Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN

Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN Oleh: Dungtji Munawar Widyaiswara Utama BDK Cimahi

Abstrak Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP). Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar. Pelaksanaan subsidi perlu pengubahan pola subsidi sesuai dengan kondisi. Misalkan, pengalihan subsidi secara bertahap dari subsidi harga yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu (targeted subsidy). Walaupun penyediaan anggaran subsidi oleh Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar, penyediaan anggaran subsidi tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Dungtji Munawar@2013| Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN

1

Pendahuluan Wacana pembahasan subsidi dalam kebijakan publik yang dilakukan pemerintah Indonesia

seringkali menciptakan pro-kontra dalam tahap penyusunannya ataupun

pembahasannya. Hal ini terjadi pula di seluruh negara yang masih menerapkan kebijakan subsidi. Malah tidak jarang kebijakan subsidi sering berdampak meningkatnya suhu politik pemerintahan. Apalagi kebijakan subsidi tersebut pada umumnya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan sebagian besar masyarakat. Pada umumnya pergolakan di negeri mereka akibat wacana untuk pengurangan ataupun penghapusan subsidi. Ambil contoh saja, kasus subsidi BBM yang sering menjadi pemicu berbagai demontrasi masyarakat di Indonesia.

Subsidi BBM adalah jenis subsidi energi yang

berkaitan erat dengan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Subsidi BBM jelas berbeda dengan kasus subsidi lain (subsidi non BBM). Sebagai ilustrasi untuk subsidi pupuk, pihak pemerintah mengeluarkan anggaran yang dibayarkan kepada industri pupuk dalam bentuk insentif. Misalnya seperti menjual gas alam (LNG, bahan baku utama pembuatan urea) dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, memberikan potongan harga untuk pasokan energi (listrik dan BBM), dan bentuk insentif lainnya yang dapat menurunkan harga pokok.

Tulisan ini akan membahas subsidi dimulai dari pengertian,

konsepsi kebijakan dan arah kebijakan subsidi yang dituangkan dalam RAPB 2014.

Pengertian Subsidi Arti kata subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).

Menurut

Milton

H.

Spencer

dan

Orley

M.

Amos,

Jr.

dalam

bukunyaContemporary Economics Edisi ke-8 halaman 464 sebagaimana dikutip oleh Rudi Handoko dan dan Pandu Patriadi menulis bahwa subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (output). Selanjutnya, menurut Suparmoko, subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi

Dungtji Munawar@2013| Pendahuluan

2

dalam bentuk uang (cash transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind subsidy). Pengertian tentang subsidi ini dapat pula ditemukan dalam tulisan Erwan dalam blognya (Erwan, 2010) yang menjelaskan lebih jauh tentang subsidibahwa subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (public body). Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain: a. penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang; b. hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan pajak); penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang; c. pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana. d. Disamping hal tersebut, semua bentuk income dan price support juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan. Pengertian dari subsidi juga dapat diterapkan dalam bidang perdagangan internasional yaitu setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan, industri, eksportir atau setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang berkembang (Erwan, 2010). Menurut Wikipedia, mengutip tulisan Michael P Todaro,

subsidi (juga disebut

subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.(Todaro, 2009) Subsidi juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi Dungtji Munawar@2013| Pengertian Subsidi

3

yang besar.Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah (http://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi). Adapun menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yangmemproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Dengan demikian, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. adalahbantuanpemerintahdalam

bentuk

Jadi bisa disimpulkan bahwa subsidi

bantuan

keuangan

yang

dibayarkan

kepadaprodusendankonsumensuatu bisnis atau sektor ekonomiatas barang/jasa tertentu.

