PEMDA KAB. PANGKEP Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Laporan Akuntabilitas LAKIP 2014

PEMDA KAB. PANGKEP

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Laporan Akuntabilitas LAKIP 2014

14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Tahun 2014 ini dapat di selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pangkep yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Peedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

merupakan

media

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Instansi khususnya, maupun mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Laporan ini selain untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan juga sekaligus merupakan media untuk melakukan evaluasi ke dalam sehingga akan dapat diketahui secara nyata tetntang kekurangan-kekurangan yang ada guna diambil langkah perbaikan untuk waktu yang akan dating. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pangkajene, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. PANGKEP

Drs. H. DEWA BOCHARI Pembina Utama Muda NIP :19581012 198711 1 001

DINAS KOPERINDAG KAB.PANGKEP


RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan kewenangan tersebut berdasarkan visi dan misi yang akan di capai perlu kiranya menentukan sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai tahun ke - 4 Renstra Dinas. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik, telah di tetapkan kebijakan

dalam penilaian kinerja manajemen oleh Presiden melalui

instruksi Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di seluruh tingkatan dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian Misi dan Visi yang telah ditetapkan secara transparan kepada publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 merupakan Laporan yang memuat tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2014, serta hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disertai strategi pemecahan masalah. Tahun 2014 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepualuan melaksanakan 15 Program untuk mencapai 5 Sasaran. Dari 5 Sasaran yang tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai sasaran strategis hanya 3 yang di dukung oleh 15 Program. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan untuk dapat di capai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan berdasarkan prinsip Koperasi dan nilai dasar Koperasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada sasaran strategis ini adalah peningkatan jumlah Koperasi dari Tahun lalu sebesar 309 menjadi 316 Koperasi dan dari hasil realisasi pencapaian tahun ini sebesar 7 Koperasi. Sedangkan untuk % Koperasi Aktif untuk tahun ini di targetkan sebesar 10 Unit koperasi aktif, tahun lalu Koperasi Aktif sebesar 240 menjadi 247 Koperasi Aktif dari hasil realisasi pencapaian tahun ini sebesar 7 Koperasi aktif ( 70% ) dari target.Keberhasilan yang di capai di sebabkan pengurus/pengelola koperasi Kab. Pangkep yang baru dibentuk dan dengan adanya pelatihan manajemen dan administrasi keuangan bagi pengurus/pengelola Koperasi yang ada di Kab. Pangkep, dengan adanya pelatihan tersebut pengurus/pengelola Koperasi sudah dapat menyusun Laporan Koperasi untuk Rencana Anggaran Tahunan ( RAT ). Kegiatan penilaian kesehatan Koperasi merupakan kegiatan strategis guna untuk menetukan apakah Koperasi tersebut termasuk sehat atau tidak sehat dan yang di nilai



disini adalah masalah Keuangan dan Administrasinya. Berdasarkan hasil penilaian kesehatan koperasi ada 40 Koperasi yang dinilai, 8 Koperasi termasuk yang sehat, 29 Koperasi Cukup Sehat dan 3 Koperasi Kurang Sehat. Keberhasilan ini disebabkan karena adanya pembinaan/pelatihan rutin yang dilakukan untuk pengurus/pengelola Koperasi yang menghasilkan manajemen dan administrasi dari Koperasi. 2. Sasaran kedua adalah berkembangnya Industri Kecil dan Menengah Adapun sasaran yang akan dicapai adalah bertambahnya IKM dan penyerapan tenaga kerja baru dalam rangka meningkatkan Pendapatan bagi pelaku Usaha dan IKM. Target yang ingin di capai adalah meningkatnya kualitas pengrajin sehingga muncul inovasiinovasi baru dan dapat bersaing di pasar. Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan

Peningkatan

Kemampuan

Teknologi

Industri

yang

memberikan

Pembinaan/pelatihan serta bantuan peralatan/Mesin ke beberapa kelompok masyarakat. Rata-Rata capaian yang dicapai pada sasaran ini sudah mencapai di atas rata-rata yang telah ditargetkan. 3. Sasaran yang ketiga adalah Pelaku Usaha/Pedagang Adapun sasaran yang ingin di capai adalah terjaminnya keamanan peredaran barang dan jasa pada pelaku usaha / pedagang, meningkatnya jumlah wajib tera, tersedianya bangunan Pasar

