HUBUNGAN KERJA PENYIDIK PPNS DINAS PERHUBUNGAN DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM MENYIDIK PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN UMUM DI POLRES PADANG PARIAMAN Muhamad Rio, Uning Pratimaratri, Yetisma Saini JurusanIlmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] ABSTRACT Prosecution of cases of violation of public transport on the highway handled by investigators from the Department of Transportation and Police investigators. Investigators from the Department of Transportation should always coordinate with the investigating police. Issues raised in this paper are: 1) What is the relationship between investigators working Sat So Padang Pariaman Traffic in investigating violations of public transport? 2) Are the constraints found by the investigator Department of Transportation (Transportation Agency) in investigating violations of Padang Pariaman public transport? This study used socio-legal approach. The data used include primary data and secondary data. Data were collected through interviews and document study. The data were analyzed qualitatively. From the results of this study concluded: 1) The working relationship between the Department of Transportation investigator investigators (Transportation Agency) with Investigator Sat So Padang Pariaman in investigating violations of public transit Transportation Agency investigators always coordinate with investigators Then Sat. 2) The constraints faced by the investigator Department of Transportation (Transportation Agency) in investigating a traffic violation Padang Pariaman public transport is the lack of members of the Department of Transportation investigator investigators. Keywords: cooperation, PPNS, POLRI, Investigators Pendahuluan Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat,
perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor keseluruh pelosok tanah air misalnya, 1
sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Seiring dengan kemajuan masyarakat yang cukup pesat maka jalan raya merupakan suatu sarana dan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat. Lalu lintas merupakan proses di Jalan raya, Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan bersama dalam masyarakat, adanya jalan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Dalam Pasal 3 BAB II Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni: a. Terujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh Persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat Negara; b. Terujudnya etika berlalu lintas dan berbudaya bangsa; dan c. Terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat
Menurut Pasal 4 UndangundangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang di jalan. b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, kendaraan umum atau perusahaan angkutan umum juga harus memiliki izin usaha dalam penyelenggaraan angkutan orang. Izin usaha dalam penyelenggaraan angkutan orang diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:“Perusaaan Angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: (1) Izin penyelenggaran angkutan orang dalam trayek; (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau (3) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.” Izin sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah berupa 2
dokumen dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan. Pemberian izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan izin penyelenggaraan angkutan ini berlaku untuk jangka waktu tertentu. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : a. Angkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau b. Pengangkutan jenazah. Namun pada kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang di harapkan dan dicita-citakan, kecelakan sering terjadi di ruas Jalan Raya, seperti contoh kasus yaitu, kecelakan yang menimpa Travel tujuan Padangsidempuan dengan Angkot di Pasar Usang dengan korban meninggal 8 orang dan korban luka-luka sebanyak 17 orang berat maupun ringan, kasus tersebut ditanggani oleh Kepolisian Padang Pariaman untuk menyelidiki angkutan tersebut, maka pihak kepolisan berkordinasi dengan Dinas Perhubungan (DISHUB) untuk memeriksa adminitrasi izin travel tersebut dan angkot. Dalam hal ini penegakan hukum, penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana. Tindakan penyidik yang akan menentukan suatu proses peradilan pidana, sebab dari sinilah nanti akan didapatkan bukti-bukti tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi dan sangat berguna bagi penuntutan demi terciptanya kepastian hukum yang dicita-citakan.
