun 2011-2015 APBD untuk dijadikan gambaran dalam menyusun PAGU Anggaran tahun 2016 – 2020 APBD.



a.

Sumber Dana APBD 2010 s/d 2014

Perkembangan pagu anggaran dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2011 pagu anggaran sebesar Rp. 7.768.414.117,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 32.996.543.035. atau dari 7,40 % menjadi 31,43% dari total anggaran Rp. 104.981.440.237,-. Sedangkan untuk realisasi keuangan, tahun 2011 mencapai 40,88%, tahun tahun 2012 mencapai 55,73 %, tahun 2013 mencapai 73,94 %, tahun 2014 mencapai 88,52% dan tahun 2015 dalam pelaksanaan. Untuk rincian pagu dan realisasi per tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda 2011 – 2012

Data realisasi bulan Desember 2011-1015


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Pemerintah Kota Samarinda 2015 Gambar 2.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

KEPALA SATUAN

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM

BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI PELATIHAN DASAR



SEKSI SATUAN LINMAS



SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL

SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

Draf Rencana Strategis (RENSTRA 2016-2020) UNIT PELAKSANA SATPOL PP KECAMATAN


2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Sekretariat Sekretariat Satpol PP dipimpin oleh seorang sekretaris melaksanakan pelayanan administratif yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, penganggaran, akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan dan hukum, perencanaan program kedinasan, evaluasi dan pelaporan. 2.3.2. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah melaksanakan pelayanan yang meliputi pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan daerah serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah untuk selanjutnya diadakan penegakan terhadap pelanggaran dalam bentuk proses persidangan (tipiring). 2.3.3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) melaksanakan pelayanan teknis operasional penertiban dan pengendalian lapangan. 2.3.4. Bidang Sumber Daya Aparatur Bidang sumber daya aparatur melaksanakan pelayanan teknis peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah dibidang penegakan peraturan, pelaksanaan pelatihan dasar anggota yang belum mengikuti pelatihan dasar Satpol



PP serta pelatihan lanjutan bagi anggota yang telah mengikuti pelatihan dasar Satpol PP. 2.3.5.

Bidang Perlidungan Masyarakat Bidang perlindungan masyarakat melaksanakan pelayanan teknis dalam

rangka memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat terhadap gangguan dan ancaman dari segala bidang, berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana serta berkoordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan pemilu 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda 2.4.1. a.

Analisis Lingkungan Internal

Analisis Kekuatan (Strength) Kekuatan Satpol PP Kota Samarinda adalah: 1.

Visi dan misi yang jelas;

2.

Struktur organisasi yang jelas;

3.

Kualitas Sumber Daya Manusia;

4.

Adanya komitmen Kepala Kantor;

5.

Landasan hukum yang mengatur kewenangan;

6.

Kebijakan Tekhnis (Perda dan Keputusan Kepala Daerah)

7.

Struktur Organisasi yang mantap

8.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

9.

Adanya Komitmen Kepala Kantor



10. Undang-undang Otonomi Daerah b.

Analisis Kelemahan (Weakness) Kelemahan Satpol PP Kota Samarinda adalah: 1. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Samarinda masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas; 2. Dana yang terbatas; 3. Besarnya beban kerja;

c.

Analisis Lingkungan Eksternal 1. Peluang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda meliputi: 2. Geografi Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Daerah dan keputusan kepala Daerah. 5. Ancaman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda meliputi : Kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah masih 6. Analisis Peluang (Opportunities) 7. Geografi Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi; 8. Adanya manajemen sumber daya manusia; 9. Adanya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk menginformasikan secara efektif mengenai profil dan kegiatan Satpol PP Kota Samarinda;

d.

Analisa Ancaman (Threat)



Ancaman Satpol PP Kota Samarinda meliputi: 1. Kesadaran

masyarakat

terhadap

Peraturan

Daerah/Keputusan

Walikota masih kurang; 2. Sebagai Ibu Kota Propinsi yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, mengakibatkan pendatang dari luar daerah cukup tinggi dan memberikan peluang usaha bagi para pendatang (pedagang kaki lima dll).

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Sebagai ibu kota provinsi yang pertumbuhan ekonominya cukup meningkatkan pendatang dari luar daerah cukup tinggi dan memberikan peluang usaha bagi para pendatang (pedagang kaki lima dan lain sebagainya).

