PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI AGUNAN KREDIT MACET YANG DIBEBANI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK NAGARI CABANG SOLOK ARTIKEL Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Disusun oleh:
ANDRE SEPTIAN 1110012111202
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
No. Reg : 115/Pdt/02/VI–2015
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI AGUNAN KREDIT MACET YANG DIBEBANI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK NAGARI CABANG SOLOK Andre Septian1, Elyana Novira1, Yofiza Media1 1)
Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected] ABSTRACT
Banking is everything concerning the Bank, covering institutional, business activities, as well as the manner and process of carrying out its business activities. Security right is a security interest that is charged on land rights. The problems studied were: 1) how the forms of legal protection for creditors in bad loans collateral encumbered collateral security rights in Nagari Bank Branch Solok ?. 2) whether the constraints faced against legal protection for creditors in bad loans collateral a security interest in the collateral encumbered Nagari Bank Branch Solok ?. This type of research is juridical sociological data sources used include primary and secondary data. Data collection techniques with interviews and document study. The collected data were analyzed qualitatively. Results of the study: 1) form of legal protection for creditors in collateral with the right material on the land or buildings are used as collateral, so that the lender has full authority to execute the guarantee to obtain repayment of the debtor if the debtor remains bad faith. 2) the constraints faced is difficult to coordinate the mediation, mismatch prices, and the law resistance efforts by the debtor. Keywords: Banking, Protection, Execution, Mortgage. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
A. Latar Belakang
tentang Perbankan, selanjutnya disingkat
Dalam pembicaraan sehari-hari, bank
dengan UU Perbankan, Perbankan adalah
dikenal sebagai lembaga keuangan yang
segala sesuatu yang menyangkut tentang
kegiatan utamanya menerima simpanan
Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan
giro, tabungan dan deposito. Bank juga
usaha, serta cara dan proses dalam
dikenal sebagai tempat untuk meminjam
melaksanakan
uang (kredit) bagi masyarakat yang
sedangkan pada Pasal 1 Angka 2 Bank
membutuhkannya,
bank
adalah badan usaha yang menghimpun
berfungsi sebagai tempat untuk menukar
dana dari masyarakat dalam bentuk
uang, memindahkan uang atau menerima
simpanan dan menyalurkannya kepada
segala macam bentuk pembayaran dan
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau
setoran
listrik,
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
telepon, air, pajak, uang kuliah, dan
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
seperti
selain
itu
pembayaran
pembayaran lainnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas `perubahan
kegiatan
usahanya,
Untuk mendapatkan kredit tersebut diperlukannya jaminan yang
dimuat
dalam suatu perjanjian yang dilakukan
antara pihak bank (disebut kreditur)
kreditur mengambil tindakan berupa
dengan pihak nasabah (disebut debitur)
sanksi
yang ditujukan kepada pihak
dengan
debitur,
baik
memenuhi
persyataran yang
sanksi
ringan
seperti
telah dibuat oleh bank dan disepakati
mengambil jaminan dari debitur atau
oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang
memberikan sanksi tegas jika pihak
dibuat sebagai bentuk tindakan bank
debitur masih tetap belum bisa melunasi
dalam mengamankan kreditnya sehingga
utangnya.
dapat menghindari kredit macet. Untuk
Upaya yang ditempuh pihak kreditur
itu satu hal yang harus dipahami yakni
adalah
pentingnya dibuat perjanjian kredit tiada
pengadilan negeri atas dasar wanprestasi.
lain sebagai alat bukti bagi para pihak
Hanya saja proses penyelesaian perkara
yang terkait dengan kredit.