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas dan jelas dalam Pasal 1 butir (2) yang isinya yaitu : “tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sedangkan yang berwenang melakukan penyidikan menurut KUHAP pada Pasal 6 ayat (1) adalah : a. Pejabat Polisi Negara Repblik Indonesia b. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewnang khusus oleh undang-undang. Penyidik dalam perkara tindak pelanggaran lalu lintas, selain Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan (DISHUB) juga memliki kewenangan untuk melakukan penyidiakan atas pelanggaran lalu lintas. Penjelasan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahawa berkaitan dengan tugas dan wewenang penyidik PPNS Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam undang-undang ini mengatur bahwa, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi PPNS agar selalu berkordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagi kordinator dan pengawas PPNS, dan dalam BAB XIX Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagian Kesatu Pasal 259 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : Penyidik Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini. 3
Kewenangan PPNS dalam Paragraf 2 Pasal 262 ayat (1) Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 huruf b berwenang untuk : a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktian nya memerlukan keahlian dan peralatan tertentu; b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; c. Melakukan pemeriksaan atas muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor ditempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki persyaratan teknis dan laik jalan; e. Memintak keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Perizinan; dan/atau f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaran angkutan umum atas penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Perumusan Masalah Dari uraian di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah hubungan kerja antara penyidik PPNS Dinas
Perhubungan (DISHUB) dengan Penyidik Sat Lantas Padang Pariaman dalam menyidik pelanggaran lalu lintas angkutan umum? 2. Apakah kendala-kendala yang ditemukan oleh Penyidik Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam menyidik pelanggaran lalu lintas angkutan umum Padang Pariaman? Tujuan Penelitian Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam penulisan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahuihubungan kerja PenyidikPPNS Dinas Perhubungan(DISHUB) antara Penyidik Sat Lantas Padang Pariaman dalam menyidik pelanggaran lalu lintas angkutan umum. 2. Untuk mengetahui kendalakendala yang ditemukan oleh Penyidik Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam menyidik pelanggaran lalu lintas angkutan umum Padang Pariaman. Metode Penelitian Agar suatu penulisan dapat dilakukan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu karya yang dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan suatu data atau sumber penulisan yang akurat guna tercapainya suatu standar ilmiah tertentu, maka penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut: a. Jenis penelitian Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian 4
yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada dimasyarakat. b. Sumber Data Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas: 1. Data primer Data ini diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara wawancara (interview) yaitu dengan dua orang Anggota Lantas Padang Pariaman, yaitu AIPTU Mamat Nursalim dan Brigadir Richi Fernandes dan Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) penyidik PPNS Padang Pariaman yaitu Armen Maulik. 2. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Sat Lantas Padang Pariaman dan Kantor PPNS Dinas Perhubungan Padang Pariaman.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran lalu lintas angkutan umum. c. Teknik pengumpulan data Penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut : 1. Wawancara Pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang mana penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti. 2. Studi Dokumen
Studi yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan data laporan resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti atau untuk mendapatkan data sebagai bahan pedoman yang ada dalam bentuk pembahasan dan ruang lingkup dari skripsi ini. d. Analisis Data Analisis ini dilakukan untuk menganalisis data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengelompokan data menurut aspekaspek yang diteliti dan selanjutnya diambil suatu simpulan yang relevan atau berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil Penelitian Hubungan kerja antara Penyidik PPNS Dinas Perhubungan (DISHUB) dengan Penyidik Kepolisian Sat Lantas dalam KUHAP disebutkan bahwa Penyidik PPNS mempunyai kewenangan sesauai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaannya penyidik PPNS harus berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian. Melalui hasil wawancara dengan Penyidik PPNS Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut DISHUB yaitu Armen Mulik dalam penyidikan pelanggaran oleh angkutan umum, penyidik DISHUB memeriksa dokumen perizinan penyelenggara angkutan umum. Pemeriksaan kendaran bermotor di jalan yaitu angkutan umum terdiri dari pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), 5
