KAJIAN NORMATIF PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Putusan Mk Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Bp Migas)
ARTIKEL
Ditulis Kepada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum s
Oleh:
GERI AFANDI NPM: 0910012111282
Bagian Hukum Tata Negara FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
1
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PERSETUJUAN ARTIKEL
Nama
:
GERI AFANDI
Nomor Pokok Mahasiswa :
0910012111282
Program Kekhususan
:
Hukum Tata Negara
Judul Skripsi
: KAJIAN NORMATIF PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Putusan Mk Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Bp Migas)
Telah dikonsulatasi dan disetujui oleh pembimbing untuk upload website
1. Nurbeti, S.H., M.H.
2.
(Pembimbing I)
Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing II)
2
KAJIAN NORMATIF PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Bp Migas) Geri Afandi1) Nurbeti1 Sanidjar Pebrihariati R1 1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected]
ABSTRACT The Constitutional Court is one of the State institutions established by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 24 and Article 24 C of the third amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 (the 1945 Constitution. With the establishment of the Constitutional Court, the organizers of the judicial power in Indonesia is the Court Court and judicial bodies that are below as well as a Constitutional Court. formulation of the problem in this paper, among others, 1). How is the determination of ultra petita decision in terms of the legal event Constitutional Court Constitutional Court Decision Against 36/PUU-X/2012? 2). Is the legal effect of the decision of the Constitutional Court of the Republic of ultra petita Indonesia in law Testing Oil and Gas Executive Agency? The research method in this paper is the legal research done by examining library materials or secondary data, which includes primary legal materials, secondary, and tertiary. Results and discussion: 1). Decision ultra petita event in terms of the law of the Constitutional Court Constitutional Court Decision Against 36/PUU-X/2012, the decision is not set in the procedural law of the Constitutional Court, but the ban on ultra petita only regulated in civil law, 2). Effects of Ultra Petita Court Decisions Constitution of the Republic of Indonesia in Testing the Law of Oil and Gas Executive Agency is to shift the entire management process is being handled by BP Migas to the Ministry of Energy and Mineral Resources. Keywords: Decision, Ultra petita, BP Migas, the Constitutional Court. dan Pasal 24 C perubahan ketiga UndangPendahuluan Mahkamah
Konstitusi
merupakan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
salah satu Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang
Tahun 1945 (UUD 1945) yang disahkan
Dasar
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24
pada
9
dibentuknya
1
November
2001.
Mahkamah
Dengan Konstitusi,
penyelenggara kekuasaan kehakiman di
bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang
Indonesia adalah Mahkamah Agung dan
berisi penafsiran terhadap konstitusi menjadi
badan peradilan yang berada dibawahnya
acuan final dan tertinggi yang mengatasi
serta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
perbedaan penafsiran mengenai konstitusi
kekuasaan kehakiman.
yang terjadi sebelum adanya putusan dari
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
lembaga Mahkamah
Konstitusi
sebagai
sebagaimana dirumuskan dalam Undang-
implementasi penafsir final. Dengan dua
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
fungsi
1945 dan mengacu pada teori dan praktek
Konstitusi sangat erat hubungannya dengan
mengenai
Mahkamah
atau
konstitusi (UUD 1945) dan tidak bisa
peradilan
konstitusi
Republik
dipisahkan, maka berdasarkan hal tersebut
Indonesia,
Konstitusi negara
Mahkamah
Konstitusi
pokok
Mahkamah
tersebut
Mahkamah
Konstitusi
mempunyai
mempunyai dua fungsi pokok yaitu sebagai
kewenangan khusus agar Undang-Undang
lembaga pengawal konstitusi (The Guardian
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
of the Constitution) dan lembaga penafsir
dipahami oleh penyelenggara Negara dalam
final konstitusi (The Final Interpreter of the
menjalankan tugasnya dan warga Negara
Constitution). Implementasi dari fungsi
dalam menjalankan kehidupan berbangsa
lembaga pengawal konstitusi adalah bahwa
dan bernegara.
Mahkamah Konstitusi
mengawali dan
Mahkamah Konstitusi merupakan
menegakkan konstitusi agar dilaksanakan
salah satu lembaga negara yang melakukan
sebaik
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
baiknya
sekaligus
mencegah
terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi
menyelenggarakan
dalam
menegakkan
penyelenggaraan
negara
dan
hukum
pengadilan dan
guna keadilan
kehidupan bernegara. Implementasi sebagai
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
lembaga penaksir final konstitusi adalah
mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1
2
(satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam
b.
Korupsi;
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
c.