Kredit
perdata di pengadilan negeri sampai
mendapat
adanya putusan pengadilan yang tetap
monitoring pengguna oleh pihak kreditur
dan pasti (In kracht van gewijsde)
ini dikarenakan
biasanya melalui 3 (tiga) tingkatan
debitur
oleh
tersebut
akan
kredit yang diterima
debitur
dapat
beralih
dengan
mengajukan
ke
pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri
penggunaannya pada saat mengajukan
selaku
kredit kepada bank yang berakibat
Pengadilan Tinggi
terjadinya masalah yang biasa disebut
tingkat banding dan Mahkamah Agung.
dalam
perbankan
adalah
peradilan
tingkat
pertama,
selaku Pengadilan
penyalah
Eksekusi dalam hubungannya dengan
gunaan kredit yang pada akhirnya kredit
hak tanggungan bukanlah eksekusi riil,
menjadi macet.
akan tetapi berarti penjualan dengan
Perlindungan hukum terhadap kreditur
cara lelang obyek hak tanggungan yang
juga terdapat dalam Undang-Undang
kemudian
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
dibayarkan kepada kreditur pemegang
Tanggungan Atas Tanah beserta benda-
hak
benda yang berkaitan dengan tanah.
sisanya dikembalikan kepada debitur.
Debitur yang lalai dalam perjanjian pengembalian
kredit
tanggungan
Perjanjian
perolehannya
yang
kreditur
apabila
tersebut
ada
telah
berusaha
dipenuhi seluruhnya dengan sebaik-
pengembalian kredit
baiknya atau dengan kata lain debitur
yang telah diterimanya melalui upaya
telah melunasi pinjaman pokok beserta
hukum biasa atau upaya hukum luar
bunga,
biasa. Ini ulah debitur yang tidak
lainnya,
menghindar dari
bertanggung
jawab
atau
hasil
sehingga
pihak
provisi maka
dan
ongkos-ongkos
perjanjian
jaminan
tersebut dengan sendiinya menjadi tidak
belum sesuai dengan undang-undang
berlaku lagi.
yang mengaturnya. Bank Nagari cabang
Ketika
debitur
lalai
melunasi
Solok dipilih menjadi objek penelitian
pinjamannya pada saat jatuh tempo dan
karena merupakan salah satu penyedia
kreditur/bank telah menegur debitur agar
jasa perbankan terkemuka di Sumatera
supaya selekasnya melunasi pinjamanya
Barat.
dan apabila peneguran tersebut dengan
Berdasarkan uraian di atas, penulis
meminta bantuan Pengadilan Negeri,
tertarik
maka teguran demikian disebut somasi.
perlindungan hukum bagi kreditur dalam
Kalau debitur telah menerima teguran
eksekusi agunan kredit macet yang
kemudian membayar lunas pinjamannya,
dibebani jaminan hak tanggungan pada
maka
Bank Nagari cabang Solok. Oleh karena
eksekusi
jaminannya
tidak
meneliti
mengetahui
diperlukan lagi, sebaliknya jika walaupun
itu
sudah ditegur, debitur tetap tidak mau
menuangkan permasalahan ini dalam
membayar
mulailah
bentuk tulisan berupa skripsi dengan
kreditur atau Bank berusaha untuk
judul : “PERLINDUNGAN HUKUM
mengeksekusi jaminan kredit tersebut.
BAGI
Kreditur
pinjamannya,
yang
diutamakan
disini
penulis
dan
EKSEKUSI
berkeinginan
KREDITUR AGUNAN
untuk
DALAM KREDIT
adalah pihak Bank Nagari Cabang Solok
MACET YANG DIBEBANI JAMINAN
yang memberikan kredit kepada debitur
HAK TANGGUNGAN PADA BANK
dengan jaminan tanah sebagai hak
NAGARI CABANG SOLOK”.
