PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SUMBER PENDAPATAN DAERAH 1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD yang sah. a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; c. jasa giro; d. pendapatan bunga; e. tuntutan ganti rugi; f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan g. komisi, potongan, Ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 3.
2.
DANA PERIMBANGAN a. Dana Bagi Hasil; 1) Dana Bagi Hasil Pajak 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a. Hibah, b. Dana Darurat, dan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Dana Penyesuaian 2) Dana Otonomi Khusus e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya 1) Bantuan Keuangan dari Provinsi 2) Bantuan Keuangan dari Kabupaten 3) Bantuan Keuangan dari Kota
1. UU 18/1997 TTG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH; 2. UU 34/2000 TTG PERUB ATAS UU NO. 18 THN 1997; 3. PP 65/2001 TTG PAJAK DAERAH; 4. PP 66/2001 TTG RETRIBUSI DAERAH.
3
PAJAK DAERAH kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
JENIS PAJAK DAERAH
Pajak Provinsi 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pajak Kabupaten / Kota Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 4
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan
Jasa Umum 1. 2. 3. 4. 5.
Kesehatan Persampahan KTP dan Akta Capil Pemakaman Parkir di tepi jalan umum 6. Pasar 7. Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Biaya CetakPeta 10. Penyedotan Kakus 11. Pengolahan Limbah Cair 12. Tera/Tera Ulang 13. Pendidikan 14. Pengendalian Menara Telekomunikasi
Jasa Usaha 1. Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Pasar Grosir/Pertokoan 3. Tempat Pelelangan 4. Terminal 5. Tempat Khusus Parkir 6. Tempat Penginapan/Villa 7. Rumah Potong Hewan 8. Kepelabuhanan 9. Tempat Rekreasi dan Olahraga 10. Penyeberangan di air 11. Penjualan Produksi Daerah
Perizinan Tertentu 1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Izin Gangguan 4. Izin Trayek 5. Izin Usaha Perikanan
KOMPOSISI PENDAPATAN DALAM APBD TA 2015 Komposisi Pendapatan Provinsi,Kabupaten/Kota TA 2015
Komposisi Pendapatan Provinsi TA 2015 72.856,54 27,68%
54.037,50 20,53%
136.350,29 51,80%
499.740,71 55,93%
178.308,72 19,96% 215.474,32 24,12%
Total Pendapatan
263.244,33
PAD
Komposisi Pendapatan Kab&Kota TA 2015
426.884,17 67,73%
Total Pendapatan
124.271,21 19,72% 79.124,04 12,55%
893.523,75 dalam miliar rupiah
PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
Total 630.279,42 Pendapatan
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian
PAD
KOMPOSISI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM APBD TA 2015 Komposisi PAD Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2015
Komposisi PAD Provinsi TA 2015 dalam miliar rupiah
Total Pad 136.350,29
120.316,06 88,24% 1.731,50 1,27%
7.084,72 3,29% 11.383,93 5,28%
3.514,72 2,58% 10.788,00 7,91%
PAJAK DAERAH
39.310,96 18,24%
RETRIBUSI DAERAH
157.694,70 73,18%
Komponen PAD Kabupaten/Kota TA 2015 dalam miliar rupiah
Total Pad79.124,04 37.378,64 47,24% 28.522,96 36,05%
Total Pad215.474,32
3.570,00 4,51%
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
9.652,44 12,20%
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian
7
Realisasi Pendapatan menurut kelompok pendapatan APBD Provinsi TA 2015 140,0
103,00% 98,02%
120,0
98,00%
94,43%
93,00% 88,00% 80,0
83,00%
79,51%
78,00%
60,0
73,00% 40,0 68,00% 20,0 0,0 Anggaran Realisasi Persen