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut: menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut: 1. Strategi S + O (mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan Peluang) yaitu:



- Dengan struktur organisasi yang jelas serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Strategi S + T (menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman) yaitu: - Melakukan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat tentang kebijakan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota. - Menindak tegas masyarakat yang dengan nyata telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota. 3. Strategi W + O (mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang) yaitu: - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan/kursus (Diklat). - Menggunakan dana secara efektif dan efisien. - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang. 4. S trategi W + T ( mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman) yaitu: - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. - Meningkatkan kegiatan operasional lapangan secara rutin (terusmenerus) - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian



- Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal. Untuk lebih jelasnya penetapan Analisis Swot tersebut dapat dilihat pada label sebagai berikut: ANALISIS STRATEGI DENGAN FAKTOR SWOT ANALISIS INTERN ANALISA EKSTERN

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

1. Visi dan misi yang jelas

1.

2. Struktur organisasi yang jelas

Satpol PP masih kurang memadai

3. Kualitas sumber daya manusia

untuk

4. Adanya komitmen kepala kantor

tugas Satpol PP.

5. Landasan

hukum

yang

mengatur

kewenangannya. PELUANG (O)

sebagai Ibu Kota Provinsi

organisasi yang jelas serta didukung oleh

3. Adanya sarana komunikasi

2.

Dana yang terbatas

3.

Besarnya beban kerja

pelaksanaan

W+O

Dengan visi dan misi yang jelas, struktur

sumber daya manusia

menunjang

S+O

1. Geografi Kota Samarinda

2. Adanya manajemen

Sarana dan prasarana yang dimiliki

Sumber Daya Manusia dan Komitmen Kepala Kantor memungkinkan diwujudkannya Samarinda yang kondusif

global, memberikan

melalui penegakan Perda, penyelenggaraan

peluang untuk

ketertiban umum, ketentraman masyarakat

mengoptimalisasikan

serta perlindungan masyarakat,

1. Menambah jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP 2. Menggunakan dana secara efektif dan efisien 3. Meningkatkan kinerja Satpol PP.

secara efektif kegiatan Satpol PP.



ANCAMAN (T) 1. Kesadaran terhadap

S+T

W+T

masyarakat 1. Melakukan Peraturan

1.

Meningkatkan

sosialisasi/pembinaan

koordinasi

Daerah/Keputusan Kepala

kepada

masyarakat

instansi terkait

Daerah

tentang

kebijaksanaan 2.

2. Sebagai Ibu Kota Provinsi yang

pertumbuhan

ekonominya meningkat

cukup

Pemerintah

melalui

Meningkatkan kegiatan operasional

Perda/Keputusan Kepala

secara

Daerah.

menerus)

memberi 2. Menindak

tegas 3.

rutin

masyarakat yang dengan

pengawasan

luar

nyata

pengendalian

(pedagang

kaki lima dan lain-lain)

telah

melakukan

pelanggaran

4.

lapangan (terus

Meningkatkan

peluang bagi pendatang daerah

dengan

dan

Memanfaatkan

Perda/Keputusan Kepala

yang

ada

Daerah

maksimal

dana secara



ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pelaksanaan Keamanan dan ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah Kota Samarinda, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Satuan Polisi Pamong praja Kota Samarinda. 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban wilayah, masyarakat, penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban, perumusan, pembinaan, pelayanan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda digunakan metode analisis Strength, Weakness, Opportunities dan

Draf Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2020


Threat (SWOT) yang akan menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategis (Strategic Analysis and Choices) yang merupakan asumsi-asumsi hasil analisis dan kemudian dapat digunakan untuk menentukan faktor penentu keberhasilan dan faktor ancaman kegagalan. a. Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan, Pengadministrasian urusan Ketata usahaan Satuan Polisi Pamong Praja 1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal. 2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat. 3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil Pelaksanaan Program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal. 4. Kurangnya data informasi Satuan Polisi Pamong Praja yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak. b. Pelaksanaan Pembinaaan dan penindakan ( Yustisi ) terkait peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah kota Samarinda di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda 1. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan daerah dan kebijakan Walikota 2. Masih kurangnya data informasi Pelanggaran Perda di wilayah kota samarinda 3. Masih lemahnya koordinasi antara aparatur kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan



4. Penaganan dan Pelaksanaan Penindakan / yustisi terhadap pelangar Perda masih kurang. c.

Pelaksanaan Pengawasan dan patroli yang berkesinambungan 1. Belum optimalnya pembagian zona dalam pengawasan dan penindakan pelanggar perda 2. Pelaksanaan pengawasan dan patroli menyebabkan konflik 3. SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan sangat terbatas. 4. Pegetahuan personil satpol pp tentang Tugas dan fungsi satpol pp terhadap pelaksanaan penegakan keamanan, ketertiban dan Peraturan daerah.

d.

Rendahnya wawasan pengetahuan tentang pendidikan dasar satuan polisi pamong praja 1. Pengetahuan petunjuk Tenis dan pemahaman dalam pelaksanaan penegakan kemanan, ketertiban dan penegakan perda melalui tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

e.