Pendekatan dalam Perhitungan Subsidi

Menurut

pandangan

Leo

Kusuma

dalam

tulisannya

di

http://leo4kusuma.blogspot.com,pengertian subsidi ditinjau dalam ilmu ekonomi terdapat dua pendekatan yang berbeda sehingga sering menimbulkan kontroversi. Dua pendekatan tersebut menghasilkan dua definisi yang berbeda dan berlawanan. Sejatinya memang tidak ada yang salah dari keduanya secara definitif, tetapi tidak akan bisa bertemu dalam satu kesamaan pandang. Keduanya diakui dan disebutkan dalam buku-buku ilmu ekonomi. Pendekatan pertama mengatakan bahwa subsidi tidak perlu mengeluarkan biaya atau disebut pendekatan profit loss. Sedangkan pendekatan kedua mengatakan subsidi perlu mengeluarkan biaya atau menggunakan pendekatan cost loss. Pendekatan profit loss diterapkan dalam lingkup mikroekonomi. Sedangkan pendekatan cost loss digunakan untuk kebijakan ekonomi. Titik temu di antara kedua pendekatan tersebut sebenarnya hanya terletak pada sasarannya, yaitu harga (price equilibrium). Pada pendekatan profit loss istilah subsidi ditemukan pada penghitungan biaya pokok dan umumnya digunakan dalam lingkup mikroekonomi. Sebagaimana dimaklumi, tujuan organisasi dalam melakukan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan dari selisih antara harga pokok dan harga jual. Harga pokok adalah harga yang diperoleh dari komponen-komponen biaya dengan menggunakan metode perhitungan tertentu. Harga jual adalah besarnya harga pokok ditambah besarnya laba atau keuntungan yang dikehendaki. Dungtji Munawar@2013| Pengertian Subsidi

4

Harga jual biasanya ditentukan pula berdasarkan pertimbangan ekonomi, seperti harga persaingan atau harga pasar dan besarnya nilai manfaat atas produk. Dengan demikian, pengertian subsidi berdasarkan pendekatan profit loss merupakan kebijakan atas penentuan harga jual yang besarnya sama dengan harga pokok. Dengan demikian, dalam pendekatan profit lossini seperti dijelaskan di atas, pihak produsen tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tidak pula mengalami kerugian. Produsen dikatakan rugi apabila harga yang dijual di bawah harga pokoknya. Penghitungan harga pokok sudah memperhitungkan keseluruhan ongkos produksi yang dibayarkan oleh pihak konsumen. Sebagai ilustrasi, apabila Pertamina(yang ditunjuk pemerintah) memproduksi bensin premium dengan harga pokok sebesar Rp 6.500 per liter. Tentu saja, harga pokok tersebut

sudah

memperhitungkan

pula

biaya

distribusi

dan

sebagainya.

Jika

Pertaminakemudian menjual bensin premium dengan harga jual sebesar Rp 6.500 per liter, maka disebutkan Pertamina menjual dengan memberikan subsidi atas produknya. Jika harga pasar untuk bensin premium sejenis sebesar Rp 9.900 per liter, maka seharusnya Pertamina akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.400 per liter bensin premium. Ini berarti apabila bensin premium tersebut dijual sebesar harga pokoknya, maka Pertamina memberikan subsidi sebesar Rp 3.400 per liter bensin premium yang dijual. Berbeda halnya apabila Pertamina tadi kemudian menjual bensin premium di bawah harga pokoknya. Pertamina sebagai produsen bensin premium tadi tidak bisa disebut memberikan subsidi, melainkan telah mengalami kerugian. Besarnya kerugian yang ditanggung oleh Pertamina adalah selisih antara besarnya harga pokok dan harga jual di mana harga jualnya di bawah atau lebih rendah daripada harga pokok. Sekali lagi, harga yang dijual di mana produsen mengalami kerugian tidak bisa dikatakan bahwa produsen memberikan subsidi, melainkan produsen mengalami kerugian dalam penjualan. Selanjutnya Leo Kusuma menjelaskan, bahwa pengertian subsidi dalam pendekatan kebijakan pemerintah memiliki perspektif yang berbeda dengan definisi menurut ilmu ekonomi. Sasarannya masih sama, yaitu harga. Dalam hal ini, kebijakan subsidi bertujuan untuk menekan harga penjualan di bawah harga yang umumnya berlaku. Harga jual bisa memiliki dua pengertian, yaitu harga jual yang ditetapkan oleh produsen atau harga jual yang mengikuti harga pasar (market price). Harga jual dalam arti ditetapkan atau ditentukan oleh produsen merupakan harga pokok ditambahkan besarnya keuntungan yang dikehendaki. Besarnya subsidi bisa jadi menggantikan tambahan keuntungan atau tambahan keuntungan ditambah beberapa ongkos produksi yang terhitung pada harga pokok. Ilustrasi tersebut merupakan mekanisme subsidi harga dalam APBN yang digambarkan Leo Kusuma seperti dilihat pada gambar di bawah ini.

