PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA SALIGUMA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT ARTIKEL
Ditulis Kepada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh: PERDIANTO NPM: 0810012111290
Bagian Tata Negara FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN JURNAL
Nama
:
Perdianto
NPM
:
0810012111290
Program Kekhususan :
Hukum Tata Negara
Judul Skripsi
Pelaksanaan
:
Fungsi
Dan
Tugas
Permusyawaratan
Desa
(BPD)
Penyelenggaraan
Pemerintah
Desa
Badan Dalam Di
Desa
Saliguma Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. (Studi Kasus Badan Permusyawaratan Desa di Desa Saliguma)
Telah dikonultasi dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website
1. Nurbeti, SH.MH.
(Pembimbing I)
2. Suamperi, S.H, M.H.
(Pembimbing II)
IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS AND DUTIES VILLAGE CONSULTATIVE BODY ( BPD ) IN THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE IN THE VILLAGE SALIGUMA MENTAWAI ISLANDS Of WEST SUMATERA PROVINCE Case Study : The Village Board of the Village Consultative Saliguma Middle District of Siberut Mentawai Islands Perdianto1 , Nurbeti , SH.MH1 , Suamperi , SH.MH2 Department of Law University of Bung Hatta Padang Email :
[email protected]
ABSTRACT Village Consultative Body hereinafter called ( BPD ) is the embodiment of democratic institutions in village governance . Inside the Law Number 12 Year 2008 on the changes in both the Law Number 32 Year 2004 on Regional Government ranging set of chapter 200 s / d 219 . Formulation of the problem namely how the implementation the constraints and the efforts made by the Government in the implementation of the Mentawai district functions and duties of the Village Consultative Body ( BPD ) . The method used is the juridical sociological supported by accurate data . There are several obstacles in the implementation of the functions and duties of BPD is the Human Resources ( HR ) or education level Consultative Board members remains low , as well as the budget or allowance Village Consultative Council member who is still minimal . Mentawai Islands Government efforts to overcome these obstacles , one of which is to provide specialized training and handbooks on village governance . While budget constraints problems or allowances Village Consultative Board members come from the Village Fund Allocation (ADD ) as set in the Mentawai Islands Regulation Number 10 Year 2010 on Resource Revenue Village. Keywords : Village Consultative Body, the Governing Village The functions and duties of the Village Consultative Body . hak asal – usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pendahuluan Desa
sebagai
pemerintahan
terendah dan otonomi asli eksistensinya diakui dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebut dalam Pasal 18 B ayat (1) dengan diungkapkan: dan hak-
Sebagai
kesatuan
masyarakat
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan
perbuatan
hukum
baik
hukum, publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta
4dapat dituntut dan menuntut di muka
Mentawai Nomor 4 Tahun 2010 tentang
pengadilan.(HAW.Widjaja,
2012)
Badan Permusyawaratan Desa yaitu:
Dengan demikian, desa diatur dalam
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima)
merupakan transisi dari desa seragam
orang dan paling banyak 11 (Sebelas)
yang diciptakan Undang-Undang Nomor
orang,
5 Tahun 1979 dan sekaligus memberi
wilayah,
landasan yang kuat bagi terwujudnya
kemampuan keuangan desa. Anggota
Development Community di mana desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
tidak lagi sebagai level administrasi atau
terdiri dari ketua rukun warga (RW),
bawahan daerah, akan tetapi justru
pemangku
sebaliknya desa merupakan Independent
pemuka agama dan tokoh atau pemuka
Community
masyarakat lainnya.
yaitu
desa
dan
dengan
memperhatikan
jumlah
adat,
penduduk
golongan
luas dan
profesi,
masyarakatnya berhak berbicara atas Kecamatan Siberut Tengah terdiri
kepentingan masyarakat sendiri.
dari 3 desa yaitu: Desa Saliguma, Desa Badan (BPD)
Desa
Cimpungan, dan Desa Saibi. Desa
perwujudan
Saliguma salah satunya yang terdapat di
penyelenggaraan
Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten
Permusyawaratan merupakan
demokrasi
dalam
Badan
Kepulauan Mentawai. Desa Saliguma
Permusyawaratan Desa dapat dianggap
adalah singkatan dari Sarabua, Limu,
sebagai Parlemennya Desa terdiri dari
Gulu-guluk, Malibakbak. Dan memiliki
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan
luas wilayah ± 19.800 ha dengan
Anggota. Pada era otonomi daerah di
penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±
Indonesia Badan Permusyawaratan Desa
26.22 jiwa, terdiri dari 6 (enam) Dusun
(BPD) merupakan lembaga baru di
yaitu
Desa, yang dulunya disebut dengan
Malibakbak,
Dusun
Limu,
LMD ( Lembaga Masyarakat Desa).
Sigulu-guluk,
Dusun
Tinambu
Pemerintahan
Desa.
Dusun
Matoimiang,
Dusun Dusun Dan
Dusun Proyek. Dengan jumlah dusun Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara
musyawarah
dan
mufakat
(HAW.Widjaja,2012). Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
tersebut, maka ada 11 suku penduduk yang terdapat di Desa Saliguma yaitu: Saibuma,
Salaisek,
Saabbangan,
Sarereakek, Tasiringengeik, Sakubou, Sakorok’oinan,
Salabok,
Saroro,
Srilotik,
Tasiridegdek,
Sakatcilak,
b.