Penyuapan;
Tahun
d.
Tindak pidana lainnya;
1945.
Mahkamah
Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama
2. Atau perbuatan tercela, dan/atau
dan terakhir yang putusannya bersifat final 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden 1. Menguji Undang-Undang terhadap sebagaimana Undang-Undang
Dasar
Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Memutus
Sengketa
lembaga
dimaksud
dalam
Negara Dasar
Republik
kewenangan
Indonesia Tahun 1945. Salah satu
yang
Putusan ultra petita yang diberikan
oleh
oleh Mahkamah Konstitusi dengan
negara
kewenangannya
diberikan
Undang-Undang
Dasar
Negara
perkara
Republik Indonesia Tahun 1945;
nomor
36/PUU-X/2012
tentang pengujian Undang-Undang
3. Memutus pembubaran partai politik,
Badan
Pelaksana,
(BP)
untuk
BP
Migas
dan selanjutnya
disebut
4. Memutus perselisihan tentang hasil dimana
Mahkamah
Konstitusi
pemilihan umum. memberikan putusan yang melebihi Mahkamah
Konstitusi
wajib apa
yang
dimohonkan
oleh
memberikan putusan atas pendapat DPR pemohon.
Mahkamah
Konstitusi
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden (MK) memutuskan Badan Pelaksana diduga: Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP 1. Telah melakukan pelanggaran hukum Migas) berupa: a.
Penghianatan terhadap negara; 3
bertentangan
dengan
Undang-Undang
Dasar
Republik
a. Bahan Hukum Primer Bahan
Indonesia Tahun 1945. ialah
Dalam putusan tersebut, Mahkamah
hukum
bahan-bahan
primer penelitian
hukum yang didasarkan kepada
Konstitusi menilai BP Migas tidak efisien
sumber hukum formil. dimana dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan. bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku Metode Penelitian dalam waktu tertentu. Dalam
Metode penelitian ini bertitik tolak
penelitian
dari peraturan perundang- undangan yang
ini
bahan
hukum
primer yang dipergunakan dan
berlaku dan dikaitkan dengan permasalahan
berkaitan
yang di bahas, sehingga penulisan ini
dengan
permasalah
yang diangkat dalam penulisan
menggunakan metode penelitian sebagai
ini yaitu:
berikut:
1) Undang-Undang
1. Jenis Penelitian
Republik
Penelitian ini menggunakan
2) Undang-Undang Nomor 24
penelitian hukum yang dilakukan
Tahun
dengan cara meneliti bahan pustaka
Mahkamah
atau data sekunder.
(Lembaran
2. Bahan Penelitian
digunakan
penelitian
dalam
penelitian
Indonesia
Tahun 1945
jenis penelitian yuridis normatif yaitu
Bahan
Dasar
2003
tentang Konstitusi
Negara
Tahun
2003 Nomor 98, Tambahan
yang
Lembaran
ini
4316)
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut: 4
Negara
Nomor
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009
Memandang dari pendekatan
tentang
masalah dalam penelitian ini bersifat
Kekuasaan Kehakiman
normatif, maka dari pada itu teknik
b. Bahan Hukum Sekunder
pengambilan bahan hukum yang
Bahan hukum sekunder adalah
bahan
adalah
dengan
studi
yang
kepustakaan.
hukum
4. Analisis Data
primer. Dalam penelitian ini,
Mengumpulkan
bahan hukum sekunder yang
mengadakan pencatatan yang diambil
digunakan
dari dokumen, buku laporan dan buku
menjelaskan
hukum
digunakan
bahan
adalah
literature-
catatan
berkaitan
dengan materi yang ditulis. Analisa
masalah
tinjauan yuridis terhadap hakim.
yang
dengan
literatur serta buku-buku yang dengan
lainnya
data
berhubungan
bahan hukum dilakukan dengan analisa
c. Bahan Hukum Tersier
kualitatif yaitu dengan cara menafsirkan
Bahan hukum tersier yang
gejala yang terjadi, tidak dalam paparan
digunakan dalam penelitian ini
prilaku,
adalah kamus, tepatnya kamus
kecenderungan.
bahasa Inggris, kamus bahasa
Analisa bahan hukum dilakukan dengan
hukum, Dictionary petunjuk
dan
Black’s
untuk
Law
cara
tetapi
mengumpulkan
dalam
semua
sebuah
bahan
memberikan
hukum yang diperlukan, yang bukan
penjelasan
merupakan angka-angka dan kemudian
maupun
terhadap bahan hukum primer dan
menghubungkannya
bahan hukum sekunder.