Dungtji Munawar@2013| Pengertian Subsidi

5

Mekanisme subsidi harga dalam APBN (Leo Kusuma, 2012) Berdasarkan mekanisme subsidi harga tersebut di atas, harga normal yang ditetapkan oleh produsen (misalnya Pertamina dalam hal bensin premium) sebesar Pm (misalnya = Rp 9.900 per liter bensin premium) atau disebut juga harga pasar. Pertamina mendapatkan untung (laba) sebesar Rp3.400 apabila menjual di antara harga Po hingga Pm. Dalam contoh ini apabila Po (harga pokok Pertamina) sebesar Rp 6.500. Dimana untung (laba) dihitung dari Pm– Po= Rp9.900 – Rp6.500 = Rp3.400. Dengan adanya kebijakan subsidi, pihak pemerintah membayar kepada pihak Pertamina sebesar rentang harga Ps. Dengan demikian, besarnya subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah sebesar keuntungan/laba(dalam contoh ilustrasi di atas yaitu Rp3.400 per liter bensin premium) atau sebesar keuntungan ditambahkan sebagian besarnya harga pokok apabila penetapan harga jual bensin premium ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga pokok Pertamina.Dalam kasus kedua tentu saja besarnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih besar. Misalnya, apabila pemerintah menetapkan harga jual bensin premium Rp4.500 per liter, maka besarnya subsidi yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp 5.400 per liter bensin premium. Hal ini didasarkan pada perhitungan harga pasar (Pm) – harga jual = Rp9.900 – Rp4.500 = Rp5.400.

Pengaruh Subsidi terhadap Keseimbangan Pasar Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak, oleh karena itu ia sering juga disebut pajak negatif. Seiring

dengan itu, pengaruhnya

terhadap

Dungtji Munawar@2013| Pengaruh Subsidi terhadap Keseimbangan Pasar

keseimbangan

6

pasarberbalikan dengan pengaruh pajak. Subsidi yang diberikan atas produksi/penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi,

biaya produksi suatu barang atau jasa menjadi lebih rendah sehingga

produsen bersedia menjual produknya lebih murah. Dalamrangka menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi, fungsi linear sangat lazim diterapkan dalam ilmu ekonomi. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Dua variable ekonomi maupun lebih yang saling berhubungan acapkali diterjemahkan kedalam bentuk sebuah persamaan linear. Dengan menerapkan persamaan linear, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar dapat dijelaskan sebagai berikut. Adanya subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang atau jasa akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual barang atau jasa tersebut sebesar subsidi per unit (s), sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut:

P 15

E 7 6

Q s Tanpa subsidi Q ' s Setelah diberi subsidi

E'

Qd

3 1,5

0

8 9

15

Q

Dari ilustrasi di atas, apabila tidak diberikan subsidi, keseimbangan pasar terjadi di titik E yaitu pada penawaran 8 unit dengan harga 7. Setelah diberikan subsidi (s) sebesar 1,5,

maka kurvanya bergeser turun. Dengan subsidi, harga jual yang ditawarkan oleh

produsen menjadi lebih murah, persamaan penawaran berubah dan titik keseimbangan pasar bergeser ke titik E’ yaitu pada penawaran dengan jumlah 9 unit dan harga 6. Jadi harga barang atau jasa menjadi lebih murah dan jumlah produksi barang atau jasa bisa bertambah.

Dungtji Munawar@2013| Pengaruh Subsidi terhadap Keseimbangan Pasar

7

Berdasarkan ilustrasi di atas, besarnya bagian dari subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen (sk) adalah selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi (Pe) dan harga keseimbangan dengan subsidi (P’e).

Dalam contoh kasus diatas,

sk = Pe - P'e maka sk= 7 – 6 = 1. Sedangkan bagian subsidi yang dinikmati produsen, dalam contoh kasus di atas,

sp = s - sk maka sp = 1,5 – 1 = 0,5. Adapun jumlah subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah,

dalam hal ini

besarnya jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah (S) dapat dihitung dengan mengalikan jumlah barang yang terjual sesudah subsidi (Q’e) dengan besarnya subsidi per unit barang (s) yang besarnya 1,5. Dalam contoh kasus diatas, S = Q'e ´s maka S = 9 x 1,5 = 13,5.