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB). Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji berupa fisik kendaraan bermotor yang meliputi : a. Persyaratan teknis, b. Persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, c. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau izin penyelenggara angkutan. Pemeriksaan atas dokumen perizinan meliputi : a. Dokumen perizinan penyelenggaran angkutan umum dalam trayek; b. Dokumen perizinan penyelenggaran angkutan tidak dalam trayek; dan c. Dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat. Pemeriksaan atas dokumen perizinan angkutan menurut Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) : a. Tiket penumpang umum; b. Tanda pengenal bagasi; dan c. Manifest Pemeriksaan kendaraan bermotor menurut hasil wawancara dengan Penyidik PPNS tersebut, apabila penyidik PPNS menemukan pelanggaran angkutan umum maka penyidik PPNS Dinas Perhubungan akan melakukan penyidikan dan tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri dalam bentuk memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan dari penyidik Polri. Dalam melakukan pemeriksaan penyidik DISHUB harus melakukan persyaratan pemeriksaan, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam bagian Kedua Petugas Pemeriksa Pasal 9 sampai Pasal 11. Petugas PPNS wajib dilengkapi dengan surat tugas, wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut, dalam melakukan penyidikan pelanggaran wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan, dan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kecuali tertangkap tangan. Setelah melakukan pemeriksaan penyidik DISHUB melakukan penindakan pelanggaran tata cara pemeriksaan cepat yaitu tata cara pemeriksaan perkara tindak pidana Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menerbitkan surat bukti pelanggaran (tilang). Penyidik DISHUB wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta barang bukti blangko bukti pelanggaran (tilang) yang berisi tentang identitas pelanggaran dan kendaraan bermotor yang digunakan dan Pasal yang dilanggar yang sudah di tanda tanggani oleh petugas pemeriksa dan pelanggar ke pengadilan melalui Penyidik Kepilisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 hari sejak diberikan surat tilang. Dalam melakukan penyidikan, tidak semua pegawai DISHUB yang mempunyai wewenang, karena yang boleh melakukan penyidikan dalam pelanggaran angkutan umum adalah 6
pegawai DISHUB yang sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menjalankan penyidikan tentang pelanggaran lalu lintas oleh angkutan umum, tugas penyidik Sat Lantas Padang Pariaman dalam melakukan penertiban pelanggaran angkutan umum, Polisi Sat Lantas berhak untuk memeriksa kendaraan bermotor di jalan berupa pemeriksaan Surat Izin Trayek, Surat Kir Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dimiliki oleh pengguna jalan. Apabila penyidik Sat Lantas Padang Pariaman menemukan pelanggaran, penyidik Sat Lantas berhak menyita surat-surat kendaraan yang dimiliki oleh angkutan umum sebagai barang sitaan. Proses penyidikan pelanggaran angkutan umum, penyidik melakukan proses cepat yaitu memberikan sanksi tilang kepada pelanggar berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) cepat dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang Pariaman. Selama proses penyelidikan, penyidik Sat Lantas dan Penyidik Dinas Perhubungan (DISHUB) sering menemui pelanggaran angkutan umum berupa tidak adanya kelengkapan surat-surat kendaraan dan izin yang lengkap seperti, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB). Hal tersebut dijelaskan oleh Penyidik Kepolisian AIPTU Mamat Nursalim, selaku Penyidik Sat Lantas Padang Pariaman. Aturan
tersebut ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 264 butir (a) dan (b) dan Pasal 265 ayat (1) sampai ayat (3). Menurut penyidik Brigadir Richi Fernandes, setiap kendaraan yang akan beroperasi harus memiliki syarat terutama syarat teknis, sehingga angkutan umum tidak bias lagi melakukan kegiatan di jalan tanpa memiliki aturan dan syarat-syarat tersebut, adapun persyaratan teknis laik jalan bagi kendaraan bermotor dapat dilihat dalam Pasal 48 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari uraian Pasal 48 tersebut, pemilik kendaraan bermotor atau pengusaha angkutan umum tidak pernah mengerti dan kurang paham akan fungsi dari ketentuan syarat yang harus dilengkapi oleh pemilik kendaraan, maka timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi terutama sopir kendaran umum yang sering melalaikan persyaratan untuk dioperasionalkan di jalan raya. Kendaraan yang berjalan di jalan raya dan kendaraan itu sangat erat kaitan nya dengan sopir sebagai orang yang terlibat penuh dengan kendaraan, apabila ada kejadiankejadian di jalan yang menyangkut dengan kendaraannya, maka sopir harus siap untuk menyelesaikan dan mempertanggung jawabkannya. Untuk itu sopir dapat dilibatkan sebagai terjadinya tindak pelanggaran lalu lintas di jalan raya seperti, pengendara kendaraan bermotor khususnya angkutan umum banyak yang belum 7