tanggungan, jika terjadi permasalahan terhadap kredit macet yang dilakukan debitur, maka kreditur adalah pihak pertama yang dirugikan. Maka dari itu Undang-Undang perlindungan
telah
hukum
memberikan untuk
kreditur
dengan pelaksanaan eksekusi sebagai jalan terakhir sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 20 Undang-Undang
B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi
masalah
pokok
dalam
penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
hukum
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
eksekusi agunan kredit macet yang
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Namun dalam pelaksanaannya masih
bagi
kreditur
dalam
dibebani jaminan hak tanggungan
Data primer, yaitu suatu data
pada Bank Nagari Cabang Solok? 2. Apakah
kendala
yang
yang
dihadapi
didapatkan
penelitian
dari
hasil
lapangan
yang
terhadap perlindungan hukum bagi
diperoleh secara langsung dari
kreditur dalam eksekusi agunan
responden/narasumber
kredit macet yang dibebani jaminan
research)2. Data primer diperoleh
hak tanggungan pada Bank Nagari
langsung di lapangan dengan
Cabang Solok?
mewawancarai
pimpinan
bank
nagari cabang solok Bapak Sania
C. Metode Penelitian 1. Jenis penlitian Jenis
(field
Putra, seksi kredit Bapak M.khalil
penelitian
yang
dipakai
penelitian
yuridis
, petugas kredit Bapak Indra Yoni adalah
jenis
dan 3 orang nasabah kredit macet sosiologis (Socio Legal Research). dengan jaminan hak tanggungan. Penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan terhadap hukum sebagai
b. Data Sekunder
dan
Data sekunder, yaitu suatu
pendekatan terhadap masyarakat dalam
data yang didapatkan dari hasil
arti
penelitian
suatu
norma
melihat
atau
realita
kaidah
yang
ada
di
pustaka
(library
masyarakat. Menitikberatkan perilaku
research),3 maka dari itu data
individu
sekunder merupakan data yang
atau
masyarakat
dalam
kaitannya dengan hukum.1
diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari :
2. Sumber Data a) Kitab
a. Data Primer
Undang-Undang
Hukum (KUHPerdata) 1
Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm.229
2 3
Ibid Ibid
Perdata
b) Kitab
Undang-Undang
93/PMK.06/2010 Tentang
Hukum Dagang (KUHD)
Petunjuk
c) Undang-Undang Nomor 5
Lelang.
Tahun
1960
Pelaksanaan
tentang 3. Teknik pengumpulan data
Peraturan Dasar Pokok-
a. Wawancara
Pokok Agraria.
Wawancara yaitu melakukan
d) Undang-Undang Nomor 4
tanya
jawab
dengan
Tanggungan Atas Tanah
Wawancara
(UUHT).
langsung Nomor
langsung
responden/narasumber.4
Tahun 1996 tentang Hak
e) Undang-Undang
secara
ditujukan kepada
dengan
secara informan
mempersiapkan
10 Tahun 1998 tentang
pertanyaan terlebih dahulu secara
Perubahan
semi
Undang-
terstruktur
Undang Nomor 7 Tahun
pengumpul
1992 tentang Perbankan.
mempersiapkan
f) Peraturan Bank Indonesia Nomor
terlebih
14/22/PBI/2012
atau
pertanyaan
Teknis
Rangka
dan Dalam
dengan pertanyaan
tetapi
tidak
berlangsung baru
yang
ada timbul
untuk mendukung kesempurnaan
Pengembangan
Usaha Mikro, Kecil, dan
alat
tertutup kemungkinan pada saat wawancara
Bantuan
data,
dahulu,
tentang Pemberian Kredit Pembiayaan
sebagai
data. b. Studi dokumen
Menengah.
Studi dokumen adalah teknik
g) Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
pengumpulan
4
Ibid
data
yang
dilakukan dengan mempelajari peraturan
Adanya aturan hukum mengenai
Perundang-undangan,
pelaksanaan Hak Tanggungan dalam
hasil-hasil penelitian, buku-buku
suatu perjanjian kredit bertujuan untuk
kepustakaan dan literatur-literatur
memberikan kepastian dan perlindungan
yang
dengan
hukum bagi semua pihak. Untuk itu bank
permasalahan yang diteliti, serta
dalam memberikan kredit harus ada
bahan lain yang berupa data atau
jaminan sebagai kebutuhan bagi kreditur
dokumen
atau bank untuk memperkecil risiko
berkaitan
dari
Bank
Nagari
dalam menyalurkan kredit. Fungsi lain
Cabang Solok.