Manfaat dan Dampak Negatif Pelaksanaan Subsidi Manfaat Subsidi Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa yang memiliki positif eksternalitas dengan tujuan agar untuk menambah output dan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut. Dalam ini meliputi pula bidang pendidikan dan teknologi tinggi. Secara umum pelaksanaan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat konsumen maupun produsen antara lain: (1) Membantu peningkatan kualitas ekonomi; (2) Membantu golongan yang berpendapatan rendah dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi; (3) Mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha. Dampak negatif dari Subsidi Namun, pelaksanaan subsidi juga punya dampak negatif antara lain: (1) Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi. Karena harga yang disubsidi lebih rendah daripada biaya kesempatan (opportunity cost) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi. Dungtji Munawar@2013| Pengaruh Subsidi terhadap Keseimbangan Pasar

8

(2) Subsidi menyebabkan distorsi harga. Menurut Basri, subsidi yang tidak transparan dan tidak well-targeted akan mengakibatkan: a. Subsidi

besar

yang

digunakan

untuk

program

populis

cenderung

menciptakan distorsi baru dalam perekonomian b. Subsidi menciptakan suatu inefisiensi c. Subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak (Basri, 2002) (3) Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. (4) Mematikan para pesaing, dalam arti pihak swasta yang dirugikan.

Konsep Subsidi dalam APBN Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen atau produsen agar barang dan jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dan jumlah yang dibeli masyarakat lebih banyak. Subsidi (government transfer payment) merupakan alat kebijakan pemerintah untuk redistribusi dan stabilisasi. Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi adalah salah satu mekanisme dalam RAPBN2014 yang digunakan untuk melaksanakan fungsi distribusi. Penerapan fungsi distribusi Pemerintah dalam RAPBN 2014 dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam membuat suatu barang/jasa menjadi lebih murah untuk dibeli, digunakan, atau dihasilkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi tetap diberikan untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas ke masyarakat. Pelaksanaannya diupayakan untuk mempertajam sasaran subsidi agar lebih terarah dan menyentuh kehidupan masyarakat miskin. Namun, tetap memperhitungkan sisi efisiensi dan kemampuan keuangan negara.

Arah Kebijakan Subsidi Selama ini, kebijakan subsidi bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Pada tahun anggaran 2013, kebijakan subsidi diarahkan melalui : ü Kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, yaitu melalui pengendalian besaran subsidi energi dan subsidi non‐energi; ü Menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi subsidi tepat sasaran; Dungtji Munawar@2013| Konsep Subsidi dalam APBN

9

Arah dan kebijakan belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2014 akan difokuskan antara lain pada upaya untuk menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Adapun pelaksanaannya melalui Redesign subsidi dengan penyediaan berbagai jenis subsidi yaitu melalui : ü Subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok barang/jasa tertentu (price subsidies), dengan target dicapainya subsidi tepat sasaran; ü Subsidi langsung ke objek sasaran dan/atau tertutup sesuai dengan target sasaran (targeted subsidies).; Implementasi kebijakan subsidi yang ditempuh oleh pemerintah ini perlu didukung dengan pendataan penduduk dan statistik pelaporan yang lebih baik. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat membantu mengawasi pelaksanaan pemberian subsidi agar tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran. Berikut ini penjelasan lebih lanjut dari belanja subsidi sebagaimana dijelaskan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2014. Belanja subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang

dan jasa di

dalam

negeri,

memberikan

perlindungan pada

masyarakat

berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Belanja subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperolehkebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi juga ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yangmencukupi, dengan harga yang stabil, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja subsidi yang lebih tepat sasaran menuju pencapaian belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi dalam tahun 2014 mencakup antara lain: 1. peningkatan efisiensi subsidi energi serta ketepatan target sasaran dalam rangka peningkatan kualitas belanja; 2. pengendalian konsumsi BBM bersubsidi; 3. penyaluran subsidi nonenergi secara lebih efisien; dan Dungtji Munawar@2013| Arah Kebijakan Subsidi