Rendahnya Pengetahuan, kesiapaan pelaksanaan Penegakan Keamanan, Ketertiban dalam pelaksanaan PILEG, PILPRES, PILKADA 1. Belum optimalnya pengamanan dan ketertiban ,Pileg, Pilpres, Pilkada



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program

Walikota dan Wakil Walikota

Terpilih a.

Visi Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang

diinginkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda perlu secara terus menerus mengembankan peluang inovasi meningkatkan persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan, kemana organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda yaitu “Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda adalah “Samarinda yang nyaman, aman, tertib, sehat, bersih dan indah”. Penjelasan kata kunci visi tersebut adalah sebagai berikut :  Mewujudkan samarinda yang nyaman, aman, tertib,indah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Samarinda memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat dan melalui kerjasama dengan masyarakat dilakukan pengaturan, penataan sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Daerah (Perda) sehingga arus kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat tidak terganggu dan tercipta rasa nyaman, aman dan tertib.



 Mewujudkan Samarinda yang sehat dan bersih Masyarakat telah diberikan kesempatan untuk berusaha dan secara sadar mentaati Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah, sehingga rasa nyaman, aman dan tertib akan memberikan kondisi kota Samarinda menjadi sehat, bersih dan indah. b. Misi Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam misi organisas harus membawa kepada suatu focus yang mana visi tersebut harus menyebukan dan menjelaskan mengapa

organisasi

itu

ada,

apa

yang

dilakukannya

dan

bagaimana

melakukannya. Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sebagaimana digariskan diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yaitu sebagai berikut : 1.

Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Surat

Keputusan Kapala Daerah. Misi tersebut mengandung arti pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah harus ditingkatkan agar dicapai sasaran yang diharapkan. 2.

Mewujudkan ketaatan masyarakat yang telah diberikan kesempatan bersaha

agar secara sadar dan memiliki kepedulian untuk menciptakan Kota Samarinda menjadi Nyaman, Aman, Tertib, Sehat, Bersih dan Indah.



Misi tersebut mengandung arti mewujudkan ketaatan masyarakat Samarinda terhadap Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah sehingga tercapai sasaran yang diharapkan. 3.

Meningkatkan pembinaan terhadap PSK, gepeng dan anjal perlu diadakan

pembinaan secara terus menerus. 4.

Meningkatkan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan.

Misi tersebut mengandung arti agar para pedagang kaki lima dan asongan dapat mematuhi ketentuan yang ada dan perlu adanya pembinaan. 5.

Meningkatkan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Misi tersebut mengandung arti pembinaan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat terus ditingkatkan agar terasa aman dan tertib dalam menjalanjan roda perekonomian sehari-hari. 3.3

Telaah Renstra Kota Samarinda

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan

ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagi pedoman didalam melaksanaan kegiatan yang



menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang keamanan dan ketertiban menjadi salah satu ujung tombak penciptaan green economy yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup Pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi wilayah dan daerah, dengan berlandaskan memliki wilayah dan daerah yang sama maka dalam penyusunan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda ini mengacu pada Draft RTRW Kota Samarinda. Hingga saat ini RTRW Samarinda masih berupa rancangan yang belum disyahka oleh DPRD sebagai Peraturan Daerah. Namun demikian sebagai arahan dalam penyusunan Renstra, draft rancangan terakhir RTRW (tahun 2014) dapat di pergunakan sebagai acuan dan referensi untuk indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Samarinda. Terbentuknya Kecamatan dan Kelurahan Pemekaran memberi banyak implikasi terhadap perubahan penggunaan dan pemanfaatan ruang di Kota Samarinda.. Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda ditujukan melalui telaahan antara indikasi program dengan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.



3.5

Penentuan Isu-isu Strategis 1.

Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketenteraman suasana batin dan ketertiban lingkungandi masyarakat yang mendorong untuk tertib hukum dan tertib sosial serta partisipasimasyarakat dalam penanganan

kebencanaan/pemadaman

kebakaran

yang

mandirilingkungan di wilayahnya masing-masing; 2.

Terwujudnya Polisi Pamong Praja dan PPNS yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas;

3.

Terwujudnya pengamanan di rumah dinas dan bangunan vital milik pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan nasional, pejabat pusat dan tamu negara;

4.

Terwujudnya sistem kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan parat penegak hukum lainnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi aparatur pemerintah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda



a.

Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan dan pengembangan fasilitas/sarana dan prasarana untuk satuan keamanan mengikuti gerak perkembangan/pemekaran wilayah. 2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan. 4. Penambahan sarana komunikasi untuk mendukung tugas-tugas dilapangan. 5. Peningkatan pengamanan bangunan vital milik Pemda dan rumah dinas Pimpinan Daerah. 6. Menegakkan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya. 7. Pengembangan analisis dan rekomendasi dampak implementasi Perda. Meningkatkan pengamanan pimpinan daerah, nasional, pejabat pusat dan tamu negara. 8. Peningkatan sosialisasi Perda dan Peraturan pelaksanaanya, serta implementasinya di lapangan. 9. Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum. 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur



11. Pengembangan kemitraan dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penegakan supremasi hukum. 12. Pengembangan prosedur kerja dan mekanisme kerja serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Satuan Polisi Pamong praja Kota Samarinda menetapkan 5 kebijakan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan sosialisasi sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya. 2. Meningkatkan kegiatan operasional dan pelaksanaan yustisi dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan terkendali. 3. Meningkatkan kegiatan penanganan PSK, gepeng/anjal yang meresahkan masyarakat dan terbinanya suasana yang tertib dan tentram. 4. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengaturan PKL untuk mewujudkan Kota yang aman, nyaman, tertib, indah dan bersih. 5. Meningkatkan kegiatan pengawasan THM dan peredaran miras sehingga terwujudnya kondisi ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.



VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda 4.1.1

Visi

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda adalah: “Terwujudnya Samarinda yang Kondusif Melalui Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat”. 4.1.2.

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk mewujudkan visi Satpol PP Kota Samarinda sebagaimana digariskan diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus



dilaksanakan oleh seluruh jajaran anggota Satpol PP Kota Samarinda sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

2.

Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS

3.

Meningkatkan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum

4.

Meningkatkan sarana dan prasarana Satuan

Polisi Pamong Praja Kota

Samarinda. 4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda 1.

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan mosi dan melekatkan kerangka

prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kapasitas dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5

tahun. Pada

dasarnya tujuan adalah suatu kondisi edial lebih berhasil. Lebih maju, lebih bahagia yang ingin diwujudkan atau dihasilkan dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan ( dase salen) dan kenyataan (dase sein) pada kurun waktu tertentu. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut: a.

Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan kenyataan yang kuat akan suatu keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil.



b.

Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

c.

Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi mewujudkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

d.

Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok organisasi.

Untuk mewujudkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam tahun 2011 – 2015 yang akan datang, akan diarahkan pada pencapaian tujuan masing-masing misi sebagai berikut:

MISI DAN TUJUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA MISI

TUJUAN

Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

ketaatan terhadap peraturan daerah dan ketentuan lainnya.

Mewujudkan ketaatan masyarakat yang telah

Menciptakan situasi dan kondisi yang aman,

diberikan kesempatan berusaha agar secara sadar

tertib, nyaman, indah dan bersih.

memiliki kepedulian untuk menciptakan Kota Samarinda menjadi nyaman, aman, tertib, sehat, bersih dan indah.



2.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dan proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam waktu tertentu atau tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda diutamakan pada upaya penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga diharapkan dapat terwujudnya dari suatu visi. MISI

SASARAN

1. Meningkatkan pembinaan pekerja seks

1. Meminimkan kegiatan PSK liar,

komersil (PSK), gepeng dan anjal.

gepeng dan anjal yang dapat meresahkan masyarakat

2. Meningkatkan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

2. Meminimalkan jumlah PKL liar dan meningkatkan kesadaran PKL terhadap peraturan yang ada.

3. Meningkatkan pembinaan

3. Menciptakan keteriban dan

ketentraman dan ketertiban umum.

ketentraman masyarakat dan pihak dari THM dan peredan miras.



4. Meningkatkan kesadaran masyarakat

4. Meningkatkan kesadaran dan

dalam ketaatan terhadap Peraturan

ketaatan warga masyarakat

Daerah dan ketentuan lainnya.

terhadap peraturan daerah dan ketentuan lainnya.

5. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, nyaman, indah dan bersih 6. Meminimalkan kegiatan PSK liar dan

5. Terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif 6. Menurunkan jumlah PSK liar

gepeng/anjal yang dapat meresahkan

yang meresahkan masyarakat

masyarakat

serta berkurangnya jumlah gepeng/anjal yang mengganggu ketertiban umum.

7. Meminimalkan jumlah PKL liar dan

7. Menurunnya jumlah PKL liar

meningkatkan kesadaran PKL

yang dapat mengganggu

terhadap peraturan yang ada

ketertiban umum dan kelancaran arus

lalu lintas, serta

meningkanya kesadaran para PKL terhadap perturan yang ada. 8. Menciptakan ketertiban dan

8. Terciptanya kondisi ketertiban

ketentraman masyarakat dampat dari

dan ketentraman masyarakat yang

THM dan peredaran miras.

kondusif.

