Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir

Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

i


Kata Pengantar Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai potensi dampak kerusakan habitat, perubahan pada proses alami ekosistem, dan pencemaran. Disisi lain, juga terjadi berbagai permasalahan seperti konflik kepentingan pembangunan, kelembagaan, dan tingkatan pemerintahan. Pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik, tanpa pedoman dan mitigasi lingkungan yang tepat, akan menghasilkan permasalahan dan konflik. Oleh karena itu keterpaduan perlu dilakukan untuk mengompromikan kepentingan antar sektor, tingkatan pemerintahan, ruang darat dan laut, ilmu dan pengelolaan, serta internasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu adanya upaya mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Hal tersebut dalat dilakukan mulai dengan

lingkup wilayah terkecil, yaitu desa yang tertuang dalam Rencana

Pengembangan Desa Pesisir. Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunannya, rencana pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pedoman ini mencoba memberikan panduan dalam penyusunan rencana pengembangan desa pesisir yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah desa pesisir yang tangguh. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2011 Tim Penyusun KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

i


Daftar Isi Kata Pengantar ................................................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 1 1.2. Tujuan .................................................................................................................... 2 1.3. Landasan Hukum ..................................................................................................... 2 1.4. Ruang Lingkup Pedoman .......................................................................................... 3 1.5. Sistematika Pedoman ............................................................................................... 4 BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ............................ 5 2.1. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPDP. ........................................................................ 6 2.1.1. Persiapan .......................................................................................................... 6 2.1.2. Pengkajian Keadaan Desa ................................................................................... 6 2.1.3. Penyusunan Rancangan RPDP ............................................................................. 7 2.2. Pembahasan Rancangan RPDP .................................................................................. 9 2.2.1. Forum Pembahasan............................................................................................ 9 2.2.2. Peserta ............................................................................................................. 9 2.2.3. Fasilitator .........................................................................................................10 2.2.4. Proses Pembahasan ..........................................................................................10 2.2.5. Hasil ................................................................................................................10 2.3.

Penetapan Rancangan RPDP .................................................................................10

2.3.1. Forum Penetapan ..............................................................................................10 2.3.2. Peserta Rapat ...................................................................................................11 2.3.3. Sifat Rapat .......................................................................................................11 2.3.4. Penetapan Pengesahan......................................................................................11 2.3.5. Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan ....................................................11 BAB III PENGENDALIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA PESISIR PESISIR .................13 BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA PESISIR ................15 BAB V PENUTUP ...............................................................................................................16 LAMPIRAN ........................................................................................................................17


ii


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Desa Pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir; pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai angka 7,8 juta jiwa (BPS, 2010); (2) tingginya kerusakan sumberdaya alam pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4) rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada desa-desa pesisir, terutama di wilayah pesisir pulaupulau kecil. Atas dasar realitas di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – KKP RI – menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu menjadi penghela kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia, yakni melalui kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (selanjutnya disingkat PDPT). Kegiatan PDPT ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. PDPT mempunyai makna strategis, yaitu: pertama, wujud implementasi konkrit dari 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011-2014. PDPT merupakan implementasi kebijakan Presiden terkait peningkatan dan perluasan program pro-rakyat; dan kedua, PDPT merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal: (1) menata desa pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) menghasilkan keluaran (output) yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah secara mandiri; dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan. PDPT diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir.


1


Kegiatan perencanaan dan pengembangan desa pesisir tangguh dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahapan pertama, penyusunan perencanaan pengembangan desa yang antara lain disusun berdasarkan profil desa yang memiliki rentang waktu pelaksanaan lima tahun dengan uraian waktu tiap tahunnya; Tahapan kedua, pelaksanaan program menghasilkan kegiatan fisik sesuai dengan rencana pengembangan desa di lokasi kegiatan serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat; dan Tahapan ketiga, pelaksanaan program menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunannya, rencana pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam proses penyusunannya, rencana pengembangan desa juga mendapat arahan dari Tim Teknis Pengendali Daerah, yang

turut serta

memverifikasi terhadap isi rencana

pengembangan desa. 1.2. Tujuan Tujuan Rencana Pengembangan Desa Pesisir adalah: 1.