cakap hukum untuk mengendarai kendaraan dan banyaknya sopir kendaraan umum yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), maka peran dari penyidik Sat Lantas untuk menertibkan pengendara angkutan umum dengan cara memberikan sanksi tegas kepada sopir angkutan umum dan kendaraan pribadi dengan cara, penyidik Sat Lantas menilang kendaraan dan surat izin trayek kendaraan yang dimiliki oleh angkutan umum. Penyidik Kepolisian di bidang Sat Lantas menjelaskan bahwasannya, dalam melakukan razia PPNS Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Sat Lantas dalam menindak pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi selama tahun 2013, pelanggaran tersebut yang banyak ditemui dalam proses razia berupa surat-surat kendaraan dan kelengkapan yang tidak laik, seperti kondisi kendaraan, sopir yang tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan surat Kir, sehingga Penyidik PPNS dan Penyidik Sat Lantas menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) cepat berupa bukti pelanggaran (tilang) yang ditanda tangani oleh pelanggar dan disertai tanda tangan Penyidik. Secara keseluruhan, jumlah bukti pelanggaran (tilang) yang di input dan teguran dalam proses penyidikan, data bukti pelanggaran (tilang) lebih dominan tinggi dari bulan Januari sampai Desember 2013. Penyidik Sat Lantas juga mememui pelanggaran surat izin yang sudah kadarluasa sehingga penyidik Sat Lantas memberikan sanksi yang berbentuk teguran, teguran yang diberikan oleh Sat Lantas karena
pelanggaran dilakukan oleh kendaran umum yang ditemui oleh Penyidik berupa kelalaian kewajiban memperpanjang surat adminitrasi yang sudah kadarluasa berupa surat izin trayek yang tidak diperpanjang masa berlakunya. Pelanggaran yang ditemukan oleh penyidik Kepolisian dan Dinas Perhubungan berupa jenis kendaraan dilakukan oleh angkutan umum dari bulan Januari sampai bulan Desember 2013 yang diproses oleh Penyidik Kepolisian Sat Lantas Padang Pariaman dan Dinas Perhubungan Padang Pariaman, yang mana hasil penelitian dengan Sat Lantas Padang Pariaman dan Dinas Perhubungan Padang Pariaman pelanggaran sering ditemukan oleh penyidik Sat Lantas dan PPNS jenis kendaraan truk terhitung dari bulan Januari sampai Desember 2013 berjumlah 156 unit jenis kendaraan yang kendaraan jenis truk sering melakukan pelanggaran berupa muatan kendaraan yang melebihi kapasitas kendaraan, jenis kendaraan metro mini melakukan pelanggaran dari bulan Januari sampai Desember 2013 berjumlah 109 unit kendaraan, pelanggarannya berupa kendaraan yang melintas tidak sesuai dengan trayeknya dan kendaraan yang tidak laik jalan yang mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan metro mini mengalami kecelakaan dan beberapa kendaraan umum lainnya, maka Sat Lantas meminta PPNS untuk menyidik kelaikan serta trayek jalan metro mini tersebut yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dan angka pelanggaran angkutan umum dengan jenis kendaraan berupa bus berjumlah 101 unit perlanggaran yang sering ditemui berupa surat izin yang sudah 8
kadarluasa atau kendaraan angkutan yang tidak laik jalan. Hubungan kerja Penyidik PPNS Dinas Perhubungan dengan Sat Lantas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang. Dalam pelaksanaan hubungan kerja, menurut hasil wawancara dengan Penyidik Sat Lantas Padang Pariaman Brigadir Richi Fernandes yaitu, bentuk hubungan kerja dengan Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan wajib berkordinasi dengan Polisi dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, karena Dinas Perhubungan tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan di jalan seperti memberhentikan kendaraan di jalan. Menurut penyidik Sat Lantas hal ini diperkuat dan mengacu dengan Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yaitu terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) sampai (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawasa, melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas
perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dari hasil wawancara dengan Penyidik PPNS DISHUB, Bapak Armen Maulik, S.Sos hubungan kerja atau koordinasi dengan Sat Lantas memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda dan masing-masing instansi telah diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewenangan PPNS yaitu : a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum; c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran 9
persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Penyidikan PPNS DISHUB dilakukan yaitu terminal, jembatan timbangan dan jalan harus didampingi POLRI. Pemeriksaaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh dua instansi yaitu POLRI dan PPNS, objek pemeriksaan meliputi: a. Surat Izin Mengemudi(SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; c. Fisik kendaraan bermotor; d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau e. Izin penyelenggara angkutan. Kendala-kendala yang dimaksud dapat dijelaskan dari hasil wawancara dengan Penyidik PPNS Dinas Perhubungan (DISHUB) yaitu Armen Maulik selaku penyidik, beliau mengatakan bahwasannya, banyaknya pengendara kendaraan bermotor khususnya angkutan umum yang kurang mengerti akan peraturanperaturan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Penyidik PPNS Dinas Perhubungan sering menemui pelanggaran lalu lintas yang dilakukan