9. Meningkatkan pembinaan pekerja seks

9. Meminimkan kegiatan PSK liar,

komersil (PSK), gepeng dan anjal.

gepeng dan anjal yang dapat meresahkan masyarakat

10. Meningkatkan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

10. Meminimalkan jumlah PKL liar dan meningkatkan kesadaran PKL terhadap peraturan yang ada.


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Pemrintah Kota Samarinda 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program , Kegiatan Prioritas Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat yang mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Untuk jangka waktu 20162020, maka menetapkan penentuan kebijaksanaan, program kerja dan penentuan rencana kerja baik yang bersifat rutin (administrasi perkantoran) maupun kegiatan sebagai berikut: Rencana Program dan Kegiatan Strategi Pertama Sasaran

Meningkatnya Situasi dan kondisi keamanan ,ketertiban, keindahan dan bersih

No

Strategi/Kebijakan

Program/Kegiatan

Indikator

Strategi : Penindakan secara persuasif dengan patroli dan pemantauan 1

Peningkatan dan Lingkungan

Keamanan Program

Peningkatan Jumlah Patroli

Kenyamanan Keamanan

dan

Kenyamanan Lingkungan Pengendalian

Tingkat

Kegiatan

Keamanan Lingkungan

Patroli, Pengamanan, penindakan



lapangan, pengamanan Tempat Penting dan wilayah Penegakan Perda Peningkatan Kerjasama Jumlah

Koordinasi

Lintas Sektoral Parpol, dan

persiapan

LSM, dan Ormas

penerapan Penegakan

perda

dalam

rapat

koordinasi Peningkatan

Teknis Jumlah

Fungsional

dan

Pendidikan Pengetahuan

tentang Satpol

Personil PP

dan

Pemerintahan 3.

Program

Pemeliharaan Program Pemeliharaan Jumlah

kantrantibmas pencegahan kriminal

dan kantrantibmas tindak pencegahan

Pelanggar

dan Perda

dan

tindak Pesidangan

kriminal

Peningkatan Kerjasama Jumlah Yustisi dengan

Aparat



Kemanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Pelatihan Dasar Aparat Pesonil Satpol PP Pol

PP

dalam yang profesional

Pengendalian Massa

4.

Peningkatan

Keamanan Program Pemberdayaan Tingkat

dan Ketertiban Pemilu

Masyarakat

Keamana

Untuk dan Ketertiban TPS

Menjaga Ketertiban dan dalam Pemilu Keamanan Penunjang operasional Jumlah Petugas dan Petugas PAM Pemilu

Diklat

Petugas

Pengamanan

PAM Jumlah

Petugas

Pemilu Legislatif dan mengikuti Pilpres

Pembekalan Pengetahuan mengenai

Pemilu

dalam Pengamanan Apel siaga PAM Pemilu

Jumlah

Petugas

dalam Kesiapsiagaan



dan

kekuatan

personil

dalam

Persiapan Pengamanan Penyediaan Pengadaan Jumlah Kelengkapan dan atribut

dalam

Personil kedisiplinan

Atribut

Rencana Program dan Kegiatan Strategi Pertama Sasaran

Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Perda dan Ketentuan Lainnya

No

Strategi/Kebijakan

Program/Kegiatan

Indikator

Strategi : Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Perda dan Ketentuan Lainnya 1

Meningkatnya kualitas dan Pendidikan

Politik Jumlah Penyuluhan

kuantitas pembinaan dan Masyarakat sosialisasi mampu

Sehingga Penyuluhan, Sosialisasi Tingkat Penyuluhan meningkatkan Perda dan Keputusan Lngsung

kesadaran dan ketaatan Walikota Serta Pasca Kemasyarakat, masyarakat untuk mentaati Penertiban

Pembuatan

peraturan

Larangan,

daerah

dan

Plang



ketentuan lainnya

Pembuatan

Brosur

dan Pamplet

Rencana Program dan Kegiatan Strategi Ketiga Sasaran

Meningkatnya Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan dalam persatuan dan kesatuan Wilayah

No

Strategi/Kebijakan

Program/Kegiatan

Indikator

Strategi : Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Perda dan Ketentuan Lainnya 1

Meningkatnya Kedisiplinan, Program dalam

Kemitraan HuT Satpol PP dan

Wawasan Pengembangan

Linmas

Kebangsaan dan Pesatuan Wawasan Kebangsaan Kesatuan wilayah

Peningkatan Kapasitas Pesiapan, Anggota dalam

Satpol

HUT

PP Satpol PP Linmas,

Pengembangan Pesiapan

Wawasan Kebangsaan

Lomba

Apel, dalam

Parade dan Olah Raga



Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 4. Pendidikan Politik Masyarakat 5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7. Program peningkatan disiplin aparatur 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.2. Indikator Kinerja Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020 ini adalah sebagai berikut:



Tabel Indikator Kinerja Target / Tahun (%) No.

1.

