PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang)
ARTIKEL Ditulis Kepada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
MUHAMMAD TAUFIK NPM: 0810012111276
Bagian Tata Negara FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014 FAKULTAS HUKUM 1
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN JURNAL
Nama
:
Muhammad Taufik
NPM
:
0810012111276
Program Kekhususan :
Hukum Tata Negara
Judul Skripsi
Perlindungan Hukum dalam pengiriman Tenaga Kerja
:
Indonesia ke Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Studi Kasus Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Padang)
Telah dikonultasi dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website
1. Dr. SanidjarPebrihariatiR,S.H,M.H.
(Pembimbing I)
2. Suamperi, S.H, M.H.
(Pembimbing II)
2
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang) Muhammad Taufik1) Sanidjar Pebrihariati1) Suamperi1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 2) Dosen Pengajar Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected] 1)
ABSTRAK The right of every person, mandated in the basic laws 1945 section 27 subsection (1)” every citizen has the right to work and decent living for humanity”. Indonesian migrant workers (TKI) that working abroad is not supported by sufficient ability and low levels of education, in labor sending abroad more attention in terms of quantity and quality in terms of ignoring labor itself. In the formulation of the problem, 1) procedures and mechanisms for the protection of the law, 2) the obstacles faced in providing legal protection, 3) the efforts made to overcome the problems encountered. Methods of sociological research data obtained directly from the source first. Sociological studies that used the law, research on primary data or data base. Procedure sending workers must have a work visa, passports and identity cards to work abroad, every prospective workers should be given training in (BLK) before departure. Implementation of this program by the government for the protection in the pre-placement guided by Kepmenakertrans. 104A/MEN/2002. Constraints faced by many recruitment agencies who do the hiring are not in accordance with the procedures and the number of prospective workes who falsify their identity. For that efforts to resolve labor issues in general there are two settlement of labor issues through diplomatic channels and track agents / partners overseas recruitment agency. Keywords : legal protection, shipping, labor Indonesia, the constitution of 1945
Pendahuluan
kuatkan dengan adanya penambahan bab
Bekerja untuk mencapai suatu penghidupan
mengenai
yang layak merupakan hak setiap orang, baik
perubahan kedua UUD 1945, terutama Pasal
pria maupun wanita. Hak ini melekat pada
28 D ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang
seluruh
sebagaimana
berhak serta mendapatkan imbalan dan
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
perlakuan yang adil dan layak dalam
1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi
hubungan kerja”.
“Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan
Krisis
dan
menyebabkan
bangsa
Indonesia
penghidupan
yang
layak
bagi
kemanusiaan”. Ketentuan ini semakin di
Hak
ekonomi
Asasi
Manusia
pada
yang
berkepanjangan
kondisi
perekonomian
Indonesia yang tidak stabil. Kondisi yang 1
demikian
secara
menyebabkan
tidak
langsung
terbatasnya
lapangan
c. Mengurangi
tekanan
pengangguran
dalam negeri.
pekerjaan baik di kota-kota maupun di
d. Meningkatkan devisa Negara.
daerah-daerah. Terbatasnya jumlah lapangan
e. Mempererat hubungan antar Negara
pekerjaan dan semakin meningkatnya jumlah
dan bangsa (Ibid, hlm 37.)
tenaga kerja maka terciptalah banyak sekali
Seharusnya hal ini dibarengi oleh
pengangguran di desa maupun di kota,
perlindungan terhadap TKI yang lebih baik
dengan kondisi semacam itu dapat di pahami
supaya tidak terlihat lagi kasus penganiayaan
apabila terdapat kecenderungan sebagian
tehadap Tenaga Kerja Indonesia di luar
besar tenaga kerja untuk memanfaatkan
negeri. Salah satunya contoh yang dialami
peluang kerja yang ada di pasar kerja luar
oleh Siti (21) TKI asal Sulawesi yang disiksa
negeri dengan menjadi Tenaga Kerja Migran
oleh majikannya di Kuala Lumpur Malaysia
baik secara resmi (legal), maupun tidak
karena suatu kesalahan yang kecil namun ia
resmi (illegal).
mendapatkan hukuman yang tidak setimpal
Apalagi
sejak
pemerintah
(Majalah Tempo, Edisi 227, Minggu ke 1
mempekenalkan program AKAN (Antar
Juni 2004, Pukul 12.04 WIB, Penulis Anis
Kerja Antar Negara) yaitu suatu mekanisme
Hidayah).
penyaluran dan penempatan tenaga kerja
Contoh yang lainnya dialami Walfrida
Indonesia ke luar negeri untuk melakukan
(17) TKI asal Nusa Tenggara yang diancam
kegiatan ekonomi atau sosial dalam jangka
hukuman mati karena disangka melakukan
waktu tertentu berdasarkan perpanjangan
pembunuhan
kerja (Maiyestati, 2001, Diklat Hukum
Desember 2009 (Majalah Tempo, C.O
Perburuhan dan Ketenagakerjaan, University
Jum’at 14 Oktober 2014, Pukul 17.00 WIB,
Bung Hatta Padang, hlm 37). Para Tenaga
Penulis Masrur). Keinginan pencari kerja
Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar
selanjutnya disebut Pencaker di Sumbar
negeri tidak di dukung oleh kemampuan
untuk
yang mencukupi atau dengan kata lain
mengalami penurunan tiap tahunnya. Selain
tingkat pendidikan yang rendah.
memiliki kekurangan skil, tingginya rasa
Pada dasarnya pengiriman Tenaga Kerja
takut akibat informasi tentang kondisi tenaga
Indonesia ke luar negeri di maksudkan
kerja Indonesia (TKI) yang di tangkap
untuk:
menjadi
a. Memperluas kesempatan pekerjaan. b. Meningkatkan
keahlian
pencari
majikannya,
kerja
penyebab
ke
Puan
luar
lainnya
Yeap
negeri
(Penulis
Zulhendra, Judul Data Pengiriman TKI dan
keluar negeri,
pengalaman kerja. 2
Dinsosnaker//http;.//www.com, Tanggal 10
yang berkaiatan dengan masalah
Oktober 2012, Pukul 20.00 WIB).
penelitian.
Selain penghasilan lebih besar, juga akan mendapatkan pola kerja yang lebih
c. Data Tersier
baik. Pengiriman TKI dari Sumbar itu tidak
Sumber data tersier adalah
sembarangan harus melalui seleksi yang
bahan hukum
ketat
penjelasan terhadap data primer dan
. Metode Penelitian
data sekunder. Bahan hukum yang di pakai dalam
Penelitian ini merupakan penelitian
penelitian ini adalah :
hukum sosiologis adalah penelitian yang terhadap
data
primer/data
dasar
1. Bahan hukum yang mengikat antara
yang
lain:
diperoleh langsung kelapangan dengan cara
a. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UUD
wawancara untuk mendapatkan data primer.
1945.
Jenis data yang digunakan yaitu data
b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
sekunder dan data primer.
tentang Ketenagakerjaan.
1. Bahan atau Materi Penelitian
c. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999
Penelitian ini menggunakan 2 data
tentang Hubungan Luar Negeri.
yaitu :
d. Undang-undang Nomor 39 tentang
a. Data Primer
Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Bahan hukum primer yang menjadi
acuan
adalah
Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
Peraturan
e. Keppres Nomor 109/2001 jo Kep.
Perundang-undangan secara langsung
Menlu
maupun tidak langsung ada kaitannya
053/2001
tentang
Warga Negara Indonesia dan badan
Data Sekunder
Hukum Indonesia.
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum
Nomor
Pembentukan Direktorat Perlindungan
dengan masalah pengiriman TKI. b.
yang memberikan
2. Bahan Hukum Sekunder
yang memberikan
Meliputi
penjelasan mengenai bahan hukum
buku-buku
yang
berkaitan dengan penelitian, data hasil
primer berupa hasil penelitian, karya
penelitian, karangan ilmiah dan lain-lain.
ilmiah di bidang hukum dan bahan
3. TeknikPengumpulan Data
seminar mengenai ketenagakerjaan
a. Studi Dokumen
serta naskah akedemik khususnya
Untuk
mendapatkan
data
sekunder di peroleh melalui buku3
buku perpustakaan dimana penulis
Pelaksana kegiatan penempatan TKI ke luar
melakukan
negeri
dengan
bahan-bahan
cara
dengan
meniliti
sebagian
besar
dilakukan
oleh
mempelajari
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
Perundang-undangan yang menjadi
(PJTKI). PJTKI adalah badan usaha yang
dasar
pengiriman
berbentuk perseroan terbatas yang memiliki
Tenaga Kerja Indonesia ke Luar
Surat Izin Usaha Penempatan TKI (SIUP
Negeri
PJTKI)
hukum
dan
masalah
dalam
upaya
penyelesaian
ketenagakerjaan
di
luar
yang
di
keluarkan
oleh
Dinsosnakertrans.
negeri.
1. Prosedur Penempatan TKI ke luar
b. Wawancara
negeri persyaratannya administrasinya
Untuk primer
mendapatkan diadakan
langsung
data
memenuhi
wawancara
dengan
persyaratannya-
persyaratannya sebagai berikut ;
pejabat
a. Calon
TKI
mencari
informasi
Dinsosnaker yang berwenang yaitu
lowongan kerja ke luar negeri ke
Dinsosnaker Kota Padang.
sumber
informasi
(Dinsosnakertrans,
BP2TKI,
4. Analisa Data Data yang diperoleh dianalisis secara
kuantatif
yaitu
PJTKI, media masa, internet dan
dengan
lain-lain)
mengelompokkan data menurut aspekaspek
yang
diteliti
atau
b. Calon TKI mengikuti penyuluhan
tanpa
pendaftaran dan seleksi.
menggunakan angka-angka atau dengan
c. Calon TKI yang lulus seleksi
kata lain analisis kualitatif adalah data
menandatangani
yang muncul berwujud kata-kata bukan
Penempatan dengan PJTKI.
rangkaian kata.
d. Calon
TKI
Perjanjian
mengikuti
tes
kesehatan, pelatihan kerja, dan uji Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Prosedur
dan
Perlindungan
kompetensi.
mekanisme
Hukum
e. Calon TKI mengikuti Pembekalan
dalam
Akhir Pemberangkatan (PAP) dan
Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
menandatangani Perjanjian Kerja
ke Luar Negeri.
(BP2TKI menyelenggarakan PAP
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke
luar
alternative
negeri strategis
merupakan untuk
dan mengesahkan Perjanjian Kerja
gagasan
yang telah di tandatangani TKI)
mengatasi
Calon TKI yang mendaftar
masalah penganguran di dalam negeri.
harus sudah mempunyai dokumen 4
yang
dilaksanakan
oleh
Padang, adapun perlindungan yang
Dinsosnakertrans maupun PJTKI :
dapat dilakukan pemerintah dalam
a. Dokumen yang harus dimiliki
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke
sebagai berikut :
Luar Negeri adalah dengan adanya
1) Paspor
Peraturan Perundang-Undangan antara
2) Visa Kerja
lain :
3) Tiket perjalanan
a. Undang-undang No. 39 Tahun
4) Perjanjian kerja yang telah
2004 Tentang Penempatan Tenaga
di tandatangani TKI
Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
5) Kartu Peserta Asuransi
b. Undang-undang No. 13 Tahun
6) Buku tabungan atau nomor
2003 tentang Ketenagakerjaan.
rekening
c. Kementrans
b. Persyaratan TKI adalah : 1) Berusia
Pelaksanaan
kurangnya 18 tahun Kartu
No.
19/MEN/V/2006
sekurang-
2) Memiliki
RI
tentang
Penempatan
Perlindungan TKI di Luar Negeri. Tanda
d. Kepmentrans
Penduduk (KTP)
No.
104/A/MEN/2002
tentang
3) Sehat mental/fisik
Penempatan
4) Berpendidikan tertentu
Indonesia ke Luar Negeri.
5) Terdaftar
di
Dinas
tentang
paspor
dari
Perubaahan
Kepmenakertrans
Kantor Imigrasi 7) Bersedia
Tenaga
Kerja
e. Kepmenaker No. 166/MEN/2002
Ketenagakerjaan 6) Memiliki
dan
Pasal No.
104
A/MEN/2002 memenuhi
Adapun
perlindungan
hukum
pelaksanaan isi perjanjian
dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu :
kerja
1. Tahap Pra Penempatan (Pasal 31)
8) Memiliki izin dari orang
Penyelenggaraan
tua,suami dan istri 2. Perlindungan
pengiriman
tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam
bukanlah milik dan kepentingan dari
Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke
satu instansi saja yaitu Dinsosnaker
Luar Negeri
melainkan juga merupakan program
Berdasarkan
Hukum
21
hasil
penelitian
yang bersifat lintas sektoral dan lintas
penulis pada instansi Dinas Sosial
fungsi karena dalam pelaksanaannya
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
melibatkan peran dan fungsi berbagai 5
instansi
dan
keimigrasian,
lembaga
seperti
a) Pekerjaan yang diberikan
tidak
kesehatan,perhubungan
sesuai dengan yang dicantumkan
termasuk badan usaha swasta yaitu
pada perjanjian kerja yang telah
PJTKI (Perusahaan Jasa Pengiriman
ditanda tangani.
Tenaga
Kerja
Indonesia)
sebagai
b) Perlakuan
pelaku langsung penempatan TKI ke
tidak
c) Pembebanan pekerjaan yang terlalu
Langkah-langkah perlindungan
berat dan kurang waktu istirahat.
bagi TKI selama pra penempatan
d) Hak-hak TKI seperti gaji, tunjangan,
adalah:
cuti, dan fasilitas lainnya tidak memperoleh
kejelasan
dibebankan sebagaimana seharusnya.
informasi tentang keabsahan PJTKI 2) TKI
yang
manusiawi.
Luar Negeri.
1) TKI
majikan
harus
kesehatan
memenuhi
fisik
dan
e) Pembatasan
syarat
kesempatan
berkomunikasi dengan keluarga di
kesehatan
tanah air.
mental
3. Tahap Purna Penempatan (Pasal 73)
3) TKI harus memiliki keterampilan
Adapun
bentuk-bentuk
kerja dan kemampuan berbahasa
permasalahan TKI pada saat purna
Negara setempat yang memadai.
penempatan atau pada saat kepulangan
4) TKI harus memiliki dokumen yang
kembali ke tanah air antara lain :
diperlukan dengan lengkap 5) TKI
harus
memiliki
a. Pemungutan biaya oleh perusahaan nomor
angkutan pemulangan TKI yang
rekening Bank
melebihi tarif yang di tentukan.
6) TKI harus memahami isi perjanjian
b. Penelataran
kerja dan menandatangani
oleh
perusahaan
pemulangan TKI yang menurunkan
7) TKI harus memiliki bebas fisikal
TKI sebelum sampai di tempat tujuan
luar negeri.
yaitu daerah asal TKI.
2. Tahap Penempatan (Pasal 27)
c. Perlakuan
Permasalahan TKI bukan hanya
tidak
pemerasan
oleh
atau
oknum-oknum
pada saat pra penempatan melainkan
kepada
juga pada masa penempatan.
pemulangan di bandara atau dalam
Adapun
bentuk-bentuk
TKI
manusiawi
dalam
pelayanan
perjalanan ke daerah asalnya.
Permasalahan TKI masa penempatan
d. Mengurus pemakaman di Negara
luar negeri adalah ;
tujuan penempatan TKI
6
e. Memberikan perlindungan terhadap seluruh
harta
milik
TKI
b. Calon TKI/orang tuanya akan
untuk
menggadaikan
kepentingan anggota keluarganya.
TKI
yang
c. Banyaknya
seharusnya
berhutang
diterimanya. Untuk
mengatasi
permasalahan
TKI
yang
akan
menyulitkan
2. Dalam proses pengurusan sebelum berangkat
bagi para TKI pada saat purna penempatan
adalah :
antara lain :
a. Calan melaporkanke
calon
operasional PJTKI.
tersebut, adapun bentuk-bentuk perlindungan
a. TKI
/harta
keluarganya.
f. Mengurus pemenuhan semua hakhak
barang
perwakilan
RI
banyak
karena berahirnya perjanjian kerja.
kendala
TKI
yang
yang
yang
timbul
mendaftar
berasal
dari
keluarga kurang mampu.
b. Pengguna jasa atau agency mengantar
b. Jumlah calon TKI yang tidak
ke bandara setempat dan membiayai
lulus tes cukup banyak.
kepulangan TKI ke Indonesia
c. Calon
c. PJTKI melaporkan kepulangan kepada
TKI
menyerahkan
terlambat dokumen
Dinsosnakertrans karena :
persyaratan dari batas waktu yang
1. Perjanjian Kerja
ditentukan.
2. TKI
kecelakaan/sakit/meninggal C. Upaya yang dilakukan Dinsosnaker
dunia
dalam
3. TKI bermasalah
mengatasi
masalah
yang
dihadapinya.
d. PJTKI bertanggung atas hak-hak TKI
Pemerintah
yang belum diselesaikan.
Dinsosnaker
Kota
dalam Padang
hal
ini dalam
menyelesaikan masalah ketenagakerjaan
B. Kendala yang dihadapi Dinsosnaker Perlindungan
melakukan dua upaya, pertama jalur
terhadap Tenaga Kerja Indonesia ke
diplomatik dan yang kedua jalur agen
Luar Negeri
atau mitra kerja PJTKI yang mengirim
1. Kendala yang di hadapi Dinsosnaker
TKI tersebut.
dalam
Memberikan
Kota Padang dalam memberikan
a.