10

4. penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih valid. Adapun arah kebijakan subsidi dalam periode jangka menengah (2015—2017), kebijakan belanja pemerintah pusat akan disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan

jangka menengah nasional (RPJMN 2015—2019). RPJMN 2015—2019

yang merupakan tahapan ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005—2025, juga akan disusun dengan mengacu pada visi dan misi Presiden terpilih pada Pemilu 2014 mendatang. Secara umum, salah satu kebijakan belanja pemerintah pusat dalam periode 2015— 2017 khususnya di bidang belanja subsidi adalah melanjutkan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran. Kebijakan belanja subsididalam periode 2015—2017, berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 adalah sebagai berikut. (1) menata ulangkebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran; (2) menyusun sistem seleksi yang ketatdalam menentukan sasaran penerima subsidi; (3) menggunakan metode perhitungan subsidiyang didukung basis data yang transparan; (4) menata ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel; (5) mengendalikan anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kgdan LGV, serta subsidi listrik melalui pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi; dan peningkatan penggunaan energi alternatif seperti gas, panas bumi, bahan bakar nabati(biofuel), dan batubara untuk pembangkit listrik (sebagai pengganti BBM).

Jenis Subsidi Dalam APBN, belanja subsidi terdiri dari subsidi energi dan subsidi nonenergi yang masing-masing terdiri dari:

A. Subsidi Energi: 1.SubsidiBahan Bakar Minyak (BBM);

2. Subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN); Dungtji Munawar@2013| Jenis Subsidi

11

3. LPG tabung 3 kg; 4. dan LGV, serta 5.Subsidi Listrik. B. SubsidiNon-Energi: 1.Subsidi Pertanian terdiri dari : Subsidi Pangan, Subsidi Benih, dan Subsidi Pupuk; 2.Subsidi Bunga Kredit Program; 3.Public Service Obligation (PSO); 4.SubsidiPajak/DTP; 5.SubsidiLainnya.

A. Subsidi Energi Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yangmenyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar nabati (BBN), liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram, dan liquefied gas for vehicle (LGV) serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

Kebijakan Subsidi BBM Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 dijelaskan bahwa subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV diberikan dalam rangka mengendalikan harga jualBBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV bersubsidi, sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Hal ini disebabkan harga pasar (keekonomian) BBM sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal, antara lain harga minyak mentah di pasar dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada saat ini, subsidi BBM hanya diberikan pada beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah/kerosene, minyak solar/gas oil, dan premium). Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi untuk LPG tabung 3 kg dan LGV serta biofuel dalam rangka mendorong pemanfaatan energi nonfosil.

Konsep Subsidi BBM 1. Subsidi BBM adalah selisih harga BBM yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden (harga eceran) dengan harga patokan BBM. Dungtji Munawar@2013| Subsidi Energi

12

2. Disediakan untuk membantu menstabilkan harga barang (BBM) yang berdampak luas kepada masyarakat. 3. BBM yang disubsidi adalah bahan bakar yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya/kemasannya dan penggunanya sehingga masih harus disubsidi dan ditetapkan sebagai Bahan Bakar Tertentu (BBT). 4. Diterapkan kebijakan administered price untuk jenis BBM Premium, Minyak Tanah, dan Solar, sehingga harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar. 5. Disalurkan melalui perusahaan negara (Pertamina) dan diupayakan lebih tepat sasaran.

Volume konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, realisasi konsumsi BBM bersubsidi mencapai 38,2 juta kiloliter dan pada tahun 2012 realisasinya mencapai 43,3 juta kiloliter. Pada APBNP tahun 2013 volume konsumsi BBM bersubsidi mencapai 48,0 juta kiloliter. Mengingat kenaikan volume konsumsi BBM bersubsidi secara terus menerus, maka untuk mengendalikan realisasi konsumsi BBM bersubsidi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Pelaksanaan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi dilaksanakan Pemerintah mulai 22 Juni 2013. Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dilakukan pada tahun 2013 tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang guna peningkatan belanja modal dan infrastruktur.