63,00% PAD 133,1 125,7 94,43%
PERIMBANGAN 71,5 56,8 79,51%
Anggaran
Realisasi
LAIN-2 PENDAPATAN 47,6 46,7 98,02%
Persen
Data diolah dari 34 Provinsi
58,00%
Persen
Trilyun Rupiah
100,0
Realisasi Pendapatan menurut kelompok pendapatan APBD Kabupaten/Kota TA 2015 350,0
180% 168% 160%
300,0
140% 250,0
Dalam Trilyun
120% 200,0
93%
100% 89% 80%
150,0
60% 100,0 40% 50,0 0,0
Anggaran Realisasi Persen
20% PAD 63,9 107,2 168%
PERIMBANGAN 289,3 270,1 93%
Data diolah dari 34 Provinsi
LAIN-2 PENDAPATAN 110,7 98,6 89%
0%
Pendapatan menurut jenis APBD Provinsi TA 2015 120,00
250%
100,00
193%
200%
80,00 150% 121% 60,00
108% 93%
92%
95%
87%
40,00
100%
97%
95%
100% 100%
71%
63%
50%
20,00
0% 0,00
Hsl Peng Pajak Retribus Kekayaa Daerah i Daerah n Daerah Anggaran 113,93 1,82 3,63 Realisasi 106,00 1,67 3,17 Persen 93% 92% 87%
Lain2 PAD yg Sah
Pdpt Bagi Hasil
DAU
DAK
Pdpt Hibah
13,71 14,85 108%
34,46 21,71 63%
33,38 31,60 95%
3,66 3,54 97%
3,34 2,36 71%
Bagi Hasil Dana Dana Pajak/N Penyesu Darurat on Pajak aian (SDA) 0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 32,07 0% 100% 95%
Data diolah dari 34 Provinsi
Bantuan Keuanga Pendapa Dana n dr tan Otsus Pemda Lainnya Lainnya 8,76 0,28 1,61 8,77 0,34 3,11 100% 121% 193%
0%
Pendapatan menurut jenis APBD Kabupaten/Kota TA 2015 250.000,00
1800%
1642%
1600% 200.000,00
1400% 1200%
150.000,00 1000% 800% 100.000,00 600% 400%
50.000,00 100%
85%
96%
79%
97%
88%
68%
67%
87%
96%
70%
66%
92%
0,00
Bagi Hasil Pdpt Dana Pdpt Dana Pajak/N Dana Bagi DAU DAK Penyesu Hibah Darurat on Otsus Hasil aian Pajak (SDA) Anggaran 29.737, 7.481,8 2.941,7 23.727, 46.508, 209.488 33.326, 2.325,7 213,08 25.003, 54.434, 2.644,3 Realisasi 29.637, 6.366,3 48.309, 22.884, 36.580, 204.224 29.332, 1.573,8 142,70 21.744, 52.298, 1.840,9 Persen 100% 85% 1642% 96% 79% 97% 88% 68% 67% 87% 96% 70% Hsl Retribus Peng Lain2 Pajak i Kekaya PAD yg Daerah Daerah an Sah Daerah
Data diolah dari 34 Provinsi
200% 0%
Bantuan Keuang Pendapa an dr tan Pemda Lainnya Lainnya 11.567, 14.502, 7.618,8 13.370, 66% 92%
KOMPOSISI PENDAPATAN DALAM APBD TA 2016 Komposisi Pendapatan Provinsi,Kabupaten/Kota TA 2016
Komposisi Pendapatan Provinsi TA 2016 100.700,01 35,70%
dalam miliar rupiah
42.304,12 15,00%
139.075,27 49,30%
605.020,16 58,65%
196.863,31 19,08% PAD
229.632,63 22,26%
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
Komposisi Pendapatan Kab & Kota TA 2016
504.320,15 67,29%
154.559,19 20,62%
90.557,36 12,08%
PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
PAD
DANA PERIMBANGAN
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016
LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
KOMPOSISI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM APBD TA 2016 Komposisi PAD Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2016
Komposisi PAD Provinsi TA 2016 117.476,65 84,47%
1.924,59 1,38%
dalam miliar rupiah 7.560,85 3,29%
15.759,95 11,33%
50.141,81 21,84%
11.782,02 5,13%
3.914,08 2,81%
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
160.147,96 69,74%
Komponen PAD Kabupaten/Kota TA 2016
42.671,30 47,12% 34.381,86 37,97% PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH
PAJAK DAERAH
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
RETRIBUSI DAERAH
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016
9.857,43 10,89%
3.646,77 4,03%