jaminan
4. Analisis data Untuk
menganalisis
data
adalah
sebagai
bentuk
perlindungan hukum bagi keamanan
primer dan data sekunder digunakan
kreditur
analisis
dengan
pelunasan hutang atas pelaksanaan suatu
menurut
prestasi oleh debitur, apabila debitur
kualitatif
mengelompokan aspek-aspek diambil
data
yang
diteliti
kesimpulan
dan yang
tidak
yaitu
mampu
sebagai
kepastian
menyelesaikan
segala
kewajiban dalam memenuhi prestasinya
berhubungan dengan permasalahaan
atau
apabila
dalam penelitian.
wanprestasi
debitur maka
melakukan
kreditur
dapat
mengambil kembali uang yang telah HASIL PENELITIAN DAN dipinjamkannya kepada debitur dengan
PEMBAHASAN A. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur
dalam
eksekusi
agunan
menjual benda jaminan untuk mendapat kepastian pelunasan utang debitur.
kredit macet yang dibebani jaminan Dalam
wawancara
penulis
hak tanggungan pada Bank Nagari dengan Bapak Indra Yoni sebagai Cabang Solok. Petugas Bagian Kredit pada hari Kamis
tanggal
4
mengenai
Juni
2015
proses
pemberian
Pelaksanaan pemberian umumnya mengadakan
menjelaskan
suatu
kredit.
langsung melakukan eksekusi terhadap
pada
objek Hak Tanggungan, akan tetapi tetap
kredit
dilakukan
Hak Tanggungan pihak bank tidak
dengan
perjanjian
yang
berusaha
melakukan
persuasive
terhadap
pendekatan debitur
yang
merupakan suatu rangkaian tindakan
melakukan wanprestasi. Pendekatan ini
yang
dilakukan
terencana
untuk
menekankan
agar
dapat
diperoleh
prinsip kehati-hatian dalam mengelola
penyelesaian kredit bermasalah secara
risiko kredit. Tahapan yang harus
damai tanpa melalui eksekusi. Untuk itu
dilakukan oleh calon debitur dalam
upaya-upaya penyelamatan kredit yang
mengajukan perjanjian kredit dengan
dapat dilakukan oleh bank atas kredit
jaminan Hak Tanggungan di Bank
bermasalah
Nagari cabang Solok, antara lain sebagai
Penjadwalan kembali (Reschedulling),
berikut:
Persyaratan Kembali (Reconditioning),
dengan
melakukan:
dan Penataan Kembali (Restructuring) 1. Permohonan kredit . sesuai
kemampuan
debitur
yang
2. Analisa kredit. bermasalah. 3. Putusan kredit. Dalam
pelaksanaan
penyelamatan
4. Pembebanan Hak Tanggung. kredit
bermasalah
hendak
dicapai
tujuan
utama
yang
5. Pencairan Kredit. adalah
meningkatkan
Berdasarkan hasil penelitian yang kemampuan
membayar
memperbaiki
kualitas
debitur
dan
dilakukan penulis di Bank Nagari cabang kredit.
Sehingga
Solok dengan mewawancarai Bapak debitur mempunyai kesempatan lagi untuk M.khalil bagian seksi kredit komersil membayar premi beserta bunganya dengan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 keringanan yang dipilih dengan melakukan menjelaskan dalam pelaksanaan eksekusi
negoisasi dengan pihak bank dalam upaya
memperoleh kekuatan hukum tetap dan
penyelamatan kredit macet tersebut. Namun
berlaku sebagai pengganti Grosse Acte
dalam
semua
Hypoteek sepanjang mengenai Hak Atas
penyelamatan kredit bermasalah berjalan
Tanah yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2)
dengan lancar karena penyelamatan kredit
Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan
bermasalah bersifat sementara.
sertifikat Hak Atas Tanah dan sertifikat Hak
prakteknya
tidak
Dalam wawancara tersebut beliau juga
Tanggungan, kreditur tetap memiliki hak
menjelaskan bentuk perlindungan hukum
kebendaan atas tanah atau banguna yang
kreditur (Bank Nagari Solok cabang Solok)
dijadikan
terhadap
melakukan
memiliki kuasa penuh untuk melakukan
perlawanan saat jaminannya dieksekusi
eksekusi jaminan untuk mendapat pelunasan
adalah dengan memegang sertifikat Hak
utang debitur apabila debitur tetap beritikad
Tanggungan dan sertifikat Hak Atas Tanah
tidak baik. Hal tersebut merupakan salah
yang dijadikan jaminan debitur. Sertifikat
satu
Hak Tanggungan yang diserahkan kepada
bersifat Droid De Suite yang artinya Hak
pemegang
Tanggungan
debitur
Hak
yang
Tanggungan
(bank)
jaminan,
kekuatan
Hak
sehingga
kreditur
Tanggungan
mengikuti
tempat
yang
benda
berfungsi dalam melakukan eksekusi Hak
berada. Jadi, walaupun tanah yang dibebani
Tanggungan dalam hal debitur wanprestasi.
dengan Hak Tanggungan tersebut dialihkan
Dalam sertifikat hak Tanggungan memuat
kepada pihak atau orang lain (dalam hal
“DEMI
misalnya dijual), Hak tanggungan tersebut
BERDASARKAN
tetap melekat pada tanah tersebut sehingga
KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang
kreditur tetap memiliki hak kebendaan atas
membuat
Tanggungan
objek Hak Tanggungan tersebut. Tujuan
memiliki kekuatan eksekutorial yang sama
kreditur menyimpan sertipikat Hak Atas
dengan putusan Pengadilan yang telah
Tanah
irah-irah
dengan
KEADILAN
sertifikat
kata-kata
Hak
bukan
untuk
mengambil
alih
kepemilikan Hak Atas Tanah tersebut, tetapi
Tanggungan memang sudah mengatur
untuk mengantisipasi terjadi masalah atau
secara tegas dan rinci, namun dalam
sengketa terhadap jaminan berupa tanah
praktek masih banyak hambatan yang
tersebut dalam jangka waktu perjanjian
dapat menghambat jalannya eksekusi
kredit.
tersebut.
B. Kendala yang dihadapi terhadap Berdasarkan wawancara penulis perlindungan hukum bagi kreditur dengan 2 orang nasabah yang bernama dalam eksekusi agunan kredit macet Bapak Khairudin dan Bapak Zulfadli yang dibebani jaminan hak melakukan pinjaman kredit dengan hak tanggungan pada Bank Nagari tanggungan di Bank Nagari cabang Cabang Solok. Solok pada hari senin tanggal 8 Juni Salah satu asas Hak Tanggungan adalah
pelaksanaan
eksekusi
Hak
2015 dengan rincian sebagai berikut : 1. Bapak Khairudin yang beralamat
Tanggungan mudah dan pasti yang
di
diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 26
menjelaskan
Undang-undang Hak Tanggungan. Akan
melakukan
tetapi,
pelaksanaan
dengan jaminan sertifikat tanah
eksekusi Hak Tanggungan Bank Nagari
untuk membuka usaha warung
cabang Solok yang sudah diatur secara
internet di daerah Enam Suku
jelas dalam Undang-undang nomor 4
Solok dengan jumlah pinjaman
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Rp. 105.000.000,00 ( seratus lima
atas tanah beserta benda-benda yang
juta rupiah ). Pada proses di awal-
berkaitan
masih
awal bulan pembayaran kredit
tergantung pada pelaksanaannya. Secara
masih lancar-lancar saja, namun
teoritis
karena usaha warnet tersebut
dalam
praktik
dengan
tanah
Undang-undang
Hak
Jalan
enam
suku
bahwa pinjaman
Solok nasabah kredit
tidak
berjalan
dengan
baik
Ruko (rumah dan toko) namun
akhirnya pembayaran kredit pun
pihak
menjadi terganggu. Ketika pihak
memberikan uang yang diminta
bank memberikan penyelamatan
oleh debitur karena ketentuan
kredit dengan mengintruksikan
apabila pinjaman di atas 1 milyar
kredit nasabah kembali, namun
maka pihak bank hanya bisa
lagi-lagi
kredit
memberikan 80 % (persen) dari
nasabah menunggak dikarenakan
total pinjaman keseluruhan yang
masalah
artinya,
pembayaran
yang
sama.
Pada
bank
tidak
debitur
bisa
hanya
akhirnya pihak bank memberikan
menerima
surat peringatan pertama, namun
800.000.000,00
setelah surat peringatan pertama
juta rupiah ), dan pihak debitur
tersebut
menutupi pembayaranya sebesar
nasabah
tidak
sebesar
bisa Rp.
(delapan
menyangka karena pihak bank
20%
sudah melakukan lelang terhadap
200.000.000,00 (dua ratus juta
sertifikat
rupiah) namun pada prosesnya
akhirnya
rumah Bapak
nasabah, Khairudin
secara
dengan
singkat
total
ratus
Rp.
debitur
tidak
melakukan perlawanan hukum
mampu membayar kredit karena
melalui pengadilan.
usaha
2. Bapak Zulfadli yang beralamat di
Ruko
bangkrut,
dan
debitur
yang
debitur
setuju
Tanjung Paku Solok menjelaskan
untuk
nasabah
pinjaman
terhadap agunan tersebut, namun
kredit di Bank Nagari sejumlah
pada pelelangan tersebut, pihak
Rp.1.000.000.000,00
bank
melakukan
(satu
miliyar rupiah), untuk membeli
dilakukan
menjual
ruko
pelelangan
tersebut
dengan harga Rp. 700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah) dengan
pelelangan umum maupun penjualan di
tunggakan
sisa
bawah tangan atara lain:
640.000.000,00
(enam
Rp. ratus
1. Sulit empat
puluh
juta
berkordinasi
dalam
rupiah) melakukan mediasi.
sedangkan pihak debitur telah 2. Ketidakcocokan harga. membayar kredit beserta bunga 3. Upaya perlawanan hukum dari dengan total Rp. 170.000.000,00 pihak debitur. (seratus tujuh puluh juta rupiah) maka jika dijumlahkan pihak debitur hanya bisa mendapatkan
PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
uang sebesar Rp. 60.000.000,00 pembahasan yang telah di uraikan bab (enam puluh juta rupiah), maka sebelumnya, maka dapat disimpulkan : sisa yang didapatkan debitur tidak sesuai dengan pengeluarannya,
1. Perlindungan
hukum
sehingga debitur menuntut pihak
pemegang
sertifikat
bank dengan hasil pelelangan
Tanggungan dalam pelaksanaan
tersebut.
eksekusi Hak Tanggungan di Bank
kreditur Hak
Nagari cabang Solok. Berdasarkan hasil penelitian yang Bentuk perlindungan hukum dilakukan penulis di Bank Nagari kreditur pemegang sertifikat Hak cabang
Solok
dengan
melakukan Tanggungan
terhadap
debitur
wawancara dengan Bapak M.Khalil ada yang melakukan perlawanan saat beberapa faktor yang menyebabkan jaminannya dieksekusi adalah terjadinya hambatan dalam eksekusi sertifikat Hak Tanggungan dan Hak
Tanggungan
baik
melalui sertifikat
Hak
Atas
Tanah.
Dengan
sertifikat
Hak
Atas
sertipikat
Hak
dalam
kreditur
tetap
negoisasi
untuk
memiliki hak kebendaan atas
menyelesaikan
kredit
tanah
macet.