Jalur diplomatik yaitu perwakilan RI
perlindungan terhadap Tenaga Kerja
di bidang ketenagakerjaan di Negara
Indonesia ke Luar Negeri adalah :
tersebut untuk meminta klasifikasi
a. Calon TKI akan berhutang ke
dan mencoba menyelesaikan masalah
PJTKI untuk biaya administrasi.
tersebut secara damai. 7
b.
Jalur agen / mitra kerja PJTKI yang mengirimkan
TKI
tersebut
a.
Calon TKI akan berhutang ke
dan
PJTKI untuk biaya administrasi.
biasanya agen dari PJTKI memanggil
b. Calon
TKI
TKI yang bersangkutan serta majikan
menggadaikan
dimana TKI itu bekerja, kemudian
keluarganya.
diupayakan
langkah-langkah
c. Banyaknya
penyelesaian secara damai.
berhutang
orang
tuanya
akan
barang/harta
calon
TKI
yang
akan
menyulitkan
operasional PJTKI. Simpulan
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinsosnaker
1. Dari hasil penelitian dan pengamatan
Kota Padang dalam mengatasi masalah
yang penulis lakukan, maka dapat di
yang dihadapinya adalah :
ambil kesimpulan antara lain : a.
Secara
Calon TKI mencari lowongan kerja
dan dengan cara jalur agen/mitra kerja PJTKI.
Calon TKI yang lulus seleksi
Ucapan terima kasih
menandatangani perjanjian. d.
Pada
Calon TKI mengikuti tes
kesempatan
ini
penulis
mengucapkan terima kasih banyak kepada
kesehatan. e.
penyelesaian
melalui 2 cara yaitu dengan cara diplomatic
Calon TKI mengikuti penyuluhan pendaftaran.
c.
besar
masalah TKI di luar negeri dapat ditempuh
ke luar negeri ke sumber informasi. b.
garis
pihak-pihak yang sudah membantu penulis
Calon TKI mengikuti pembekalan
selama menyelesaikan skripsi. Pihak-pihak
akhir pemberangkatan.
yang dengan sabar membimbing dan selalu
Perlindungan melalui tiga tahap
memotivasi penulis dalam menyelesaikan
yaitu pra penempatan, penempatan dan
skripsi.
purna penempatan dengan berpedoman
1. Pihak tersebut adalah: (1) Ibu Dr.
kepada Kepmentrans No.
Sanidjar
104/A/Men/2002 tentang penempatan
Pebrihariati
selaku Pembimbing 1
tenaga kerja ke luar negeri.
Suamperi,
2. Kendala yang dihadapi Dinsosnaker
S.H.,
Pembimbing II,
Kota Padang pemerintah memberikan
R,S.H.M.H, (2) Bapak
M.H, merangkap
selaku Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara, (3)
perlindungan hukum dalam pengiriman
Bapak Drs. Suparman Khan,M.Hum
Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
sebagai Penguji 1, (4) Bapak Ibu
adalah :
Nurbeti,S.H.M.H sebagai Penguji II, (5) Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H, 8
selaku
Penguji
III,
(6)
Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.
Keluarga
tercinta yang selalu memberi dukungan
Penulis Zulhendra,Judul Data Pengiriman TKI ke Luar Negeri,Dinsosnaker//http://www.com ,Tanggal 10 0ktober 2012,Jam 20.00 WIB.
moril maupun materi. (5) Adik-adik penulis, kekasih serta Teman-teman seperjuangan. DAFTAR PUSTAKA
Majalah Monica. Edisi 227. Minggu ke 1 Juni 2004, Pukul 12.04 WIB, Penulis Anis Hidayah.
Biro Humas dan KLN Dinsosnaker,2003. Sorotan Pers TKI di Malaysia, Jakarta. Iman Soepomo,1999. Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta. Koentdjara Ningrat,2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Maiyestati, 2001. Diktat Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, University Bung Hatta. Soerjono Soekamto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa Setiap Tenaga Kerja Memiliki Kesempatan yang sama tanpa Diskriminasi untuk Memperoleh Pekerjaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Keppres Nomor 109/2001 jo Kep Menlu Nomor 053/200 Pembentukan Direktorat Perlindungan Warga 9