dan terpenuhinya kebutuhan barang strategis. Adapun Indikator

keberhasilan yang dicapai adalah telah dilaksanakan pemantauan harga Sembilan bahan pokok setiap minggunya untuk semua pasar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan tersedianya daftar harga sembako untuk 9 bahan pokok dan barang beredar lainnya yang menjadi pedoman dalam pengukuran kenaikan harga, sedangkan untuk pemasaran produk unggulan telah diikuti Pasar Lelang dan ikut dalam pameran/promosi yang dilaksanakan di Kabupaten dan Provinsi. Untuk kegiatan Uji UTTP keberhasilan yang dicapai sebagian besar dari masyarakat / pedagang telah melakukan uji UTTPnya, peningkatan total alat uttp yang di uji dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 semakin meningkat. Pelaksanaan kegiatan di danai oleh Anggaran APBD, Dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan Dana Tugas Pembantuan, adapun jumlah anggaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang di kelola pada Tahun Anggaran 2014 dari Anggaran APBD beserta realisasinya adalah sebagai berikut : Total Anggaran sebesar Rp. 11.171.248.545,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung ( Pegawai ) Rp. 2.618.750.383,-

sedangkan untuk Belanja Langsung ( Kegiatan ) sebesar Rp.

8.552.498.162,73. Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 2.597.330.407,- sebesar 99,18 % Realisasi untuk Belanja Langsung


Rp. 8.373.183.450,- sebesar 97,90 %


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan merupakan prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Karena itu pemerintah mengeluarkan INPRES No. 9 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sedangkan Pedoman Penyusunan LAKIP tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LAN No.589/IX/6/V/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyempurnaannya melalui PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan untuk melakukan pelaksanaan dan evaluasi terhadap perencanaan strategis. Dalam rangka pemikiran itulah LAKIP Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep untuk tahun 2014 disusun. Penyusunan lakip Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pangkep tahun anggaran 2014 sepenuhnya mengacu pada rencana strategik dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya untuk mewujudkan terselenggaranya kepemerintahan yang baik. Adapun landasan hukum penyusunan lakip ini sebagai berikut : 

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi;



Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



Undang-undang No.32 Tentang Pemerintahan Daerah;



Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Peraturan pemerintah No. 65 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( SPM );



Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang telah diperbaiki dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007.



Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004.



Peraturan Daerah Tentang APBD 2014 dan APBD Perubahan Tahun 2014



Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD 2014 dan APBD Perubahan Tahun 2014



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan sebagai berikut : a. KEPALA DINAS Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Untuk menyelenggarakan tugas ini Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;

d.

pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

e.

pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

b. Sekertaris Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

administrasi

umum

meliputi

ketatalaksanaan,

keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Sekretaris mempunyai fungsi : a.

pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi Kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;



b.

pengoordinasian perencanaan dan tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

c.

pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

d.

pengoordinasian kerja sama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan instansi terkait;

e.

pembinaan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; c. Sub Bagian Keuangan. (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan administrasi kepegawaian. (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan dan mengumpulkan bahan, mengolah data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan. (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pengelolaan anggaran. c. Bidang Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi Bidang Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

dalam

melaksanakan

kebijakan,

menyusun

rencana,

menyelenggarakan, membina, mengawasi, memfasilitasi dan melaksanakan evaluasi di bidang Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Kepala Bidang Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi mempunyai fungsi: a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b.

pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;



c.

pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi;

d.

fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi;

e. fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, dan perubahan bidang usaha koperasi; f. fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat daerah sesuai dengan pedoman pemerintah; g. pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat daerah; h. fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi; i. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi; j. perlindungan, pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi; k. pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi; l. perumusan kebijakan teknis dan program operasional pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang Koperasi dan PKM; m. pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi; n. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan kewenangan di bidang Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi. Bidang Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi terdiri dari : a.

Seksi Bina Koperasi dan PKM;

b.

Seksi Kemitraan Koperasi;

c. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM. (1) Seksi Bina Koperasi dan PKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan program operasional

pengembangan

Koperasi

dan

PKM,

merencanakan,

melaksanakan, membina, membimbing, mengatur dan mengawasi kegiatan Bina Koperasi dan PKM. (2) Seksi Kemitraan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan program operasional pengembangan dan pelaksanaan, pemberian bimbingan kemitraan Koperasi dan PKM dengan BUMN/BUMD, Badan Usaha Swasta, dengan Koperasi dan PKM itu sendiri, melaksanakan merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan kemitraan Koperasi dan PKM. (3) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina dan Kemitraan Usaha Koperasi dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, DINAS KOPERINDAG KAB.PANGKEP


pengembangan organisasi Koperasi dan PKM, membimbing administrasi organisasi dan administrasi usaha Koperasi dan PKM, menyiapkan bahan pengembangan SDM, melakukan kegiatan diklat dan penyuluhan pengurus dan anggota Koperasi dan PKM serta pemantauan dan evaluasi kegiatan. d. Bidang Pembiayaan dan Pemasaran Bidang Pembiayaan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan penyiapan rencana dan bahan perumusan program operasional pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan memfasilitasi upaya peningkatan permodalan dan investasi simpan pinjam, sarana pemasaran

dan

pengembangan

lokasi jaringan

usaha,

penyelenggaraan

informasi

bisnis

promosi,

Koperasi

dan

pemasaran PKM.