Data Sekunder
dan
Data sekunder adalah data yang
Sabailatti.(Perdes Desa Saliguma No.2
diperoleh peneliti secara tidak langsung
Tahun 2012)
melalui media perantara ( diperoleh dan
Metode Penelitian
dicatat oleh pihak lain). Data sekunder
1.
antara lain sebagai berikut:
Sakoddobat,
Salabbaet
Jenis Penelitian Dalam penulisan dan pembahasan
1. Buku- buku yang menyangkut
skripsi ini, penulis melakukan penelitian
dengan Badan Permusyawaratan
lebih terperinci tentang struktur lembaga
Desa (BPD);
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang
telah
berdasarkan
terbentuk peraturan
sejak
dulu
pemerintahan
desa dengan didukung data yang akurat. Kemudian
menganalisis
terhadap
permasalahan-permasalahan
yang
muncul sehingga jenis penelitian adalah
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; 4. Undang-Undang
Negara
yuridis sosiologis.
Republik Indonesia Nomor 6
2.
Tahun 2014 Tentang Desa;
Sumber Data Langkah untuk memperoleh data,
5. Undang-Undang
Nomor
12
maka penulis mengadakan penelitian
Tahun 2008 atas perubahan
dengan sumber sebagai berikut:
kedua Undang-Undang Nomor
a.
Data Primer
32
Data primer adalah data yang
Pemerintah Daerah;
diperoleh
dari
sumber-sumber
asli
Tahun
6. Peraturan
2004
Daerah
tentang
Kabupaten
melalui wawancara langsung dengan
Kepulauan Mentawai Nomor 2
informan dan responden. Dalam hal ini,
Tahun 2010 tentang Pemerintah
responden adalah perwakilan beberapa
Desa;
suku
masyarakat
Desa
Saliguma.
7. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Sedangkan informannya adalah Kepala
Kepulauan Mentawai Nomor 4
Desa
Tahun
Saliguma,
Tengah, Mentawai.
Kecamatan
Kabupaten
Siberut
Kepulauan
2010
tentang
Badan
Permusyawaratan Desa; 8. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Kepulauan Mentawai Nomor 10
Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa; 3.
Hasil Penelitian Dan Pembahasan A. Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas
Teknik Pengumpulan Data
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
a) Wawancara
Dalam Penyelenggaraan
Suatu
proses
memperoleh
keterangan-keterangan
dengan
tujuan memperoleh data dengan
Pemerintahan Desa Di Desa Saliguma Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan
Undang-Undang
cara tanya jawab sambil tatap
Nomor 12 Tahun 2008 atas perubahan
muka
aparatur
kedua
Undang-Undang
dengan
Tahun
2004
Kepala Desa dan Kepala BPD di
Daerah
dan
Desa
dengan
Pemerintahan
Desa
Nomor
tentang
32
Pemerintahan
Peraturan
Pemerintah
Saliguma
Kecamatan
Republik Indonesia Nomor 72 tahun
Tengah
Kabupaten
2005 tentang Desa, Daerah Kabupaten
Siberut
Kepulauan Mentawai Provinsi
mempunyai
Sumatera Barat.
menetapkan
nama
untuk
dan
bentuk
pemerintahan terendah dengan sebutan
b) Studi Dokumen Suatu
kewenangan
teknik
dengan
desa atau nama lainnya.
mempelajari bahan-bahan yang tertulis
atau
dokumen
yang
sudah ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 4.
Analisa Data Untuk melakukan penelitian ini,
data dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan aspek-aspek yang terdapat dalam masyarakat berupa kalimat dan tidak menggunakan angka-angka, serta menemukan faktor-faktor pelaksanaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pemerintah terendah
Dengan adanya kewenangan setiap Daerah Kabupaten dalam menetapkan anggaran
rumah
tangganya
sendiri,
maka Kabupaten Kepulauan Mentawai membuat secara khusus Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Desa Mentawai yang disebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Desa. Desa didalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk
mengatur
dan
masyarakat
penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±
setempat, berdasarkan asal-usul dan
26.22 jiwa, terdiri dari 6 (enam) Dusun.
adat-istiadat setempat yang diakui dan
Maka
dihormati dalam sistem Pemerintahan
Permusyawaratan
Negara Kesatuan Republik Indonesia di
Saliguma dengan komposisi sebanyak
daerah kabupaten.