permasalahan yang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
dengan
Hasil Pembahasan Ultra petita berasal dari bahasa latin yakni ultra yang berarti sangat, sekali, 5
ekstrim, berlebihan dan petita yang berarti
ahli hukum. Putusan ultra petita memang
gugatan
Biasanya
tidak diatur dalam hukum acara Mahkamah
dengan
Konstitusi, akan tetapi larangan ultra petita
keputusan dari pengadilan yang melebihi apa
hanya diatur dalam hukum acara perdata
yang diminta. Ultra petita mengacu kepada
dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3)
keputusan pengadilan yang memberikan
HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.
lebih dari apa yang terdapat dalam klaim
Mahkamah Konstitusi lahir berdasarkan
pihak
persidangan
Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 C dan Pasal 7 B
berkomitmen pihak pengadilan yang ingin
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
atau
digunakan
permohonaan.
dalam
penggugat.
kaitannya
Ketika
Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 9
membuat satu atau serangkaian klaim.
November
Aplikasi ini menentukan suatu bingkai, yang
Tahun
2011.
Salah
satu
kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah
merupakan batas luar yang melintasinya,
menguji undang-undang terhadap Undang-
hakim melebihi kekuasaannya. Yang berarti
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
dia membuat keputusan pada klaim yang
1945 (UUD 1945).
tidak akan telah diserahkan, atau jika sudah
Ultra Petita ditinjau dari putusan
melebihi jumlah klaim tersebut, hakim akan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
36/PUU-
memerintah secara ultra petita (juga disebut X/2012, dalam putusan tersebut terdapat extra petita). beberapa pasal yang dimohonkan oleh Ultra petita merupakan putusan yang pemohon
yaitu
Pasal
1
angka
19
diberikan oleh hakim yang melebihi apa menyatakan : yang
dimohonkan
oleh
pemohon
atau Kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil
penjatuhan putusan atas perkara yang tidak atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam dituntut atau meluluskan lebih dari apa yang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang diminta.
Penjatuhan Putusan ultra petita lebih menguntungkan Negara dan hasilnya
oleh hakim Mahkamah Konstitusi banyak Menimbulkan perdebatan dikalangan para 6
dipergunakan
untuk
sebesar-besar
daya alam tetap ditangan pemerintah sampai
kemakmuran rakyat,
pada titik penyerahan, b) pengendalian
dan angka 23 menyatakan badan pelaksana
manajemen operasi berada pada badan
adalah suatu badan yang dibentuk untuk
pelaksana, c) modal dan risiko seluruhnya
melakukan pengendalian kegiatan usaha
ditanggung badan usaha atau bentuk usaha
hulu di bidang minyak dan gas bumi,
tetap,
Pasal 3 huruf b menyatakan :
Pasal 9 menyatakan :
menjamin
efektivitas
dan
kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir
pengolahan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka
dan
niaga
1 dan 2 dapat dilaksanakan oleh, a) badan
diselenggarakan
usaha milik Negara, b) badan usaha milik
melalui mekanisme persaingan usaha yang
daerah, c) koperasi,usaha kecil, d) badan
wajar, sehat, dan transparan,
usaha swasta,
Pasal 4 ayat (3) menyatakan :
Pasal 10 ayat (1) menyatakan :
pengendalian pengangkutan, secara
usaha penyimpanan,
akuntabel
pemerintah
pelaksanaan
yang
sebagai
pemegang
kuasa
badan usaha atau bentuk usaha tetap yang
pertambangan membentuk badan pelaksana
melakukan kegiatan usaha hulu dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
melakukan kegiatan usaha hilir, ayat (2)
23,
badan usaha yang melakukan kegiatan usaha
Pasal 6 menyatakan :
hilir tidak dapat melakukan kegiatan usaha
Kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud
hulu,
dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan
Pasal 11 ayat (2) menyatakan :
dikendalikan melalui kontrak kerja sama
setiap kontrak kerja sama yang sudah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
ditandatangani harus diberitahukan secara
19, ayat (2) kontrak kerjasama sebagaimana
tertulis kepada dewan perwakilan rakyat
dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit
republik indonesia,
memuat persyaratan, a) kepemilikan sumber
Pasal 13 ayat (1) menyatakan : 7
kepada setiap badan usaha atau bentuk usaha
kontrak kerja sama, c) mengkaji dan
tetap hanya diberikan 1(satu) wilayah kerja,
menyampaikan
ayat (2) dalam hal badan usaha atau bentuk
lapangan
usaha tetap mengusahakan beberapa wilayah
diproduksikan dalam suatu wilayah kerja
kerja,harus dibentuk badan hukum yang
kepada
terpisah untuk setiap wilayah kerja,
persetujuan, d) memberikan persetujuan
Pasal 44 ayat (1) menyatakan :
rencana
pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e)
kerja sama kegiatan usaha hulu sebagaimana
memberikan persetujuan rencana kerja dan
dimaksud
anggaran, f) melaksanakan monitoring dan
dalam
dilaksanakan
Pasal
oleh
5
badaan
angka
1
pelaksana
yang
rencana pertama
menteri
kali
untuk
pengembangan
melaporkan
pengembangan
kepada
akan
mendapatkan
lapangan
menteri
selain
mengenai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
pelaksanaan kontrak kerjasama, g) menunjuk
(3),
pelaksana
penjual minyak bumi dan/atau gas bumi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
bagian Negara yang dapat memberikan
melakukan pengawasan terhadap kegiatan
keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara,
usaha hulu agar pengambilan sumberdaya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
alam minyak dan gas bumi milik Negara
tentang Minyak dan Gas Bumi.