Tujuan

Keamanan

Sasaran

IIndikator

Satuan

dan - Konflik sosial dan Berkurangnya

Ketentraman

gangguanketentera

Lingkungan

man dan ketertiban gangguan di masya-rakat

2015

2016

2017

2018

2019

Kejadian 100

100

100

100

100

Kejadian 100

100

100

100

100

Kejadian 100

100

100

100

100

konflik sosial dan

ketenteraman dan ketertiban

di

masyarakat - Penanganan

unjuk Berkurangnya

rasa terlebih yg penangganan unjuk mengarah

kepada rasa terlebih yg

anarkhis

mengarah kepada anarkhis

- Penindakan terhadap Berkurangnya pelanggaran Perda & pelanggaran Perda Peraturan

&

peraturan

pelaksana-annya

pelaksanaannya



5.3. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota samarinda Tahun 2016-2020 ini adalah sebagai berikut: 1. Masyarakat Kota Samarinda 2. Petugas Instansi Terkait Lintas Sektoral 3. Anggota Satpol PP Kota Samarinda

5.4 Pendanaan Indikatif Strategi pembiayaan dalam rencana strategis pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda tahun 2016-2020 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sebagai Acuan Anggaran pembiayaan yang akan di rencanakan 2016-2020 adalah menggukur anggaran dari Tahun 2015 yang di asumsikan dengan tingkat inflasi 6 % dan kenaikan harga barang dan lain-lainnya. Jika harga kebutuhan naik di tahun 2020 maka rata-rata kenaikan pembiayaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Meningkat rata-rata 2 % Setiap Tahun.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 NO.

KEGIATAN

1

Belanja tidak langsung

2

Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

4

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5

Kegiatan Penyediaan Komponen

JUMLAH ANGGARAN 8.242.426.906 399.154.379 6.000.000 27.940.000 5.000.000

Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 6

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

695.200.000

7

Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

525.000.000

8

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

9

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

281.500.000

10

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

785.977.000

11

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

12

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

13

Pengelolaan tertib Administrasi Keuangan

14

Pengembangan Capaian Kinerja Satpol.PP

15

Pengendalian Keamanan Lingkungan

16

Peningkatan Kerjasama Lintas Parpol, LSM dan Ormas

300.000.000

17

Pelatihan Peningkatan Tekhnis Fungsional

350.000.000

18

Peningkatan Kerjasama Aparat Keamanan dlmTekhnik Pencegahan Kejahatan

572.500.000

19

Pelatihan Aparatur Dalam Pengendalian Massa

684.230.000

20

Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol.PP dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.062.570.000

21

Penunjang Operasional Petugas PAM

1.972.500.000

22

Diklat Petugas PAM Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015

1.200.000.000

23

Apel Siaga PAM Pilwali Kota samarinda Th 2015

500.000.000

24

Kegiatan Pengadaan Peningkatan Kelengkapan

260.000.000

24

Penyuluhan dan Sosialisasi Perda Serta Keputusan Walikota

555.000.000

1.109.732.000

2.000.000 0 9.815.000.000 688.012.750 2.956.800.000

Jumlah

32.996.543.035





Pendanaan Indikatif Untuk Tiap-Tiap Program/Kegiatan Strategis Yang Dilaksanakan Pada Periode Tahun 2016-2020 NO.