Mewujudkan perencanaan pengembangan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

2.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

1.3. Landasan Hukum 1.3.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 1.3.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


2


1.3.3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1.3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); 1.3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 1.3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 1.3.7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 1.3.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

1.4. Ruang Lingkup Pedoman Secara umum ruang lingkup Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir meliputi metode pelaksanaan, proses pelaksanaan, hasil dokumen dan mekanisme pelaksanaan. Lingkup dari metode pelaksanaan mencakup: 1.

Prinsip-prinsip perencanaan, meliputi penerapan konsep bina manusia, bina usaha, bina kelembagaan, bina lingkungan dan bina siaga bencana serta keterkaitan wilayah kecamatan.


3


2.

Kerangka pikir perencanaan, meliputi kegiatan penyusunan rencana pengembangan desa mulai dari persiapan, pelaksanaan penyusunan sampai dengan penetapan, pengendalian serta evaluasi program.

3.

Metode penyusunan meliputi metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyusunan rencana.

Lingkup dari proses pelaksanaan pengembangan desa pesisir meliputi, sosial budaya, ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan, infrastruktur, bencana dan perubahan iklim, dan kelembagaan. Lingkup dari hasil pedoman adalah tersusunnya dokumen rencana pengembangan desa pesisir yang tepat dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 1.5. Sistematika Pedoman Pedoman penyusunan rencana pengembangan desa pesisir disusun dengan sistematika sebagai berikut BAB I

Pendahuluan Pada bagian pendahuluan menguraikan Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup Pedoman dan Sistematika Pedoman.

BAB II

Tahapan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pada bab ini menguraikan tahapan-tahapan serta kegiatan dalam rangka penyusunan rencana pengembangan desa.

BAB III Pengendalian Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pada bab ini menguraikan prinsip pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pengembangan desa. BAB IV Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Desa Pada bagian ini menguraikan tentang prinsip evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan desa. BAB V

Penutup KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

4


BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, wajib disusun Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, dimana terdapat sinkronisasi dan sinergitas. Dokumen rencana pengembangan desa pesisir dibuat selama jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi,

kebijakan,

program

dan

kegiatan

pengembangan

desa.

Rencana

Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) ditetapkan dengan Peraturan Desa (lihat Lampiran 1). Perencanaan pengembangan desa pesisir disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pengembangan desa pesisir wajib melibatkan kelembagaan masyarakat desa serta tokoh masyarakat. Tahapan Penyusunan RPDP: (1) Penyusunan RPDP disusun melalui Musrenbangdes (2) Musrenbang desa terdiri atas musrenbang desa jangka menengah (3) Musrenbang desa jangka menengah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam rangka penyusunan rencana pengembangan desa untuk jangka waktu pelaksanaan program. Penyusunan RPDP dilakukan melalui urutan kegiatan : (1) penyusunan rancangan RPDP; (2) musyawarah perencanaan pengembangan jangka menengah ; (3) penetapan oleh Kepala Desa Bersama BPD atau penetapan dengan Keputusan Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Proses pelaksanaan penyusunan rancangan RPDP adalah sebagai berikut :


5


2.1. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPDP. 2.1.1. Persiapan Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah: 1)

Pembentukan Tim Penyusun RPDP ;

2)

Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPDP;

3)

Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa ;

4)

Mengundang peserta musrenbang desa ;

5)

Menyiapkan sarana,alat dan kegiatan penyusunan RPDP.

2.1.2. Pengkajian Keadaan Desa A. Pengertian Pengkajian Keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait,yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa. B. Tujuan Kegitan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat. 1)

Potensi desa.

2)

Permasalahan yang dihadapi.

3)

Kebutuhan masyarakat.

C. Fasilitator Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh KPM dan LPMD. D. Pendekatan dan Metode Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa). E. Proses dan Alat Kaji


6


1)

Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan untuk mengenali

potensi, masalah dan

kebutuhan masyarakat dengan menggunakan dokumen profil desa; 2)

Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan pengelompokan potensi dan masalah sebagaimana Format A pada Lampiran 2

dan penentuan peringkat masalah

sebagaimana Format B pada Lampiran 3 Pedoman Umum ini ; 3)

Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah sebagaimana Format C pada Lampiran 4 Pedoman Umum ini ;

4)

Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan penentuan peringkat tindakan sebagaimana Format D pada Lampiran 5 Pedoman Umum ini.