serta Untuk

menyelenggarakan tugas yang ini, Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran mempunyai fungsi : a. penyiapan rencana dan bahan perumusan program operasional pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dan memfasilitasi di bidang permodalan; b. penyiapan rencana dan bahan perumusan program operasional pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dan memfasilitasi di bidang sarana/prasarana, lokasi usaha, peyelenggaraan promosi, pemasaran dan pengembangan jaringan informasi bisnis; c. penyiapan rencana dan bahan perumusan program operasional pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan di bidang pengembangan simpan pinjam dan penilaian kesehatan simpan pinjam; d. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM meliputi Kredit Perbankan, Penjaminan lembaga bukan bank, Modal Ventura, Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, Hibah, Jenis pembiayaan lain; e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya Pembiayaan dan Pemasaran; f. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan kewenangan di bidang Pembiayaan dan Pemasaran. Bidang Pembiayaan dan Pemasaran terdiri dari : a.

Seksi Fasilitas Pembiayaan;

b.

Seksi Perdagangan dan Sarana/Prasarana Pemasaran;

c.

Seksi Pengembangan Simpan Pinjam.

(1) Seksi Fasilitas Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan bahan perumusan program DINAS KOPERINDAG KAB.PANGKEP


operasional, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan kepada Koperasi dan PKM di bidang peningkatan permodalan dan investasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

(2) Seksi Perdagangan dan Sarana/Prasarana Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan pengolahan bahan perumusan

program

operasional dan pelaksanaan

kebijakan teknis pemberian bimbingan dan memfasilitasi Koperasi dan PKM di bidang perdagangan, sarana/prasarana pemasaran dan pengembangan jaringan informasi bisnis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas. (3) Seksi Pengembangan Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan bahan perumusan program operasional pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan kepada Koperasi di bidang Simpan Pinjam dan penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. e. Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam menyiapkan bahan penetapan dan melaksankan kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan, membina, memfasiltasi, mengawasi, memberikan perizinan dan evaluasi di bidang perindustrian, meliputi, perlindungan usaha industri, pemasaran, teknologi, standarisasi, SDM, permodalan, lingkungan hidup, kerjasama industri, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.Untuk menyelenggarakan tugas ini, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Perindustrian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku b. penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri daerah, RPJM bidang industri dan rencana kerja daerah di bidang industri; c. penetapan bidang usaha industri prioritas daerah; d. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM dan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di daerah;



e. pengoordinasian penyusunan tata ruang daerah industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi); f. pembinaan industri dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di daerah; g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat daerah; h. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri, fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, dan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri; i. fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di daerah; j. fasilitasi, pengawasan dan kerjasama terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di daerah; k. fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di daerah. l. penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah. m. pelaksanaan promosi produk industri daerah; n. pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi terkait usaha perindustrian sesuai kewenangan daerah; o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di daerah; p. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan kewenangan di bidang Perindustrian. Bidang Perindustrian terdiri dari : a.

Seksi Industri Hasil Pertanian;

b.

Seksi Industri Kimia dan Kerajinan;

c.

Seksi Industri Mesin, Logam dan Elektronika.

(1) Seksi Industri Hasil Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan, menyusun program dan rencana, DINAS KOPERINDAG KAB.PANGKEP


menyelenggarakan, membina, mengawasi, memfasilitasi, menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri hasil pertanian, menyiapkan urusan perizinan, sosialisasi, monitoring dan pelaporan kegiatan dibidang industri hasil pertanian. (2) Seksi Industri Kimia dan Kerajinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan, menyusun program dan rencana, menyelenggarakan, membina, mengawasi, memfasilitasi, menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri kimia dan kerajinan, menyiapkan urusan perizinan,

sosialisasi, monitoring dan

pelaporan kegiatan dibidang industri kimia dan kerajinan. (3) Seksi Industri Mesin, Logam dan Elektronika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan, menyusun program dan rencana,

menyelenggarakan,

membina,

mengawasi,

memfasilitasi,

menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri mesin, logam dan elektronika, menyiapkan urusan perizinan,

sosialisasi,

monitoring dan pelaporan kegiatan dibidang industri mesin, logam dan elektronika f. Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan dan membina usaha dan sarana perdagangan dalam negeri dan penyiapan usaha pengembangan ekspor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri, mengawasi, monitoring serta

evaluasi

pemberian

izin

usaha

perdagangan,

menyelenggarakan

perlindungan konsumen dan metereologi, serta melaksanakan evaluasi di bidang Perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan penetapan di bidang urusan Perdagangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. penyusunan program perencanaan teknis dan rencana kegiatan teknis dibidang Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Metereologi dan Perizinan.



c. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di daerah; d. pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala daerah; e. pemberian

dukungan

pelaksanaan,

pembinaan

dan

pengawasan,

monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di daerah; f. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan; g. pembinaan

dan

pengawasan,

monitoring

dan

evaluasi

kegiatan

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

h. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengembanagan ekspor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri i. pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis pengawasan, serta koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa,; j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga; k. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen; l. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi dan Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah; m. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen, serta pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen; n. pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi terkait usaha perdagangan sesuai kewenangan daerah; o. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP; p. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan q. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan kewenangan di bidang Perdagangan. Bidang Perdagangan terdiri dari : a.

Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan;

b.

Seksi Perlindungan Konsumen dan Metereologi;

c.

Seksi Perizinan.



(1) Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan, melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan di bidang pembinaan usaha dan sarana perdagangan dalam negeri, usaha pengembangan ekspor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri, menyusun informasi pasar dan perdagangan serta evaluasi kegiatan. (2) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metereologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan, sosialisasi, publikasi dan evaluasi di bidang perlindungan konsumen dan metereologi, serta evaluasi kegiatan. (3) Seksi Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan pemberian, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perizinan dan rekomendasi terkait usaha perdagangan sesuai kewenangan daerah dan evaluasi kegiatan.

g. Unit Pelaksanan Tenis Dinas ( UPTD ) (1)

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas ;

(2)

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3)

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas didasarkan atas kebutuhan.

C. SUSUNAN ORGANISASI



Strutur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan KEPALA DINAS Sekretaris

Kabid. Kemitraan Usaha Koperasi Seksi Bina Koperasi dan PKM

Seksi Kemitraan Koperasi

Sub Bagian Keuangan Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan

Seksi Kelembagaan dan SDM

Kabid. Perindustrian Kabid.Pembiayaan dan Pemasaran

Seksi Hasil Industri Pertanian

Seksi Industri Kimia dan kerajinan

Seksi Industri Mesin,Logam dan Elektronika

Kabid.Perdagangan Seksi Fasilitasi Pembiayaan

Seksi Perdagangan, Sarana & Prasarana

Seksi Pengembangan Simpan Pinjam Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan

Kepala UPTD

Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

Seksi Perizinan

Kasubag TU

D. SUMBER DAYA APARATUR Kemajuan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sangat di tentukan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerakan roda organisasi merupakan factor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan organisasi. Dalam lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan telah di dukung oleh Sumber Daya Manusia ( Pegawai / Staf) potensial baik dari segi pendidikan/Disiplin Ilmu maupun dari segi pengalaman organisasi. Pada tahun 2014 jumlah pegawai dalam lingkup organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan keseluruhan berjumlah 51 orang.



Keadaan Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menurut pendidikan, Pangkat dan Golongan. NO

Pangkat/ Golongan S2

S1

TINGKAT PENDIDIKAN Sarj. Muda SLTA

Jumlah SLTP

SD

1

Pembina Utama Muda (IV/c)

-

1

-

-

-

-

1

2

Pembina Tk. I (IV/b)

2

1

-

-

-

-

3

3

Pembina (IV/a )

-

1

1

-

-

-

2

4

Penata Tk.I (III/d )

1

8

-

1`

-

-

10

5

Penata ( III/c)

2

3

-

-

-

-

5

6

Penata Muda TK.I (III/b)

1

11

-

1

-

-

13

7

Penata Muda (III/a)

-

6

-

1

-

-

7

8

Pengatur Tk.I (II/d)

-

-

-

1

-

-

1

9

Pengatur (II/c)

-

-

-

-

-

-

-

10

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

-

1

-

5

-

-

6

11

Pengatur Muda (II/a)

-

-

-

-

-

-

-

12

Juru Tk.I (I/d)

-

-

-

-

-

-

-

13

Juru (I/c)

-

-

-

-

2

-

2

14

Juru Muda Tk.I (I/b)

-

-

-

-

-

-

-

15

Juru Muda (I/a)

-

-

-

-

-

-

-

32

1

10

2

-

51

Jumlah

6

Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan dan Eselon pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pangkep Struktural No.