ayat
(2)
fungsi
badan
Berdasarkan permohonan tersebut
dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-
Mahkamah Konstitusi
besar kemakmuran rakyat, ayat (3) tugas
putusan
badan pelaksana sebagaimana dimaksud
menyatakan :
dalam ayat (1) adalah a) memberikan
badan pelaksana adalah suatu badan yang
pertimbangan
atas
dibentuk untuk melakukan pengendalian
kebijaksanaanya dalam hal penyiapan dan
kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan
penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja
gas bumi,
sama, b) melaksanakan penandatanganan
Pasal 4 ayat (3) menyatakan :
kepada
menteri
8
bahwa
menyatakan dalam
Pasal
1
angka
23
pemerintah
sebagai
pemegang
pertimbangan
kuasa
kepada
menteri
atas
pertambangan membentuk badan pelaksana
kebijaksanaanya dalam hal penyiapan dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja
23,
sama, b) melaksanakan penandatanganan
Pasal 41 ayat (2) menyatakan :
kontrak kerja sama, c) mengkaji dan
menyatakan pengawasan atas pelaksana
menyampaikan
kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak
lapangan
kerja
diproduksikan dalam suatu wilayah kerja
sama
dilaksanakan
oleh
badan
rencana
yang
pengembangan
pertama
kali
akan
pelaksana,
kepada
Pasal 44 ayat (1) menyatakan :
persetujuan, d) memberikan persetujuan
pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak
rencana
kerja sama kegiatan usaha hulu sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e)
dimaksud
1
memberikan persetujuan rencana kerja dan
pelaksana
anggaran, f) melaksanakan monitoring dan
dalam
dilaksanakan
Pasal
oleh
5
badaan
angka
menteri
untuk
pengembangan
mendapatkan
lapangan
selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
melaporkan
(3),
pelaksana
pelaksanaan kontrak kerjasama, g) menunjuk
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
penjual minyak bumi dan/atau gas bumi
melakukan pengawasan terhadap kegiatan
bagian Negara yang dapat memberikan
usaha hulu agar pengambilan sumberdaya
keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara,
alam minyak dan gas bumi milik Negara
Pasal 45 ayat (1) menyatakan :
dapat memberikan manfaat dan penerimaan
badan pelaksana sebagaimana dimaksud
yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-
dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan
besar kemakmuran rakyat, ayat (3) tugas
hukum
badan pelaksana sebagaimana dimaksud
pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga
dalam ayat (1) adalah a) memberikan
ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif,
ayat
(2)
fungsi
badan
9
milik
kepada
negara,
menteri
ayat
mengenai
(2)
badan
ayat (3) kepala badan pelaksana diangkat
terbentuknya
dan diberhentikan oleh presiden setelah
pertamina,
berkonsultasi dengan dewan perwakilan
tersebut
rakyat
dalam
kerjasama dengan badan pelaksana untuk
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi pada
kepada presiden,
bekas
Pasal 48 ayat 1 menyatakan :
pertamina dan dianggap telah mendapatkan
anggaran biaya operasional badan pelaksana
izin usaha yang diperlukan sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha
didasarkan
pengolahan, pengangkutan, penyimpanan,
republi
pemerintah
Indonesia
pada sesuai
dan
imbalan
(fee)
dengan
dari
peraturan
persero badan
wajib
wilayah
sebagai
usaha
pengganti
milik
mengadakan
kuasa
Negara kontrak
pertambangan
dan niaga,
perundang-undangan yang berlaku, Pasal 59
Pasal 63 huruf a menyatakan :
huruf a menyatakan
dengan
dalam jangka waktu
terbentuknya
badan
pelaksana,
paling lama 1 (satu) tahun dibentuk badan
semua hak, kewajiban, dan akibat yang
pelaksana,
timbul dari kontrak bagi hasi(production
Pasal 59 huruf a menyatakan :
sharing contract) antara pertamina dan pihak
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
lain beralih kepada badan pelaksana, huruf b
tahun dibentuk badan pelaksana,
dengan
Pasal 61 huruf a menyatakan :
kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak
pertamina tetap melaksanakaan tugas dan
sebagaimana tersebut pada huruf a antara
fungsi
pertamina dan pihak lain beralih kepada
pembinaan
pengusahaan
dan
kontraktor
pengawasan
badan
pelaksana,
dan
badan pelaksana, huruf c semua kontrak
eksploitasi termasuk kontraktor kontrak bagi
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
hasil
huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai
sampai
eksplorasi
terbentuknya
terbentuknya
badan
pelaksana,huruf b menyatakan pada saat
dengan
10
berakhirnya
kontrak
yang
bersangkutan, huruf d hak, kewajiban, dan
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian
178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal
atau perikatan selain sebagaimana dimaksud
189 ayat (2) dan (3) RBg. Ultra
pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan
Petita
oleh pertamina sampai dengan terbentuknya
Mahkamah
persero yang didirikan untuk itu dan beralih
36/PUU-X/2012,
kepada persero tersebut, huruf e pelaksanaan
tersebut terdapat beberapa pasal yang
perundingan atau negosiasi antara pertamina
dimohonkan oleh pemohon, yaitu
dan pihak lain dalam rangka kerja sama
Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal
eksplorasi
3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6,
dan
eksploitasi
beralih
ditinjau
dari
putusan
Konstitusi
Nomor
dalam
putusan
pelaksanaanya kepada menteri,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2),
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Pasal 13 dan Pasal 44 Undang-
tidak lagi mempunyai kekuatan hukum
Undang Nomor 22 Tahun 2001
mengikat.
tidak
tentang Minyak dan Gas Bumi.
dimohonkan oleh pemohon antara lain Pasal
Berdasarkan permohonan tersebut
45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal
Mahkamah Konstitusi
61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22
dalam putusan bahwa Pasal 1 angka
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat
Simpulan
(2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat
Beberapa
pasal
yang
1. Putusan Ultra petita ditinjau dari
(1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan
hukum acara Mahkamah Konstitusi
Pasal 63 Undang-undang Nomor 22
adalah merupakan putusan yang tidak diatur
dalam
hukum
Tahun 2001 tidak lagi mempunyai
acara
kekuatan hukum mengikat.
Mahkamah Konstitusi, akan tetapi
2. Akibat hukum dari putusan ultra
larangan ultra petita hanya diatur dalam
hukum
acara
menyatakan
petita
perdata, 11
Mahkamah
Konstitusi
Republik Indonesia dalam pengujian undang-undang
Badan
Hukum Acara Mahkamah, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010
Pelaksana
Minyak dan Gas adalah seluruh proses pengelolaan
Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
yang sedang
Moh. Mahfud, MD, Konsitusi Dan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
dilakukan oleh BP Migas dilanjutkan oleh MESDM. Pembubaran
BP
Migas
melalui
Putusan
Ucapan terima kasih Dalam penyusunan skripsi ini penulis
diputuskan
banyak mendapat bantuan dan bimbingan Mahkamah Konstitusi
Nomor dari
36/PUU-X/2012.
Dengan
berbagai
kesempatan
ini
pihak,
untuk
penulis
itu
pada
menyampaikan
demikian, tugas dan fungsi BP
banyak terima kasih kepada Ibu Nurbeti,
Migas dilaksanakan sementara
S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas
oleh KESDM.
Hukum dan Pembimbing I dan Ibu Dr.
Saran
Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H, selaku
Supaya penetapan putusan yang bersifat
Pembimbing II yang telah banyak membantu
ultra petita diatur dalam Peraturan Hukum
dan memberikan nasehat maupun saran
acara
dalam menyelesaikan skripsi ini.
Mahkamah
Konstitusi,agar
mempunyai kekuatan hukum tetap. Semoga
Mahkamah
Konstitusi
menjadi
lembaga kekuasaan kehakiman yang abadi untuk memperjuangkan keadilan dinegeri ini. Daftar Pustaka Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitualisme, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan, Jakarta, 2006.
12