11 (Sebelas) orang. Menurut Peraturan
mengurus
kepentingan
Untuk
menyelenggarakan
jumlah
Pemerintahan
anggota Desa
Badan di
Kabupaten
Desa
Kepulauan
Kabupaten
Mentawai Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Kepulauan Mentawai maka dibentuklah
Badan Permusyawaratan Desa Pasal 5
Badan Permusyawaratan Desa. Yang
Ayat (4) terdiri dari:
Pemerintahan
Desa
di
disebut dengan Badan Permusyawaratan
a. 2 (dua) orang dari unsur dusun;
Desa
b. 2
di
dalam
Peraturan
Daerah
Tahun
2010
tentang
Badan
c. 2
sebagai
unsur
Pemerintahan
penyelenggara
Desa
(dua)
orang
dari
unsur
agama; dan e. 3 (tiga) orang dari unsur pemuka masyarakat lainnya;
yang
keanggotaannya dapat mencerminkan
unsur
d. 2 (dua) orang dari unsur pemuka
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dari
golongan profesi;
Permusyawaratan Desa yaitu: Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
orang
pemangku adat;
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4
(dua)
Dengan
komposisi
jumalah
11
keterwakilan wilayah dan atau terdiri
(sebelas) orang tersebut maka untuk
dari
masyarakat
yaitu
menjadi
Pemangku
Adat,
Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki
Golongan Profesi, Pemuka Agama dan
persyaratan sesuai dengan ketentuan
tokoh atau pemuka masyarakat yang
Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
lainnya serta pemuda yang ditetapkan
Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun
dengan cara musyawarah dan mufakat.
2010 tentang Badan Permusyawaratan
unsur-unsur
Kepala
Dusun,
Anggota Badan Permusyawaratan Desa
adalah
penduduk
desa
yang
bersangkutan dan atau anak desa yang sanggup menjalankan tugas-tugas Badan Permusyawaratan
Desa.
Di
Desa
anggota
Desa, sebagai berikut : 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia dan taat kepada Pancasila dan
Undang-Undang
Saliguma Kecamatan Siberut Tengah
Negara
dengan luas wilayah ±19.800 ha dengan
Tahun 1945.
Badan
Republik
Dasar
Indonesia
3. Berpendidikan tamat
paling
Sekolah
rendah
11. Tidak pernah melakukan atau
atau
terlibat dalam perbuatan asusila,
Dasar
amoral atau perbuatan lainnya
sederajat.
yang meresahkan masyarakat.
4. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam)
dilengkapi
tahun.
menjalankannya
5. Tidak pernah terlibat langsung atau
tidak
lambatnya
dan
7
siap maka
(tujuh)
untuk selambat-
hari
setelah
dalam
diumumkan kepada masyarakat, panitia
mengkhianati
melakukan rapat untuk menetapkan
langsung
kegiatan
yang
Negara
Kesatuan
Republik
anggota Badan Permusyawaratan Desa
dan
(BPD) terpilih melalui musyawarah
Undang-Undang Dasar Negara
mufakat. Untuk pengesahan Kepala
Republik Indonesia Tahun 1945.
Desa mengusulkan penetapan anggota
Indonesia,
Pancasila
dan
Rohani
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dibuktikan
dengan
surat
terpilih dikukuhkan secara administratif
keterangan
kesehatan
dari
6. Sehat
Jasmani
dengan
Keputusan
Bupati
melalui
Camat setempat.
dokter pemerintahan. 7. Penduduk Desa setempat.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
8. Tidak pernah dihukum karena
Desa Saliguma Kecamatan Siberut
melakukan kejahatan
tindak
pidana
Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai
dengan
dengan
yang berdiri tahun 2008 telah
hukuman paling lama 5 (Lima)
mengalami kokosongan hukum dan
Tahun.
vakum dalam pemerintahan desa, dan
9. Mengenal desanya dan kenal masyarakat
di
Desa
yang
pada waktu itu BPD hanya sekedar formalitas, seiring dengan berjalannya waktu. Maka pada tahun 2013 Badan
bersangkutan. Penduduk
Permusyawaratan Desa kembali berdiri
Desa dan betempat tinggal di
dan di lantik pada Tanggal 7 Mei 2013
Desa
di Saibi Samukop Kecamatan Siberut
10. Terdaftar
sebagai
sekurang-kurangnya
1
(satu) tahun terakhir dengan
Tengah dengan struktur Badan
bukti Kartu Keluarga dan Kartu
Permusyawaratan Desa di Desa
Tanda
Saliguma.
Penduduk
bersangkutan.
Apabila syarat-syarat di atas telah
yang
Pelaksanaan
fungsi
Permusyawaratan
Desa
Badan
a. Peraturan Desa.
menurut
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Aparatur
b. Peraturan Alat Toga ( mas kawin).
Mentawai Nomor 4 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 20
c. Retribusi.
Ayat (1) yaitu: Menetapkan peraturan
d. Anggaran Desa.
Desa bersama Kepala Desa, menampung
e. Proyek
Desa (P2D).
dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi seperti yang
terapkan
di
atas,
Pembangunan
f.
Peraturan Kelembagaan Masyarakat.
Badan
Permusyawaratan Desa ( BPD) Di Desa
2. Mengusulkan pengangkatan dan
Saliguma Kecamatan Siberut Tengah
pemberhentian Kepala Desa.
mewajibkan membangun komunikasi
3. Membentuk panitia pemilihan
yang timbal balik dengan komunitas
Kepala Desa.
yang
antara
Dengan pergantian masa jabatan
anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kepala Desa lama periode 2008-
(BPD) dengan penduduk desa terjalin
2013 ke periode baru, BPD
hubungan yang harmonis dan kompak
membentuk panitia pemilihan
dalam melaksanakan pembangunan di
Kepala Desa pada tanggal 21-
desa tersebut.
10-2013 dengan 6 (enam) calon
diwakilinya.
Sehingga,
Sedangkan tugas dan wewenang Badan
Permusyawaratan
Desa,
yaitu: Mateus, Sudirman Saroro, Petrus
Luther,
Nikolaus
sebagaimana tertera di dalam Peraturan
Sakoddobat, Bernandus Satoko,
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Mateus Saboijiat.
Nomor 4 Tahun 2010 tentang BPD Pasal
1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. yang
pernah
dilakukan oleh Anggota BPD
menyalurkan
aspirasi
masyarakat, dan 5. Menyusun tata tertib Badan Permusayawaratan Desa.
bersama Kepala Desa di Desa
6. Melaksanakan
Saliguma Periode 2013-2018
terhadap:
adalah sebagai berikut:
menampung,
menghimpun, merumuskan, dan
20 Ayat (2) berbunyi :
Rancangan
4. Menggali,
pengawasan
a.
Pelaksanaan Desa
b.
Peraturan
dan
Perundang-
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor
antara lain:
Keputusan
1. Mengamalkan
Pelaksanaan
Anggaran dan
Belanja
Kebijakan
Pemerintahan
Pancasila,
Melaksanakan Undang-undang Dasar
Negara
Indonesia
Tahun
mentaati
segala
Memberikan
Pendapatan
1945
dan
peraturan
2. Melaksanakan
kehidupan
dan Pertimbangan kepada
demokrasi
Pemerintahan
penyelenggaraan pemerintahan
Daerah
terhadap rencana perjanjian yang
akan
dilaksanakan
dalam
Desa. 3. Mempertahankan
dan
apabila menyangkut dengan
memelihara
kepentingan desa.
serta keutuhan Negara Kesatuan
Disamping
itu
juga
Badan
Permusyawaratan Desa memiliki hak
hukum
4. Menyerap,
Menampung,
menghimpun,
di
menindaklanjuti
Pemerintahan
Desa,
sebagaimana yang tertuang di dalam
masyarakat.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
5. Memproses
Mentawai Nomor 4 Tahun 2010 tentang
1. Mengajukan
rancangan
pemeliharaan
umum
kepentingan
diatas
kepentingan
kelompok
dan
golongan.
2. Mengajukan pertanyaan. usul
aspirasi
Kepala Desa.
pribadi,
peraturan desa.
3. Menyampaikan
dan
6. Mendahulukan
BPD Pasal 22 Ayat (1) antara lain:
nasional
Republik Indonesia.
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
dan
pendapat.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya
dan
adat
masyarakat
5. Memperoleh tunjangan.
menjaga norma dan etika dalam
Ada beberapa kewajiban Badan
hubungan kerja dengan lembaga masyarakat.
setempat,
istiadat
4. Memilih dan dipilih, dan
Permusayawaratan Desa sebagaimana
Republik
perundang-undangan.
Desa.
dalam
Daerah
Pelaksanaan
Desa.
e.
Peraturan
4 Tahun 2010 BPD Pasal 22 Ayat (2)
Pendapatan
d.
dalam
undangan yang lainnya.
Kepala Desa. c.
diatur
dan
8. Menjaga norma dan etika dalam
Badan Permusyawaratan Desa tersebut
hubungan kerja dengan lembaga
hanya tamatan SD (Hasil Wawancara
masyarakat.
dengan anggota BPD Desa Saliguma, menyelenggarakan
Darman Tasiringengeik pada tanggal 7
Pemerintahan Desa di Desa Saliguma
Februari 2014 jam 08.30-11.00 wib di
Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten
Dusun Matoimiang Kecamatan Siberut
Kepulauan Mentawai, anggota Badan
Tengah).
Untuk
Permusyawaratan
Desa
mempunyai
B. Kendala Yang Di Hadapi Dalam
fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban
Pelaksanaan
terutama
menyelenggarakan
Lembaga Badan Permusyawaratan
menampung dan menyalurkan aspirasi
Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan
masyarakat, dalam arti menangani setiap
Pemerintahan Desa Di Desa Saliguma
aspirasi masyarakat yang diterima dari
Kabupaten Kepulauan Mentawai.
dalam
Fungsi
Dan
Tugas
masyarakat kepada pejabat atau instansi yang
berwenang
pengawasan Anggaran
serta
terhadap Pendapatan
pelaksanaan dan
Belanja
beberapa
dihadapi
oleh
kendala
Lembaga
yang Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Saliguma Kabupaten Kepulaun yaitu:
Negara. Dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang
Ada
melakukan
dan
Sumber Daya Manusia (SDM)
Badan
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Desa
di Desa Saliguma Kecamatan Siberut
sekali
Tengah sumber daya manusia atau
dikarenakan setiap aspirasi masyarakat
tingkat pendidikan masyarakat disekitar
yang telah disampaikan kepada anggota
desa
Badan Permusyawaratan Desa tidak
disebabkan karena desa ini jauh dari
dapat menyalurkannya kepada pejabat
Perkotaan/Kabupaten
atau instansi yang
dikatakan masih pedalaman. Oleh sebab
Permusyawaratan Saliguma,
kewajiban
1.
Desa
sangat
di
kurang
berwenang karena
tersebut
anggota Badan Permusyawaratan Desa
itu,
itu
Permusyawaratan
belum
menyalurkan
mengetahui aspirasi
tata
cara
setiap
masih
minim.
dan
juga
anggota Desa
Ini
bisa
Badan di
Desa
masyarakat
Saliguma banyak yang masih belum
tersebut kepada para pejabat yang
tamat SD (sekolah Dasar). Sehingga
berwenang akibat dari faktor sumber
setiap fungsi, tugas, wewenang dan
daya manusia (SDM)
kewajiban
yang mereka
miliki, sebab sebagian besar Anggota
Permusyawaratan
anggota Desa
Badan tidak
dapat
dijalankan dengan baik sebagaimana
Akan tetapi dalam pelaksanaannya di
yang diharapkan oleh masyarakat yang
Desa
diwakilinya disetiap desa-desa.
Tengah banyak yang tidak memenuhi
Menurut Kepala Desa Saliguma Nikolaus
Sakoddobat
mengatakan
Saliguma
Kecamatan
Siberut
persyaratan, dikarenakan bahwa yang tamat SD di Desa tersebut tidak banyak. Berdasarkan yang data yang telah di
bahwa kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam
peroleh,
maka
pelaksanaan fungsi dan tugasnya adalah
bahwa
setiap
setiap
penulis
berpendapat
anggota
Badan
anggota
Badan
Permusyawaratan Desa yang ada di
Permusayawaratan
Desa
tingkat
Desa
pendidikan
masih
rendah,
memenuhi syarat sebagai anggota Badan
misalnya hanya tamatan SD sampai
Permusyawaratan Desa, sesuai yang
SMP sehingga untuk mengembangkan
diatur didalam Peraturan Pemerintah No.
hasil potensi sumber daya manusia di
72 Tahun 2005 tentang Desa dan
desa
mereka
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
kembangkan dan juga para anggota
Mentawai Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Badan Permusayawaratan Desa ini tidak
Badan Permusyawaratan Desa.
dapat menjalankan pembangunan desa
2.
para
mereka
tersebut
tidak
dapat
Saliguma
harus
benar-benar
Anggaran atau Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan
bahkan dalam membuat Peraturan Desa Wawancara
Desa di Desa Saliguma Kabupaten
dengan Kepala Desa Saliguma Nikolaus
Kepulauan Mentawai, tidak mengetahui
Sakoddobat, pada tanggal 7 Februari
soal anggaran atau tunjangan mereka.
2014 jam 01.30-02.30 wib di Dusun
Ini
Malibakbak Desa Saliguma Kecamatan
pejabat-pejabat
Siberut Tengah).
Kabupaten dengan Pemerintah Desa
saja
tidak
tahu (Hasil
juga
disebabkan
karena antara
di
Pemerintah
tidak terus terang dalam memberikan Berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4
Tahun
2010
tentang
syarat untuk menjadi anggota Badan Desa,
tingkat
pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar (Sekolah Dasar) atau sederajat.
Permusyawaratan Desa.
Badan
Permusyawaratan Desa bahwa syarat-
Permusyawaratan
tunjangan kepada setiap anggota Badan
Di
dalam
Peraturan
Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4
Tahun
2010
tentang
Badan
Permusyawaratan Desa Pasal 39 Ayat (1) berbunyi:
Badan
untuk menggali sumber pendapatan di
Permusyawaratn Desa menerima
desa tersebut. Sehingga setiap tunjangan
tunjangan
dengan
anggota Badan Permusyawaratan Desa
kemampuan keuangan Desa, setiap
dapat diambil dari hasil pendapatan
tunjangan pimpinan dan anggota
desa,
Badan
pelaksanaan fungsi dan tugas anggota
Pimpinan
dan
anggota
sesuai
Permusyawaratan
Desa
sehingga
dengan
demikian
ditetapkan dalam APB Desa.
Badan Permusyawaratan Desa dapat
Menurut Kristinus Basir sebagai
berjalan sebagaimana mestinya (Hasil
anggota DPR Kabupaten Kepulauan
wawancara salah satu tokoh masyarakat
Mentawai, mengatakan bahwa yang
Desa Saliguma Jamaludin, pada tanggal
melatar belakangi Badan
8 Februari 2014 jam 01.00-03.30 wib di
Permusyawaratan Desa di Kabupaten
Dusun Matoimiang Kecamatan Siberut
Kepulauan Mentawai tidak dapat
Tengah).
berjalan sebagaimana mestinya, karena tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak cukup
C. Upaya
Kepulauan Kendala
untuk membiayai mereka. Karena sumber daya alam di Desa tersebut masih belum cukup untuk membiayai para anggota Badan Permusyawaratn
anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tanggal 10 Februari 2014 jam 10.00-12.00 wib di Tuapejat
Yang
Sedangkan menurut salah satu tokoh Jamaludin
mengatakan
bahwa pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan
Desa
sebenarnya
jangan tergantung anggaran dananya atau tunjangan pada pemerintah saja, tetapi
setiap
anggota
Mengatasi
Dihadapi
Fungsi
Dan
Dalam Tugas
Lemabaga Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Saliguma Kecamatan
Ada
beberapa
Badan
Permusyawaratan Desa itu berusaha
upaya
yang
dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pelaksanaan fungsi
dan
Permusyawaratan
KM 5).
Mentawai
Pelaksanaan
wawancara dengan Kristinus Basir
masyarakat
Kabupaten
Siberut Tengah.
Desa di Desa Saliguma (Hasil
akan
Pemerintah
Saliguma
untuk
tugas Desa
Badan di
mengatasi
Desa kendala
tersebut: a)
Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan
Kabupaten
Kepulauan Mentawai menyiapkan enam prioritas pembangunan untuk keluar membawa masyarakat Mentawai dari ketertinggalan
agar
kehidupan
masyarakat setempat lebih baik. Enam
Menengah Atas) mengatakan bahwa,
prioritas tersebut adalah pembangunan
dalam menjalankan fungsi dan tugas
trans, sekolah unggul, puskesmas plus,
para anggotanya mereka tidak mampu,
pembangunan ekonomi sektor riil dan
Arselmus menerapkan diskusi antara
infrastruktur, dan mentawai terang.
para anggota BPD untuk selalu
Di
Desa
Saliguma
Kecamatan
mengeluarkan pendapat dalam forum
Siberut Tengah yang memiliki luas
pembahasan rancangan Peraturan Desa,
wilayah ±19.800 ha dengan penduduk
beliau juga menambahkan bahwa para
pada tahun 2012 berjumlah ±26.22 jiwa
anggotanya agar mengambil paket B
yang terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun
SLTP dan C SMA agar pendidikan para
Matoimiang, Dusun Malibakbak, Dusun
anggotanya merata, dalam hal ini upaya
Limu,
Pemerintahan Kabupaten Kepualauan
Dusun
Sigulu-guluk,
Dusun
Tinambu dan Dusun Proyek. Di Desa
Mentawai dalam mengatasi kendala
tersebut sudah terlaksana salah satu
yang dihadapi dalam menjalankan
enam prioritas pembangunan sekolah
fungsi dan tugas Badan
satu unit gedung SD dan gedung SLTP
Permusyawaratan Desa yaitu dengan
yang didirikan pada tahun 2013, dimana
memberikan buku-buku pedoman serta
di Desa Saliguma tersebut dahulunya
melaksanakan pelatihan-pelatihan yang
hanya mempunyai satu unit gedung SD
sudah terlaksana di Tuapejat pada
No.16. Dengan terlaksananya enam
Tanggal 8 s/d 9 Bulan Juli 2013 Hotel
prioritas
Toronia KM.5 Setengah Bumi Sikerei
tersebut,
anggota
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
(Hasil wawancara denga Arselmus
Saliguma yang rata-rata pendidikan
Ketua BPD Desa Saliguma, pada
tamatan sekolah dasar (SD) yang masa
Tanggal 8 Februari 2014 jam 09.00-
jabatannya
11.30 wib di Dusun Sikebbukat
6
(enam)
tahun
sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabuapaten
Kecamatan Siberut Tengah).
Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk kedepannya lebih baik dalam menjalankan fungsi dan tugas dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Menurut ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Arselmus yang pendidikan terakhir SMA (Sekolah
b)
Anggaran atau Tunjangan Lembaga Badan Permusyawaratan
Desa
(BPD)
di
Desa
Saliguma
Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdiri tahun 2008 mengalami kekosongan hukum sehingga dalam
dalam
penyelenggaran
b. 2
pemerintah desa vakum yang tidak
c. 2
dan hanya formalitas saja, hal ini oleh
anggaran
Kabupaten
mengatakan
Desa
bahwa
Saliguma,
anggaran
atau
unsur
Dari kendala di atas, Pemerintahan
hanya tidak memperoleh tunjangan sama
Kepala
dari
masyarakat lainnya;
Permusyawaratan Desa pada saat itu
Sakubou
orang
e. 3 (tiga) orang dari unsur pemuka
Sembilan) orang, para anggota Badan
Mantan
(dua)
agama; dan
minim. Dengan struktur organisasi 9 (
Amirudin
unsur
d. 2 (dua) orang dari unsur pemuka
tunjangan anggota BPD yang masih
Menurut
dari
golongan profesi;
atau
sekali.
orang
pemangku adat;
sesuai dengan peraturan yang berlaku
disebabkan
(dua)
Kepualauan
mengeluarkan
Mentawai
Peraturan
Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 10
Tahun
2010
tentang
Sumber
tunjangan anggota BPD berasal dari
Pendapatan Desa Pasal 2:
Bantuan
Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:
Keuangan
Desa
(Hasil
wawancara dengan mantan Kepala Desa
a.
Pendapatan Asli Desa.
periode 2008-2012 Amirudin Sakubou,
Pendapatan asli Desa Saliguma
pada Tanggal 8 Februari 2014 jam
pada dasarnya hanya hasil swadaya
02.00-03.00 wib di Dusun Sikebbukat
dan partisipasi salah satunya adalah
Kecamatan Siberut Tengah).
iuaran per Kepala Keluarga (iuran KK).
Oleh sebab itu, pada awal Tahun 2013 Lembaga Badan Permusyawaratan
b.
hasil
Pajak
Daerah
dan
Retribusi Daerah.
Desa di Desa Saliguma kembali normal sebagaimana di atur dalam peraturan
Bagi
c.
Bagian dari Dana Perimbangan
berlaku.
Keuangan Pusat dan Daerah yang
Dengan jumlah anggota 11 (sebelas)
diterimah oleh Kabupaten yang
orang berdasarkan Peraturan Daerah
merupakan Alokasi Dana Desa.
perundang-undangan
yang
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor
Berdasarkan
4
Badan
wawancara dengan salah satu anggota
Permusyawaratan Desa Pasal 5 Ayat (4):
Badan Permusyawaratan Desa Alokasi
Jumlah anggota BPD dengan komposisi
Dana Desa di Desa Saliguma baru mulai
sebanyak 11 orang,terdiri dari:
pada
Tahun
2010
tentang
a. 2 (dua) orang dari unsur dusun;
bulan
treatment
hasil
penelitian
Januari pertama
2013
dan
dengan adalah
Rp.772.029.000-, ( Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Dua Juta Dua Puluh Sembilan
dan Pemerintah Kabupaten dalam
Ribu
rangka
Rupiah)
Alokasi
Dana
Desa
urusan
Pemerintahan.
dipergunakan untuk (Hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Saliguma,
pelaksanaan
e.
Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Darman Tasiringengeik pada tanggal 7
Menurut
Februari 2014 jam 08.30-11.00 wib di
Wakil
Ketua
Badan
Dusun Matoimiang Kecamatan Siberut
Permusyawaratan Desa (BPD) Andreas
Tengah)
Sakatsila mengatakan, bahwa anggota
1) Belanja Pegawai (PTAPD).
BPD honor mereka sepenuhnya berasal
2) Belanja Operasional; dan
dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang
3) Belanja Pemberdayaan.
dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten
I.
II.
Belanja
operasional
yang
Kepulauan Mentawai dan sudah berjalan
dimaksud adalah paling banyak
1
30% (tiga puluh perseratus) dari
diterimah 6 (Enam ) Bulan sekali dalam
Alokasi
satu
Dana
Desa
setelah
yang
anggarannya
tahun(Hasil
wawancara
denganWakil
Belanja pemberdayaan paling
Saliguma
sedikit
Tanggal 12 Februari 2014 jam 10.30-
70%
(tujuh
puluh
Ketua
Andreas
dikurangi
Kecamatan Siberut Tengah).
di
Desa
dalam
hal
a) Perbaikan
Bak
Air
b) Kegiatan bulan bhakti
sarana
Matoimiang
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis
sebagai berikut: Pelaksanaan
fungsi
dan
tugas
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Saliguma Kecamatan Siberut
prasarana olah raga. d) Pembukaan pemukiman
Tengah
Kabupaten
Kepulauan
Mentawai di atur dalam Peraturan
baru.
Daerah
e) Penanggulangan
Mentawai
kemiskinan. Keuangan
pada
Simpulan
1.
gotong royong.
Bantuan
Dusun
Desa
mengemukakan beberapa kesimpulan
bersih.
c) Perbaikan
di
Sakatsila,
12.00
PTAPD,
wib
BPD
perseratus ) dari ADD setelah
pemberdayaan digunakan untuk:
dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
tahun
dikurangi PTAPD.
Saliguma
d.
(Satu)
Kabupaten
Kepulauan
Bupati
Kabupaten
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Badan
Permusyawaratan
Desa.
Badan
Permusyawaratan
berfungsi
sebagai
Menetapkan
berikut
Peraturan
Desa
3.
Upaya
Pemerintah
Kepulauan
dan
kendala
menyalurkan
aspirasi
yang
pelaksanaan
Membahas
Badan
rancangan
bersama
peraturan
Kabupaten
Mentawai
masyarakat. Sedangkan tugasnya :
mengatasi
dihadapi
fungsi
dalam
dan
tugas
Permusyawaratan
Desa
Desa,
(BPD) khususnya masalah sumber
pengawasan
daya manusia (SDM) dimana para
Kepala
melaksanakan
peraturan
anggota
BPD
desa dan peraturan Kepala Desa,
Sekolah
Dasar
mengusulkan pengangkatan Kepala
memberikan buku pedoman dan
Desa, dan pemberhentian Kepala
pelatihan
Desa, membentuk panitia Kepala
Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Desa,
Mentawai tiap tahun sekali.
terhadap
pelaksanaan
Menggali,
menghimpun
menampung,
merumuskan
dan
adalah
tamatan
(SD)
dengan
yang
diadakan
oleh
Ucapan Terimah Kasih
menyalurkan aspirasi masyarakat,
Pada kesempatan ini, penulis
dan menyusun tata tertib Badan
mengucapkan terimah kasih kepada Ibuk
Permusyawaratan Desa.
Nurbeti, SH.MH selaku pembimbing I
Kendala
dalam
sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum
dan
tugas
Universitas Bung Hatta Padang, dan
Permusyawaratan
Desa
Bapak
yang
pelaksanaan Badan
dihadapi
fungsi
Suamperi,
SH.MH
selaku
Saliguma
pembimbing II sekaligus Ketua bagian
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
yaitu: Sumber daya manusia (SDM)
Universitas Bung Hatta Padang yang
atau tingkat pendidikan anggota
telah
Badan
memberikan
(BPD)
di
Desa
Permusyawaratan
Desa
meluangkan
waktunya
bimbingan,
mereka dalam pelaksanaan fungsi
penulisan skripsi tugas akhir ini dapat
dan tugasnya sesuai sebagaimana
diselesaikan.
Kabupaten
Kepulauan
Mentawai Nomor 4 Tahun 2010
saran-saran
arahan,
petunjuk,
Daerah
dan
dalam
masih rendah sehingga kecakapan
yang di atur dalam Peraturan
Desa.
:
bersama Kepala Desa, menampung
desa
2.
tentang Badan Permusyawaratan
Desa
Selanjutnya mengucapkan
terima
sebesar-besarnya kepada:
hingga
penulis kasih
yang
1. Ibuk
Dwi
Astuti
Tasiringengeik)
Palupi,
SH.MH, Dekan Fakultas Hukum
pengorbanan,
Universitas Bung Hatta.
bimbingan,
segala bantuan,
arahan,
dan
semangat yang penulis terima
2. Ibuk Deswita Rosra, SH, MH, selaku pembimbing akademik
semasa
yang
penyelesaian tugas akhir ini.
meluangkan
waktunya
kuliah
hingga
6. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa
untuk memberikan petunjuk dan saran dari semester I dan sampai
Fakultas
akhir
Universitas Bung Hatta dan
semester
dalam
3. Seluruh
Staff
Hukum
2008
semua pihak yang telah banyak
administrasi akademik. dosen
membantu
dan
penulis
dalam
karyawan
di
lingkungan
menyelesaikan tugas akhir ini.
Fakultas
Hukum
Universitas
Penulis juga menyadari bahwa
Bung
Hatta
bimbingan
Padang dan
atas
didikannya
penulis adalah manusia biasa yang memiliki
banyak
kelemahan.
selama ini. 4. Para informen dan tokoh-tokoh
Begitu
kekurangan juga
dan
penulisan
skripsi ini sebagai tugas akhir dalam
aparat di Kabupaten Kepulauan
memperoleh
Mentawai
Saliguma
Universitas Bung Hatta Padang masih
Kecamatan Siberut Tengah yang
jauh dari kesempurnaan, karena masih
telah banyak membantu penulis
banyak kekurangan dan kelemahan.
dalam memperoleh data secara
Oleh karena itu diharapkan kritik dan
lisan
dalam
saran serta masukan yang membangun
tugas
demi penyempurnaan skripsi ini di masa
Desa
dan
menyelesaikan
akurat tulisan
gelar
Sarjana
Hukum
yang akan datang.
akhir ini. 5. Kedua orang tua Ayah Bustami
Akhir kata semoga karya yang
(Alm), Ibu Umi Salim (Alm)
sederhana ini dapat bermanfaat bagi
dan saudara-saudariku (Darman
semua pihak yang membutuhkannya,
Tasiringengeik,
terutama bagi penulis sendiri.
Jhon
Tasiringengeik, May Chandra
Daftar Pustaka
Tasiringengeik,
Amiruddin, Zainal Asikin,2004,
Agustina
Tasiringengeik, Emma Malini
Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Tasiringengeik,
PT
Tasiringengeik,
atas
Sioddoi Siti
Martha
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Ateng Syafrudin, 1989, Menjelang 10 Tahun Berlaku Undang-undang
Undang-Undang
Negara
Republik
Nomor 5 Tahun 1979
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Pemerintahan Desa, Makalah Tentang Desa
Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang. Bayu Surianingrat, 1981, Pemerintahan dan Administrasi Desa, Aksara Baru, Jakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
............................., 1984, Desa dan Kelurahan menurut UU No. 5
Pemerintahan Daerah
Tahun 1977, Aksara Baru,
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan
Jakarta.
Mentawai Nomor 6 Tahun Tentang
Daeng Sudirwo, 1985, Pokok-pokok
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa, Angkasa, Bandung.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Haw Widjaja,2012, Otonomi Desa,
Pemerintah Desa
Rajawali Pers, Jakarta. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Joeniarto. R, 1992, Perkembangan
Mentawai Nomor 4 Tahun Tentang
Pemerintahan Lokal, Bumi Aksara, Badan Permusyawaratan Desa
Jakarta. Soetardjo Kartohadikoesoema, 1965, Desa, Sumur Bandung.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Sumber Pendapatan
Unang Soenardjo, 1984, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Tarsito, Bandung.
Desa
Darmizi Roza, Tesis UNPAD, Akibat Hukum Perubahan Pemerintahan Nagari Menjadi Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat UU No.5 Tahun 1979 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Penerbit Amelia Surabaya 2003 Website-website
