Disusun oleh: IVANO PUTRA WINARNO FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG

PENERAPAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ANGGARAN

ARTIKEL Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh: IVANO PUTRA WINARNO 0810012111010

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015

No. Reg : 10/Skrip/HTN/V–2015

PENERAPAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ANGGARAN Ivano Putra Winarno1, Boy Yendra Tamin2 , Sanidjar Pebrihariati. R2 , Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : [email protected]

ABSTRACT Rights of immunity granted to members of parliament that only be valid in the meeting because if the immunity rights remain attached outside the parliament meeting immunity rights that can be misused, especially in the functioning budget. Issues to be addressed are: (1) How are the rights of immunity to members of Parliament according to Law Number 17 Year 2014 About the MPR, DPR, DPD and DPRD? (2) How is the implementation of the right to immunity legislators of West Sumatra Province in the implementation of the tasks and functions of the budget? (3) What is the mechanism of immunity problem solving infringement of West Sumatra Provincial Parliament member? To answer the above problems, the authors conducted a study with juridical sociological research methods that use primary data in the form of interviews, secondary data such as documents relating to the rights of members of Parliament immunity. The data obtained were analyzed qualitatively. From the research results can be concluded: (1) The provisions concerning the right of immunity, namely the Provincial Assembly Members can not be prosecuted in court because of statements, questions, and / or opinions, Member of Provincial Parliament can not be replaced because the interim statements, questions, and / or opinions, The provisions concerning the rights of members of Parliament immunity does not apply in the case of announced material that has been agreed in a closed meeting to be kept secret. (2) The exercise of the Provincial Parliament immunity occurred in the submission and discussion about the budget draft Local Regulation, Evaluation Draft Regional Regulation on APBD and Draft Regulations Regional Head of Translation of the budget, the Draft Determination Regional Regulation on APBD and Regulations Regional Head of Translation of the budget and budget changes , (3) The mechanism of settlement of violations of the right to immunity of Parliament members are reported to the Honorary Council, Parliament Doing Research Ethics Council, Verification and Clarification, Scheduling Session Honorary Board, the Ethics Council and the Assembly's decision. Keywords: Application, Immunity, Parliament, Budgeting

1 2

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 2

Latar Belakang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ada yang berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota. DPRD Provinsi merupakan lembaga yang mewakili rakyat untuk daerah provinsi, DPRD Kabupaten adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kabupaten yang bersangkutan, sedangkan DPRD Kota adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kota yang bersangkutan. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, mempunyai fungsi, hak dan kewajiban yang sama tapi yang membedakannya adalah ruang lingkup kerjanya. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Fungsi legislasi merupakan fungsi untuk membuat peraturan daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi tidaklah sepenuhnya berada ditangan DPRD, yang mana peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Metode Penelitian Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu: Jenis Penelitian Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung di lapangan

untuk memperoleh data primer sebagai sumber pertama. Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data berikut ini: a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama, data primer didapatkan melalui wawancara dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data penunjang atau data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dari penelitian. Data sekunder diperoleh dari kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang hak imunitas anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Teknik Pengumpulan Data Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data terdiri atas: a. Wawancara Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan tujuan agar mendapatkan jawaban yang nyata. Pelaksanaannya dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan tertulis akan tetapi tidak menutup kemungkinan timbul pertanyaan baru sesuai dengan pelaksanaan wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan Dirse Novera, S.STP., selaku Kasubag Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat. b. Studi Dokumen Studi Dokumen dengan mempelajari kepustakaan atau literatur dan jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Analisis Data Berdasarkan penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan 3