Formula Perhitungan Subsidi BBM (Berdasarkan PP No.71 Tahun 2005, pasal 1 ayat 4) Rumusnya adalah : Subsidi BBM = [ Harga Patokan BBM - ( Harga Jual Eceran BBM - Pajak) ] x VolumeBBM Penjelasan : ü Harga jual eceran BBM merupakan harga jual eceran per liter BBM dalam negeri. ü Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5%. ü Harga patokan BBM adalah harga yang dihitung berdasarkan MOPS ditambah biaya distribusi dan margin. Dungtji Munawar@2013| Formula Perhitungan Subsidi BBM

13

ü Harga patokan BBM = MOPS + α o

α adalah biaya distribusi + margin

o

Mid Oil Platt’s Singapore (MOPS) adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapore.

Kebijakan Subsidi Listrik Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, anggaran subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar harga jual listrik dapatterjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan BPP tenaga listrik, antara lain melalui: (1) program penurunan susut jaringan (losses); dan (2) program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi penggunaan gas, panas bumi, batubara, biodiesel, dan penggantian high speed diesel (HSD) menjadi marine fuel oil (MFO). Dalam rangka mengendalikan subsidi listrik, Pemerintah bersama DPR-RI sepakat untuk menurunkan subsidi listrik secara bertahap, dengan tidak mengorbankan masyarakat berpenghasilan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 15 persen pada tahun 2013 secara bertahap.

B. Subsidi NonEnergi

Nota Keuangan dan RAPBN 2014 menjelaskan bahwa subsidi nonenergi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi

Dungtji Munawar@2013| Kebijakan Subsidi Listrik

14

(BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik), sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah.

Subsidi Pangan Subsidi pangan adalah subsidi yang diberikan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin) melalui program operasi pasar khusus (OPK) beras Bulog.Subsidi pangan bertujuan untuk menjamin distribusi dan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Subsidi ini disalurkan melalui Bulog. Melalui subsidi pangan ini, setiap Kepala Keluarga miskin yang menjadi target subsidi akan menerima 20 kilogram beras per bulan selama 12 bulan. Perkembangan realisasi anggaran subsidipangan dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain: (1) jumlah RTSyang diberi hak untuk membeli raskin;(2) harga tebus raskin; (3) kuantum raskin yang diberikan per RTS per bulan; (4) durasi penyaluran raskin; dan (5) harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pangan dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan: (1) bertambahnya volume raskin yang disalurkan; (2) makin tingginya RTS penerima raskin; (3) makin tingginya subsidi harga raskin; dan (4) adanya kebijakan tambahan durasi penyaluran raskin.

Subsidi Pupuk Beban subsidi ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk bagi petani dengan harga jual pupuk yang lebih rendah dari harga pasar. Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh petani, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani, dan mendukung program ketahanan pangan. Sementara itu, dalam kurun waktu 2008–2013, realisasi subsidi pupuk bagi petani yangdisalurkan melalui BUMN produsen pupuk, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008-2013 berkaitan dengan: (1) meningkatnya volume pupuk bersubsidi; (2) bertambahnya anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun sebelumnya; dan (3) semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara harga pokok produksi/HPP dengan harga eceran tertinggi/HET).

Subsidi Benih Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Subsidi benih adalah subsidi untuk pengadaan benih unggul padi, kedelai, jagung hibrida, jagung komposit, dan ikan budidaya, sehingga petani bisa mendapatkan benih berkualitas dengan Dungtji Munawar@2013| Subsidi NonEnergi

15

harga yang terjangkau. Pemberian subsidi benihtersebut ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau oleh para petani. Dalam kurun waktu 2008–2013, dalam pos subsidi benih, selain menampung subsidi harga juga menampung anggaran belanja untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan cadangan benih nasional (CBN).

Subsidi Public Service Obligation (PSO) Pemerintah

juga

mengalokasikan

anggaran

untuk

subsidi/bantuan

dalam

rangkakewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kepada BUMN tertentu, sehinggaharga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan BUMN untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.Penugasan ini disebut juga sebagai kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO). Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkanoleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.Ini berarti BUMN wajib menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membiayai penugasan PSO. Jadi biaya penugasan PSO berasal dari subsidi silang (cross-subsidy) unit usaha BUMN yang menguntungkan atau subsidi pemerintah. Terdapat intervensi politik dalam penetapan harga. Contoh penugasan PSO adalah jasa transportasi di daerah terpencil, pendidikan kejuruan, pelayanan kesehatan, reforestasi di Sumatera dan Kalimantan, penyediaan vaksin di bawah ongkos produksi untuk sistem kesehatan masyarakat, menyediakan pelayanan pengiriman yang tidak menguntungkan, mengoperasikan pelabuhan udara dan laut di daerah terpencil. (Rudi & Pandu, 2005) Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dalam RAPBN 2014 dialokasikan masingmasing kepada : (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi; (2) PT Pelni (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi;