Jabatan

Esl. II.b

Esl.III.a

Esl.III.b

Esl.IV.a

Esl.IV.b

Yang Belum terisi

Jumlah

1

Kepala Dinas

1

-

-

-

-

-

1

2

Sekretaris

-

1

-

-

-

-

1

3

Kepala Bidang

-

-

4

-

-

-

4

4

Kasubag

-

-

-

3

1

-

4

5

Kepala Seksi

-

-

-

12

-

-

12

Jumlah

1

1

4

15

1

-

22


Ket.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Langkah awal untuk melaksanakan Rencana Kerja dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan Kab. Pangkep agar mampu mejawab tuntutan perkembangan lingkunganstrategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan perencanaan strategis yang jelas, sinergis. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya Akuntabilitas Kinerja. A. VISI, MISI DAN NILAI VISI “Menjadikan Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah yang tangguh dan Mandiri berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Sumber Daya Lokal. “ MISI Untuk mewujudkan Visi tersebut diperlukan misi yang memuat nilai-nilai sebagai dasar kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pangkep, dimana Misi yang dimaksudkan adalah : Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep adalah : 1. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan kwalitas SDM yang handal pada sector Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan UKM. 2. Menciptakan kesempatan berusaha bagi pelaku ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya local. 3. Meningkatkan partisipasi perkoperasian,IKM

aktif masyarakat dalam

memberdayakan

4. Memfasilitasi perkuatan permodalan usaha pada sektor Perkoperasian,IKM dan UKM. 5. Meningkatkan promosi SDA dalam rangka mendapatkan investasi 6. Meningkatkan fasilitasi pengembangan usaha koperasi,usaha kecil dan menengah 7. Meningkatkan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi usaha kecil dan menengah.



8. Meningkatkan SDM Aparatur yang berkualitas dan professional dalam memberikan pelayan kepada masyarakat. Dari Misi tersebut diatas terkandung nilai-nilai luhur yang dianut, seperti : NILAI Nilai-nilai yang maksimal disini adalah kondisi dasar yang telah dimiliki dan ingin turut dikembangkan sebagai landasan dalam mewujudkan visi dan misi nilai-nilai tersebut adalah : 1.

Koordinasi adalah suatu upaya komunikasi, baik secara horizontal maupun vertical untuk mencapai tujuan tertentu. Integrasi adalah suatu proses penyatuan tujuan berbagai unsure untuk mencapai tujuan bersama. Sinkronisasi adalah upaya penciptaan suatu proses penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Simplitikasi adalah upaya perumusan,kebijakan pengembangan pariwisata dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Motivasi adalah adanya dorongan untuk melakukan yang terbaik secara terus menerus dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Eligible mengandung makna apa yang dihasilkan selalu memuaskan pelanggan, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai yang diinginkan.

2. 3. 4. 5. 6.

B. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI 1.

TUJUAN Merupakan penjabaran implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun, dengan di formulasikannya tujuan ini maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pangkep dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja ( Performance Indikator ) yang terukur. a.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuh kembangkan usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. b. Meningkatkan akses, usaha kecil dan menengah terhadap berbagai sumber daya produktif,sarana dan prasarana untuk mendukung usaha koperasi. b. Meningkatkan produktifitas daya saing dan pangsa pasar Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dalam berbagai sektor kegiatan usaha. c. Mengembangkan industri kecil menengah, usaha kecil menengah sebagai penggerak perekonomian daerah



d.

Meningkatkan usaha dan kesempatan kerja agar pendapatan masyarakat dapat meningkat. e. Meningkatkan promosi SDA baik local, regional, Nasional dan Internasiona.

2.

SASARAN Adapun sasaran didalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun

Anggaran 2014 ini sesuai tupoksi dan kewenangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah : a. Peningkatan kwalitas kelembagaan berdasarkan prinsip koperasi dan nilai dasar koperasi. b. Peningkatan volume usaha koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. c. Meningkatkan peranan Industri dan Perdagangan terhadap perekonomian Daerah dan pendistribusiannya pada PDRB Kab. Pangkep. d. Meningkatnya Promosi SDA dan Produk Unggulan Dalam Daerah. 3.

SRATEGI Strategi adalah keseluruhan cara/langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapaitujuan atau mengatasi persoalan. Cara/langkah dirumuskan lebih bersifat makro debandingkan dengan “Teknik” yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. 1.

2.

Kebijaksanaan Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka kebijaksanaan yang ditempuh adalah sebagai berikut : a. Melakukan kajian penataan dan penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat dan tenaga kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. b. Membangun dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah(IKM) dan Koperasi Program yang akan dilakukan selama 5 tahun adalah sebagai berikut : a. Program penciptaan iklim Usaha kecil menengah yang konduksif b. Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha Kecil Menengah c. Program pengembangan Sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah d. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi e. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan f. Program Peningkatan Kerjasama Prdagangan Internasional g. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor h. Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri i. Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan j. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem produksi k. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah l. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri m. Program Penataan Struktur Industri n. Program Pengembangan Sentra-sentra industry Potensial



C. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN STRATEGI Cara mencapai Tujuan dan Strategi dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan Pelayanan SKPD yang diterapkan pada pelaksanan program/kebijakan. Kondisi pelayanan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut : 1. Kondisi

pegawai

yang

memiliki

kompetensi

artinya

mampu

menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan

potensi

dan

kapasitas

kerja

dengan

ketekunan

melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. 2. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas. 3. Adanya dukungan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan SKPD kepada masyarakat. Pembentukan Koperasi dan UKM, pembinaan Usaha Industri Kecil dan Menengah dan

pembangunan sarana

perdagangan

merupakan

bagian

integral

dari

pembangunan usaha daerah yang ditujukan untuk menjadi kekuatan dan penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, selain itu peran aktif masyarakat Kabupaten Pangkep haruslah lebih maju, mandiri dan berkeadilan.

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala SKPD kepada atasan langsungnya

( Bupati ) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi

dengan memperhatikan sumber daya tersedia . Berbagai program yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi. Penetapan Kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 adalah sebagaimana terlampir Pada Lampiran IV halaman lampiran. DINAS KOPERINDAG KAB.PANGKEP



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk menilai kebrhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/16/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan atas keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, dan tindak lanjutataupun pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ), Penetapan Kinerja ( PK ) dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ).

A.

PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS Dari beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014, ada 3 sasaran yang kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, yaitu meliputi : 1.

Meningkatnya Pengelolaan KSP/USP- Koperasi dan UMKM

2.

Meningkatnya Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah ( IKM )

3.

Meningkatnya Transaksi Usaha Bagi Pedagang/Pelaku Pasar Pengukuran Pencapaian indicator kinerja sasaran tahun 2014 Dinas Koperasi

Perindustrian dan Perdagangan secara terperinci adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Pengelolaan KSP/USP-Koperasi dan UMKM Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang terdiri dari 4 indikator capaiannya adalah 100% dalam artian bahwa sasaran dengan 4 indikator mencapai target, semua ini dapat dicapai karena sudah tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berkoperasi yang baik, dan juga tidak terlepas dengan adanya dukungan dan pembinaan dari pada instansi baik dari Kabupaten maupun dari tingkat propinsi.


Perhitungan Indikator sebagai berikut : Indikator Kinerja No 1

Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Pemberian Fasilitas Pengamanan Kawasan Usaha Kecil Menengah 2

KINERJA TAHUN 2014 Target

Realisasi

Pencapaian

8 UMKM

8 UMKM

100%

100% 20 UMKM

20 UMKM

40 orang

40 orang

100%

3 Keg.

3Keg.

100%

40 orang

40 orang

100%

3

Mendorong terciptanya wirausahaan baru

4

Memfasilitasi Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

5

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

6

4 Unit

4 Unit

100 %

7

Fasilitasi Pengembangan Usaha Sarana Promosi Hasil Produksi Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /KUD

80/2

80/2

100%

Sosialisasi Dukungan Informasi Peyediaan Permodalan

100 Orang

100 Orang

100 %

8

50 koperasi

50 koperasi

100 %

9

Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM

50 koperasi

50 koperasi

100 %

10

Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi UMKM

11

Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

4.keg

4 .keg

100 %

12

Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan

75 koperasi

75 koperasi

100%

13

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

100 orang

100 Orang

100 %

14

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama 40 Orang

40 Orang

100 %

20 orang

100 %

Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam KSP/USP- 40

40

100 %

Koperasi

Koperasi

Koperasi

21 Orang

40 Orang

Usaha dan Koperasi 15

Rintisan penerapan Tehnologi Sederhana /Manajemen 20 orang Modern pada jenis usaha koperasi

16

17

Bimbingan Teknis Perkoperasian


190,5%


Dari Perhitungan Indikator Kinerja diatas capaian sasaran sudah 100 % Pertumbuhan Jumlah koperasi 309 Koperasi tahun 2013 dan 316 koperasi pada tahun 2014 jadi pertambahan jumlah koperasi aktif sebanyak 7 unit Koperasi, koperasi aktif tahun 2014 sebanyak 247 Koperasi aktif dan koperasi tidak aktif sebanyak 69 Koperasi. Perkembangan jumlah UMKM dan Usaha Besar tahun 2013 sebanyak 32.670 Usaha dan pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah Usaha 26.832,Penurunan oleh berkurangnya jumlah pertumbuhan Usaha menengah sebanyak 100 Unit usaha,dan Usaha mikro bertambah pada tahun 2013sebanyak 3.596 usaha dan pada tahun 2014 sebanyak 3.674 Usaha Mikro.