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. III. Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Pengaturan Hak Imunitas Terhadap Anggota DPRD Menurut UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD Pengaturan Hak Anggota DPRD berupa Hak Imunitas menurut Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD diatur dalam Pasal 224 yang menyatakan bahwa Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. Berdasarkan aturan undangundang tersebut setidaknya ada 3 ketentuan tentang hak imunitas bagi anggota DPRD yaitu: 1. Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. 2. Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. 3. Ketentuan mengenai hak imunitas anggota DPRD tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan. Menurut Dirse Novera, S.STP., sebagai Kasubag Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa berdasarkan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD maka pelaksanaan hak imunitas DPRD Provinsi terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: a. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keuangan. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama, disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan rancangan peraturan peraturan daerah tersebut berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada kepala daerah. Apabila DPRD sampai batas waktu 1 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan, tidak 4

menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan tersebut, diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur bagi kabupaten/kota. Sedangkan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur bagi kabupaten/kota. b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Rancangan peraturan daerah Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Gubernur. Penyampaian rancangan disertai dengan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah

tentang APBD KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD, Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, dan nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Provinsi bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Gubernur dan paling lama 15 (lima betas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Gubernur. Keputusan pimpinan DPRD bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. Sidang paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. c. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

5

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. d. Perubahan APBD Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang

berkedudukan sebagai lembaga negara. Hak imunitas merupakan salah satu hak anggota DPRD yang diatur dalam pasal 196 UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 bahwa anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan, tidak dapat diganti antarwaktu karena penyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakannya di dalam rapat DPRD ataupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD, Hak imunitas anggota DPRD tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPRD dalam mengeluarkan pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat juga diatur oleh tata tertib bahkan kode etik DPRD tapi anggota DPRD sering sekali melanggar tata tertib bahkan kode etik DPRD itu sendiri yang nantinya anggota DPRD merasa dilindungi oleh hak imunitas. Apabila terjadi pelanggaran maka dapat dilakukan pengaduan kepada Badan Kehormatan. Sehubungan dengan kedudukan setiap orang sebagai warga negara adalah sama dan tidak ada bedanya di muka hukum berarti tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian. C. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Imunitas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan wawancara dengan Dirse Novera, S.STP., sebagai Kasubag Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat, mekanisme penyelesaian pelanggaran Hak Imunitas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 6

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggaran jika terjadi pelanggaran maka diselesaikan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran diajukan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD, Masyarakat dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada Badan Kehormatan DPRD, dan identitas Pengadu tersebut harus dijamin kerahasiannya oleh Badan Kehormatan DPRD dari pihak yang tidak berkepentingan. Badan Kehormatan DPRD menyampaikan tembusan atau fotocopy surat pengaduan kepada anggota yang diadukan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengat surat resmi, Badan Kehormatan DPRD menyampaikan panggilan kepada anggota yang diadukan setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak surat pengaduan disampaikan. Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang keberadaannya penting untuk menegakkan kode etik anggota Dewan. Pengimplementasian fungsi BK dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini implementasi fungsi BK diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi BK dalam penegakan kode etik di DPRD Provinsi Sumatera Barat. BK bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPRD. Pengawasan dan kontrol dalam hal ini adalah pengawasan dan kontrol internal terhadap DPRD.

Anggota DPRD merupakan para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Tentang etika, pada dasarnya merupakan tentang etis dan tidaknya suatu tindakan tertentu terkait dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta kedudukan seseorang sebagai anggota DPRD. Dalam profesinya sebagai anggota DPRD, maka disini perlu adanya kode etik profesi untuk memberikan batasan guna menjaga profesionalitas anggota DPRD agar tidak terjadi penyimpangan. Kode etik profesi tersebut terwujud dalam tata tertib dan kode etik DPRD. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BK memiliki pedoman beracara tersendiri. Tata tertib sebagai aturan normatif di DPRD, kode etik sebagai batasbatas aturan main anggota dewan dan pedoman beracara BK merupakan aturan main BK sendiri. Kode Etik DPRD merupakan keberlanjutan dari Tata Tertib DPRD. Pada dasarnya BK mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi aktif dan fungsi pasif. Fungsi aktif BK yaitu dengan mengevaluasi setiap absensi anggota dewan dalam rapat-rapat, mengawasi produk hukum yang dihasilkan DPRD, dan meninjau intensitas rapat yang dilakukan oleh DPRD. 2. Badan Kehormatan DPRD MelakukanPenyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi Panggilan atau surat pemanggilan dari Badan Kehormatan DPRD harus diterima oleh Anggota yang diadukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan DPRD yang telah ditentukan untuk itu, Apabila anggota yang diadukan tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sampai 3 (tiga) kali, 7

Badan Kehormatan dapat segera membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran anggota yang bersangkutan. 3.