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH • Pemerintah Daerah cenderung menetapkan target penerimaan dibawah potensi yang seharusnya • Disisi lain DPRD menginginkan target pendapatan yang sebesar-besarnya • Penetapan jenis-jenis pajak dan retribusi diluar ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2009 • Masih ada pajak dan retribusi yang ditetapkan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, memberatkan perekonomian
PENTINGNYA PEMUTAKHIRAN DATA • Selama ini belum tersedia data yang akurat mengenai pajak dan retribusi daerah di seluruh Indonesia • Agar terdapat gambaran yang jelas mengenai potensi Pendapatan Asli Daerah di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia • Mengetahui jenis-jenis pajak yang potensial di masing-masing daerah • Mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah, dilihat dari proprosi PAD dalam APBD
PEMBATALAN PERDA TTG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DASAR HUKUM WEWENANG KEMENDAGRI (UU NO. 23 TAHUN 2014) Mendagri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, serta mengkoordinasikan secara nasional penyelenggaran pemerintahan daerah. Menteri berwenang membatalkan perda/perkada provinsi yang bertentangan dengan ketentuan peruu yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan.
Menteri berwenang membatalkan perda/perkada kab/kota, apabila gubernur tidak membatalkan peraturan tersebut yang bertentangan peruu yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan.
DASAR HUKUM PEMBATALAN 1. UU 33 TAHUN 2004 TTG HUB KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH 2. UU 12 TAHUN 2011 TTG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 3. UU 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH 4. PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH 5. PUTUSAN MK NO. 52/PUU-IX/2011 TTG Pajak Huburan “”Golf” 6. PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XI/2013 ttg UU SDAir 7. PUTUSAN MK NO. 46/PUU-XII/2014 tt Menara Telekomunikasi 8. PERPRES NO. 97 TAHUN 2014 PENYELENGGARAN TERPADU SATU PINTU 9. PERMENDAGRI NO 32/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 10.PERMENDAGRI NO 22/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 27/2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
TOLAK UKUR PEMBATALAN PERDA/PERKADA Perda yang mengatur pungutan daerah TIDAK BOLEH menyebabkan ekonomi biaya tinggi Perda TIDAK BOLEH menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor
Perda TIDAK BOLEH bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Bertentangan dengan Peraturan Per-UU-an yg lebih tinggi dan kepentingan umum ( Permendagri, Perpres, Kepres, PP dan UU) 2. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. 3. menghambat investasi. 4. Meyebabkan Biaya Ekonomi tingi. 5. perizinan, investasi, kemudahan berusaha, intoleransi, dan hal-hal yang dianggap meresahkan warga. 20
RINCIAN PERDA YG DIBATALKAN 1. TOTAL 848 PERDA 2. PERDA PAJAK 260 PERDA atau 13% 3. PERDA RETRIBUSI 588 PERDA atau 26%.
KLASIFIKASI PEMBATALAN PERDA/PERKADA RETRIBUSI DAERAH 26%
URUSAN PEM 8%
PERIZINAN 13%
PAJAK DAERAH 13%
BARANG MILIK DAERAH 8%
LAIN-LAIN 32%
SANKSI (Pasal 252 UU 23 Tahun 2014) Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Masih Memberlakukan Perda Yang Dibatalkan Oleh Menteri Atau Gubernur, Selaku Wakil Pemerintah Pusat, Dikenakan Sanksi Berupa: 1.
SANKSI ADMINISTRATIF dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 3 (tiga) bulan
2.
SANKSI PENUNDAAN EVALUASI RANCANGAN PERDA
sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.