oleh pengendara, karenakan kurangnya sarana dan prasarana dari Dinas Perhubungan untuk melakukan tindakan pencegahan pelanggaran angkutan umum, sarana dan prasarana tersebut dilihat dari kurangnya kendaaraan oprasional Dinas Perhubungan yang sekarang dimiliki Dinas Perhubungan berupa 2 unit kendaraan, fungsinya untuk penggawasan kendaraan angkutan umum yang melintas di ruas jalan raya Padang Pariaman. Namun kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan masih belum cukup untuk penggawasan kendaraan yang melintas di ruas jalan Padang Pariaman, sehingga Dinas Perhubungan membutuhkan tambahan 1 unit kendaraan operasional, karena terbatasnya dana dari Dinas Perhubungan kendaraan tersebut belum bisa dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan dari terbatasnya dana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan untuk oprasional sarana dan prasarana tersebut, maka pengendara kendaraan angkutan umum banyak yang melalaikan ke laikkan kendaraannya ataupun izin trayeknya sehingga banyak terlihat pelanggaran yang ada di ruas jalan raya Padang Pariaman. Armen Maulik mengatakan dalam melakukan penindakan razia atau pemeriksaan yang selalu berkoordinasi dengan KEPOLISIAN Sat Lantas Padang Pariaman, PPNS Dinas Perhubungan (DISHUB) juga memiliki kendala kurangannya Penyidik PPNS Dinas Perhubungan (DISHUB) di wilayah hukum Padang Pariaman yang memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas, sehingga dalam proses penyidikan banyak 10
ditemukan di jalan raya kendaraan umum yang sudah tidak laik jalan atau juga kendaraan yang beroperasi tanpa mengantonggi surat izin trayek atau kir. Simpulan Berdasarkan uraian penulis dalam bab sebelumnya, maka di tarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Hubungan kerja Penyidik PPNS Dinas Perhubungan (DISHUB) dan Penyidik Sat Lantas Padang Pariaman adalah dua instansi yang memiliki tugas dan fungsi berbeda, yang mana telah di atur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana dalam melakukan penyidikan pelanggaran angkutan umum PPNS DISHUB harus berkoordinasi dengan Penyidik Sat Lantas dalam menyidik perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan khusus nya angkutan umum. 2. Kendala-kendala Penyidik PPNS Dinas Perhubungan (DISHUB) Padang Pariaman adalah sangat kurangnya Penyidik PPNS Dinas Perhubungan (DISHUB) untuk melakukan tindakan dalam pelanggaran angkutan umum sehingga kurang patuh dan disiplinnya pengguna jalan khususnya angkutan umum. Namun banyaknya penggunan angkutan umum yang kurang mengerti akan rambu-rambu lalu lintas dan para pengemudi angkutan umum yang sangat minim pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan pelanggaran terjadi.
Jalan sehingga lalu lintas terus
Saran Sebagaimana diketahui banyaknya pelanggaran angkutan umum di jalan raya yang kurang ditindak oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) dan Sat Lantas POLRI sehingga pelanggaran terus terjadi, maka dengan banyaknya terjadi pelanggaran penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut : 1. Penulis mengharapkan Penyidik PPNS Dinas Perhubungan (DISHUB) dan Penyidik Sat Lantas POLRI untuk melakukan tindakan-tindakan mengenai pelanggaran dan memberikan arahan kepada penguna jalan raya khusus nya angkutan umum untuk selalu mematuhi aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah. 2. Penyidik PPNS Dinas Perhubungan (DISHUB) dan Penyidik Sat Lantas POLRI untuk dapat saling berkoordinasi dalam melakukan penyidikan terhadap angkutan umum dan melakukan razia rutin di jalan raya demi kenyamanan pengguna angkutan umum dan Dinas Perhubungan Padang Pariaman harus menambah anggota penyidik PPNS Dinas Perhubungan.
Daftar Pustaka Abdulkadir Muhammad,1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung. 11
Ahmad
Husein, 1986, Teori SIM Umum, Penerbit Murni Baru, Jakarta. Djoko Prokoso, 1987, POLRI Sebagai Penyidik Penegak Hukum, Bina Aksara, Jakarta. Direktorat Samapta Polri Sub Direktorat dan Lantas, 2003, Tugas Polisi Dibidang Lalu Lintas dan Prospek Perkembangan Lalu Lintas Di Indonesia Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Gerson W. Bawengan, 1997, Penyidikan Perkara Pidana dan Interodasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. R. Soesilo, 1974,Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politea, Bogor. Soerjano Soekanto, 1986, Pengantar Penelitiah Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta. ----------------, 1990, Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum),Mandar Maju, Bandung. Sinta Uli, 2006,Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara, USU Press, Medan. Sution Usman Adji, 1990, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Yen Pramudya Puspa, 1977, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-IndonesiaInggris,Aneka, Semarang. W.J.S. Poerwadarminta, 1966, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan 4), Balai Pustaka, Jakarta.
12