F. Waktu Pelaksanaan Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa yang bersangkutan. G. Hasil Hasil dari Kegiatan ini merupakan penggabungan dari proses pengkajian keadaan di tingkat kelompok atau dukuh adalah : 1)

Data Potensi Desa ;

2)

Data Permasalahan ;

3)

Data Kebutuhan Peringkat Tindakan.

2.1.3. Penyusunan Rancangan RPDP A. Rancangan RPDP Rancangan RPDP dimaksud terdiri dari (1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan (2) Rencana kegiatan Pembangunan Desa. B. Sistematika / Tata Susun Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa disusun sesuai sistematika / tata susun sebagaimana Lampiran 1 dengan lampiran Format A sampai dengan Format G Petunjuk Teknis ini.


7


C. Perumusan Rencana Kebijakan Pembangunan Desa 1)

Rencana

kegiatan

Kebijakan

Pembangunan

Desa

disusun

sesuai

table

rencana

sebagaimana pada Format H ; 2)

Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan “urusan” ;

3)

Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan ;

4)

Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak

dan

berhubungan

secara

langsung

dengan

peningkatan

kualitas

hidup

masyarakat/indek pembangunan manusia,mencakup bidang dan kegiatan (1) Sosialbudaya; 5)

Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat, mencakup (1) Pertanian, (2) Kehutanan, (3) Pertambangan, (4) Pariwisata, (5) Kelautan ;

6)

Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas mudah dimengerti ;

7)

Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur dapat dapat diterima realistis dan jelas kerangka waktunya.

D. Rapat Penyusunan 1)

Penyusunan Rencana RPDP dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun ;

2)

Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris ;

3)

Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena jabatan adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun ;

4)

Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh angota Tim Penyusun secara demokratis ;

5)

Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas ;

6)

Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun ;

7)

Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPDP yang lengkap dan layak ;

8)

Rapat dimaksud dipilih menjadi (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat komisi;

9)

Rapat Pleno •

Rapat pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijkan Pembangunan Desa dan membahas hasil Rapat Komisi. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

8


•

Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun

10) Rapat Komisi •

Rapat komisi dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan pembangunan desa.

•

Pembentukan komisi dimaksud memperhatikan “Urusan“ dan disesuaikan dengan jumlah angota Tim dan kebutuhan.

•

Rapat komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi.

•

Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.

11) Waktu Penyusunan Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Desa sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPDP. E. Hasil Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (awal) RPDP. 2.2. Pembahasan Rancangan RPDP 2.2.1. Forum Pembahasan a.

Rancangan (awal) RPDP dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa ;

b.

Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang desa yang diselenggarakan khusus, 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, untuk membahas rancangan (Awal RPDP).

2.2.2. Peserta a.

b.

Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desa dimaksud adalah: -

Tim Penyusun

-

Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas dan LSM

-

Wakil kelompok Perempuan

-

Wakil masyarakat miskin

-

Pengurus lembaga kemasyarakatan desa

Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.


9


2.2.3. Fasilitator Proses pembahasan rancangan RPDP difasilitasi oleh Tim fasilitator yang terdiri dari KPM dan LPMD. 2.2.4. Proses Pembahasan Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut : a.

Pembukaan dan pengarahan oleh Camat ;

b.

Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPDP oleh Kepala Desa ;

c.

Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPDP oleh Tim Penyusun;

d.

Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa ;

e.

Tanggapan balik Kepala Desa/Tim Penyusun ;

f.

Pembahasan oleh peserta -

Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.

-

Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

-

Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris.

-

Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.

g.

Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang

h.

Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPDP oleh Kepala Desa.

i.

Penutupan oleh Kepala Desa.

2.2.5. Hasil Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (akhir) RPDP. 2.3.

Penetapan Rancangan RPDP

2.3.1. Forum Penetapan a.

Rancangan (akhir) RPDP ditetapkan dalam Forum BPD yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata tertib BPD ;

b.

Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BPD.