KEGIATAN

1

Belanja tidak langsung

2

Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

4 5 6 7 8 9 10 11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

ANGGARAN 2015

ANGGARAN 2016

ANGGARAN 2017

ANGGARAN 2018

ANGGARAN 2019

ANGGARAN 2020

8.242.426.906

8.407.275.444

8.575.420.953

8.746.929.372

8.921.867.960

9.100.305.319

399.154.379

407.137.467

415.280.216

423.585.820

432.057.537

440.698.687

6.000.000

6.120.000

6.242.400

6.367.248

6.494.593

6.624.485

27.940.000

28.498.800

29.068.776

29.650.152

30.243.155

30.848.018

5.000.000

5.100.000

5.202.000

5.306.040

5.412.161

5.520.404

695.200.000

709.104.000

723.286.080

737.751.802

752.506.838

767.556.974

525.000.000

535.500.000

546.210.000

557.134.200

568.276.884

579.642.422

1.109.732.000

1.131.926.640

1.154.565.173

1.177.656.476

1.201.209.606

1.225.233.798

281.500.000

287.130.000

292.872.600

298.730.052

304.704.653

310.798.746

785.977.000

801.696.540

817.730.471

834.085.080

850.766.782

867.782.117

2.000.000

2.040.000

2.080.800

2.122.416

2.164.864

2.208.162



9.815.000.000

13

Pengelolaan tertib Administrasi Keuangan

14

Pengembangan Capaian Kinerja Satpol.PP

15

Pengendalian Keamanan Lingkungan

16

Peningkatan Kerjasama Lintas Parpol, LSM dan Ormas

10.011.300.000

10.211.526.000

10.415.756.520

10.624.071.650

10.836.553.083

701.773.005

715.808.465

730.124.634

744.727.127

759.621.670

3.015.936.000

3.076.254.720

3.137.779.814

3.200.535.411

3.264.546.119

306.000.000

312.120.000

318.362.400

324.729.648

331.224.241

357.000.000

364.140.000

371.422.800

378.851.256

386.428.281

583.950.000

595.629.000

607.541.580

619.692.412

632.086.260

697.914.600

711.872.892

726.110.350

740.632.557

755.445.208

1.083.821.400

1.105.497.828

1.127.607.785

1.150.159.940

1.173.163.139

2.011.950.000

2.052.189.000

2.093.232.780

2.135.097.436

2.177.799.384

1.224.000.000

1.248.480.000

1.273.449.600

1.298.918.592

1.324.896.964

688.012.750

2.956.800.000

300.000.000

350.000.000

17

Pelatihan Peningkatan Tekhnis Fungsional

18

Peningkatan Kerjasama Aparat Keamanan dlmTekhnik Pencegahan Kejahatan

19

Pelatihan Aparatur Dalam Pengendalian Massa

20

Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol.PP dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan

572.500.000

684.230.000

1.062.570.000

1.972.500.000

21 22

Penunjang Operasional Petugas PAM Diklat Petugas PAM Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015

1.200.000.000



23

Apel Siaga PAM Pilwali Kota samarinda Th 2015

24

Kegiatan Pengadaan Peningkatan Kelengkapan

24

Penyuluhan dan Sosialisasi Perda Serta Keputusan Walikota

Jumlah

500.000.000

510.000.000

520.200.000

530.604.000

541.216.080

552.040.402

260.000.000

265.200.000

270.504.000

275.914.080

281.432.362

287.061.009

555.000.000

566.100.000

577.422.000

588.970.440

600.749.849

612.764.846

32.996.543.035

33.656.473.896

34.329.603.374

35.016.195.441

35.716.519.350

36.430.849.737



INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post) Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Pemerintah Kota Samarinda 2015 publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut:


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Pemerintah Kota Samarinda 2015 INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD No

Indikator

Target

Satuan 2013

2014

Realisasi 2015

Keterangan

2016

2017

2018

2019

2020

2.

Prosentase Tingkat Keamanan Pemilukada

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pengamanan kegiatan Pemilu

3.

Jumlah Kegiatan Pelatihan PAM Pemilukada

100 %

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

Pengamanan Pemilu

3360 Orng

3360 Orng

3360 Orng

3360 Orng

Pengamanan Pemilu Jumlah Patroli

4.

Kesiagaan Petugas PAM Pemilu Kada

100 %

3360 Orng

5.

Cakupan Kegiatan Linmas Setiap Hari

100 %

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

6.

Pengadaan Pakaian Dinas Linmas PAM Posko PAM Pemilu Legislatif dan Pilpres

100 %

2910 Stel

2910 Stel

2910 Stel

2910 Stel

2910 Stel

7.

Apel Siaga PAM Pemilu Legislatif dan Pilpres

100 %

3360 Orng

3360 Orng

3360 Orng

3360 Orng

3360 Orng

1184 Orng 50 Orng 3360 Orng





100 %

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

Penyuluhan

8. 9. 10. 11.

Penunjang Oprasional Linmas Peningkatan Kesiagaan dalam Menjaga Keamanan Peserta Diklat Petugas PAM Pemilu Legislatif dan Pilpres dan Wapres Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi dalam Penegakan Perda

100 % 100 % 100 %

Atriput Pengamanan guna tercapainya kedisiplinan Kesiapan Pengamanan Pilpres dan Wapres Linmas Linmas Pelatihan Persiapan Pilpres dan Wapres

13.

Cakupan Kegiatan Oprasional Satpol PP dalam Setahun

100 %

36 Kali

36 Kali

36 Kali

36 Kali

36 Kali

Oprasional

14.

Cakupan Kegiatan Satpol PP Setiap Hari

100 %

5 Kali

5 Kali

5 Kali

5 Kali

5 Kali

Patroli

15.

Jumlah Pendidikan dasar Satpol PP

100 %

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

Pelatihan dasar Pol PP

16.

Jumlah Kegiatan Yustisi ( Persidangan Tindak Pidana Ringan )

100 %

14 Kali

14 Kali

14 Kali

14 Kali

14 Kali

Persidangan

CAPAIAN KINERJA PROGRAM RPJMD TAHUN 2014


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Pemerintah Kota Samarinda 2015 INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA No

Indikator

Target

Satuan 2011

1.

Jumlah Tenaga Polisi Pamong Praja (PTTH)

170 %

200 Orng

2.