Penjadwalan Sidang Badan Kehormatan DPRD Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima berkas aduan. Untuk melengkapi pengaduan, sidang badan kehormatan dapat mengundang pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan. 4. Sidang Badan Kehormatan Anggota yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, Pengadu dan anggota yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang Badan Kehormatan, Dihadapan sidang Badan Kehormatan, Pengadu atau anggota yang diadukan diminta menemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan atau pihak-pihak lain yang terkait diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lainnya. 5. Keputusan Badan Kehormatan Setelah melakukan penyelidikan dan atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, pembelaan, bukti-bukti serta saksisaksi, mengambil Keputusan, Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjukan pasal-pasal peraturan yang dilanggar. Pengambilan Keputusan atau putusan Badan Kehormatan DPRD dapat dibagi menjadi Putusan Badan Kehormatan DPRD bersifat final dan mengikat dan

Putusan BK DPRD rekomendasi/kesimpulan. VI. PENUTUP

bersifat

Simpulan 1. Pengaturan hak imunitas anggota DPRD menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah: a. Anggota DPRD Provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Provinsi ataupun di luar rapat DPRD Provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Provinsi. b. Anggota DPRD Provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD Provinsi maupun di luar rapat DPRD Provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Provinsi. c. Ketentuan mengenai hak imunitas anggota DPRD tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penerapan hak imunitas anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan fungsi anggaran adalah: a . Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

8

b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD c.Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD d. Perubahan APBD 3. Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak imunitas anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu: a. Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD b. Badan Kehormatan DPRD melakukan Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi c. Penjadwalan Sidang Badan Kehormatan DPRD d. Sidang Badan Kehormatan e. Keputusan Saran 1. Perlu adanya pembatasan bagi hak imunitas anggota DPRD agar sama dimuka hukum. 2. Badan Kehormatan hendaknya melibatkan pihak-pihak lain diluar anggota Badan Kehormatan DPRD sendiri sehingga mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif jika terjadi pelanggaran hak imunitas anggota DPRD. 3. Hendaknya ada aturan-aturan hukum yang jelas tentang hak imunitas Anggota DPRD.

DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Hanif

Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2005, LembagaLembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945, Konpres, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. Moh. Kusnadi dan Bintan Saragih, 2000, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, Edisi Revisi. Peter Mahmud Marzuki, 2010, SumberSumber Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenanda media group. Rahimullah, 2007, Hukum tata Negara (Hubungan Antar Lembaga Negara) Versi Amandemen UUD 1945, PT. Gramedia, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia. Sri Soemantri, 1993, Tentang LembagaLembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung. Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung.

9

Susno Duadji, 2003, Praktik-Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bali. Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Presiden

Komisi Hukum Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 9 September 2004 Website Achmad Mochtar, Hak Imunitas Anggota DPRD, http://www.antikorupsi.org Diakses pada tanggal 13 Maret 2015 Pukul 21:00 Rahmat Hidayat, Makalah Tentang Tugas Dan Fungsi DPR, http://foresteruntad.blogspot.com, Diakses Tanggal 13 Maret 2015 Pukul 20:45 Jeferson Kameo, Menguji Imunitas Anggota DPR, http://www.suaramerdeka.com, Diakses tanggal 22 Maret 2015 Pukul 19:30

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Jurnal Sri Soemantri dalam Proseeding Diskusi Publik, ”Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945”,

10