10


2.3.2. Peserta Rapat Peserta Rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPDP adalah : •

Semua anggota BPD

•

Kepala Desa

•

Sekretaris Desa

•

Perangkat Desa

•

Anggota LPMD

•

Anggota Tim Penyusun Rancangan RPDP

2.3.3. Sifat Rapat Rapat BPD untuk penetapan Peraturan Desa tentang RPDP bersifat terbuka untuk umum. 2.3.4. Penetapan Pengesahan Rancangan (ahkir) RPDP ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa. 2.3.5. Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan A. Pengajuan Rancangan Peraturan Desa Kepala desa Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RPDP kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan (awal) RPDP. B. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BPD 1)

Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa dimaksud diterima, BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPDP

2)

Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang RPDP diterima.

C. Proses Rapat Penetapan 1)

Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat

2)

Penyampaian Nota Pengantar rancangan Peraturan Desa tentang RPDP oleh Kepala Desa KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

11


3)

Tanggapan Anggota BPD

4)

Jawaban Kepala Desa

5)

Pengambilan Keputusan / Penetapan Peraturan Desa tentang RPDP

6)

Penandatanganan naskah persetujuan bersama terhadap Peraturan Desa tentang RPDP oleh Kepala Desa dan Ketua BPD

D. Hasil Peraturan Desa tentang RPDP Secara rinci Peraturan Desa tentang RPDP sebagaimana Lampiran 1 Pedoman Umum ini.


12


BAB III PENGENDALIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA PESISIR PESISIR Pengendalian

atas

penyelenggaraan

perencanaan

pengembangan

desa

pesisir

pesisir

dilaksanakan oleh Dinas KP Kabupaten/Kota. Dinas KP Kabupaten/Kota dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi dan/ atau melimpahkan kepada Unit Kerja Teknis. Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud meliputi: a.

pemberian pedoman dan standar yang lebih rinci dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir pesisir;

b.

pemberian

bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

atas

pelaksanaan

perencanaan

pengembangan desa pesisir; c.

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana

digunakan sesuai dengan tujuan

program. Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati

perkembangan pelaksanaan

kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbu dalam pelaksanaan kegiatan. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan. Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa pesisir, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi: a.

Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dari mulai tahap persiapan sampai dengan penetapan Rencana Pengembangan Desa pesisir.


13


b.

Pemantauan dan pengawasan oleh Pemerintah – Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa pesisir dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

c.

Pemantauan dan pengawasan oleh Tim, dilakukan secara berjenjang dan lintas jenjang terhadap masing-masing komponen.


14


BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA PESISIR Hasil pengendalian digunakan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya oleh Pemerintah Desa dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir. 1.

Pada setiap tahapan proses penyusunan mulai dari persiapan sampai dengan penetapan rencana pengembangan akan diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai.

2.

Evaluasi akan dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan penilaian kinerja Tim Pemberdayaan maupun Pendamping.

3.

Lingkup evaluasi secara umum meliputi : (1) kinerja Tim Pemberdayaan Desa, (2) kinerja Pendamping (3) Kinerja Kelompok penerima manfaat

4.

Variabel atau indikator evaluasi/penilaian meliputi : (1) Ketertiban administrasi; (2) Ketaatan kepada ketentuan (3) Capaian tujuan dan sasaran kegiatan.

5.

Hasil evaluasi dan penilaian selanjutnya akan dijadikan dasar bagi keberlanjutan program pengembangan desa pesisir, termasuk penentuan besaran serta alokasi masing-masing desa pesisir.


15


BAB V PENUTUP Pedoman umum ini ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Diharapkan dengan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan dari Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dapat

meningkatkan

pengembangan

desa

pesisir

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat dan kualitas lingkungan hidup desa pesisir.