Jumlah Tenaga Linmas ( PTTH )

100 %

175 Orng

3.

Jumlah Tenaga Polisi Pamong Praja

100 %

2.

Prosentase Tingkat Keamanan Pemilukada

100 %

-

3.

Jumlah Kegiatan Pelatihan PAM Pemilukada

100 %

-

Realisasi

2012

2013

200 Orng 175 Orng

200 Orng 175 Orng

Keterangan

2014

2011

2012

2013

2014

250 Orng

200 Orng

200 Orng

250 Orng

425 Orng

Jumlah Personil

175 Orng

175 Orng

175 Orng

175 Orng

175 Orng

Jumlah Personil

150

250

425

Jumlah Personil

150

250

-

100 %

100 %

-

-

100 %

100 %

Pengamanan kegiatan Pemilu kada

-

1 Kali

1 Kali

-

-

1 Kali

1 Kali

Pengamanan Pemilukada

3360 Orng

-

-

3360 Orng

3360 Orng

Pengamanan Pemilukada

3 Kali

-

-

3 Kali

3 Kali

Jumlah Patroli

2910 Stel 3360 Orng 1184 Orng 50 Orng 3360 Orng

Atriput Pengamanan guna tercapainya kedisiplinan Kesiapan Pengamanan Pilpres dan Wapres Linmas

4.

Kesiagaan Petugas PAM Pemilu Kada

100 %

-

-

3360 Orng

5.

Cakupan Kegiatan Linmas Setiap Hari

100 %

-

-

3 Kali

6.

Pengadaan Pakaian Dinas Linmas PAM Posko PAM Pemilu Legislatif dan Pilpres

100 %

-

-

2910 Stel

2910 Stel

-

-

2910 Stel

7.

Apel Siaga PAM Pemilu Legislatif dan Pilpres

100 %

-

-

-

3360 Orng

-

-

-

8.

Penunjang Oprasional Linmas

100 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Peningkatan Kesiagaan dalam Menjaga Keamanan


100 %

-

-

-

10.

Peserta Diklat Petugas PAM Pemilu Legislatif dan Pilpres dan Wapres

Linmas

100 %

-

-

-

11.

Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi dalam Penegakan Perda

100 %

-

10 Kali

16 Kali

12 Kali

-

10 Kali

16 Kali

12 Kali

Penyuluhan

13.

Cakupan Kegiatan Oprasional Satpol PP dalam Setahun

100 %

-

-

44 Kali

36 Kali

-

-

44 Kali

36 Kali

Oprasional

14.

Cakupan Kegiatan Satpol PP Setiap Hari

100 %

-

-

5 Kali

5 Kali

-

-

5 Kali

5 Kali

Patroli

15.

Jumlah Pendidikan dasar Satpol PP

100 %

-

-

1 Kali

1 Kali

-

-

1 Kali

1 Kali

Pelatihan dasar Pol PP

16.

Jumlah Kegiatan Yustisi ( Persidangan Tindak Pidana Ringan )

100 %

-

12 Kali

12 Kali

14 Kali

-

12 Kali

14 Kali

8 Kali

Persidangan

Pelatihan Persiapan Pilpres dan Wapres





PENUTUP

6.1. Ringkasan Rencana Strategis Satuan Polisi Kota Samarinda tahun 2016-2020 dalam pelaksanaannya

perlu

dijabarkan

dalam

rencana

kegiatan

tahunan,

yang

memuat,Proiritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Renstra merupakan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Kota Samarinda dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan penegakan Keamanan dan ketertiban Penegakan Perda, Perwali dan kebojakan Pemerintah Kota Samarinda dalam periode 2015-2020. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana tahunan, disamping dengan RTRW Pemerintah Kota Samarinda sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda akan bersungguh sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis Satuan Polisi



Pamong Praja Kota Samarinda 2015-2020. Disamping melakukan cara/langkahlangkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu kiranya diperhatikan faktor kunci keberhasilan.



PENUTUP

6.1. Ringkasan Rencana Strategis Satuan Polisi Kota Samarinda tahun 2016-2020 dalam pelaksanaannya

perlu

dijabarkan

dalam

rencana

kegiatan

tahunan,

yang

memuat,Proiritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Renstra merupakan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Kota Samarinda dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan penegakan Keamanan dan ketertiban Penegakan Perda, Perwali dan kebojakan Pemerintah Kota Samarinda dalam periode 2015-2020. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana tahunan, disamping dengan RTRW Pemerintah Kota Samarinda sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda akan bersungguh sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis Satuan Polisi



Pamong Praja Kota Samarinda 2015-2020. Disamping melakukan cara/langkahlangkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu kiranya diperhatikan faktor kunci keberhasilan.


PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents