Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana kerja tahunan. Selain itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk periode satu tahun.
Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 – 2013 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara.
Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008, Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagai SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan urusan otonomi dan pembantuan di bidang perkebunan dan kehutanan
Rencana Strategis ini disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi semua
1 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan di bidang perkebunan dan kehutanan, memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal, menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. Selain itu tujuan penyusunan RENSTRA ini adalah untuk mengelola organisasi secara sistematik, memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, mengembangkan ide, sikap dan tindakan yang berorientasi masa depan dan meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
Selain Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diatas, Renstra Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara ini juga disusun berdasarkan arahan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 –2013.
Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara ini merupakan salah satu dokumen teknis operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2013, dibidang Perkebunan dan Kehutanan. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Renja) sebagai masukan bagi Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah, sebagai cikal bakal penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
2 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
3 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
4 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
1. Visi dan Misi
Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2009 – 2013 yaitu : “ Terwujudnya Masyakat Sejahtera Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Jasa Lingkungan Berbasis Bahari, Jasa Perdagangan dan Pendidikan “; maka SKPD Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan didukung potensi sumber daya yang ada memiliki komitmen pembangunan bidang perkebunan dan Kehutanan periode 2009 – 2013 bertumpuh pada Visi dan Misi yaitu :
A. Visi
TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT YANG KOMPETETIF SERTA TERJAMINNYA KELESTARIAN HUTAN TAHUN 2013.
Pemahaman atas pernyataan Visi dimaksud sebagai berikut :
Kesejahteraan Masyarakat : Adanya kemampuan masyarakat untuk memilki daya beli memenuhi kebutuhan hidup sesuai standar yang layak, serta mengutamakan masyarakat memiliki daya saing ekonomi.
5 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
Pengembangan Perkebunan Rakyat : Adanya tanaman perkebunan yang dibangun sebagai asset ekonomi berdasarkan sentra – sentra pengembangan sebagai kekuatan perekonomian dengan daya saing tinggi baik untuk kebutuhan lokal maupun eksport, yang diusahakan secara intensif dan berkesinambungan.
Kompetitif : Segala produksi hasil – hasil perkebunan, hortikultura maupun kehutanan dikembangkan melalui benih unggul dan masak tebang sehingga mempunyai kwalitas saing dipasaran lokal maupun eksport.
Kelestarian hutan : Pembangunan bidang perkebunan maupun kehutanan dilaksanakan dengan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan sehingga dapat menjamin terwujudnya fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi
B. Misi
Berdasarkan pada Visi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan perkantoran secara tertib dan lancar 2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur. 3. Mengkondisikan terwujudnya sistem pengolahan perkebunan dan kehutanan secara optimal. 4. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan lahan. 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjamin distribusi manfaat.
6 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode lima tahun kedepan tersebut diatas, maka ditetapkan strategi, arah kebijakan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Strategi
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi, meliputi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang diidentifikasi strategi dalam pencapaian visi dan misi dan sasaran pengembangan bidang perkebunan dan kehutanan yaitu : 1. Pengembangan tanaman perkebunan, hortikultura dan kehutanan. 2. Regulasi Peraturan Perundang – Undangan bidang perkebunan dan kehutanan. 3. Pelaksanaan Good Governance dan Pemantapan peraturan perundang-undangan dapat mengurangi luasan lahan kritis dan meningkatknya taraf hidup petani 4. Pembinaan SDM Aparatur untuk meningkatkan etos kerja. 5. Peningkatan SDM aparatur, sarana parasarana dan koordinasi antar instansi (Pusat dan daerah).
7 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
2. Arah Kebijakan
Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi, yaitu : 1. Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas perkebunan unggulan serta penanggulangan hama / penyakit. 2. Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk unggulan daerah secara berkelanjutan. 3. Melaksanakan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka memperkecil luas lahan kritis dan meningkatkan potensi lestari dan kualitas sumber daya hutan dan lahan. 4. Meningkatkan upaya-upaya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan. 5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi sektor kehutanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan, rehabilitasi hutan lahan, dan pengawasan pengelolaan hasil hutan. 6. Meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan serta pemulihan cadangan sumber daya alam.
3. Program dan Kegiatan
a. Program
8 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, sedangkan kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Lima tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Umum 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5. Program Peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 7. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 9. Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 10. Program Peningkatan Penerapan teknologi Perkebunan 11. Program Peningkatanan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan 12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
JENIS PELAYANAN MASYARAKAT
NO
JENIS PELAYANAN
9 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI
BIAYA
ADMINISTRASI
ALAMAT PELAYANAN
A
Perizinan: 1. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
-
Pengajuan Permohonan Pengolahan Data, Laporan,Peta. Pembuatan Rekomendasi Pengawasan dan Pengendalian
10 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
Tidak dikenakan biaya .
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jl.Merdeka Raya No.2. Langgur
Bidang Pengusahaan Hutan (PH)
1. Izin Pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHK BK) -
Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Lokasi Pengolahan Data, Laporan,Peta. Pembuatan Rekomendasi Pengawasan Dokumen Rekomendasi Pengawasan dan Pengendalian
Tidak dikenakan biaya .
Bidang Pengusahaan Hutan (PH)
1. Pengadaan dan Pengedar Benih Tanaman Hutan -
Pengajuan Permohonan
11 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
-
Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan ke BPTH Pemeriksaan Dokumen dan Penilaian Lapangan Rekomendasi BPTH Telaahan atas rekomendasi SK.Penetapan Pengesahan SK Penetapan kepada Pemohon.
Tidak dikenakan biaya
Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS)
B
Non Perizinan 1. Penerbitan Surat Tanda Daftar Mesin Gergaji -
Pengajuan Permohonan Penerbitan Kelengkapan Administrasi Pemeriksaaan Fisik Penerbitan Surat Tanda Daftar Mesin chain Saw
Tidak dikenakan biaya
Bidang Pengusahaan Hutan (PH)
12 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
2. Pelayanan Permintaan Bibit dari Masyarakat -
Pengajuan Permohonan Tindak lanjut Permohonan Tindak lanjut disposisi Kepala Dinas dan Kepala Bidang ke Staf Pelaksana Penyaluran Bibit Kepada Pemohon
Tidak dikenakan biaya
Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan
3. Penanganan Kotak Pengaduan -
Penetapan Kotak pengaduan Pembukaan Kotak Pengaduan Tindak lanjut Arsip Tindak lanjut biaya administrasi
13 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
Sekretariat Dinas
4. Mekanisme Penyampaian Saran/Pengaduan melalui SMS -
Penempatan Kotak saran/No.HP SMS Tindak Lanjut Evaluasi/Laporan Dokumentasi TL
Tidak dikenakan biaya
Sekretariat Dinas
5. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) -
Pengajuan Permohonan Penelitian Kelengkapan Administrasi Pemeriksaan Fisik Penerbitan SPP PSDH/DR Pembayaran di Bank oleh Pemohon Penerbitan SKSHH Dokumen angket
14 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
Tidak dikenakan biaya
Bidang Pengusahaan Hutan (PH)
6. Pengadaan dan Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Hortikultura -
Pengajuan Permohonan Tindak lanjut /Disposisi Kadis Surat Permohonan ke BBI Penulisan Dokumen dan PenilaianLapangan Rekomendasi BBI 2 Balai Sertifikasi Benih/Bibit Penyaluran ke BBI Penyaluran ke Kelompok Tani Penanda tanganan Nota Kerja Sama Arsip
Tidak dikenakan biaya
Bidang Pengembangan Tani Perkembangan.
15 / 16
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Sunday, 25 April 2010 18:34 - Last Updated Friday, 24 September 2010 16:02
7. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) -
Surat permohonan Kelompok Tani Hutan (KTH) Disposisi Kepala Dinas Verifikasi Calon Petani/Calon lahan program RHL Usulan Rencana Teknis Tahunan (RTT) Usulan ke Musrenbang/Ratek Ditjen RLPS DepHut Alokasi APBD/DIPA APBN Penetapan Kelompok Tani Calon Penerima Program RHL Penetapan Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan RHL Dokumen RKK,RDK dan SPKS
Tidak dikenakan biaya
Bidang Pengembangan Tani Perkembangan.
16 / 16