Tanah
dan
Tanggungan,
atau
dijadikan
banguna
jaminan,
a. debitur yang berbelit-belit
yang
sehingga
melakukan
b. ketidak cocokan terhadap
kreditur memiliki kuasa penuh
harga
untuk
dilakukan
melakukan
eksekusi
untuk
mendapat
jaminan
lelang
yang
oleh
pihak
debitur.
pelunasan utang debitur apabila
c. adanya upaya perlawanan
debitur tetap beritikad tidak baik.
hukum dari pihak debitur yang melakukan gugatan
Proses
eksekusi
Hak ke Pengadilan Negeri.
Tanggungan dilakukan
sesuai
Pasal 20 UU No 4 Tahun 1996 sebagai
bentuk
perlindungan
hukum bagi kreditur dengan cara:
pelelangan
umum,
penjualan di bawah tangan dan
B. Saran-Saran 1. Dalam pengelolaan kredit yang baik pihak bank harus dengan tertib melakukan tindakan dengan cara memonitor kredit
Putusan Pengadilan Negeri.
dengan
dilakukan 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
eksekusi
Hak
Tanggungan di Bank Nagari cabang Solok:
jalannya
perjanjian
baik.
untuk
Hal
ini
memberikan
peringatan dini apabila debitur menunjukkan mengalami
gejala-gejala kesulitan
dalam
memenuhi kewajibannya dan untuk melakukan tindakan pencegahan
terhadap
timbulnya
kredit
bermasalah pada waktu yang cepat
(4) Bapak Desmal Fajri S.Ag., M.H, selaku Penguji II, (5) Bapak Syafril, S.H., M.H, selaku Penguji I, (6) Keluarga
dan tepat.
tercinta yang selalu memberi dukungan
2. Bank harus menggunakan sistem manajemen melakukan
risiko
dengan
penelitian
awal
terhadap debitur bermasalah untuk mengetahui
permasalahan
yang
moril maupun materi. (7) serta kekasih hati dan teman-teman seperjuangan.
Daftar Pustaka A. Buku-buku Hadjon,
Philipus
M.
1997.
Perlindungan Hukum Bagi dihadapi
debitur
bermasalah
tersebut
sebelum
melakukan
penyelamatan kredit
Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya. Hariyani, Iswi. 2010. Restrukturisasi
3. Diharapkan kerjasama yang baik antara pihak debitur, bank, dan
dan macet,
penghapusan Elex
kredit Media
Komputindo ,Jakarta pihak ketiga dalam penyelesaian Kasmir, 2014, Bank dan lembaga keuangan lainya, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
kredit bermasalah. Ucapan Terima Kasih Pada
kesempatan
ini
penulis
terima
kasih
banyak
pihak-pihak
yang
sudah
mengucapkan kepada
membantu penulis selama menyelesaikan skripsi. Pihak-pihak yang dengan sabar membimbing dan selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Pihak tersebut adalah: (1) Ibu Elyana Novira, S.H., M.H, selaku Pembimbing I
M.Bahsan, 2007, Hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Muljono & Tunggal, 1996. Eksekusi grose akta hipotek oleh bank. Rineka Cipta , Jakarta. NengYaniNurhayani, HukumPerdata, Pustakasetia, Bandung.
2015, CV
(2) Ibu Yofiza Media S.H., M.H, selaku Pembimbing II., (3) Bapak Adri, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum dan selaku Penguji III
Sentosa sembiring, 2012, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung.
Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Cetekan ke-11, PT Intermasa, Jakarta. Suratmandan Philips Dillah, 2013, MetodePenelitianHukum,Alf abeta, Bandung. Zainal Asikin, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang disingkat menjadi Undang-Undang Perbankan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. C. Sumber lain :
Albert Aries, 2014, Perjanjian kredit dan pengakuan hutang, https://legalbanking.wordpre ss.com/materihukum/perjanjian-kredit-dan -pengakuan-hutang/21-042015,20:35.com/2011/05/nik ah-bawah-tangan. html.