2. Meningkatnya Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah ( IKM ) Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang terdiri dari 7 indikator capaiannya adalah 100% dalam artian bahwa sasaran dengan 7 indikator mencapai target, semua ini dapat dicapai karena sudah tingginya kesadaran masyarakat untuk menambah penghasilan melalui keterampilan-keterampilan seperti kelompok industri yang dibentuk yang terdapat dalam indicator kinerja tahun 2013 serta di dukung oleh sumber daya alam yang ada. Perhitungan Indikator sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja


Realisasi

Pencapaian

1.

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan Klaster Industri.

1

1

100%

2.

Pembinaan Pengusaha Pande Besi ,Pengolahan Kacang Tanah ,Bengkel Las,Pengkacipan Mete

4 klp

14 klp

350%

3.

Pemberian Bantuan bagi pengusaha (Motor Viar)

4 klp

6 Klp

150%

4.

Pembinaan Pengusaha Konveksi

8 Klp

53 Klp

662%

5.

Pembinaan Pengusaha Minyak Kelapa

8 Klp

8 Klp

100%

6.

Pembinaan Bagi kaum Perempuan (P2WKSS)

4 Klp

5klp

125%

7.

Pembinaan Pengusaha Pembuatan Meubel Kayu

5 Klp

10 Klp

200 %

8.

Pembinaan Pengusaha Pembuatan Kue Tradisional

4 Klp

3 Klp

75 %

9.

Pembinaan Industri Service Motor

4 Klp

6 Klp

150 %



Dari beberapa Indikator yang mendukung sarana diatas target yang hendak dicapai adalah peningkatan kualitas dan pendapatan kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari beberapa bentuk Usaha Industri rumha tangga sehingga produksi IKM yang dihasilkan berinovasi serta dan diterimah oleh pasar. Indikator Kinerja capaianya diatas 100% keberhasilan ini dapattercapai karena tingginya minat pengusaha industri untuk mengikuti pelatihan /Pembinaan dan adanya bantuan peralatan/mesin Industri pengolahan untuk beberapa IKM dari pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

3. Meningkatnya Transaksi Usaha Bagi Pedagang Pasar / Pelaku Usaha Berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang terdiri dari 11 indikator capaiannya adalah 100% dalam artian bahwa sasaran dengan 11 indikator mencapai target, semua ini dapat dicapai karena sudah tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berkoperasi yang baik, dan juga tidak terlepas dengan adanya dukungan dan pembinaan dari pada instansi baik dari Kabupaten maupun dari tingkat propinsi.

Perhitungan Indikator sebagai berikut : Indikator Kinerja No 1.

Pengembangan Pasar dan Distribusi barang / produk

2.

Pengembangan Pasar Lelang

3.


Realisasi

Pencapaian

9

6

67%

6 Kali

5 Kali

84%

Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa

292 Toko/ Warung

301

103%

4.

Penyebarluasan Informasi Tera dan Pendataan alat UTTP

1728 alat / UTTP

2262

131%

5.

Pemantauan/monitoring penggunaan alat UTTP Ilegal Penyebarluasan Informasi dan Pemantauan Harga

80alat/ UTTP 32 jenis komoditi

100

125%

32 Jenis komoditi

100%

702 Lembar

671 Lembar

96%

6.

7.

Fasilitasi Kemudahan Perizinan dan Pengembangan usaha

Dari perhitungan Indikator kinerja pada sasaran ke-3 ini capaianya 100% .Indikator yang telah dicapai antara lain telah dilaksanakanya monitoring harga Sembilan bahan pokok setiap minggunya untuk beberapa pasar yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan tersedianya daftar harga sembako untuk Sembilan bahan pokok barang dan barang beredar lainya yang menjadi pedoman dalam pengukuran kenaikan harga, sedangkan untuk kegiatan Uji alat UTTP dimana keberhasilan yang dicapai sebagian besar dari masyarakat /pedagang telah melakukan Uji UTTPnya sebanyak 2262 UTTP dibandingkan target maka persentase realisasi adalah sebesar 131%. DINAS KOPERINDAG KAB.PANGKEP


Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah di lakukan, maka analisi pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.

Sasaran 1. “ Meningkatnya Pengelolaan KSP-USP-Koperasi “. Hasil pengukuran sasaran ini adalah sebesar 100 % atau dengan target yang dapat dicapai sesuai Rencana Kinerja. Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah : a. Tersedianya dana sesuai alokasi b. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas dengan baik. Hambatan / Masalah yang dihadapi : a. Tidak tercapainya permintaan bantuan untuk usaha permodalan ke Pemerintahan Pusat karena adanya kredit koperasi yang tidak lancer ( Macet ). Upaya Pemecahan : a. Menyelesaikan Permasalahan Kredit/Bantuan Koperasi yang tidak lancar ( Macet ) dengan memberikan pembinaan kepada koperasi-koperasi tersebut.

2.