Dungtji Munawar@2013| Subsidi NonEnergi

16

(3) PT Posindo (Persero) untuk penugasan layanan jasa pos di daerah terpencil (untuk PSO PT Posindo telah direalokasi ke Belanja Lain-Lain pada APBN tahun 2013); dan (4) Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan layanan berita kepada masyarakat.

Subsidi Bunga Kredit Program

Sementara itu, subsidi bunga kredit program adalah subsidi yang disediakan untuk menutup selisih antara bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan lebih rendah oleh pemerintah untuk berbagai skim kredit program seperti Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA),Kredit Usaha Tani, Kredit Koperasi, Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), termasuk beban resiko (risk sharing) bagi kredit yang tidak dapat ditagih kembali (default). Tujuan subsidi bunga kredit program adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari bunga pasar. Perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program dalam kurun waktu 2008-2013, tumbuh rata-rata 5,9 persen per tahun. Kenaikan realisasi anggaran subsidi bunga kredit program yang signifikan dalam kurun waktu tersebut, selain dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga kredit, juga ditentukan oleh besarnya outstanding kredit program, berasal dari skema kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E), termasuk risk sharing KKP-E dan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain itu, peningkatan realisasi subsidi bunga kredit program juga berkaitan dengan penambahan skema kredit baru yaitu Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD Nias (KPP NAD Nias), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), dan imbal jasa penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta subsidi bunga untuk air bersih.

Subsidi Pajak Selain berbagai jenis subsidi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembangan industri nasional yang strategis. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini

Dungtji Munawar@2013| Subsidi NonEnergi

17

sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Perkembangan Anggaran Belanja Subsidi

Dalam rentang waktu 2008-2013, seperti tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2014, realisasi anggaran belanja subsidi cukup berfluktuasi, dan secara nominal sampai dengan APBN-P 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp72,8 triliun yaitu dari Rp275,3 triliun pada tahun 2008, dan sebesar Rp348,1 triliun pada APBNP tahun 2013 atau tumbuh rata-rata 4,8 persen per tahun. Namun, dalam RAPBN 2014, alokasi belanja subsidi turun sebesar Rp11,8 triliun menjadi Rp336,2 triliun dari sebelumnya Rp348,1 triliun pada APBN-P 2013 atau terdapat penurunan sebesar 3,4%. Penurunan belanja subsidi yang diajukan pada RAPBN 2014 antara lain karena dampak kebijakan pemerintah pada tahun 2013, yaitu sejak 22 Juni 2013 pemerintah menetapkan kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 15 persen secara bertahap pada tahun 2013. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2014

merupakan

implementasi fungsi pelayanan umum, terutama diperuntukkan bagi pembayaran berbagai jenis subsidi yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Meskipun belanja subsidi pada RAPBN 2014 terjadi penurunan, namun secara alokasi anggaran belanja pada RAPBN 2014 yang besarannya sangat signifikan Dungtji Munawar@2013| Perkembangan Anggaran Belanja Subsidi

18

ternyataadalah belanja subsidi. Apabila dibandingkan dengan jenis belanja lainnya seperti belanja pegawai, belanja modal atau belanja lainnya, belanja subsidi di RAPBN 2014 dialokasikan 27,33 % dari total seluruh belanja pemerintah pusat. Perkembangan belanja pemerintah pusat di RAPBN 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dalam RAPBN tahun 2014 alokasi anggaran subsidi mencapai Rp336,2 triliun. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2014 tersebut, direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) sebesar Rp284,7 triliun. Sementara itu, sebesar Rp51,6 triliun direncanakan akan disalurkan untuk subsidi nonenergi yang meliputi: subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, bantuan/subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran subsidi dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan mencapai Rp336,2 triliun. Jumlah tersebut menurun Rp11,9 triliun bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp348,1 triliun. Sebagian besar dari alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2014 tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi (Rp284,7 triliun), yaitu subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp194,9 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp89,8 triliun. Sementara itu, anggaran untuk subsidi nonenergi Rp51,6 triliun, yang meliputi: (1) subsidi pangan sebesar Rp18,8 triliun; (2) subsidi pupuk sebesar Rp21,0 triliun; (3) subsidi benih sebesar Rp1,6 triliun; Dungtji Munawar@2013| Perkembangan Anggaran Belanja Subsidi

19

(4) subsidi PSO sebesar Rp2,2 triliun; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp3,2 triliun; dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4,7 triliun

Komposisi belanja subsidi tersebut dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Anggaran belanja subsidi tersebut, menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, diserap melalui pencapaian dari kelanjutan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam periode 2008-2013, antara lain yaitu: (1) terlaksananya penyaluran subsidi BBM kepada masyarakat; (2) terlaksananya penyediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat; (3) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin; (4) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul dengan harga terjangkau bagi petani; (5) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi.

Dungtji Munawar@2013| Perkembangan Anggaran Belanja Subsidi

20

Penutup Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar. Pelaksanaan subsidi perlu pengubahan pola subsidi sesuai dengan kondisi. Misalkan, pengalihan subsidi secara bertahap dari subsidi harga yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu (targeted subsidy). Pemerintah diharapkan tetap mempertahankan kebijakan subsidi baik subsidi energi maupun subsidi nonenergi karena subsidi ini masih diperlukan terutama oleh golongan yang memiliki daya beli rendah. Kebijakan subsidi non-energi supaya lebih fokus kepada program subsidi untuk mengurangi beban masyarakat miskin, dan membantu usaha kelompok kecil dan menengah. Misalkan lebih fokus kepada subsidi pupuk atau subsidi benih, dan apabila pemerintah akan menerapkan kebijakan pengurangan subsidi secara bertahap, maka harus dipilih terlebih dahulu skenario yang berdampak paling kecil dan berdasarkan database kependudukan yang akurat. Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi di dalam negeri yang telah dilaksanakan Pemerintah sejak 22 Juni 2013 jelas telah mampu menurunkan beban belanja subsidi. Peningkatan harga BBM bersubsidi yang disertai kebijakan pengelolaan konsumsi BBM diharapkan dapat mendorong penghematan konsumsi BBM dalam negeri dan menghambat pertumbuhan impor migas yang terlalu tinggi. Adapun subsidi nonenergi

masih diperlukan oleh mereka yang memiliki

keterbatasan daya beli. Ketahanan pangan dan stabilisasi harga akan tetap dilanjutkan. Alokasi dana subsidi nonenergi tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan pasokan (subsidi beras, benih, dan pupuk), serta alokasi dana cadangan untuk melakukan operasi pasar dan penyediaan beras untuk rakyat miskin. Alokasi dana cadangan juga disediakan untuk mengantisipasi tekanan kelangkaan bahan pangan di pasar domestik. Adapun permasalahan utama subsidi nonenergi adalah subsidi yang diberikan pemerintah cenderung masih kurang daripada yang dibutuhkan masyarakat. Namun, hal ini dapat dipahami karena alasan keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.

Dungtji Munawar@2013| Perkembangan Anggaran Belanja Subsidi

21

DAFTAR PUSTAKA

Faisal Basri, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia, Erlangga, 2002, Jakarta http://erwan29680.wordpress.com/2010/04/10/pengantar-mengenai-subsidi-dancontervailling-di-dalam-perdagangan http://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi

http://leo4kusuma.blogspot.com/2012/01/definisi-subsidi-menelaah-kontroversi.html http://www.economist.com, "Economics A-Z – Economist.com". The Economist. Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, Economic Development (ed. 10th). Addison Wesley. (2009). Milton H. Spencer & Orley M. Amos, Jr., Contemporary Economics, Edisi ke-8, 1993, Worth Publishers, New York. M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, Edisi ke-5, 2003, BPFE, Yogyakarta. Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 2014, 2013, Jakarta Rudi Handoko dan Pandu Patriadi, “Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM”, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4, Desember 2005

Dungtji Munawar@2013| Perkembangan Anggaran Belanja Subsidi

22