16


LAMPIRAN


17


LAMPIRAN 1 ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP)

Masuka n

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Pengelolaan, Rencana Aksi Kabupaten/Kota, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kab./Kota Profil Desa Pesisir dan rencana masyarakat desa hasil PRA & FGD, termasuk Rencana Pengurangan Risiko Bencana

Proses

Hasil

Penentuan Peringkat tindakan

Perencanaan Pembangunan Desa yang dibiayai swadaya masyarakat dan pihak ketiga

Pengkajian tindakan pemecahan masalah

Penentuan Peringkat Masalah

Keluara n (Outco me

Perencanaan Pembangunan Desa yang ada dananya Agenda paduan kegiatan swadaya dan dana yang sudah ada (TP)

Peraturan desa tentang RPDP

RPDP (5 tahunan) Daftar masalah dan potensi

Pengelompokan masalah

Peningkatan usulan kegiatan pembangunan Peningkatan usulan kegiatan pembangunan RKP Desa (1 tahunan) Berita Acara Musrenbang Desa


Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa

Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa

1


LAMPIRAN 2 Format A DAFTAR POTENSI DAN MASALAH DARI PROFIL DESA No

Potensi

Masalah

1

2

3

4

5

6


2


LAMPIRAN 3

Format B

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

Dirasakan No

1

Menghambat

Sering

Tersedia

Jumlah

Urutan

oleh orang

peningkatan

terjadi

potensi

nilai

peringkat

banyak

pendapatan

Masalah

Sangat

memecahkan masala

2 3 4 5

6


3


LAMPIRAN 4

Format C

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

No

Masalah

Penyebab

Potensi

Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

Tindakan yang layak

1 2 3 4 5 6


4


LAMPIRAN 5

Format D PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

No

1

Tindakan yang layak

Pemenuhan

Dukungan

Dukungan

kebutuhan

Peningkatan

Potensi

orang banyak

pendapatan

2

Jumlah nilai

Urutan peringkat

masyarakat

3 4 5 6


5


LAMPIRAN 6

Perencanaan Pembangunan Desa Desa

:

Kecamatan

:

Kabupaten

:

Program

Tujuan

No Kegiatan

Kegiatan

Lokasi (RW/RT,

Sifat Sasaran

Target

5

6

Waktu Pelaksanaan

Biaya Keteranga

B

L

R

P 2012 2013 2014 2015 2016

7

8

9 10

Rp

Sumber

n

12

13

14

Kampung, 1 1

2

3

4 Dusun)

11

2 3 4 5


6


LAMPIRAN 6

PETUNJUK PENGISIAN Kolom 1, cukup jelas. 1) Kolom 2, diisi dengan jenis-jenis kegiatan bidang-bidang usaha, sosial budaya, sarana prasarana dan usaha ekonomi produktif, sarana prasarana siaga bencana/perubahan iklim, dan lain-lain. 2) Kolom 3, diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : bidang sarana prasarana yaitu kegiatan pembangunan jalan Desa, RT/RW dan lain-lain. 3) Kolom 4, diisi lokasi pelaksanaan program kegiatan tersebut. 4) Kolom 5, diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya : penyuluh, petani pemakai air, pedagang, PKK, dan lain-lain. 5) Kolom 6, diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan. 6) Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan. 7) Kolom 11, diisi waktu pelaksanaan (tahun 2012 sampai dengan 2016). 8) Kolom (12, 13) diisi jumlah biaya yang diusulkan dan sumbernya, misalnya dari : swadaya, mitra kerja Desa. 9) Kolom 14, cukup jelas.


7


LAMPIRAN 7

Peringkat Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RPJM Desa Tahun 20xx s/d 20xx

Desa

:

Kecamatan

:

Kabupaten

: Kriteria dan Nilai Pembobotan

No

1 1

MASALAH

2

Dirasakan

Sangat

oleh orang

Parah

3 banyak

4

Jumlah

Uraian

Menghamba

Sering

Kriteria

t

terjadi

Lainnya

Nilai

Peringkat

5 Peningkatan

6

7

8

9

Keterangan

10

Pendapatan

2 3 4 5 6 7 8 9


8


LAMPIRAN 8

TIM PENYUSUN RENCA NA PENGEM B ANGAN DESA Desa …….. Kecamatan ……….. Kabupaten……… NO

NAMA

UNSUR

1.

Kades

2.

Sekdes

3.

Ketua BPD

4.

Sekretaris BPD

5.

LPMD

6.

Tokoh masyarakat

7.

…

8.

….

9.

….

10.

….


TANDA TANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8 9. 10.

9


Catatan :


1

Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir

Recommend Documents