Sasaran 2. “ Meningkatnya Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)”. Hasil Pengukuran sasaran ini adalah sebesar 100% dengan asumsi bahwa keseluruhan target indikator yang terdapat pada sasaran ini dapat tercapai dengan pencapaian 100%. Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran : a. Tersedianya dana sesuai alokasi b. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas dengan baik Hambatan / Masalah yang dihadapi : a. Pemilihan bahan baku dan proses pembuatan Industri b. Perkembangan tekonologi dan desain produk yang begitu pesat kurang bisa diimbangi dengan program kegiatan yang direncanakan. Upaya Pemecahan: a. Memberikan pembinaan dalam hal pemilihan bahan baku yang baik dan berkualitas serta memberikan pembinaan proses produksi yang baik. b. Intensifikasi pencarian informasi terkait dengan perkembangan teknologi dan desain produk.

3.

Sasaran 3 . “ Meningkatnya transaksi Usaha bagi Pedagang Pasar / Pelaku Usaha”. Hasil Pengukuran sasaran ini adalah semua indikatator yang mendukung utnk tercapainya sasaran ini dapat tercapai dengan pencapaian 100 %. Faktor-Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran : a. Tingginya Perhatian Pemerintah Daerah untuk membangun pasar-pasar tradisional modern yang dapat memperlancar transasksi usaha dan sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat



b. Tersedianya dana sesuai alokasi c. Tingginya semangat tim untuk berpartisipasi dan menyelesaikan tugas dengan baik B. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2014, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan beberapa indikator sebagai Indikator Kinerja, dengan target dan pencapaian yang telah dilaksanakan.

1. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Skala prioritas yang mendesak untuk dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia, maka berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pangkep, beberapa rencana kerja yang telah disusun dalam program-program yang meliputi beberapa kegiatan pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Adapun Rencana Pembelanjaan melalui Belanja langsung terhadap program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja tahun 2014 oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pangkep yang dituangkan dalam RKA dan DPA Tahun Anggaran 2014, meliputi kegiatanseperti terlampir. “Lihat Lembar Lampiran I : Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 “

2.

Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Tahun 2014 Adapun Indikator yang Menjadi Pengukuran Kinerja Kegiatan terhadap anggaran yang diberikan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2014 adalah Sebagai Berikut : “Lihat Lembar Lampiran II : Rekapitulasi Hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2014 serta Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Tahun 2014 dalam Daftar Rencana & Realisasi serta Target yang dicapai dalam Kegiatan-kegiatan dari program yang dilaksanakan. Dan Laporan Pencapaian Realisasi Anggaran 2014”

3.

Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) Tahun 2014 Berdasarkan Indikator Pengukur di dalam Pencapaian Sasaran maka untuk tahun 2014 Pengukuran Pencapaian Sasaran di maksud dapat dilihat selengkapnya pada : “Lembar Lampiran III : Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) Tahun 2014“



BAB IV PENUTUP KESIMPULAN Lakip disusun sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah dan keputusan Ketua LAN RI Nomor 589/IX/6/1999 tanggal 20 September 1999 dan diperbaharui dengan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/9/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Istansi Pemerintah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Lakip) Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kab.Pangkep tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan sasaran –sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan tahun 2014 maka secara umum sasaran tersebut dapat dicapai dengan cukup baik meskipun masih ada sasaran yang capaianya belum optimal dan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran. Hal ini tercermin dari pencapaia indikator masing masing sasaran dan laporan akhir seluruh kegiatan.Dengan disusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep Tagun 2014 diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemeritah yang melibatkan stakeholder sehingga nantiya akan tercipta sasaran dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kab.Pangkep yag dianggap bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi di Tahun 2014 adalah: - Jumlah Anggota Koperasi sebanyak - Jumlah Volume Usaha Koperasi Sebesar

33.367 Orang Rp. 187.096.655.000,-

- Jumlah Koperasi

316 Unit

- Jumlaj Koperasi Aktif

247 Unit

- Jumlaj Koperasi tidak aktif

69 Unit

Keberhasilan pencapaian yang mampu melebihi dari target yang direncanakan secara signifikan diatas sangat didukung oleh beberapa kebijaka kebijakan yang dilakukan dan serta faktor – faktor internal program yang berkembang ditengah-tengah masyarakat antara lain adalah : 1.Adanya kebijakan Pemerintah daerah yang memberikan bantuan –bantuan modal usaha melalui koperasi dan BUMN. 2.Pembinaan dan Pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM).



Dalam Penulisan ini tentunya tidk terlepas dari kekurangan dak Kehilafan yang ada didalamnya sehingga masukan dan saran untuk perbaikanya sangat diharapkan untuk pengembangan selanjutnya kearah yang lebih baik.


PEMDA KAB. PANGKEP Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Laporan Akuntabilitas LAKIP 2014

Recommend Documents